bahan perbandingan

7/23/2019 bahan perbandingan

1/36

Sejarah Indonesia memang tidaklah bisa dipisahkan dari politik pemerintah untuk

menjalankan pemerintahannya secara bertahap mulai dari dasar sampai menjadi kepemimpinan

yang terbaik dan itu memanglah tak mudah. Indonesia adalah Negara yang menganut sistem

pemerintahan demokrasi yang selalu berkembang, perkembangan demokrasi di Indonesia dari

segi waktu dapat dibagi dalam lima periode, yaitu :

Periode 1945-1959 Demokrasi Parlementer

Periode 1959-1965 (Orde Lama)Demokrasi Terpimpin

Periode 1965-1998 (Orde Baru) Demokrasi Pancasila

Periode 1998-sekarang (Reformasi)

Pemahaman tentang orde lama,orde baru,dan masa reformasi:

orde lama :sebutan bagi masa pemerintahan presiden Soekarno (sebutan ini muncul tentunyapasca pemerintahannya).orde baru :sebutan bagi masa pemerintahan presiden Suharto (sebutan ini muncul untukmembedakan dengan pemerintahan sebelumnya yaitu masa presiden Soekarno).pemerintahanorde lama berakhir setelah keluar Surat Perintah Sebelas Maret 1966 yang dikuatkan denganKetetapan MPRS No.IX/MPRS/1966.dengan inilah maka demokrasi pancasila telah digunakanpada era orde baruMasa reformasi :Kekuasaan orde baru sampai tahun 1998 dalam ketatanegaraan Indonesiatidak mengamalkan nilai-nilai demokrasi sebagaimana yang terkandung dalam pancasila danUUD 1945.Gerakan Reformasi telah membawa perubahan-perubahan dalam bidang politik dan usaha

penegakan kedaulatan rakyat,serta meningkatkan peran serta masyarakat dan mengurangidominasi pemerintah dalam kehidupan politik .

Istilah Orde Lama sebenarnya diciptakan oleh pemerintahan Suharto yang menamakan dirisebagai Orde Baru. Jadi pemerintahan sebelum era Suharto pada tahun 1966 disebut Orde Lama,dimana selalu dicitrakan kondisi yang kurang baik. Padahal kondisi yang sesungguhnya tidakselalu demikian. Bukankan kemerdekaan Indonesia terjadi pada masa sebelum Orde Baru.Memang dalam periode sebelum th. 1966, negara Indonesia adalah negara baru yang sedangmencari bentuk jati dirinya, sehingga sering terjadi pergolakan, pemberontakan. Dengandemikian pemerintahan dengan demokrasi terpimpin nampaknya merupakan alternatif palingtepat.

Kebijakan PemerintahSejak pemerintahan orde lama hingga orde reformasi kini, kewenangan menjalankan anggarannegara tetap ada pada Presiden (masing-masing melahirkan individu atau pemimpin yang sangatkuat dalam setiap periode pemerintahan sehingga menjadikan mereka seperti manusia setengah

dewa). Namun tiap-tiap masa pemerintahan mempunyai cirinya masing-masing dalammenjalankan arah kebijakan anggaran negara. Hal ini dikarenakan untuk disesuaikan dengankondisi: stabilitas politik, tingkat ekonomi masyarakat, serta keamanan dan ketertiban.Sistem pemerintahan


2/36

Orde lama : kebijakan pada pemerintah, berorientasi pada politik,semua proyek diserahkankepada pemerintah, sentralistik,demokrasi Terpimpin, sekularisme.Orde baru : kebijakan masih pada pemerintah, namun sektor ekonomi sudah diserahkan keswasta/asing, fokus pada pembangunan ekonomi, sentralistik, demokrasi Pancasila, kapitalisme.Soeharto dan Orde Baru tidak bisa dipisahkan. Sebab, Soeharto melahirkan Orde Baru dan Orde

Baru merupakan sistem kekuasaan yang menopang pemerintahan Soeharto selama lebih dari tigadekade. Betulkah Orde Baru telah berakhir? Kita masih menyaksikan praktik-praktik nilai OrdeBaru hari ini masih menjadi karakter dan tabiat politik di negeri ini. Kita masih menyaksikankoruptor masih bercokol di negeri ini. Perbedaan Orde Baru dan Orde Reformasi secara kulturaldan substansi semakin kabur. Mengapa semua ini terjadi? Salah satu jawabannya, bangsa initidak pernah membuat garis demarkasi yang jelas terhadap Orde Baru. Tonggak awal reformasi11 tahun lalu yang diharapkan bisa menarik garis demarkasi kekuatan lama yang korup danotoriter dengan kekuatanbaru yang ingin melakukan perubahan justru terbelenggu oleh faktorkekuasaan.Sistem politik otoriter (partisipasi masyarakat sangat minimal) pada masa orbaterdapat instrumen-instrumen pengendali seperti pembatasan ruang gerak pers, pewadahunggalanorganisasi profesi, pembatasan partai poltik, kekuasaan militer untuk memasuki wilayah-wilayah

sipil, dll.Orde reformasi : pemerintahan tidak punya kebijakan (menuruti alur parpol di DPR),pemerintahan lemah, dan muncul otonomi daerah yang kebablasan, demokrasi Liberal(neoliberaliseme), tidak jelas apa orientasinya dan mau dibawa kemana bangsa ini.DENGAN Dekrit 5 Juli 1959, Soekarno membubarkan Konstituante yang bertugas merancangUUD baru bagi Indonesia, serta memulai periode yang dalam sejarah politik kita disebut sebagaiDemokrasi Terpimpin. Peristiwa ini sangat penting, bukan saja karena menandai berakhirnyaeksperimen bangsa Indonesia dengan sistem demokrasi yang liberal, tetapi juga tindakanSoekarno tersebut memberikan landasan awal bagi sistem politik yang justru kemudian dibangundan dikembangkan pada masa Orde Baru.Namun, di balik kesan kuat adanya keterputusan antara Orde Lama dan Orde Baru, terdapat

pula beberapa kontinuitas yang cukup penting. Pertama, dua-duanya sangat anti terhadap hal-halyang dapat menyebabkan disintegrasi teritorial Indonesia, dua-duanya dapat dikatakan sangatnasionalis dalam hal itu. Dengan demikian, baik Soekarno maupun Soeharto amatmementingkan retorika persatuan dan kesatuan. Bahkan, sejak 1956, Soekarno sudahmenuduh partai politik di Indonesia pada waktu itu sebagai biang keladi terpecah-belahnyabangsa, dan sempat mengajak rakyat untuk mengubur partai-partai tersebut dalam sebuahpidato yang amat terkenal.

PRINSIP-PRINSIP DEMOKRASI

Pengertian dan Prinsipprinsip Demokrasi

1. Pengertian Demokrasi

Secara etimologis, demokrasi berasal bahasa Yunani, yaitu demos yang berarti rakyat

atau penduduk dan cratein yang berarti kekuasaan atau kedaulatan. Dengan demikian, secara

bahasa demokrasi adalah keadaan negara di mana kedaulatan atau kekuasaan tertingginya berada

di tangan rakyat. Konsep demokrasi diterima oleh hampir seluruh negara di dunia. Diterimanya


3/36

konsep demokrasi disebabkan oleh keyakinan mereka bahwa konsep ini merupakan tata

pemerintahan yang paling unggul dibandingkan dengan tata pemerintahan lainnya. Demokrasi

telah ada sejak zaman Yunani Kuno. Presiden Amerika Serikat ke-16, Abraham Lincoln

mengatakan demokrasi adalah government of the people, by the people and for the people.

2. Macam-Macam Demokrasi

Menurut cara penyaluran kehendak rakyat, demokrasi dibedakan atas :

Demokrasi Langsung

Demokrasi Tidak Langsung

Menurut dasar prinsip ideologi, demokrasi dibedakan atas :

Demokrasi Konstitusional (Demokrasi Liberal)

Demokrasi Rakyat (Demokrasi Proletar)

Menurut dasar yang menjadi titik perhatian atau prioritasnya, demokrasi dibedakan atas :

Demokrasi Formal

Demokrasi Material

Demokrasi Campuran

Menurut dasar wewenang dan hubungan antara alat kelengkapan negara, demokrasi dibedakan

atas :

Demokrasi Sistem Parlementer

Demokrasi Sistem Presidensial

3. Prinsip-Prinsip Demokrasi yang Berlaku Universal

Inu Kencana Syafiie merinci prinsip-prinsip demokrasi sebagai berikut, yaitu ; adanya

pembagian kekuasaan, pemilihan umum yang bebas, manajemen yang terbuka, kebebasan

individu, peradilan yang bebas, pengakuan hak minoritas, pemerintahan yang berdasarkan

hukum, pers yang bebas, beberapa partai politik, konsensus, persetujuan, pemerintahan yangkonstitusional, ketentuan tentang pendemokrasian, pengawasan terhadap administrasi negara,

perlindungan hak asasi, pemerintah yang mayoritas, persaingan keahlian, adanya mekanisme

politik, kebebasan kebijaksanaan negara, dan adanya pemerintah yang mengutamakan

musyawarah.


4/36

Prinsip-prinsip negara demokrasi yang telah disebutkan di atas kemudian dituangkan ke

dalam konsep yang lebih praktis sehingga dapat diukur dan dicirikan. Ciri-ciri ini yang kemudian

dijadikan parameter untuk mengukur tingkat pelaksanaan demokrasi yang berjalan di suatu

negara. Parameter tersebut meliputi empat aspek.Pertama, masalah pembentukan negara. Proses

pembentukan kekuasaan akan sangat menentukan bagaimana kualitas, watak, dan pola hubungan

yang akan terbangun.

Pemilihan umum dipercaya sebagai salah satu instrumen penting yang dapat mendukung

proses pembentukan pemerintahan yang baik. Kedua, dasar kekuasaan negara. Masalah ini

menyangkut konsep legitimasi kekuasaan serta pertanggungjawabannya langsung kepada rakyat.

Ketiga, susunan kekuasaan negara. Kekuasaan negara hendaknya dijalankan secara distributif.

Hal ini dilakukan untuk menghindari pemusatan kekuasaan dalam satu tangan..Keempat,

masalah kontrol rakyat. Kontrol masyarakat dilakukan agar kebijakan yang diambil olehpemerintah atau negara sesuai dengan keinginan rakyat.

PERBANDINGAN DEMOKRASI PANCASILA ERA ORDE BARUDAN REFORMASI

1. Prinsip-prinsip Demokrasi Pancasila

Ahmad Sanusi mengutarakan 10 pilar demokrasi konstitusional Indonesia menurut

Pancasila dan Undang-indang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yang sebagai

berikut:

a. Demokrasi yang Berketuhanan Yang maha Esa

b. Demokrasi dengan kecerdasan

c. Demokrasi yang berkedaulatan rakyat

d. Demokrasi dengan rule of law

e. Demokrasi dengan pemisahan kekuasaan Negara

f. Demokrasi dengan hak asasi manusia

g. Demokrasi dengan pengadilan yang merdeka

h. Demokrasi dengan otonomi daerah

i. Demokrasi dengan kemakmuran

j. Demokrasi yang berkeadilan social

2. Pelaksanaan demokrasi di Indonesia


5/36

Demokrasi merupakan pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat,dan untuk rakyat. Dalam

perjalanan sejarah ketatanegaraan Negara kita, semua konstitusi yang pernah berlaku menganut

prinsip demokrasi. Hal ini dapat dilihat misalnya:

a. Dalam UUD 1945 (sebelum diamandemen) pasal 1 ayat (2) berbunyi: Kedaulatan adalah di

tangan rakyat, dan dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat.

b. Dalam UUD 1945 (setelah diamandemen) pasal 1 ayat (2) berbunyi: Kedaulatan berada di

tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang dasar.

c. Dalam konstitusi Republik Indonesia Serikat, Pasal 1:

1)Ayat (1) berbunyi: Republik Indonesia Serikat yang merdeka dan berdaulat ialah

suatu Negara hukum yang demokrasi dan berbentuk federasi.

2)Ayat (2) berbunyi: Kekuasaan kedaulatan Republik Indonesia Serikat dilakukan

oleh pemerintah bersama-sama Dewan Perwakilan Rakyat dan Senat.

d. Dalam UUDS 1950 pasal 1: 1)Ayat (1) berbunyi: Republik Indonesia Serikat yang merdeka dan berdaulat ialah

suatu Negara hokum yang demokratis dan berbentuk kesatuan.

2)Ayat (2) berbunyi: Kedaulatan Republik Indonesia adalah di tangan rakyat dan

dilakukan oleh pemerintah bersama-sama dengan Dewan Perwakilan rakyat.

Untuk melihat apakah suatu system pemerintahan adalah system yang demokratis atau

tidak, dapat dilihat dariinfikator-indikator yang dirumuskan oleh Affan Gaffar berikut ini:

a. Akuntabilitas

b. Rotasi Kekuasaan

c. Rekruitmen politik yang terbuka

d. Pemilihan umum

e. Menikmati hak-hak dasar

DEMOKRASI MASA ORDE BARU DAN REFORMASI

1. Demokrasi pada masa Orde Baru (1966-1998)

a. Politik


6/36

Presiden Soeharto memulai "Orde Baru" dalam dunia politik Indonesia dan secara

dramatis mengubah kebijakan luar negeri dan dalam negeri dari jalan yang ditempuh Soekarno

pada akhir masa jabatannya.

