analisis pengaruh pertumbuhan penduduk, pertumbuhan usaha, pertumbuhan pdrb dan tingkat inflasi...

7/22/2019 Analisis Pengaruh Pertumbuhan Penduduk, Pertumbuhan Usaha, Pertumbuhan PDRB Dan Tingkat Inflasi Terhadap…

http://slidepdf.com/reader/full/analisis-pengaruh-pertumbuhan-penduduk-pertumbuhan-usaha-pertumbuhan-pdrb 1/83

ANALISIS PENGARUH PERTUMBUHAN PENDUDUK,PERTUMBUHAN USAHA, PERTUMBUHAN PDRB DANTINGKAT INFLASI TERHADAP PENERIMAAN PAJAK

DAERAH

(STUDI KASUS DI KOTA KEDIRI)

SKRIPSI

Disusun Oleh :

REZA HARIYUDHA0410210067

Diajukan Sebagai Salah Satu SyaratUntuk Meraih Derajat Sarjana Ekonomi

JURUSAN EKONOMI PEMBANGUNAN

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

MALANG

2 0 0 9



BAB III : METODE PENELITIAN

3.1 Ruang Lingkup Penelitian ........................................................................ 42

3.2 Jenis Data dan Sumber Data .................................................................. 42

3.3 Variabel dan Definisi Operasional ........................................................... 43

3.4 Metode Analisa Data ................................................................................ 46

3.4.1 Analisis Regresi Berganda ........................................................... 47

3.4.2 Pengujian Hipotesa ...................................................................... 47

3.4.3 Uji Asumsi Klasik ......................................................................... 49

BAB IV : PEMBAHASAN

4.1 Realisasi Pajak Daerah Kota Kediri dari Target yang Ditetapkan .......... 51

4.2 Deskripsi Variabel Penelitian .................................................................. 55

4.3 Hasil Analisa Data ................................................................................... 584.3.1 Hasil Perhitungan Estimasi ........................................................... 58

4.3.2 Hasil Uji Statistik ........................................................................... 59

4.3.3 Hasil Uji Asumsi Klasik ................................................................62

4.4 Pembahasan Hasil Analisa ..................................................................... 66

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan .............................................................................................. 71

5.2 Saran ........................................................................................................ 72

DAFTAR PUSTAKA ............................................................................................ 73



DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Potensi Pajak Daerah Kota Kediri ........................................................ 50

Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Kota Kediri .............................................................. 54

Tabel 4.3 Jumlah Usaha Kota Kediri .................................................................... 55

Tabel 4.4 Jumlah PDRB Kota Kediri .................................................................... 56

Tabel 4.5 Inflasi Kota Kediri .................................................................................. 57

Tabel 4.6 Hasil Regresi ......................................................................................... 58

Tabel 4.7 Hasil Uji t ............................................................................................... 59

Tabel 4.8 Hasil Uji Park ........................................................................................ 63

Tabel 4.9 Hasil Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test ............................. 64



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pikir .................................................................................. 38



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sejak diberlakukannya era otonomi daerah pada Januari 2001,

gema otonomi daerah semakin gencar, baik merupakan retorika elit politik

maupun para pelaksana daerah yang tidak sabar untuk melaksanakan

kebijakan itu. Undang-undang No. 34 Tahun 2004 tentang pokok

pemerintahan daerah menekankan bahwa titik berat ekonomi ada pada

Kabupaten/Kota dengan pertimbangan Kabupaten/Kota yang langsung

berhubungan dengan keadaan masyarakat, sehingga diharapkan lebih

mengerti dan memenuhi aspirasi masyarakat daerah yang bersangkutan.

Menurut Undang-Undang diatas, daerah otonom adalah kesatuan

masyarakat hukum dibatasi oleh wilayah tertentu berhak berwenang dan

berkewajiban mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dalam

ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan perundang-

undangan yang berlaku.

Tujuan adanya daerah otonom adalah agar daerah yang

bersangkutan dapat berkembang sesuai dengan kemampuannya sendiri

yang tidak bergantung kepada pemerintah pusat. Karena alasan tersebut

maka daerah otonom harus mempunyai kemampuan sendiri untuk

mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri melalui sumber-sumber

pendapatan yang dimiliki. Hal ini meliputi semua kekayaan yang dikuasai

oleh daerah dengan batas-batas kewenangan yang ada dan selanjutnya

digunakan untuk membiayai semua kebutuhan dalam rangka

penyelenggaraan urusan rumah tangganya sendiri. Jadi agar daerah dapat

menjalankan kewajibannya dengan sebaik-baiknya perlu adanya sumber



pendapatan daerah, sesuai dengan apa yang dikatakan Sudantoko

(2003:83) yaitu: ”Semakin besar keuangan daerah, semakin besar pulalah

kemampuan daerah untuk menyelenggarakan usaha-usahanya dalam

bidang keamanan, ketertiban umum, sosial, kebudayaan dan kesejahteraan

pada umumnya bagi wilayah dan penduduknya, atau dengan kata lain

semakin besarlah kemampuan daerah untuk memberikan pelayanan pada

masyarakat”.

Menurut Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000, tentang perubahan

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997, tentang Pajak

Daerah dan Retribusi Daerah pasal 2 ayat 2 yang dimaksud dengan jenis

pajak Kabupaten/Kota adalah : a) Pajak Hotel, b) Pajak Restoran, c) Pajak

Hiburan, d) Pajak Reklame, e) Pajak Penerangan Jalan, f) Pajak

Pengambilan Bahan Galian Golongan C dan g) Pajak Parkir. Sedangkan

dalam pasal 18 ayat 2 disebutkan bahwa Retribusi dibagi menjadi 3 (tiga)

golongan, yaitu : a) Retribusi Jasa Umum, b) Reribusi Jasa Usaha dan c)

Retribusi Perizinan Tertentu.

Semangat yang menggebu-gebu dilaksanakannya otonomi daerah

dan desentralisasi memaksa daerah untuk mandiri karena pembiayaan /

pengeluaran rutin daerah harus ditopang oleh penerimaan daerah. Dengan

demikian bagi daerah yang sumber dayanya kurang menunjang,

pelaksanaan otonomi akan terasa berat. Beban dimaksud, misalnya pajak

dan retribusi yang dikenakan pada perusahaan-perusahaan daerah dan

masyarakat setempat, untuk dapat lebih meningkatkan Pendapatan Asli

Daerah (PAD).

Mengingat hal tersebut, maka daerah harus melakukan upaya-

upaya positif untuk meningkakan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Upaya

peningkatan PAD secara positif dalam pengertian bahwa keleluasaan yang



dimiliki daerah harus dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan PAD maupun

untuk menggali sumber sumber penerimaan baru tanpa membebani

masyarakat dan tanpa menimbulkan biaya ekonomi tinggi. Upaya

peningkatan PAD tersebut harus dipandang sebagai perwujudan tanggung

jawab Pemerintah Daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi, yaitu

peningkatan pelayanan kesejahteraan masyarakat.

Kemandirian PAD bagi daerah akan memberikan dampak positif

terhadap kemandirian daerah untuk pengalokasian anggaran dalam APBD.

Kemandirian daerah dalam APBD tersebut terkait dengan kemandirian PAD,

sebab semakin besar sumber pendapatan yang berasal dari Potensi

Daerah, bukan dari sumber pendapatan bantuan, maka daerah akan

semakin leluasa untuk mengakomodasikan kepentingan masyarakatnya

tanpa muatan kepentingan Pemerintah Pusat yang tidak sesuai dengan

kebutuhan masyarakat di Daerah. Dengan demikian, Pemerintah Daerah

akan lebih mudah memberikan pertanggungjawaban kepada masyarakat

atau DPRD tentang kegiatan pembangunan yang dilakukan Hamrolie

(2004:142).

Suatu hal yang sangat penting untuk diperhatikan dalam rangka

peningkatan Pendapatan Asli Daerah bagi setiap Kabupaten/Kota adalah

potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah. Tanpa mengetahui potensi

yang sebenarnya mustahil akan dapat menentukan besarnya target yang

benar yang akan dicapai dalam suatu periode mendatang. Penetapan target

yang benar adalah yang didasarkan pada data base (potensi) bukan data

historis atau didasarkan pada data-data sebelumnya. Penentuan target atas

dasar data hisoris kurang mendukung terhadap peningkatan Pendapatan

Asli Daerah, karena target yang ditetapkan merupakan kenaikan atau



presentase dari perolehan tahun sebelumnya, padahal potensinya

dimungkinkan jauh lebih besar dari target yang ditetapkan.

Perkembangan daerah yang semakin prospektif seiring dengan

perkembangan waktu, tentunya akan senantiasa menuntut adanya daya

dukung lingkungan ekonomi yang memadai dan kondusif, sehingga potensi

ekonomi yang ada dapat dipertahankan dan pada akhirnya dapat diandalkan

sebagai sumber pendapatan daerah yang handal dalam mendukung

perwujudan tuntutan tersebut sepenuhnya merupakan kewenangan daerah,

sehingga masing-masing daerah dapat memiliki potensi andalan yang

berbeda.

Berbagai potensi ekonomi berada dalam titik pertumbuhan yang

paling rendah atau bahkan tumbuh secara negatif. Namun perlu untuk

digaris bawahi bahwa masing-masing potensi ekonomi tersebut berdasarkan

kekuatannya sendiri. Artinya, tidak ada potensi ekonomi yang

perkembangannya diintervensi atau didukung pemerintah pusat. Dengan

demikian, akan terlihat jika sektor-sektor ekonomi tersebut dapat bertahan,

maka sektor-sektor ekonomi tersebut benar-benar memiliki potensi nyata

untuk berkembang dan berpotensi untuk mendukung perkembangan

ekonomi daerah. Berdasakan hal tersebut maka dapat ditentukan sektor

ekonomi yang benar-benar merupakan potensi ekonomi secara regional,

dan sektor inilah yang harus dikembangkan sebagai potensi ekonomi

daerah.

Sumber- sumber penerimaan daerah yang potensial harus digali

secara maksimal, namun tentu saja di dalam koridor peraturan perundang-

undangan yang berlaku, termasuk diantaranya pajak daerah dan retribusi

daerah yang memang telah sejak lama menjadi unsur pendapatan utama.

Jika dilihat dari potensi pajak yang ada, penerimaan pajak yang diperoleh



selama ini masih kecil daripada kapasitas pajak yang mungkin digali. Dilihat

dari sudut wajib pajak, potensi yang ada masih mungkin diadakan

perluasan. Dengan pendekatan jumlah, Mangkoesoebroto (1992:224)

berkesimpulan bahwa potensi pajak penghasilan, baik dari segi jumlah wajib

pajak maupun jumlah pajaknya masih sangat besar, berbanding tegak lurus

dengan pertumbuhan ekonomi yang ada.

Pajak Daerah yang merupakan salah satu dalam sub-komponen

dalam pendapatan lain-lain yang merupakan unsur penerimaan dalam

Pendapatan Asli Daerah. Serangkaian perhitungan yang tepat dalam

menganalisis jumlah sumbangan sektor ini sangat diperlukan, mengingat

potensi yang dimiliki cukup besar dalam menyumbang penerimaan bagi

Pendapatan Asli Daerah. Dengan perhitungan dan estimasi yang tepat

diharapkan akan didapat potensi yang terukur secara layak dalam

mengoptimalkan sumber-sumber yang dimiliki oleh daerah dalam

pembiayaan pembangunan daerah. Dengan mengidentifikasi potensi sektor

Pajak Daerah ini diharapkan dapat mengoptimalkan sumbangsih sektor ini

untuk pembiayaan pembangunan didaerah, dalam perspektif otonomi

daerah yang memberikan keleluasaan bagi daerah untuk menggali sumber

daya yang dimilikinya untuk meningkatkan pembangunan bagi daerah.

Kota Kediri adalah kota yang sedang berkembang, ini bisa dilihat

dari terus meningkatnya pertumbuhan ekonomi di Kota Kediri. Terus

meningkatnya pertumbuhan PDRB dan pertumbuhan jumlah usaha menjadi

tanda bahwa kota ini sedang berkembang. Sejak diberlakukannya otonomi

daerah maka Kota Kediri dengan pabrik rokok Gudang Garam sebagai

penyumbang pajak terbesar terus menunjukan kemajuan. Dengan semakin

majunya Kota Kediri pertumbuhan jumlah penduduk juga menunjukkan



peningkatan. Baik dari angka kelahiran ataupun dari penduduk yang datang

ke Kota Kediri untuk mencari pekerjaan.

Dengan berkembangnya Kota Kediri, penerimaan pada Pajak

Daerah juga mengalami peningkatan. Hal ini disebabkan dengan

meningkatnya perekonomian di Kota Kediri. Seiring dengan peningkatan

standar hidup masyarakat maka golongan berpenghasilan tinggi akan

semakin meningkat sehingga hal ini akan menyebabkan peningkatan

penerimaan Pajak Daerah. Peningkatan pada PDRB juga mempunyai

hubungan dengan peningkatan penerimaan pajak daerah karena sektor-

sektor pajak daerah juga ada dalam PDRB. Dengan meningkatnya PDRB

maka juga akan meningkatkan penerimaan pajak pada sektor-sektor

tersebut. Yang terakhir, inflasi merupakan rata-rata kenaikan harga barang

dan jasa secara umum terus menerus dalam persen. Dengan meningkatnya

inflasi maka akan menaikan tarif pajak pada barang atau jasa yang

bersangkutan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk

mengangkat permasalahan ini dengan memilih judul “Analisis Pengaruh

Pertumbuhan Penduduk, Pertumbuhan Usaha, Pertumbuhan PDRB dan

Tingkat Inflasi Terhadap Penerimaan Pajak Daerah(Studi Kasus di Kota

Kediri)”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka

rumusan masalah yang akan dibahas adalah :

Bagaimana pengaruh pertumbuhan penduduk, pertumbuhan jumlah usaha,

pertumbuhan PDRB dan tingkat inflasi terhadap penerimaan Pajak Daerah?



1.3. Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini ada beberapa tujuan yang hendak dicapai,

yaitu:

Mengetahui pengaruh pertumbuhan penduduk, pertumbuhan jumlah usaha,

pertumbuhan PDRB dan tingkat inflasi terhadap penerimaan Pajak Daerah.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Praktis

Sebagai bahan rekomendasi dalam hal menentukan target Pajak Daerah

sehingga dapat meningkatkan penerimaan Pajak Daerah dalam

menunjang Pendapatan Asli Daerah (PAD).

2. Manfaat Teoritis

Sebagai sumber referensi untuk penelitian selanjutnya khususnya yang

berkaitan dengan pembahasan mengenai potensi pajak daerah.



BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Teori Schumpeter

Teori ini menekankan tentang pentingnya pengusaha dalam

mewujudkan pertumbuhan ekonomi. Dalam teori ini ditunjukkan bahwa

pengusaha merupakan golongan yang akan terus membuat pembaharuan

atau inovasi dalam kegiatan ekonomi.Di dalam mengemukakan teori

pertumbuhannya Schumpeter memulai analisisnya dengan memisalkan

bahwa perekonomian sedang dalam keadaan tidak berkembang. Tetapi

keadaan ini tidak berlangsung lama. Pada waktu keadaan tersebut berlaku,

segolongan pengusaha menyadari tentang berbagai kemungkinan untuk

mengadakan inovasi yang menguntungkan. Didorong oleh keinginan

mendapatkan keuntungan dari mengadakan pembaharuan tersebut, mereka

akan meminjam modal dan melakukan penanaman modal. Investasi yang

baru ini akan meninggikan tingkat kegiatan ekonomi negara. Maka

pendapatan masyarakat akan bertambah dan seterusnya konsumsi

masyarakat akan bertambah tinggi. Kenaikan tersebut akan mendorong

perusahaan-perusahaan lain untuk menghasilkan lebih banyak barang dan

melakukan penanaman modal baru. Menurut pandangan Schumpeter makin

tinggi tingkat kemajuan ekonomi maka semakin terbatas kemungkinan untuk

mengadakan inovasi. Hal inilah yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi

menjadi bertambah lambat. Yang pada akhirnya akan tercapai keadaan

tidak berkembang (stationary state ).



