buku hukum persaingan usaha di indonesia
TRANSCRIPT
7/23/2019 Buku Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia
http://slidepdf.com/reader/full/buku-hukum-persaingan-usaha-di-indonesia 1/140
3-.
Usrr
hc -)
HUKUM
PERSAINGAN USAHA
DI INDONESIA ·
@ trOS'1
Rachmadi Usman S.H.
an-Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama
M I L l K " " P ' E 1 & U S T A K A A ~ F4KULTAS HUI<
UNIVERSIT4S GADJAH M4D4YOGYAKARTA
eA
7/23/2019 Buku Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia
http://slidepdf.com/reader/full/buku-hukum-persaingan-usaha-di-indonesia 2/140
I
. ' '-
HUKUM PERSAlNGAN USAHA DJ INDONESIA
Rachmadi Usman S.H.
GM. 208 04. 028
Copyright © 2004 Penerbit Gramedia Pusraka Urarna
JI. Palmerah Barar 33-37, Jakarra 10270
Desain sampul: Sofnir AliSetting : H . Malikas
Direrbitkan pertarna kali oleh
Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama,
Anggota IKAPI, Jakar ta 2004
Hak cipra dilindung i oleh undan g-undang.
Dilarang mengutip arau memperb anyak
sebagian arau seluruh isi buku ini
ranp a izin terrulis dari Penerbit.
Dicetak oleh Perce,cakan PT Ikrar Mandiriabadi, J akarcaIsi di luar tanggung jawab Percerakan
7/23/2019 Buku Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia
http://slidepdf.com/reader/full/buku-hukum-persaingan-usaha-di-indonesia 3/140
Buku ini kupersembahkan buat
isteriku tercinta dinda Yunita U sman,
putriku tersayang ananda Widyananda Alifia Usman.,
dan putraku tersayang ahanda
Muhammad Nasywa Ananta Usman
r
7/23/2019 Buku Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia
http://slidepdf.com/reader/full/buku-hukum-persaingan-usaha-di-indonesia 4/140
Daftar Isi
Prakara
Bab 1 Pengaturan Hukum Persaingan Usaha
1.1 Dasar Pikiran Pengaturan Hukum
Persaingan Usaha
1.2 Kebijakan Politik Persaingan Usaha
1.3 Dasar Hukum Pengaturan Hukum
Persaingan Usaha
1.4 Substansi Pengaturan HukumPersaingan Usaha
IX
1
1
10
24
31
Bab 2 Perjanjian yang Dilarang 37 .;
2.1 Pengertian Perjanjian 37
2.2 Perjanjian-perjanjian yang Dilarang 40
2.2. 1 Perjanjian Oligopoli 42
2 .2. 2 Perjanjian Penetapan Harga 44
2.2. 3 Perjanjian Pembagian Wilayah 52
2 .2. 4 Pemboikotan 54
2 .2. 5 Kartel 55
2.2. 6 Trust 58
2.2. 7 Oligopsoni 59
2.2. 8 Integrasi Vertikal 60
2.2. 9 Perjanjian Tertutup 61
2.2.10 Perjanjian dengan Pihak Luar Negeri 62
Bab 3 Kegiatan yang Dilarang 67
3.1 Pengertian Kegiatan 67
3.2 Bentuk -bentuk Kegiatan yang Dilarang 67
3.2 .1 Monopoli 68
7/23/2019 Buku Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia
http://slidepdf.com/reader/full/buku-hukum-persaingan-usaha-di-indonesia 5/140
V111 HUKUM PERSAINGAN USAHA DJ INDONESIA
3.2.2 Monopsoni
3.2.3 Penguasaan Pasar3.2.4 Dumping
3.2.5 Manipulasi Biaya
3.2.6 Persengkongkolan
72
7475
78
79,/
Bab 4 Posisi Dominan 84
4.1 Pengertian Posisi Dominan 84
4.2 Bentuk-ben tuk Kegiatan Posisi Dominan
yang Dilarang 85
4.2.1 Kegiatan Posisi Dominan yang
Bersifat Urnum 85
4.2.2 ]abatan Rangkap 86
4 .2.3 Kepemilikan Saham Mayoritas 87
4.2.4 Penggabungan, Peleburan, clan
Pengambilalihan Badan Usaha 88 ~
Bab 5 Penegakan Hukum Persaingan Usaha
5.1
.5.2
5.3
Peranan Komisi Pengawas Persaingan Usaha
5.1.1 Dasar Pembentukan Komisi Pengawas
Persaingan Usaha
5.1.2 Status clan Keanggotaan KornisiPengawas Persaingan Usaha
5.1. 3 Susunan Organisasi clan Pembiayaan
Komisi Pengawas Persaingan Usaha
5.1.4 Tugas Komisi Pengawas
Persaingan Usaha
5.1.5 Wewenang Komisi Pengawas
Persaingan Usaha
Tata Cara Penanganan Perkara Penegakan
HukumPersaingan Usaha
Sanksi Penegakan Hukum Persaingan Usaha
97
97
97
99
103
105
108
110
119
Lampiran
Daftar PustakaTenrang Penulis
123
169177
7/23/2019 Buku Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia
http://slidepdf.com/reader/full/buku-hukum-persaingan-usaha-di-indonesia 6/140
Prakata
Tiada kegembiraan, selain mengucapkan puji dan syukur ke
hadirat Allah SWT, Tuhan yang Mahakuasa, yang t el ah (
melimpahkan taufik da n rahmat-Nya dengan memberikan kese-
hatan, kekuatan, dan ketabahan, sehingga dapat rnengantarkan
saya menyelesaikan penulisan buku Hukum Persaingan Usaha di
Indonesia ini. Juga tidak lupa saya sampaikan selawat dan salam,
semoga dicurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi MuhammadSAW beserta keluarga, para sahabatnya, para tabi'in dan peng-
ikutnya sampai akhir zaman.
Seperti kita maklum, seiring dengan Era Reformasi, telah terjadi
perubahan yang mendasar dalam bidang hukum ekonomi dan
bisnis, yang ditandai antara lain dengan lahirnya Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan
Persaingan Usaha Tidak Sehat, yang di banyak negara disebut
Undang-Undang Antimonopoli. Undang-undang seperti ini sudah
sejak lama dinantikan oleh pelaku usaha dalam rangka menciptakan
iklim usaha yang sehat dan bebas dari praktik kolusi, korupsi, dan
nepotisme. Kelahirannya pun tidak lepas dari pelaksanaan Letter
of Intent yang telah dibuat antara Pemerintah Republik Indonesia
clanInternational Monetary Fund (IMF). Dalam Undang-UndangNomor 5 Tahun 1999 telah diatur sejumlah larangan praktik
monopoli dan/atau persaingan usaha yang tidak sehat lainnya,
clengan harapan dapat memberikan jaminan kepastian hukum da n
perlindungan yang sama kepada setiap pelaku usaha atau
sekelompok pelaku usaha dalam berusaha. Dengan adanya larangan
ini, pelaku usaha atau sekelompok pelaku usaha dapar bersain g
secara wajar da n sehat, serta tidak merugikan masyarakat ban yak
7/23/2019 Buku Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia
http://slidepdf.com/reader/full/buku-hukum-persaingan-usaha-di-indonesia 7/140
x HUKUM PERSAINGAN USAHA DJ INDONESIA
dalam berusaha, sehingga pada gilirannya penguasaan pasar yang
terjadi timbul seeara kompetitif. Di samping itu dalam rangkamenyosong era perdagangan bebas, kita juga dituntut untuk
menyiapkan dan mengharmonisasikan rambu-rambu hukum yang
mengatur hubungan ekonomi dan bisnis antarbangsa seperti yang
sudah disepakati dalam Final Act Uruguay Round sebagai bagian
dari pembentukan World Trade Organization (WTO). Dengan
demikian dunia internasional juga mempunyai andil dalam
mewujudkan lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.
Tereapainya tujuan pembentukan Undang-Undang Nomor 5
Tahun 1999 tersebur akan tergantung pada beberapa faktor lain .
Pertama, kemampuan undang-undang itu sendiri dalam membe
rikan sejumlah rambu-rambu sebagai pengaturannya; patut dinilai
apakah rambu-rambu tersebut realistis untuk saat ini untuk
meneiptakan reformasi dalam hukum bisnis. Kedua, rerganrungpada struktur hukum bisnis yang berlaku di Indonesia pada saat
ini. Usaha untuk mempaduserasikan undang-undang ini dengan
berbagai undang-undang yang mengatur persoalan bisnis ' di
negara kita . perlu dilakukan dan memerlukan waktu. Dengan
kata lain, berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 ini
masih harus ditindaklanjuti dengan usaha reformasi hukum bisnis
pada umumnya (bandingkan Abdurrahman, 2001: 3).Selain itu dapat terlaksana atau tidaknya Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 1999 akan tergantung pada political will dan
political commitment pemerintah untuk melaksanakannya; harus
ada kemauan kuat, bukan kemauan setengah hati. Karena itu,
pemerintah dituntut untuk melakukan penataan kelembagaan
yang memungkinkan dilaksanakannya Undang-Undang Nomor
5 Tahun 1999 dan menyiapkan personel yang andal sebagai
pendukungnya. Tidak boleh dilupakan bahwa pengaruh budaya
bisnis masa lalu masih eukup .kental dalam kehidupan sekarang
yang tidak mudah dihapus dalam waktu singkar, U ntuk itu
diperlukan kajian yang mendalam dan komprehensif bukan hanya
pada materi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 saja tetapi
juga terhadap semua komponen hukum bisnis yang berhubungandengan itu (Abdurrahman, zoo1: 3).
7/23/2019 Buku Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia
http://slidepdf.com/reader/full/buku-hukum-persaingan-usaha-di-indonesia 8/140
PRAKATA Xl
Dengan lahirnya pengaturan hukum persaingan usaha di
Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, maka
perlu untuk dikaji dan sekaligus disosialisasikan kepada masyarakat. Kehadiran buku ini diharapkan dapat membantu masya
rakat bisnis atau pelaku usaha pada umumnya dan mahasiswa
pada khususnya dalam mempelajari dan memahami lebih lanjut
dasar pemikiran, pokok-pokok pikiran, dan pelaksanaan Undang
Undang Nomor 5 Tahun 1999 tersebut. Isi buku ini tersusun
dalam beberapa bab yang mencakup pengetahuan dasar mengenai
pengaturan hukum persaingan usaha di Indonesia berdasarkan
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Pada bab pertarna
diuraikan mengenai dasar dan substansi pengaturan hukum
persaingan usaha di Indonesia. Kemudian pada bab kedua diurai
kan mengenai pengertian perjanjian dan perjanjian-perjanjian
yang dilarang yang dibuat pelaku usaha atau sekelompok pelaku
usaha dalam berusaha di Indonesia, karena perjanjian-perjanjianterse but dapat rnengakibarkan terjadinya praktik monopoli dan/
atau persaingan usaha yang tidak sehat. Selanjutnya pada bab
ketiga diuraikan mengenai pengertian kegiatan dan kegiaran
kegiatan yang dilarang dilakukan pelaku usaha atau sekelompok
pelaku usaha dalam berusaha di Indonesia, karena -kegiatan
kegiatan tersebut juga dalam menimbulkan praktik monopoli
dan/atau persaingan usaha yang tidak sehat. Pada bab keempat
diuraikan mengenai pengertian dan bentuk-bentuk kegiaran
penguasaan pasar atau yang dinamakan dengan posisi dominan
yang dilarang dilakukan pula oleh pelaku usaha atau sekelompok
pelaku usaha dalam berusaha di Indonesia, karena penguasaan
pasar yang demikian dapat pula menimbulkan praktik monopoli
dan/atau persaingan usaha yang tidak sehat. Pada bab terakhir,
yakni bab kelima diuraikan mengenai hal-hal yang berkaitan
dengan penegakan hukum persaingan usaha yang dilakukan oleh
Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Dengan demikian
buku ini pada prinsipnya berisikan uraian awal mengenai
pengaturan hukum persaingan usaha di Indonesia sebagaimana
diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.
Penyusunan buku ini tidak lepas dari bantuan dan dorongan
7/23/2019 Buku Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia
http://slidepdf.com/reader/full/buku-hukum-persaingan-usaha-di-indonesia 9/140
xn HUKUM PERSAINGAN USAHA DJ INDONESIA
ke1uarga dan ternan-teman sejawat. Pad a kesempatan ini tidak
berlebihan seandainya saya dengan penuh suka cita menyampaikanucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya
kepada semua pihak yang telah rnembanru dalam penyusunan
buku ini, terutama sekali kepada Bapak Prof. H. Hamdhany
Tenggara, SH, dan Bapak H. Abdurrahman, SH, MH, yang
terpelajar se1aku pembimbing saya dalarn mata kuliah yang
berkairan dengan hukum ekonomi dan bisnis pada Fakultas
Hukum dan Fakultas Ekonomi Universitas Lambung Mangkurat.
Semoga amal perbuatan mereka diterima di sisi-Nya sebagai
suatu kebajikan yang berlipat ganda ganjaran pahalanya. Demikian
pula teristimewa kepada yang tercinta Dinda Yunita Usman, istri
sekaligus teman yang setia, baik dalam duka maupun suka, atas
bantuan dan pengertiannya se1ama ini, sehingga buku ini bisa
se1esai. Juga kepada putriku tersayang , ananda Widyananda
Alifia Usman, yang belum sepenuhnya mengerti pekerjaan saya;
saya ucapkan terima kasih atas pengertiannya, karena waktu
bermain bersamanya tersita untuk menyelesaikan buku ini. Semoga
Allah SWT, Tuhan yang Mahakuasa, akan se1alu memberikan
kesehatan, kekuatan, dan ketabahan kepada mereka berdua.
Saya sadar paparan yang disajikan dalam buku ini tidak luput
dari kekurangan dan ketidaksempurnaan. Karenanya, saya mengharapkan kritik dan saran yang bersifat konstruktif, sehingga pa
paran atau isi buku ini dapat saya perbaiki agar menjadi lebih
sempurna. U ntuk itulah terlebih dahulu saya ucapkan terima kasih.
Akhirnya, sekiranya buku ini juga mendapat nilai di sisi-Nya,
maka hendaknya pahala dilimpahkan kepada Ayahnda dan Bunda
kami tersayang serta guru-guru saya, yang se1ama ini dengan
penuh kesabaran dan rendah hati membimbing dan mendidik
saya menjadi orang yang berguna bagi dan dalam agama, nusa,
dan bangsa. Semoga buku ini berguna bagi kita semua.