Salah satu kebijakan pertama yang dilakukannya adalah mendaftarkan Indonesia menjadi

anggota PBB lagi. Indonesia pada tanggal 19 September 1966 mengumumkan bahwa Indonesia

"bermaksud untuk melanjutkan kerjasama dengan PBB dan melanjutkan partisipasi dalam

kegiatan-kegiatan PBB", dan menjadi anggota PBB kembali pada tanggal 28 September 1966,

tepat 16 tahun setelah Indonesia diterima pertama kalinya.

Pada tahap awal, Soeharto menarik garis yang sangat tegas. Orde Lama atau Orde Baru.

Pengucilan politik - di Eropa Timur sering disebut lustrasi - dilakukan terhadap orang-orang

yang terkait dengan Partai Komunis Indonesia. Sanksi kriminal dilakukan dengan menggelar

Mahkamah Militer Luar Biasa untuk mengadili pihak yang dikonstruksikan Soeharto sebagaipemberontak. Pengadilan digelar dan sebagian dari mereka yang terlibat "dibuang" ke Pulau

Buru.

Sanksi nonkriminal diberlakukan dengan pengucilan politik melalui pembuatan aturan

administratif. Instrumen penelitian khusus diterapkan untuk menyeleksi kekuatan lama ikut

dalam gerbong Orde Baru. KTP ditandai ET (eks tapol).

Orde Baru memilih perbaikan dan perkembangan ekonomi sebagai tujuan utamanya dan

menempuh kebijakannya melalui struktur administratif yang didominasi militer namun dengan

nasehat dari ahli ekonomi didikan Barat. DPR dan MPR tidak berfungsi secara efektif.

Anggotanya bahkan seringkali dipilih dari kalangan militer, khususnya mereka yang dekat

dengan Cendana. Hal ini mengakibatkan aspirasi rakyat sering kurang didengar oleh pusat.

Pembagian PAD juga kurang adil karena 70% dari PAD tiap provinsi tiap tahunnya harus disetor

kepada Jakarta, sehingga melebarkan jurang pembangunan antara pusat dan daerah.

Soeharto siap dengan konsep pembangunan yang diadopsi dari seminar Seskoad II 1966

dan konsep akselerasi pembangunan II yang diusung Ali Moertopo. Soeharto merestrukturisasi

politik dan ekonomi dengan dwitujuan, bisa tercapainya stabilitas politik pada satu sisi dan

pertumbuhan ekonomi di pihak lain. Dengan ditopang kekuatan Golkar, TNI, dan lembaga

pemikir serta dukungan kapital internasional, Soeharto mampu menciptakan sistem politik

dengan tingkat kestabilan politik yang tinggi.


7/36

b. Kelebihan sistem Pemerintahan Orde Baru

Perkembangan GDP per kapita Indonesia yang pada tahun 1968 hanya AS$70 dan pada

1996 telah mencapai lebih dari AS$1.000.

Sukses transmigrasi.

Sukses KB.

Sukses memerangi buta huruf.

Sukses swasembada pangan.

Pengangguran minimum.

Sukses REPELITA (Rencana Pembangunan Lima Tahun).

Sukses Gerakan Wajib Belajar.

Sukses Gerakan Nasional Orang-Tua Asuh.

Sukses keamanan dalam negeri.

Investor asing mau menanamkan modal di Indonesia.

c. Kekurangan Sistem Pemerintahan Orde Baru

Semaraknya korupsi, kolusi, nepotisme.

Pembangunan Indonesia yang tidak merata dan timbulnya kesenjangan pembangunan antara

pusat dan daerah, sebagian disebabkan karena kekayaan daerah sebagian besar disedot ke pusat.

Munculnya rasa ketidakpuasan di sejumlah daerah karena kesenjangan pembangunan,

terutama di Aceh dan Papua.

Kecemburuan antara penduduk setempat dengan para transmigran yang memperoleh

tunjangan pemerintah yang cukup besar pada tahun-tahun pertamanya.

Bertambahnya kesenjangan sosial (perbedaan pendapatan yang tidak merata bagi si kaya

dan si miskin).

Pelanggaran HAM kepada masyarakat non pribumi (terutama masyarakat Tionghoa).

Kritik dibungkam dan oposisi diharamkan.

Kebebasan pers sangat terbatas, diwarnai oleh banyak koran dan majalah yang dibredel.

Penggunaan kekerasan untuk menciptakan keamanan, antara lain dengan program

"Penembakan Misterius".

Tidak ada rencana suksesi (penurunan kekuasaan ke pemerintah/presiden selanjutnya).


8/36

Menurunnya kualitas birokrasi Indonesia yang terjangkit penyakit Asal Bapak Senang, hal

ini kesalahan paling fatal Orde Baru karena tanpa birokrasi yang efektif negara pasti hancur.

Menurunnya kualitas tentara karena level elit terlalu sibuk berpolitik sehingga kurang

memperhatikan kesejahteraan anak buah.

d. Krisis finansial Asia

Pada pertengahan 1997, Indonesia diserang krisis keuangan dan ekonomi Asia (untuk

lebih jelas lihat: Krisis finansial Asia), disertai kemarau terburuk dalam 50 tahun terakhir dan

harga minyak, gas dan komoditas ekspor lainnya yang semakin jatuh. Rupiah jatuh, inflasi

meningkat tajam, dan perpindahan modal dipercepat. Para demonstran, yang awalnya dipimpin

para mahasiswa, meminta pengunduran diri Soeharto. Di tengah gejolak kemarahan massa yang

meluas, Soeharto mengundurkan diri pada 21 Mei 1998, tiga bulan setelah MPR melantiknya

untuk masa bakti ketujuh. Soeharto kemudian memilih sang Wakil Presiden, B. J. Habibie, untuk

menjadi presiden ketiga Indonesia.

2. Demokrasi pada masa Reformasi (1998 sampai dengan sekarang)

Era Pasca Soeharto atau Era Reformasi di Indonesia dimulai pada pertengahan 1998,

tepatnya saat Presiden Soeharto mengundurkan diri pada 21 Mei 1998 dan digantikan wakil

presiden BJ Habibie.Latar belakang

Krisis finansial Asia yang menyebabkan ekonomi Indonesia melemah dan semakin

besarnya ketidak puasan masyarakat Indonesia terhadap pemerintahan pimpinan Soeharto saat

itu menyebabkan terjadinya demonstrasi besar-besaran yang dilakukan berbagai organ aksi

mahasiswa di berbagai wilayah Indonesia.

Pemerintahan Soeharto semakin disorot setelah Tragedi Trisakti pada 12 Mei 1998 yang

kemudian memicu Kerusuhan Mei 1998 sehari setelahnya. Gerakan mahasiswa pun meluas

hampir diseluruh Indonesia. Di bawah tekanan yang besar dari dalam maupun luar negeri,

Soeharto akhirnya memilih untuk mengundurkan diri dari jabatannya.


9/36

akbarlife

Minggu, 16 September 2012

ANALISIS KELEBIHAN DAN KELEMAHAN MASA PEMERINTAHANPARA PRESIDEN DI INDONESIA DALAM BIDANG EKONOMI

TUGAS PEREKONOMIAN INDONESIA

ANALISIS KELEBIHAN DAN KELEMAHAN MASA

PEMERINTAHAN PARA PRESIDEN DI INDONESIA DALAMBIDANG EKONOMI
http://akbarlife.blogspot.com/http://akbarlife.blogspot.com/


10/36

DI SUSUN OLEH :

1. Muhammad Akbar ( B11109004

2. Zulfian ( B11109096 )

3. Herry Setiawan ( B111090

4. Hadinata Saputra Lim ( B11109007 )

5. Yahya Purwanto ( B111100031 )

FAKULTAS EKONOMI 2012

UNIVERSITAS TANJUNGPURA

Latar belakang

Di tinjau berdasarkan sistem pemilikan sumber daya ekonomi atau faktor faktor produksi, tak

terdapat alas an untuk menyatakan bahwa sistem ekonomi kita adalah kapitalistik. Sama halnya, tak

pula cukup argumentasi untuk individual atas faktor faktor produksi, kecuali untuk sumber daya

sumber aya yang banyak menguasai bajat hidup orang banyak, dikuasai oleh negara. Hal ini di atur

dengan tegas oleh Pasal 33 UUD 1945. Jadi, secara konstitusional, sistem ekonomi Indonesia bukan

kapitalisme an bukan pula sosialisme.

Kehidupan perekonomian atau sistem ekonomi di Indonesia tidak terlepas dari prinsip prinsip

dasar dari pembentukan Republik Indonesia yang tercantum dalam Pancasila dan UUD 1945. Sistem

ekonomi Indonesia yang termasuk sistem ekonomi campuran itu disesuaikan terutama dengan UUD
http://4.bp.blogspot.com/-jKMsJOYOCPk/UFWrVjA_MFI/AAAAAAAAAFQ/7Pk-nB33GvU/s1600/Untan-3.jpg


11/36

1945 sebelum di amandemen tahun 2000 yakni sistem ekonomi Pancasila dan ekonomi yang

menitikberatkan pada koperasi terutama pada masa Orde lama sebelum tahun 1996 dan hingga kini

masih berkembang. Dalam masa pemerintahan Indonesia Baru (1999) setelah berjalan nya masa

reformasi muncul pula istilah ekonomi kerakyatan. Tetapi inipun belum banyak dikenal, karena hingga

kini yang masih banyak dikenal masyarakat adalah sistem ekonomi campuran yakni sistem ekonomi

Pancasila, di sampine ekonomi yang menitikberatkan kepada peran koperasi dalam perekonomian

Indonesia.

Perbedaan antara sistem ekonomi kapitalisme atau sistem ekonomi sosialisme dengan sistem

ekonomi yang di anut oleh Indonesia adalah pada kedua makna yang terkandung dalam keadilan sosial

yang merupakan sila ke lima Pancasila yakni prinsip pembagian pendapatan yang adil dan prinsip

demokrasi ekonomi. Kedua prinsip ini sebenarnya yang merupakan pencerminan sistem ekonomi

Pancasila, yang jelas

jelas menentang sistem individualism liberal atau free fight liberalism (sistem

ekonomi kapitalisme ekstrem) dan sistem ekonomi komando (sistem ekonomi sosialisme ekstrem).

1. Presiden Ir. Soekarno ( Orde Lama )

Soekarno sebagai Bapak Proklamator Kemerdekaan Indonesia sangat membenci dasar dasar

pemikiran Barat, termasuk sistem ekonomi liberal / kapitalisme nya. Soekarno menganggap sistem

kapitalisme liberalism selama penjajahan Belanda telah benar benar menyengsarakan rakyat

Indonesia sehingga aliran ini harus dibenci dan di usir dari Indonesia. Menurut Soekarno, untuk

mengusir atau mengimbangi kekuatan ekonomi Barat berlandaskan kapitalisme Liberalisme, Indonesia

harus menerapkan pemikiran dari Marhaenisme yaitu Marxisme. Tetapi baru pada tahun 1959 paham

kapitalisme liberalism secara konstituonal ditolak dengan diberlakukan nya lagi UUD 1945 sebagai

landasan dari sistem ekonomi nasional

Kelemahan


12/36

a. Perekonomian berjalan tidak mulus disebabkan ketidakstabilan politik dalam negeri yang dicerminkan

oleh beberapa pemberontakan di sejumlah wilayah.

b. Kondisi perekonomian Indonesia di orde lama hampir mengalami stagflasi selama 1965 1966 dengan

PDB hanya 0,5 persen dan 0,6 persen

c. Kehancuran ekonomi Indonesia menjelang akhir periode orde lama juga di dorong oleh hiperinflasi yang

pada tahun 1966 mencapai 650%.

d. Sistem perekonomian terpengaruh haluan komunis meskipun indonesia berdasrkan haluan pancasila

Kelebihan

a. Melakukan kebijakan ekonomi yang di anggap penting dengan mereformasi moneter melalui devaluasi

mata uang nasional yang saat itu masih gulden dan pemotongan uang sebesar 50 % atas semua uang

yang beredar pada kabinet natsi.

b. Berani menentang kapitalisme yang di anut perusahaan-perusahaan peninggalan belanda

c. Menasionalisasi/ mengambil alih perusahaan-perusahaan asing termasuk perusahaan belanda.

2. Presiden Soeharto ( Orde baru)

Pada masa orde baru yang lahir tahun 1966, sistem ekonomi berubah total. Berbeda dengan

pemerintahan orde lama, dalam era Soeharto ini paradigma pembangunan ekonomi mengarah pada

penerapan sistem ekonomi pasar bebas (demokrasi ekonomi), dan politik ekonomi diarahkan pada

upaya upaya dan cara cara menggerakkan kembali roda ekonomi. Pemerintahan orde baru menjalin

hubungan baik dengan pihak Barat, dan menjauhi pengaruh ideology komunis. Indonesia juga kembali

menjadi anggota Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) dan lembaga lembaga dunia lainnya, seperti

Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional (IMF), yang putus pada zaman Soekarno. Dengan

membaiknya kembali hubungan Indonesia dengan kedua lembaga donor internasional tersebut,

Indonesia mendapat pinjaman untuk membiayai defisit anggaran belanja pemerintah, yang sumber

dana nya berasal dari pinjaman bilateral dari sejumlah negara Barat, seperti AS, Inggris, dan Belanda.

