buku pmi - petunjuk pelaksanaan posko penanggulangan bencana

7/23/2019 Buku PMI - Petunjuk Pelaksanaan Posko Penanggulangan Bencana

http://slidepdf.com/reader/full/buku-pmi-petunjuk-pelaksanaan-posko-penanggulangan-bencana 1/24

Markas Pusat PalangMerahIndonesiaJl. Jend. Gatot SubrotoKav. 96, Jakarta12790- IndonesiaTelp. +6221 7992325,Fax. +6221 7995188Email: [email protected]: www.palangmerah.org

Suksesnya kegiatan operasi penanggulangan

bencana sangat tergantung pada kemampuan

menerapkan pengetahuan manajemen bencana.

Jika prinsip-prinsip manajemen bencana dapat

diaplikasikan dengan baik, tentu perangkat

pengendali operasi menjadi hal yang prinsip dan

mutlak diperlukan. Pengendalian operasi yang

efektif dan terstruktur merefleksikan kinerja yang

baik dan untuk dapat mencapai hal tersebut perlu

adanya tempat pengendalian operasi yang disebut

Posko.

Pedoman Posko Penanggulangan Bencana PMI

bertujuan untuk mambantu personil Posko dalam

memahami tugas pokok dan fungsi serta mampu

mengelola posko standar PMI dengan baik.

Petunjuk Pelaksanaan

POSKOPENANGGULANGAN

BENCANA



POSKO

PENANGGULANGAN BENCANA

2008

Petunjuk Pelaksanaan



Juklak Posko PB PMI ini merupakan acuan yang dipergunakan sebagai standarpenetapan posko PMI di berbagai tingkatan di seluruh Indonesia.

PETUNJUK PELAKSANAANPOSKO PENANGGULANGAN BENCANA

Penyusun:

Palang Merah Indonesia (PMI)

Desain sampul & Layout:Redshop, Jakarta

Penerbit:Palang Merah Indonesia (PMI)

Didukung oleh:Palang Merah Perancis

Copyright2008All right reservedCetakan 1, Februari 2008

ISBN : 978-979-3575-26-1

Judul buku:



Kata Pengantar

Penyelenggaraan penanggulangan bencana PMI yang cepat, tepat dan terkoordinasi sesuai

dengan prinsip-prinsip Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah adalah tujuan utama

pelayanan tanggap darurat bencana PMI. Beberapa mekanisme penanganan bencana telah

dibuat sebagai pedoman penyelenggaraan di setiap jenjang PMI. Petunjuk pelaksanaan

pengelolaan posko penanggulangan bencana PMI ini merupakan penjelasan lebih lanjut dari

isi Protap tanggap darurat bencana PMI dalam pengorganisasian Tanggap Darurat Bencana.

Juklak ini berisikan petunjuk tata cara pelaksanaan sesuai dengan fungsi masing-masing yang

telah ditetapkan dalam Protap secara terkoordinir sehingga tindakan yang dilakukan dapat

mencapai sasaran yang maksimal secara berdayaguna dan berhasil guna. Beberapa hal yang

tertuang di dalam juklak ini antara lain jenis, fungsi dan tugas posko; persyaratan standar

posko PB (Penanggulangan Bencana)PMI; struktur organisasi dan mekanisme kerja dan

anggaran posko.

Kita bersama menyadari dalam operasi tanggap darurat bencana di lapangan sampai saat ini,

koordinasi serta pengelolaan informasi menjadi hambatan yang selalu ditemui. Sampai saat

ini kita telah mempunyai produk kebijakan penanggulangan bencana, penyiapan sumber

daya manusia melalui pelatihan berstandar serta perlengkapannya. Perangkat operasional

tersebut kesemuanya membutuhkan tempat pengendalian operasi untuk menjamin

efektifitas kinerja secara terstruktur yang disebut Posko.

