bab 4 supervisi

7/23/2019 Bab 4 supervisi

1/22

Bab 4

Metodologi

4.1 Metode Pendekatan

Output dari kegiatan Identifikasi Penataan Kawasan Kumuh di Kabupaten Kayong

Utara adalah dokumen perencanaan penanganan kawasan permukiman kumuh di Kabupaten

Kayong Utara, yang dapat digunakan sebagai landasan dan acuan dasar bagi Pemerintah

Kabupaten Kayong Utara, perencana dan perancang, pengembang kawasan, masyarakat, dan

stakeholder lainnya dalam membuat keputusan atau pertimbangan dalam program

penanganan kawasan permukiman kumuh di Kabupaten Kayong Utara. Dengan demikian,

digunakan dua jenis pendekatan dalam pelaksanaan kegiatan ini, yaitu pendekatan

perencanaan dan pendekatan penanganan kawasan permukiman kumuh.

4.1.1 Pendekatan Perencanaan

Berdasarkan hasil yang ingin dicapai, pendekatan perencanaan yang dapat digunakan

dalam kegiatan Identifikasi Penataan Kawasan Kumuh di Kabupaten Kayong Utara ini adalah

pendekatan perencanaan terpilah berdasarkan pertimbangan menyeluruh Mix Scanning

Planning Approach!. Mix Scanning Planning Approach mengkombinasikan pendekatan

rasional menyeluruh Rational Comprehensive Approach! dan pendekatan terpilah

Incremental Planning Approach! masih dalam kadar lingkup tertentu yaitu

menyederhanakan tinjauan menyeluruh dalam lingkup wawasan sekilas dan memperdalam

tinjauan atas unsur atau subsistem yang strategis dalam kedudukan sistem terhadap

permasalahan menyeluruh.

"iri#ciri utamaMix Scanning Planning Approachini antara lain adalah$

%. Perencanaan mengacu kepada garis kebijakan umum yang ditentukan pada tingkattinggi.

&. Perencanaan dilatarbelakangi oleh suatu wawasan menyeluruh serta memfokuskan

pendalaman penelaahan pada unsur#unsur atau subsistem yang diutamakan.

'. (amalan mendalam tentang unsur#unsur atau subsistem yang diprioritaskan

dilandasi oleh ramalan sekilas tentang lingkup menyeluruh serta didasarkan kepada

wawasan sistem.

4-1


2/22

). Perumusan rencana dengan pendekatan ini dinilai sebagai usaha penghematan waktu

dan dana dalam lingkup penelaahan, analisis dan proses teknis penyusunan rencana

karena adanya penyederhanaan dalam penelaahan dan analisis makronya.

*. Untuk menunjang hasil ramalan dan analisis sekilas maka proses pemantauan,

pengumpulan pendapat, komunikasi serta konsultasi dengan masyarakat yang

berkepentingan serta dengan pengelola pemerintah! telah dilakukan secara terus

menerus sejak penyusunan perumusan sasaran dan tujuan pembangunan.

4.1.2 Pendekatan Penanganan

Berdasarkan berbagai literatur yang ada, tindakan penanganan kawasan permukiman

kumuh sangat beragam dan tidak jarang memerlukan spesifikasi penanganan. +ntara

pendekatan atau model penanganan yang satu dengan yang lainnya terkadang tidak bisa

digeneralisasi, karena perlu dirumuskan pendekatan atau model penanganan yang spesifik.

Beberapa pendekatan penanganan kawasan permukiman kumuh yang dapat digunakan dalam

kegiatan Identifikasi Penataan Kawasan Kumuh di Kabupaten Kayong Utara ini adalah

pendekatan property development, community based development (CB!, dan guided land

development ("#!.

Pendekatan penanganan ini dirumuskan dengan mempertimbangkan hasil#hasil

penilaian kriteria kawasan permukiman kumuh. eperti sebagai berikut

%. Pendekatan Property De-elopment

Pendekatan ini berangkat dari pemahaman bahwa kawasan permukiman

kumuh akan dikelola secara komersial agar nilai ekonomi lokasi yang tinggi

dimanfaatkan semaksimal mungkin bagi kepentingan kawasan dan daerah. Dalam

al ini masyarakat penghuni kawasan berkedudukan sebagai kelompok sasaran

perumahan, pemerintah sebagai pemilik aset tanah! dan swasta sebagai in-estor.

&. Pendekatan "ommunity Based De-elopment

Pendekatan ini berangkat dari pemahaman bahwa kawasan permukiman

kumuh kurang bahkan hampir tidak mempunyai nilai ekonomis komersial. Dalam

hal ini kemampuan masyarakat penghuni sebagai dasar perhatian utama. Dengan

demikian masyarakat didudukkan sebagai pemeran utama penanganan.

