paparan draft strategi1

7/24/2019 Paparan Draft Strategi1

http://slidepdf.com/reader/full/paparan-draft-strategi1 1/23

BADAN STANDARDISASI NASIONAL

Jakarta, November 2013



BIPM WTO; OIML

ILAC; IAFISO; IEC;

Codex; dll

PASAR

GLOBAL

PenilaianKesesuaian

Ketertelusuran

PengukuranRegulasi

StandarAkreditasi

latar belakang:

INFRASTRUKTUR PASAR GLOBAL



latar belakang:VISI DAN MISI PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG

NASIONAL 2005 – 2025 (UU No. 17 tahun 2005)

Visi pembangunan jangka panjang nasional 2005 – 2025:

“Indonesia yang Mandiri, Maju, Adil dan Makmur”

8 (delapan) misi pembangunan jangka panjang nasional 2005 – 2025:

1) Mewujudkan masyarakat berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya,dan beradab berdasarkan falsafah Pancasila

2) Mewujudkan bangsa yang berdaya-saing

3) Mewujudkan masyarakat demokratis berlandaskan hukum

4) Mewujudkan Indonesia aman, damai, dan bersatu5) Mewujudkan pemerataan pembangunan dan berkeadilan

6) Mewujudkan Indonesia asri dan lestari

7) Mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju,kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional

8) Mewujudkan Indonesia berperan penting dalam pergaulan dunia

internasional.



latar Belakang:STANDARDISASI DALAM RPJPN 2005 - 2025

Kelembagaan ekonomi...mendorong pengembangan standardisasi produk

dan jasa untuk meningkatkan daya saing IV.1.2.B (9)

Pengembangan iptek untuk ekonomi... pengembangan dan penerapan

standar mutu IV.1.2.B (12)

Dalam rangka memperkuat daya saing perekonomian secara global... saranadan prasarana fisik (.......; prasarana pengukuran, standardisasi, pengujian, dan

pengendalian kualitas;.....) IV.1.2.B (18)

Perdagangan luar negeri yang lebih menguntungkan dan mendukung

perekonomian nasional..(b) pengembangan citra, standar produk barang dan

jasa nasional yang berkualitas internasional, serta fasilitasi perdagangan

internasional yang berdaya saing IV.1.2.B (20)

Pembangunan sarana dan prasarana energi dan ketenagalistrikan...... (4)pengembangan industri penunjang ketenagalistrikan nasional ... termasuk

pengembangan standarisasi produk dan sertifikasi kelistrikan nasional IV.1.2.D(32)

Catatan:IV.1 Arah Pembangunan Jangka Panjang 2005 - 2025

IV.1.2 Mewujudkan Bangsa yang Berdaya SaingIV.1.2.B. Memperkuat Perekonomian Domestik dengan Orientasi dan Daya Saing GlobalIV.1.2.D. Sarana dan Prasarana yang Memadai dan Maju



latar belakang

MP3EI 2011 - 2025

Bersifat komplementer dan terintegrasi dengan RPJPN dan RPJMN untuk

mencapai visi pembangunan nasional Indonesia 2025:

INDONESIA YANG MANDIRI, MAJU, ADIL DAN MAKMUR

Dikembangkan dengan pendekatan “breakthrough” dengan semangat “not

business as usual”:

o Kolaborasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, BUMD dan Swasta

untuk mencapai visi pembangunan nasional Indonesia 2025

o Swasta sebagai pemeran utama dan penting dalam pembangunan ekonomi

o Pemerintah sebagai regulator (melakukan deregulasi), fasilitator dan

katalisator (penyediaan infrastruktur, pemberian insentif fiskal dan non fiskal)

Dilaksanakan dengan mengintegrasikan 3 (tiga) elemen utama:

o Mengembangkan potensi ekonomi di 6 (enam) koridor ekonomi RIo Meningkatkan konektivitas nasional yang locally integrated dan globally

connected

o Memperkuat kemampuan SDM dan IPTEK nasional untuk mendukung

pengembangan program utama di setiap koridor ekonomi



l t b l k



latar belakang:

STANDARDISASI NASIONAL DANKONSEP TIGA PILAR INFRASTRUKTUR MUTU

PRODUK AMAN DAN BERMUTU

STANDARDISASI

AKREDITASI

lembagasertifikasi

laboratorium;

lembagainspeksi

METROLOGI;

KALIBRASI;BAHAN ACUAN

K O N S U M

E N

P R O D U S

E N

PRODUK AMAN DAN BERMUTU

l t b l k



latar belakang:KETERLIBATAN BERBAGAI SEKTOR

DALAM STANDARDISASI

Standardisasidan PenilaianKesesuaian

P R O D U K D A N P R O S E S

d a

l a m N

A T I O N A L V A L U E C H A I N S

ISO

IECCAC

IEC, ILAC,BIPM

panitia teknis perumusan standar

standar nasional (sukarela)

Kementrian(regulator) 1

Kementrian(regulator) 2

Kementrian(regulator)…

Kementrian(regulator) n

WTO

NotificationAuthority untuk

WTO TBT/SPS

Enquiry Pointuntuk

WTO TBT/SPS

regulasi teknis

notifikasikomentar

pertanyaankomentar

persyaratan wajib:

kesehatan,keselamatan,

keamanan,lingkungan,perlindungankonsumen

O r g a n i s a s i

i n t e r n a s i o n a l

latar belakang:



latar belakang:KERANGKA WAKTU PERANAN STANDARDISASI

DALAM PEMBANGUNAN NASIONAL

MP3EI 2011 - 2025

2009 2014 2019 2024

RPJMN 1 RPJMN 2 RPJMN 3 RPJMN 4

2005 2025

2011 2025

RPJPN 2005 - 2025

2013

pencapaian visipembangunan

nasional 2005 - 2025

mendefinisikan kembalikontribusi sistem

standardisasi nasional

Strategi Standardisasi

Nasional

2015 – 2025 ??

2025

2010 GENAP SNI202520202015

AEC APEC FTAChina – ASEAN FTA



Sistematika

Bab I Pendahuluan

Bab II Kondisi Umum

Bab III Visi dan Misi Strategi Standardisasi Nasional

2015-2025

Bab IV Arah, Tahapan, dan Prioritas Strategi Standardisasi

Nasional 2015-2025

Bab V Penutup



PERLINDUNGAN(K3LH) DAYA SAING

MUTU

Kepatuhan

KesesuaianKepercayaan

wilayah nasionalpasar: nasional, regional,

internasional

Konsensusminimal, statik

kemungkinanterbaik, dinamis

KRITERIA

INFRASTRUKTUR

MUTU

PENDEKATANSISTEMATIK

PERAN MUTU UNTUK PERLINDUNGAN

K3LH DAN PENINGKATAN DAYA SAING



PERAN INFRASTRUKTUR MUTU DALAM

PEMBANGUNAN EKONOMI NASIONAL

SEKTOR PRODUKTIF KONSUMEN, LINGKUNGAN HIDUP

lembaga

metrologi

nasional

lembaga

akreditasinasional

lembaga

sertifikasi dan

lembaga inspeksi

lembaga

standardisasi

nasional

laboratorium uji

dan kalibrasi

INFRASTRUKTUR MUTU

NASIONAL

Kebijakan MUTU Nasional

Kementerian / LPNK

PERLINDUNGAN K3LH, WAJIB

P E N GA WA S

A N ,P E NE GA K A NH UK UM

area regulasi

REGULASI

- kelayakan

- dampak- penerapan

inspeksi

metrologi legal penilaian

kesesuaian

(terhadap regulasi)

sertifikat

kesesuaian

pengawasan

pasar

DAYA SAING, PENINGKATAN MUTU

I N S E N T I F

area non-regulasi

klien (industri, pemerintah)

standar kalibrasi

sertifikasi

produk

sertifikasi

sistem mutu

penilaian

kesesuaian

(pelanggan)

pengujiian dan

analisis untuk

produk dan

proses

inovasi

produk dan

proses

PRODUK

pengukuran,

peralatan,

asesmen





PEMBANGUNAN EKONOMI NASIONAL

Industri, Eksportir, Pemerintah, Konsumen

Persyararan Minimum :