Buku ini diharapkan menjadi pedoman penyelenggaraan posko di setiap jenjang PMI sehingga

koordinasi serta pengelolaan informasi terkait penanggulangan bencana dapat berjalan

dengan efektif dan terstruktur guna menunjang operasional di lapangan.

Kami menyadari bahwa Juklak Pengelolaan Posko Penanggulangan Bencana ini jauh dari

sempurna sehingga dibutuhkan masukan dan saran dari semua pihak sebagai bahan

penyempurnaan. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat dalam

penyusunan Juklak ini, semoga Juklak Pengelolaan Posko PB ini dapat menjadi acuan yang

baik bagi PMI dalam upaya peningkatan kapasitas PMI dalam hal penanggulangan bencana.

Jakarta, Desember 2007Pengurus PusatPALANG MERAH INDONESIASekretaris Jenderal

IYANG D. SUKANDAR

i

KATA PENGANTAR



iii

Kata PengantarDaftar Isi

BAB I PENDAHULUAN A. Umum B. Maksud dan Tujuan C. Dasar D. Pengertian Pokok

BAB II JENIS, FUNGSI, DAN TUGAS POSKO PB PMI A. Jenis B. Tugas dan Fungsi 1. Posko PB PMI Pusat 2. Posko PB PMI Daerah 3. Posko PB PMI Cabang 4. Posko PB Darurat Lapangan

BAB III PERSYARATAN STANDAR POSKO PB PMI A. Persyaratan

B . Peralatan Standar Posko PB 1. Posko PB PMI Pusat 2. Posko PB PMI Daerah 3. Posko PB PMI Cabang 4. Posko PB Darurat Lapangan C. Kegiatan Posko PB 1. Dalam Situasi Normal 2. Dalam Situasi Darurat D. Personil Posko PB

BAB IV STRUKTUR ORGANISASI DAN MEKANISME KERJA A. Struktur Organisasi

1. Posko PB PMI Pusat 2. Posko PB PMI Daerah 3. Posko PB PMI Cabang 4. Posko PB Darurat Lapangan

Halaman

iiii

11122

3333344

55555667777

99

9999

DAFTAR ISI

iii

Daftar Isi



B. Mekanisme Kerja1. Posko PB PMI Pusat

2. Posko PB PMI Daerah 3. Posko PB PMI Cabang 4. Posko PB Darurat Lapangan

BAB V ANGGARAN POSKO PB BAB VI PENUTUP

1010101111

13

15

iv

iv

Daftar Isi



A. UmumSuksesnya kegiatan operasi penanggulangan bencana sangat tergantung pada

kemampuan menerapkan pengetahuan manajemen bencana. Jika prinsip-prinsip

manajemen bencana dapat diaplikasikan dengan baik, tentu perangkat pengendali

operasi menjadi hal yang prinsip dan mutlak diperlukan. Pengendalian operasi yang

efektif dan terstruktur merefleksikan kinerja yang baik dan untuk dapat mencapai hal

tersebut perlu adanya tempat pengendalian operasi yang disebut Posko.

PMI sesuai dengan mandatnya, dituntut harus mampu menyediakan pelayanan kepadamasyarakat korban bencana secara efektif dan efisien serta sesuai dengan Prinsip-

prinsip Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah. Untuk mencapai penyediaan

pelayanan yang efektif dan efisien, telah banyak usaha yang dilakukan seperti penyiapan

sumber daya manusia yang berkualitas, peralatan yang standar, manual atau guideline

yang jelas, demikian pula beberapa Protap telah diberlakukan.

Yang kurang mendapat perhatian PMI adalah ide pembentukan Posko PMI. Hingga sejauh

ini hanya satu atau dua PMI Daerah yang telah mengelola posko yang beroperasi 24 jam.

Bagi PMI Daerah dan PMI Cabang yang belum memiliki posko, hal tersebut disebabkan

oleh keterbatasan dana operasional. Sedangkan beberapa PMI Daerah yang memilikicukup dana belum memahami pentingnya keberadaan Posko di tingkat PMI Daerah dan

PMI Cabang.