'. Pendekatan /uided 0and De-elopment

Pendekatan ini berangkat dari pemahaman bahwa kawasan permukiman kumuh tidak

mempunyai nilai ekonomis komersial. Dalam hal ini penekanannya lebih mengarah dan

melindungi hak penduduk asal untuk tetap tinggal pada lokasi semula.

4-2


3/22

4.2 Metode Pengumpulan Data

Dalam rangka mengumpulkan fakta empiris yang terkait dan sesuai dengan kebutuhan

kajian Identifikasi Penataan Kawasan Kumuh di Kabupaten Kayong Utara dilakukan

pengumpulan data. Berdasarkan tahapan pelaksanaan dan jenis datanya, pengumpulan data

yang dilakukan dalam kegiatan Identifikasi Penataan Kawasan Kumuh di Kabupaten Kayong

Utara ini meliputi$ pengumpulan data sekunder dan pengumpulan data primer.

4.2.1 Pengumpulan Data Sekunder

Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan cara mengumpulkan data dan informasi

sekunder dari berbagai instansi terkait yang diidentifikasi memiliki data yang dibutuhkan

sesuai dengan daftar kebutuhan data sekunder yang telah disusun sebelumnya.

Data dan informasi sekunder yang dikumpulkan antara lain adalah$

%. tudi penataan Kawasan kumuh yang pernah dilaksanakan Pemerintah Kabupaten

Kayong Utara.

&. Peraturan perundangan yang berkaitan dengan penataan kawasan permukiman

kumuh di Kabupaten Kayong Utara.

'. Kebijakan pembangunan yang berkaitan dengan penataan kawasan permukiman

kumuh di Kabupaten Kayong Utara, baik tingkat nasional, tingkat Pro-insi Banten,

maupun tingkat Kabupaten Kayong Utara.

). Data statistik yang berkaitan dengan penataan kawasan permukiman kumuh di

Kabupaten Kayong Utara.

*. 0iteratur lainnya yang berkaitan dengan penataan kawasan permukiman kumuh.

1. Data#data pelaksanaan program penataan kawasan2Kawasan kumuh di Kabupaten

Kayong Utara, baik oleh pemerintah maupun pihak lainnya.

3. (4(5 Kabupaten Kayong Utara.

6. (D4( dan (4B0 atau (4(K kawasan yang ada di Kabupaten Kayong Utara.

7. (encana pelayanan air bersih PD+8! di Kabupaten Kayong Utara.

%9. (encana pelayanan listrik di Kabupaten Kayong Utara.

%%. (enstra Dinas Pekerjaan Umum, Pemberdayaan 8asyarakat, Kesehatan dan Dinas#

Dinas terkait lainnya.

4-3


4/22

4.2.2 Pengumpulan Data Primer

Pengumpulan data primer dilakukan dengan cara pengamatan lapangan untuk

memperoleh data dan informasi mengenai gambaran keadaan kawasan permukiman kumuh,

wawancara dengan masyarakat di lokasi dan di sekitar lokasi serta pejabat berwenang untuk

memperoleh data dan informasi mengenai kondisi kawasan permukiman kumuh berdasarkan

persepsi masyarakat dan pejabat yang berwenang.

Pengumpulan data primer dilakukan terutama terhadap seluruh -ariabel kriteria

penentuan kawasan permukiman kumuh dengan parameter yang telah ditetapkan sebelumnya.

Data dan informasi yang dikumpulkan pada tahap pengumpulan data primer ini adalah$

%. Kesesuaian guna lahan di permukiman kumuh dengan (4(52(D4(.

&. Kondisi pertambahan bangunan liar.

'. Kepadatan bangunan.

). :enis bangunan perumahan.

*. KDB2K0B.

1. :arak antar bangunan.

3. 0etak strategis kawasan.

6. :arak kawasan dengan tempat kerja penduduknya.

7. ;ungsi kawasan sekitar.

%9. Dominasi status tanah.

%%. tatus kepemilikan tanah.

%&. Kondisi sarana dan prasarana permukiman.

%'. Komitmen pemerintah daerah.

%). Karakteristik penduduk di kawasan kumuh.

%*. Keinginan masyarakat dalam penanganan kawasan kumuh tempat mereka tinggal,

dan sebagainya.

%1. Permasalahan utama berkaitan dengan lingkungan fisik, sosial dan ekonomi yang

dirasakan oleh masyarakat secara umum.

4.3 Metode Analisis

+nalisis dalam kegiatan Identifikasi Penataan Kawasan Kumuh di Kabupaten Kayong

Utara dilakukan pada tahap pembobotan dan penilaian kriteria kawasan permukiman kumuh.