Regulasi Tekni s

inspeksi Tera

Metrologilegal

Pengawasan

pasar

Serti f ikat

kesesuaian

Perl indungan Kons umen

Penilaian

Kesesuaian

(regulasi)

standar

Nilai Tambah: Jaminan Mutu untuk

Daya Saing

kal ibrasi

Asesm en alat

uku r

Serti f ikasi

produk

Sistem

sert i f ikasi

mu tu

Penilaian

Kesesuaian

(pelanggan)

Inovasi

dalam

produk dan

proses

Penguj ian dan

anal isis untuk

produk dan

proses

LITBANG

IPTEK

Lembaga

metrologi

nasional

Lembaga

Akredtasi

Lembaga

sertifikasi dan

inspeksi

Lembaga

standardisasi

nasional

Laboratorium ujidan kalibrasi



KONDISI SAAT INI (kekuatan):

o Indonesia telah menjadi anggota dan berperan aktif dalam seluruh organisasiinternasional terkait dengan infrastruktur mutu

o Indonesia telah menjadi P-members dalam Technical Committe OrganisasiPengembangan Standar di tingkat internasional untuk bidang-bidang yangselaras dengan kepentingan nasional

o Indonesia telah memiliki lebih dari 7000 (tujuh ribu) SNI yang dapat digunakansebagai acuan penetapan persyaratan untuk berbagai sektor dan kepentingan nasional

o Sistem akreditasi lembaga penilaian kesesuaian Indonesia telah diakui di tingkatinternasional dan regional melalui APLAC /ILAC MRA dan PAC/IAF MLA

o Sistem Pengelolaan Standar Nasional Satuan Ukuran Indonesia telah diakui dalamKonvensi Meter melalui CIPM MRA

o Sistem penetapan regulasi teknis berbasis standar di Indonesia telah mengacu padakaidah good regulatory practices

o Indonesia telah memiliki jaringan lembaga penilaian kesesuiaian yang telahdiakreditasi yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia



KONDISI SAAT INI (kelemahan):

o Partisipasi Indonesia sebagai P-members dalam Technical Committe OrganisasiPengembangan Standar di tingkat internasional belum dimanfaatkan secara

optimal untuk mempengaruhi penetapan standar internasional

o Mayoritas SNI masih dikembangkan atas inisiatif pemerintah

o Prosentase penerapan SNI masih rendah dan mayoritas diterapkan oleh pelakuusaha baru sebagai bentuk kepatuhan terhadap regulasi teknis

o Jumlah kemampuan kalibrasi dan pengukuran Sistem Pengelolaan Standar NasionalSatuan Ukuran Indonesia masih relatif rendah dan belum mencakup sistemmetrologi kimia yang sangat dibutuhkan

o Pemberlakuan regulasi teknis berbasis SNI belum optimal mencapai sasaranpemberlakuannya

o Tingkat integritas tanda SNI dan sistem pengawasan pasar masih lemah

o Tingkat budaya standar di masyarakat (konsumen dan pelaku usaha) masih relatifrendah

o Ruang lingkup lembaga penilaian kesesuaian yang telah diakreditasi belum mampumemenuhi kebutuhan nasional



o Perjanjian pasar tunggal ASEAN, APEC, serta beberapa perjanjian bilateraldan multilateral ASEAN dengan beberapa negara partner (a.l. ASEAN China,