Kelemahan


13/36

a. Selama masa pemerintahannya, kebijakan-kebijakan ini, dan pengeksploitasian sumber daya alam

secara besar-besaran menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang besar namun tidak merata di

Indonesia. Contohnya, jumlah orang yang kelaparan dikurangi dengan besar pada tahun 1970-an dan

1980-an.

b. Warga Tionghoa dibatasi aktivitasnya sehingga kegiatan ekonomi tidak maksimal

c. Korupsi meraja lela terutama dari internal

d. Kesenjangan sosial antara kaum kaya dan miskin sangat kelihatan

Kelebihan

a. perkembangan GDP per kapita Indonesia yang pada tahun 1968 hanya AS$70 dan pada 1996 telah

mencapai lebih dari AS$1.000

b. Indonesia mengalami surplus beras yang akhirnya diimpor ke India

c. Pembangunan terutama di Indonesia didukung program REPELITA yang berfokus pada industri dan

pertanian atau agro industri untuk di ekspor yang cukup menambah devisa negara pada saat itu.

3. Presiden Bj Habibie

Usai Presiden Soeharto mengucapkan pidatonya Wakil Presiden B.J. Habibie langsung diangkat

sumpahnya menjadi Presiden RI ketiga dihadapan pimpinan Mahkamah Agung, peristiwa bersejarah ini

disambut dengan haru biru oleh masyarakat terutama para mahasiswa yang berada di Gedung DPR/MPR,

akhirnya Rezim Orde Baru di bawah kekuasaan Soeharto berakhir dan Era Reformasi dimulai di bawah

pemerintahan B.J. Habibie

Habibie yang manjabat sebagai presiden menghadapi keberadaan Indonesia yang serba parah,

baik dari segi ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Langkah-langkah yang dilakukan oleh Habibie adalah

berusaha untuk dapat mengatasi krisis ekonomi dan politik. Untuk menjalankan pemerintahan, Presiden

Habibie tidak mungkin dapat melaksanakannya sendiri tanpa dibantu oleh menteri-menteri dari

kabinetnya.


14/36

Kelebihan

a. berhasil memotong nilai tukar rupiah terhadap dollar masih berkisar antara Rp 10.000 Rp 15.000.

b. memulai menerapkan independensi Bank Indonesia agar lebih fokus mengurusi perekonomian dengan

langkah-langkah sebagai berikut :

Melakukan restrukturisasi dan rekapitulasi perbankan melalui pembentukan BPPN dan unit Pengelola

Aset Negara

Melikuidasi beberapa bank yang bermasalah

Menaikkan nilai tukar rupiah terhadap dolar hingga di bawah Rp. 10.000,00

Membentuk lembaga pemantau dan penyelesaian masalah utang luar negeri

Mengimplementasikan reformasi ekonomi yang disyaratkan IMF

Mengesahkan UU No. 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan yang Tidak

Sehat

Mengesahkan UU No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Kelemahan

a. diakhir kepemimpinannya nilai tukar rupiah kembali meroket

b. tidak dapat meyakinkan investor untuk tetap berinvestasi di indonesia.

c. Kebijakan yang di lakukan tidak dapat memulihkan perekonomian indonesia dari krisis

4. Presiden Gusdur ( Abdurahman Wahid )

Pada awal tahun 1998 rezim Orde Baru sudah tidak mampu membendung arus Reformasi yang

bergulir begitu cepat. Setelah Presiden Soeharto mengundurkan diri maka bangsa Indonesia memasuki

babak baru. Yang dimulai dari Presiden BJ.Habibie segera melakukan langkah-langkah pembaruan

sebagaimana tuntutan Reformasi. Yang selanjutnya dilanjutkan oleh Presiden Abdurrahman Wahid yang

menampilkan energi yang luar biasa, tekad untuk menggulingkan unsur-unsur sentralistis dan hierarkis

yang represif (menindas) semasa pemerintahan Soeharto dan kesediaan untuk berfikir kreatif sehingga

banyak pihak mengaguminya

Kelebihan
http://id.wikipedia.org/wiki/Bank_Indonesiahttp://id.wikipedia.org/wiki/BPPNhttp://id.wikipedia.org/wiki/Rupiahhttp://id.wikipedia.org/wiki/Dolarhttp://id.wikipedia.org/wiki/IMFhttp://id.wikipedia.org/wiki/IMFhttp://id.wikipedia.org/wiki/Dolarhttp://id.wikipedia.org/wiki/Rupiahhttp://id.wikipedia.org/wiki/BPPNhttp://id.wikipedia.org/wiki/Bank_Indonesia


15/36

a. Member kebebasan seluas2nya kepada setiap suku terutama tionghoa yang notabenenya banyak

berkecimpung di bidang ekonomi dengan seluas2nya

b. Berani bersikap dan tegas juga pada sektor-sektor ekonomi

Kelemahan

a. Keterbatasan fisik sehingga performa beliau dalam memimpin negeri ini kurang maksimal yang

berimbas pada bidang ekonomi

b. Seringnya melakukan perjalanan luar negeri sehingga dianggap menghamburkan APBN

5. Presiden Megawati Soekarnoputri

Megawati Soekarnoputri adalahPresidenIndonesiayang kelima yang menjabat sejak23 Juli200120

Oktober2004. Ia merupakan presidenwanitaIndonesia pertama dan merupakan anak dari presiden Indonesiapertama. Megawati juga merupakan ketua umumPartai Demokrasi Indonesia Perjuangan(PDIP) sejak

memisahkan diri dariPartai Demokrasi Indonesiapada tahun 1999. Pemilu 1999.

Ia menjadipresidensetelahMPRmengadakanSidang Istimewa MPRpada 23 Juli 2001. Sidang Istimewa MPR

diadakan dalam menanggapi langkah PresidenAbdurrahman Wahid(Gus Dur) yang membekukan lembaga

MPR/DPRdanPartai Golkar. Megawati dilantik pada 23 Juli2001, sebelumnya dari tahun1999-2001, ia

menjabatWakil Presidendi bawah Gus Dur. Masa pemerintahan Megawati ditandai dengan semakin menguatnya

konsolidasi demokrasi di Indonesia, diakannyapemilihan umumpresiden secara langsung dilaksanakan dan secara

umum dianggap merupakan salah satu keberhasilan proses demokratisasi di Indonesia.

.

Kelebihan

a. Menstabilkan fundamen ekonomi makro meliputi inflasi, BI rate, pertumbuhan ekonomi, kurs rupiah terhadap

dolar, angka kemiskinan.

b. Mulai melakukan pemberantasan KKN diantaranya dengan keberanian me -nusakambang- kan dan memenjarakan

kroni Soeharto (Tommy Soehato, Bob Hasan dan Probosutedjo) dan menangkap konglomerat bermasalah Nurdin

Halid. KPK didirikan pada masa pemerintahan megawati.

c. Berhasil menyehatkan perbankan nasional yang collapse setelah krisis ekonomi 1998 terbukti dengan dibubarkan

BPPN pada Februari 2004 yang telah selesai melaksanakan tugasnya. Hasilnya bisa dirasakan saat ini perbankan

nasional menjadi relative sehat

d. Indonesia berhasil keluar dari IMF pada tahun 2003 yang menandakan Indonesia sudah keluar dari krisis ekonomi

yg terjadi sejak tahun 1998 dan Indonesia yang lebih mandiri.
http://id.wikipedia.org/wiki/Presiden_Indonesiahttp://id.wikipedia.org/wiki/Presiden_Indonesiahttp://id.wikipedia.org/wiki/Indonesiahttp://id.wikipedia.org/wiki/Indonesiahttp://id.wikipedia.org/wiki/Indonesiahttp://id.wikipedia.org/wiki/23_Julihttp://id.wikipedia.org/wiki/23_Julihttp://id.wikipedia.org/wiki/2001http://id.wikipedia.org/wiki/2001http://id.wikipedia.org/wiki/2001http://id.wikipedia.org/wiki/20_Oktoberhttp://id.wikipedia.org/wiki/20_Oktoberhttp://id.wikipedia.org/wiki/20_Oktoberhttp://id.wikipedia.org/wiki/2004http://id.wikipedia.org/wiki/2004http://id.wikipedia.org/wiki/2004http://id.wikipedia.org/wiki/Wanitahttp://id.wikipedia.org/wiki/Wanitahttp://id.wikipedia.org/wiki/Wanitahttp://id.wikipedia.org/wiki/Partai_Demokrasi_Indonesia_Perjuanganhttp://id.wikipedia.org/wiki/Partai_Demokrasi_Indonesia_Perjuanganhttp://id.wikipedia.org/wiki/Partai_Demokrasi_Indonesia_Perjuanganhttp://id.wikipedia.org/wiki/Partai_Demokrasi_Indonesiahttp://id.wikipedia.org/wiki/Partai_Demokrasi_Indonesiahttp://id.wikipedia.org/wiki/Partai_Demokrasi_Indonesiahttp://id.wikipedia.org/wiki/Presidenhttp://id.wikipedia.org/wiki/Presidenhttp://id.wikipedia.org/wiki/Presidenhttp://id.wikipedia.org/wiki/MPRhttp://id.wikipedia.org/wiki/MPRhttp://id.wikipedia.org/wiki/MPRhttp://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Sidang_Istimewa_MPR&action=edit&redlink=1http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Sidang_Istimewa_MPR&action=edit&redlink=1http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Sidang_Istimewa_MPR&action=edit&redlink=1http://id.wikipedia.org/wiki/Abdurrahman_Wahidhttp://id.wikipedia.org/wiki/Abdurrahman_Wahidhttp://id.wikipedia.org/wiki/Abdurrahman_Wahidhttp://id.wikipedia.org/wiki/DPRhttp://id.wikipedia.org/wiki/DPRhttp://id.wikipedia.org/wiki/DPRhttp://id.wikipedia.org/wiki/Partai_Golkarhttp://id.wikipedia.org/wiki/Partai_Golkarhttp://id.wikipedia.org/wiki/Partai_Golkarhttp://id.wikipedia.org/wiki/2001http://id.wikipedia.org/wiki/2001http://id.wikipedia.org/wiki/2001http://id.wikipedia.org/wiki/1999http://id.wikipedia.org/wiki/1999http://id.wikipedia.org/wiki/2001http://id.wikipedia.org/wiki/2001http://id.wikipedia.org/wiki/2001http://id.wikipedia.org/wiki/Wakil_Presiden_Indonesiahttp://id.wikipedia.org/wiki/Wakil_Presiden_Indonesiahttp://id.wikipedia.org/wiki/Wakil_Presiden_Indonesiahttp://id.wikipedia.org/wiki/Pemiluhttp://id.wikipedia.org/wiki/Pemiluhttp://id.wikipedia.org/wiki/Pemiluhttp://id.wikipedia.org/wiki/Pemiluhttp://id.wikipedia.org/wiki/Wakil_Presiden_Indonesiahttp://id.wikipedia.org/wiki/2001http://id.wikipedia.org/wiki/1999http://id.wikipedia.org/wiki/2001http://id.wikipedia.org/wiki/Partai_Golkarhttp://id.wikipedia.org/wiki/DPRhttp://id.wikipedia.org/wiki/Abdurrahman_Wahidhttp://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Sidang_Istimewa_MPR&action=edit&redlink=1http://id.wikipedia.org/wiki/MPRhttp://id.wikipedia.org/wiki/Presidenhttp://id.wikipedia.org/wiki/Partai_Demokrasi_Indonesiahttp://id.wikipedia.org/wiki/Partai_Demokrasi_Indonesia_Perjuanganhttp://id.wikipedia.org/wiki/Wanitahttp://id.wikipedia.org/wiki/2004http://id.wikipedia.org/wiki/20_Oktoberhttp://id.wikipedia.org/wiki/20_Oktoberhttp://id.wikipedia.org/wiki/2001http://id.wikipedia.org/wiki/23_Julihttp://id.wikipedia.org/wiki/Indonesiahttp://id.wikipedia.org/wiki/Presiden_Indonesia


16/36

Kelemahan

a. Kurangnya pemahaman dalm bidang ekonomi sehingga keputusan yang di ambil tidak berpihak kepada

rakyat

b. Terdapat kepentingan ekonomi dan politik dibelakang pemerintahannya.

c. dianggap gagal melaksanakan agenda reformasi dan tidak mampu mengatasi krisis bangsa

6. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono

MPR pada periode 1999

2004 mengamandemen Undang-Undang Dasar 1945UUD 1945

sehingga memungkinkan presiden dan wakil presiden dipilih secara langsung oleh rakyat. Pemilu

presiden dua tahap kemudian dimenanginya dengan 60,9 persen suara pemilih dan terpilih sebagai

presiden. Dia kemudian dicatat sebagai presiden terpilih pertama pilihan rakyat dan tampil sebagai

presiden Indonesia keenam setelah dilantik pada20 Oktober2004bersama Wakil PresidenJusuf Kalla.

Ia unggul dari pasanganPresidenMegawati Soekarnoputri-Hasyim Muzadipada pemilu2004.

Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (KKN) sebagai prioritas penting dalam kepemimpinannya selain kasus

terorismeglobal. Penanggulangan bahayanarkoba,perjudian, danperdagangan manusiajuga sebagai

beban berat yang membutuhkan kerja keras bersama pimpinan dan rakyat.

Di masa jabatannya, Indonesia mengalami sejumlah bencana alam seperti gelombang tsunami, gempa

bumi, dll. Semua ini merupakan tantangan tambahan bagi Presiden yang masih bergelut dengan upaya

memulihkan kehidupan ekonomi negara dan kesejahteraan rakyat.