Pembobotan pada masing#masing kriteria kawasan permukiman kumuh dimaksudkan bahwa

setiap kriteria memiliki bobot pengaruh yang berbeda#beda. Penentuan bobot kriteria bersifat

relatif dan bergantung pada preferensi indi-idu atau kelompok masyarakat dalam melihat

pengaruh masing#masing kriteria.

4-4


5/22

8etode analisis yang dapat digunakan untuk penentuan bobot kriteria ini adalah

Analytical $ierarchy Process (A$P!. Penilaian kriteria dilakukan untuk mengidentifikasi

tipologi kawasan permukiman kumuh. Penilaian kriteria yang dimaksud merupakan

akumulasi dari hasil perhitungan terhadap kriteria#kriteria kawasan permukiman kumuh

tersebut. Dari penjumlahan berbagai peubah akan diperoleh total nilai maksimum dan

minimum setiap kriteria.

Proses penilaian menggunakan batas ambang yang dikategorikan ke dalam$ tinggi,

sedang, dan rendah. Untuk mengklasifikasikan hasil penilaian berdasarkan kategori tersebut

maka dilakukan perhitungan terhadap akumulasi bobot yang telah dilakukan dengan

menggunakan formula Sturgess.

4.3.1 Analytical Hierarcy Process

8etode Analytical $ierarchy Process +P! dikembangkan oleh 4homas 0. aaty,

seorang ahli matematika. 8etode ini adalah sebuah kerangka untuk mengambil keputusan

dengan efektif atas persoalan yang kompleks dengan menyederhanakan dan mempercepat

proses pengambilan keputusan dengan memecahkan persoalan tersebut kedalam bagian#

bagiannya, menata bagian atau -ariabel ini dalam suatu susunan hirarki, member nilai

numerik pada pertimbangan subyektif tentang pentingnya tiap -ariabel dan mensintesis

berbagai pertimbangan ini untuk menetapkan -ariabel yang mana yang memiliki prioritas

paling tinggi dan bertindak untuk mempengaruhi hasil pada situasi tersebut.

8etode +P ini membantu memecahkan persoalan yang kompleks dengan

menstrukturkan suatu hirarki kriteria, pihak yang berkepentingan, hasil dan dengan menarik

berbagai pertimbangan guna mengembangkan bobot atau prioritas. 8etode ini juga

menggabungkan kekuatan dari perasaan dan logika yang bersangkutan pada berbagai

persoalan, lalu mensintesis berbagai pertimbangan yang beragam menjadi hasil yang cocok

dengan perkiraan kita secara intuitif sebagaimana yang dipresentasikan pada pertimbangan

yang telah dibuat. aaty, %77'!.

8enurut aaty, ada tiga prinsip dalam memecahkan persoalan dengan +P, yaitu

prinsip menyusun hirarki ecomposition!, prinsip menentukan prioritas Comparative

%udgement!, dan prinsip konsistensi logis #ogical Consistency!. irarki yang dimaksud

adalah hirarki dari permasalahan yang akan dipecahkan untuk mempertimbangkan kriteria#

kriteria atau komponen#komponen yang mendukung pencapaian tujuan.

Dalam proses menentukan tujuan dan hirarki tujuan, perlu diperhatikan apakah

kumpulan tujuan beserta kriteria#kriteria yang bersangkutan tepat untuk persoalan yang

4-5


6/22

dihadapi. Dalam memilih kriteria#kriteria pada setiap masalah pengambilan keputusan perlu

memperhatikan kriteria#kriteria sebagai berikut$

%. #eng&ap$ kriteria harus lengkap sehingga mencakup semua aspek yang penting,

yang digunakan dalam mengambil keputusan untuk pencapaian tujuanitalitas =on

?konomi< >italitas ?konomi Kawasan< tatus Kepemilikan 4anah< Keadaan Prasarana dan

arana< Komitmen Pemerintah Daerah< dan Prioritas Penanganan.

4-7


8/22

$ambar %&1

!erangka Studi 'denti(ikasi Penataan !a#asan !umu di !abupaten !ayong )tara

4-8


9/22

4.".1.1 !riteria *italitas +on ,konomi

Kriteria >italitas =on ?konomi dipertimbangkan sebagai penentuan penilaian kawasan

kumuh dengan indikasi terhadap penanganan peremajaan kawasan kumuh yang dapat

memberikan tingkat kelayakan kawasan permukiman tersebut apakah masih layak sebagai

kawasan permukiman atau sudah tidak sesuai lagi. Kriteria ini terdiri atas -ariabel#-ariabel

sebagai berikut$

%. Kesesuaian pemanfaatan ruang kawasan dalam (encana 4ata (uang 5ilayah Kota

atau (D4K, dipandang perlu sebagai legalitas kawasan dalam ruang kota.