2.2. Teori Pertumbuhan Klasik

Menurut pandangan klasik ada 4 faktor yang mempengaruhi

pertumbuhan ekonomi, yaitu : jumlah penduduk, jumlah stock barang-barang

modal, luas tanah, kekayaan alam, dan teknologi. Namun para pakar

ekonomi klasik pada umumnya hanya menitikberatkan pada pengaruh

pertambahan penduduk terhadap pertumbuhan ekonomi.

Menurut klasik hukum hasil tambahan yang semakin berkurang

akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Ini berarti pertumbuhan

ekonomi tidak akan terus menerus berlangsung. Pada permulaannya,

apabila penduduk sedikit dan kekayaan alam relatif berlebihan, tingkat

pengembalian modal dari investasi yang dibuat adalah tinggi. Maka para

pengusaha akan mendapat keuntungan besar. Ini akan menimbulkan

investasi baru, dan pertumbuhan ekonomi terwujud. Keadaan seperti itu

tidak akan terus-menerus berlangsung, apabila jumlah penduduk sudah

terlalu banyak, pertambahannya akan menurunkan tingkat kegiatan ekonomi

karena produktivitas setiap penduduk telah menjadi negatif. Maka

kemakmuran masyarakat menurun kembali. Ekonomi akan mencapai tingkat

perkembangan yang sangat rendah. Apabila keadaan ini dicapai, ekonomi

akan dikatakan telah mencapai keadaan tidak berkembang (stationary

state). Pada keadaan ini pendapatan perkapita hanya mencapai tingkat

cukup untuk hidup (subsistence).

2.3. Pendekatan Pajak dari Segi Ekonomi

Pajak dapat didekati/di-approach dari segi ekonomi. Pendekatan

dari segi ekonomi dapat dilakukan dari segi makroekonomi atau dari segi

mikroekonomi.



Pendekatan dari segi mikroekonomi ditekankan pada kebutuhan

individu dan pada income untuk pemenuhan kebutuhan individu. Kebutuhan

masyarakat tidak terpikirkan, oleh sebab itu pendekatan dari segi

mikroekonomi mengakibatkan pengertian pajak yang salah, sebab pajak

dilihat sebagai sesuatu yang mengurangi income individu tanpa

mendapatkan imbalan, sehingga pajak dianggap sebagai beban yang

memberatkan, mengurangi pendapatan seseorang, mengurangi daya beli

seseorang, dan akhirnya mengurangi kesejahteraan individu. Dalam

pemikiran itu masyarakat tidak dipertimbangkan sehingga pemikiran

demikian memberikan corak pemikiran yang individualistis, soliter.

Lain dengan pendekatan makroekonomis. Dalam pandangan ini

masyarakat diikutsertakan. Orang hidup dalam mayarakat. Dalam

masyarakat yang modern ini, dimana teknologi sudah berkembang sangat

jauh, tidak dapat dibayangkan ada orang yang dapat hidup tanpa

masyarakat, tanpa bantuan dan tanpa ketergantungan orang lain. Kita hidup

dalam masyarakat yang sudah mendalam spesialisasinya. Kita tidak dapat

menanam padi sendiri, membuat kacamata sendiri, membuat sepeda

sendiri, dan sebagainya. Hidup bermasyarakat adalah mutlak agar kita dapat

melangsungkan hidup kita.

Masyarakat mempunyai hidup sendiri disamping hidup individu.

Pajak-pajak harus dikaitkan dengan hidup masyarakat, dan tidak dapat

dilepaskan dari itu.

Masyarakat mempunyai kebutuhan juga, memerlukan juga income

untuk membiayai kelangsungan hidupnya yang dapat dipecah-pecah

menjadi berbagai kepentingan seperti keamanan, tata tertib, gaji para

pegawainya, kesehatan, pendidikan, dan banyak lagi yang lainnya.



Dari mana asalnya uang untuk memenuhi macam-macam

pengeluaran itu? Tentunya dari penghasilan masyarakat itu sendiri. Apa

income dari masyarakat itu? Tidak lain adalah hasil dari sumber-sumber

alam yang ada di dalam masyarakat itu, seperti minyak alam, gas bumi,

bijih-bijih bermacam-macam logam dan logam mulia seperti emas, tambang

nikel, bijih besi, mangan, sulfur, dan sebagainya. Jika masyarakat tidak

memiliki sumber-sumber itu, atau hanya mendapat hasil sedikit dari sumber

itu, maka diperlukan sumber lain. Dan sumber lain yang dapat diandalkan itu

adalah sumber pajak-pajak yang asalnya dari anggota masyarakat yang

hidup di dalam masyarakat. Maka pajak yang berasal dari individu itu

dikaitkan dengan masyarakat, sebagai penghasilan masyarakat. Jadi apa

yang mengurangi pendapatan individu ini menjadi pendapatan masyarakat

yang digunakan untuk kepentingan masyarakat, yang akhirnya secara tidak

langsung juga menyangkut kepenting individu.

Jadi dapat disimpulkan apabila jumlah penduduk/masyarakat

meningkat maka akan terjadi peningkatan penerimaan pajak, karena pajak

berasal dari individu yang dikaitkan dengan masyarakat, sebagai

penghasilan masyarakat.

Akhirnya ditinjau dari segi makroekonomi pajak dapat didefinisikan

sebagai berikut : Pajak adalah peralihan kekayaan dari sektor swasta ke

sektor pemerintah, berdasarkan peraturan yang dapat dipaksakan dan

mengurangi income anggota masyarakat, tanpa memperoleh imbalan

secara langsung tetapi sebaliknya pajak merupakan income bagi

masyarakat, yang digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran

masyarakat (negara).

Pajak-pajak di dalam masyarakat dapat digunakan sebagai alat

untuk mencapai tujuan ekonomi. Pajak dapat digunakan sebagai alat untuk



mencegah atau menghambat inflasi atau untuk memberikan insentif kepada

para penanam modal di Indonesia guna pembangunan di Indonesia.

2.4. Pengertian Pendapatan Daerah

Menurut Poerwadarminta (1986:546) bahwa yang dimaksud dengan

pendapatan adalah : 1. Hasil pencarian (usaha dan sebagainya); 2. Suatu

yang didapatkan (dibuat dan sebagainya yang sedianya belum ada).

Berdasarkan pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa yang

dimaksud dengan pendapatan adalah hasil atau merupakan penerimaan

yang bermanfaat yang didapatkan dari suatu usaha yang dilakukan.

Selanjutnya pengertian daerah, dapat dilihat dalam Undang-undang

Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, dinyatakan bahwa

daerah otonom, selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan masyarakat

hukum yang mempunyai batas daerah tertentu, berwenang mengatur dan

mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri

berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik

Indonesia.

Apabila kedua pengertian diatas digabungkan sehingga menjadi

pendapatan daerah, maka dapat diartikan sebagai keseluruhan penerimaan

daerah baik berupa uang atau perhitungan material lainnya dari sumber-

sumber yang jelas untuk jangka waktu tertentu berdasarkan peraturan

perundang-undangan yang berlaku untuk membiayai kebutuhan-kebutuhan

daerah dalam rangka memenuhi kewajibannya untuk mengatur dan

mengurus rumah tangganya sendiri.

Pengertian Pendapatan Daerah menurut Fauzi (1995:32) adalah

komponen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk



membiayai pembangunan dan melancarkan roda pemerintahan. Karena itu

tiap-tiap pendapatan daerah dapat dipungut seinsentif mungkin.

Menurut Samudra (1995:32) pengertian Pendapatan Daerah

diartikan secara luas. Sumber pendapatan daerah meliputi tidak saja

Pendapatan Asli Daerah (PAD), akan tetapi termasuk pula pendapatan

daerah yang berasal dari penerimaan pemerintah pusat yang dalam

realisasinya dapat saja berbentuk bagi hasil penerimaan pajak dari pusat

atau lainnya yang berbentuk subsidi (sokongan) untuk keperluan

pembangunan daerah dan sebagainya.

Adapun pengertian pendapatan daerah yang lain yaitu : usaha

daerah untuk memperoleh pendapatan atau hasil tetap yang nantinya

dimasukkan ke kas daerah yang diatur dalam peraturan daerah dan

digunakan untuk membiayai pengeluaran daerah sebagaimana ditetapkan

dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Dari uraian dan pengertian sumber-sumber pendapatan daerah

dapat diartikan bahwa yang dimaksud dengan sumber pendapatan daerah

adalah darimana daerah memperoleh pendapatan atau hasil yang tetap

yang menjadi wewenangnya, berdasarkan peraturan perundang-undangan

yang berlaku sebagai jaminan untuk menutup belanja daerah dalam rangka

bagaimana pemerintah daerah memenuhi kewajibannya sebagai daerah

otonom yang berhak mengurus rumah tangganya sendiri.

Dalam UU Nomor 22 Tahun 1999 bahwa Pendapatan Asli Daerah

terdiri dari :

a. Hasil pajak Daerah;

b. Hasil retribusi Daerah;

c. Hasil perusahaan milik Daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan Daerah

yang dipisahkan; dan



d. Lain-lain pendapatan Daerah yang sah.

2.4.1. Sumber Penerimaan Pendapatan Asli Daerah

Secara khusus sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

yang tercantum dalam pasal 79 UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang

Pemerintahan Daerah dan pasal 1 UU Nomor 34 Tahun 2000 tentang

Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997

tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah sebagai berikut:

a. Pajak Daerah

Yang dimaksud dengan pajak daerah adalah iuran wajib yang

dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan

langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan

perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai

penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah.

b. Retribusi Daerah

Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas

jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan

oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

c. Hasil perusahaan milik Daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan

Daerah yang dipisahkan

Yaitu bagian laba perusahaan yang merupakan pendapatan dari

perusahaan-perusahaan yang dapat dimiliki oleh pemerintah daerah.

Yang termasuk disini adalah gedung olah raga, PDAM, kolam

renang dan lain-lain.



d. Lain-lain pendapatan Daerah yang sah

Ini dapat berbentuk seperti hibah atau penerimaan dari Daerah

Propinsi atau Daerah Kabupaten/Kota lainnya, dan penerimaan lain yang

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.5. Pengertian Pajak

Ada berbagai pengertian pajak yang dikemukakan oleh para ahli,

baik dari dalam maupun luar negeri. Di bawah ini pengertian pajak yang

dikemukakan oleh Soemitro yang dikutip oleh Mardiasmo (2002:11), pajak

adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-Undang (yang

dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat imbalan (kontraprestasi) yang

langsung dapat ditunjukan dan yang digunakan untuk membiayai

pengeluaran umum.

Sedangkan pengertian pajak menurut Brotodiharjo (1995:9), pajak

adalah iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh

wajib yang membayarnya menurut peraturan perundang-undangan, dengan

tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk, dan gunanya

adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan

dengan tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Dari pengetian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pajak memiliki

unsur-unsur :

1. Iuran rakyat kepada negara

Artinya yang berhak memungut pajak hanyalah negara dan iuran tersebut

berupa sejumlah uang yang disetorkan kepada kas negara.

2. Berdasarkan Undang-Undang



Artinya pajak dipungut berdasar Undang-Undang serta aturan

pelaksanaannya dapat dipaksakan, dan terdapat sanksi bagi yang

melanggar.

3. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi langsung dari negara.

Artinya dalam pembayaran pajak tidak ada jasa timbal atau kontraprestasi

langsung oleh pemerintah kepada pembayar pajak.

4. Digunakan untuk membiayai pengeluaran umum.

Artinya pendapatan pemerintah yang didapat dari pajak digunakan untuk

membiayai semua pengeluaran pemerintah yang bermanfaat bagi

masyarakat luas.

2.5.1. Fungsi Pajak

Menurut Mardiasmo (2002:23) ada dua fungsi pajak, yaitu :

1. Fungsi Anggaran (budgetair)

Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membayar

pengeluaran-pengeluarannya.

2. Fungsi mengatur (regulerend)

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan

pemerintah dalam bidang social dan ekonomi.

2.5.2. Syarat Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2002:28) agar pemungutan pajak tidak

menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus

memenuhi syarat sebagai berikut :

1. Pemungutan Pajak harus adil (Syarat Keadilan)

Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, Undang-Undang

dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam perundang-



undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata,

serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedangkan adil

dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi wajib pajak

untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan

mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak.

2. Pemungutan Pajak harus berdasarkan Undang-Undang (Syarat Yuridis)

Di Indonesia pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 3. Hal ini

memberikan jaminan hokum untuk menyatakan keadilan, baik bagi

Negara maupun warganya.

3. Tidak Mengganggu Perekonomian

Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi

maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan

perekonomian masyarakat.

4. Pemungutan Pajak Harus Efisien (Syarat Finansial)

Sesuai dengan fungsi budgetair, biaya pemungutan pajak harus dapat

ditekan lebih rendah dari hasil pemungutannya.

5. Sistem Pemungutan Pajak Harus Sederhana

Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong

masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

2.5.3. Pembagian Pajak Menurut Golongan, Sifat dan Pemungutannya

Menurut Waluyo dan Ilyas (2003:56) pajak dapat dikelompokan ke

dalam kelompok :

1. Menurut Golongan

a. Pajak Langsung adalah pajak yang pembebanannya tidak dapat

dilimpahkan pihak lain, tetapi harus menjadi beban langsung Wajib

Pajak yang bersangkutan, contoh: Pajak Penghasilan.



b. Pajak Tidak Langsung adalah pajak yang pembebanannya dapat

dilimpahkan ke pihak lain, contoh: Pajak Pertambahan Nilai.

2. Menurut Sifat

a. Pajak Subjektif adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada

subjek yang selanjutnya dicari syarat objektifnya, dalam arti

memperhatikan keadaan dari Wajib Pajak, contoh: Pajak Penghasilan.

b. Pajak Objektif adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan paa

objeknya, tanpa memperhatikan keadaan dari Wajib Pajak, contoh:

Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Barang Mewah.

3. Menurut Pemungutan dan Pengelolaan

a. Pajak Pusat adalah pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat dan

digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara, contoh: Pajak

Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, dan Bea Materai.

b. Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah

dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah, contoh: Pajak

reklame, Pajak Hiburan.

2.5.4. Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Waluyo dan Ilyas (2001:45) dalam pemungutan pajak

dikenal beberapa system pemungutan yaitu :

1. Official Assesment System

Sistem ini merupakan system pemungutan pajak yang memberi

wewenang kapada pemerintah (fiscus) untuk menentukan besarnya pajak

terutang. Pemerintah (fiscus) menentukan besarnya pajak terutang.

Dalam hal ini Wajib Pajak bersifat pasif.