Susilo Bambang Yudhoyono juga membentukUKP4R, sebuah lembaga kepresidenan yang saat ini

diketuai olehKuntoro Mangkusubroto(Marsilam Simandjuntakpada saat pembentukan) pada26

Oktober2006.[9]Lembaga ini pada awal pembentukannya mendapat tentangan dariPartai Golkarseiring

dengan isu tidak dilibatkannyaWakil PresidenJusuf Kalladalam pembentukannya serta isu dibentuknya

UKP4R untuk memangkas kewenangan Wakil Presiden, tetapi akhirnya diterima setelah SBY sendiri

menjelaskannya dalam sebuah keterangan pers
http://id.wikipedia.org/wiki/UUD_1945http://id.wikipedia.org/wiki/UUD_1945http://id.wikipedia.org/wiki/UUD_1945http://id.wikipedia.org/wiki/20_Oktoberhttp://id.wikipedia.org/wiki/20_Oktoberhttp://id.wikipedia.org/wiki/2004http://id.wikipedia.org/wiki/2004http://id.wikipedia.org/wiki/2004http://id.wikipedia.org/wiki/Jusuf_Kallahttp://id.wikipedia.org/wiki/Jusuf_Kallahttp://id.wikipedia.org/wiki/Jusuf_Kallahttp://id.wikipedia.org/wiki/Presidenhttp://id.wikipedia.org/wiki/Presidenhttp://id.wikipedia.org/wiki/Megawati_Soekarnoputrihttp://id.wikipedia.org/wiki/Megawati_Soekarnoputrihttp://id.wikipedia.org/wiki/Hasyim_Muzadihttp://id.wikipedia.org/wiki/Hasyim_Muzadihttp://id.wikipedia.org/wiki/Hasyim_Muzadihttp://id.wikipedia.org/wiki/2004http://id.wikipedia.org/wiki/2004http://id.wikipedia.org/wiki/2004http://id.wikipedia.org/wiki/Terorismehttp://id.wikipedia.org/wiki/Terorismehttp://id.wikipedia.org/wiki/Narkobahttp://id.wikipedia.org/wiki/Narkobahttp://id.wikipedia.org/wiki/Narkobahttp://id.wikipedia.org/wiki/Perjudianhttp://id.wikipedia.org/wiki/Perjudianhttp://id.wikipedia.org/wiki/Perjudianhttp://id.wikipedia.org/wiki/Perdagangan_manusiahttp://id.wikipedia.org/wiki/Perdagangan_manusiahttp://id.wikipedia.org/wiki/Perdagangan_manusiahttp://id.wikipedia.org/wiki/Unit_Kerja_Presiden_Pengelolaan_Program_dan_Reformasihttp://id.wikipedia.org/wiki/Unit_Kerja_Presiden_Pengelolaan_Program_dan_Reformasihttp://id.wikipedia.org/wiki/Unit_Kerja_Presiden_Pengelolaan_Program_dan_Reformasihttp://id.wikipedia.org/wiki/Kuntoro_Mangkusubrotohttp://id.wikipedia.org/wiki/Kuntoro_Mangkusubrotohttp://id.wikipedia.org/wiki/Kuntoro_Mangkusubrotohttp://id.wikipedia.org/wiki/Marsilam_Simandjuntakhttp://id.wikipedia.org/wiki/Marsilam_Simandjuntakhttp://id.wikipedia.org/wiki/Marsilam_Simandjuntakhttp://id.wikipedia.org/wiki/26_Oktoberhttp://id.wikipedia.org/wiki/26_Oktoberhttp://id.wikipedia.org/wiki/26_Oktoberhttp://id.wikipedia.org/wiki/2006http://id.wikipedia.org/wiki/2006http://id.wikipedia.org/wiki/Susilo_Bambang_Yudhoyono#cite_note-8http://id.wikipedia.org/wiki/Susilo_Bambang_Yudhoyono#cite_note-8http://id.wikipedia.org/wiki/Susilo_Bambang_Yudhoyono#cite_note-8http://id.wikipedia.org/wiki/Partai_Golkarhttp://id.wikipedia.org/wiki/Partai_Golkarhttp://id.wikipedia.org/wiki/Partai_Golkarhttp://id.wikipedia.org/wiki/Wakil_Presiden_Indonesiahttp://id.wikipedia.org/wiki/Wakil_Presiden_Indonesiahttp://id.wikipedia.org/wiki/Jusuf_Kallahttp://id.wikipedia.org/wiki/Jusuf_Kallahttp://id.wikipedia.org/wiki/Jusuf_Kallahttp://id.wikipedia.org/wiki/Jusuf_Kallahttp://id.wikipedia.org/wiki/Wakil_Presiden_Indonesiahttp://id.wikipedia.org/wiki/Partai_Golkarhttp://id.wikipedia.org/wiki/Susilo_Bambang_Yudhoyono#cite_note-8http://id.wikipedia.org/wiki/2006http://id.wikipedia.org/wiki/26_Oktoberhttp://id.wikipedia.org/wiki/26_Oktoberhttp://id.wikipedia.org/wiki/Marsilam_Simandjuntakhttp://id.wikipedia.org/wiki/Kuntoro_Mangkusubrotohttp://id.wikipedia.org/wiki/Unit_Kerja_Presiden_Pengelolaan_Program_dan_Reformasihttp://id.wikipedia.org/wiki/Perdagangan_manusiahttp://id.wikipedia.org/wiki/Perjudianhttp://id.wikipedia.org/wiki/Narkobahttp://id.wikipedia.org/wiki/Terorismehttp://id.wikipedia.org/wiki/2004http://id.wikipedia.org/wiki/Hasyim_Muzadihttp://id.wikipedia.org/wiki/Megawati_Soekarnoputrihttp://id.wikipedia.org/wiki/Presidenhttp://id.wikipedia.org/wiki/Jusuf_Kallahttp://id.wikipedia.org/wiki/2004http://id.wikipedia.org/wiki/20_Oktoberhttp://id.wikipedia.org/wiki/UUD_1945


17/36

Kelebihan

a. Menaikkan gaji pegawai pemerintahan sehingga semakin makmur

b. Pro terhadap pemberantasan korupsi dengan dibentuknya KPK

c. Terjadi swasembada beras

Kelemahan

a. Lebih memihak investor luar negeri dibanding dengan rakyat

b. masih belum secara tegas menghilangkan ketergantungan dengan negara luar untuk menciptakan iklim yang

berdikari


18/36

PEMERINTAHAN DARI PRESIDEN PERTAMA SAMPAI SAAT INI

PEMERINTAHAN DARI PRESIDEN PERTAMA SAMPAI SAAT INI

Pada masa pemerintahan Ir. Soekarno (tahun 1945 sampai 1968).Ir. SOEKARNO adalah Presiden Indonesia Pertama, Lahir di Blitar, Jawa Timur, 6 Juni1901 dan meninggal di Jakarta, 21 Mei 1970 pada umur 69 tahun.Ia memainkan peranan penting untuk memerdekakan Bangsa Indonesia dari penjajahan Belanda.Ia adalah penggali Pancasila. Ia adalah Proklamator Kemerdekaan Indonesia (bersama denganMohammad Hatta) pada tanggal 17 Agustus 1945.

Soekarno menandatangani Surat Perintah 11 Maret 1966 (lebih dikenal dengan :SUPERSEMAR) yang isinya berdasarkan versi yang dikeluarkan Markas Besar Angkatan Darat,Menugaskan Letnan Jenderal Soeharto untuk mengamankan dan menjaga keamanan negara daninstitusi kepresidenan. Supersemar menjadi dasar Soeharto untuk membubarkan PKI (PartaiKomunis Indonesia) dan mengganti anggotanya yang duduk di parlemen. Setelah

pertanggungjawabannya ditolak oleh MPRS pada sidang umum ke empat tahun 1967, PresidenSoekarno diberhentikan dari jabatannya sebagai Presiden pada Sidang Istimewa MPRS di tahunyang sama dan mengangkat Soeharto sebagai pejabat Presiden Republik Indonesia.Kelebihan

1. Nasionalisasi Bank Java menjadi Bank Indonesia.2. Mengamankan usaha-usaha yang menyangkut harkat hidup orang banyak, sehingga dapat dimanfaatkan oleh rakyat.

3. Berusaha memutuskan kontrol Belanda dalam bidang perdagangan ekspor-imporSerta beberapa kebijakan lainya yang ditujukan untuk memajukan perekonomian indonesia.

4. Sejak tahun 1955, pembangunan ekonomi mulai meramba ke proyek-proyek besar. Hal inidikuatkan dengan keluarnya kebijakan Rencana Pembangunan Semesta Delapan Tahun (1961).

Kebijakan ini berisi rencana pendirian proyek-proyek besar dan beberapa proyek kecil untukmendukung proyek besar tersebut.

5. Rencana ini mencakup sektor-sektor penting dan menggunakan perhitungan modern. Namunsayangnya Rencana Pembangunan Semesta Delapan Tahun ini tidak berjalan atau dapatdikatakan gagal karena beberapa sebab seperti adanya kekurangan devisa untuk menyuplaimodal serta kurangnya tenaga ahli.

6. Dapat menghasilkan rencana produksi lima tahun yang dikenal dengan nama Kasimo Plan,7. Melakukan Kebijakan atas pemotongan nilai mata uang.Keuntungan dari kebijakan ini adalah

rakyat kecil tidak dirugikan karena yang memiliki uang Rp. 2,50 ke atas hanya orang-orang kelasmenengah dan kelas atas. Dengan kebijakan ini dapat mengurangi jumlah uang yang beredar

,maka pemerintah mendapat kepercayaan dari pemerintah Belanda dengan mendapat pinjamansebesar Rp. 200 juta.

8. Dapat menumbuhkan kelas pengusaha dikalangan bangsa Indonesia.

9. Para pengusaha pribumi secara bertahap dapat berkembang menjadi maju.

10. Dapat bekerjasama antara pengusaha pribumi dan non pribumi dalam memajukanperekonomian Indonesia.


19/36

kelemahan

1. Terjadinya pengeluaran besar-besaran yang bukan ditujukan untuk pembangunan danpertumbuhan ekonomi melainkan berupa pengeluaran militer untuk biaya konfrontasi IrianBarat, Impor beras, proyek mercusuar, dan dana bebas (dana revolusi) untuk membalas jasa

teman-teman dekat dari rezim yang berkuasa.2. Perekonomian juga diperparah dengan terjadinya hiperinflasi yang mencapai 650%. Selain ituIndonesia mulai dikucilkan dalam pergaulan internasional dan mulai dekat dengan negara-negarakomunis.

3. Adanya blokade ekonomi oleh Belanda sejak bulan November 1945 untuk menutup pintuperdagangan luar negri RI.

4. Kas negara kosong.5. Buruk nya perekonomian karena Pengusaha pribumi kalah dalam bersaing dengan pengusaha

nonpribumi yang di sebabkan perekonomian di serahkan pada pasarsesuai teori-teori mazhabklasik yang menyatakan laissez faire laissez passer.

6. Pembentukan Deklarasi Ekonomi (Dekon) untuk mencapai tahap ekonomi sosialis Indonesiadengan cara terpimpin. Dalam pelaksanaannya justru mengakibatkan stagnasi bagi perekonomianIndonesia. Bahkan pada 1961-1962 harga barang-barang naik 400%.

7. Devaluasi yang dilakukan pada 13 Desember 1965 menjadikan uang senilai Rp 1000 menjadiRp 1. Sehingga uang rupiah baru mestinya dihargai 1000 kali lipat uang rupiah lama, tapi dimasyarakat uang rupiah baru hanya dihargai 10 kali lipat lebih tinggi. Maka tindakan pemerintahuntuk menekan angka inflasi ini malah meningkatkan angka inflasi.

8. Kegagalan-kegagalan dalam berbagai tindakan moneter itu diperparah karena pemerintah tidakmenghemat pengeluaran-pengeluarannya.

9. Pada masa ini banyak proyek-proyek mercusuar yang dilaksanakan pemerintah, dan juga sebagai

akibat politik konfrontasi dengan Malaysia dan negara-negara Barat.Sekali lagi, ini juga salahsatu konsekuensi dari pilihan menggunakan sistem demokrasi terpimpin yang bisa diartikanbahwa Indonesia berkiblat ke Timur (sosialis) baik dalam politik, ekonomi, maupun bidang-bidang lain.

10. beredarnya lebih dari satu mata uang secara tidak terkendali.Pada masa pemerintahan Soeharto (tahun 1966 sampai 1998)

Soeharto adalah Presiden kedua Republik Indonesia. Beliau lahir di Kemusuk, Yogyakarta,tanggal 8 Juni 1921. Bapaknya bernama Kertosudiro seorang petani yang juga sebagai pembantulurah dalam pengairan sawah desa, sedangkan ibunya bernama Sukirah.

Karena situasi politik yang memburuk setelah meletusnya G-30-S/PKI, Sidang Istimewa

MPRS, Maret 1967, menunjuk Pak Harto sebagai Pejabat Presiden, dikukuhkan selaku PresidenRI Kedua, Maret 1968. Pak Harto memerintah lebih dari tiga dasa warsa lewat enam kali Pemilu,sampai ia mengundurkan diri, 21 Mei 1998.Kelebihan

1. bantuan luar negeri yang mulai terjamin dengan adanya IGGI. . Maka sejak tahun 1969,Indonesia dapat memulai membentuk rancangan pembangunan yang disebut Rencana


20/36

Pembangunan Lima Tahun (REPELITA). Berikut penjelasan singkat tentang beberapaREPELITA.

2. perkembangan GDP per kapita Indonesia yang pada tahun 1968 hanya AS$70 dan pada 1996telah mencapai lebih dari AS$1.000.

3. sukses swasembada pangan.

4. pengangguran minimum.

5. sukses REPELITA (Rencana Pembangunan Lima Tahun).

6. Investor asing mau menanamkan modal di Indonesia.

7. sukses menumbuhkan rasa nasionalisme dan cinta produk dalam negeri.