Banjarmasin, Sapar 1422 H
Rachmadi Usman
7/23/2019 Buku Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia
http://slidepdf.com/reader/full/buku-hukum-persaingan-usaha-di-indonesia 10/140
Bab 1
Pengaturan HukumPersaingan Usaha
1.1. Dasar Pikiran Pengaturan HukuIll Persaingan
usaha
Sebetulnya sudah sejak lama masyarakat Indonesia, khususnya
para pelaku bisnis, merindukan sebuah undang-undang yang
secara komprehensif mengatur persaingan sehat. Keinginan itu
didorong oleh munculnya praktik-praktik perdagangan yang
tidak sehat, terutama karena penguasa sering memberikan per- .
lindungan ataupun priveleges kepada para pelaku bisnis tertentu,
sebagai bagian dari praktik-praktik kolusi, korupsi, kroni, dan
nepotisme. Dikatak an secara komprehensif, karena sebenarnya
secara pragmentaris, batasan-batasan yuridis terhadap praktik-<,
praktik bisnis yang tidak sehat atau curang dapat ditemukan
secara tersebar di berbagai hukum positif. Tetapi karena sifatnya
yang sektoral, perundang-undangan tersebut sangat tidak efektif
untuk (secara konseptual) memenuhi berbagai indikator sasaran
yang ingin dicapai oleh undang-undang persaingan sehat tersebut
(Muladi, 1998:35).
Sebuah undang-undang yang secara khusus mengatur per
saingan dan antimonopoli sudah sejak lama dipikirkan oleh para
pakar, partai politik, lembaga swadaya masyarakat, serta instansi
pernerintah. Pernah suatu ketika Partai Demokrasi Indonesia
pada tahun 1995 menelurkan konsep Rancangan Undang-undang
tentang Antimonopoli. Demikian pula Departernen Perdagangan
yang bekerja sama dengan Fakultas Hukum Universitas Indonesia
7/23/2019 Buku Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia
http://slidepdf.com/reader/full/buku-hukum-persaingan-usaha-di-indonesia 11/140
2 HUKUM PERSAINGAN USAHA DJ INDONESIA
I
pernah membuat naskah a k ~ d e m i k Rancangan Undang-Undang
tentang Persaingan Sehat di Bidang Perdagangan. Namun patutdisayangkan karena semua usulan dan .inisiatif terse but tidak
mendapat tanggapan yang positif, karena pada masa-rnasa itu
belum ada komitmen maupun politicalwill dari elite politik yang
berkuasa untuk mengatur masalah persaingan usaha (Hikmahanto
Juwana, 1999:4).
Ada beberapa alasan mengapa pada waktu itu sulit sekali
suatu Undang-Undang Antimonopoli disetujui oleh Pemerintah,
yaitu
1. Pemerintah menganut konsep bahwa perusahaan-perusahaan
besar perlu ditumbuhkan untuk menjadi lokomotif pemba
ngunan. Perusahaan-perusahaan tersebut hanya mungkin
menjadi besar untuk kemudian menjalankan fungsinya sebagailokomotif pembangunan apabila diberi perlakuan khusus.
Perlakuan khusus ini, dalam pemberian proteksi yang dapat
menghalangi masuknya perusahaan lain dalam bidang usaha
terse but atau dengan kata lain mernberikan posisi monopoli;
2. Pemberian fasilitas monopoli perlu ditempuh karena perusa
haan itu telah bersedia menjadi pioner di sektor yang ber
sangkutan. Tanpa fasilitas monopoli dan proteksi, Pemerintahsulit memperoleh kesediaan investor untuk menanamkan
modalnya di sektor tersebut;
3. U ntuk menjaga berlangsungnya praktik KKN demi kepen
tingan kroni mantan Presiden Soeharto dan pejabat-pejabat
yang berkuasa pada waktu itu (Sutan Remy Sjahdeini, 2000:5).
Kebijakan pembangunan ekonomi yang kita jalankan selama
tiga dasawarsa, selain menghasilkan banyak kemajuan, yang
ditunjukkan oleh pertumbuhan ekonomi yang tinggi, juga masih
banyak melahirkan tanrangan atau persoalan pembangunan eko
nomi yang belum terpecahkan. Di samping itu, ada kecenderungan
globalisasi perekonomian serta dinamika dan perkembangan usaha
swasta sejak awal tahun 1990-an. Peluang-peluang usaha yangtelah diciptakan oleh penguasa pada waktu itu dalam kenyata-
7/23/2019 Buku Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia
http://slidepdf.com/reader/full/buku-hukum-persaingan-usaha-di-indonesia 12/140
PENGATURAN HUKUM PERSAINGAN USA HA
annya belum membuat seluruh masyarakat mampu dan dapar
berpartisipasi dalam pembangunan di berbagai sektor ekonomi.
Perkembangan usaha swasta, di satu sisi diwarnai oleh berbagaibentuk kebijakan penguasa yang kurang tepat, sehingga pasar
menjadi terdistorsi.
Di sisi lain, sebagian besar perkembangan usaha swasta pada
kenyataannya merupakan perwujudan dari kondisi persaingan
usaha yang tidak sehat atau curang. · Fenomena yang demikian
telah berkembang dan didukung oleh adanya hubungan antara
pengambil keputusan dan para pelaku usaha, baik secara langsung
maupun tidak langsung. Keadaan ini makin memperburuk ke
adaan. Penyelenggaraan ekonomi nasional kurang memperhatikan
amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 , serta cenderung
menunjukkan corak yang sangat monopolistik. Para pengusaha
yang dekat dengan elite kekuasaan mendapatkan kemudahan
kemudahan yang berlebihan, sehingga menimbulkan kesenjangansosial. Munculnya konglomerasi dan sekelompok kecil pengusaha
kuat yang tidak didukung oleh semangat kewirausahaan sejati
merupakan salah satu faktor yang mengakibatkan kerahanan
ekonomi menjadi sangat rapuh dan tidak mampu bersaing.
Padahal dalam era pasar bebas nanti, kita dituntut untuk mampu
bersaing dengan mengandalkan kekuatan sendiri.
Lebih ironis lagi, perilaku dari pelaku-pelaku bisnis kita, yaitupara konglomerat yang telah memperoleh perlakuan istimewa
dari penguasa tersebu t, ternyata sangat tidak be rtanggung jawab,
dan tidak mau berbuat positif untuk memperbaiki kondisi ekonomi
nasional yang sangat parah. Kondisi semacam ini mengharuskan
pemerintah mencari bantuan dari donor-donor lain, baik yang
bersifat kolektif maupun negara per negara. Ketergantungan
pada bantuan asing , ini mengharuskan pemerintah mengikuti
berbagai persyaratan yang disepakati bersama; semuanya rnele
takkan Indonesia pada posisi yang lemah. Walau demikian,
dalam hal-hal tertentu, banyak hal yang berkaitan dengan per
syaratan utang luar negeri itu yang mengandung hikmah, yaitu
mengakselerasi pernbuatan undang-uridang yang sebenarnya sudah
lama didambakan, yang dalam kondisi normal tidak akan dibentuk
7/23/2019 Buku Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia
http://slidepdf.com/reader/full/buku-hukum-persaingan-usaha-di-indonesia 13/140
4 HUKUM PERSAINGAN USAHA DJ INDONESIA
pada umumnya ini telah terjadwal di
antara Indonesia dengan IMF (Muladi,
dalam waktu singkar;
dalam Letter 0/ Intents1998:35-36).
Di samping merupakan tuntutan nasional, Undang-Undang
Persaingan Usaha (Fair Competition Law) juga merupakan tuntutan
atau kebutuhan rambu-rambu yuridis dalam hubungan bisnis
antarbangsa. Dari sisi kehidupan nasional jelas bahwa basis
kultural (asas kekeluargaan) dan konstitusional (demokrasi eko
nomi) kita mernang sama sekali menolak prakrik-praktik mono
polistik dalam kehidupan ekonomi yang merugikan rakyat. Dari
sisi hubungan antarbangsa pun, apalagi dengan munculnya feno
mena globalisasi ekonomi yang mengandung makna, semakin
meningkatnya ketergantungan antarbangsa di berbagai bidang
kehidupan (ekonomi), mengharuskan berbagai bangsa menaati
rambu-rambu (peraturan) baku dalam bisnis antarbangsa, sebagai
konsekuensi WTO, APEC, AFTA, NAFTA, EC, dan lain seba
gainya (Muladi, 1998:36).
Sebab, para ahli banyak yang mengatakan, adanya kondisi
persaingan (the state 0/ competition) dalam pasar domestik merupakan
hal yang sangat penting dari suam kebijakan publik (public
policy), khususnya untuk mengukur kemampuan bangsa dalam
bersaing di pasar internasional, serta untuk meyakinkan investordan eksportir asing untuk bersaing dalam pasar domestik. Dengan
demikian tujuan dari kebijakan persaingan nasional adalah untuk
menciptakan dan memastikan bahwa konsep persaingan dapar
dijalankan dalam kerangka ekonomi pluralistik. Konsep dasar
kompetitif ini pun pada dasarnya mengandung unsur HAM yang
kental, karena di dalamnya terkait "pernajuan" (promotion) dari
kondisi persaingan (condition 0/ rivalry) dan "kebebasan memilih"
(freedom 0/ choose) untuk mengurangi dan melarang konsentrasi
kekuaran-kekuaran ekonomi (Muladi, 1998:36).
Untuk itulah, akhirnya harus ada campur tangan negara
(government regulation) untuk mengembangkan dan memelihara
kondisi persaingan. Bahkan globalisasi menciptakan atmosfer
yang kondusif untuk persaingan yang menembus batas-batasnegara, yang membutuhkan harmonisasi kebijakan yang sering
7/23/2019 Buku Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia
http://slidepdf.com/reader/full/buku-hukum-persaingan-usaha-di-indonesia 14/140
PENGATURAN HUKUM PERSAINGAN USAH A s
dinamakan " super national of regionalstandards". Bahkan Masyarak at
Ekonomi Eropa (EC) juga masih terus mengembangkan apa yang
dinamakan "Minimum Competition Policy Requirements Withinthe Framework of the GATT". Di lingkungan ASEAN pun,
tanpa mengesampingkan divergensi struktur institusional ekonomi,
politik, dan sosial, para ahli sudah mulai berpikir tentang perlunya
pengembangan di samping hukum persaingan nasional dan har
monisasi peraturan-peraturan komersial, termasuk hukum per
saingan di antara masyarakat ASEAN (Muladi, 1998:36).
Doktrin yang berlaku pada masa lalu, yang secara absolut
menyatakan bahwa hukum ekonomi itu bersifat value loaded,
yang dekat dengan kondisi sosial budaya bangsa, tidak sepenuhnya
dapat dipertanggungjawabkan dalam kaitannya dengan proses
globalisasi. Konsep harmonisasi hukum dan keberadaan fenomena
internasionalisasi pasar menumbuhkan perhatian yang semakin
intensif terhadap apa yang dinamakan int ernational dimension of antitrust and the fit between competition policy and the world trading
system. Dalam kerangka ini, muncul antitrust family (international)
linkages of market economies (Muladi, 1998:36-37).
Beberapa negara sudah mengatur rambu-rambu persaingan
usaha yang sehat dalam hukum nasional masing-masing . Amerika
Serikat untuk p e r t a ~ a kali pada tahun 1890 telah mengatur
persaingan usaha yang sehat dalam Act to Protect Trade and
Commerce Against Unlawful Restraints and Monopolies (Sherman
Act), yang beberapa kali telah disempurnakan, terakhir dengan
Robinson Patrnan Act tahun 1936. Demikian pula di ]epang,
untuk pertama kali pengaturan persaingan usaha dituangkan
dalam Shiteki dokusen no kinshi oyobikosei torihiki ni kansuru horitsu
(Law concerning the prohibilition of private monopoly and preservationof
fair trade), yang beberapa kali mengalami perubahan. Bagi negara
]erman, pengaturan persaingan usaha dapat dijumpai dalam Act
to Unfair Competition 1909. Negara Filipina juga telah mengatur
persaingan usaha ini dalam Penal Code-nya. Sedangkan negara
negara yang tergabung dalam Masyarakat Ekonomi Eropa, sudah
pasti tunduk dan rnengikuti kerentuan p engaturan hukum per
saingan usaha yang telah diatur bersama dalam Treaty on the
7/23/2019 Buku Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia
http://slidepdf.com/reader/full/buku-hukum-persaingan-usaha-di-indonesia 15/140
6 HUKUM PERSAINGAN USAHA DJ INDONESIA
European Union. Sedangkan Indonesia, pengaturan persaingan
usaha baru terwujud pada tahun 1999 saat Undang-UndangNomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan
Persaingan Usaha Tidak Sehat disahkan.
Kelahiran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tersebut
ditunjang pula dengan tuntutan masyarakat akan reformasi total
dalam tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk
penghapusan kegiatan monopoli di segala sektor. Dibandi ngkan
dengan proses pembentukan undang-undang pada umumnya,
proses pembentukan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999
termasuk tidak lazim. Perbedaan ini terlerak pada pihak yang
mengajukan rancangan undang-undang. Selama ini dalam praktik
kenegaraan kita, rancangan undang-undang disiapkan dan di
ajukan oleh pemerintah untuk kemudian dibahas bersama-sama
DPR. Tetapi tidak demikian dengan Undang-Undang Nomor 5
Tahun 1999. Adapun yang mempersiapkan rancangannya adalah
DPR yang kemudian menggunakan hak inisiatifnya mengajukan
rancangan undang-undang. Rancangan Undang-Undang ini
dipersiapkan selama kurang lebih 4 bulan oleh Kelompok Kerja
Program Legislasi Nasional DPR Bidang Ekonomi Keuangan dan
Industri Pembangunan dengan judul Rancangan Undang- Undang
tentang Larangan Praktik Monopoli, tanpa ada kata-kata "Persaingan Tidak Sehat ". Sebenarnya pemerintah, dalam hal ini
Departemen Perindustrian dan Perdagangan, telah mempersiapkan
rancangan undang-undang yang mengatur masalah persaingan
dengan judul Rancangan Undang-Undang tentang Persaingan
Usaha. Kemudian Pemerintah dan DPR menyepakati Rancangan
Undang-Undang yang dipersiapkan oleh DPR itulah yang
digunakan (Hikrnahanto Juwana, 1999:4).
Menurut Laporan Ketua Pansus untuk mempersiapkan Ran
cangan Undang-Undang tersebut diperlukan waktu lebih kurang
3,5 bulan dengan rneminta pandangan dan masukan dari berbagai
pihak (Abdul Hakim G. Nusantara dan Benny K. Harman
1999:119). Kemudian, dalam Rapat Paripurna DPR tanggal 18
Oktober 1998 Rancangan Undang-Undang ini secara resmidijadikan Rancangan Undang-Undang Usul Inisiatif DPR. Pem-
7/23/2019 Buku Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia
http://slidepdf.com/reader/full/buku-hukum-persaingan-usaha-di-indonesia 16/140
PENGATURAN HUKUM PERSAINGAN USAHA 7
bahasan selanjutnya dilakukan oleh suam Panitia Khusus (Ab
durrahman, 2001:2).