Untuk hal tersebut, PMI Pusat memandang perlu menerbitkan Petunjuk Pelaksanaan

(Juklak) Posko Penanggulangan Bencana (PB) PMI yang selanjutnya diharapkan mampu

menjadikan panduan bagi PMI Daerah dan PMI Cabang dalam mendirikan posko, baik

posko untuk menunjang usaha kesiapsiagaan maupun posko tanggap darurat.

Dengan diterbitkannya Juklak Posko PB PMI ini, PMI Daerah dan PMI Cabang memiliki

kesamaan pemahaman tentang apa yang dimaksud dengan standar posko PB PMI danbagaimana mengoperasikannya secara efektif dan efisien.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Maksud diterbitkannya buku ini adalah untuk menjadikan panduan bagi PMI dalam

mengelola posko PB.

2. Tujuan

Juklak Posko PB PMI bertujuan untuk mambantu personil Posko dalam memahami

tugas pokok dan fungsi serta mampu mengelola Posko standar PMI dengan baik.

1

PENDAHULUAN

BAB

I

1

Pendahuluan



2

B. Dasar

1. Undang-Undang no. 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

2. KEPPRES RI no. 25 tahun 1950 tentang Pengesahan dan Pengakuan atas pendirian

Perhimpunan Palang Merah Indonesia.

3. KEPPRES RI no. 246 tahun 1963 tentang Perhimpunan Palang Merah Indonesia dan

Tugas Pokok PMI.

4. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PMI.

5. Pokok-pokok Kebijakan dan Rencana Strategis PMI tahun 2004 - 2009.

6. Program kerja PMI.

C. Pengertian Umum

1. Posko adalah ruang pusat pengendalian kegiatan yang dilaksanakan PMI dalam

penyebaran informasi kepada masyarakat dan Pemerintah.

2. Posko Penanggulangan Bencana (PB) adalah ruang pusat pengendalian kegiatan

penanggulangan bencana yang meliputi kegiatan merencanakan,

mengkoordinasikan dan pemantauan (monitoring).

3. Posko Darurat Lapangan adalah pusat pengendalian kegiatan operasional tanggap

darurat di lokasi bencana.

2

Pendahuluan



3

JENIS, FUNGSI DAN TUGAS POSKO

A. Jenis

Jika dilihat dari aspek tingkatan penanganan bencana oleh PMI dan kebutuhan dalam

melaksanakan kegiatan Penanggulangan Bencana, maka Posko dibagi menjadi 4 jenis

yaitu:

1. Posko PB PMI Pusat

2. Posko PB PMI Daerah

3. Posko PB PMI Cabang

4. Posko PB Darurat Lapangan

B. Tugas dan Fungsi


a. Mengkordinasikan seluruh Posko PB PMI Daerah.

b. Membantu perencanaan operasional di tingkat pusat.

c. Meningkatkan peran dan fungsi Posko PB PMI Daerah .

d. Menyediakan dan membagi informasi yang terkait dengan kegiatan yang

dilaksanakan pada tingkat nasional kepada mitra-mitra dan instansi-instansi

terkait.

e. Menyediakan dan memutakhirkan database.f. Mengambil alih tugas dan fungsi apabila Posko PB PMI Daerah tidak dapat

melaksanakan fungsinya.

g. Memfasilitasi pemenuhan kebutuhan di lapangan dengan mengkoordinasikannya

kepada pihak-pihak yang terkait baik secara internal dan eksternal apabila

diperlukan.

h. Membuka akses komunikasi dan berbagi informasi kepada instansi lintas sektoral

terkait di tingkat nasional.

i. Melalui Posko PB PMI Daerah, Posko PB PMI Pusat senantiasa memberikan

pembinaan teknis serta motivasi demi kemajuan kegiatan yang dilaksanakan.


a. Mengkordinasikan seluruh Posko PB PMI Cabang.

b. Membantu perencanaan operasional tingkat daerah.

c. Meningkatkan peran dan fungsi Posko PMI Cabang.

d. Menyediakan dan membagi informasi yang terkait dengan kegiatan yang

dilaksanakan pada tingkat daerah.

e. Mengkoordinasikan kegiatan penanggulangan bencana melalui Posko PB PMI

Cabang

f. Mengambil alih tugas dan fungsi apabila Posko PB PMI Cabang tidak dapat

melaksanakan fungsinya.