Ciri-ciri :

a. Wewenang untuk menentukan pajak terutang ada pada fiscus.



b. Wajib Pajak bersifat pasif.

c. Utang pajak timbul setelah dikeluarkannya Surat Ketetapan Pajak oleh

Fiscus.

2. Self Assesment.


wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk

menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri

besarnya pajak yang harus dibayar.

Ciri-ciri :

a. Wewenang untuk menentukan pajak terutang ada pada Wajib Pajak

b. Wajib Pajak Aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan

sendiri pajak yang terutang.

c. Fiscus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

3. With Holding System


wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut

besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

2.6. Pajak Daerah

2.6.1. Pengertian Pajak Daerah

Berdasarkan kewenangan pemungutannya, di Indonesia pajak

dapat dibagi menjadi Pajak Pusat dan Pajak Daerah. Menurut Panca

didalam Sahara (2004:15) Pajak Daerah merupakan pajak yang dikelola

oleh Pemerintah Daerah, baik Propinsi maupun Kabupaten atau Kota yang

berguna untuk menunjang penerimaan Pendapatan Asli Daerah dan hasil

penerimaan tersebut masuk dalam APBD.



Sedangkan pengertian Pajak Daerah menurut Mardiasmo (2002:13)

adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada

daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan

untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan

daerah.

Dari pengertian-pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa

pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau

badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang dikelola oleh

Pemerintah Daerah, baik Propinsi maupun Kabupaten atau Kota yang

berguna untuk menunjang penerimaan Pendapatan Asli Daerah.

2.6.2. Jenis Pajak Daerah

Pajak daerah itu sendiri dapat dibagi menjadi dua macam yaitu

pajak daerah asli dan dan pajak daerah yang berasal dari pajak negara yang

diberikan kepada daerah. Adapun jenis-jenis pajak daerah sesuai dengan

Undang-undang Darurat Nomor 11 tahun 1957 tentang Peraturan Umum

Pajak Daerah dan Undang-undang Nomor 10 tahun 1968 tentang

Penyerahan Pajak-pajak Negara kepada Daerah, maka yang telah

diserahkan dan dinyatakan sebagai pajak daerah tingkat I adalah sebagai

berikut :

1. Pajak Rumah Tangga.

2. Pajak Kendaraan Bermotor.

3. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

4. Bea Vervonding.

5. Bea Atas Ijin Menangkap Ikan di perairan umum di wilayahnya.

6. Opsen atas Pajak Kekayaan.



7. Pajak Sekolah.

8. Opsen Atas Pajak Penjualan Bensin.

9. Opsen Atas Pajak Penjualan.

10. Enam Puluh Persen (60%) Pajak Peralihan (Ketetapan Besar).

11. Sembilan Puluh Persen (90%) Pajak Materai.

12. Tujuh Puluh Lima Persen (75%) Pajak Kekayaan.

13. Tujuh Puluh Lima Persen (75%) Pajak perseroan.

14. Lima Puluh Persen (50%) Bea Keluar.

15. Lima Puluh Persen (50%) Bea Masuk.

16. Cukai gula, minyak tanah, rokok, alkohol, sulingan,dll.

Pajak Daerah Tingkat II yang telah diberikan adalah sebagai berikut :

1. Pajak Pertunjukan/ Tontonan dan Keramaian Umum.

2. Pajak Reklame (tidak dimuat dalam majalah/koran).

3. Pajak Anjing.

4. Pajak Petasan dan Kembang Api.

5. Pajak Minuman Keras.

6. Pajak Kendaraan Bermotor.

7. Pajak atas Ijin Perjudian.

8. Pajak Hiasan Kubur.

9. Pajak Berdiam di Daerah Lebih dari 120 Hari tanpa Berkediaman Tetap.

10. Pajak atas Milik Bangunan dan Halaman yang Berbatasan dengan

Jalan di Darat, Air dan Lapangan.

11. Pajak Sekolah.

12. Pajak Penerangan Jalan.

13. Pajak atas Milik Bangunan dan Halaman yang Berbatasan dengan

Jalan Umum.



14. Pajak atas Milik Bangunan Keturutannya/Tanah Kosong di Bagian

Tertentu di Daerah.

15. Pajak Pemberian Air Minum.

16. Pajak Rumah Bola.

17. Pajak Forensen.

18. Pajak Pendaftaran.

19. Pajak Rumah Penginapan.

20. Pajak terhadap Barang yang Menjulang di Tanah Jalanan atau Tanah

Bangunan yang dikuasai Daerah.

21. Pajak Perusahaan.

22. Pajak Kendaraan Bermotor di atas Air.

23. Pajak Pelabuhan Perahu.

24. Pajak Pembuatan Garam.

25. Pajak Mengangkut Barang ke Luar Daerah.

26. Pajak Asuransi.

27. Pajak atas Perusahaan Kandang Babi.

28. Pajak atas Pengambilan Sarang Burung.

29. Pajak atas Pengambilan Rumput Laut dan Agar-agar.

30. Pajak atas Pengumpulan Telur Penyu.

31. Pajak Rumah Asap.

32. Pajak Mendirikan Gudang Tembakau.

33. Pajak atas Pelelangan Ikan.

34. Pajak Radio.

35. Pajak BangsaAsing.

36. Pajak Vervonding Indonesia.

37. Pajak Jalan.

38. Pajak Potong Hewan.



39. Pajak Pembangunan I (Pajak Hotel dan Restoran).

40. Delapan Puluh Persen (80%) dari Pajak Peralihan (ketetapan besar).

41. Sepuluh Persen (10%) Upah Materai.

42. Opsen atas Pajak Rumah Tangga.

43. Opsen atas Vervonding.

44. Opsen Telepon (Kaho dalam Sahara (2004:20)).

Mengingat banyak pajak daerah yang tidak memberi hasil yang

memuaskan, setiap upaya untuk mengubah sistem pajak harus mencakup

penghapusan sebagian besar jenis pajak yang ada. Penghapusan sebagian

besar pajak daerah yang kecil-kecil berarti akan menghilangkan wewenang

yang memang sudah kecil yang masih dimiliki pemerintah daerah untuk

menentukan pajak daerah.

Setelah diberlakukannya Undang-undang Nomor 18 tahun 1997,

maka pajak-pajak daerah tersebut di atas yang berjumlah 60 jenis pajak

daerah mengalami pengurangan (ditarik kembali oleh pemerintah pusat)

menjadi 9 jenis pajak daerah. Undang-undang ini sangat membatasi

kreatifitas daerah dalam menggali sumber penerimaan aslinya karena hanya

menetapkan 6 jenis pajak yang boleh dipungut oleh Kabupaten atau Kota.

Secara rinci disebutkan sebagai berikut :

a. Pajak Daerah Tingkat I adalah :

1. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)

3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), dibagihasilkan

dengan imbangan 10% untuk Daerah Tingkat I dan 90% untuk Daerah

Tingkat II

b. Pajak Daerah Tingkat II, terdiri atas :

1. Pajak Hotel dan Restoran (dahulu disebut Pajak Pembangunan I)



2. Pajak Hiburan

3. Pajak Reklame

4. Pajak Penerangan Jalan

5. Pajak Pengambilan dan Pengelolaan Bahan Galian Golongan C

6. Pajak Pemanfaatan Penggunaan Air Bawah Tanah dan Air

Permukaan

Perkembangan lebih lanjut dengan diberlakukannya otonomi

daerah, maka dikeluarkan Undang-undang Nomor 34 tahun 2000 tentang

perubahan atas Undang-undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak

Daerah dan Retribusi Daerah yang mana dalam pasal 2 disebutkan bahwa :

a. Jenis Pajak Propinsi terdiri dari :

1. Pajak Kendaraan Bermotor di Atas Air

2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air

3. Pajak Bahan BAkar Kendaraan Bermotor

4. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan dan Air Bawah Tanah dan Air

Permukaan

b. Jenis Pajak Kabupaten/Kota terdiri dari :

1. Pajak Hotel

2. Pajak Restoran

3. Pajak Hiburan

4. Pajak Reklame

5. Pajak Penerangan Jalan

6. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C

7. Pajak Parkir



Beberapa kriteria dan pertimbangan yang diperlukan dalam

pemberian kewenangan perpajakan kepada tingkat Pemerintah Pusat,

Propinsi dan Kabupaten/Kota, yaitu :

a. Pajak yang dimaksudkan untuk tujuan stabilisasi ekonomi dan cocok

untuk tujuan distribusi pendapatan seharusnya tetap menjadi

tanggungjawab Pemerintah Pusat.

b. Basis pajak yang diserahkan kepada daerah seharusnya tidak terlalu

"mobile". Pajak daerah yang sangat "mobile" akan mendorong pembayar

pajak memindahkan usahanya dari daerah yang beban pajaknya tinggi ke

daerah yang rendah. Sebaliknya, yang tidak terlalu "mobile" akan

mempermudah daerah untuk menetapkan tarif pajak yang berbeda.

Basis pajak yang "mobile" merupakan persyaratan utama untuk

mempertahankan di tingkat pemerintahan yang lebih tinggi

(Pusat/Propinsi).

c. Basis pajak yang distribusinya sangat timpang antar daerah, seharusnya

diserahkan kepada Pemerintah Pusat.

d. Pajak daerah seharusnya jelas bagi pembayar pajak daerah (obyek,

subyek pajak dan besarya pajak terutang)

e. Pajak daerah seharusnya tidak dapat dibebankan kepada penduduk

daerah lain

f. Pajak yang diserahkan kepada daerah seharusnya relatif lebih mudah

diadministrasikan

g. Pajak dan retribusi berdasarkan prinsip manfaat dapat digunakan

secukupnya pada semua tingkatan pemerintahan, namun penyerahan

kewenangan pemungutannya kepada daerah akan tepat sepanjang

manfaatnya dapat dirasakan bagi pembayar pajak daerah



Pandangan mengenai biaya administrasi/tata usaha pajak yang

tinggi merupakan salah satu masalah yang paling menonjol mengenai

sistem pajak yang ada sekarang, ini menyangkut jenis pajak daerah yang

terlalu banyak. Ini menimbulkan beberapa akibat , pertama karena pajak

sering tumpang tindih, beberapa jenis pajak dikenakan pada obyek yang

sama dengan dasar yang berbeda-beda dan sering dikelola oleh tingkat

pemerintah yang berbeda-beda. Kedua, tagihan kecil-kecil yang dilakukan

berulang-ulang mungkin menimbulkan sikap enggan membayar pada pihak

pembayar pajak, ketiga, pajak dan pungutan kecil-kecil yang banyak sekali

itu cenderung membingungkan sehingga sulit bagi pembayar pajak untuk

mengetahui apakah pungutan yang ditarik sah atau tidak.

Menyederhanakan sistem pajak daerah dapat pula menghasilkan pula pajak

yang lebih dapat diterima dan memudahkan upaya memberantas pajak tidak

resmi.

Tampaknya ada 3 tujuan pokok yang hendak dicapai setiap

perubahan pada sistem pajak daerah (Devas, 1989:164). Pertama,

menyederhanakan sistem pajak daerah, kedua menaikkan penerimaan dari

pajak daerah agar daerah tidak terlalu banyak bergantung pada bantuan dari

pemerintah pusat, tujuan ketiga perubahan pada sitem pajak juga mungkin

ada yang menyangkut wewenang pemerintah daerah. Sekarang ini

pemerintah daerah mempunyai wewenang yang sangat luas untuk

menetapkan tarif pajak daerah dan menciptakan pajak daerah baru, dengan

persetujuan Departemen Dalam Negeri. Tetapi karena hampir tidak ada lagi

obyek pajak daerah yang bernilai yang tidak dikenakan pajak dan karena

dalam prakteknya Departemen Dalam Negeri menetapkan tarif pajak untuk

pajak daerah yang penting-penting, wewenang pemerintah daerah

sebenarnya kecil.



Sebagai pedoman, perluasan potensi penerimaan pajak dan

retribusi daerah ini sebaiknya memperhatikan prinsip-prinsip berikut ini (Bird

dan Vailancourt, 2000:234) :

1. Basis pajak hendaknya merupakan benda atau sumber penghasilan yag

relatif tidak bisa berpindah. Hal ini diperlukan untuk memungkinkan

pemerintah daerah dapat melakukan penyesuaian tarif tanpa harus

mengorbankan basis pajak tersebut.

2. Penerimaan pajak daerah harus dapat menutupi kebutuhan daerah dan

bersifat dinamis, sehingga dapat dikembangkan paling tidak sama

cepatnya dengan kebutuhan peningkatan.

3. Penerimaan pajak daerah harus relatif stabil dan relatif dapat

diproyeksikan dengan baik.

4. Beban pajak harus diupayakan tidak dapat dialihkan ke daerah lain.

5. Untuk keperluan akuntabilitas, obyek pajak hendaknya dapat dilihat oleh

publik.

6. Pengenaan pajak daerah harus cukup memenuhi aspek keadilan

(equitas) oleh wajib pajak.

7. Pajak daerah harus cukup mudah dikelola dengan efektif dan efisien.

2.6.3. Administrasi Pajak Daerah

Teori “pembangunan dari bawah” berpendapat bahwa orang akan

lebih bersedia membayar pajak kepada daerah daripada kepada Pemerintah

Pusat karena mereka dapat melihat manfaat dalam kemudahan dan

pembangunan di daerah mereka. Meskipun demikian makin rendah tingkat

pemerintahan daerah maka makin dekat antar mereka yang mengenakan

pajak dengan mereka yang membayar pajak. Kebebasan untuk

menentukan ruang lingkup, metode penilaian dan tarif pajak sendiri jelas



akan mendorong kebebasan dan fleksibiltas dalam pembiayaan

pemerintahan daerah.

Tanggungjawab atas penilaian atau pemungutan suatu pajak atau

retribusi tidak selalu bersamaan dengan kemudahan memperoleh hasilnya.

Alokasi tanggungjawab untuk melakukan pengenaan dan pemungutan pajak

tergantung pada sejumlah faktor : pertama, tingkat kemampuan yang

dibutuhkan dan tersedianya tenaga tersebut di tingkat daerah tertentu.

Tenaga terampil mungkin terbatas dan sulit bagi pemerintah daerah untuk

mempekerjakannya. Tiga faktor lainnya, kalau obyek dari setiap wajib pajak,

khususnya suatu perusahaan melampaui batas-batas suatu daerah maka

pengenaan secara terpusat mungkin diperlukan.

Penetapan dan pemungutan pajak harus didukung dengan

pengawasan yang efisien. Keterlambatan dalam membayar suatu pajak

atau retribusi seringkali dikenakan tindakan dengan mengenakan denda

dalam bentuk persentase atas jumlah pajak yang terhutang. Sanksi apabila

tidak membayar pajak dapat dikenakan dalam berbagai bentuk :

1. Tindakan kriminil menyangkut harta kekayaan melalui penahanan dan

hukuman penjara

2. Tindakan perdata yang sama dengan pengembalian hutang pribadi yang

dilakukan melalui penyitaan dan penjualan kekayaan

3. Penyitaan dan penjualan langsung atas kekayaan

4. Menghentikan pelayanan

5. Tidak ada tindakan sama sekali

Tindakan kriminil, pemutusan pelayanan atau penyitaan kekayaan

biasanya merupakan cara yang efektif untuk meningkatkan pembayarannya.

Biasanya tingkat ketidakpatuhan membayar pajak cenderung tinggi dan

tidak adanya tindakan yang lebih keras untuk memaksakan wajib pajak



membayarnya merupakan pencerminan dari kurangnya kemauan politis

dalam pengenaan pajak.