ASEAN – Australia – New Zealand, ASEAN – Korea – Jepang – China, dll)memberikan potensi pasar dan daya beli yang besar bagi produk Indonesia

o Luas wilayah dan jumlah penduduk Indonesia memberikan potensi untukdigunakan sebagai basis produksi utama dari berbagai perjanjian pasar tunggal

o Kekayaan alam Indonesia berpotensi untuk digunakan sebagai bahan baku

pengembangan berbagai sektor industri yang berpotensi menjadi komoditi utamadalam berbagai perjanjian pasar tunggal

o Infrastruktur mutu nasional yang kuat dan diakui di tingkat internasionaldapat memfasilitasi keberterimaan produk nasional untuk dapat beredar bebas diberbagai kawasan pasar tunggal

o Riset berbasis standar dan pengembangan standar berbasis riset berpotensidapat mendukung infrastruktur mutu nasional dalam melindungi pasar dalam negerimaupun meningkatkan keunggulan kompetitif produk nasional di pasar global

KONDISI SAAT INI (peluang):



o Luas wilayah dan jumlah penduduk Indonesia dipandang sebagai pasar utama oleh

negara-negara produsen dalam penerapan perjanjian pasar tunggalo Produk impor bermutu rendah banyak beredar di pasar akibat dari perjanjian pasar

tunggal yang dapat membahayakan konsumen dan pengembangan industrinasional

o Negara-negara produsen yang mendorong perjanjian pasar tunggal telah memilikiinfrastruktur mutu nasional yang kuat

o Sistem pengawasan pra-pasar dan pengawasan di negara-negara tujuan eksporkomoditas nasional yang ketat, menyulitkan komoditi nasional menembus pasartujuan ekspor potensial

o Sektor industri sebagai kontributor utama GDP Indonesia membutuhkan dukunganinfrastruktur mutu yang kuat untuk dapat bersaing di pasar global

o Perjanjian pasar tunggal regional maupun global mensyaratkan infrastruktur mutusebagai perangkat bagi produk nasional untuk dapat beredar di kawasanpasar tunggal

o Persyaratan transposisi peraturan perundang-undangan dalam perjanjian pasartunggal

KONDISI SAAT INI (tantangan):

PERANAN STANDARDISASI



Mewujudkan masyarakat berakhlak mulia, bermoral, beretika,berbudaya, dan beradab berdasarkan falsafah Pancasila

Mewujudkan bangsa yang berdaya-saing

Mewujudkan masyarakat demokratis berlandaskan hukum

Mewujudkan Indonesia aman, damai, dan bersatu

Mewujudkan pemerataan pembangunan dan berkeadilanMewujudkan Indonesia asri dan lestari

Mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri,maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional

Mewujudkan Indonesia berperan penting dalam pergaulan duniainternasional

Indonesia yang Mandiri, Maju, Adil dan Makmur

Melindungikepentinganpublik danlingkungan

Membukaakses pasar

global

Meningkatkankepercayaan

pasar

Platform bagiinovasi

Menciptakankeunggulankompetitif

SNI yang bermutusesuai dengan

kebutuhanstakeholders

Budaya standarberbasis Informasidan kompetensi

standardisasi

Sistem penerapanstandar dan peniaian

kesesuaian yanghandal danterpercaya

peran efektifstandardisasi untukmendukung dayasaing dan kualitas

hidup

PERANAN STANDARDISASIDAN PENILAIAN KESESUAIAN

Strategi penguatan standardisasi

Visi nasional 2005 – 2025

Visi

nasional2005 – 2025

kontribusistandardisasi

Harapanpemangku

kepentinganterhadap

standardisasi

Keluarankegiatan

standardisas

PENGEMBANGAN



PENGEMBANGAN

STANDARDISASI NASIONAL 2025

VISI:

“Sistem Standardisasi Nasionalmendukung daya saing dan kualitas hidup bangsa”