8. Inflasi dapat ditahan sekitar 5%-10% dengan melalui kebijakan moneter yang ketat.

9. Nilai mata uang rupiahpun dapat stabil dan dapat ditebak, pemerintahpun menerapkan sistemanggaran berimbang.

10. anggaran pembangunan banyak dibiayai oleh bantuan pihak asing.sudah tiga puluh tahun

lamanya pemerintahan orde baru presiden soeharto.Kelemahan

1. semaraknya korupsi, kolusi, nepotisme.2. pembangunan Indonesia yang tidak merata3. bertambahnya kesenjangan sosial (perbedaan pendapatan yang tidak merata bagi si kaya dan si

miskin).

4. munculnya rasa ketidakpuasan di sejumlah daerah karena kesenjangan pembangunan, terutamadi Aceh dan Papua.

5. tidak ada rencana suksesi.

6. Terjadinya krisis moneter pada pertengahan tahun 1997.

7. keberhasilan pembangunan khususnya selama Orde Baru, bisa menjadi perusakan alam dankerugian besar untuk masyarakat daerah. Ini terjadi karena pelaksanaan pembangunan kurangmemperhatikan analisis dampak sosial, dan dapat pengaruh banyaknya pejabat-pejabat yangmenguasai sistem untuk kepentingan diri mereka masing-masing sebagaimana yang telahmenjadi ciri dari pemerintahan dan masyarakat Orde Baru.

8. Kekuatan-kekuatan rakyat tak dapat berkembang dan tetap lumpuh, sehingga rakyat tak bisabersuara atas praktik KKN Orde Baru.

9. Semua praktik KKN yang mereka jalankan, tidak dapat dihukum, sehingga kepentingan-kepentingannya tetap lestari. Mereka untouchable tidak bisa dijangkau hukum.

10. Banyaknya bantuan dari negara lain yang semakin menambah jumlah utang negara yangsewaktu-waktu bisa menjadi bumerang bagi negara.Pada masa pemerintahan B.J. Habibie (1998-1999/selama kurang lebih 1,4 tahun).

Prof. DR (HC). Ing. Dr. Sc. Mult. Bacharuddin Jusuf Habibie atau dikenal sebagai BJHabibie (73 tahun) merupakan pria Pare-Pare (Sulawesi Selatan) kelahiran 25 Juni 1936. Habibiemenjadi Presiden ke-3 Indonesia selama 1.4 tahun dan 2 bulan menjadi Wakil Presiden RI ke-7.Habibie merupakan blaster antara orang Jawa [ibunya] dengan orang Makasar/Pare-Pare[ayahnya].

Dimasa kecil, Habibie telah menunjukkan kecerdasan dan semangat tinggi pada ilmupengetahuan dan teknologi khususnya Fisika. Selama enam bulan, ia kuliah di Teknik Mesin


21/36

Institut Teknologi Bandung (ITB), dan dilanjutkan ke Rhenisch Wesfalische TehnischeHochsculeJerman pada 1955. Dengan dibiayai oleh ibunya, R.A. Tuti Marini Puspowardoyo,Habibie muda menghabiskan 10 tahun untuk menyelesaikan studi S-1 hingga S-3 di Aachen-Jerman.Kelebihan

1. Manaiknya nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika Serikat hingga di bawah Rp.10.000,-.2. menerapkan independensi Bank Indonesia sehingga lebih fokus mengurusi perekonomian.3. Pada bulan Agustus 1998, Indonesia dan IMF menyetujui program pinjaman dana di bawah

Presiden B.J Habibie.4. mendesentralisasikan wewenang pada pemerintahan daerah dan sebagian besar dari belanja

pemerintah yang meningkat diberikan melalui pemerintah daerah.Dan hasilnya pun pemerintahpropinsi dan kabupaten di Indonesia sekarang dapat membelanjakan 37% dari total dana publik.

5. Berhasil menghentikan free fall dari nilai mata uang rupiah terhadap US dolar dan keberhasilanmenekan inflasi.

6. Meningkatkan produktivitas dan daya saing melalui pemberian kebebasan, transparansi,

demokrasi dan sebagainya.

7. Mengesahkan UU No. 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persainganyang Tidak Sehat

8. Mengesahkan UU No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen9.

kelemahan1. Nilai tukar rupiah terjun bebas dari Rp 2.000 per dolar AS menjadi Rp 12.000-an per dolar.2. Utang luar negeri jatuh tempo sehinga membengkak akibat depresiasi rupiah. Hal ini diperbarah

oleh perbankan swasta yang mengalami kesulitan likuiditas. Inflasi meroket diatas 50%, danpengangguran mulai terjadi dimana-mana.

3. Produksi menurun karena bnyak perusahaan yang tidak dapat bertahan hidup.4. Banyaknya para karyawan yang di PHK akibat dari perusahaan tempat mereka bekerja terkena

dampak krisis yang terjadi di masa suharto.5. Terbatasnya kesempatan kerja akibat banyak perusahaaan yang telah gulung tikar.6. Bj.habibie tidak dapat berbuat banyak perubahan perekonomian karena singkatnya masa jabatan

beliau.Pada masa pemerintahan KH Abdurrahman Wahid ()

Gus Dur adalah putra pertama dari enam bersaudara yang dilahirkan di Denanyar JombangJawa Timur pada tanggal 4 Agustus 1940. Secara genetik Gus Dur adalah keturunan darahbiru. Ayahnya, K.H. Wahid Hasyim adalah putra K.H. Hasyim Asyari, pendiri jamiyahNahdlatul Ulama (NU)-organisasi massa Islam terbesar di Indonesia-dan pendiri Pesantren TebuIreng Jombang. Ibundanya, Ny. Hj. Sholehah adalah putri pendiri Pesantren Denanyar Jombang,K.H. Bisri Syamsuri. Kakek dari pihak ibunya ini juga merupakan tokoh NU, yang menjadi RaisAam PBNU setelah K.H. Abdul Wahab Hasbullah. Dengan demikian, Gus Dur merupakan cucu

dari dua ulama NU sekaligus, dan dua tokoh bangsa Indonesia.Kelebihan
http://www.itb.ac.id/http://id.wikipedia.org/wiki/Bank_Indonesiahttp://id.wikipedia.org/wiki/Bank_Indonesiahttp://www.itb.ac.id/


22/36

1. tax ratio di zaman pemerintahan Gus Dur sebesar 10.7 % sedangkan di dibawah rezim OrdeBaru tax ratio hanya mencapai 6,1%. Padahal pada masa pemerintahan Gus Dur ekonomi In-donesia sedang terpuruk akibat gejolak politik maupun krisis ekonomi.

2. membangun ekonomi yang berbasis pada kepentingan sebagian besar rakyat Indonesia yangmasih tertinggal, tidak mampu, dan miskin.

3. Gusdur membatasi penjualan produk China di Indonesia, karena China dikenal sebagai negarayang menjual produknya ke Indonesia dengan harga murah, karena jika hal ini tidak dibatasiakan memukul industri manufaktur di tanah air .

4. Pengusaha pribumi mulai menjadi percaya diri karena mendapat dukungan dari pemerintah.5. Di anggapTelah berhasil memperbaiki sistem perekonomian dengan masa jabatan yang relatif

singakat.Kelemahan

1. Masih lemahnrya arus perekonomian yang di sebabkan lumpuhnya pengerak perekonomiannegara akibat krisis.

2. Belum mampu mengatasi masalah krisis yang berkepanjangan.3. Kurang mampu memanfaatkan dengan baik perekonomian yang sebetulnya sudah lebih baik daritahun sebelumnya.

4. ekspor sangat sulit diharapkan dapat meningkat sebaik tahun 2000 karena pertimbuhan ekonomidunia tahun 2001 menunjukkan kecenderungan menurun dibandingkan tahun 2000.

5. Masalah dana non-budgeter Bulog dan Bruneigate yang dipermasalahkan oleh anggotaDPR.

6. Fenomena makin rumitnya persoalan ekonomi ditunjukkan oleh beberapa indikatorekonomi. Pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) antara 30 Maret 2000hingga 8 Maret 2001 menunjukkangrowth trendyang negatif.

Pada masa pemerintahan Megawati soekarno putri(23 juli 2001-2004)Megawati Soekarnoputri, Presiden Republik Indonesia ke-5 yang biasa dipanggil Ibu

Mega, lahir di Yogyakarta, 23 Januari 1947. Sebelum diangkat sebagai presiden, beliau adalahWakil Presiden RI yang ke-8 dibawah pemerintahan Abdurrahman Wahid. Megawati adalahputri sulung dari Presiden RI pertama yang juga proklamator, Soekarno dan Fatmawati.

Wanita bernama lengkap Dyah Permata Megawati Soekarnoputri ini memulaipendidikannya, dari SD hingga SMA di Perguruan Cikini, Jakarta. Sementara, ia pernah belajardi dua Universitas, yaitu Fakultas Pertanian, Universitas Padjadjaran, Bandung (1965-1967) danFakultas Psikologi Universitas Indonesia (1970-1972) tetapi belum pernah sampai sarjana.Kelebihan

1. Menguatnya nilai tukar rupiah sejalan dengan penurunan inflasi dan tingkat suku bunga padasektor riil.

2. Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2000 sebesar 4,86 % lebih tinggi dari prakiraan awal tahunoleh Bank Indonesia sebesar 3,0 % sampai dengan 4,0 %.

3. PDB per kapita atas dasar harga berlaku pada tahun 2001 mencapai Rp. 7,2 juta .
http://www.ceritamu.com/Info/Individu/Abdurrahman-Wahidhttp://www.ceritamu.com/Info/Individu/Abdurrahman-Wahid


23/36

4. Laju pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2002 digerakkan oleh kegiatan konsumsirumahtangga dan konsumsi pemerintah. Hal ini terlihat dari besarnya konsumsi rumahtangga dankonsumsi pemerintah pada tahun 2002 terhadap tahun 2001 masing-masing tumbuh sebesar 4,72persen dan 12,79 persen.

5. Perekonomian Indonesia tahun 2004 yang diukur berdasarkan besaran Produk Domestik Bruto

(PDB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp. 2.303,0 triliun, sedangkan atas dasar harga konstan2000 sebesar Rp. 1.660,6 triliun, dengan pertumbuhan mencapai 5,13 persen dibanding tahun2003.

6. Nilai mata uang rupiah lebih stabil.Kelemahan

1. Banyaknya aksi teror dan pengeboman yang terjadi dimana-mana di tanah air yang secaraotomatis membuat para calon investor asing takut untuk berinvestasi.

2. Terjualnya salah satu BUMN kepada pihak asing akibat tidak mampunya membayar hutang.3. Masih belum mampu mewujudkan pembangunan yang merata di nusantara.4. Di anggap tidak mampu mengatasi angka pengangguran.

5. Banyaknya aset negara yang di anggap menjadi korban untuk membayar utang negara.6. Tidak adanya upaya keras pemberantasan korupsi yang telah banyak merugikan negara ini.

Pada masa pemerintahan susilo bambang yudoyono(2004-2014)Presiden susilo bambang yudoyono ialah presiden ke 6 indonesia.Kelebihan

1. Harga BBM diturunkan hingga 3 kali (2008-2009), pertama kali sepanjang sejarah.2. Perekonomian terus tumbuh di atas 6% pada tahun 2007 dan 2008, tertinggi setelah orde baru.3. Cadangan devisa pada tahun 2008 US$ 51 miliar, tertinggi sepanjang sejarah.4. Menurunnya Rasio hutang negara terhadap PDB terus turun dari 56% pada tahun 2004 menjadi

34% pada tahun 2008.5. Pelunasan utang IMF.6. Terlaksananya program-program pro-rakyat seperti: BLT, BOS, Beasiswa, JAMKESMAS,

PNPM Mandiri, dan KUR tanpa agunan tambahan yang secara otomatis dapat memperbaikitinggkat ekonomi rakyat.

7. Pemberantasan korupsi.8. Pengangguran terus menurun. 9,9% pada tahun 2004 menjadi 8,5% pada tahun 2008.9. Menurunnya angka kemiskinan dari 16,7% pada tahun 2004 menjadi 15,4% pada tahun 2008.10. Pertumbuhan ekonomi Indonesia tumbuh pesat di tahun 2010 seiring pemulihan ekonomi

dunia pasca krisis global yang terjadi sepanjang 2008 hingga 2009.11. perekonomian Indonesia mampu bertahan dari ancaman pengaruh krisis ekonomi dan finansial

yang terjadi di zona Eropa.

Kelemahan1. Harga BBM termahal sepanjang sejarah indonesia yaitu mencapai Rp. 6.000.


24/36

2. jumlah utang negara tertinggi sepanjang sejarah yakni mencapi 1667 Triliun pada awal tahun2009 atau 1700 triliun per 31 Maret 2009. Inilah pembengkakan utang terbesar sepanjangsejarah.

3. tingkat pengeluaran untuk administrasi yang luar biasa tinggi. Mencapai sebesar 15% pada tahun2006 .menunjukkan suatu penghamburan yang signifikan atas sumber daya public.

4. Konsentrasi pembangunan di awal pemerintahannya hanya banyak berpusat di aceh, karenaprovinsi aceh telah di porak porandakan oleh bencana alam stunami pada tahun 2004.

5. Masih gagal nya pemerintah menghapuskan angka pengangguran dan kemiskinan di negeri ini.6. Bencana alam yang sering terjadi di indonesia membuat para investor asing enggan berinvestasi

dengan alasan tidak aman terhadap ancaman bencana alam.7. Dianggap belum mampu menyelesaikan masalah bank CENTURY.