2.6.4. Upaya Peningkatan Pajak Daerah

Upaya peningkatan penerimaan Pajak Daerah maksudnya, adalah

cara-cara yang digunakan oleh Pemerintah Daerah, untuk meningkatkan

pendapatan daerah yang berasal dari pajak daerah. Upaya yang dilakukan

dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah adalah :

1) Upaya Intensifikasi

Adalah upaya berupa peningkatan PAD dari sumber-sumber

yang telah ada. Upaya yang telah dilakukan antara lain :

a. Mempelajari kembali perda pajak daerah

b. Pengawasan terhadap pemungutan pada wajib pajak

c. Pemberian penerangan dan penyuluhan pada wajib pajak

d. Memperbaiki saran dan prasarana pungutan yang belum memadai

e. Peningkatan kemampuan, kemauan/kualitas petugas pemungut

f. Kerjasama dengan pihak ketiga dengan prinsip saling menguntungkan

g. Koordinasi dengan unit kerja terkait, melalui kegiatan rapat evaluasi

secara berkala

h. Pelaksanaan sanksi yang wajar

2) Upaya Ekstensifikasi

Mencari dan menggali sumber pendapatan daerah yang baru

dalam batas ketentuan perundang-undangan, misalnya :

a. Penelitian dan penggalian objek pajak baru yang merupakan potensi

daerah.

b. Studi banding ke daerah lain.

c. Evaluasi terhadap Perda secara berkala.



3) Peningkatan Pelayanan Masyarakat.

Peningkatan pelayanan kepada masyarakat ini merupakan

unsur yang sangat penting, mengingat bahwa paradigma yang

berkembang dalam masyarakat saat ini adalah bahwa pembayaran pajak

dan retribusi ini sudah merupakan hak daripada kewajiban masyarakat

terhadap Negara, untuk itu perlu dikaji kembali pengertian wujud yang

bagaimana dapat memberikan kepuasan kepada masyarakat.

2.6.5. Pengaruh Pajak Terhadap Perekonomian

Pajak dapat menjadi penghambat perkembangan dan pertumbuhan

perekonomian, sebab pajak menyerap pendapatan masyarakat, akibatnya

perputaran ekonomi yang semula berputar dengan cepat menjadi lambat.

Melalui keseimbangan dan hubungan antara pendapatan dengan

pengeluaran keseluruhan, maka dapat diketahui bahwa pendapatan

terbentuk dari pengeluaran konsumsi masyarakat, pengeluaran tabungan

masyarakat, dan pengeluaran pajak.

Kebijakan fiscal baik dibidang pajak maupun pengeluaran

pemerintah dapat mempengaruhi tingkat pertumbuhan ekonomi. Menurut

Devas (1998:72) pertumbuhan ekonomi bersangkut paut dengan proses

peningkatan produksi barang dan jasa dalam kegiatan ekonomi masyarakat.

Pajak yang berbeda akan mempunyai efek yang berbeda atas tingkat

tabungan dan investasi dan selanjutnya pada pembentukan modal.

Beberapa studi mengenai hubungan antara penerimaan dan pengeluaran

pemerintah menguji dampak dan variabel fiskal terhadap pertumbuhan

ekonomi. Dari kajian tersebut ditemukan bahwa pajak memberikan pengaruh

negatif terhadap pertumbuhan ekonomi, sedangkan variabel pengeluaran

pemerintah memberikan pengaruh positif.



Bagi Pemerintah Daerah yang memegang peranan penting adalah

kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal ini realisasinya berupa kebijakan anggaran

di daerah. Menurut Due (1985:154), bahwa tujuan kebijakan fiskal ada 3

(tiga) yang masing-masing dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Untuk menjamin agar laju pertumbuhan ekonomi dapat sesuai dengan

potensinya. Berarti dengan kebijakan fiskal akan diusahaakan

semaksimal mungkin agar potensi-potensi ekonomi yang ada di daerah

dapat di realisasikan.

2. Untuk mengusahakan terbukanya kesempatan kerja.

3. Mengusahakan agar harga berada dalam tingkat yang wajar dan selalu

dalam keadaan stabil, sehingga memungkinkan peningkatan

pertumbuhan ekonomi.

Kebijakan perpajakan memberikan hasil yang sangat penting untuk

suatu perekonomian yang sedang tumbuh. Petama, pajak-pajak dapat

dijadikan sarana untuk mengurangi konsumsi, terutama konsumsi untuk

barang mewah dan untuk menaikan tabungan. Kedua, pajak dapat

digunakan untuk membatasi impor. Ketiga, pajak digunakan untuk

mendorong investasi yang sangat berguna bagi pembangunan. Keempat,

pajak dapat menambah penyediaan faktor-faktor produksi. Kelima, pajak

mempunyai peranan yang sangat besar untuk pemerataan pendapatan

masyarakat.

Kebijakan fiskal harus dirancang untuk mempertahankan atau

mencapai kesempatan kerja yang tinggi, tingkat stabilitas harga yang

pantas, neraca pembayaran luar negeri yang sehat tingkat pertumbuhan

ekonomi yang stabil. Kebijakan fiskal juga dapat berpengaruh langsung

terhadap permintaan, pertama-tama pada sektor pemerintahan kemudian

menjalar ke sektor swasta. Sejalan dengan itu, pengurangan pungutan pajak



bisa juga bersifat positif karena wajib pajak akan mempunyai pendapatan

yang lebih besar. Dengan demikian, perubahan pada tingkat defisit

anggaran pemerintah akan menaikan peranan yang sangat penting dimana

semua itu akan bergantung bagaimana defisit itu di biayai. Jika disertai

dengan kebijakan moneter yang longgar pengaruh dari peningkatan

pembiayaan defisit akan lebih besar karena defisit itu bisa ditutupi dengan

memperbesar pinjaman. Tetapi jika peredaran uang diperketat, maka

pinjaman tambahan akan mempertinggi suku bunga sehingga cenderung

menghambat transaksi pasar.

2.7. Produk Domestik Regional Bruto

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) definisi Produk Domestik

Regional Bruto adalah total nilai produksi barang dan jasa yang diproduksi di

wilayah tertentu dalam kurun waktu tertentu (satu tahun). PDRB merupakan

bentuk penyajian data yang bisa menggambarkan struktur perekonomian

daerah pada tahun yang bersangkutan, dimana dalam PDRB terdiri dari 9

sektor yang telah terbagi menjadi sektor pertanian, Pertambangan dan

Penggalian, Industri Pengolahan, Listrik, Gas dan Air Minum, Bangunan,

Angkutan dan Komunikasi, Perdagangan, Hotel dan Restauran, Keuangan,

Persewaan dan Jasa Perusahaan, Serta sektor jasa-jasa.

1) Pertanian meliputi pertanian Tanaman Bahan Makanan, Perkebunan,

Kehutanan, Peternakan, Perikanan dan jasa pertanian.

a) Pertanian tanaman makanan adalah kegiatan/lapangan usaha,

penyiapan pelaksanaan penanaman, pendidikan, persemaian,

pemeliharaan dan pemanenan tanaman pangan.

b) Pertanian tanaman lainnya meliputi tanaman perkebunan dan selain

perkebunan.



c) Peternakan adalah kegiatan/lapangan usaha pemeliharaan hewan

ternak besar, hewan ternak kecil, unggas, ulat sutera.

d) Jasa pertanian dan peternakan adalah kegiatan lapangan usaha yang

meliputi pengolahan tanah, pemupukan, penyebaran bibit persemaian,

penyemprotan dan pembasmian hama, penyelenggaraan irigasi,

penyewaan alat pertanian.

e) Perikanan adalah kegiatan menangkap atau mengumpulkan semua

hasil perikanan laut, perairan umum, tambak, kolam dan keramba.

2) Sektor Pertambangan dan Penggalian

Sektor pertambangan yang dicakup disini adalah minyak bumi dan gas

bumi, yodium, biji mangaan, belerang dan segala jenis hasil penggalian.

3) Industri pengolahan adalah kegiatan/lapangan usaha pengolahan bahan

mentah menjadi barang jadi, bahan makanan minuman dan tembakau,

tekstil, barang dari kulit, barang dari kayu dan hasil hutan lainnya, kertas

dan barang cetakan, pupuk kimia dan barang dari karet dan barang

lainnya.

4) Listrik, gas dan air.

a) Listrik adalah kegiatan/lapangan usaha pembangkitan tenaga listrik

dan pengoperasian jaringan distribusi guna penyaluran listrik untuk

dijual kepada rumah tangga, industri dan pengguna lainnya.

b) Gas, uap dan air panas adalah kegiatan/lapangan usaha memproduksi

dan mendistribusikan gas alam, uap dan air panas untuk dijual kepada

rumah tangga, industri dan pengguna lainnya.

c) Penjernihan, penyediaan dan penyaluran air adalah kegiatan/lapangan

usaha penampungan, penjernihan dan pendistribusian air pada rumah

tangga, industri dan lainnya.



5) Bangunan adalah kegiatan/lapangan usaha dalam pembuatan/perbaikan

pembongkaran gedung/rumah, jalan dan jembatan, bendungan dan

saluran air, dermaga, pembangkit tenaga listrik, jaringan komunikasi,

persewaan alat-alat konstruksi dan sebagainya.

6) Perdagangan adalah kegiatan jual beli atas suatu barang termasuk usaha

restoran, katering, cafetaria, kantin, penginapan (hotel, motel, yang

menyediakan makanan).

7) Angkutan, perdagangan dan komunikasi.

a) Angkutan adalah kegiatan/lapangan usaha pengangkutan barang atau

penumpang/warga dengan angkutan darat, laut, sungai dan kapal

serta angkutan udara, pengepakan dan pengiriman barang, usaha

persewaan alat angkutan darat, air, udara.

b) Pergudangan adalah kegiatan/lapangan usaha penyiapan barang di

gudang dengan fasilitas-fasilitasnya seperti penyimpanan barang

dalam kamar/ruang pendingin (cold storage ) di gudang-gudang

barang.

c) Komunikasi adalah kegiatan/lapangan usaha pelayanan komunikasi

untuk umum baik melalui pos, telepon, telegram atau hubungan radio.

8) Keuangan, asuransi termasuk usaha persewaan bangunan, tanah dan

jasa perusahaan.

a) Lembaga keuangan adalah kegiatan/lapangan usaha perbankan, baik

yang dikelola pemerintah atau swasta seperti bank devisa, bank

tabungan, bank kredit atau bank yang melayani pemindahan

cadangan uang dengan surat-surat berharga, termasuk juga usaha

pegadaian, pasar modal, usaha jasa keuangan lainnya.



b) Asuransi adalah kegiatan/lapangan usaha perasuransian seperti

asuransi jiwa, kecelakaan, kesehatan, konsultasi, asuransi dan dana

pensiun.

c) Usaha persewaan/jual beli barang, gedung dan jasa perusahaan

adalah kegiatan/lapangan usaha persewaan jual-beli barang-barang

tidak bergerak, agen real estate, penjualan dan penafsiran nilai tanah

bangunan atas dasar balas jasa/kontrak.

9) Sektor jasa yang dicakup dalam dua sektor yaitu jasa bioskop, panggung

kesenian, radio swasta dan taman hiburan. Sektor perorangan dan rumah

tangga yang mencangkup jasa perbengkelan, reparasi, jasa perorangan,

dan pembantu rumah tangga.

Pengukuran besaran PDRB dapat dihitung melalui pengukuran arus

sirkulasi (circular flow ) dan pengukurannya dibedakan menjadi tiga cara

yaitu metode total keluaran (the total-output method ); metode pengeluaran

atas keluaran (the spending on-output method ); dan metode pendapatan

dari produksi (the income-form-production method). Penjelasan dari masing-

masing pendekatan tersebut adalah sebagai berikut :

1) Menurut pendekatan produksi, PDRB adalah jumlah nilai barang dan

jasa akhir yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di suatu wilayah

dalam jangka waktu tertentu (satu tahun). Unit-unit produksi tersebut

dalam penyajiannya dikelompokkan menjadi 9 sektor.

2) Menurut pendekatan pengeluaran, PDRB adalah penjumlahan semua

komponen permintaan akhir, yaitu :

a) Pengeluaran konsumsi rumah tangga dan lembaga swasta yang

tidak mencari untung.

b) Konsumsi pemerintah.

c) Pembentukan modal tetap domestik bruto.



d) Perubahan stock, dan

e) Ekspor neto dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun).

Ekspor neto adalah ekspor dikurangi impor.

3) Menurut pendekatan pendapatan, PDRB merupakan jumlah balas jasa

yang diterima oleh faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi

di suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu (satu tahun), balas jasa

faktor produksi yang dimaksud adalah upah dan gaji, sewa tanah, bunga

modal dan keuntungan, semua hitungan tersebut sebelum dipotong pajak

penghasilan dan pajak langsung lainnya. Dalam pengertian PDRB selain

faktor pendapatan, termasuk pula komponen penyusutan dan pajak tidak

langsung, jumlah semua komponen pendapatan ini menurut sektor

disebut sebagai nilai tambah bruto sektoral. Produk Domestik Bruto

merupakan jumlah dari nilai tambah bruto seluruh sektor (lapangan

usaha).

Dari ketiga pendekatan penghitungan tersebut secara konsep

jumlah pengeluaran harus sama dengan jumlah barang dan jasa akhir yang

dihasilkan dan harus sama pula dengan jumlah pendapatan untuk faktor-

faktor produksinya. Selanjutnya Produk Domestik Regional Bruto yang telah

diuraikan di atas disebut sebagai Produk Domestik Regional Bruto atas

dasar harga pasar karena mencangkup komponen pajak tidak langsung

neto.

2.8. Penelitian Terdahulu

Tinjauan empiris disini adalah penelitian yang telah dilakukan

terdahulu sebelum penyusunan penulisan ini. Tujuan digunakan tinjauan

empiris ini adalah sebagai perbandingan mengenai penelitian tentang aspek



potensi dan pengelolaan Pajak Daerah yang diberikan dari penelitian

tersebut. Penelitian tersebut diantaranya :

1. S U N I N G, Dept. of Economic and Development Studies (2003)

melakukan penelitian dengan judul “Analisis Pajak Daerah, PDRB,

Jumlah Penduduk Terhadap Upaya Pajak (Tax Effort) di Propinsi Jawa

Timur.” Dari penelitian tersebut dikatakan bahwa tingkat pertumbuhan

ekonomi nasional maupun daerah sangat dipengaruhi oleh tingkat

pertumbuhan penduduk, PDRB dan Pajak.

2. Sahara (2004) melakukan penelitian dengan judul “Potensi Pajak Daerah

dan Retribusi Daerah sebagai sumber Penerimaan Daerah di Kabupaten

Malang.” Dari penelitian tersebut dikatakan hasil identifikasi potensi

dengan membandingkan laju pertumbuhan dan kontribusinya, diketahui

hanya beberapa jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah saja yang

mempunyai posisi prima yang dapat dijadikan andalan sumber

penerimaan daerah Kabupaten Malang. Penelitian ini juga meneliti

elastisitas jumlah penduduk dan jumlah PDRB terhadap penerimaan

pajak daerah. Dan hasilnya jumlah penduduk mempunyai elastisitas

positis terhadap penerimaan pajak daerah, begitu juga dengan jumlah

PDRB juga mempunyai elastisitas positif terhadap pajak daerah.

Sehingga disimpulkan dalam penetapan target Pajak Daerah hendaknya

mempertimbangkan kedua aspek tersebut.