Dari konsiderans menimbang Undang-Undang Nomor 5 Tahun1999, dapat diketahui falsafah yang melatardepani kelahirannya
dan sekaligus memuat dasar pikiran perlunya disusun undang
undang tersebut. Setidaknya memuat tiga hal, yaitu
1. Bahwa pembangunan bidang ekonomi harus diarahkan ke
pada terwujudnya kesejahteraan rakyat berdasarkan Pan
casila dan Undang-Undang Dasar 1945;
2. Bahwa dernokrasi dalam bidang ekonomi menghendaki ada
nya kesempatan yang sama bagi setiap warga negara untuk
berpartisipasi di dalam proses produksi dan pemasaran barang
dan/atau jasa, dalam iklim usaha yang sehat, efektif, dan
efisien, sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi
dan bekerjanya ekonomi pasar yang wajar;3. Bahwa setiap orang yang berusaha di Indonesia harus. berada
dalam situasi persaingan yang sehat dan wajar, sehingga
tidak menimbulkan adanya pemusatan kekuatan ekonomi
pada pelaku usaha tertentu, dengan tidak 'terlep as dari
kesepakatan yang telah dilaksanakan oleh Negara Republik
Indonesia terhadap perjanjian-per janjian internasional.
Sementara itu Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 5
Tahun 1999 juga menyatakan antara lain
"Memperhatikan situasi dan kondisi tersebut di atas, me
nuntut kita untuk mencermati dan rnenata kernbali
kegiatan usaha di Indonesia, agar dunia usaha dapattumbuh serta berkembang secara sehat dan benar, sehingga
tercipta iklim persaingan usaha yang sehatvserta terhin
darnya pemusatan kekuatan ekonomi pada perorangan
atau kelompok tertentu, antara lain dalam bentuk praktik
monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang merugikan
masyarakat, yang bertentangan dengan cita-cita keadilan
sosial. Oleh karena itu, perlu disusun undang-undang ten-
7/23/2019 Buku Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia
http://slidepdf.com/reader/full/buku-hukum-persaingan-usaha-di-indonesia 17/140
8 HUKUM P ERSAlN GAN USAHA DI INDONESIA
tang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha
tidak sehat yang dimaksudkan untuk menegakkan aturan
hukum clan memberikan perlinclungan yang sama bagi
setiap pelaku usaha di dalam upaya untuk meneiptakan
persaingan usaha yang sehat. Undang-undang ini membe
rikan jaminan kepastian hukum untuk lebih mendorong
pereepatan pembangunan ekonomi dalam upaya mening
katkan kesejahteraan umum, serta sebagai implementasi
dari semangat dan jiwa Undang-Undang Dasar 1945".
Dengan demikian kelahiran Undang-Undang Nomor 5 Tahun
1999 ini dimaksudkan untuk memberikan jaminan kepastian
hukum dan perlindungan yang sama kepada setiap pelaku usaha
dalam berusaha, dengan eara meneegah timbulnya praktik-praktik
monopoli dan/atau persaingan usaha yang tidak sehat lainnya
dengan harapan dapat meneiptakan iklim usaha yang kondusif,
di mana setiap pelaku usaha dapat bersaingan seeara wajar da n
sehat. U ntuk itu diperlukan aturan hukum yang pasti dan jelas
yang mengatur larangan praktik monopoli dan persaingan usaha
tidak sehat lainnya.
Kehadiran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 sebagai tool
0/ social control
and atool
0/ social engineering. Sebagai "alar kontrol
sosial", Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 berusaha men
jaga kepentingan umum dan meneegah praktik monopoli dan/
atau persaingan usaha tidak sehat. Seianjutnya sebagai "alat
rekayasa sosial", Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 berusaha
untuk rneningkatkan efisiensiekonomi nasional, mewujudkan iklim
usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang
sehat, dan berusaha meneiptakan efektivitas dan efisiensi dalamkegiatan usaha (Ayudha D. Prayoga et al. (Ed.), 2000:52-53).
Apabila cita-cita ideal terse but dapat dioperasionalkan dalam
kehidupan nyata, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 akan
membawa nilai positif bagi perkembangan iklim usaha di Indo
nesia, yang selama ini dapat dikatakan jauh dari kondisi ideal.
Sekurang-kurangnya, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999
seeara tidak langsung akan memaksa pelaku usaha untuk lebih
7/23/2019 Buku Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia
http://slidepdf.com/reader/full/buku-hukum-persaingan-usaha-di-indonesia 18/140
PENGATURAN HUKUM PERSAINGAN USAHA 9
efisien dalam mengelola usahanya, karena Undang-Undang Nomor
5 Tahun 1999 juga menjamin dan memberi peluang yang besar
kepada pelaku usaha yang ingin berusaha (sebagai akibat dilarangnya praktik monopoli dalam bentuk penciptaan barrier toentry).
Hal ini berarti bahwa hanya pelaku usaha yang efisien-lah yang
dapat bertahan di pasar (Ayudha D . Prayoga et al. (Ed.), 2000:53).
Dampak positif lain dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun
1999 adalah terciptanya pasar yang tidak terdisrorsi, sehingga
menciptakan peluang usaha yang semakin besar bagi para pelaku
usaha. Keadaan ini akan memaksa para pelaku usaha untuk lebih
inovatif dalam menciptakan dan memasarkan produk (barang dan
jasa) mereka. Jika hal ini tidak dilakukan, para konsumen akan
beralih kepada produk yang lebih baik dan kompetitif . Ini berarti
bahwa, secara tidak langsung Undang-Undang Nomor 5 Tahun
1999 akan memberikan keuntungan bagi konsumen dalam bentuk
produk yang lebih berkualitas, harga yang bersaing, dan pelayananyang lebih baik. Namun perlu diingat bahwa Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 1999 bukan merupakan ancaman bagi perusahaan
perusahaan besar yang telah berdiri sebelum undang-undang ini
diundangkan, selama perusahaan-perusahaan rersebut tidak mela
kukan praktik-praktik yang dilarang oleh Undang-Undang Nomor
5 Tahun 1999 (Ayudha D . Prayoga et al. (Ed.), 2000:53-54).
Di samping mengikat para pelaku usaha, Undang-Undang No
mor 5 Tahun 1999 mengikat pemerintah untuk tidak mengeluar
ka n peraturan-peraturan yang bersifat memberikan kemudahan
dan fasilitas istimewa kepada para pelaku usaha tertentu yang
bersifat monopolistik. Akibatnya, dunia usaha Indonesia menjadi
tidak terbiasa dengan iklim kompetisi yang sehat, yang pada akhir
nya menimbulkan kerugian yang harus ditanggung oleh seluruh
lapisan masyarakat. Oleh karena itu, kehadiran Undang-Undang
NorTiOf5 Tahun 1999 diharapkan mampu mengikat pemerintah
untuk lebih objektif dan profesional dalam mengatur dunia usaha
di Indonesia. Di samping itu, Undang-Undang Nomor 5 Tahun
1999 juga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat interna
sional terhadap Indonesia, sehingga mereka akan rerrarik untuk
menanamkan modalnya di Indonesia. Peningkatan kepercayaan
7/23/2019 Buku Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia
http://slidepdf.com/reader/full/buku-hukum-persaingan-usaha-di-indonesia 19/140
10 HUKUM PERSAINGAN USAHA DJ INDONESIA
ini dikarenakan adanya jaminan untuk berkompetisi secara sehat
(Ayudha D. Prayoga et al. (Ed.), 2000:54-55).
1.2. Kebijakan Politik Persaingan U saha
Di Indonesia hukum persaingan usaha, atau apa pun namanya,
seperti Antitrust Law (Amerika Serikat), atau Antimonopoly Law
(Dokusen Kinshiho-]epang), Restrictive 'Irade Practices Law (Australia),
atau Competition Law (Uni Eropa) merupakan bagian dari hukum
ekonomi. Dasar kebijakan politik perekonomian nasional dan
hukum ekonomi kita dengan sendirinya harus mengacu pada
Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 33 Undang-Undang Dasar
1945 secara jelas menyatakan bahwa perekonomian nasional
harus dibangun atas dasar falsafat dernokrasi ekonomi dalam
wujud ekonorni-kerakyatan. Pasal 33 ayat (1) Undang-UndangDasar 1945 menyatakan bahwa "perekonornian disusun sebagai
usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan". Sedangkan
penjelasan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan
antara lain bahwa "dalam Pasal 33 rercanturn dasar demokrasi
ekonomi, produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua di bawah
pimpinan atau penilikan anggota-anggota masyarakat. Kemak
muran masyarakatlah yang diutamakan, bukan kemakmuran
orang-seorang. Sebab itu perekonomian disusun sebagai usaha
bersama berdasar atas asas kekeluargaan".
.Istilah kekeluargaan seringkali ditafsirkan sebagai anti-per
saTngan. Tetapi sebenarnya esensi dari Pasal 33 tersebut, adalah
perekonomian Indonesia berorientasi kepada ekonomi kerakyatan.
Hal ini merupakan penuangan yuridis konstitusional dari amanatyang dikandung di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar
1945, yaitu mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat
Indonesia (Chatamarrasjid, 2000: 113 dan 140-141).
Selain itu perkataan "perekonomian disusun" pada Pasal 33
itu secara langsung mengisyaratkan perlu dilaksanakannya suatu
restrukturisasi clan reformasi ekonomi. Mekanisme daripada itu adalah
penyelenggaraan perekonomian berdasarkan demokrasi ekonomi.
Restrukturisasi ekonomi diperlukan untuk mewujudkan keadilan
7/23/2019 Buku Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia
http://slidepdf.com/reader/full/buku-hukum-persaingan-usaha-di-indonesia 20/140
PENGATURAN HUKUM PERSAINGAN USAHA 11
ekonomi atau pemerataan ekonomi, untuk menghindari polarisasi
ekonomi (Sri Edi Swasono, 1993:263). Demikian pula perkataan
"disusun" dalam Pasal 33 bersifat imperati/, jadi perekonomiantidaklah dibiarkan tersusun sendiri atau mernbentuk diri sendiri
berdasar kekuatan-kekuatan ekonomi yang ada atau kekuatan
pasar bebas . Perkataan "disusun" mengisyaratkan adanya upaya
membangun secara struktural melalui tindakan nyata dan ini
menjadi tugas negara (Sri Edi Swasono, 1993:270-271).
Dengan demikian, sudah menjadi tugas dan kewajiban negara
untuk mengirnplementasikan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang
Dasar 1945 dalam struktur ekonomi nasional yang berdasarkan
demokrasi ekonomi. Perundang-undangan merupakan sarana yang
paling efektif untuk mengimplernentasikan kebijakan politik de
mokrasi ekonomi tadi. Berdasarkan Pasal 33 ayat (1) Undang
Undang Dasar 1945 ini, akan bermunculan beraneka ragam per
undang-undangan yang akan mengatur dan mendukung kehidupan ekonomi nasional, terutama dalam menghadapi era perda
gangan bebas. Perundang-undangan di sini, berfungsi selain sebagai
"alar kontrol sosial", juga sebagai "alar rekayasa sosial" dari kehi
dupan ekonomi nasional yang berdasarkan demokrasi ekonomi.
Karenanya perundang-undangan merupakan instrumen kebijakan
politik negara.
Penggunaan hukum atau perundang-undangan sebagai instru
men kebijakan merupakan perkembangan mutakhir dalam sejarah
hukum. Untuk bisa sampai pada tingkat perkembangan yang
demikian, diperlukan persyaratan tertentu , seperti timbulnya
pengorganisasian sosial yang makin tertib dan sempurna. Pengor
ganisasian ini tentunya dimungkinkan oleh adanya kekuasaan di
pusat yang makin efektif, dalam hal ini tidak lain adalahnegara.Perundang-undangan mempunyai kelebihan dari norma-norma
sosial yang lain, karena perundang-undangan dikaitkan pada
kekuasaan yang terringgi di suatu negara dan karenanya pula
merniliki kekuasaan memaksa yang besar sekali. Mudah bagi
perundang-undangan untuk menentukan ukuran-ukurannya sen
diri tanpa perlu menghiraukan tuntutan-tuntutan dari bawah
(Satjipto Rahardjo, 1996:85 dan 90).
7/23/2019 Buku Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia
http://slidepdf.com/reader/full/buku-hukum-persaingan-usaha-di-indonesia 21/140
12 HUKUM PERSAlNGA N USAHA DJ INDONESIA
Pengaturan kehidupan ekonomi nasional melalui perundang
undangan dimaksudkan untuk mewujudkan demokrasi ekonomiyang menjadi dasar politik ekonomi nasional, yang memiliki ciri
ciri positif sebagai ber ikut.
a. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas
asas kekeluargaan;
b. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan me
nguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara;
c. Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya
sebagai pokok-pokok kemakmuran rakyat dikuasai oleh negara
dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat;
d. Sumber kekayaan dan keuangan negara digunakan dengan
permufakatan lembaga perwakilan rakyat, dan pengawasan
terhadap kebijaksanaannya ada pada lembaga perwakilan rakyat pula;
e. Perekonomian daerah dikembangkan secara serasi dan seim
bang a n ~ a r d a e r a h dalam satu kesatuan perekonomian nasional
dengan mendayagunakan potensi dan peran serta daerah
secara optimal dalam rangka perwujudan Wawasan Nusantara
dan Ketahanan Nasional;
f. . Warga negara memiliki kebebasan dalam memilih pekerjaanyang dikehendaki serta mempunyai hak akan pekerjaan dan
penghidupan yang layak bagi kemanusiaan;
g. Hak milik perseorangan diakui dan pemanfaatannya tidak
boleh bertentangan dengan kepentingan masyarakat;
h. Potensi, inisiatif, dan daya kreasi setiap warga negara diper
kembangkan sepenuhnya dalam batas-batas yang tidak me
rugikan kepentingan umum.* )
*) Perumusan ciri-ciri positif demokrasi ekonomi berdasarkan Pancasila dan Undang
Undang Dasar 1945 , pertama kali dapat dijumpa i dalam Kererapan MPRS Nomor XXIII!