&. ;isik bangunan perumahan permukiman dalam kawasan kumuh memiliki indikasi

terhadap penanganan kawasan permukiman kumuh dalam hal kelayakan suatu

hunian berdasarkan intensitas bangunan yang terdapat didalamnya.

'. Kondisi Kependudukan dalam kawasan permukiman kumuh yang dinilai,

mempunyai indikasi terhadap penanganan kawasan permukiman kumuh berdasarkan

kerapatan dan kepadatan penduduk.

4.".1.2 !riteria *italitas ,konomi

Kriteria >italitas ?konomi dinilai mempunyai kepentingan atas dasar sasaran program

penanganan kawasan permukiman kumuh terutama pada kawasan kumuh sesuai gerakan city

ithout slum sebagaimana menjadi komitmen dalam ari abitat Internasional. @leh

karenanya kriteria ini akan mempunyai tingkat kepentingan penanganan kawasan

permukiman kumuh dalam kaitannya dengan indikasi pengelolaan kawasan sehingga peubah

-ariabel! penilai untuk kriteria ini meliputi$

%. 4ingkat kepentingan kawasan dalam letak kedudukannya pada wilayah kota, apakah

kawasan itu strategis atau kurang strategis.

&. ;ungsi kawasan dalam peruntukan ruang kota, dimana keterkaitan dengan faktor

ekonomi memberikan ketertarikan pada in-estor untuk dapat menangani kawasan

kumuh yang ada. Kawasan yang termasuk dalam kelompok ini adalah pusat#pusat

akti-itas bisnis dan perdagangan seperti pasar, terminal2stasiun, pertokoan, atau

fungsi lainnya.

'. :arak jangkau kawasan terhadap tempat mata pencaharian penduduk kawasan

permukiman kumuh.

4.".1.3 !riteria Status -ana

Kriteria status tanah sebagai mana tertuang dalam Inpres =o. * tahun %779 tentang

Peremajaan Permukiman Kumuh adalah merupakan hal penting untuk kelancaran dan

4-9


10/22

kemudahan pengelolaannya. Kemudahan pengurusan masalah status tanah dapat menjadikan

jaminan terhadap ketertarikan in-estasi dalam suatu kawasan perkotaan. Perubah penilai dari

kriteria ini meliputi$

%. tatus pemilikan lahan kawasan perumahan permukiman.

&. tatus sertifikat tanah yang ada.

4.".1.4 !riteria !ondisi Prasarana dan Sarana

Kriteria Kondisi Prasarana dan sarana yang mempengaruhi suatu kawasan permukiman

menjadi kumuh, paling tidak terdiri atas$

%. Kondisi :alan.

&. Drainase.

'. +ir bersih.

). +ir limbah.

4.".1." !riteria !omitmen Pemerinta Daera

Komitmen pemerintah daerah, dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Kayong Utara,

dinilai mempunyai andil sangat besar untuk terselenggaranya penanganan kawasan

permukiman kumuh. al ini mempunyai indikasi bahwa Pemerintah Kabupaten Kayong

Utara menginginkan adanya keteraturan pembangunan khususnya kawasan yang ada di

daerahnya. Perubah penilai dari kriteria ini akan meliputi$

%. Keinginan pemerintah untuk penyelenggaraan penanganan kawasan kumuh dengan

indikasi penyediaan dana dan mekanisme kelembagaan penanganannya.

&. Ketersediaan perangkat dalam penanganan, seperti halnya rencana penanganan

grand scenario! kawasan, rencana induk master plan! kawasan dan lainnya.

4.".1. !riteria Prioritas Penanganan

Untuk menentukan lokasi prioritas penanganan, selanjutnya digunakan kriteria lokasi

kawasan permukiman kumuh yang diindikasikan memiliki pengaruh terhadap bagian!

kawasan perkotaan metropolitan sekaligus sebagai kawasan permukiman penyangga. Kriteria

ini akan menghasilkan lokasi kawasan permukiman yang prioritas ditangani karena letaknya

yang berdekatan dengan kawasan perkotaan. Penentuan kriteria ini menggunakan -ariabel

sebagai berikut$

%. Kedekatan lokasi kawasan permukiman kumuh dengan pusat kota metropolitan.

4-10


11/22

&. Kedekatan lokasi kawasan permukiman kumuh dengan kawasan pusat pertumbuhan

bagian kota metropolitan.

'. Kedekatan lokasi kawasan permukiman kumuh dengan kawasan lain perbatasan!

bagian kota metropolitan.

). Kedekatan lokasi kawasan kumuh dengan letak ibukota Kabupaten Kayong Utara.