Perkembangan Pemerintah Orde Lama,

Orde Baru danReformasiPendahuluan

Secara konstitusional, peran dan kedudukan Wakil Presiden dalam sistem ketatanegaraanRepublik Indonesia, baik sebelum maupun sesudah amandemen UUD 1945, belummendapatkan kejelasan. Setidaknya ada tiga hal yang menyebabkan tidak jelasnya peran dankedudukan Wakil Presiden.

Pertama, kedudukan Wakil Presiden adalah sebagai Pembantu Presiden, sebagaimana diaturdi dalam UUD 1945 Pasal 4 ayat (2). Sebagai Pembantu Presiden kedudukan Wakil Presiden

menjadi setara dengan menteri yang juga sama-sama sebagai Pembantu Presiden. Wakil Presidenhanya merupakan the second man (orang kedua);

Kedua, Wakil Presiden tidak bertanggung jawab kepada Presiden, sebagaimana layaknyastatus menteri sebagai Pembantu Presiden yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden;dan

Ketiga, dalam tradisi dan praktik ketatanegaraan, belum pernah ada Wakil Presiden yangmenyampaikan pertanggung jawaban kepada MPR atau kepada rakyat. Pertanggung jawabanselalu dibebankan kepada Presiden.Karena itu, posisi Wakil Presiden sebagai Pembantu

Presiden menjadi kurang amemiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan. Hal itu

disebabkan oleh beberapa alasan: Pertama, dalam sistem pemerintahan di Indonesia sejak tahun1945 hingga sekarang, jabatan Wakil Presiden tidak mempunyai wewenang apa-apa. Fungsinyahanya menggantikan Presiden;Kedua, dalam perjalanan sejarah ketatanegaraan di Indonesia,Negara Republik Indonesia pernah tidak memiliki Wakil Presiden. Pada masapemerintahan Soekarno (1956-1967), Presiden berjalan sendiri menjalankan rodapemerintahan, tanpa didampingi oleh Wakil Presiden. Mohammad Hatta yang diangkat sebagaiWakil Presiden pada tanggal 18 Agustus 1945, mengundurkan diri dari jabatannya padatanggal 1 Desember 1956. Sejak Mohammad Hatta mengundurkan diri, jabatan Wakil Presiden


25/36

tidak pernah diisi. Demikian pula, pada masa awal pemerintahan Soeharto (1967-1973). PresidenSoeharto diangkat oleh MPRS sebagai Pejabat Presiden, tanpa ada pengangkatan Pejabat WakilPresiden. Pada waktu Sidang Istimewa tanggal 7-12 Maret 1967 yang mengeluarkan KetetapanMPRS Nomor; XXXIII/MPRS/1967 mengenai pencabutan kekuasaan pemerintahan Soekarnosekaligus menetapkan Jenderal Soeharto sebagai Presiden, posisi Wakil Presiden tidak

disinggung. Indonesia baru kembali memiliki Wakil Presiden, setelah diangkatnya Sri SultanHamengkubuwono IX pada tanggal 25 Maret 1973. Pada kenyataannya, meskipun tanpaWakil Presiden, pemerintahan dapat berjalan; Ketiga, hubungan Wakil Presiden denganPresiden pada setiap masa mempunyai karakter yang berbeda-beda.

Tulisan ini, akan mencoba menelaah peran Wakil Presiden RI pertama, Drs. MohammadHatta. Bagaimanakah sesungguhnya peran Mohammad Hatta selama menjabat sebagai WakilPresiden? Apakah selama masa jabatannya, Wakil Presiden tidak memiliki kewenangan apapun.Atau sebaliknya, dari beberapa kebijakan politik yang diambil oleh Mohammad Hatta, justrupada masa awal pemerintahan RI, Wakil Presiden memiliki peran yang cukup penting. Denganseiring perkembangan politik dan social Indonesia penerus bangsa ini akan menjadi lebih baik

atau sebaliknya?

Pembahasan

1. A. Masa pemerintahan orde lamaOrde Lama adalah sebutan bagi masa pemerintahanPresidenSoekarnodiIndonesia.Orde

Lama berlangsung dari tahun1945hingga1968. Dalam jangka waktu tersebut,
http://id.wikipedia.org/wiki/Presidenhttp://id.wikipedia.org/wiki/Presidenhttp://id.wikipedia.org/wiki/Soekarnohttp://id.wikipedia.org/wiki/Soekarnohttp://id.wikipedia.org/wiki/Soekarnohttp://id.wikipedia.org/wiki/Indonesiahttp://id.wikipedia.org/wiki/Indonesiahttp://id.wikipedia.org/wiki/Indonesiahttp://id.wikipedia.org/wiki/1945http://id.wikipedia.org/wiki/1945http://id.wikipedia.org/wiki/1945http://id.wikipedia.org/wiki/1968http://id.wikipedia.org/wiki/1968http://id.wikipedia.org/wiki/1968http://id.wikipedia.org/wiki/1968http://id.wikipedia.org/wiki/1945http://id.wikipedia.org/wiki/Indonesiahttp://id.wikipedia.org/wiki/Soekarnohttp://id.wikipedia.org/wiki/Presiden


26/36

Indonesiamenggunakan bergantiansistem ekonomi liberaldansistem ekonomi komando.Di saatmenggunakan sistemekonomiliberal, Indonesia menggunakansistem pemerintahan parlementer.Presiaden Soekarno di gulingkan waktu Indonesia menggunakansistemekonomi komando.

Pada18 Agustus1945Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) melantik Soekarno

sebagai Presiden danMohammad Hattasebagai Wakil Presiden dengan menggunakan konstitusiyang dirancang beberapa hari sebelumnya. Kemudian dibentuk Komite Nasional Indonesia Pusat(KNIP) sebagai parlemen sementara hingga pemilu dapat dilaksanakan. Kelompok inimendeklarasikan pemerintahan baru pada31 Agustusdan menghendaki Republik Indonesia yangterdiri dari 8 provinsi:Sumatra,Kalimantan(tidak termasuk wilayah Sabah, Sarawak danBrunei),Jawa Barat,Jawa Tengah,Jawa Timur,Sulawesi,Maluku(termasukPapua) danNusaTenggara.

Pada masa sesudah kemerdekaan, Indonesia menganut sistem multi partai yang ditandai denganhadirnya 25 partai politik. Hal ini ditandai dengan Maklumat Wakil Presiden No. X tanggal 16Oktober 1945 dan Maklumat Pemerintah tanggal 3 November 1945. Menjelang Pemilihan

Umum 1955 yang berdasarkan demokrasi liberal bahwa jumlah parpol meningkat hingga 29parpol dan juga terdapat peserta perorangan. Pada masa diberlakukannya Dekrit Presiden 5 Juli1959, sistem kepartaian Indonesia dilakukan penyederhanaan dengan Penpres No. 7 Tahun 1959dan Perpres No. 13 Tahun 1960 yang mengatur tentang pengakuan, pengawasan dan pembubaranpartai-partai. Kemudian pada tanggal 14 April 1961 diumumkan hanya 10 partai yang mendapatpengakuan dari pemerintah, antara lain adalah sebagai berikut: PNI, NU, PKI, PSII,PARKINDO, Partai Katholik, PERTI MURBA dan PARTINDO. Namun, setahun sebelumnyapada tanggal 17 Agustus 1960, PSI dan Masyumi dibubarkan.

Dengan berkurangnya jumlah parpol dari 29 parpol menjadi 10 parpol tersebut, hal ini tidakberarti bahwa konflik ideologi dalam masyarakat umum dan dalam kehidupan politik dapat

terkurangi. Untuk mengatasi hal ini maka diselenggarakan pertemuan parpol di Bogor padatanggal 12 Desember 1964 yang menghasilkan Deklarasi Bogor.

Secara umum, hubungan Mohammad Hatta sebagai Wakil Presiden dengan Soekarno sebagaiPresiden, sangat dinamis, bahkan kadang-kadang terjadi gejolak. Hatta adalah pengkritik palingtajam sekaligus sahabat hingga akhir hayat Soekarno. Dinamika hubungan Soekarno denganMohammad Hatta sangat dipengaruhi oleh konfigurasi politik yang berlaku pada saat itu. Moh.Mahfudz, (1998:373-375) dalamPolitik Hukum di Indonesia, secara lebih spesifik menguraikanperkembangan konfigurasi politik Indonesia ketika itu sebagai berikut:

Pertama, setelah Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, terjadi pembalikan arah dalampenampilan konfigurasi politik. Pada periode ini konfigurasi politik menjadi cenderungdemokratis dan dapat diidentifikasi sebagai demokrasi liberal. Keadaan ini berlangsung sampaitahun 1959, dimana Presiden Soekarno menghentikannya melalui Dekrit Presiden 5 Juli 1959.Pada periode ini pernah berlaku tiga konstitusi, yaitu UUD 1945, Konstitusi RIS 1949, danUUDS 1950. Konfigurasi politiknya dapat diberi satu kualifikasi yang sama, yaitu konfigurasipolitik yang demokratis. Indikatornya adalah begitu dominannya partai-partai politik;
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Sistem_ekonomi_liberal&action=edit&redlink=1http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Sistem_ekonomi_liberal&action=edit&redlink=1http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Sistem_ekonomi_liberal&action=edit&redlink=1http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Sistem_ekonomi_komando&action=edit&redlink=1http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Sistem_ekonomi_komando&action=edit&redlink=1http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Sistem_ekonomi_komando&action=edit&redlink=1http://id.wikipedia.org/wiki/Ekonomihttp://id.wikipedia.org/wiki/Ekonomihttp://id.wikipedia.org/wiki/Ekonomihttp://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Sistem_pemerintahan_parlementer&action=edit&redlink=1http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Sistem_pemerintahan_parlementer&action=edit&redlink=1http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Sistem_pemerintahan_parlementer&action=edit&redlink=1http://id.wikipedia.org/wiki/Sistemhttp://id.wikipedia.org/wiki/Sistemhttp://id.wikipedia.org/wiki/Sistemhttp://id.wikipedia.org/wiki/18_Agustushttp://id.wikipedia.org/wiki/18_Agustushttp://id.wikipedia.org/wiki/1945http://id.wikipedia.org/wiki/1945http://id.wikipedia.org/wiki/1945http://id.wikipedia.org/wiki/Mohammad_Hattahttp://id.wikipedia.org/wiki/Mohammad_Hattahttp://id.wikipedia.org/wiki/Mohammad_Hattahttp://id.wikipedia.org/wiki/31_Agustushttp://id.wikipedia.org/wiki/31_Agustushttp://id.wikipedia.org/wiki/31_Agustushttp://id.wikipedia.org/wiki/Sumatrahttp://id.wikipedia.org/wiki/Sumatrahttp://id.wikipedia.org/wiki/Sumatrahttp://id.wikipedia.org/wiki/Kalimantanhttp://id.wikipedia.org/wiki/Kalimantanhttp://id.wikipedia.org/wiki/Kalimantanhttp://id.wikipedia.org/wiki/Jawa_Barathttp://id.wikipedia.org/wiki/Jawa_Barathttp://id.wikipedia.org/wiki/Jawa_Barathttp://id.wikipedia.org/wiki/Jawa_Tengahhttp://id.wikipedia.org/wiki/Jawa_Tengahhttp://id.wikipedia.org/wiki/Jawa_Tengahhttp://id.wikipedia.org/wiki/Jawa_Timurhttp://id.wikipedia.org/wiki/Jawa_Timurhttp://id.wikipedia.org/wiki/Jawa_Timurhttp://id.wikipedia.org/wiki/Sulawesihttp://id.wikipedia.org/wiki/Sulawesihttp://id.wikipedia.org/wiki/Sulawesihttp://id.wikipedia.org/wiki/Malukuhttp://id.wikipedia.org/wiki/Malukuhttp://id.wikipedia.org/wiki/Malukuhttp://id.wikipedia.org/wiki/Papuahttp://id.wikipedia.org/wiki/Papuahttp://id.wikipedia.org/wiki/Papuahttp://id.wikipedia.org/wiki/Kepulauan_Sunda_Kecilhttp://id.wikipedia.org/wiki/Kepulauan_Sunda_Kecilhttp://id.wikipedia.org/wiki/Kepulauan_Sunda_Kecilhttp://id.wikipedia.org/wiki/Kepulauan_Sunda_Kecilhttp://id.wikipedia.org/wiki/Kepulauan_Sunda_Kecilhttp://id.wikipedia.org/wiki/Kepulauan_Sunda_Kecilhttp://id.wikipedia.org/wiki/Papuahttp://id.wikipedia.org/wiki/Malukuhttp://id.wikipedia.org/wiki/Sulawesihttp://id.wikipedia.org/wiki/Jawa_Timurhttp://id.wikipedia.org/wiki/Jawa_Tengahhttp://id.wikipedia.org/wiki/Jawa_Barathttp://id.wikipedia.org/wiki/Kalimantanhttp://id.wikipedia.org/wiki/Sumatrahttp://id.wikipedia.org/wiki/31_Agustushttp://id.wikipedia.org/wiki/Mohammad_Hattahttp://id.wikipedia.org/wiki/1945http://id.wikipedia.org/wiki/18_Agustushttp://id.wikipedia.org/wiki/Sistemhttp://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Sistem_pemerintahan_parlementer&action=edit&redlink=1http://id.wikipedia.org/wiki/Ekonomihttp://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Sistem_ekonomi_komando&action=edit&redlink=1http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Sistem_ekonomi_liberal&action=edit&redlink=1