MPRS!1966 renrang Pembaharuan Kebijaksanaan Landasan Ekonomi, Keuangan, dan
Pembangunan, yang selanjutnya diperkembangkan dan diperbaharui melalui Garis-garis
Besar HaIuan Negara sebagaimana relah ditetapkan secara berturut-turut dalam Ketetapan
MPR Nomor IV/MPR!1973, Keterapan MPR Nomor IV/MPR!1978, Keterapan MPR
Nomor IV/MPR!1983, Ketetapan MPR Nomor II/MPR!1988, Keterapan MPR Nomor II/
MPR!1993. dan Keretapan MPR Nomor II/MPR!1998 .
7/23/2019 Buku Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia
http://slidepdf.com/reader/full/buku-hukum-persaingan-usaha-di-indonesia 22/140
PENGATURAN HUKUM PERSAINGAN USAHA 13
Demikian pula dirumuskan ciri-ciri negatif dari demokrasi
ekonomi yang harus dihindarkan dalam kehidupan ekonomi
nasional, yaitu
a. Sistem free fight liberalism yang menumbuhkan eksploitasi
terhadap manusia dan bangsa lain yang dalam sejarahnya di
Indonesia telah menimbulkan dan mempertahankan kele
mahan strukrural ekonomi nasional dan posisi Indonesia dalam
. perekonomian dunia;
b. Sistem etatisme dalam arti bahwa negara beserta apatur ekonomi
negara bersifat dominan, mendesak, dan rnernatikan potensi
serta daya kreasi unit-unit ekonomi di luar sektor negara;
c. Persaingan tidak sehat serta pemusatan kekuatan ekonomi
pada saru kelompok dalam berbagai bentuk monopoli dan
monopsoni yang merugikan masyarakat da n bertentangan
dengan cita-cita keadilan. * *)
Pembaruan kebijakan ekonomi, keuangan, dan pembangunan
yang ditetapkan dalam Ketetapan MPRS Nomor XXIII/MPRS/
1966, jelas bertujuan untuk mengimplementasikan prinsip ke
daulatan rakyat di bidang ekonomi. Walaupun secara formal
kebijakan ekonomi yang dikembangkan di masa awal Orde Baru
masih bertitik tolak dari konsep Ekonomi Terpimpin, tetapipembaruan yang dilakukan sangat mendasar. Bahkan, dapat
dikatakan kebijakan Pernerintah Orde Baru ini cenderung bersifat
merombak secara mendasar kebijakan ekonomi Orde Lama . Ini
terlihat dalam rumusan GBHN yang diterapkan sejak tahun
1973. Gagasan demokrasi ekonomi secara konsisten dirumuskan
dalam serangkaian GBHN. Konsistensi ini menunjukkan, secara
formal, gagasan kedaulatan rakyat selama periode Demokrasi
Pancasila sangat diwarnai keinginan yang kuat untuk mengem
bangkan demokrasi ekonomi (Iimly Asshiddiqie, 1994:201 da n
203).
**) Kececapan MPRS Nom or XXIlI/MPRS/1966 clan GBHN 1973-1998.
7/23/2019 Buku Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia
http://slidepdf.com/reader/full/buku-hukum-persaingan-usaha-di-indonesia 23/140
14 HUKUM PERSAINGAN USAH A DI INDONESIA
GBHN merupakan arah penyelenggaraan negara dalam waktu
lima tahun, untuk dapat mewujudkan tujuan kesejahteraan rakyatyang berkeadilan sebagaimana terrnaktub dalam Pembukaan
Undang-Undang Dasar 1945 . Lebih lanjut dengan mencermati
isi serangkaian GBHN yang telah ditetapkan oleh Majelis Per
musyawaratan Rakyat (Sernentara) tersebut, maka dapat diketahui
secara jelas kebijakan politik negara untuk mengembangkan
persaingan yang sehat dan adil serta mencegah terjadinya struktur
pasar monopolistik , yang merugikan masyarakat, sebagai berikut
1. Ketetapan MPRS Nomor XXIII/MPRS/1966 tentang Pemba
ruan Kebijaksanaan Landasan Ekonomi, Keuangan, dan Pem
bangunan
Ketetapan ini berisikan penilaian kembali semua landasan
landasan keb ijakan ek onomi, keuangan, dan pembangunan pasca
G30S/PKI sebagai langkah pertama ke arah perbaikan ekonomi
rakyat. Dalam kaitan dengan praktik monopoli dan persaingan
usaha sehat antara lain dinyatakan
a. Adapun landasan ideal dalam membina sistern ekonomi Indo
nesia dan yang senantiasa harus tercermin dalam setiap kebi jaksanaan ekonomi ialah Pancasila dan Undang-Undang Dasar
1945 , terutama Pasal-pasal 23, 27, 33 dan 34, beserra .penje
lasan-penjelasannya (Pasal 4) dan hakikat dari landasan ideal
tersebut adalah pembinaan sistern ekonomi terpimpin ber
dasarkan Pancasila yang menjamin berlangsungnya demokrasi
ekonomi dan yang bertujuan menciptakan masyarakat adil dan
makmur yang diridai oleh Tuhan Yang Maha Esa (Pasal 5);b. Dalam menjalankan peranannya di bidang ekonomi, peme
rintah harus lebih menekankan pengawasan arah kegiatan
ekonomi dan bukan pada penguasaan kegiatan ekonomi yang
sebanyak mungkin. Dalam rangka ini sangat perlu diseleng
garakan debirokratisasi dari sistern pengawasan dan dekon
sentrasi dalam manajemen perusahaan-perusahaan negara
(Pasal40);
7/23/2019 Buku Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia
http://slidepdf.com/reader/full/buku-hukum-persaingan-usaha-di-indonesia 24/140
PENGATURAN HUKUM PERSAINGAN USAHA 1 -
c. Sesuai dengan tugas pernerintah unruk sejauh mungkin me
ngembangkan potensi dan daya kreasi rakyat dalam bidang
ekonorni, maka dalam batas-batas ketetapan da n jiwa Undang
Undang Dasar 1945, golongan swasta nasional merniliki
kebebasan untuk memilih bidang usaha masing-masing yang
tidak menguasai hajat hidup rakyat banyak da n tidak strategis
(PasaI44);
d. Masing-masing kelompok dalam golongan swasta nasional
berkewajiban untuk mengembangkan ekonomi Indonesia,
sedangkan pengertian dan bidang kegiatannya diatur olehundang-undang (PasaI45);
e. Perkembangan usaha swasta tidak boleh menyimpang dari
asas demokrasi ekonomi yang rnerupakan- ciri dari sistem
ekonomi terpimpin berdasarkan Pancasila. Tanpa mengingkari
prinsip-prinsip efisiensi, organisasi usaha swasta harus me
mungkinkan perkembangan demokrasi ekonomi di dalam
lingkungannya. Untuk ini diperlukan pengawasan dari apa
a u r pemerimah. Di lain pihak, demi perkembangan kegiatan,
golongan swasta nasional berhak memperoleh pelayanan,
pengayoman, dan bantuan yang wajar dari aparatur pernerin
tah, Dalam hubungan ini perlu adanya satu forum swasta
(PasaI46).
2. Ketetapan MPR Nomor IV/MPR!1973 tentang Garis-garis
Besar Haluan Negara
Dalam bidang Pembangunan Ekonomi antara lain dinya
takan, usaha rneratakan hasil pembangunan harus pula men
cakup program untuk memberikan kesernpatan yang lebih
banyak kepada pengusaha-pengusaha kecil dan menengah
untuk memperluas dan meningkatkan usahanya, dalam rangkamemperluas pengikutsertaan golongan ekonomi lemah dalam
ruang lingkup tanggung jawab yang lebih besar, dengan jalan
mengusahakan kesempatan untuk dapat memperkuat permo
dalannya, meningkatkan keahliannya untuk mengurus per
usahaannya, dan kesernpatan untuk memasarkan hasil pro
duksinya. Dalam hubungan ini koperasi sebagai salah satu
7/23/2019 Buku Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia
http://slidepdf.com/reader/full/buku-hukum-persaingan-usaha-di-indonesia 25/140
16 H UKUM PERSAINGAN USAHA DJ INDONESIA
wadah penghimpun kekuatan ekonomi lemah akan lebih
ditingkatkan peranan serta kemampuannya melalui program
yang menyeluruh, dengan menguramakan koperasi-koperasi
produksi di bidang-bidang pertanian, peternakan, perikanan,
perkebunan rakyat, dan kerajinan tangan.
3. Ketetapan MPR Nomor IV/MPR!1978 rentang Garis-garis
Besar Haluan Negara
Dalam bidang Pembangunan Ekonomi sektor Usaha Swastadan Usaha Golongan Ekonomi Lemah antara lain dinyarakan,
untuk meningkarkan partisipasi masyarakar yang lebih aktif
dalam pembangunan, perluasan dunia usaha swasta nasional
haruslah rnendapat perhatian yang sungguh-sungguh. Dalam
hubungan ini perlu diringkarkan kerja sama yang serasi
antara pemerintah, perusahaan milik negara, dunia usaha
swasta, dan koperasi. Pemerintah menciprakan iklim yang
sehat yang diperlukan untuk kelancaran usaha, antara lain
dengan mengusahakan ketenterarnan dan keamanan usaha,
menyederhanakan prosedur perizinan, dan sebagainya.
4. Ketetapan MPR Nomor II/MPR!1983 tentang Garis-garis
Besar Haluan NegaraDalam bidang Pembangunan Ekonomi sektor Dunia Usaha
N asional dan Usaha Golongan Ekonomi Lemah antara lain
dinyarakan
a. Untuk meningkarkan partisipasi masyarakar dalam pem-
bangunan, peranan dunia usaha nasional perlu lebih di
ringkarkan. Dalam hubungan ini dilanjutkan usaha peme
rintah dalam mengembangkan dunia usaha nasional dengan
bekerja sama dengan Kamar Dagang dan Industri Indo
nesia. Selanjurnya didorong pernerataan kesernparan ber
usaha serta kerja sama yang serasi antara usaha negara,
koperasi, dan usaha swasta;
b. Kerja sama yang serasi.antara usaha besar, menengah, dan
kecil serta koperasi perlu dikembangkan berdasarkan sernangat saling menunjang dan saling menguntungkan.
7/23/2019 Buku Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia
http://slidepdf.com/reader/full/buku-hukum-persaingan-usaha-di-indonesia 26/140
PENGATURAN HUKUM PERSAINGAN U SAHA 17
U ntuk iru perlu diciptakan iklim yang sehat untuk kelan
caran usaha dan terlaksananya kerja sama tersebut.
5. Ketetapan MPR Nomor II/MPR/1988 tentang Garis-garis
Besar Haluan Negara
Dalam bidang Pembangunan Ekonomi sektor Dunia Usaha
antara lain dinyatakan
a. Pengembangan dunia usaha nasional yang terdiri dari
usaha negara, koperasi, dan usaha swasta diarahkan ter
utama agar makin mampu dan berperan dalam mendorong
pertumbuhan ekonomi, memperluas pernerataan pernba
ngunan dan hasil-hasilnya, termasuk memperluas kesern
patan berusaha dan lapangan kerja. Untuk itu kemampuan
dan peranan dunia usaha nasional khususnya koperasi,
usaha kecil, serta usaha informal dan tradisional, perlu
terus diringkatkan agar dapat tumbuhdan berkembang
menjadi lebih tangguh dan mandiri;
b . Kerja sama yang serasi antara usaha negara, koperasi, dan
usaha swasta serta antara usaha besar, menengah, dan
kecil perlu dikembangkan berdasarkan semangat keke
luargaan yang saling menunjang dan saling rnenguntung-
kan. Untuk itu perlu diciptakan iklim yang mendorong
kerja sama tersehur. Dalam pengembangan dunia usahanasional harus dihindarkan terjadinya pernusatan kekuatan
ekonomi dalam benruk monopoli yang merugikan
masyarakat;
c. Upaya penyederhanaan berbagai peraturan yang menyang
kut dunia usaha termasuk perizinan serta upaya untuk
lebih menjamin kepastian berusaha dalam rangka mencip
takan iklim berusaha yang sehat terus dilanjutkan dan
ditingkatkan.
6 . Ketetapan MPR Nomor II /MPR/1993 tentang Garis-garis
Besar Haluan Negara
Dalam bidang Pembangunan Ekonomi sektor Usaha Na-
sional antara lain dinyatakan
7/23/2019 Buku Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia
http://slidepdf.com/reader/full/buku-hukum-persaingan-usaha-di-indonesia 27/140
18 HUKUM PERSAINGA N U SAHA DI INDONESIA
a. Pengembangan clan pembinaan usaha nasional yang rneli
puti koperasi, usaha negara, clan usaha swasta cliarahkan
agar tumbuh menjacli kegiatan usaha yang mampu menjacli
penggerak utama pembangunan ekonomi, meningkatkan
pertumbuhan ekonomi melalui pernerataan kegiatan pem-
bangunan clan hasil-hasilnya, serta memperluas kesempatan
usaha clan lapangan kerja menuju terwujuclnya pereko
nomian nasional yang tangguh clan mancliri. Dalam rangka
pengembangan clan pembinaan usaha nasional terus didorang perluasan kerja sama clan keterkaitan usaha antar
sektor clan antarsubsektor, antara usaha skala besar, me
nengah, clan kecil, berclasar kemitraan usaha yang saling
menunjang clan saling menguntungk an, clengan semangat
kekeluargaan clan kebersamaan;
b. Dalam pengembangan usaha nasional harus clicegah pe
nguasaan sumber ek onomi clan pernusatan kekuatan eko
nomi pacla satu kelompok atau golongan masyarakat
tertentu clalam berbagai bentuk monopoli clan monopsoni
yang merugikan masyarakat.