4.".2 Pembobotan !riteria !a#asan Permukiman !umu

Pembobotan pada masing#masing kriteria kawasan permukiman kumuh dimaksudkan

bahwa setiap kriteria memiliki bobot pengaruh yang berbeda#beda. Penentuan bobot kriteria

bersifat relatif dan bergantung pada preferensi indi-idu atau kelompok masyarakat dalam

melihat pengaruh masing#masing kriteria.

4.".2.1 Pembobotan !riteria *italitas +on ,konomi

Pembobotan -ariabel#-ariabel dalam kriteria -italitas non ekonomi dapat dijelaskan

sebagai berikut$

%. Pembobotan -ariabel 4ingkat Kesesuaian dengan (encana 4ata (uang

Bobot penilaian penggunaan ruang kawasan perumahan permukiman tersebut

berdasarkan (encana 4ata (uang yang berlaku sebagai berikut$

a. =ilai *9 lima puluh! untuk kawasan yang sebagian besar penggunaannya

sudah tidak sesuai atau kurang dari &*A yang masih sesuai.

b. =ilai '9 tiga puluh! untuk kawasan yang penggunaannya masih sesuai

antara lebih besar dari &*A dan lebih kecil dari *9A.

c. =ilai &9 dua puluh! untuk kawasan yang sebagian besar atau lebih dari

*9A masih sesuai untuk permukiman.

&. Pembobotan -ariabel 4ingkat Kondisi Bangunan

Bobot penilaian kondisi bangunan pada kawasan permukiman dinilai dengan

sub peubah penilai terdiri atas$

a. 4ingkat Pertambahan Bangunan 0iar

# =ilai *9 lima puluh! untuk kawasan yang pertambahan bangunan

liarnya tinggi untuk setiap tahunnya.

# =ilai '9 tiga puluh! untuk kawasan yang pertambahan bangunan liarnya

sedang untuk setiap tahunnya.

# =ilai &9 dua puluh! untuk kawasan yang pertambahan bangunan liarnya

rendah untuk setiap tahunnya.

4-11


12/22

b. Kepadatan Bangunan

# =ilai *9 lima puluh! untuk kawasan yang Kepadatan bangunan lebih

dari %99 rumah per hektar.

# =ilai '9 tiga puluh! untuk kawasan yang kepadatan bangunannya

mencapai antara 19 sampai %99 rumah per hektar.

# =ilai &9 dua puluh! untuk kawasan dengan kepadatan bangunannya

kurang dari 19 rumah per hektar.

c. Kondisi Bangunan 4emporer

# =ilai *9 lima puluh! untuk kawasan yang bangunan temporer nya tinggi

yaitu lebih *9A.

# =ilai '9 tiga puluh! untuk kawasan yang bangunan temporernya sedang

atau antara &*A sampai *9A.

# =ilai &9 dua puluh! untuk kawasan yang bangunan temporernya rendah

yaitu kurang dari &*A.

d. 4apak Bangunan Building "o-erage!

# =ilai *9 lima puluh! untuk kawasan yang tapak koefisien dasar!

bangunan mencapai lebih dari 39A.

# =ilai '9 tiga puluh! untuk kawasan yang tapak bangunannya antara

*9A sampai 39A.

# =ilai &9 dua puluh! untuk kawasan yang tapak bangunannya rendah

yaitu kurang dari *9A.

e. :arak +ntar Bangunan

# =ilai *9 lima puluh! untuk kawasan dengan jarak antar bangunan

kurang dari %,* meter.

# =ilai '9 tiga puluh! untuk kawasan dengan jarak antar bangunan antara

%,* sampai ' meter.

# =ilai &9 dua puluh! untuk kawasan dengan jarak antar bangunan lebih

dari ' meter.

'. Pembobotan -ariabel Kondisi Kependudukan

a. 4ingkat Kepadatan Penduduk

# =ilai *9 lima puluh! untuk kawasan dengan tingkat kepadatan

penduduk sangat tinggi yaitu lebih dari *99 jiwa per hektar.

4-12


13/22

# =ilai '9 tiga puluh! untuk kawasan dengan tingkat kepadatan penduduk

antara )99 sampai *99 jiwa per hektar.

# =ilai &9 dua puluh! untuk kawasan dengan tingkat kepadatan penduduk

rendah yaitu kurang dari )99 jiwa per hektar.

b. 4ingkat Pertumbuhan Penduduk

# =ilai *9 lima puluh! untuk kawasan dengan tingkat pertumbuhan

penduduk sangat tinggi yaitu lebih dari &,%A per tahun.

# =ilai '9 tiga puluh! untuk kawasan dengan tingkat pertumbuhan

penduduk antara %,3 sampai &,%A per tahun.

# =ilai &9 dua puluh! untuk kawasan dengan tingkat pertumbuhan

penduduk rendah yaitu kurang dari %,3A per tahun.