MISI:1. Mewujudkan sistem standardisasi nasional untuk melindungi keselamatan,

keamanan, dan kesehatan masyarakat serta kelestarian lingkungan hidup

2. Mewujudkan sistem standardisasi nasional untuk meningkatkankepercayaan terhadap produk nasional di pasar domestik

3. Mewujudkan sistem standardisasi nasional untuk membuka akses produknasional ke pasar global

4. Mewujudkan sistem standardisasi nasional sebagai platform sistem inovasinasional

5. Mewujudkan sistem standardisasi nasional untuk meningkatkankeunggulan kompetitif produk nasional

ROADMAP PENCAPAIAN TUJUAN



ROADMAP PENCAPAIAN TUJUAN

STANDARDISASI NASIONAL 2025

menciptakan keunggulan kompetitif

platform bagi inovasi

membuka askses pasar produk nasional kepasar global

2015 2017 20252023202120192013

meningkatkan kepercayaanthd produk nasional di

pasardomestik

melindungikepentingan

pulik dan

lingkungan

mendukung

daya saingdan kualitas

hidup bangsa

indonesia

bertumpu padapemberlakuan

regulasi teknis

penguatanpenerapan

SNI secarasukarelaberdasarkan

kebutuhanpasar

penguatankemampuan

penerapanstandarnegara tujuan

ekspor

penguatansinergidengan

sistem inovasinasional

penguatanefisiensi sistem

produksinasional

government driven market driven research and industry driven

STRATEGI PENCAPAIAN TUJUAN



STRATEGI PENCAPAIAN TUJUANSTANDARDISASI NASIONAL 2025

penelitian dan pengembangan standardisasi

penguatan Kebijakan Standardisasi (mutu) Nasional:dasar hukum dan peraturan perundang-undangan

penguatan infrastruktur Standardisasi (mutu) Nasional

penguatan budaya standar berbasis sistem informasi dan kompetensistandardisasi (mutu) nasional

penguatan penelitian dan kerja sama standardisasi (mutu)

penguatan SistemAkreditasi dan Penilaian

Kesesuaian

penguatan SistemPengembangan SNI

penguatan SistemPengelolaan Standar

Nasional Satuan Ukuran

penguatan sistem penerapan standar

menciptakankeunggulankompetitif

platform bagiinovasi

membukaaskses produk

domestik kepasar global

meningkatkankepercayaan

produk nasionalpasar domestik

melindungikepentingan

pulik danlingkungan

mendukung daya saing dan

kualitas hidup bangsa

visipengembangan

standardisasinasional 2025

5 (lima) misipengembangan standardisasinasional 2015 - 2025

8 (delapan)programpengembangan standardisasi

nasional 2015 - 2025

RENCANA IMPLEMENTASI



• Finalisasi strategi standardisasi nasional 2015 – 2025 akan dilaksanakan

sampai dengan akhir November 2013 dengan persetujuan BAPPENAS• Strategi Standardisasi Nasional 2015 – 2025 memberikan arah pencapaian

sasaran kegiatan standardisasi nasional untuk digunakan oleh pemangkukepentingan standardisasi nasional dalam penyusunan kegiatan, sektorprioritas, dan indikator kinerja dalam rencana strategis dan rencana kerjatahunan

• Transisi implementasi strategi standardisasi nasional 2015 – 2025dilaksanakan pada tahun 2014 dengan fokus pada penyelesaian transposisikesepakatan Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015

• Sinkronisasi program dan kegiatan standardisasi nasional oleh pemangku

kepentingan untuk tahun berikutnya dilaksanakan melalui rapat koordinasipemangku kepentingan standardisasi secara periodik dalam rangkaiankegiatan bulan mutu dan hari standar dunia

RENCANA IMPLEMENTASISTRATEGI STANDARDISASI NASIONAL 2025

paparan draft strategi1

Documents