3

BAB

II

Jenis, Fungsi dan Tugas Posko



4

g. Menyediakan dan memutakhirkan database.h. Memfasilitasi pemenuhan kebutuhan di lapangan dengan mengkoordinasikan

kepada pihak-pihak yang terkait baik secara internal (menyampaikan kepada

Posko PB PMI Pusat) dan eksternal (lintas sektoral tingkat daerah).

i. Membuka akses komunikasi dan berbagi informasi kepada Instansi lintas sektoral

terkait di tingkat daerah.

j. Melalui Posko PB PMI Cabang, Posko PB PMI Daerah senantiasa memberikan

pembinaan teknis serta motivasi demi kemajuan kegiatan yang dilaksanakan.


a. Secara langsung mengkoordinasikan dan mengendalikan posko darurat

lapangan.

b. Membuat perencanaan operasional tingkat cabang.

c. Menyediakan dan membagi informasi vertikal (PMI Daerah yang ditembuskan ke

PMI Pusat) dan horizontal (dengan dinas-dinas terkait) mengenai kegiatan yang

dilaksanakan pada tingkat Cabang dan instansi-instansi lintas sektoral.

d. Menyediakan dan memutakhirkan database.

e. Membuat perencanaan operasi tanggap darurat (Renops)

f. Memfasilitasi pemenuhan kebutuhan di lapangan dengan mengkoordinasikan

kepada pihak-pihak yang terkait baik secara internal (menyampaikan kepadaPosko PB PMI Daerah) dan eksternal (lintas sektoral terkait tingkat

kabupaten/kota).

g. Membuka akses komunikasi dan berbagi informasi kepada instansi lintas sektoral

terkait di tingkat kabupaten/kota.


a. Secara langsung mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan operasi

tanggap darurat lapangan.

b. Menyediakan informasi selengkap mungkin yang berkaitan dengan operasi yang

dilaksanakan kepada PMI Cabang, PMI Daerah, dan PMI Pusat.

c. Pusat sumber informasi kegiatan yang dilaksanakan PMI di lapangan.

d. Pusat kegiatan operasi tanggap darurat di lapangan.

Catatan:

Penetapan Posko PB darurat lapangan disesuaikan dengan kebutuhan, apabila

tidak dibutuhkan maka Posko PB PMI Cabang sekaligus berfungsi sebagai posko

pengendali kegiatan di lapangan.

Jenis, Fungsi dan Tugas Posko



PERSYARATAN STANDAR POSKO PB PMI

A. Persyaratan Fisik

1. Posko PB PMI Pusat, Daerah dan Cabang terletak pada bagian bangunan kantor

masing-masing.

2. Ukuran ideal ruangan Posko PB PMI Pusat adalah 10 x 15 m, Posko PB PMI Daerah 5 x 10

m, Posko PB PMI Cabang 5 x 10 m.

3. Ruangan/bangunan layak untuk ditempati, aman, cukup ventilasi, mudah diakses,

tersedia penerangan listrik, dll.

4. Tersedia kamar istirahat untuk regu jaga.

5. Tersedia lapangan parkir.

6. Khusus untuk posko PB darurat lapangan dapat mempergunakan tenda pleton atau

memanfaatkan bangunan yang masih layak dihuni.