3. Widyawanto (2007) melakukan penelitian dengan judul “Kontribusi Sektor

Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus di Kota

Kediri).” Penelitian tersebut meneliti elastisitas jumlah penduduk dan

jumlah usaha terhadap penerimaan Pajak Daerah dan korelasi Pajak

Daerah dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dan hasil yang diperoleh

bahwa jumlah penduduk mempunyai elastisitas positif terhadap Pajak



Daerah karena penduduk sebagai subjek pajak sehingga apabila terjadi

peningkatan jumlah penduduk maka akan meningkatkan penerimaan

pajak daerah. Jumlah usaha juga mempunyai elastisitas positif terhadap

penerimaan Pajak Daerah sehingga disimpulkan dengan meningkatnya

jumlah penduduk dan jumlah usaha di daerah maka akan meningkatkan

penerimaan Pajak Daerah.

2.9. Kerangka Pikir

Gambar 2.1. Kerangka Pikir

PERKEMBANGANPEREKONOMIAN

TINGKAT

PERTUMBUHAN

PENDUDUK

TINGKAT

PERTUMBUHAN

JUMLAH USAHA

TINGKAT

PERTUMBUHAN

PDRB

PENERIMAAN

PAJAK DAERAH

TINGKAT

INFLASI

Dengan meningkatnya

jumlah penduduk maka akan

dapat meningkatkanpenerimaan pajak karena

jumlah subjek pajak

meningkat

Dengan meningkatnya

jumlah usaha maka akan

meningkatkan pendapatan

masyarakat sehingga dapat

membayar pajak dengan

tertib

Dengan meningkatnya PDRB

maka perekonomian di

daerah tersebut akanmeningkat yang

menyebabkan penerimaan

pajak juga akan meningkat

Tingkat inflasi berpengaruh

terhadap penerimaan pajak

karena apabila harga barang

atau jasa berubah maka akan

menyebabkan perubahan tarif

pajak



Pajak daerah merupakan salah satu dari sumber Pendapatan Asli

Daerah. Penerimaan dari Pajak Daerah sangat dipengaruhi oleh target yang

ditetapkan. Penetapan target yang benar adalah yang didasarkan pada data

base (potensi) bukan data historis atau didasarkan pada data-data

sebelumnya. Penentuan target atas dasar data historis kurang mendukung

terhadap peningkatan penerimaan Pajak Daerah. Menurut teori yang ada

Pajak Daerah dipengaruhi oleh variabel-variabel makro diatas, seperti

pertumbuhan jumlah penduduk, pertumbuhan jumlah usaha, pertumbuhan

PDRB dan tingkat inflasi. Penduduk sebagai subjek pajak mempunyai

pengaruh terhadap penerimaan pajak. Apabila semakin banyak jumlah

penduduk sebagai pembayar pajak maka jumlah penerimaan pajak juga

akan meningkat. Menurut teori Schumpeter, dengan meningkatnya jumlah

usaha maka pendapatan masyarakat akan bertambah dan seterusnya

konsumsi masyarakat akan bertambah tinggi. Dengan tingkat pendapatan

yang tinggi maka masyarakat akan dapat membayar pajak lebih tinggi dan

tingkat konsumsi yang tinggi akan dapat meningkatkan penerimaan pajak

dari barang atau jasa yang di konsumsi. Juga dengan meningkatnya jumlah

perusahaan maka akan bertambah pula pajak yang didapat dari

perusahaan. Jumlah PDRB juga mempunyai pengaruh pada penerimaan

Pajak Daerah. Produk Domestik Regional Bruto adalah total nilai produksi

barang dan jasa yang diproduksi di wilayah tertentu dalam kurun waktu

tertentu (satu tahun). PDRB merupakan bentuk penyajian data yang bisa

menggambarkan struktur perekonomian daerah pada tahun yang

bersangkutan. Dengan meningkatnya PDRB menunjukan peningkatan

perekonomian pada daerah tersebut. Sektor-sektor tersebut ada yang

berhubungan langsung dengan penerimaan pajak daerah sehingga dengan



meningkatnya PDRB maka akan meningkatkan penerimaan pajak daerah.

Inflasi merupakan rata-rata kenaikan harga barang dan jasa secara umum

terus menerus dalam persen. Dengan naiknya harga barang dan jasa maka

otomatis akan menyebabkan naiknya tarif pajak. Dengan naiknya tarif maka

akan meningkatkan penerimaan pajak daerah.

2.10. Hipotesis

Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini yaitu tingkat

pertumbuhan penduduk, tingkat pertumbuhan jumlah usaha, tingkat

pertumbuhan PDRB dan tingkat inflasi mempengaruhi penerimaan Pajak

Daerah. Pendugaan ini berdasarkan penelitian terdahulu dan teori-teori yang

telah dikemukakan.



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini adalah penelitian yang bertujuan untuk

menganalisis pengaruh pertumbuhan jumlah penduduk, pertumbuhan

jumlah usaha, pertumbuhan PDRB dan tingkat inflasi terhadap tingkat

penerimaan Pajak Daerah di Kota Kediri. Penelitian ini mengambil studi

kasus mulai tahun 2001 sampai 2007.

3.2. Jenis Data dan Sumber Data

Dalam penelitian ini jenis data yang digunakan adalah data

sekunder, dimana data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak

langsung melainkan dengan mengambil dari data yang sudah tertulis, data

yang dimaksud sudah didokumentasikan atau dipublikasikan, data tesebut

adalah :

1. Tingkat penerimaan Pajak Daerah Kota Kediri selama tahun 2001 – 2007

2. Tingkat pertumbuhan penduduk Kota Kediri selama tahun 2001 – 2007

3. Jumlah usaha di Kota Kediri selama tahun 2001 – 2007

4. Tingkat pertumbuhan PDRB Kota Kediri selama tahun 2001 – 2007

5. Tingkat inflasi Kota Kediri selama tahun 2001-2007

Data-data diperoleh dari kantor Dispenda dan BPS Kota Kediri,

penelitian sebelumnya yang berhubungan, dan informasi dari internet yang

berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian.



3.3. Variabel dan Definisi Operasional

Variabel adalah faktor-faktor yang memiliki peran dalam suatu

penelitian, yaitu segala sesuatu objek pengamatan penelitian yang berupa

faktor yang memiliki variasi nilai Endang dalam Sahara (2004:40). Agar

variabel bisa dioperasionalkan dalam sebuah penelitian, maka harus jelas

pengukurannya. Variabel yang diamati dalam penelitian ini merujuk pada

literatur yang telah dibaca oleh penulis, yaitu:

1. Variabel terikat (Y) atau dependen variabel yang nilainya tergantung pada

variabel lain. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah tingkat

pertumbuhan pajak daerah mulai tahun 2001 - 2007. Variabel Y diukur

dalam persen. Karena data yang tersedia adalah data tahunan maka data

dibagi menjadi data triwulan dengan menggunakan rumus yang

dikembangkan oleh Insukindro (1984:142).

Yt1 = ¼ {Yt -12

5,4(Yt – Yt-1)}

Yt2 = ¼ {Yt -

12

5,1(Yt – Yt-1)}

Yt3 = ¼ {Yt +12

5,1(Yt – Yt-1)}

Yt4 = ¼ {Yt +12

5,4(Yt – Yt-1)}

Dimana :

Yt = Pajak Daerah periode / tahun t

Yt-1 = Pajak Daerah periode / tahun t – 1

Yt1 = Pajak Daerah triwulan pertama tahun t

Yt2 = Pajak Daerah triwulan kedua tahun t

Yt3 = Pajak Daerah triwulan ketiga tahun t

Yt4 = Pajak Daerah triwulan keempat tahun t



Lalu data penerimaan Pajak Daerah triwulan tersebut diukur tingkat

pertumbuhannya. Variabel dependen ini diukur dalam persen. Tingkat

pertumbuhan penerimaan Pajak Daerah Kota Kediri ini diketahui dengan

rumus :

P = Qt – Qt-1 x 100%

Qt-1

Dimana :

P = tingkat pertumbuhan penerimaan pajak daerah

Qt = jumlah penerimaan pajak daerah pada triwulan t

Qt-1 = jumlah penerimaan pajak daerah pada triwulan sebelumnya

2. Variabel bebas (X) atau independen variabel adalah variabel yang

nilainya tidak bergantung pada variabel lain. Karena data yang tersedia di

BPS adalah data tahunan maka data dibagi menjadi data triwulan dengan

rumus yang dikembangkan oleh Insukindro (1984:142).

Yt1 = ¼ {Yt -12

5,4(Yt – Yt-1)}

Yt2 = ¼ {Yt -12

5,1(Yt – Yt-1)}

Yt3 = ¼ {Yt +12

5,1(Yt – Yt-1)}

Yt4 = ¼ {Yt +12

5,4(Yt – Yt-1)}

Dimana :

Yt = Data periode / tahun t

Yt-1 = Data periode / tahun t – 1

Yt1 = Data triwulan pertama tahun t

Yt2 = Data triwulan kedua tahun t



Yt3 = Data triwulan ketiga tahun t

Yt4 = Data triwulan keempat tahun t

a. Tingkat pertumbuhan jumlah penduduk (X1)

Variabel X1 diukur dalam persen. Data ini diambil dengan metode

triwulan. Tingkat pertumbuhan jumlah penduduk ini diketahui dengan

rumus :

P = Qt – Qt-1 x 100%

Qt-1

Dimana :

P = tingkat pertumbuhan penduduk

Qt = jumlah penduduk pada triwulan t

Qt-1 = jumlah penduduk pada triwulan sebelumnya

b. Tingkat pertumbuhan jumlah usaha (X2)


triwulan. Tingkat pertumbuhan jumlah usaha ini adalah banyaknya

perusahaan yang terdaftar di Deperindag Kota Kediri. Tingkat

pertumbuhan jumlah usaha ini diketahui dengan menggunakan rumus

:

P = Qt – Qt-1 x 100%

Qt-1

Dimana :

P = tingkat pertumbuhan jumlah usaha

Qt = jumlah usaha pada riwulan t

Qt-1 = jumlah usaha pada triwulan sebelumnya

c. Tingkat pertumbuhan PDRB (X3)


triwulan. Tingkat pertumbuhan PDRB atas dasar harga berlaku Kota



Kediri. Tingkat pertumbuhan PDRB ini meliputi semua sektor dan

lapangan usaha. Tingkat pertumbuhan PDRB ini dapat diketahui

dengan menggunakan rumus :

P = Qt – Qt-1 x 100%

Qt-1

Dimana :

P = tingkat pertumbuhan PDRB

Qt = tingkat PDRB pada triwulan t

Qt-1 = tingkat PDRB pada triwulan sebelumnya

d. Inflasi (X4)

Variabel X4 diukur dalam persen. Karena data yang tersedia adalah

data bulanan, maka diambil rata-rata pertumbuhan inflasi per triwulan

dengan rumus :

P =3

21QQQ

t t t −−

++

P = Pertumbuhan inflasi periode t

Qt = Inflasi bulan t

Qt-1 = Inflasi bulan t-1

Qt-2 = Inflasi bulan t-2

3.4. Metode Analisis Data

Analisis data adalah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk

yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan (Singarimbun dan Efendi,

1989 dalam Sahara (2004:42)).



3.4.1. Analisis Regresi Berganda

Analisis digunakan untuk mengetahui pengaruh dua variabel (faktor)

atau lebih secara bersama-sama terhadap variabel (faktor) tergantungnya.

Rumus regresi linier berganda adalah sebagai berikut:

Y = a + β 1X1 + β 2X2 + β 3X3 + β 4X4 + e

Dimana :

Y = Penerimaan Pajak Daerah

a = Intersep

β 1, β 2... β n = koefisien regresi parsial untuk X1,X2...Xn

X1 = Tingkat pertumbuhan penduduk

X2 = Tingkat pertumbuhan jumlah usaha

X3 = Tingkat pertumbuhan PDRB

X4 = Tingkat Inflasi

e = error

3.4.2. Pengujian Hipotesa

a. Uji F

Merupakan pengujian hubungan regresi secara simultan atau

serentak dari faktor independen terhadap faktor dependen. Uji F ditujukan

untuk mengukur tingkat hubungan secara keseluruhan koefisien regresi

dan faktor independen dan faktor dependen. Pengujian dilakukan dengan

tingkat kepercayaan 95% dengan menggunakan uji F. Rumus uji F adalah

sebagai berikut:

F = R2

/ k

(1 - R2) / (n-k-1)



Dimana :

F = f hitung yang selanjutnya dibandingkan dengan F tabel

R2 = Koefisien determinasi yang telah ditemukan

K = jumlah faktor independen

n = jumlah sampel

Apabila diperoleh f hitung p ≤ 0,05 maka H0 ditolak. Sebaliknya

apabila probabilitas f hitung p ≥ 0,05 maka H0 diterima. Bila H0 ditolak

berarti faktor-faktor bebas yang diuji mempunyai hubungan yang

signifikan dengan faktor terikat.

b. Uji t

Merupakan pengujian hubungan regresi parsial dari faktor-faktor

bebas terhadap faktor terikat.

Rumus yang digunakan adalah :

t = bi

Se (bi)

Dimana :

bi = Penduga bagi β

Se (bi) = standart error dari β

Apabila :

H0 diterima = Faktor X1, X2, ...secara parsial tidak memiliki pengaruh

terhadap Y.

H0 ditolak = faktor X1, X2,...secara parsial memiliki pengaruh terhadap Y.

Pengujian dilakukan dengan membandingkan t hitung dengan t

tabel. Bila t hitung > dari tabel, maka H0 ditolak yang berarti bahwa faktor

X1, X2, X3, X4 secara parsial memiliki pengaruh terhadap Y.



c. Uji R2

Koefisien determinasi (R2) berguna untuk mengukur besarnya

sumbangan faktor independen secara keseluruhan terhadap faktor

dependennya. R2 memiliki nilai antara 0 dan 1 (0<R2<1), dimana bila

semakin tinggi nilai R2 suatu regresi tersebut akan semakin baik. Yang

berarti bahwa keseluruhan faktor bebas secara bersama-sama mampu

menerangkan faktor berikutnya.

3.4.3. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Normalitas data untuk analisis regresi adalah sebuah

keharusan, jika data tidak normal maka dikhawatirkan hasil analisis

regresi nantinya tidak memberikan kesimpulan yang valid (bias).

Normalitas data dapat diukur dengan uji Jarque-Bera test. Uji ini

menggunakan hasil estimasi residual dan Chi-square probability

distribution.

b. Uji Multikolinearitas

Multikolinearitas adalah situasi adanya korelasi yang sempurna

antara faktor-faktor bebas diantara satu dengan lainnya. Dalam hal ini kita

sebut faktor-faktor bebas ini tidak orthogonal . Faktor-faktor bebas yang

bersifat orthogonal adalah faktor bebas yang nilai korelasi diantara

sesamanya sama dengan nol. Cara untuk mendeteksi ada tidaknya

multikolinearitas dalam suatu model empiris adalah dengan melihat nilai

VIF dan TOL.

c. Uji Autokorelasi



Dalam suatu analisa regresi dimungkinkan terjadinya hubungan

antara variabel-variabel bebas itu sendiri atau berkorelasi sendiri. Salah

satu cara yang digunakan untuk mendeteksi gejala autokorelasi adalah

dengan Uji Lagrange Multiplier (LM Test). Apabila X2 (chi square )hitung

lebih kecil dari X2tabel dan probabilitas hitung lebih besar dari 0.05, maka

H0 tidak dapat ditolak dalam artian terjadi autokorelasi.

d. Uji Heterokedastisitas

Heterokedastisitas adalah varian setiap distrubance term yang

dibatasi oleh nilai tertentu mengenai faktor-faktor bebas yaitu berbentuk

suatu keadaan konstan yang sama dengan σ

2

. Pada penelitian ini

menggunakan uji untuk mengetahui ada tidaknya heterokedastisitas

dapat dilakukan dengan menggunakan uji park. Pedoman adanya

heteroskedastisitas adalah jika koefisien parameter yang diuji dari

persamaan residualnya adalah signifikan maka terdapat masalah

heteroskedastisitas.