7. Ketetapan MPR Nomor II/MPR!1998 tentang Garis-garis
Besar Haluan NegaraDalam biclang Pembangunan Ekonomi sektor Usaha Na-
sional antara lain dinyatakan
a. Pembangunan usaha nasional yang tercliri atas koperasi,
usaha negara, clan usaha swasta cliarahkan agar tumbuh
clan berkembang sebagai usaha bersama berclasarkan asas
kekeluargaan clalam mekanisme pasar terkelola, yang di
jiwai, cligerakkan, clan clikenclalikan oleh keimanan clan
ketakwaan terhaclap Tuhan yang Maha Esa serta nasio
nalisme yang tinggi clan pengamalan nilai-nilai Pancasila
sebagai pelaksanaan sistem ekonomi Pancasila. Pernba
ngunan usaha nasional clitujukan untuk menjacli kekuatan
clan penggerak utama pembangunan ekonomi nasional;
meningkatkan peran serta aktif masyarakat clalam usahanasional yang merupakan bagian integral clari pernba-
7/23/2019 Buku Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia
http://slidepdf.com/reader/full/buku-hukum-persaingan-usaha-di-indonesia 28/140
PENGATURAN H UKUM PERSAINGAN USAHA 19
ngunan nasional clalam mencapai masyarakat yang maju,
mancliri, sejahtera, clan berkeaclilan; memperluas kesem
patan berusaha clan lapangan kerja ; meningkatkan kemampuan clunia usaha terutama pengusaha kecil, peng
usaha menengah, clan koperasi; meningkatkan efisiensi,
procluktivitas, kemampuan daya saing, daya kreasi, clan
inovasi; serta menclorong penguasaan pasar clalam negeri
clan perluasan pasar luar negeri melalui perluasan akses
terhaclap sumber daya ekonomi terrnasuk akses permoclalan
serta pemantapan buclaya kewirausahaan berlanclaskan
moral clan etik, cliclukung oleh pemanfaatan ilmu penge
tahuan clan teknologi clengan memperhatikan kelestarian
fungsi clanmutu lingkungan hiclup, peraturan perunclang
unclangan, serta iklim usaha yang menunjang ;
b. clalam pengembangan clan pembinaan usaha nasional yang
sehat clan transparan harus clicegah penguasaan sumber
daya ekonomi clan pemusatan kekuatan ekonomi pacla
saru kelompok , golongan masyarakat tertenru, clan orang
perseorangan clalam berbagai bentuk monopoli clan mo
nopsoni, serta bentuk pasar lain yang merugikan masya
rakat, terutama melalui pemantapan kerja sama usaha
berclasarkan kemitraan sepadan clengan prinsip saling
memerlukan, saling memperkuat, clan saling menguntungkan antara pengusaha kecil, pengusaha menengah,
clan pengusaha besar clan antar a koperasi, usaha negara,
clan usaha swasta. Baclan usaha yang suclah maju clan
berkernbang harus bermitra clengan badan usaha yang
belum maju clalam membangun struktur usaha nasional
yang tangguh clan anclal. Dorongan clan pemantapan
kemitraan usaha tersebut clilakukan melalui penciptaan
iklim persaingan yang sehat clalam pasar terkelola.
8. Ketetapan MPR Nomor IV/MPR!1999 rentang Garis-garis
Besar Haluan Negara Tahun 1999-2004
Dala m Konclisi Umum Pembangunan antara lain dinya
takan
7/23/2019 Buku Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia
http://slidepdf.com/reader/full/buku-hukum-persaingan-usaha-di-indonesia 29/140
20 HUKUM PERSAINGAN USAHA DJ INDONESIA
"Up aya mengatasi krisis ekonomi beserta dampak yang
ditimbulkannya telah dilakukan melalui proses reformasidi bidang ekonomi, tetapi hasilnya belum memadai karena
(1) penyelenggaraan negara di bidang ekonomi selama ini
dilakukan atas dasar kekuasaan yang terpusat dengan
campur tangan pemerintah yang terlalu besar, sehingga
kedaulatan ekonomi tidak berada di tangan rakyat dan
mekanisme pasar tidak berfungsi secara efektif; dan (2)
kesenjangan ekonomi yang meliputi kesenjangan antarapusat dan daerah, antardaerah, antarpelaku, dan anrargo
longan pendapatan, telah meluas ke seluruh aspek kehi
dupan, sehingga struktur ekonomi tidak kuat yang ditandai
dengan berkembangnya monopoli serta pemusatan ke
kuatan ekonomi di tangan sekelompok kecil masyarakat
dan daerah tertentu" .
Kemudian dalam Misi Pembangunan antara lain dinyatakan
"Pemberdayaan masyarakat dan seluruh kekuatan ekonomi
nasional, terutama pengusaha kecil, menengah, dan kope
rasi, dengan mengembangkan sistem ekonomi kerakyatan
yang bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan
berbasis pada sumber daya alam dan sumber daya manusia
yang produktif, mandiri, maju, berdaya saing, berwawasanlingkungan, clan berkelanjutan".
Selanjutnya dalam Arah Kebijakan Pembangunan Bidang
Ekonomi antara lain dinyatakan
1. Mengembangkan sistern ekonomi kerakyatan yang ber
rumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan dengan
prinsip persaingan sehat dan memperhatikan pertumbuhan
ekonomi, nilai-nilai keadilan, kepentingan sosial, kualitas
hidup, pembangunan berwawasan lingkungan dan berke
lanjutan, sehingga terjamin kesempatan yang sama dalam
berusaha dan bekerja, perlindungan hak-hak konsumen,
serta perlakuan yang adil bagi seluruh masyarakat;
2. Mengembangkan persaingan yang sehat dan adil serta
menghindarkan terjadinya struktur pasar monopolistik
7/23/2019 Buku Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia
http://slidepdf.com/reader/full/buku-hukum-persaingan-usaha-di-indonesia 30/140
PENGATURAN HUKUM PERSAINGAN USAH A 21
dan berbagai struktur pasar yang distortif, yang merugikan
masyarakat;
3. Mengoptimalkan peranan pemerintah dalam mengoreksiketidaksempurnaan pasar dengan menghilangkan seluruh
hambaran yang ·mengganggu mekanisme pasar, melalui
regulasi, layanan publik, subsidi dan insentif, yang dilaku
kan secara transparan dan diatur dengan undang-undang;
4. Memberdayakan pengusaha kecil, menengah, dan koperasi
agar lebih efisien, produktif, dan berdaya saing dengan
menciptakan iklim berusaha yang kondusif dan peluang
usaha yang seluas-luasnya. Banruan fasilitas dari negara
diberikan secara selektif, terutama dalam bentuk perlin
dungan dari persaingan yang tidak sehat, pendidikan dan
pelatihan, informasi bisnis dan teknologi, permodalan,
dah lokasi berusaha;
5. Mengembangkan hubungan kemitraan dalam bentuk keterkaitan usaha yang saling menunjang dan mengun
tungkan antara koperasi, swasta, dan Badan Usaha Milik
Negara, serta antara usaha besar, menengah, dan kecil
dalam rangka memperkuat struktur ekonomi nasional.
Dari GBHN mengenai pembangunan ekonomi tersebut, nam
pak bahwa GBHN memberikan kesempatan pada usaha-usahaekonomi untuk tumbuh dan berkembang, bahkan sampai ke
bentuk yang "rneraksasa dan menggurita" sekalipun, yang kita
kenal dengan istilah konglomerat. Akan tetapi, GBHN tidak
membiarkan praktik monopoli dan persaingan usaha yang tidak
sehat terjadi atau tercipta; oleh karena iru GBHN juga mernbe
rikan batasan-batasan apa yang boleh dilakukan dan tidak boleh
dilakukan jika praktik monopoli akhirnya terjadi (Ayudha D.
Prayoga et al. (Ed.), 2000:44).
Undang-Undang Dasar 1945 yang kita miliki sebenarnya
tidak anri-l'besar". Usaha-usaha swasta, usaha negara, dan koperasi
tidak dilarang menjadi besar dalam bentuk konglomerat. Namun,
diharapkan tumbuh dan berkembangnya usaha-usaha tersebut
sesuai dengan norma dan etika bisnis yang baik, didukung oleh
7/23/2019 Buku Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia
http://slidepdf.com/reader/full/buku-hukum-persaingan-usaha-di-indonesia 31/140
22 HUKUM PERSAlNGAN USAHA DJ INDONESIA
norma peraturan yang adil (Ayudha D. Prayoga et al. (Ed.),
2000 :46).Beberapa tahun terakhir ini kondisi perekonomian Indonesia
nampak maju sangat pesat; banyak usaha swasta yang berkembang
sangat pesat menjadi penguasa dari sektor hulu sampai dengan
hilir, tidak mempunyai pesaing yang berarti. N ampaknya mudah
saja jika pemerintah mengeluarkan peraturan-peraturan yang
memberikan kemudahan dan fasilitas kepada satu golongan atau
orang perseorangan. Prinsip pemerataan dan keadilan sosial bagiseluruh rakyat Indonesia seakan dilupakan dan yang lebih penting
adalah kepentingan untuk satu golongan ataupun orang perse
orangan saja (Ayudha D . Prayoga et al. (Ed.), 2000 :46-47).
Selama ini, kemudahan dan fasilitas yang diberikan oleh
pemerintah melalui peraturan-peraturan ekonomi hanya dinikrnati
sekelompok kecil masyarakat dan daerah tertentu saja. Berbagai
praktik monopoli "terselubu ng" dijalankan oleh pemerintah de
ngan memberikannya kepada sekelompok kecil masyarakat atau
seorang pengusaha saja, yang pada akhirnya merugikan kepen
tingan masyarakat. Pemerintah memperkenankan kegiatan yang
bersifat monopoli dalam kehidupan ekonomi asalkan tidak meru
gikan kepentingan masyarakat. Dengan demikian persaingan
berusaha di kalangan pengusaha nasional jadi tidak sehat lagi,sebab pemerintah tidak memberikan keseimbangan kemud ahan
dan fasilitas yang sama kepada usaha koperasi, usaha negara, dan
usaha swasta.
Kwik Kian Gie menjelaskan kriteria-kriteria terjadinya mono
poli yang diizinkan oleh GBHN:
1. monopoli diberikan kepada penemu barang baru, seperti
oktroi dan paten, maksudnya untuk memberikan insentif
bagi pemikiran yang kreatif dan inovatif;
2. monopoli yang diberikan oleh pemerintah kepada BUMN,
lazimnya karena barang yang diproduksi menguasai hajat
hidup orang banyak;
3. monopoli yang diberikan kepada perusahaan swasta dengankredit pemerintah;
7/23/2019 Buku Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia
http://slidepdf.com/reader/full/buku-hukum-persaingan-usaha-di-indonesia 32/140
PENGATURAN HUKUM PERSAINGAN USAH A 23
4. monopoli dan kedudukan monopolistik yang diperoleh dengan
cara natural, karena monopolis menang dalam persaingan
yang dilakukan secara sehat, Dalam hal demikian memangtidak apa-apa, namun masuknya siapa saja ke dalam investasi
yang sama hams terbuka lebar;
5. monopoli atau kedudukan yang monopolistik yang diperoleh
secara natural karena investasinya terlampau besar, sehingga
hanya satu saja yang berani dan bisa merealisasikan investasi
nya. Meski demikian, Pemerintah hams tetap bersikap persuasif
dan kondusif dalam memecahkan monopoli;6. monopoli atau kedudukan rnonopolistik yang terjadi karena
pernbentukan kartel of ensif;
7. monopoli atau kedudukan monopolistik yang terjadi karena
pembentukan kartel defensif;
8 . monopoli yang diberikan kepada suatu organisasi dengan
maksud rnembentuk dana bagi yayasan, yang dananya lalu
dipakai untuk tujuan terrentu, seperti kegiatan sosial dan
sebagainya (Kwiek Kian Gie, 1994:243-244).
Kondisi monopolistik tersebut sebagian besar terjadi karena
peran negara yang memberikan kondisi monopolistik kepada
suatu usaha, baik usaha negara, usaha swasta, maupun koperasi
(Kwiek Gian Kie, 1994:350).Sekarang menjadi tugas pernerinrah untuk menciptakan iklim
usaha yang sehat, dengan cara menumbuhkembangkan daya
kreasi dan inovasi pengusaha dalam berusaha, yang pada gilirannya
memiliki kemampuan daya saing yang kuat dan tangguh, baik
secara nasional, regional, maupun internasional. Pemerintah hen-
daknya mengurangi campur tangarr yang terlalu besar dalam
kehidupan ekonomi nasional, cukup meletakkan landasan dan
asas-asas hukum ekonomi yang jelas, tegas, serta dalam penegak
annya seyogianya diterapkan secara konsekuen dan konsisten,
Sepanjang penegakan asas-asas hukum ekonomi konsekuen dan
konsisten, struktur ekonomi nasional berdasarkan demokrasi eko
nomi akan terwujud.
Sunaryati Hartono mengatakan, antara sistern hukum dan
7/23/2019 Buku Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia
http://slidepdf.com/reader/full/buku-hukum-persaingan-usaha-di-indonesia 33/140
24 HUKUM PERSAINGAN U SAHA DI INDONESIA
sistern ekonomi suatu negara terdapat hubungan yang sangat
erat dan pengaruh timbal balik. Kalau pada satu pihak pembaruan
dasar-dasar pemikiran di bidang ekonomi ikut mengubah dan
menentukan dasar-dasar sistern hukum yang bersangkutan, maka
penegakan asas-asas hukum yang sesuai juga akan memperlancar
rerbentuknya struktur -ekonomi yang dikehendaki. Sebaliknya,
penegakan asas-asas hukum yang tidak sesuai justru akan meng
hambat terciptanya struktur ekonomi yang dicita-citakan (CF.G.
Sunaryati Hartono, 1982:6). '
1.3. DasarHukumPengahrran HukumPersaingan
usaha
Gagasan untuk menerapkan Undang-Undang Antimonopoli dan
mengharamkan kegiatan pengusaha yang curang telah dimulaisejak lima puluh tahun sebelum Masehi. Peraturan Roma yang
melarang tindakan pencaturan atau pengambilan keuntungan
secara berlebihan, dan tindakan bersama yang mempengaruhi
perdagangan jagung. Demikian pula Magna Charta yang dite
tapkan tahun 1349 di Inggris telah pula mengembangkan prinsip
prinsip yang ,berkaitan dengan restraint of trade atau pengekangan
dalam perdagangan yang mengharamkan monopoli dan perjanjian
perjanjian yang mernbarasi kebebasan individual untuk berkom
petisi secara jujur (Insan Budi Maulana, 2000:7).
Ajaran Islam melalui Alquran telah memberikan banyak pe
doman yang bersifat umum mengarur perilaku-perilaku pengusaha
dalam berusaha; ada yang secara jelas, ada pula yang secara
isyarat (bandingkan Ahmad Azhar Basyir, 1981:34). Para peng
usaha Islam dituntut unruk bersikap jujur dan tidak curang
dalam berusaha. Demikian pula pengusaha Islam dilarang untuk
menumpuk harta perdagangannya guna mendapatkan keuntungan
besar. Dalam kaitan ini Alquran menegaskan: "Hai orang-orang
yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu
dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang
berlaku dengan J;ka sama suka di antara kamu" (QS.4:29). Kemudianoleh Alquran ditegaskan: "Hai kaum-Ku, cukupkanlah takaran
7/23/2019 Buku Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia
http://slidepdf.com/reader/full/buku-hukum-persaingan-usaha-di-indonesia 34/140
PENGATURAN HUKUM PERSAINGAN USAHA 25
dan timbangan dengan adil, dan jangarilah kamu merugikan manusia
terhadap hak-hak mereka, dan janganlah kamu membuat keja
hatan di muka bumi dengan mernbuat kerusakan". Selanjutnya
_ juga oleh Alquran ditegaskan: "Keeelakaan besarlah bagi orang
orang yang eurang (yaitu) orang-orang yang apabila menerima
takaran dari orang lain mereka rninta dipenuhi dan apabila
mereka .menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka
mengurangi. Tidakkah orang-orang itu menyangka, bahwa se
sungguhnya mereka akan dibangkitkan, pada suatu hari yang
besar, (yaitu) hari (ketika) manusia berdiri menghadap Tuhansemesta alam". Demikian pula oleh Alquran ditegaskan: "dan
orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menaf
kahkannya di jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka
(bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih" (QS.9:34).
