aspek etik, disiplin dan hukum dalam penanggulangan kegawatdaruratan

7/24/2019 Aspek Etik, Disiplin Dan Hukum Dalam Penanggulangan Kegawatdaruratan

1/52

dr.Mahesa Paranadipa,M.HDisampaikan dalam Symposium on Emergency Ke-4

Hotel Borobudur Jakarta, 13 Juni 2015


2/52

KASUS

Dr.T, seorang dokter umum yang sedang bertugas di sebuah unit

gawat darurat RS swasta. Kali ini dr.T mendapat giliran jaga pukul 7

pagi hingga 3 sore. Pada pukul 15.05, UGD kedatangan pasien laki-laki dengan keluhan nyeri perut. Namun pasien tidak langsung

ditangani karena dr.T sudah beranjak pulang sambil berpesan kepada

perawat jaga untuk menunggu dr.K yang bertugas jaga berikut baru

dapat menangani pasien. Hingga pukul 15.35 dr.K belum juga datang,

melalui hubungan telepon dr.K mengatakan kepada perawat jagabahwa ia masih di acara keluarga. Pasien pun sudah berteriak

kesakitan di seluruh bagian perutnya. Oleh perawat jaga pasien

hanya diinfus dengan NaCl tanpa diberikan obat parenteral apapun.

Pukul 15.50 pasien mengalami muntah-muntah yang tidak lama

kemudian diikuti dengan kejang. Dr.K belum juga datang, sehingga

perawat memberikan obat anti kejang intramuskuler ditambah dengan

oksigen. Pukul 16.10 pasien mengalami penurunan kesadaran, dan

pada pukul 16.20 pasien meninggal dunia.


3/52

!"#$%$&$ (")!))% !)*+*), -"!$&

Kondisi yang mengancam keselamatan

(nyawa) dan berisiko menimbulkan kecacatan(Undang-Undang No.36 tahun 2009 Tentang Kesehatan)


4/52

!"#$%$&$ (")!))% !"#$#"% '(!)*

Keadaan klinis pasien yang membutuhkantindakan medis segera gunapenyelamatan

nyawadan pencegahan kecacatan

lebih lanjut.(Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 Tentang Rumah Sakit)


5/52

."%/"0)0 (")!))% !)*+*),

1. Bencana alam (disaster)

2. Kegagalan teknis, spt. Kebakaran, kebocoran

nuklir, ledakan, kecelakaan lalu lintas3.

Huru hara((1213415673 ,13787 (1597:;


6/52

-)&)?)@ +,)-) .)!) &$,+)&$

A)B), !)*+*), -"!$(

Periode waktu pengamatan/pelayanan relatif

lebih singkat Perubahan klinisi yang mendadak

Mobilitas petugas yang tinggi


7/52

Situasi emosional dari pihak

pasien/keluarganya karena

tertimpa risikodan pekerjaan tenaga

kesehatan yang dibawah

tekanan mudah menyulutkonflik


8/52

KEWAJIBAN MEMBERIKAN PELAYANAN

KEGAWATDARURATAN


9/52

("B)C$0)% !D(,"*++ %EF;G 47HI3 ;


10/52

("B)C$0)% #)&$?$,)&("&"@),)%++ %EF=O 47HI3 ;


11/52

("!)*+*),)% -"!$& .)!))0D*&$++ %EF=O 47HI3 ;


12/52

(1) Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat

bertanggung jawab atas ketersediaan sumber daya,fasilitas, dan pelaksanaan pelayanan kesehatan secara

menyeluruh dan berkesinambungan pada bencana.

(2) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud padaayat (1) meliputi pelayanan kesehatan pada tanggap

darurat dan pascabencana.

(UU No.36/2009 Pasal 82)


13/52

(3) Pemerintah bertanggung jawab

atas pemenuhan kecukupan gizi pada

keluarga miskin dan dalam situasidarurat.