BAB IV

PEMBAHASAN

4.1 Realisasi Pajak Daerah Kota Kediri dari Target yang Ditetapkan

Potensi masing-masing pos pajak di Kota Kediri dapat ditunjukkan

pada tabel 4.1 berikut ini.

Tabel 4.1

Potensi Pajak Daerah Kota Kediri

Tahun Anggaran 2001-2007

TAHUN POS PAJAK DAERAH PENERIMAAN TARGET %2000 PAJAK HOTEL DAN RESTORAN 235.942.520 235.000.000 100,40

HIBURAN 85.382.612 84.500.000 101,04

PAJAK REKLAME 102.395.548 91.000.000 112,52

PAJAK PENERANGAN JALAN NON PLN 1.271.660.195 1.255.000.000 101,33

JUMLAH 1.695.380.875 1.665.500.000 101,79

2001 PAJAK HOTEL DAN RESTORAN 273.796.788 232.500.000 117,76

HIBURAN 178.258.125 143.080.000 124,59

PAJAK REKLAME 292.266.135 210.000.000 139,17

PAJAK PENERANGAN JALAN NON PLN 1.940.161.298 1.740.000.000 111,50

JUMLAH 2.684.482.346 2.325.580.000 115,43

2002 PAJAK HOTEL DAN RESTORAN 750.465.765,00 570.000.000,00 131,66

HIBURAN 245.904.885,00 200.000.000,00 122,95

PAJAK REKLAME 354.167.119,00 270.000.000,00 131,17

PAJAK PENERANGAN JALAN NON PLN 3.489.889.806,00 2.516.600.000,00 138,67

JUMLAH 4.840.427.575,00 3.556.600.000,00 136,10


HIBURAN 293.314.533,00 250.000.000,00 117,33

PAJAK REKLAME 456.193.915,75 320.000.000,00 142,56


JUMLAH 7.393.332.549,75 6.050.000.000,00 122,20


HIBURAN 290.229.745,00 285.000.000,00 101,84

PAJAK REKLAME 502.321.451,00 360.000.000,00 139,53


JUMLAH 8.858.055.155,00 7.915.000.000,00 111,91


HIBURAN 348.536.647,00 275.000.000,00 126,74

PAJAK REKLAME 522.638.247,00 445.000.000,00 117,45




JUMLAH 9.140.770.370,00 8.320.000.000,00 109,87

2006 PAJAK HOTEL DAN RESTORAN 1.310.619.684,00 1.083.000.000,00 121,02

HIBURAN 340.465.630,00 290.000.000,00 117,40

PAJAK REKLAME 528.762.739,00 490.000.000,00 107,91


JUMLAH 9.968.581.067,25 8.953.000.000,00 111,34


HIBURAN 377.233.235,00 293.378.000,00 128,58

PAJAK REKLAME 666.375.354,00 530.000.000,00 125,73


JUMLAH 11.402.009.075,25 10.012.378.000,00 113,88


HIBURAN 389.140.379,00 320.066.224,00 121,58

PAJAK REKLAME 843.602.257,00 655.000.000,00 128,79


JUMLAH 12.792.592.002,00 10.749.066.224,00 119,01

Sumber : Dispenda Kota Kediri (data diolah)

Berdasarkan hasil analisis terhadap masing – masing pos pajak

yang juga merupakan salah satu sumber PAD Kota Kediri, dapat

disimpulkan bahwa selama 9 tahun periode pengamatan nilai realisasi

penerimaan atas masing – masing pos pajak selalu lebih tinggi daripada

target yang ditetapkan. Hal tersebut menunjukkan bahwa selama ini

Pemerintah Kota Kediri telah melakukan berbagai upaya dalam usaha untuk

meningkatkan PAD Kota Kediri, yang salah satunya dengan cara

mengoptimalkan penerimaan dari sektor pajak. Menurut Undang – Undang

Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang

dimaksud dengan Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh

orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang

seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang –

undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan

pemerintahan daerah dan pengembangan daerah. Berdasarkan tabel 4.1 di

atas, realisasi pajak daerah yang lebih tinggi dari target menunjukkan nilai

terbesar pada tahun 2002 yaitu sebesar 4,84 miliar rupiah jauh dari target



yang ditetapkan sebesar 3,55 milliar rupiah atau 136,10% dari target, paling

tinggi daripada tahun lainnya.

Pajak hotel dan restoran merupakan pajak yang dibebankan atas

jenis sektor usaha hotel dan restoran. Sejak tahun 2002, kedua jenis pajak

tersebut oleh Pemerintah Kota Kediri dipisah menjadi dua jenis pajak yaitu

pajak hotel tersendiri dan pajak restoran tersendiri. Karena sebelum tahun

2002 kedua jenis pajak tersebut perhitungannya dijadikan satu, maka untuk

mempermudah perhitungan angka dalam tabel 4.1 merupakan penjumlahan

dari pos pajak hotel dan pos pajak restoran. Realisasi penerimaan diatas

target terbesar yang berasal dari sektor ini diperoleh pada tahun 2008, yaitu

mencapai 164,25%. Jumlah pendapatan dari pos pajak hotel dan restoran

pada tahun 2008 tersebut mencapai 2,5 milliar rupiah, hampir dua kali lipat

apabila dibandingkan dengan target penerimaan yang hanya sebesar 1,5

millyar rupiah.

Pajak hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan yang

meliputi semua jenis pertunjukan, permainan, permainan ketangkasan, dan

atau keramaian dengan nama dan bentuk apapun, yang ditonton atau

dinikmati oleh setiap orang dengan dipungut bayaran, tidak termasuk

penggunaan fasilitas untuk berolahraga. Berdasarkan tabel 4.1, realisasi

pajak hiburan menunjukan nilai terbesar melampaui target pada tahun 2007

yaitu sebesar 377 juta rupiah atau sebesar 128,58% dari target yang telah

ditetapkan.

Pajak reklame merupakan pajak atas penyelenggaraan reklame,

yaitu benda, alat, perbuatan, atau media yang menurut bentuk dan corak

ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan dan

menganjurkan suatu barang, jasa, atau orang. Berdasarkan tabel 4.1,

realisasi pajak reklame menunjukkan nilai terbesar dari target yang telah



ditetapkan pada tahun 2003 yaitu sebesar 456 juta rupiah atau sebesar

142,56% dari target yang telah ditetapkan. Penerimaan pemerintah Kota

Kediri dari pos pajak reklame sangat berfluktuatif, dimana selalu mengalami

kenaikan dan penurunan setiap tahunnya.

Pajak penerangan jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga

listrik, dengan ketentuan bahwa di wilayah tersebut tersedia penerangan

jalan, yang rekeningnya dibayar oleh Pemerintah Daerah. Berdasarkan tabel

4.1 realisasi pajak penerangan jalan dari target yang ditetapkan

menunjukkan nilai terbesar pada tahun 2002 yaitu sebesar 3,48 millyar

rupiah atau 138,67% dari target yang ditetapkan.

Selain kelima pos pajak daerah yang telah dibahas di atas, di Kota

Kediri masih terdapat pos-pos penerimaan pajak daerah yang lain seperti

pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian, pajak pemanfaatan ABT,

dan pajak/retribusi parker. Akan tetapi karena pajak pengambilan dan

pengolahan bahan galian, pajak pemanfaatan ABT, dan retribusi parkir

kebijakannya selalu berubah-ubah setiap tahunnya, maka ketiganya tidak

dimasukkan dalam analisis karena keterbatasan data yang tersedia.



4.2 Deskripsi Variabel Penelitian

a) Pertumbuhan Penduduk

Jumlah Penduduk Kota Kediri beserta pertumbuhannya selama

tahun 2000-2007 disajikan pada tabel 4.2 berikut ini.

Tabel 4.2

Jumlah Penduduk Kota Kediri

Tahun 2000-2007

NO TAHUN JUMLAHPERTUMBUHAN%

1999 2365751 2000 238536 0,83

2 2001 239201 0,28

3 2002 240163 0,40

4 2003 240979 0,34

5 2004 241170 0,08

6 2005 241253 0,03

7 2006 241130 -0,05

8 2007 248751 3,16

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Kediri (Data diolah)

Berdasarkan hasil analisis terhadap jumlah penduduk selama tahun

2000-2007 pada tabel diatas, pertumbuhan penduduk di Kota Kediri

berfluktuatif. Rata-rata laju pertumbuhan adalah 0,63%. Laju pertumbuhan

terbesar terjadi pada tahun 2000 yaitu sebesar 0,83%, sedangkan laju

pertumbuhan terendah ada pada tahun 2006 sebesar -0,05%. Hingga tahun

2007 jumlah penduduk di Kota Kediri tercatat sebanyak 248751 jiwa.



b) Pertumbuhan Jumlah Usaha

Jumlah Perusahaan Kota Kediri beserta pertumbuhannya selama

tahun 2000-2007 disajikan pada tabel 4.2 berikut ini.

Tabel 4.3

Jumlah Usaha Kota Kediri

Tahun 2000-2007

NO TAHUN JUMLAHPERTUMBUHAN

%

1 1999 2949

2 2000 3181 7,87

3 2001 3317 4,28

4 2002 3518 6,06

5 2003 3826 8,75

6 2004 4121 7,71

7 2005 4553 10,48

8 2006 4958 8,90

9 2007 5374 8,39

Sumber : BPS Kota Kediri (Data Diolah)

Jumlah usaha disini adalah jumlah perusahaan seperti PT, Firma,

CV, Koperasi, Perusahaan asing dan Perusahaan perseorangan yang

terdaftar di deperindag Kota Kediri. Berdasarkan analisis terhadap jumlah

usaha selama tahun 2000-2007 pada tabel 4.3 diatas, pertumbuhan jumlah

usaha terbesar terjadi pada tahun 2005 yaitu sebesar 4553, atau 10,48%

dari tahun sebelumnya sebesar 4121. Sedangkan pertumbuhan terendah

pada tahun 2001 sebesar 3317, atau 4,28% dari tahun sebelumnya sebesar

3181. Rata-rata pertumbuhan jumlah usaha selama tahun 2000-2007

sebesar 7,8%.



c) Pertumbuhan PDRB

Jumlah PDRB Kota Kediri beserta pertumbuhannya selama tahun

2000-2007 disajikan pada tabel 4.4 berikut ini.

Tabel 4.4

Jumlah PDRB Kota Kediri

Atas dasar harga berlaku (Juta Rupiah)

Tahun 2000-2007

NO TAHUN JUMLAHPERTUMBUHAN

%

1 1999 11663893,752 2000 13319154,5 14,19

3 2001 16397223,11 23,11

4 2002 19727903,95 20,31

5 2003 22121287,56 12,13

6 2004 26700618,43 20,70

7 2005 29781662,04 11,54

8 2006 37743633,09 26,73

9 2007 41784033,94 10,70


Berdasarkan hasil perhitungan terhadap pertumbuhan PDRB di

Kota Kediri pada Tabel 4.3 di atas, dapat diamati bahwa selama kurun waktu

2000-2007 selalu terjadi peningkatan PDRB di Kota Kediri. Tercatat

pertumbuhan tertinggi pada tahun 2006 yaitu sebesar 26,73% yang

mencatat jumlah sebesar 37743633,09 juta rupiah lebih besar dari tahun

sebelumnya 29781662,04 juta rupiah. Sedangkan pertumbuhan terendah

pada tahun 2007 sebesar 10,70% yang mencatat jumlah 41784033,94 juta

rupiah, sedikit lebih tinggi dari tahun sebelumnya sebesar 37743633,09 juta

rupiah.



d) Inflasi

Inflasi merupakan rata-rata kenaikan harga barang dan jasa secara

umum terus menerus dalam persen. Inflasi menunjukkan kenaikan dalam

tingkat harga umum. Tingkat inflasi ditunjukkan pada tabel 4.5 berikut.

Tabel 4.5

Inflasi Kota Kediri

Tahun 2001-2007

TRIWULANTAHUN

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

I 14,08 10,05 10,48 7,17 6,27 5,53 5,11II 13,3 10,6 10,03 7,62 6,51 5,16 5,92

III 12,93 10,48 8,68 7,15 6,33 4,82 6,47

IV 11,48 10,33 7,60 6,98 6,48 4,60 6,83


Seperti yang terlihat di tabel 4.5 diatas, tingkat inflasi di Kota Kediri

berfluktuatif. Pada tahun 2001 angka inflasi mencapai dua digit, namun pada

tahun pertengahan tahun 2003 angka inflasi mulai turun menjadi satu digit.

4.3 Hasil Analisa Data

4.3.1 Hasil Perhitungan Estimasi

Pendugaan parameter pada penelitian ini menggunakan persamaan

regresi linier berganda. Sedangkan data yang digunakan adalah data time

series triwulan dalam kurun waktu 2001:1-2007:4. Pengolahan data time

series dalam penelitian ini menggunakan program komputer Econometric

Views (eviews) 4.0. Dari pendugaan parameter dengan menggunakan

regresi linier berganda ini diperoleh hasil sebagai berikut :



Tabel 4.6

Hasil Regresi

Variabel Koefisien T Hitung Sig

LOG(PENDUDUK)

LOG(USAHA)

LOG(PDRB)

LOG(INFLASI)

C

0.350932

1.962689

1.423119

2.757006

-6.144243

5.099855

3.952765

4.865022

8.320502

-5.841712

0.0001

0.0008

0.0001

0.0000

0.0000

Berdasarkan hasil pendugaan melalui regresi linier berganda

tersebut, maka dapat disusun suatu persamaan yang selanjutnya akan

dilakukan uji statistik dan uji asumsi klasik dari persamaan tersebut.

Persamaan tersebut dapat dituliskan sebagai berikut :

LOG(PAJAK) = -6.14 + 0.35 LOG(PENDUDUK) + 1.96 LOG(USAHA) + 1.42

LOG(PDRB) + 2.75 LOG(INFLASI) + ε

Persamaan tersebut menunjukkan bahwa konstanta sebesar -

6.144243 maka jika semua variabel bebas sama dengan nol, nilai Pajak

Daerah akan sebesar -6.144243.

4.3.2 Hasil Uji Statistik

Pengujian hipotesa melalui pendugaan regresi dapat dilakukan

melalui 2 tahap yaitu secara parsial dan simultan. Uji hipotesa secara parsial

dilakukan dengan menggunakan uji t, sedangkan secara simultan dilakukan

dengan menggunakan uji F dan koefisien determinasi. Pembahasan lebih

lanjut sebagai berikut :

1) Uji F (Pengujian secara simultan/bersama-sama)

Untuk mengetahui pengaruh variabel bebas secara bersama-sama

dilakukan uji F. Dari hasil pendugaan parameter melalui regresi linier

berganda, diperoleh nilai F hitung sebesar 28.79 (lampiran). Sedangkan nilai



F tabel (V1=4, V2=28 dan =0,05) adalah 2,71, maka H0 diitolak atau H1

diterima karena nilai F hitung > F tabel yang berarti terdapat pengaruh yang

nyata (signifikan) secara simultan dari variabel bebas terhadap variabel

terikat Y. Jadi dapat disimpulkan bahwa keempat variabel secara bersama-

sama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pajak daerah.