27/36

Kedua, konfigurasi politik yang demokratis pada periode 1945-1959, mulai ditarik lagi ke arahyang berlawanan menjadi otoriter sejak tanggal 21 Februari 1957, ketika Presiden Soekarnomelontarkan konsepnya tentang demokrasi terpimpin. Demokrasi Terpimpin merupakanpembalikan total terhadap sistem demokrasi liberal yang sangat ditentukan oleh partai-partaipolitik melaluifree fight(Yahya Muhaimin, 1991:42,Bisnis dan Politik, Kebijaksanaan

Ekonomi Indonesia 1950-1980. Jakarta : LP3ES).Sejak zaman pergerakan nasional, hubungan Soekarno dengan Mohammad Hatta yang seringkalidisebut Dwitunggal, terjalin dengan baik. Sejak tahun 1930-an, keduanya telah beberapa kaliditahan dan diasingkan oleh pemerintah kolonial Belanda, karena dianggap berbahaya bagipemerintahan kolonial. Pada masa pendudukan Jepang, kedua tokoh ini mendapatkan pengakuansebagai wakil-wakil rakyat Indonesia. Pada saat penyusunan naskah Proklamasi, keduanyaterlibat dalam proses penyusunan naskah teks proklamasi kemerdekaan. Pada detik-detikmenjelang pembacaan naskah proklamasi, Soekarno menolak desakan para pemuda untukmembacakan teks proklamasi lebih awal karena Mohammad Hatta belum datang. Ketika itu,Bung Karno berkata: Saya tidak akan membacakan Proklamasi kemerdekaan jika Bung

Hatta tidak ada. Jika mas Muwardi tidak mau menunggu Bung Hatta, silahkan baca sendiri,jawab Bung Karno kepada dr. Muwardi salah satu tokoh pemuda pada waktu itu yang mendesaksegera dibacakan teks Proklamasi. Begitu percayanya Soekarno kepada MohammadHatta, pada tahun 1949, ia meminta agar Mohammad Hatta selain menjadi Wakil Presiden,sekaligus juga menjadi Perdana Menteri.

Mohammad Hatta selalu menekankan perlunya dasar hukum dan pemerintahan yangbertanggung jawab, karena itu Hatta tidak setuju ketika Presiden Soekarno mengangkat dirinyasendiri sebagai formatur kabinet yang tidak perlu bertanggung jawab, tidak dapat diganggugugat, serta menggalang kekuatan-kekuatan revolusioner guna membersihkan lawan-lawanpolitik yang tidak setuju dengan gagasannya. Konflik ini mencapai puncaknya. Setelahpemilihan umum 1955, Presiden Soekarno mengajukan konsep Demokrasi Terpimpin padatanggal 21 Februari 1957 di hadapan para pemimpin partai dan tokoh masyarakat di IstanaMerdeka. Presiden Soekarno mengemukakan Konsepsi Presiden, yang pada pokoknya berisi:

1. Sistem Demokrasi Parlementer secara Barat, tidak sesuai dengan kepribadian Indonesia,oleh karena itu harus diganti dengan Demokrasi Terpimpin.

2. Untuk pelaksanaan Demokrasi Terpimpin perlu dibentuk suatu kabinet gotong royongyang angotanya terdiri dari semua partai dan organisasi berdasarkan perimbangankekuatan yang ada dalam masyarakat. Konsepsi Presiden ini, mengetengahkan pulaperlunya pembentukan Kabinet Kaki Empat yang mengandung arti bahwa keempat partaibesar, yakni PNI, Masyumi, Nahdlatul Ulama (NU), dan Partai Komunis Indonesia(PKI), turut serta di dalamnya untuk menciptakan kegotongroyongan nasional.

3. Pembentukan Dewan Nasional yang terdiri dari golongan-golongan fungsional dalammasyarakat. Dewan Nasional ini, tugas utamanya adalah memberi nasihat kepadaKabinet, baik diminta maupun tidak diminta.

Dengan konsep yang diajukan Soekarno itu, Hatta menganggap Bung Karno sudah mulaimeninggalkan demokrasi dan ingin memimpin segalanya. Sebagai pejuang demokrasi, ia tidakdapat menerima perilaku Bung Karno. Padahal, rakyat telah memilih sistem demokrasi yang


28/36

mensyaratkan persamaan hak dan kewajiban bagi semua warga negara dan dihormatinyasupremasi hukum. Bung Karno mencoba berdiri di atas semua itu, dengan alasan rakyat perludipimpin dalam memahami demokrasi yang benar. Jelas, bagi Bung Hatta, ini adalah sebuahcontradictio in terminis. Di satu sisi ingin mewujudkan demokrasi, sedangkan di sisi lain dudukdi atas demokrasi. Pembicaraan, teguran, dan peringatan terhadap Soekarno, sahabat

seperjuangannya, telah dilakukan. Tetapi Soekarno tidak berubah sikap. Sebaliknya, Hatta puntidak menyesuaikan dirinya dengan pandangan sikap dan pendapat Soekarno.

Mohammad Hatta telah mengundurkan diri sebagai Wakil Presiden, sebelum Soekarnomenyampaikan konsep Demokrasi Terpimpin secara resmi. Pada tanggal 1 Desember 1956,Mohammad Hatta mengirimkan surat pengunduran dirinya sebagai Wakil Presiden kepada DPRhasil Pemilihan Umum 1955. Pada tanggal 5 Februari 1957 berdasarkan Keputusan Presiden No.13 Tahun 1957, Presiden Soekarno memberhentikan Mohammad Hatta sebagai Wakil Presiden.Namun, pengunduran diri Mohammad Hatta dari posisi Wakil Presiden tidak mengakibatkanhubungan pribadi keduanya menjadi putus. Bung Karno dan Bung Hatta tetap menjagapersahabatan yang telah mereka jalin sejak lama.

Pengunduran diri ini lebih disebabkan oleh karena perbedaan pendapat dengan Presiden.Pengunduran diri Mohammad Hatta sebagai Wakil Presiden, tidak diikuti dengan gejolak politik.Juga tidak ada tekanan-tekanan dari pihak luar. Perbedaan pendapat antara Mohammad Hattadengan Soekarno, lebih kepada visi dan pendekatan Mohammad Hatta yang berbeda denganSoekarno dalam mengelola Negara. Perbedaan itu, sesungguhnya telah terjadi sejak awal.Namun, perbedaan itu makin memuncak pada pertengahan tahun 1950-an. Soekarnomenganggap revolusi belum selesai, sementara Hatta menganggap sudah selesai sehinggapembangunan ekonomi harus diprioritaskan (Adnan Buyung Nasution,Refleksi Pemikiran HattaTentang Hukum dan HAM, Jakarta: CIDES, 20 Juni 2002).

Meskipun telah mengundurkan diri, banyak orang yang menghendaki agar Bung Hatta aktifkembali. Di dalam Musyawarah Nasional tanggal 10 September 1957, dibahas MasalahDwitunggal Soekarno-Hatta Demikian pula di DPR, beberapa anggota DPR mengajukan mosimengenai Pemulihan Kerjasama Dwitunggal Soekarno-Hatta. DPR kemudian menerimamosi mengenai Pembentukan Panitia Ad Hoc untuk mencari bentuk kerjasama Soekarno-Hatta. Panitia itu dibentuk pada tanggal 29 November 1957 dan dikenal sebagai PanitiaSembilan?, yang diketuai oleh Ahem Erningpraja. Namun, Panitia Sembilan ini dibubarkan padaBulan Maret 1958 tanpa menghasilkan sesuatu yang nyata (Sekretariat Negara RI, 1981: 30Tahun Indonesia Merdeka, 1950-1964).

Pada sisi lain, Mohammad Hatta adalah Wakil Presiden yang mampu menjadi satu kesatuandengan Presiden Soekarno, sehingga seringkali disebut Dwitunggal. Pelaksanaan konsepDwitunggal Soekarno-Hatta telah menempatkan kedudukan dan fungsi Wakil Presiden menjadisama dengan Presiden, padahal menurut UUD 1945 kedudukan Wakil Presiden adalah sebagaiPembantu Presiden? serta dapat menggantikan Presiden jika Presiden berhalangan. Fenomena inimenjadi semakin jelas apabila diperhatikan praktik ketatanegaraan yang berlangsung antaratahun 1945 sampai tahun 1956. Pada masa ini, Wakil Presiden banyak melakukan tindakanmengumumkan/ mengeluarkan peraturan perundang-undangan antara lain, Maklumat WakilPresiden No.X tanggal 16 Oktober 1945; Maklumat Pemerintah tanggal 17 Oktober 1945 tentang


29/36

Permakluman Perang; Maklumat Pemerintah tanggal 3 November 1945 tentang pendirian partaipolitik; dan Undang-undang Nomor 16 Tahun 1946 tentang Keadaan Bahaya.

Pada saat berlaku UUD RIS 1949 dan UU Nomor 7 Tahun 1949 tentang PenunjukkanPemangku Sementara Jabatan Presiden Republik Indonesia, Indonesia menganut sistem

parlementer. Jika keadaan ini dihubungkan dengan persoalan Presiden berhalangan sertapengisian jabatannya untuk sementara oleh Wakil Presiden, maka tindakan yang dilakukan olehWakil Presiden di bidang ketatanegaraan dapat ditafsirkan sebagai suatu pengisian jabatanPresiden untuk sementara oleh Wakil Presiden. Dari sudut konsep Dwitunggal, maka tindakanWakil Presiden merupakan perwujudan dari konsep itu.

Demokrasi parlementer

Tidak lama setelah itu, Indonesia mengadopsiundang-undang baruyang terdiri dari sistemparlemen di mana dewan eksekutifnya dipilih oleh dan bertanggung jawab kepada parlemen atauMPR. MPR terbagi kepada partai-partai politik sebelum dan sesudah pemilu pertama pada tahun

1955, sehingga koalisi pemerintah yang stabil susah dicapai.Peran Islam di Indonesia menjadi hal yang rumit. Soekarno lebih memilih negarasekuler

yang berdasarkanPancasilasementara beberapa kelompok Muslim lebih menginginkan negaraIslam atau undang-undang yang berisi sebuah bagian yang menyaratkan umat Islam taklukkepadahukum Islam.

Demokrasi Terpimpin

Pemberontakan yang gagal diSumatera,Sulawesi, Jawa Barat dan pulau-pulau lainnya yangdimulai sejak 1958, ditambah kegagalan MPR untuk mengembangkan konstitusi baru,

melemahkan sistem parlemen Indonesia. Akibatnya pada1959ketika PresidenSoekarnosecaraunilateral membangkitkan kembali konstitusi 1945 yang bersifat sementara, yang memberikankekuatan presidensil yang besar, dia tidak menemui banyak hambatan.

Dari 1959 hingga 1965, Presiden Soekarno berkuasa dalam rezim yang otoriter di bawahlabel Demokrasi Terpimpin. Dia juga menggeser kebijakan luar negeri Indonesia menuju non-blok, kebijakan yang didukung para pemimpin penting negara-negara bekas jajahan yangmenolak aliansi resmi dengan Blok Barat maupun BlokUni Soviet. Para pemimpin tersebutberkumpul diBandung,Jawa Baratpada tahun1955dalamKTT Asia-Afrikauntuk mendirikanfondasi yang kelak menjadiGerakan Non-Blok.

Pada akhir1950-andan awal1960-an, Soekarno bergerak lebih dekat kepada negara-negarakomunis Asia dan kepadaPartai Komunis Indonesia(PKI) di dalam negeri. Meski PKImerupakan partai komunis terbesar di dunia di luarUni SovietdanChina, dukungan massanyatak pernah menunjukkan penurutan ideologis kepada partai komunis seperti di negara-negaralainnya.