B. Peralatan Standar Posko PB


a. Peralatan komunikasi, minimal 3 sambungan telepon dan 1 mesin fax, internet

dapat diakses 24 jam, radio band (rig) menjangkau wilayah nasional dan lokal,

Handy Talky (HT) minimal 5 buah, telepon satelit.

b. Peralatan kantor, minimal 5 desktop, 3 unit laptop, 2 unit printer ( fix dan portable), meubeler untuk meja kerja staf, meja pertemuan, lemari untuk

arsip, Alat Tulis Kantor (ATK), foto copy portable.

c. Piranti keras (hardware): Hazard map masing-masing daerah versi cetak, data

base hazard dan kapasitas daerah versi cetak, data base contact person internal

dan eksternal versi cetak, data base informasi transportasi, data base instansi

terkait, 1 unit white board ukuran besar, TV, LCD, screen dan 10 unit papan flip

chart, dan alat Global Positioning System (GPS) untuk sejumlah cabang yang

ada di daerah.

d. Piranti lunak (Software): Hazard map masing-masing daerah, data base hazard

dan kapasitas daerah, data base contact person internal dan eksternal, data

base informasi transportasi, data base instansi terkait.

e. Standar personil kits sejumlah regu jaga.


a. Peralatan komunikasi, 1 sambungan telepon dan mesin fax, internet dapat

diakses 24 jam, radio band menjangkau wilayah daerah dan lokal, dan HT.

b. Peralatan kantor, minimal 1 komputer desktop, meja kerja staf, meja

51

BAB

III

5

Persyaratan Standar Posko PB PMI



6

6

pertemuan, lemari arsip, dan ATK.c. Peta rawan bencana masing-masing kabupaten/kota versi cetak, data base

hazard dan kapasitas kabupaten/kota versi cetak, data base contact person

internal dan eksternal versi cetak, data base informasi transportasi, data base

instansi terkait, 1 unit white board ukuran besar, TV, dan 1 unit papan flip chart,

dan ....

d. Standar personil kits sejumlah regu jaga yang dimiliki dan loker.

e. 1 unit kendaraan operasional yang setiap saat dapat dipergunakan.


a. Peralatan komunikasi, 1 sambungan telepon dan mesin fax, dapat akses

internet, radio komunikasi menjangkau wilayah cabang setempat dan lokal dan

HT.

b. Peralatan kantor, minimal 1 desktop, meja kerja staf, meja pertemuan, cup

board untuk arsip dan ATK.

c. Peta rawan bencana masing-masing kecamatan versi cetak, data base hazard

dan kapasitas kecamatan versi cetak, data base contact person internal dan

eksternal versi cetak, data base informasi transportasi, database instansi

terkait, 1 unit white board ukuran besar, 1 komputer desktop, TV, screen dan 10

unit papan flip chart.d. Standar personilkits sejumlah regu yang dimiliki.

e. 1 unit kendaraan operasional.


a. Peralatan komunikasi.

b. Peralatan kantor, komputer (desktop atau laptop), meja kerja, ATK sesuai

kebutuhan di lapangan.

c. Peta rawan bencana wilayah yang terkena bencana, data base hazard dan

kapasitas wilayah operasi, data base contact person internal dan eksternal,

data base informasi transportasi, data base instansi terkait, 1 unit white board ukuran besar, sangat efektif apabila tersedia LCD dan screen, papan flip chart

sesuai kebutuhan.

d. Format-format pelaporan.

e. Alat transportasi

Catatan:

Peralatan yang dibutuhkan harus berdasarkan kebutuhan di lapangan.

Pemenuhan persyaratan fisik disesuaikan dengan kapasitas setempat.




7

7

C. Kegiatan Posko PBDitinjau dari aspek kegiatan, fungsi posko PB dibagi menjadi 2 yaitu:

1. Dalam situasi normal

a. Mencari, menerima, mengolah dan menyebarkan informasi yang berkaitan

dengan upaya-upaya pengurangan risiko.

b. Menyelenggarakan administrasi posko meliputi pencatatan, perencanaan dan

pelaporan.

c. Menyelenggarakan pengecekan perlengkapan pendukung posko dan

perlengkapan operasional agar senantiasa siap pakai.