2) Uji t (Pengujian secara parsial/individu)

Dari hasil pendugaan parameter diatas, diperoleh t hitung masing-

masing variabel dan dibandingkan dengan t tabel (df = 28 dengan = 0,05)

sebagai berikut :

Tabel 4.7

Hasil Uji t

Variabel t hitung T tabel Keterangan

LOG(PENDUDUK)

LOG(USAHA)

LOG(PDRB)

LOG(INFLASI)

5.099855

3.952765

4.865022

8.320502

1,701

1,701

1,701

1,701

Signifikan

Signifikan

Signifikan

Signifikan

Berdasarkan pengujian hipotesis untuk uji t, diperoleh kesimpulan

bahwa semua variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini memiliki

pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat. Jadi dapat dijelaskan

sebagai berikut :

a) PENDUDUK

Dari tabel 4.7, dapat dilihat bahwa variabel PENDUDUK memiliki nilai t

hitung sebesar 5.099855. Nilai hitung tersebut lebih besar dari nilai t tabel

pada tingkat signifikansi 5 % sebesar 1,701. Ini berarti H0 ditolak dan H1



diterima yang berarti variabel PENDUDUK berpengaruh positif dan

signifikan terhadap variabel PAJAK.

b) USAHA

Dari tabel 4.7, dapat dilihat bahwa variabel USAHA memiliki nilai t hitung

sebesar 3.952765. Nilai hitung tersebut lebih besar dari nilai t tabel pada

tingkat signifikansi 5 % sebesar 1,701. Ini berarti H0 ditolak dan H1

diterima yang berarti variabel USAHA berpengaruh positif dan signifikan

terhadap variabel PAJAK.

c) PDRB

Dari tabel 4.4, dapat dilihat bahwa variabel PDRB memiliki nilai t hitung



diterima yang berarti variabel PDRB berpengaruh positif dan signifikan


d) INFLASI

Dari tabel 4.7, dapat dilihat bahwa variabel INFLASI memiliki nilai t hitung



diterima yang berarti variabel INFLASI berpengaruh positif dan signifikan


Kesimpulan yang diperoleh dari hasil pengujian hipotesisnya adalah

H0 ditolak atau H1 diterima karena hitungt > t tabel, yang berarti terdapat

pengaruh yang nyata dari variabel bebas X i terhadap variabel terikat Y. Atau



dapat disimpulkan bahwa semua variabel bebas yang digunakan secara

signifikan mempengaruhi pajak daerah .

3) Koefisien Determinasi (R2)

Koefisien determinasi dari persamaan regresi tersebut diatas

sebesar 0.852064 atau 85,20% (lampiran). Hal ini berarti bahwa

keseluruhan variabel bebas secara bersama-sama mampu menerangkan

variabel dependennya sebesar 85,20%, sedangkan selebihnya (14,8%)

diterangkan oleh variabel-variabel diluar model yang telah diestimasi.

4.3.3 Hasil Uji Asumsi Klasik

Sebagai prasyarat dalam analisa regresi, setiap persamaan dalam

penelitian harus memenuhi ketentuan dalam uji asumsi klasik. Berikut

adalah hasil uji asumsi klasik yang dilakukan dalam penelitian ini :

1) Uji Normalitas

Dengan menggunakan Jargue Bera Test diperoleh nilai J-B hitung

sebesar 0,23, (lampiran) yang berarti lebih kecil dari X2 tabel (df=4, =0,05)

dengan nilai 7.81. Sesuai hipotesis yang digunakan, apabila J-B hitung < X 2

tabel, maka hipotesis yang menyatakan bahwa residual ( t ε ) berdistribusi

normal diterima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa model empiris yang

digunakan mempunyai residual atau faktor pengganggu yang berdistribusi

normal.

2) Uji Multikolinearitas

Menurut Gujarati (2004:54) , multikolinearitas dapat dideteksi

dengan melihat nilai R2 dan jumlah rasio t yang signifikan. Multikolinearitas

dikatakan terjadi dalam model yang digunakan jika nilai R2 yang diperoleh



tinggi namun hanya sedikit atau tidak ada sama sekali rasio t yang

signifikan. Dari hasil uji t diketahui bahwa semua variabel bebas memiliki

rasio t yang signifikan, sedangkan koefisien determinasi juga memiliki nilai

yang tinggi. Hal ini mengindikasikan bahwa regresi dalam penelitian ini tidak

memiliki permasalahan multikolinearitas.

3) Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas terjadi ketika masing-masing kesalahan

pengganggu mempunyai varian yang berlainan. Apabila terjadi

heteroskedastisitas maka akan menyebabkan beberapa hal sebagai berikut

(Gujarati,2004) :

• Varian koefisien regresi menjadi tidak minimum

• Rentang keyakinan menjadi lebar, sehingga uji signifikansi statistik

menjadi tidak valid

• Uji t dan uji F tidak menunjukkan angka yang sebenarnya

Untuk menguji ada tidaknya permasalahan heteroskedastisitas

digunakan Uji Park. Park menyarankan suatu bentuk fungsi spesifikasi

diantara σ 2 dan variabel bebas untuk menyelidiki ada tidaknya masalah

heteroskedastisitas. Pedoman adanya heteroskedastisitas adalah jika

koefisien parameter yang diuji dari persamaan residualnya adalah signifikan

maka terdapat masalah heteroskedastisitas.



Tabel 4.8

Hasil Uji Park

Variabel Prob

C

X1

X2

X3

X4

0.6462

0.7534

0.2073

0.6798

0.5657

Berdasarkan hasil esimasi pada tabel 4.8 diatas diketahui variabel

independen tidak signifikan pada tingkat 5%. Dengan demikian,

berdasarkan Uji Park dapat disimpulkan bahwa model empiris yang

digunakan tidak terdapat masalah heteroskedastisitas.

4) Uji Autokorelasi

Gejala autokorelasi timbul sebagai akibat adanya korelasi antara

anggota serangkaian observasi yang diurutkan menurut waktu. Adanya

permasalahan autokorelasi akan menyebabkan selang keyakinan menjadi

lebar secara tidak perlu dan pengujian signifikansi menjadi kurang kuat.

Varians sampel tidak dapat menggambarkan varians populasinya. Lebih

jauh lagi model regresi yang dihasilkan tidak dapat digunakan untuk

menaksir nilai variabel dependen pada nilai variabel independen tertentu.

Untuk menguji ada tidaknya persoalan autokorelasi digunakan uji Breusch-

Godfrey atau biasa dikenal dengan uji lagrange multiplier.



Tabel 4.9

Hasil Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test

Variabel koefisien

C

LOG(PENDUDUK)

LOG(USAHA)

LOG(PDRB)

LOG(INFLASI)

RESID(-1)

RESID(-2)

0.135077

-0.037608

-0.096920

-0.014053

-0.073291

0.563085

0.092637

R 0.184791

Obs*Rsquare 4.619765

X tabel 9.49

Nilai Obs*R-squared diketahui sebesar 4.619765 yang berarti

nilainya lebih kecil dari X2 tabel (df=4,α =0,05) dengan nilai 9.49 Karena

Obs*R-squared < nilai X2 tabel, maka hipotesis yang menyatakan ada

masalah autokorelasi dalam model empiris ditolak.

Berdasarkan hasil pengujian asumsi klasik yang meliputi uji

kenormalan, uji multikolinearitas, uji heterokedastisitas dan uji autokorelasi

maka dapat ditarik kesimpulan bahwa model regresi yang digunakan dalam

penelitian ini lolos memenuhi syarat ekonometrika untuk mendapatkan

parameter yang bersifat BLUE artinya koefisien regresi pada persamaan

tersebut tidak terjadi penyimpangan asumsi klasik.



4.4 Pembahasan Hasil Analisa

Melalui hasil perhitungan analisa regresi diperoleh nilai R2 sebesar

0.852064 atau 85,20%. Ini berarti variasi pertumbuhan Pajak Daerah dapat

dijelaskan oleh variasi variabel penduduk, usaha, PDRB dan inflasi.

Berikut ini adalah penjelasan mengenai bagaimana pengaruh

variabel-variabel independen secara individual terhadap variabel

independen :

1) Variabel Penduduk

Berdasarkan uji t, dapat dilihat bahwa variabel tingkat penduduk

mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap Pajak Daerah.

Selain itu, koefisien regresi penduduk juga menunjukkan koefisien yang

sama yaitu positif. Hal ini menunjukkan apabila penduduk meningkat

maka Pajak Daerah juga akan meningkat, begitu juga sebaliknya.

Koefisien regresi sebesar 0,35 menunjukkan apabila variabel lain sebesar

nol dan jumlah penduduk meningkat sebesar 1 % maka akan

meningkatkan jumlah pajak daerah sebesar 0,35 %. Ini berkaitan dengan

penduduk sebagai pembayar pajak. Apabila terjadi peningkatan

penduduk sebagai pembayar pajak maka akan terjadi pula peningkatan

penerimaan pajak. Hal ini sesuai dengan penelitian terdahulu yaitu

Sahara (2004) melakukan penelitian dengan judul “Potensi Pajak Daerah

dan Retribusi Daerah sebagai sumber Penerimaan Daerah di Kabupaten

Malang.” Dari penelitian ini diketahui bahwa jumlah penduduk mempunyai

elastisitas positif pada penerimaan pajak daerah dan penelitian

Widyawanto (2007) dengan judul “Kontribusi Sektor Pajak Daerah

Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus di Kota Kediri). Dari

penelitian ini diketahui bahwa jumlah penduduk mempunyai elastisitas

positif pada penerimaan pajak daerah. Menurut Soemitro (1990:51) pajak



mempunyai unsur yaitu: harus ada undang-undang, harus ada pemungut,

harus ada subjek, haus ada objek, harus ada masyarakat. Jadi dengan

bertambahnya jumlah penduduk (masyarakat) juga akan berdampak pada

kenaikan penerimaan pajak. Dalam teori pertumbuhan klasik dikatakan

apabila jumlah penduduk bertambah namun tidak terlalu banyak akan

dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Hal ini sesuai karena

pertumbuhan penduduk di Kota Kediri tidak terlalu tinggi. Juga dengan

bertambahnya jumlah penduduk maka akan meningkatkan pula

permintaan terhadap barang publik. Pemerintah harus menyediakan

barang publik yang lebih banyak karena jumlah penduduk bertambah.

Dengan meningkatnya permintaan terhadap barang publik akan

memaksa Pemerintah Daerah untuk meningkatkan pendapatan daerah

dengan cara menarik pajak yang lebih tinggi agar dapat memenuhi

permintaan atas barang publik.

2) Variabel Usaha

Berdasarkan uji t, dapat dilihat bahwa variabel tingkat usaha


Selain itu, koefisien regresi usaha juga menunjukkan koefisien yang sama

yaitu positif. Hal ini menunjukkan bahwa apabila tingkat usaha meningkat

maka Pajak Daerah akan mengalami peningkatan, begitu juga

sebaliknya. Koefisien regresi sebesar 1,96 menunjukkan apabila variabel

lain sebesar nol dan jumlah usaha meningkat sebesar 1 % maka akan

meningkatkan jumlah pajak daerah sebesar 1,96 %. Ini sesuai dengan

teori Schumpeter, Teori ini menekankan tentang pentingnya pengusaha

dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi. Dalam teori ini ditunjukkan

bahwa pengusaha merupakan golongan yang akan terus membuat

pembaharuan atau inovasi dalam kegiatan ekonomi. Di dalam



mengemukakan teori pertumbuhannya Schumpeter memulai analisisnya

dengan memisalkan bahwa perekonomian sedang dalam keadaan tidak

berkembang. Tetapi keadaan ini tidak berlangsung lama. Pada waktu

keadaan tersebut berlaku, segolongan pengusaha menyadari tentang

berbagai kemungkinan untuk mengadakan inovasi yang menguntungkan.

Didorong oleh keinginan mendapatkan keuntungan dari mengadakan

pembaharuan tersebut, mereka akan meminjam modal dan melakukan

penanaman modal. Investasi yang baru ini akan meninggikan tingkat

kegiatan ekonomi negara. Maka pendapatan masyarakat akan bertambah

dan seterusnya konsumsi masyarakat akan bertambah tinggi. Dengan

tingkat pendapatan yang tinggi maka masyarakat akan dapat membayar

pajak lebih tinggi dan tingkat konsumsi yang tinggi akan dapat

meningkatkan penerimaan pajak dari barang atau jasa yang di konsumsi.

Hal ini sesuai dengan penelitian terdahulu yaitu Widyawanto (2007)

melakukan penelitian dengan judul “Kontribusi Sektor Pajak Daerah

Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus di Kota Kediri). Dari

penelitian ini diketahui jumlah penduduk mempunyai elastisitas positif

pada pajak daerah. Juga dengan meningkatnya jumlah perusahaan maka

akan bertambah pula pajak yang didapat dari perusahaan, karena

bertambahnya jumlah objek pajak.

3) Variabel PDRB

Berdasarkan uji t, dapat dilihat bahwa variabel tingkat PDRB


Selain itu, koefisien regresi PDRB juga menunjukkan koefisien yang sama

yaitu positif. Hal ini menunjukkan bahwa apabila tingkat PDRB meningkat

maka penerimaan Pajak Daerah juga meningkat. Koefisien regresi

sebesar 1,42 menunjukkan apabila variabel lain sebesar nol dan PDRB



meningkat sebesar 1 % maka akan meningkatkan jumlah pajak daerah

sebesar 1,42 %. Hal ini sesuai dengan penelitian terdahulu oleh Sahara

(2004) melakukan penelitian dengan judul “Potensi Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah sebagai sumber Penerimaan Daerah di Kabupaten

Malang.” Dari penelitian ini diketahui PDRB mempunyai elastisitas positif

terhadap pajak daerah. Dengan meningkatnya PDRB menunjukan

peningkatan perekonomian pada daerah tersebut. Dengan tingkat

perekonomian yang tinggi maka akan meningkatkan pendapatan dan

tingkat konsumsi masyarakat. Dengan tingkat pendapatan yang tinggi

maka masyarakat akan dapat membayar pajak lebih tinggi dan tingkat

konsumsi yang tinggi akan dapat meningkatkan penerimaan pajak dari

barang atau jasa yang di konsumsi. Sektor-sektor pada PDRB tersebut

ada yang berhubungan langsung dengan penerimaan pajak daerah

sehingga dengan meningkatnya PDRB maka akan meningkatkan

penerimaan pajak daerah pada sektor-sektor tersebut. Seperti sektor

hotel dan restoran, hiburan dan reklame. Dengan meningkatnya PDRB

pada sektor-sektor tersebut maka akan meningkatkan penerimaan pajak

daerah pada sektor yang bersangkutan. Juga dengan tingginya tingkat

ekonomi maka kesejahteraan masyarakat pun akan meningkat. Dengan

tingkat kesejahteraan yang tinggi maka kesadaran masyarakat akan

membayar pajak juga akan meningkat dan dengan tingginya tingkat

kesejahteraan masyarakat akan meningkatkan permintaan akan sarana

dan prasarana barang publik yang lebih baik. Sehingga akan memaksa

Pemerintah Daerah untuk meningkatkan pendapatan daerah dengan cara

menarik pajak yang lebih tinggi agar dapat memenuhi permintaan atas

barang publik.