(UU No.36/2009 Pasal 142)


14/52

Pasal 6 UU NO.44/2009 tentang Rumah Sakit

(1) Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggungjawab untuk :

h. menjamin pembiayaan pelayanan kegawatdaruratan diRumah Sakit akibat bencana dan kejadian luar biasa;


15/52

Pasal 29 UU NO.44/2009 tentang Rumah Sakit

(1) Setiap Rumah Sakit mempunyai kewajiban :

c. memberikan pelayanan gawat darurat kepada pasien sesuai dengankemampuan pelayanannya;

f. melaksanakan fungsi sosial antara lain dengan memberikan fasilitaspelayanan pasien tidak mampu/miskin, pelayanan gawat darurat tanpauang muka, ambulan gratis, pelayanan korban bencana dan kejadian luarbiasa, atau bakti sosial bagi misi kemanusiaan;


16/52

dokter dan dokter gigi dalammenjalankan praktik kedokteranselain tunduk pada ketentuan

hukumyang berlaku, juga

harus menaati ketentuankodeetik yang disusun olehorganisasi profesi dan

didasarkan pada disiplinilmukedokteran atau kedokteran gigi.

(Paragraf 10 Bagian Umum, Penjelasan UU No.29 tahun2004 tentang Praktik Kedokteran)


17/52

Hubungan

Dokter-Pasien

Hubungan kepercayaan antara sangpengobat dengan pasien!

KESEPAKATAN TERAPEUTIK

Saling percaya mempercayai(konfidensial) antara dokter-pasien yang

diliputi oleh segala emosi, harapan, &

kekhawatiran makhluk insani

Sifat fundamental dokter yang baik &

bijaksana: sifat ketuhanan,

kemurnian niat, keluhuran budi,kerendahan hati, kesungguhan

kerja, integritas ilmiah & sosial,

kesejawatan yg tidak diragukan17


18/52

HUBUNGANDOKTER-

PASIENDALAM KEADAAN GAWATDARURAT

Tidak berlaku: Azas volunterisme

(kesepakatan)

Pre-existing relationship


19/52

Etika Kedokteran

J


20/52

Etika profesi adalah kode etik dokter dan kode etik

dokter gigi yang disusun oleh Ikatan Dokter Indonesia

(IDI) dan Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI).

(Penjelasan Pasal 8 huruf f UU No.29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran)


21/52

Seperangkat aturan etika khusus sebagai

konsensus semua anggota asosiasi

profesi, yang memuat amar & larangan

yang wajib ditaati dan dilaksanakan olehsemua anggota asosiasi dalam

menjalankan fungsi dan kegiatan

profesionalnya.

Tiga bagian utama

1. Kewajiban Umum

2. Kewajiban terhadap pasien

3. Kewajiban terhadap diri sendiri dan

sejawat dokter

#KODEKI


22/52

Seorang dokter wajib selalumelakukan pengambilan

keputusan profesional secaraindependen, dan mempertahankanperilaku profesional dalam ukuranyang tertinggi.

(pasal 2)

dalam melakukan pekerjaannyaseorang dokter tidak bolehdipengaruhi oleh sesuatu yang

mengakibatkan hilangnyakebebasan & kemandirian profesi(pasal 3)

#KODEKI

#KODEKI


23/52

seorang dokter hanya memberisurat keterangan dan pendapat

yang telah diperiksa sendirikebenarannya (pasal7)

Setiap dokter wajib melakukan

pertolongan darurat sebagaisuatu wujud tugasperikemanusiaan, kecuali bilaia yakin ada orang lainbersedia dan mampumemberikannya.(pasal 17)

#KODEKI

#KODEKI


24/52

setiap dokter memperlakukanteman sejawat nyasebagaimana ia sendiri ingindiperlakukan(pasal 18)

setiap dokter harussenantiasa mengikutiperkembangan ilmupengetahuan dan teknologi

kedokteran/kesehatan (psl21)

#KODEKI


25/52

PENGAWASAN & PEMBINAAN

InstitusiPelayanan

OrganisasiProfesi

Sanksi :

"

Ringan" Sedang

" Berat

KomiteMedik

MajelisEtik


26/52

Disiplin Kedokteran


27/52

Disiplin profesional Dokterdan Dokter Gigi adalahketaatan terhadap aturan-

aturan dan/atau ketentuanpenerapan keilmuan dalampelaksanaan praktik

kedokteran

(Pasal 1 butir 1 Peraturan KKI No.4 tahun 2011)


28/52

UU No.24 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran

Pasal 51 , Dokter atau dokter gigi dalam melaksanakan praktik kedokteran mempunyaikewajiban :

a.

memberikan pelayanan medis sesuai dengan standar profesi dan standarprosedur operasional serta kebutuhan medis pasien;

Penjelasan:

Yang dimaksud dengan standar profesi adalah batasan kemampuan (knowledge, skill

and professional attitude) minimal yang harus dikuasai oleh seorang individu untuk

dapat melakukan kegiatan profesionalnya pada masyarakat secara mandiri yang dibuat

oleh organisasi profesi.