2. Dalam masa tanggap darurat

a. Posko PB PMI Pusat melaksanakan dukungan kegiatan operasi posko PB PMI

Daerah seperti pengumpulan data, hasil asesmen dan hal-hal yang perlu

didukung oleh PMI Pusat.

b. Posko PB PMI Daerah mengkoordinasikan kegiatan posko PB PMI Cabang seperti

pengumpulan data, hasil asesmen dan hal-hal yang perlu didukung oleh PMI

Daerah dan PMI Pusat.

c. Posko PB PMI Cabang menyelenggarakan kegiatan operasi tanggap darurat sesuai

dengan Rencana Operasional (Renops) tanggap darurat yang telah ditetapkan.

d. Membangun komunikasi antar posko PB PMI.

D. Personil Posko PB

Yang dimaksud dengan personil posko PB adalah KSR/TSR/SATGANA PMI yang secara

khusus ditunjuk untuk melaksanakan tugas jaga di posko.

1. Persyaratan Personil Posko

a. Pada saat situasi normal personil posko adalah anggota KSR/TSR dan dalam

situasi bencana dilaksanakan oleh Satgana.

b. Telah mengikuti orientasi pengelolaan posko.

c. Memiliki ketrampilan berkomunikasi yang baik.

d. Menguasai komputer minimal Word dan Excel.

e. Mampu mengoperasionalkan radio komunikasi.f. Memiliki disiplin, loyalitas dan integritas yang tinggi.

g. Khusus untuk personil posko di lapangan sangat diharapkan memenuhi

persyaratan dimaksud, jika tidak memungkinkan dapat menunjuk relawan, staf

atau pengurus yang telah berpengalaman mengendalikan operasi atau terlibat

dalam operasi tanggap darurat.




8



9

STRUKTUR ORGANISASI DANMEKANISME KERJA

A. STRUKTUR ORGANISASI


a. Penanggung jawab : Sekretaris jenderal

b. Kordinator operasional : Kepala divisi PB

c. Wakil : Ka.Sub.Div Respon

d. Petugas posko PB yang terdiri dari:

1) Seksi administrasi dan pelaporan

2) Seksi informasi dan komunikasi

e. Personil posko PB minimal berjumlah : 4 orang


a. Penanggung jawab : Pengurus Daerah bidang PB

b. Pelaksana Harian : Sekretaris/Kepala Markas

c. Kordinator operasional : Kabid .Pelayanan/PB

d. Petugas posko PB (terdiri dari staf posko yang ditunjuk secara khusus)





a. Penanggung jawab : Pengurus Cabang bidang PB

b. Pelaksana Harian : Sekretaris/Kepala Markas

c. Kordinator operasional : Kasi. Pelayanan/PB

d. Seksi (terdiri dari staf posko yang ditunjuk secara khusus)





a. Penanggung jawab : Kordinator Lapangan

b. Kordinator : Staf/Relawan yang ditunjuk

c. Wakil kordinator : Staf/Relawan yang ditunjuk

d. Seksi-Seksi :

1) Seksi administrasi dan keuangan

2) Seksi bantuan/relief

3) Seksi infokom

4) Seksi logistik dan transportasi

5) Seksi mobilisasi relawan9

BAB

IV

Struktur Organisasi dan Mekanisme Kerja



10

10

6) Lain-lain (sesuai kebutuhan)e. Jumlah personil posko PB darurat lapangan disesuaikan dengan kebutuhan di

lapangan atau besarnya operasi tanggap darurat yang dilakukan.