Itulah beberapa ayat Alquran yang telah menggariskan prinsip
.prinsip 1alam berusaha atau berdagang, yang wajib ditaati oleh
para pengusaha Islam. Harus diingat bahwa kegiatan berusaha
atau berdagang itu bukan sekadar untuk memenuhi kebutuhan
diri sendiri saja, melainkan untuk memenuhi kebutuhan seluruh
manusia yang hidup di muka bumi.
Saat ini, bagi negara Indonesia pengaturan persaingan usaha
bersumber pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang
Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat,yang seeara efektif berlaku pada 5 Maret 2000. Sesungguhnya
keinginan -untuk mengatur larangan praktik monopoli dan per
saingan usaha tidak sehat dapat dijumpai dalam beberapa per
undang-undangan yang ada. Praktik-praktik dagang yang eurang
(unfair trading practices) dapat dituntur seeara pidana berdasarkan
Pasal 382 bis Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Demikian
pula pesaing yang dirugikan akibat praktik-praktik dagang yang
eurang tersebut, dapat menuntut seeara perdata berdasarkan
Pasal1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Dalam bidang
industri juga diharapkan tidak terjadi industri yang monopolistik
dan tidak sehat, sebagaimana diamanat dalam Undang-Undang
Nomor 15 Tahun 1984 tentang Perindustrian. Pasal 7 ayat (2)
dan (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1984 tersebut me-
7/23/2019 Buku Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia
http://slidepdf.com/reader/full/buku-hukum-persaingan-usaha-di-indonesia 35/140
26 HUKUM PERSAINGAN USAHA DJ INDONESIA
nentukan bahwa pemerintah melakukan pengaturan, pembinaan,
dan pengembangan terhadap industri untuk mengembangkan
persaingan yang baik dan sehat, mencegah persaingan tidak
jujur, mencegah pemusatan industri oleh satu kelompok atau
perseorangan, dan bentuk monopoli yang merugikan masyarakat.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang
Merek Sebagaimana telah Diubah dengan Undang-Undang
Nomor 14 Tahun 1997 , pemakai merek tanpa izin dapat dituntut
secara perdata maupun pidana. Undang-Undang Nomor 1 Tahun1995 tentang Perseroan Terbatas juga memuat ketentuan yang
melarang penguasaan sumber ekonomi dan pemusatan kekuaran
ekonomi pada suatu kelompok atau golongan tertentu melalui
tindakan merger, konsolidasi, dan akuisisi perseroan; hal ini da
pat dilakukan asalkan memperhatikan kepentingan perseroan,
pernegang saham minoritas, dan karyawan perseroan, serta ke
pentingan masyarakat, termasuk pihak ketiga yang berkepen
tingan dan persaingan bisnis yang sehat dalam perseroan, men
cegah monopoli dan monopsoni. Dengan demikian, bisa disim
pulkan bahwa sebelum ada Undang-Undang Nomor 5 Tahun
1999, pengaruran larangan praktik monopoli dan persaingan
usaha tidak sehat masih diatur secara parsial dan tersebar ke
dalam berbagai perundang-undangan yang ada.Realitanya, antara teori undang-undang dan praktik malah
sama sekali bertolak belakang. Selama kurun waktu sekitar 15
(lima belas) tahun terakhir, perekonomian Indonesia dipenuhi
tindakan-tindakan yang bersifat monopolistik dan tindakan
tindakan persaingan usaha yang curang (un/air business practices),
misalnya pembentukan Badan Penyangga dan Pemasaran Ceng
keh (BPPC) pada 1991 yang memberikan kewenangan tunggal
untuk membeli cengkeh dari para petani cengkeh dan kewe
nangan menjualnya kepada para produsen rokok; dan Tata
Niaga ]eruk ataupun PT Timor yang memperoleh banyak
kemudahan fasilitas. Semua itu dengan dalih untuk pemba
ngunan nasional ?an menciptakan efisiensi, serta kemampuan
bersaing walaupun realitany a tidak demikian. Hal itu terjadikarena kekuasaan rezim Orde Baru terlalu kuat, baik di bi-
7/23/2019 Buku Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia
http://slidepdf.com/reader/full/buku-hukum-persaingan-usaha-di-indonesia 36/140
PENGATURAN HUKUM PERSAINGAN USAHA 27
dang sosial, politik, ekonomi, dan hukum (Insan Budi Mau
lana, 2000: 1-2).
Kemudahan fasilitas-fasilitas yang diberikan pemerintah kepadaorang atau golongan tertentu tidak banyak membawa hasil bagi
kemajuan ekonomi nasional, malah menimbulkan kepineangan
sosial ekonomi dalam masyarakat. Prinsip pemerataan dan keadilan
sosial bagi seluruh rakyat Indonesia belum dapat dilaksanakan
dengan baik. Persaingan domestik dalam berusaha belum tercipta
dengan baik. Hal ini disebabkan banyaknya kegiaran usaha yang
dijalankan seeara monopolistik, yang mengakibatkan mereka
tidak mampu bersaing dalam kaneah perdagangan dunia inter
nasional. Untuk itu perlu ada pembaruan struktural, yang salah
sarunya menghapus hambatan persaingan domestik dalam ber
usaha melalui deregulasi ekonomi nasional.
Butir-butir yang tertera dalam Memorandum International
Monetary Fund (IMF) tanggal 15 Januari 1998, khususnya yangmengacu pada pernbaruan-pembaruan struktural, menunjukkan
bahwa berbagai rintangan artifisial yang selama ini telah meng- .
hambat persaingan domestik telah atau akan dihapus oleh Perne
rintah Indonesia. Akan tetapi di samping itu diperlukan pula
Undang-Undang Persaingan Domestik yang Sehat, yang mene
tapkan asas-asas persaingan usaha yang sehat, yang tidak mem
berikan peluang bagi timbulnya rintangan-rintangan artifisialbaru terhadap persaingan domestik di masa mendatang (Thee
Kian Wie, 1999:27).
Atas dasar itu, pemerintah mengumumkan kebijakan deregulasi
dengan melahirkan sebanyak 13 (tiga belas) peraturan perundang
undangan, yang terdiri dari 3 Peraturan Pemerintah, 7 Keputusan
Presiden, dan 3 Instruksi Presiden. Pemberian fasilitas-fasilitas
istimewa yang menjurus pada praktik monopoli dan mengun
tungkan golongan atau kelompok tertenru dieabut. Monopoli
Badan Urusan Logistik (BULOG) dalam distribusi komoditi
primer, kecuali beras dieabut berdasarkan Keputusan Presiden
Nomor 15 Tahun 1998. Demikian pula pemerintah meneabut
berbagai fasilitas istimewa yang diberikan kepada PT Timoer
dalam .proyek mobil nasional berdasarkan Keputusan Presiden
7/23/2019 Buku Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia
http://slidepdf.com/reader/full/buku-hukum-persaingan-usaha-di-indonesia 37/140
28 HUKUM PERSAlNGAN USAHA DJ INDONESIA
Nomor 20 Tahun 1998. Kemudian membubarkan Badan Pe
nyangga dan Pemasaran Cengkeh (BPPC) berdasarkan KepurusanPresiden Nomor 21 Tahun 1998.
Seiring dengan peralihan pernerintahan dari Presiden Soeharto
kepada Presiden B.]. Habibie, berlangsung pula Sidang Istimewa
Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada tahun 1998. Sidang
Istimewa MPR ini telah berhasil membuat 12 ketetapan, Dari 12
ketetapan terse but, ada 2 ketetapan yang berkaitan dengan
peleksanaarr'reformasi dan strukturisasi di bidang ekonomi nasio
nal, yakni Ketetapan MPR Nomor X/MPR!1998 tenrang Pokok
pokok Reformasi Pembangunan dalam Rangka Penyelamatan
dan Normalisasi Kehidupan Nasional sebagai Haluan Negara
dan Ketetapan MPR Nomor XVI/MPR!1998 tenrang Politik
Ekonomi dalam Rangka Demokrasi Ekonomi.
Dalam N askah Pokok-pokok Reformasi Pembangunan dalamRangka Penyelamatan dan Normalisasi Kehidupamn Nasional
sebagai Haluan Negara sebagai lampiran Ketetapan MPR Nomor
X/MPR!1998 pada Bab II Kondisi Umum Bidang Ekonomi
antara lain rnenyatakan:
"Keberhasilan pembangunan yang telah dicapai selama
tiga puluh dua tahun Orde Baru telah mengalami kemero-
I sotan yang memprihatinkan, karena terjadinya krisis moneter
pertengahan tahun 1997, yang berlanjut menjadi krisis
'ekonorni yang lebih luas. Landasan ekonomi yang dianggap
kuat, ternyata tidak berdaya menghadapi gejolak keuangan
eksternal serta kesulitan-kesulitan makro dan mikro eko
nomi. Hal ini disebabkan oleh karenap e n y e l e ~ g g a r a a n
' perekonomian nasional kurang mengacu kepada amanat
Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 dan cenderung
menunjukkan corak yang sangat monopolistik. Para peng
usaha yang dekat dengan elite kekuasaan rnendapatkan
prioritas khusus yang berdampak timbulnya kesenjangan
sosial. Kelemahan fundamental iru juga disebabkan peng
abaian perekonomian kerakyatan yang sesungguhnya bersandar pada basis sumber daya alam dan sumber daya
7/23/2019 Buku Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia
http://slidepdf.com/reader/full/buku-hukum-persaingan-usaha-di-indonesia 38/140
PENGATURAN HUKUM PERSAINGAN USAHA
manusia sebagai unggulan komparatif dan kornpetitif Mun
culnya konglomerasi dan sekelompok kecil pengusaha kuat
yang tidak didukung oleh semangat kewirausahaan sejati,mengakibatkan ketahanan ekonomi menjadi sangat rapuh
dan tidak kompetitif Sebagai akibatnya, krisis moneter
yang melanda Indonesia, tidak dapat diatasi secara baik
sehingga memerlukan kerja keras untuk bangkit kembali".
29
Selanjutnya, pada Bab IV Kebijakan Reformasi Pembangunan
Bidang Ekonomi disebutkan beberapa agenda yang harus dija
lankan dalam rangka pelaksanaan reformasi di bidang ekonomi
tersebut, yaitu
a. membuat perekonomian lebih efisien dan kompetit if dengan
menghilangkan berbagai praktik monopoli serta mengem
bangkan sistem insentif yang mendorong efisiensi dan inovasi;
b. meningkatkan kererbukaan pemerintahan dalam pengelolaan
usaha untuk menghilangkan korupsi, kolusi, dan nepotisrne
serta praktik-prakrik ekonomi lainnya yang merugikan negara
dan rakyat;
c. melaksanakan deregulasi ketetapan-ketetapan yang meng
hambat investasi, produksi, distribusi, dan perdagangan.
Kemudian dalam Ketetapan Nomor XVI!MPR!1998 dapat
dijumpai dasar kebijakan politik ekonomi nasional yang akan
dijalankan untuk masa akan datang sebagai pelaksanaan Pasal 33
Undang-Undang Dasar 1945. Politik ekonomi nasional juga
memuat ketentuan larangan praktik monopoli dan persaingan
bisnis yang tidak sehat, sebagaimana disebutkan dalam Pasal
pasal2,5,6,dan7.
Pasal 2 rnenyatakan:
"Politik ekonomi nasional diarahkan untuk menciptakan struktur
ekonomi nasional agar terwujud pengusaha menengah yang kuat
dan besar jumlahnya, serta terbentuk keterkaitan dan kemitraan
yang saling menguntungkan antar pelaku ekonomi yang meliputi
7/23/2019 Buku Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia
http://slidepdf.com/reader/full/buku-hukum-persaingan-usaha-di-indonesia 39/140
30 H UKUM P ERSAINGAN U SAHA Dl I NDONESIA
usaha kecil, menengah, clan koperasi, usaha besar swasta, clan
Baclan Usaha Milik Negara yang saling memperkuat untuk mewujuclkan Demokrasi Ekonomi clan efisiensi nasional yang
berclaya saing tinggi".
Kemuclian clalam Pasal 5 dinyatakan:
"Usaha kecil, menengah, clan koperasi sebagai pilar utama ekonomi
nasional harus memperoleh kesernpatan utarna, cluk ungan, per
linclungan, clan pengembangan seluas-luasnya sebagai wujud
keberpihakan yang tegas kepacla kelompok usaha ekonomi rakyat,
tanpa mengabaikan peranan usaha besar clan Baclan Usaha Milik
Negara",
Berikutnya Pasal 6 rnenyatakan:
"Usaha besar clan Badan Usaha Milik Negara mempunyai hak
untuk berusaha clan mengelola sumber claya alam clengan cara
yang sehat clan bermitra clengan pengusaha kecil, menengah, clan
koperasi".
Terakhir Pasal 7 ayat (1) menyatakan:
"Pengelolaan clan pemanfaatan tanah clan sumber claya alam
lainnya harus clilaksanakan secara adil clengan menghilangkansegala bentuk pemusatan penguasaan clan pemilikan clalam rangka
pengembangan kernampuan ekonomi usaha kecil, menengah,
clan koperasi serta masyarakat luas".