29/52


30/52


31/52

Standar

Tindakan

Kredensialing- Sertifikat Kompetensi

- STR-

Rekomendasi Ijin

Praktik dari OP- SIP

Kredensialing- Syarat tempat

- Syarat alat kesehatan-

Syarat obat-obat

-

Syarat unit penunjang(farmasi, lab,dll)

-

Rangkaian tindakankedokteran

(anamnesis,PF,PP,Dx,Tx)

-

Rekam Medik &Inform Consent

-

Rujukan

,6P7Q

21L1Q74

Q1 PEQ415

SDM

SarPrasWHO? WHERE?

HOW?


32/52

Who & Where

++ %DF;G 4H3 ;


33/52

How

."*-"%("& %EFNJ=T 4H3 ;


34/52

PERSETUJUAN TINDAKAN MEDIK

DALAM PELAYANANKEGAWATDARURATAN


35/52

Pasal 45

(1) Setiap tindakan kedokteran atau kedokteran gigi yang akan dilakukan oleh dokter atau dokter gigi terhadap

pasien harus mendapat persetujuan.

(2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah pasien mendapat penjelasan secara lengkap.

(3) Penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya mencakup :

Diagnosis dan tata cara tindakan medis;

Tujuan tindakan medis yang dilakukan;

alternatif tindakan lain dan risikonya;

Risiko dan komplikasi yang mungkin terjadi;dan

Prognosis terhadap tindakan yang dilakukan.

(4) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan baik secara tertulis maupun lisan.

(5) Setiap tindakan kedokteran atau kedokteran gigi yang mengandung risiko tinggi harus diberikan dengan

persetujuan tertulis yang ditandatangani oleh yang berhak memberikan persetujuan.

Undang-Undang No.29 thn 2004 ttg

Praktik Kedokteran


36/52

Pasal 4(1) Dalam keadaan gawat darurat, untuk menyelamatkan jiwapasien dan/atau mencegah kecacatan tidak diperlukanpersetujuan tindakan kedokteran.

(2) Keputusan untuk melakukan tindakan kedokteransebagaimana dimaksud pada ayat (1) diputuskan oleh dokteratau dokter gigi dan dicatat di dalam rekam medik.

(3) Dalam hal dilakukannya tindakan kedokteransebagaimana dimaksud pada ayat (1), dokter atau dokter gigiwajib memberikan penjelasan sesegera mungkin kepadapasien setelah pasien sadar atau kepada keluarga terdekat.

Permenkes 290/2008 tentang

Persetujuan Tindakan Kedokteran


37/52

Pasal 7

(1) Penjelasan tentang tindakan kedokteran harus

diberikan langsung kepada pasien dan/atau keluarga

terdekat, baik diminta maupun tidak diminta.

(2) Dalam hal pasien adalah anak-anak atau orang yang

tidak sadar, penjelasan diberikan kepada keluarganya

atau yang mengantar.




38/52

Pasal 9(1) Penjelasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 harus diberikan secara

lengkap dengan bahasa yang mudah dimengerti atau cara lain yang bertujuanuntuk mempermudah pemahaman.

(2) Penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dan

didokumentasikan dalam berkas rekam medis oleh dokter atau dokter gigiyang memberikan penjelasan dengan mencantumkan tanggal, waktu, nama,dan tanda tangan pemberi penjelasan dan penerima penjelasan.

(3) Dalam hal dokter atau dokter gigi menilai bahwa penjelasan tersebut dapatmerugikan kepentingan kesehatan pasien atau pasien menolak diberikanpenjelasan, maka dokter atau dokter gigi dapat memberikan penjelasan

tersebut kepada keluarga terdekat dengan didampingi oleh seorang tenagakesehatan lain sebagai saksi.