Berdasarkan pembobotan di atas, secara diagramatis pembobotan kriteria -italitas non

ekonomi ditunjukkan pada gambar berikut$

$ambar %&2

Pembobotan !riteria *italitas +on ,konomi

4.".2.2 Pembobotan !riteria *italitas ,konomi

Pembobotan -ariabel#-ariabel dalam kriteria -italitas ekonomi dapat dijelaskan sebagai

berikut$

4-13


14/22

%. Pembobotan -ariabel 4ingkat Kepentingan Kawasan 4erhadap 5ilayah ekitarnya

Penilaian konstelasi terhadap kawasan sumber ekonomi produktif dengan

bobot nilai sebagai berikut$

# =ilai *9 lima puluh! untuk kawasan permukiman kumuh yang tingkat

kepentingannya terhadap wilayah kota sangat strategis.

# =ilai '9 tiga puluh! untuk kawasan permukiman kumuh yang tingkat

kepentingannya terhadap wilayah kota cukup strategis.

# =ilai &9 dua puluh! untuk kawasan permukiman kumuh yang tingkat

kepentingannya terhadap kawasan kota kurang strategis.

&. Pembobotan -ariabel :arak :angkau Ke 4empat Bekerja

Penilaian jarak jangkau perumahan terhadap sumber mata pencaharian dengan

bobot sebagai berikut$

# =ilai *9 lima puluh! untuk kawasan yang mempunyai jarak terhadap mata

pencaharian penduduknya kurang dari % km.

# =ilai '9 tiga puluh! untuk kawasan yang mempunyai jarak terhadap mata

pencaharian penduduknya antara % sampai dengan %9 km.

# =ilai &9 dua puluh! untuk kawasan yang mempunyai jarak terhadap mata

pencaharian penduduknya lebih dari %9 km.

'. Pembobotan -ariabel ;ungsi ekitar Kawasan

Penilaian fungsi sekitar kawasan dengan bobot sebagai berikut$

# =ilai *9 lima puluh! untuk kawasan yang berada dalam kawasan pusat

kegiatan bisnis kota.

# =ilai '9 tiga puluh! untuk kawasan berada pada sekitar pusat pemerintahan

dan perkantoran.

# =ilai &9 dua puluh! untuk kawasan sebagai kawasan permukiman atau

kegiatan lainnya selain pusat kegiatan bisnis dan pemerintahan2perkantoran.

Berdasarkan ketentuan pembobotan di atas, secara diagramatis pembobotan kriteria

-italitas ekonomi ditunjukkan pada gambar berikut$

4-14


15/22

$ambar %&3Pembobotan !riteria *italitas ,konomi

4.".2.3 Pembobotan !riteria Status -ana

Pembobotan -ariabel#-ariabel dalam kriteria status tanah dapat dijelaskan sebagai

berikut$

%. Pembobotan -ariabel Dominasi tatus ertifikat 0ahan

# =ilai *9 lima puluh! untuk kawasan dengan jumlah status tidak memiliki sertifikat

lebih dari *9A.

# =ilai '9 tiga puluh! untuk kawasan dengan jumlah status sertifikat /B lebih dari

*9A.

# =ilai &9 dua puluh! untuk kawasan dengan jumlah status sertifikat ak 8ilik lebih

dari *9A.

&. Pembobotan -ariabel Dominasi tatus Kepemilikan

# =ilai *9 lima puluh! untuk kawasan dengan jumlah dominasi kepemilikan tanah

negara lebih dari *9A.

# =ilai '9 tiga puluh! untuk kawasan dengan jumlah dominasi kepemilikan tanah

masyarakat adat lebih dari *9A.

# =ilai &9 dua puluh! untuk kawasan dengan jumlah dominasi kepemilikan tanah milik

masyarakat lebih dari *9A.


status tanah ditunjukkan pada gambar berikut$

4-15


16/22

$ambar %&4

Pembobotan !riteria Status -ana

4.".2.4 Pembobotan !riteria !ondisi Prasarana dan Sarana

Pembobotan -ariabel#-ariabel dalam kriteria kondisi prasarana dan sarana dapat

dijelaskan sebagai berikut$

%. Pembobotan -ariabel Kondisi :alan

asaran pembobotan kondisi jalan adalah kondisi jalan lingkungan

permukiman.

# =ilai *9 lima puluh! untuk kondisi jalan buruk lebih 39A.# =ilai '9 tiga puluh! untuk kondisi jalan sedang antara *9A sampai 39A.

# =ilai &9 dua puluh! untuk kondisi jalan baik kurang *9A.

&. Pembobotan -ariabel Kondisi Drainase

asaran pembobotan kondisi drainase adalah drainase di kawasan

permukiman.