Dengan senclirinya politik ekonomi nasional yang cligariskan
clalam Ketetapan MPR Nomor X/MPR!1998 clan Ketetapan
Nomor XVI/MPR!1998 akan menjadi clasarpembuatan berbagai
peraturan perunclang-unclangan yang berkaitan clengan reformasi
clan strukturisasi ekonomi n asional. Demik ian pula keclua kete
tapan tersebut rnenjadi clasar perlunya dibuat peraturan perun
clang-unclangan yang mengatur larangan praktik monopoli clan
persaingan bisnis yang ticlak sehat. Dalam sejarah Orcle Baru,
baru saat ini Dewan Perwakilan Rakyat menggunakan hak usulinisiatifnya clengan mengajukan sebuah Rancangan Unclang-
7/23/2019 Buku Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia
http://slidepdf.com/reader/full/buku-hukum-persaingan-usaha-di-indonesia 40/140
PENGATIJRAN HUKUM PERSAINGAN USAHA 31
undang yang mengatur Larangan Praktik Monopoli dan Per-
saingan Usaha Tidak Sehat. Setelah melalui proses pembahasan
di Dewan Perwakilan Rakyat, Rancangan Undang-undang yangberasal dari usul inisiatif tersebut pada tanggal 5 Maret 1999
disahkan oleh Presiden B.]. Habibie menjadi Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan
Persaingan Usaha Tidak Sehat. Sudah tentu Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 1999 tersebut disusun berdasarkan Pancasila
dan Undang-Undang Dasar 1945, serta berasaskan demokrasi
ekonomi dengan memperhatikan keseimbangan antara kepen-
tingan pelaku usaha dan kepentingan umum dengan tujuan
menjaga kepentingan umum dan melindungi konsumen; me
numbuhkan iklim usaha yang kondusif melalui terciptanya per-
saingan usaha yang sehat dan menjamin kepastian kesempatan
berusaha yang sama bagi setiap orang; mencegah praktik-praktik
monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkanpelaku usaha; serta menciptakan efektivitas dan efisiensi dalam
kegiatan usaha dalam rangka meningkatkan efisiensi ekonomi
nasional sebagai salah satu upaya meningkatkan kesejahteraan
rakyat. Dengan demikian dapat dikatakan Undang-Undang No
mor 5 Tahun 1999 bertujuan unruk menciptakan iklim usaha
yang sehat dan wajar, sehingga para pengusaha dalam berusaha
dapat bersaing secara sehat dan wajar serta tidak akan terjadi lagi
struktur pasar yang monopolistik dan berbagai struktur pasar
yang distortif yang merugikan masyarakat banyak. Hal ini dire-
gaskan lebih lanjut dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 1999.
1.4.Substansi PengaturanHukmnPersaingan UsahaUndang-Undang Nomor 5 T ahun 1999 lebih tepat disebut
sebagai Undang-Undang "Antimonopoli dan Antipersaingan Usa-
ha Curang" atau disingkat "antirnonopoli" saja, bukannya "La-
rangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat".
Karena dengan menamakan atau menyebut "Antimonopoli (d an
Antipersaingan Usaha Curang)" akan lebih jelas dan tegas , sert a
7/23/2019 Buku Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia
http://slidepdf.com/reader/full/buku-hukum-persaingan-usaha-di-indonesia 41/140
32 HUKUM PERSAlNGAN USAHA DJ INDONESIA
akan lebih mudah disosialisasikan kepada masyarakat daripada
nama atau sebutan yang telah dipilih dalam undang-undangtersebut. Di samping itu, istilah "antimonopoli (dan antipersaingan
usaha eurang atau antipersaingan eurang)" telah lebih dikenal
dan memasyarakat di kalangan usahawan, akademis, dan praktisi
hukum, sehingga pemahaman terhadap undang-undang itu akan
lebih eepat dan lebih mudah diterapkan (Insan Budi Maulana,
2000:15).
Istilah Undang-Undang Larangan Praktik Monopoli dan
Persaingan Usaha Tidak Sehat selain terlalu panjang atau tidak
ringkas, juga akan sulit diingat dan tidak mudah dipahami. Di
samping itu, pasal-pasal tersebut tidak disusun dengan kalimat
yang mudah dimengerti atau tidak disusun dengan tata eara
perundang-undangan yang sewajarnya. Akibatnya, sosialisasi un
dang-undang itu akan mengalami kesulitan. Meskipun istilah"persaingan usaha tidak sehat" mungkin dianggap benar dari
segi bahasa, dari segi hukum tidaklah demikian. Kata "tidak
sehat" atau "sakit" sebagai lawan kata "sehat" lebih dekat pada
atau lebih tepat digunakan untuk istilah "rnedis" daripada ter
minologi "hukurn". Istilah "persaingan (usaha) curang" sebagai
lawan kara "persaingan (usaha) jujur" akan lebih jelas dan tegas
menurut istilah hukum dan ekonomi. Karena hukum, bagaimanapun memerlukan kata, kalimat, dan istilah yang tegas dan
jelas, agar tidak menimbulkan interpretasi majemuk yang ke
mungkinan dapat mengakibatkan kepastian, keadilan, dan wibawa
hukum itu tidak dapat ditegakkan (Insan Budi Maulana 2000 :15).
Dalam Undang-Undang NornorS Tahun 1999 tidak ditemu
kan ketentuan yang mengatur penyebutan nama singkat (citerrtite/)
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Sesuai dengan teknik
peraneangan undang-undang, penamaan sebuah undang-undang
harus dirumuskan seeara singkat, jelas, dan tegas, yang meneer
minkan substansi pengaturan undang-undang yang bersangkutan.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dapat dianggap disusun
seeara singkat dan sederhana (Insan Budi Maulana 2000: 16).
Hal-hal yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun1999 ini dapat dikelompokkan ke dalam 11 Bab dan dituangkan
7/23/2019 Buku Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia
http://slidepdf.com/reader/full/buku-hukum-persaingan-usaha-di-indonesia 42/140
PENGATURAN HUKUM PERSAINGAN USAHA 33
ke dalam 53 Pasal dan 26 Bagian, yang cakupan materi dan
sistematikanya sebagai berikut.
NO. BAB PERIHAL/ISI/TENTANG/MATERI PASAL JUMLAH
1. I Ketentuan Umum 1 1 pasal
2. 11 Asas dan Tujuan 2 s.d. 3 2 pasal
3. III Perjanjian yang Dilarang 4 s.d. 16 13 pasal
4. IV Kegiatan yang Dilarang 17 s.d. 24 8 pasal
5. V Posisi D ominan 25 s.d. 29 5 pasal
6. VI Komisi Pengawas Persaingan Usaha 30 s.d. 37 8 pasal7. VII Tata Cara Penanganan Perkara 38 s.d. 46 9 pasal
8. VIII Sanksi 47 s.d. 49 3 pasal
9. IX Ketentuan Lain 50 s.d. 51 2 pasal
10. X Ketentuan Peralihan 52 1 pasal
11. XI Kerentuan Penutup 53 1 pasal
JUMLAH 53 53 pasal
Di samping itu, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999
diperlengkapi pula dengan
1. Penjelan Umum;
2. Penjelasan Pasal Demi Pasal
Dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 5 Tahun
1999 dinyatakan bahwa secara umum, rnateri Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 1999 mengandung 6 (enam) bagian pengaturan
yang terdiri atas
1. Perjanjian yang Dilarang;
2. Kegiatan yang Dilarang; ,-.;
3. Posisi Dominan;
4. Komisi Pengawas Persaingan Usaha;
5. Penegakan Hukum;
6. Ketentuan Lain-lain
7/23/2019 Buku Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia
http://slidepdf.com/reader/full/buku-hukum-persaingan-usaha-di-indonesia 43/140
34 HUKUM PERSAINGAN USAHA DJ INDONESIA
Selanjutnya, jika kita lebih saksama mempelajari Undang
Undang Nomor 5 Tahun 1999 tersebut, maka kandungan substansi yang diaturnya meliputi hal-hal sebagai berikut.
1. Perumusan istilah atau konsep-konsep dasar yang terdapat
atau dipergunakan dalam undang-undang maupun aturan
pelaksanaan lainnya, agar dapat d i k e t a h ~ i pengertiannya.
Pasal 1 memuat perumusan dari 19 istilah atau konsep dasar,
yaitu pengertian monopoli, praktik monopoli, pemusatan
kekuatan ekonomi, posisi dominan, pelaku usaha, persaingan
usaha tidak sehat, perjanjian, persengkongkolan atau konspi
rasi, pasar, pasar bersangkutan, struktur pasar, perilaku pasar,
pangsa pasar, harga pasar, konsumen, barang, jasa, Komisi
Pengawas Persaingan Usaha, dan Pengadilan Negeri;
2. Perumusan kerangka politik antimonopoli dan persaingan
usaha tidak sehat, berupa asas dan tujuan pernbentukan
undang-undang, sebagaimana dalam Pasal 2 dan Pasal 3;
3. Perumusan macam perjanjian yang dilarang dilakukan peng
usaha. Pasal 4 sampai dengan Pasal 16 rnemuat macam
perjanjian yang dilarang tersebut, yaitu perjanjian oligopoli,
penetapan harga, pembagian wilayah pemasaran, pemboikotan,
kartel, oligopsoni, imegrasi vertikal, perjanjian tertutup, danperjanjian dengan pihak luar negeri;
4. Perumusan macam kegiatan yang dilarang dilakukan peng
usaha. Pasal 17 sampai dengan Pasal 22 memuat macam
kegiatan yang dilarang tersebut, yaitu monopoli, monopsoni,
penguasaan pasar, dan persengkonglan;
5. Perumusan macam posisi dominan yang tidak boleh dilakukan
pengusaha. Pasal 25 sampai dengan Pasal 29 mernuat macam
posisi dominan yang tidak boleh dilakukan terse but, yaitu
jabaran rangkap, pemilikan saham, serta penggabungan, pe
leburan, dan pengambilalihan;
6. Masalah susunan, tugas, dan fungsi Komisi Pengawas Per
saingan Usaha. Pasal 30 sampai dengan Pasal 37 memuat
perumusan status, keanggotaan, tugas, wewenang, dan pembiayaan Komisi Pengawas Persaingan Usaha;
7/23/2019 Buku Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia
http://slidepdf.com/reader/full/buku-hukum-persaingan-usaha-di-indonesia 44/140
PENGATURAN HUKUM PERSAINGAN USAH A 35
7. Perumusan rata cara penanganan perkara persaingan usah a
oleh Kornisi Pengawas Persaingan Usaha. Pasal 38 sarnpai
dengan Pasal 46 memuat perumusan penerimaan laporan,perneriksaan pendahuluan dan perneriksaan lanjutan, pe
meriksaan terhadap pelaku usaha dan alar-alar bukti, jangka
waktu perneriksaan, serta putusan komisi, kekuatan purusan
komisi, dan upaya hukum terhadap putusan kornisi;
8. Ketentuan sanksi yang dapat dijatuhkan kepada pelaku usaha
yang telah melanggar ketentuan dalam undang-undang. Pasal
47 sampai dengan Pasal 49 memuat macam sanksi yang
dapat dijatuhkan kepada pelaku usaha, yaitu tindak adminis
tratif, pidana pokok, dan pidana tambahan;
9. Perumusan perbuatan atau perjanjian yang dikecualikan dari
ketentuan undang-undang dan monopoli oleh Badan Usaha
Milik Negara dan /atau badan atau lembaga yang dibentuk
atau ditunjuk oleh pemerintah. Pasal 50 memuat ketentuanyang dikecualikan dari undang-undang dan Pasal 51 memuat
kerentuan monopoli oleh Badan Usaha Milik Negara;
10. Hal-hal yang menyangkut pelaksanaan undang-undang, yaitu
perumusan ketentuan peralihan dan ketentuan penutup. Pasal
52 mengatur bahwa pelaku usaha yang telah membuat dan/
atau melakukan kegiatan dan/atau tindakan yang tidak sesuai
dengan undang-undang diberi waktu untuk menyesuaikan se
lama 6 (enam) bulan sejak undang-undang diberlakukan. Se
dangkan Pasa153 mengatur mulai berlakunya undang-undang,
yaitu terhitung sejak 1 (saru) tahun sesudah undang-undang
diundangkan oleh pemerintah, yaitu tepatnya 5 Maret 2000.
Kerentuan pelaksanaan lebih lanjut hal-hal yang diatur dalamUndang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terdapat dalam berbagai
peraturan perundang-undangan yang sudah ,ibda; sebagian lagi
rnasih perlu ditindaklanjuti dalam bentuk peraturan pernerintah
dan kepurusan Presiden, yaitu
1. Peraturan Pemerintah tentang Penggabungan, Peleburan, dan
Pengambilalihan Usaha [Pasal 28 ayat (3)];
7/23/2019 Buku Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia
http://slidepdf.com/reader/full/buku-hukum-persaingan-usaha-di-indonesia 45/140
36 HUKUM PERSAlNGAN USAHA DJ INDONESIA
2. Peraturan Pemerintah tentang Penetapan Nilai Aset dan/atau
Nilai Penjualan Saham sebagai Akibat Penggabungan.sPeleburan, dan Pengambilalihan Usaha [Pasal 29 ayat (2)};
3. Keputusan Presiden tentang Susunan, Tugas, dan Fungsi
Komisi Pengawas Persaingan Usaha [Pasal 34 ayat (1)] .
Dalam kaitan dengan tindak lanjut Undang-Undang Nomor
5 Tahun 1999, Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5
Tahun 1999 menyatakan bahwa sejak berlakunya Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 1999, semua peraturan perundang-undangan
yang mengatur dan berkaitan dengan praktik monopoli dan/atau
persaingan usaha dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak
bertentangan atau belum diganti dengan yang baru berdasarkan
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Berdasarkan ketentuan
Pasal 52 ayat (1) tersebut, jelas bahwa selama peraturan pe rundang-undangan yang mengatur dan berkaitan dengan praktik
monopoli dan/atau persaingan usaha yang ada belum dicabut,
diganti, atau diperbarui berdasarkan Undang-Undang Nomor 5
Tahun 1999 dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 1999, maka peraturan perundang-undangan
tersebut dinyatakan rnasih . tetap berlaku, dengan mengadakan
penyesuaian seperlunya.
7/23/2019 Buku Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia
http://slidepdf.com/reader/full/buku-hukum-persaingan-usaha-di-indonesia 46/140
Bab 2
Perjanjian yang Dilarang
2 .1. Pengertian Perjanjian
Perumusan pengertian "perjanjian" dapat dijumpai pula dalam
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 . Pasal 1 angka 7 Undang
Undang Nomor 5 Tahun 1999 mengartikan "perjanjian" adalahsuatu perbuatan satu atau lebih pelaku usaha untuk mengikatkan diri
terhadap satu atau lebih pelaku usaha lain dengan nama apapun, baik
tertulis maupun tidak tertulis. Berdasarkan perumusan pengertian
tersebut, dapat disimpulkan unsur-unsur perjanjian menurut kon
sepsi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 meliputi:
a. perjanjian terjadi karena suatu perbuatan;
b. perbuatan terse but dilakukan oleh pelaku usaha sebagai para
pihak dalam perjanjian;
c. perjanjiannya dapat dibuat secara tertulis atau tidak tertulis ;
d. tidak menyebutkan tujuan perjanjian.
Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, jugamenggunakan kara "perbuatan". Pasal 1313 merumuskan pe
ngertian perjanjian sebagai suatu perbuatan dengan mana satu orang
atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.