39/52

Penegakan Displin Kedokteran

Majelis Kehormatan &Disiplin Kedokteran

(MKDKI)

Delik Aduan

Sangsi Disiplin (Pasal 69 ayat 3, UUPK):1.

Pemberian peringatan tertulis

2. Rekomendasi pencabutan STR atau SIP3.

Kewajiban mengikuti pendidikan atau pelatihan di institusi pendidikan

kedokteran


40/52

PENCATATAN PADA PELAYANAN

KEGAWATDARURATAN


41/52

Pasal 3 ayat (3) Permenkes No.269 thn 2008

Isi RM untuk pasien gawat darurat, sekurang-kurangnyameliputi:

a.

Identitas pasien;

b.

Kondisi saat pasien tiba di sarana pelayanan;c.

Identitas pengantar pasien;

d.

Tanggal dan waktu;

e.

Hasil anamnesis, mencakup sekurang-kurangnyakeluhan dan riwayat penyakit;

f.

Hasil pemeriksaan fisik dan penunjang medik;

g.

Diagnosis;h.

Pengobatan dan/atau tindakan;

i.

Ringkasan kondisi pasien sebelum meninggalkanpelayanan untuk rencana tindak lanjut;

j.

Nama dan tanda tangan dokter, dokter gigi, atau

tenaga kesehatan tertentu yang memberikanpelayanan;

k.

Sarana transportasi yang digunakan bagi pasienyang akan dipindahkan ke pelayanan kesehatanlain;

l.

Pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien


42/52

Isi RM untuk pasien dalamkeadaan bencana, selainmemuat ketentuan pada Pasal 3ayat (3) ditambahkan:

a. Jenis bencana dan lokasidimana pasien ditemukan;

b.

Kategori kegawatan dannomor pasien bencanamasal;

c.

Identitas yang menemukanpasien.

(Pasal 3 ayat (4) Permenkes 269/2008)


43/52

ASPEK HUKUM DALAM PELAYANAN

KEDARURATAN MEDIK


44/52

Good Samaritan Law

A principle of Tort Law that provides that a person who

see another individual in imminent and serious danger

or peril cannot be charged with Negligence if that first

person attempts to aid or rescue the injured party,provided the attempt is not made recklessly


45/52

Pasal 48

Barang siapa melakukan perbuatan karena pengaruhdaya paksa, tidak dipidana.(Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP)

Keadaan darurat (Noodtoestand) masuk kategori dayapaksa.


46/52

Pasal 304

Barang siapa dengan sengaja menempatkan atau

membiarkan seorang dalam keadaan sengsara,padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karenapersetujuan dia wajib memberi kehidupan, perawatan ataupemeliharaankepada orang itu, diancam dengan pidana

penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana dendapaling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

(Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP)


47/52

Pasal 306

(1) Jika salah satu perbuatan berdasarkan pasal 304 dan

305 mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalahdiancamdengan pidana penjara paling lama tujuh tahunenam bulan.

(2) Jika mengakibatkan kematian pidana penjara palinglama sembilan tahun.

(Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP)


48/52

Pasal 58

(2) Tuntutan ganti rugi (red. PERDATA) sebagaimanadimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi tenaga

kesehatan yang melakukan tindakan penyelamatan

nyawa atau pencegahan kecacatan seseorang dalam

keadaan darurat.

(UU No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan)


49/52

Pasal 190

(1) Pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan dan/atau tenaga kesehatan yangmelakukan praktik atau pekerjaan pada fasilitas pelayanan kesehatan yang

dengan sengaja tidak memberikan pertolongan pertamaterhadap pasien yang dalam keadaan gawat daruratsebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) atau Pasal 85 ayat (2)dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda palingbanyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

(Undang-Undang No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan)


50/52

Delik Hukum

PIDANA

PERDATA


51/52

KESIMPULAN

Penanganan kegawatdaruratan medis yang sesuai

standar profesi (pertimbangan etik dan disiplin)

tidak dapat dijatuhi sanksi hukum

Dokter atau tenaga kesehatan lain yang melakukan

pembiaran dalam pelayanan kegawatdaruratan

dapat dikenakan sanksi hukum


52/52

Salus Aegroti Suprema Lex Est

Keselamatan pasien adalah hukum utama

Terima kasih

aspek etik, disiplin dan hukum dalam penanggulangan kegawatdaruratan

Documents