4) Variabel Inflasi



Berdasarkan uji t, dapat dilihat bahwa variabel tingkat Inflasi


Selain itu, koefisien regresi inflasi juga menunjukkan koefisien yang sama

yaitu positif. Hal ini menunjukkan bahwa apabila tingkat inflasi meningkat

maka Pajak Daerah akan mengalami peningkatan, begitu juga

sebaliknya. Koefisien regresi sebesar 2,75 menunjukkan apabila variabel

lain sebesar nol dan tingkat inflasi meningkat sebesar 1 % maka akan

meningkatkan jumlah pajak daerah sebesar 2,75 %. Ini dikarenakan nilai

nominal uang tiap waktu tidaklah sama. Apabila inflasi meningkat maka

harga barang dan jasa juga akan meningkat karena nilai uang turun.

Apabila pengenaan pajak tersebut berupa persen maka otomatis

penerimaan pajak akan meningkat seiring dengan meningkatnya harga

barang dan jasa. Inflasi juga menyebabkan meningkatnya pendapatan

masyarakat. Dengan pendapatan yang lebih tinggi maka masyarakat

dapat membayar pajak lebih tinggi pula. Seperti yang dikatakan

Samuelson (1992:315), Katakanlah bahwa perekonomian pada awalnya

memiliki suku bunga 3 persen dan harga-harga stabil. Apabila

masyarakat memperkirakan harga-harga meningkat 9 persen per tahun,

maka obligasi dan hipotek akan cenderung memiliki suku bunga 12

persen, daripada 3 persen. Suku bunga nominal 12 persen

mencerminkan suku bunga riil 3 persen ditambah 9 persen pemi inflasi.

Sehingga dalam penentuan target Pajak Daerah harus memperhatikan

aspek tersebut.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel

pertumbuhan penduduk, pertumbuhan jumlah usaha, PDRB dan tingkat

inflasi terhadap penerimaan Pajak Daerah di Kota Kediri periode 2001:1–

2007:4 dengan menggunakan model regresi linear berganda.

Berdasarkan uraian dari pembahasan dan analisis dalam penelitian

ini, diperoleh beberapa simpulan antara lain :

1) Dari hasil analisis yang sudah dilakukan menunjukkan bahwa variasi

besarnya pajak daerah dapat dijelaskan dengan baik oleh variabel-

variabel penduduk, usaha, PDRB dan Inflasi.

2) Dari analisa data dan uji statistik yang telah dilakukan menunjukkan

semua variabel berpengaruh terhadap realisasi Pajak Daerah. Masing-

masing variabel dapat dijelaskan sebagai berikut :

a) Penduduk

Hal ini menunjukkan apabila penduduk meningkat maka Pajak Daerah

juga akan meningkat, begitu juga sebaliknya. Ini berkaitan dengan

penduduk sebagai pembayar pajak.

b) Usaha

Dapat dijelaskan bahwa dengan meningkatnya jumlah usaha maka

akan meningkat pula pajak karena dengan meningkatnya jumlah

usaha maka pendapatan masyarakat akan bertambah dan seterusnya

konsumsi masyarakat akan bertambah tinggi. Dengan tingkat

pendapatan yang tinggi maka masyarakat akan dapat membayar

pajak lebih tinggi dan tingkat konsumsi yang tinggi akan dapat



meningkatkan penerimaan pajak dari barang atau jasa yang di

konsumsi. Juga penerimaan pajak dari perusahaan akan bertambah

karena jumlah perusahaan bertambah.

c) PDRB

Dengan meningkatnya PDRB maka semakin tinggi pula tingkat

ekonomi daerah tersebut sehingga kesejahteraan masyarakat

meningkat dan bisa membayar pajak dengan tertib juga

memungkinkan daerah untuk menarik pajak yang lebih tinggi dari

sebelumnya.

d) Inflasi

Dengan meningkatnya inflasi maka akan meningkat pula harga barang

dan jasa. Apabila pajak dikenakan dalam bentuk persen maka hal ini

otomatis akan meningkatkan penerimaan pajak.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil analisa data dan hasil uji statistik maka penulis

menyarankan dalam penentuan target Pajak Daerah hendaknya

memperhatikan empat variabel ini, yaitu pertumbuhan penduduk,

pertumbuhan jumlah usaha, pertumbuhan PDRB, dan tingkat inflasi. Dengan

Penelitian ini Pemerintah Daerah dapat menetapan target Pajak Daerah

secara tepat dengan menggunakan keadaan daerah tersebut. Dengan

penentuan target yang tepat diharapkan dapat memaksimalkan penerimaan

Pajak Daerah dan menjaga agar tidak terjadi penetapan target yang terlalu

tinggi sehingga berdampak negatif di masyarakat berupa timbulnya ekonomi

biaya tinggi.



DAFTAR PUSTAKA

_______________, Undang-Undang No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah

dan Retribusi Daerah.

_______________, Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan

Daerah.

_______________, Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

_______________, Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 tentang Pokok

Pemerintahan Daerah.

Anto, Dajan, 1986, Pengantar Metode Statistik, LP3ES, Jakarta.

Brotodiharjo, R.S, 1991, Pengantar Ilmu Hukum Pajak, PT. Eresco, Bandung.

Bird dan Vailancourt, 2000, Desentralisasi di Negara-Negara Berkembang,

Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Devas, Nick, dkk, 1989, Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia, UI-Press,

Jakarta.

Due, Jhon F, 1985, Keuangan Negara: Perekonomian Sektor Pemerintah,

Universitas Indonesia, Jakarta.

Fauzi, Achmad dan Iskandar. 1995. Cara Membaca APBN . Brawijaya Univercity

Press. Malang.

Gujarati, Damodar, 2004, Basic Ekonometrics, Fourth Edition, Mc Graw Hill, New

York.

Harun, Hamrolie H, 2004, Analisis Peningkatan PAD , BPFE, Yogyakarta.

Insukindro, 1984, Ekonomi Uang dan Bank, BPFE, Yogyakarta.

Kurniawan, Panca dan Purwanto, Agus, 2004, Pajak Daerah dan Retribusi

Daerah di Indonesia, Banyumedia Publishing, Malang.

Mangkoesoebroto ,Guritno, dan Algifari, 1992, Teori Ekonomi Makro,

SekolahTinggi Ilmu Ekonomi YKPN Yogyakarta, Yogyakarta.



Mardiasmo, 2002, Perpajakan , Andi, Yogyakarta.

Nanga, Muana, 2001, Makroekonomi: Teori, Masalah dan Kebijakan , PT

Rajagrafindo, Jakarta.

Poerwadarminta, W.J.S. 1986. Kamus Umum Bahasa Indonesia . Balai Pustaka.

Jakarta.

Rosen, Harvey S., 2004, Makroekonomi, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta.

Sadono Sukirno, 2004, Makroekonomi, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta.

Sahara,Topan, 2004, Potensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Sebagai

Sumber Penerimaan Daerah Kabupaten Malang, Skripsi,

Jurusan Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan, Fakultas

Ekonomi, Universitas Brawijaya, Malang.

Samudra, A. Ashari. 1995. Perpajakan di Indonesia (Keuangan Pajak dan

Retribusi). Cetakan I, Gramedia. Jakarta.

Samuelson, Nordhaus, 1992, Makro-Ekonomi, Edisi Keempatbelas , Penerbit

Erlangga, Jakarta.

Soemitro, Rochmat, 1990, Asas dan Dasar Perpajakan 1, PT Eresco, Bandung.

Sudantoko, Djoko H, 2003, Dilema Otonomi Daerah, Andi Yogyakarta,

Yogyakarta.

S U N I N G, Dept. of Economic and Development Studies, 2003, Analisis Pajak

Daerah, PDRB, Jumlah Penduduk Terhadap Upaya Pajak

(Tax Effort) di Propinsi Jawa Timur.

http://digilib.itb.ac.id/gdl.php?mod=browse&op=read&id=jip

tumm-gdl-s1-2003-s-8840-2003&q=Nasional

Widyawanto, Risky, 2007, Kontribusi Sektor Pajak Daerah Terhadap Pendapatan

Asli Daerah (Studi Kasus di Kota Kediri), Skripsi, Jurusan



Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan, Fakultas Ekonomi,

Universitas Brawijaya, Malang.

Waluyo dan Ilyas, 2003, Perpajakan Indonesia, Salemba Empat, Jakarta.



LAMPIRAN: Hasil Analisis Model Regresi

Dependent Variable: LOG(PAJAK)

Method: Least SquaresDate: 07/08/09 Time: 13:12Sample: 2001:1 2007:4Included observations: 25Excluded observations: 3

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

LOG(PENDUDUK) 0.350932 0.068812 5.099855 0.0001LOG(USAHA) 1.962689 0.496536 3.952765 0.0008LOG(PDRB) 1.423119 0.292520 4.865022 0.0001

LOG(INFLASI) 2.757006 0.331351 8.320502 0.0000C -6.144243 1.051788 -5.841712 0.0000

R-squared 0.852064 Mean dependent var 1.553030Adjusted R-squared 0.822477 S.D. dependent var 0.972201

S.E. of regression 0.409622 Akaike info criterion 1.229694Sum squared resid 3.355809 Schwarz criterion 1.473469Log likelihood -10.37118 F-statistic 28.79841Durbin-Watson stat 0.870595 Prob(F-statistic) 0.000000

0

1

2

3

4

5

6

7

-0.5 0.0 0.5 1.0

Series: Residuals

Sample 2001:1 2007:4

Observations 25

Mean -2.89E-16

Median 0.025755Maximum 0.765547

Minimum -0.694443

Std. Dev. 0.373932

Skewness -0.064456

Kurtosis 2.544097

Jarque-Bera 0.233819

Probability 0.889666



Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:

F-statistic 2.040108 Probability 0.159009Obs*R-squared 4.619765 Probability 0.099273

Test Equation:Dependent Variable: RESIDMethod: Least SquaresDate: 07/08/09 Time: 13:13Presample and interior missing value lagged residuals set to zero.

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

LOG(PENDUDUK) -0.037608 0.068017 -0.552930 0.5871LOG(USAHA) -0.096920 0.476256 -0.203503 0.8410LOG(PDRB) -0.014053 0.288197 -0.048763 0.9616

LOG(INFLASI) -0.073291 0.318323 -0.230242 0.8205C 0.135077 1.025587 0.131707 0.8967

RESID(-1) 0.563085 0.271961 2.070466 0.0531RESID(-2) 0.092637 0.274224 0.337814 0.7394

R-squared 0.184791 Mean dependent var -2.89E-16Adjusted R-squared -0.086946 S.D. dependent var 0.373932S.E. of regression 0.389849 Akaike info criterion 1.185384Sum squared resid 2.735687 Schwarz criterion 1.526669Log likelihood -7.817299 F-statistic 0.680036Durbin-Watson stat 1.677090 Prob(F-statistic) 0.667800

UJI PARK Dependent Variable: LU2Method: Least SquaresDate: 07/07/09 Time: 13:00Sample: 2001:1 2007:4Included observations: 25

Excluded observations: 3Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

C -2.445036 5.246322 -0.466048 0.6462X1 -0.109309 0.343235 -0.318466 0.7534X2 3.228003 2.476723 1.303336 0.2073X3 -0.611118 1.459093 -0.418834 0.6798X4 -0.965378 1.652780 -0.584094 0.5657

R-squared 0.317634 Mean dependent var -2.950243Adjusted R-squared 0.181161 S.D. dependent var 2.257934S.E. of regression 2.043198 Akaike info criterion 4.443766Sum squared resid 83.49314 Schwarz criterion 4.687541Log likelihood -50.54707 F-statistic 2.327451Durbin-Watson stat 2.093991 Prob(F-statistic) 0.091404



LAMPIRAN: Data Triwulan

TAHUN

TRIWULA

N

PAJAK

DAERAH

JUMLAH

PENDUDUK

JUMLA

HUSAHA

JUMLAH

PDRB

TINGKA

TINFLASI

2001 I 578392324 59738 817 3810737 14.08

II 640211165 59779 825 4003116 13.3

III 702030008 59821 834 4195495 12.93

IV 763848849 59863 842 4387875 11.48

2002 I 1007987029 59951 861 4619725 10.05

II 1142733605 60011 873 4827892 10.6

III 1277480182 60071 886 5036060 10.48

IV 1412226759 60131 898 5244227 10.33

2003 I 1608998296 60168 928 5305942 10.48

II 1768554857 60219 947 5455529 10.03

III 1928111418 60270 966 5605115 8.68

IV 2087667979 60321 985 5754702 7.6

2004 I 2077196044 60275 1003 6245842 7.17

II 2168741207 60287 1021 6532051 7.62

III 2260286370 60298 1039 6818259 7.15

IV 2351831533 60310 1058 7104467 6.98

2005 I 2258688041 60305 1098 7156568 6.27

II 2276357742 60311 1125 7349133 6.51

III 2294027443 60316 1152 7541698 6.33

IV 2311697144 60321 1179 7734263 6.48

2006 I 2414538014 60322 1202 8689473 5.53

II 2466276182 60326 1227 9187097 5.16

III 2518014351 60329 1252 9684720 4.82

IV 2569752520 60333 12771018234

34.6

2007 I2716118392 61490 1305

10067221

5.11

II2805707642 61955 1331

10319746

5.92

III2895296893 62420 1357

10572271

6.47

IV2984886143 62885 1383

10824796

6.83



LAMPIRAN: Data Triwulan Pertumbuhan

TAHUN TRIWULANPAJAK

DAERAH

PENDUDUK USAHA PDRB INFLASI

2001 I - - - - -

II 10,69 0,07 1,04 5,05 14,08

III 9,66 0,07 1,03 4,81 13,30

IV 8,81 0,07 1,02 4,59 12,93

2002 I 31,96 0,15 2,22 5,28 11,48

II 13,37 0,10 1,46 4,51 10,05

III 11,79 0,10 1,44 4,31 10,60

IV 10,55 0,10 1,42 4,13 10,48

2003 I 13,93 0,06 3,26 1,18 10,33

II 9,92 0,08 2,08 2,82 10,48

III9,02 0,08 2,03 2,74 10,03

IV 8,28 0,08 1,99 2,67 8,68

2004 I -0,50 -0,08 1,75 8,53 7,60

II 4,41 0,02 1,84 4,58 7,17

III 4,22 0,02 1,81 4,38 7,62

IV 4,05 0,02 1,77 4,20 7,15

2005 I -3,96 -0,01 3,77 0,73 6,98

II 0,78 0,01 2,46 2,69 6,27

III 0,78 0,01 2,40 2,62 6,51

IV 0,77 0,01 2,34 2,55 6,33

2006 I 4,45 0,00 1,93 12,35 6,48

II 2,14 0,01 2,11 5,73 5,53

III 2,10 0,01 2,06 5,42 5,16

IV 2,05 0,01 2,02 5,14 4,82

2007 I 5,70 1,92 2,12 -1,13 4,60

II 3,30 0,76 1,99 2,51 5,11

III 3,19 0,75 1,95 2,45 5,92

IV 3,09 0,75 1,92 2,39 6,47

analisis pengaruh pertumbuhan penduduk, pertumbuhan usaha, pertumbuhan pdrb dan tingkat inflasi...

Documents