B. MEKANISME KERJA

I. Posko PB PMI Pusat

a. Informasi bencana yang diterima oleh personil posko diolah dan dikaji yang

dipimpin oleh kordinator posko.

b. Informasi yang masuk ke posko berupa informasi kejadian bencana di daerah.

c. Informasi yang diterima dapat berupa laporan bencana yang memerlukan dan

atau tidak memerlukan bantuan.

d. Informasi relevan yang diterima oleh posko harus diteruskan kepada Pelaksana

Harian secara berkala atau atas permintaan.

e. Informasi yang sampai pada Pelaksana Harian selanjutnya dipelajari dan

Pelaksana Harian segera menugaskan koordinator posko untuk menindaklanjuti

informasi yang dimaksud.

f. Informasi yang bersifat darurat dan memerlukan bantuan Posko PMI Pusat,

maka Sekretaris Jenderal (Sekjen) selaku Pelaksana Harian menyiapkan

kebijakan yang perlu ditetapkan.

g. Informasi dimaksud pada point f diatas disampaikan kepada penanggung jawabposko dalam hal ini Sekjen dan dilaporkan ke Ketua Umum PMI dengan tembusan

ke seluruh kepala divisi terkait.

h. Jika informasi tersebut bersifat laporan kejadian bencana yang tidak

memerlukan intervensi PMI Pusat, maka PMI Pusat berkewajiban memantau

perkembangan di lapangan.

i. Pelaksanaan operasi diputuskan oleh Pelaksana Harian dan disampaikan kepada

penanggung jawab posko.



dipimpin oleh kordinator posko.

b. Informasi yang masuk ke posko berupa informasi kejadian bencana di daerah.

c. Informasi yang diterima dapat berupa laporan bencana yang memerlukan dan

atau tidak memerlukan bantuan.

d. Informasi relevan yang diterima oleh posko harus diteruskan kepada Pelaksana

Harian untuk selanjutnya di laporkan kepada penanggung jawab posko.

e. Informasi yang bersifat darurat dan memerlukan bantuan posko PB PMI Pusat,

maka Sekretaris atau Kepala Markas selaku Pelaksana Harian menyiapkan hal-

hal yang perlu diinformasikan.f. Informasi dimaksud pada point f diatas dilaporkan penanggung jawab posko




11

11

dalam hal ini Ketua PMI Daerah.g. Jika informasi tersebut bersifat laporan kejadian bencana semata, maka PMI

Daerah berkewajiban memantau perkembangan di lapangan dan

menyampaikan informasi tersebut ke posko PB PMI Pusat.

h. Keputusan melaksanakan operasi diputuskan oleh Pelaksana Harian

(Sekretaris/Kepala Markas) dan dilaporkan kepada penanggung jawab posko

(Ketua PMI Daerah).



dipimpin oleh koordinator posko.

b. Informasi yang diterima oleh posko harus diteruskan kepada Pelaksana Harian.

c. Pelaksana Harian akan mempelajari informasi dengan segera dan

memerintahkan kepada koordinator posko untuk merespon informasi yang

dimaksud.

d. Informasi yang bersifat darurat dan memerlukan dukungan Markas PMI Daerah,

maka Sekretaris atau Kepala Markas Cabang selaku Pelaksana Harian

mengajukan permohonan dukungan kepada PMI Daerah. Apabila PMI Daerah

tidak dapat menyiapkan hal-hal yang diperlukan, maka posko PB PMI Daerah

dapat menyampaikan kepada posko PB PMI Pusat.e. Informasi dimaksud pada point f diatas dilaporkan kepada penanggung jawab

posko dalam hal ini Ketua PMI Cabang.

f. Jika informasi yang bersifat laporan kejadian bencana, maka PMI Cabang

berkewajiban memantau perkembangan di lapangan dan meneruskan informasi

tersebut ke posko PB PMI Daerah.

g. Keputusan melaksanakan operasi diputuskan oleh Pelaksana Harian

(Sekretaris/Kepala Markas) dan dilaporkan kepada penanggung jawab posko

(Ketua PMI Cabang).