Konf rontasi I ndonesia-Malaysia
http://id.wikipedia.org/wiki/UUD_%2745http://id.wikipedia.org/wiki/UUD_%2745http://id.wikipedia.org/wiki/UUD_%2745http://id.wikipedia.org/wiki/MPRhttp://id.wikipedia.org/wiki/MPRhttp://id.wikipedia.org/wiki/1955http://id.wikipedia.org/wiki/1955http://id.wikipedia.org/wiki/Sekulerhttp://id.wikipedia.org/wiki/Sekulerhttp://id.wikipedia.org/wiki/Sekulerhttp://id.wikipedia.org/wiki/Pancasilahttp://id.wikipedia.org/wiki/Pancasilahttp://id.wikipedia.org/wiki/Pancasilahttp://id.wikipedia.org/wiki/Syariahhttp://id.wikipedia.org/wiki/Syariahhttp://id.wikipedia.org/wiki/Syariahhttp://id.wikipedia.org/wiki/Sumaterahttp://id.wikipedia.org/wiki/Sumaterahttp://id.wikipedia.org/wiki/Sumaterahttp://id.wikipedia.org/wiki/Sulawesihttp://id.wikipedia.org/wiki/Sulawesihttp://id.wikipedia.org/wiki/Sulawesihttp://id.wikipedia.org/wiki/1959http://id.wikipedia.org/wiki/1959http://id.wikipedia.org/wiki/1959http://id.wikipedia.org/wiki/Soekarnohttp://id.wikipedia.org/wiki/Soekarnohttp://id.wikipedia.org/wiki/Soekarnohttp://id.wikipedia.org/wiki/Demokrasi_Terpimpinhttp://id.wikipedia.org/wiki/Demokrasi_Terpimpinhttp://id.wikipedia.org/wiki/Uni_Soviethttp://id.wikipedia.org/wiki/Uni_Soviethttp://id.wikipedia.org/wiki/Uni_Soviethttp://id.wikipedia.org/wiki/Bandunghttp://id.wikipedia.org/wiki/Bandunghttp://id.wikipedia.org/wiki/Bandunghttp://id.wikipedia.org/wiki/Jawa_Barathttp://id.wikipedia.org/wiki/Jawa_Barathttp://id.wikipedia.org/wiki/Jawa_Barathttp://id.wikipedia.org/wiki/1955http://id.wikipedia.org/wiki/1955http://id.wikipedia.org/wiki/1955http://id.wikipedia.org/wiki/KTT_Asia-Afrikahttp://id.wikipedia.org/wiki/KTT_Asia-Afrikahttp://id.wikipedia.org/wiki/KTT_Asia-Afrikahttp://id.wikipedia.org/wiki/Gerakan_Non-Blokhttp://id.wikipedia.org/wiki/Gerakan_Non-Blokhttp://id.wikipedia.org/wiki/Gerakan_Non-Blokhttp://id.wikipedia.org/wiki/1950-anhttp://id.wikipedia.org/wiki/1950-anhttp://id.wikipedia.org/wiki/1950-anhttp://id.wikipedia.org/wiki/1960-anhttp://id.wikipedia.org/wiki/1960-anhttp://id.wikipedia.org/wiki/1960-anhttp://id.wikipedia.org/wiki/Partai_Komunis_Indonesiahttp://id.wikipedia.org/wiki/Partai_Komunis_Indonesiahttp://id.wikipedia.org/wiki/Partai_Komunis_Indonesiahttp://id.wikipedia.org/wiki/Uni_Soviethttp://id.wikipedia.org/wiki/Uni_Soviethttp://id.wikipedia.org/wiki/Uni_Soviethttp://id.wikipedia.org/wiki/RRChttp://id.wikipedia.org/wiki/RRChttp://id.wikipedia.org/wiki/RRChttp://id.wikipedia.org/wiki/RRChttp://id.wikipedia.org/wiki/Uni_Soviethttp://id.wikipedia.org/wiki/Partai_Komunis_Indonesiahttp://id.wikipedia.org/wiki/1960-anhttp://id.wikipedia.org/wiki/1950-anhttp://id.wikipedia.org/wiki/Gerakan_Non-Blokhttp://id.wikipedia.org/wiki/KTT_Asia-Afrikahttp://id.wikipedia.org/wiki/1955http://id.wikipedia.org/wiki/Jawa_Barathttp://id.wikipedia.org/wiki/Bandunghttp://id.wikipedia.org/wiki/Uni_Soviethttp://id.wikipedia.org/wiki/Demokrasi_Terpimpinhttp://id.wikipedia.org/wiki/Soekarnohttp://id.wikipedia.org/wiki/1959http://id.wikipedia.org/wiki/Sulawesihttp://id.wikipedia.org/wiki/Sumaterahttp://id.wikipedia.org/wiki/Syariahhttp://id.wikipedia.org/wiki/Pancasilahttp://id.wikipedia.org/wiki/Sekulerhttp://id.wikipedia.org/wiki/1955http://id.wikipedia.org/wiki/MPRhttp://id.wikipedia.org/wiki/UUD_%2745


30/36

Soekarno menentang pembentukan FederasiMalaysiadan menyebut bahwa hal tersebutadalah sebuah rencana neo-kolonial untuk mempermudah rencana komersialInggrisdiwilayah tersebut. Selain itu dengan pembentukanFederasi Malaysia, hal ini dianggap akanmemperluas pengaruhimperialismenegara-negara Barat di kawasan Asia dan memberikan celahkepada negara Inggris dan Australia untuk mempengaruhi perpolitikan regional Asia.

Menanggapi keputusanPBBuntuk mengakui kedaulatan Malaysia dan menjadikan Malaysiaanggota tidak tetapDewan Keamanan PBB, presiden Soekarno mengumumkan pengunduran dirinegara Indonesia dari keanggotaan PBB pada tanggal20 Januari1965dan mendirikanKonferensi Kekuatan Baru (CONEFO) sebagai tandinganPBBdanGANEFOsebagai tandinganOlimpiade. Pada tahun itu juga konfrontasi ini kemudian mengakibatkan pertempuran antarapasukan Indonesia dan Malaysia (yang dibantu oleh Inggris).

Nasib I ri an Barat

Pada saat kemerdekaan, pemerintah Belanda mempertahankan kekuasaan terhadapbelahanbaratpulauNugini(Papua), dan mengizinkan langkah-langkah menuju pemerintahan-sendiri dan

pendeklarasian kemerdekaan pada1 Desember1961.Negosiasi dengan Belanda mengenai penggabungan wilayah tersebut dengan Indonesia

gagal, dan pasukan penerjun payung Indonesia mendarat di Irian pada18 Desembersebelumkemudian terjadi pertempuran antara pasukan Indonesia dan Belanda pada 1961 dan 1962. Pada1962 Amerika Serikat menekan Belanda agar setuju melakukan perbincangan rahasia denganIndonesia yang menghasilkanPerjanjian New Yorkpada Agustus 1962, dan Indonesiamengambil alih kekuasaan terhadapIrian Jayapada1 Mei1963.

Gerakan 30 September

Hingga1965, PKI telah menguasai banyak dari organisasi massa yang dibentuk Soekarno untukmemperkuat dukungan untuk rezimnya dan, dengan persetujuan dari Soekarno, memulaikampanye untuk membentuk Angkatan Kelima dengan mempersenjatai pendukungnya. Parapetinggi militer menentang hal ini.

Pada30 September1965, enam jendral senior dan beberapa orang lainnya dibunuh dalam upayakudetayang disalahkan kepada para pengawal istana yang loyal kepada PKI. Panglima KomandoStrategi Angkatan Darat saat itu, MayjenSoeharto, menumpas kudeta tersebut dan berbalikmelawan PKI. Soeharto lalu menggunakan situasi ini untuk mengambil alih kekuasaan. Lebihdari puluhan ribu orang-orang yang dituduh komunis kemudian dibunuh. Jumlah korban jiwapada1966mencapai setidaknya 500.000; yang paling parah terjadi diJawadanBali.

1. B. Masa pemerintahan orde baruOrde Baru dikukuhkan dalam sebuah sidang MPRS yang berlangsung pada Juni-Juli 1966.diantara ketetapan yang dihasilkan sidang tersebut adalah mengukuhkan Supersemar danmelarang PKI berikut ideologinya tubuh dan berkembang di Indonesia. Menyusul PKI sebagai
http://id.wikipedia.org/wiki/Malaysiahttp://id.wikipedia.org/wiki/Malaysiahttp://id.wikipedia.org/wiki/Malaysiahttp://id.wikipedia.org/wiki/Inggrishttp://id.wikipedia.org/wiki/Inggrishttp://id.wikipedia.org/wiki/Inggrishttp://id.wikipedia.org/wiki/Federasi_Malaysiahttp://id.wikipedia.org/wiki/Federasi_Malaysiahttp://id.wikipedia.org/wiki/Federasi_Malaysiahttp://id.wikipedia.org/wiki/Imperialismehttp://id.wikipedia.org/wiki/Imperialismehttp://id.wikipedia.org/wiki/Imperialismehttp://id.wikipedia.org/wiki/PBBhttp://id.wikipedia.org/wiki/PBBhttp://id.wikipedia.org/wiki/PBBhttp://id.wikipedia.org/wiki/Dewan_Keamanan_PBBhttp://id.wikipedia.org/wiki/Dewan_Keamanan_PBBhttp://id.wikipedia.org/wiki/Dewan_Keamanan_PBBhttp://id.wikipedia.org/wiki/20_Januarihttp://id.wikipedia.org/wiki/20_Januarihttp://id.wikipedia.org/wiki/1965http://id.wikipedia.org/wiki/1965http://id.wikipedia.org/wiki/1965http://id.wikipedia.org/wiki/CONEFOhttp://id.wikipedia.org/wiki/CONEFOhttp://id.wikipedia.org/wiki/CONEFOhttp://id.wikipedia.org/wiki/PBBhttp://id.wikipedia.org/wiki/PBBhttp://id.wikipedia.org/wiki/PBBhttp://id.wikipedia.org/wiki/GANEFOhttp://id.wikipedia.org/wiki/GANEFOhttp://id.wikipedia.org/wiki/GANEFOhttp://id.wikipedia.org/wiki/Olimpiadehttp://id.wikipedia.org/wiki/Olimpiadehttp://id.wikipedia.org/wiki/Papua_bagian_barathttp://id.wikipedia.org/wiki/Papua_bagian_barathttp://id.wikipedia.org/wiki/Papua_bagian_barathttp://id.wikipedia.org/wiki/Papua_bagian_barathttp://id.wikipedia.org/wiki/Nuginihttp://id.wikipedia.org/wiki/Nuginihttp://id.wikipedia.org/wiki/Nuginihttp://id.wikipedia.org/wiki/1_Desemberhttp://id.wikipedia.org/wiki/1_Desemberhttp://id.wikipedia.org/wiki/1961http://id.wikipedia.org/wiki/1961http://id.wikipedia.org/wiki/1961http://id.wikipedia.org/wiki/18_Desemberhttp://id.wikipedia.org/wiki/18_Desemberhttp://id.wikipedia.org/wiki/18_Desemberhttp://id.wikipedia.org/wiki/Perjanjian_New_Yorkhttp://id.wikipedia.org/wiki/Perjanjian_New_Yorkhttp://id.wikipedia.org/wiki/Perjanjian_New_Yorkhttp://id.wikipedia.org/wiki/Irian_Jayahttp://id.wikipedia.org/wiki/Irian_Jayahttp://id.wikipedia.org/wiki/Irian_Jayahttp://id.wikipedia.org/wiki/1_Meihttp://id.wikipedia.org/wiki/1_Meihttp://id.wikipedia.org/wiki/1963http://id.wikipedia.org/wiki/1963http://id.wikipedia.org/wiki/1963http://id.wikipedia.org/wiki/1965http://id.wikipedia.org/wiki/1965http://id.wikipedia.org/wiki/1965http://id.wikipedia.org/wiki/Angkatan_Kelimahttp://id.wikipedia.org/wiki/30_Septemberhttp://id.wikipedia.org/wiki/30_Septemberhttp://id.wikipedia.org/wiki/1965http://id.wikipedia.org/wiki/1965http://id.wikipedia.org/wiki/1965http://id.wikipedia.org/wiki/Kudetahttp://id.wikipedia.org/wiki/Kudetahttp://id.wikipedia.org/wiki/Soehartohttp://id.wikipedia.org/wiki/Soehartohttp://id.wikipedia.org/wiki/Soehartohttp://id.wikipedia.org/wiki/1966http://id.wikipedia.org/wiki/1966http://id.wikipedia.org/wiki/1966http://id.wikipedia.org/wiki/Jawahttp://id.wikipedia.org/wiki/Jawahttp://id.wikipedia.org/wiki/Jawahttp://id.wikipedia.org/wiki/Balihttp://id.wikipedia.org/wiki/Balihttp://id.wikipedia.org/wiki/Balihttp://id.wikipedia.org/wiki/Balihttp://id.wikipedia.org/wiki/Jawahttp://id.wikipedia.org/wiki/1966http://id.wikipedia.org/wiki/Soehartohttp://id.wikipedia.org/wiki/Kudetahttp://id.wikipedia.org/wiki/1965http://id.wikipedia.org/wiki/30_Septemberhttp://id.wikipedia.org/wiki/Angkatan_Kelimahttp://id.wikipedia.org/wiki/1965http://id.wikipedia.org/wiki/1963http://id.wikipedia.org/wiki/1_Meihttp://id.wikipedia.org/wiki/Irian_Jayahttp://id.wikipedia.org/wiki/Perjanjian_New_Yorkhttp://id.wikipedia.org/wiki/18_Desemberhttp://id.wikipedia.org/wiki/1961http://id.wikipedia.org/wiki/1_Desemberhttp://id.wikipedia.org/wiki/Nuginihttp://id.wikipedia.org/wiki/Papua_bagian_barathttp://id.wikipedia.org/wiki/Papua_bagian_barathttp://id.wikipedia.org/wiki/Olimpiadehttp://id.wikipedia.org/wiki/GANEFOhttp://id.wikipedia.org/wiki/PBBhttp://id.wikipedia.org/wiki/CONEFOhttp://id.wikipedia.org/wiki/1965http://id.wikipedia.org/wiki/20_Januarihttp://id.wikipedia.org/wiki/Dewan_Keamanan_PBBhttp://id.wikipedia.org/wiki/PBBhttp://id.wikipedia.org/wiki/Imperialismehttp://id.wikipedia.org/wiki/Federasi_Malaysiahttp://id.wikipedia.org/wiki/Inggrishttp://id.wikipedia.org/wiki/Malaysia


31/36

partai terlarang, setiap orang yang pernah terlibat dalam aktivitas PKI ditahan. Sebagian diadilidan dieksekusi, sebagian besar lainnya diasingkan ke pulau Buru.[8] Pada masa Orde Baru pulapemerintahan menekankan stabilitas nasional dalam program politiknya dan untuk mencapaistabilitas nasional terlebih dahulu diawali dengan apa yang disebut dengan konsensus nasional.Ada dua macam konsensus nasional, yaitu :

1. Pertama berwujud kebulatan tekad pemerintah dan masyarakat untuk melaksanakanPancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Konsensus pertama ini disebut jugadengan konsensus utama.

2. Sedangkan konsensus kedua adalah konsensus mengenai cara-cara melaksanakan konse

bahan perbandingan

Documents