# =ilai *9 lima puluh! untuk kawasan dengan tingkat -olume genangan air sangat

buruk yaitu lebih dari *9A.

# =ilai '9 tiga puluh! untuk kawasan dengan tingkat -olume genangan air sedang

yaitu antara &*A sampai *9A.

# =ilai &9 dua puluh! untuk kawasan dengan tingkat -olume genangan air normal

yaitu kurang dari &*A.

'. Pembobotan -ariabel Kondisi +ir Bersih

4-16


17/22

Pembobotan kondisi air bersih dilakukan berdasarkan kondisi jumlah rumah

penduduk di kawasan permukiman yang sudah memperoleh aliran air dari sistem

penyediaan air bersih.

# =ilai *9 lima puluh! untuk kawasan dengan tingkat pelayanan sistem

perpipaan air bersih kurang dari '9A.

# =ilai '9 tiga puluh! untuk kawasan dengan tingkat pelayanan sistem

perpipaan air bersih antara '9A sampai 19A.

# =ilai &9 dua puluh! untuk kawasan dengan tingkat pelayanan sistem

perpipaan air bersih lebih besar dari 19A.

). Pembobotan -ariabel Kondisi +ir 0imbah

# =ilai *9 lima puluh! untuk kawasan dengan tingkat pelayanan air limbah

berat kurang dari '9A.

# =ilai '9 tiga puluh! untuk kawasan dengan tingkat pelayanan air limbah

antara '9A sampai 19A.

# =ilai &9 dua puluh! untuk kawasan dengan tingkat pelayanan air limbah

lebih dari 19A.

*. Pembobotan -ariabel Kondisi Persampahan

# =ilai *9 lima puluh! untuk kawasan dengan tingkat pelayanan air limbah

berat kurang dari *9A.

# =ilai '9 tiga puluh! untuk kawasan dengan tingkat pelayanan air limbah

antara *9A sampai 39A.

# =ilai &9 dua puluh! untuk kawasan dengan tingkat pelayanan air limbah

lebih dari 39A.


kondisi prasarana dan sarana ditunjukkan pada gambar berikut$

4-17


18/22

$ambar %&"

Pembobotan !riteria !ondisi Prasarana dan Sarana

4.".2." Pembobotan !riteria !omitmen Pemerinta Daera

Pembobotan -ariabel#-ariabel dalam kriteria komitmen Pemerintah Daerah dapat

dijelaskan sebagai berikut$

%. Pembobotan -ariabel Indikasi Keinginan Pemerintah Daerah Pembiayaan

# =ilai *9 lima puluh! untuk kawasan sudah ada pembiayaan.

# =ilai '9 tiga puluh! untuk kawasan dalam proses pembiayaan.

# =ilai &9 dua puluh! untuk kawasan yang belum ada pembiayaan.

&. Kelembagaan

Penilaian dilakukan pada ketersediaan lembaga masyarakat dan pemerintah

daerah sebagai media kegiatan penanganan kawasan permukiman kumuh.

# =ilai *9 lima puluh! untuk kawasan sudah ada kelembagaan.

# =ilai '9 tiga puluh! untuk kawasan dalam proses kelembagaan.

# =ilai &9 dua puluh! untuk kawasan belum ada kelembagaan.

'. Pembobotan -ariabel Upaya Penanganan Pemerintah Daerah (encana Penanganan

masterplan penanganan kawasan kumuh!

# =ilai *9 lima puluh! untuk kawasan sudah ada rencana.

# =ilai '9 tiga puluh! untuk kawasan dalam proses rencana.

# =ilai &9 dua puluh! untuk kawasan belum ada rencana.

4-18


19/22

). Pembenahan fisik

# =ilai *9 lima puluh! untuk kawasan sudah ada pembenahan fisik.

# =ilai '9 tiga puluh! untuk kawasan dalam proses pembenahan fisik.

# =ilai &9 dua puluh! untuk kawasan belum ada pembenahan fisik.

*. Penanganan kawasan

Pembobotan dilakukan terhadap upaya#upaya penanganan kawasan dengan

bobot sebagai berikut$

# =ilai *9 lima puluh! untuk kawasan sudah ada penanganan.

# =ilai '9 tiga puluh! untuk kawasan dalam proses penanganan.

# =ilai &9 dua puluh! untuk kawasan belum ada penanganan.


komitmen pemerintah daerah ditunjukkan pada gambar berikut$

$ambar %&

Pembobotan !riteria !omitmen Pemerinta

4.".2. Pembobotan !riteria Prioritas Penanganan

Untuk menentukan lokasi kawasan permukiman yang menjadi prioritas penanganan

digunakan -ariabel#-ariabel dibawah ini, yang dihitung berdasarkan waktu tempuh

menggunakan kendaraan umum sebagai berikut$

%. Pembobotan -ariabel Kedekatan dengan Pusat Kota 8etropolitan

4-19


20/22

>ariabel ini memiliki bobot '9, dengan nilai bobot berdasarkan klasifikasi$

# =ilai *9 lima puluh! untuk waktu tempuh kurang dari '9 menit.

# =ilai '9 tiga puluh! untuk waktu tempuh antara '9 sampai 19 menit.

# =ilai &9 dua puluh! untuk waktu tempuh lebih dari 19 menit.

&. Kedekatan dengan Kawasan yang menjadi Pusat Pertumbuhan Bagian Kota

8etropolitan.