4. Posko PB Darurat Lapangana. Posko PB darurat lapangan dibentuk berdasarkan kebutuhan operasi dan

struktur organisasinya merujuk pada struktur organisasi standar di atas.

b. Semua kegiatan operasi yang dilaksanakan tetap di bawah koordinasi Pengurus

PMI Cabang dan secara teknis Pengurus PMI Cabang dapat menunjuk Koordinator

Operasi Tanggap Darurat.

c. Koordinator Operasi Tanggap Darurat bertanggung jawab terhadap Pengurus PMI

Cabang.

d. Semua bentuk kegiatan administrasi dan pelaporan ditujukan kepada Pengurus

PMI Cabang berdasarkan hasil laporan masing-masing sektor di lapangan.




12



13

ANGGARAN POSKO PB

Yang dimaksud dengan anggaran posko PB adalah anggaran yang mencakup dana rutin dan

dana operasional.

1. Belanja rutin terdiri dari insentif petugas posko, pemeliharaan peralatan, pengadaan

ATK.

2. Belanja operasional terdiri dari mobilisasi personil, pengadaan peralatan, logistik dan

transportasi.

3. Sumber dana:

a. Dana yang dialokasi untuk operasional penanggulangan bencana.

b. Sponsorship.

c. Bantuan yang tidak mengikat.

13

BAB

IIBAB

V

Anggaran Posko PB



14



15

Juklak posko PB PMI ini merupakan acuan yang dipergunakan sebagai standar

penetapan posko PMI di berbagai tingkatan di seluruh Indonesia.

PENUTUP

15

BAB

IIBAB

VI



4. KEMANDIRIANGerakan bersifat mandiri. SetiapPerhimpunan Nasional sekalipunmerupakan pendukung bagipemerintah di bidangkemanusiaan dan harus menaatiperaturan hukum yang berlaku dinegara masing-masing, namunGerakan bersifat otonom danharus menjaga tindakannya agarsejalan dengan Prinsip DasarGerakan.

5. KESUKARELAANGerakan memberi bantuan atasdasar sukarela tanpa unsurkeinginan untuk mencarikeuntungan apapun.

6. KESATUANDidalam satu negara hanya bolehada satu Perhimpunan Nasionaldan hanya boleh memilih salahsatu lambang yang digunakan:Palang Merah atau Bulan SabitMerah. Gerakan bersifat terbuka

dan melaksanakan tugaskemanusiaan di seluruh wilayahnegara yang bersangkutan.

7. KESEMESTAANGerakan bersifat semesta.Artinya, Gerakan hadir di seluruhdunia. Setiap PerhimpunanNasional mempunyai status yangsederajat, serta memiliki hak &tanggung jawab yang sama dalammembantu satu sama lain.

1. KEMANUSIAANGerakan Palang Merah dan BulanSabit Merah (Gerakan) lahir darikeinginan untuk memberikanpertolongan kepada korban yangterluka dalam pertempurantanpa membeda-bedakanmereka dan untuk mencegahserta mengatasi penderitaansesama manusia yang terjadi dimana pun. Tujuannya ialahmelindungi jiwa dan kesehatanserta menjamin penghormatanterhadap umat manusia.

Gerakan menumbuhkan salingpengertian, persahabatan,kerjasama dan perdamaian abadiantarsesama manusia.

2. KESAMAANGerakan memberi bantuankepada orang yang menderitatanpa membeda-bedakanmereka berdasarkankebangsaan, ras, agama, tingkatsosial atau pandangan politik.Tujuannya semata-mata ialahmengurangi penderitaan orangper orang sesuai dengankebutuhannya denganmendahulukan keadaan yangpaling parah.

3. KENETRALANGerakan tidak memihak ataumelibatkan diri dalampertentangan politik, ras, agamaatau ideologi.

Dalam melakukan kegiatan danpelayanan, PMI berpegang pada Tujuh

Prinsip Dasar Gerakan Palang Merah danBulan Sabit Merah, yaitu:

buku pmi - petunjuk pelaksanaan posko penanggulangan bencana

Documents