>ariabel ini memiliki bobot '9, dengan nilai bobot berdasarkan klasifikasi$




'. Kedekatan dengan Kawasan 0ain Perbatasan! Bagian Kota 8etropolitan.

>ariabel ini memiliki bobot &9, dengan nilai bobot berdasarkan klasifikasi$




). Kedekatan dengan 0etak Ibukota Kota2Kabupaten Bersangkutan.

>ariabel ini memiliki bobot &9, dengan nilai bobot berdasarkan klasifikasi$





prioritas penanganan ditunjukkan pada gambar berikut$

4-20


21/22

$ambar %&/

Pembobotan !riteria Prioritas Penanganan

4.".3 Penilaian !riteria !a#asan Permukiman !umu

Penilaian kriteria dilakukan untuk mengidentifikasi tipologi kawasan permukiman

kumuh. Penilaian kriteria yang dimaksud merupakan akumulasi dari hasil perhitungan

terhadap kriteria#kriteria kawasan permukiman kumuh tersebut. Dari penjumlahan berbagai

peubah akan diperoleh total nilai maksimum dan minimum setiap kriteria. Proses penilaian

menggunakan batas ambang yang dikategorikan ke dalam$ tinggi, sedang, dan rendah. Untuk

mengklasifikasikan hasil penilaian berdasarkan kategori tersebut maka dilakukan perhitungan

terhadap akumulasi bobot yang telah dilakukan dengan menggunakan formula Sturgess.

+da dua tahap penilaian yang harus dilakukan yaitu penilaian untuk menghasilkan

lokasi#lokasi kawasan permukiman kumuh dan penilaian untuk menghasilkan lokasi kawasan

permukiman kumuh yang prioritas dilakukan penanganan. Penilaian tahap pertama

dilakukan untuk menghasilkan lokasi#lokasi kawasan permukiman yang memenuhi kriteria

kumuh sehingga ditetapkan sebagai kawasan permukiman kumuh yang perlu dilakukan

penanganan. Penilaian tahap pertama dilakukan berdasarkan kriteria#kriteria$

%. Kriteria >italitas =on ?konomi.

&. Kriteria >italitas ?konomi.

'. Kriteria tatus 4anah.

). Kriteria Kondisi Prasarana dan arana.

*. Kriteria Komitmen Pemerintah Daerah.

Penilaian tahap &edua dilakukan untuk menghasilkan lokasi kawasan permukiman

kumuh yang prioritas dilakukan penanganan. Penilaian tahap kedua dilakukan sesudah

dilakukan penilaian tahap pertama. ecara substansi penilaian pada tahap kedua berbeda

dengan tahap pertama karena penilaian tahap pertama memakai beberapa kriteria yang

menghasilkan lokasi kawasan permukiman kumuh, sedang penilaian tahap kedua menentukan

prioritas penanganannya. Penentuan prioritas penanganan ini terkait dengan status atau letak

lokasi kawasan permukiman kumuh sebagai daerah penyangga kota metropolitan atau

kawasan#kawasan yang menjadi bagian dari kota metropolitan.

Pada kedua tahap penilaian, semuanya didasarkan pada karakteristik penduduk di

kawasan permukiman kumuh tersebut. al#hal utama yang diperhatikan untuk karakteristik

penduduk ini adalah$

4-21


22/22

%. Pekerjaan utama penduduk pada umumnya seperti buruh pabrik, PK0, pemulung

dan sebagainya.

&. Kegiatan ekonomi lain yang biasa dilakukan penduduk selain pekerjaan utama.

'. Kegiatan ekonomi yang potensial dikembangkan untuk membantu perekonomian

penduduk.

). Daerah asal penduduk pada umumnya, seperti penduduk asli, penduduk migrasi dari

daerah lain dan sebagainya.

*. Kebiasaan kerjasama antara sesama penghuni di kawasan tersebut.

1. Kebiasaan masyarakat dalam mengambil keputusan untuk lingkungannya.

3. ambatan#hambatan penggunaan pelayanan sosial.

4 22

bab 4 supervisi

Documents