Para ahli menganggap rumusan perjanjian menurut Pasal 1313
tersebut selain kurang lengkap juga terlalu luas. Perjanjian lahir
karena ada persetujuan atau kesepakatan di antara para pihak ,
bukan persetujuan sepihak saja. Pengertian perbuatan di sini juga
UJ
7/23/2019 Buku Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia
http://slidepdf.com/reader/full/buku-hukum-persaingan-usaha-di-indonesia 47/140
38 HUKUM PERSAINGAN USAH A DJ INDONESIA
tidak terbatas, mencakup perbuatan secara sukarela dan perbuatan
yang bersifat melawan hukum. Dengan demikian, baik KitabUndang-Undang Hukum Perdata maupun Undang-Undang No
mor 5 Tahun 1999 sama-sama merumuskan pengertian perjan
jian dalam pengertian yang luas.
Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 19 99 , subjek
hukum di dalam perjanjian tersebut adalah "pelaku usaha", Pasal
1 angka 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 menyatakan,
yang dimaksudkan dengan "pelaku usaha" adalah setiap orang
perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum
atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau
melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia,
baik sendiri maupun bersama-sama melaluiperjanjian, menyelenggarakan
berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi. Dengan demikian,
berdasarkan perumusan yang diberikan Pasal 1 angka 5 tersebut,subjek hukum di dalam perjanjian bisa berupa orang perseorangan
atau badan usaha yang berbadan hukum atau bukan badan
hukum, baik milik swasta maupun milik negara. Badan usaha
dimaksud adalah badan tisaha yang didirikan dan berkedudukan
atau melakukan kegiaran usaha dalam wilayah hukum negara
Republik Indonesia. Dengan kata lain, badan usaha asing tidak
dapat dijerat dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.
Pasalnya, hanya badan usaha yang didirikan dan berkedudukan
atau melakukan kegiatan usaha dalam wilayah hukum negara
Republik Indonesia yang dapat dijerat dengan Undang-Undang
Nornor 5 Tahun 1 99 9. Demikian pula, baik Batang Tubuh
maupun Penjelasan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tidak
menjelaskan lebih lanjut apakah orang perseorangan di sini jugaharus berkedudukan atau melakukan kegiatan usaha (bisnis) di
dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia atau tidak.
Hal ini berbeda dengan hukum Antitrust Amerika Serikat
yang memungkinkan pelaku usaha asing terkena hukum antitrust,
kalau membuat efek negatif terhadap perdagangan dalam negeri
Amerika Serikat (Ayudha D. Prayoga, et al. (Ed.), 2000:75).
Perjanjian yang dirumuskan dalam Pasal 1 angka 7 tersebut
adalah perjanjian sepihak. Namun, tidak berarti hanya perjanjian
7/23/2019 Buku Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia
http://slidepdf.com/reader/full/buku-hukum-persaingan-usaha-di-indonesia 48/140
PERJANJIAN YANG DlLARANG 39
sepihak yang terkena Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.
Harus dipahami bahwa perjanjian sepihak saja sudah dapat
terkena Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. ]angkauanberlakunya sangat menguntungkan (Ayudha D. Prayoga, et al.,
(Ed.), 2000:76).
Di Australia istilah perjanjian (contract) dalam hukum persaingan
pada prinsipnya diartikan sebagaimana istilah contract biasa, yang
mensyaratkan adanya consideration yang berarti masing-masing
pihak saling memberikan sesuatu. Karenanya perjanjian sepihak
tidak bisa dilaksanakan. Bahkan istilah " arrangement" dan " under-
standing" yang dipakai di dalam hukum persaingannya rnengha
ruskan adanya meeting of the minds antara para pihak yang berarti
bukan bersifat sepihak, walaupun artinya menunjukkan sesuatu
yang lebih ringan dari perjanjian biasa. Di Amerika Serikat istilah
" agreement" yang mencakup " contract", " combination", atau " con-
spiracy" menurut Section 1 dari the Sherman Act mengharuskanadanya tindakan bersama-sarna dari dua orang atau lebih untuk
membemuknya, sedangkan tindakan bersama (concerted action)
hanya bisa dibenarkan apabila mereka mempunyai unity of pur-
pose, atau understanding, atau telah terjadi meeting of minds di
antara mereka (Ayudha D. Prayoga, et al., (Ed.), 2000:76-77).
Pengertian perjanjian sepihak menurut Undang-Undang No
mor 5 Tahun 1999 ternyara miripdengan pengertian perjanjian
menurut Pasal 1313 Kitab U ndang-U ndang Hukum Perdata,
yang juga dianggap mempunyai kelemahan. Mungkin kelemahan
di dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ini
dianggap tidak begitu penting, terbukti dengan tidak adanya
usaha untuk memperbaikinya. Namun "kelemahan" pengertian
perjanjian menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tidak bisa dianggap tidak penting, karena ia akan memungkinkan
lebih mudahnya orang terkena pidana di dalam perjanjian-per
janjian yang per se illegal. Kalau perjanjian sepihak tidak dilarang,
keadaan ini akan disalahgunakan, sehingga akan terjadi perjanjian
sepihak yang ditaati oleh pihak-pihak yang sebenarnya tidak
terikat yang akhirnya merusak persaingan. Hal ini bisa diarasi
dengan menambah suatu ketentuan lain seperti persengkongkolan.
7/23/2019 Buku Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia
http://slidepdf.com/reader/full/buku-hukum-persaingan-usaha-di-indonesia 49/140
40 HUKUM PERSAINGAN USAHA DJ INDONESIA
Dengan ini, walaupun pasal perjanjian tidak bisa diberlakukan,
mereka akan terkena ketentuan yang terakhir ini (bandingkan
Ayudha D. Prayoga et al., (Ed.), 2000:77).
Di Amerika Serikat, ketentuan larangan "conspiracy" telah bisa
mengatasi kesukaran pembuktian ada tidaknya perjanjian. De
mikian pula di Australia, istilah "arrangement" atau "understanding"
telah bisa mengatasi kesukaran yang serupa. Selain menggunakan
istilah "contract", Jepang juga menggunakan istilah "agreement" atau
"any other concerted action" agar memperluas berlakunya hukumantimonopolinya (Ayudha D. Prayoga, et al., (Ed.), 2000:77).
2.2 Perjanjian-Perjanjian yang Dilarang
Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terdapat 11
macam perjanjian yang dilarang untuk dibuat oleh pelaku usaha
dengan pelaku usaha lain, sebagaimana diatur dalam Pasal 4
sampai' dengan Pasal 16. Perjanjian-perjanjian yang dilarang
dibuat tersebut dianggap sebagai praktik monopoli dan/atau
persaingan usaha yang tidak sehat, Apabila perjanjian-perjanjian
yang dilarang ini ternyata tetap dibuat oleh pelaku usaha, maka
perjanjian yang demikian diancam batal demi hukum atau
dianggap tidak pernah ada, karena yang dijadikan sebagai objek perjanjian adalah .hal-hal yang tidak halal yang dilarang oleh
undang-undang. Dari Pasal1320 dan Pasal 1337 Kitab Undang
Undang Hukum Perdara, dapat diketahui salah satu syarat sah
suatu perjanjian adalah adanya suatu sebab yang halal, yaitu
apabila tidak dilarang oleh undang-undang atau tidak berlawanan
dengan kesusilaan dan ketertiban umum. Selanjutnya, Pasal
1135 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menentukan, suatu
perjanjian yang dibuat tapi terlarang tidak mempunyai kekuatan
atau dianggap tidak pernah ada.
Perjanjian-perjanjian yang dilarang dan termasuk "praktik
monopoli" di antara Pasal 4 sampai dengan Pasal 16 adalah
perjanjian-perjanjian yang diatur dalam Pasal-pasal 4, 9, 13, dan
16; selebihnya adalah perjanjian-perjanjian yang dikategorikan
melanggar "persaingan usaha tidak sehat". Meskipun keempat
7/23/2019 Buku Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia
http://slidepdf.com/reader/full/buku-hukum-persaingan-usaha-di-indonesia 50/140
PER]AN]IAN YANG DILARANG 41
pasal di atas, yaitu Pasal-pasal 4, 9, 13, dan 16 termasuk
perjanjian yang dianggap mengakibatkan praktik monopoli, tetapi
keempat pasal itu pun-menurut Undang-Undang Nomor 5
Tahun 1999-dapat menimbulkan "persaingan usaha tidak sehat".
Tak peduli apakah akibat yang ditimbulkan itu bersifat kumulatif
atau bersama-sama (terjadi praktik monopoli dan persaingan
usaha tidak sehat), maupun alternatif atau salah satu dari praktik
monopoli atau persaingan usaha tidak sehat saja (Insan Budi
Maulana, 2000: 18).Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 telah merumuskan
pengertian "praktik monopoli" dan "persaingan usaha tidak sehat".
Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 meru
muskan pengertian "p raktik monopoli" adalah pemusatan kekuatan
ekonomi o/eh satu atau /ebih pe/aku usaha yang mengakibatkan dikua-
sainya produksi dan/atau pemasaran atas barang dan/atau jasa tertentu ,
sehingga menimbu/kan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan
kepentingan umum. Dari bunyi Pasal 1 angka 2 tersebut, jelas
bahwa yang dikatakan sebagai praktik monopoli adalah apabila
ada perilaku yang amipersaingan usaha dan hal itu dapat me
nimbulkan kerugian bagi kepemingan umum. Pengertian "pe
musatan kekuatan ekonomi" dikemukakan dalam Pasal 1 angka
3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, yaitu penguasaan yang
nyata atas suatu pasar bersangkutan o/eh satu atau /ebih pe/aku usaha ,
sehingga dapat menentukan harga barang dan/atau jasa. Dengan
demikian dari bunyi Pasal 1 angka 3 sudah jelas bahwa salah satu
indikator yang dapat digunakan untuk menentukan telah terjadi
suatu peristiwa pernusatan kekuatan ekonomi adalah apabila
telah terjadi "penguasaan atas suatu pasar secara nyata", sehingga
harga barang diperdagangkan dan/atau jasa yang ditawarkankepada konsumen tidak lagi didasarkan pada mekanisrne-pasar,
melainkan ditentukan sendiri oleh seseorang atau beberapa pelaku
usaha yang telah menguasai pasar yang bersangkutan. Kemudian
pengertian "persaingan usaha tidak sehat" dirumuskan dalam
Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, yaitu
persaingan antarpe/aku usaha da/am menjalanean kegiatan produksi
dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa yang di/akukan dengan cara
7/23/2019 Buku Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia
http://slidepdf.com/reader/full/buku-hukum-persaingan-usaha-di-indonesia 51/140
HUKUM PERSAlNGAN USAHA DJ INDONESIA
:; j f ur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.
Ber asark an bunyi Pasal 1 angka 6 jelas bahwa telah terjadirsainga n usaha atau bisnis tidak sehat atau eurang bila antar
pelaku usaha menjalankan kegiatan produksi dan/atau pemasaran
barang dan/arau jasa dilakukan seeara tidak jujur, melawan
hukum, atau menghambat persaingan usaha.
Dari Pasal4 sampai dengan Pasal 16 Undang-Undang Nomor
5 Tahun 1999, terdapat beberapa perjanjian yang dilarang,
sebagai berikut.
1. oligopoli (Pasal 4);
2. penetapan harga (Pasal 5);
3. diskriminasi harga dan diskon (Pasal 6 sampai dengan
Pasal8);
4 . pembagian wilayah (Pasal 9);5. pernboikotan (Pasal 10);
6 . kartel (Pasal 11);
7. trust (Pasal 12);
8. oligopsoni (Pasal 13);
9 . integrasi vertikal (Pasal14);
10. perjanjian terrutup (Pasal 15);
11. perjanjian dengan luar negeri (Pasal 16).
2.2.1. Perjanjian Oligopoli
Pasal4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 menean
tumkan larang oligopoli. Dalam Pasal 4 ayar (1) Undang
Undang Nomor 5 Tahun 1999 dinyatakan bahwa pelaku usaha
dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain untuk
seeara bersama-sama melakukan penguasaan produksi dan/atau
pemasaran barang dan/atau jasa, yang dapat mengakibatkan
terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak
sehat. Berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) jelaslah bahwa
undang-undang hanya melarang oligopoli yang dapat mengaki
batkan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usahatidak sehat. Indikator yang terakhir ini harus dibuktikan. Ini
7/23/2019 Buku Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia
http://slidepdf.com/reader/full/buku-hukum-persaingan-usaha-di-indonesia 52/140
PERJANJIAN YANG DILARANG 43
berarti dengan sendirinya sepanjang penguasaan produksi dan/
atau pemasaran barang dan/atau jasa tersebut tidak mengakibat
kan terjadinya praktik monopoli dan/arau persaingan usaha tidak
sehat, maka usaha tersebut tidak dilarang oleh undang-undang.
Lebih lanjut, Pasal 4ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun
1999 menjelaskan pengertian penguasaan produksi dan/atau pe
masaran barang dan/atau jasa yang dapat mengakibatkan ter
jadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat
terse but, yaitu apabila dua atau tiga pelaku usaha atau kelompok
pelaku usaha menguasai lebih dari 75 % (tujuh puluh lima
persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu . Dengan
demikian berdasarkan kerentuan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2)
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dapat disimpulkan bahwa
pelaku usaha dilarang mengadakan perjanjian seeara bersama
sama untuk melakukan penguasaan produksi dan/atau pernasaran
barang dan/atau jasa lebih dari 75% (tujuh puluh lima persen)pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu, karena perjanjian
terse but dapat menimbulkan praktik monopoli dan/atau per
saingan usaha tidak sehat yang dapat merugikan kepentingan
umum . Dalam hal ini pembentuk Undang-Undang Nomor 5
Tahun 1999 juga mengadakan pembedaan produk atas barang
dan jasa. Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 5 Tahun
1999 menyatakan, barang adalah setiap benda , baik berwujud
maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak ber gerak, yang
dapat diperdagangkan , dipakai , dipergunakan , atau dimanfaatkan
oleh konsumen atau pelaku usaha. Kemudian pengertian jasa
dikemukakan dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor
5 Tahun 1999, yaitu setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau
prestasi yang diperdagangkan dalam masyarakat untuk dimanfaatkanoleh konsumen atau pelaku usaha.
Berdasarkan Pasal 4 ini, perjanjian oligopoli dilarang apabila
dapat merugikan persaingan, jadi bukan per se illegal. Hal ini
menarik karena larangan oligopoli hanya dimasukkan dalam
kategori perjanjian yang dilarang, yang dapat mempersempit
eakupan larangan tersebut mengingat keterbatasan arri perjanjian
(Ayudha D. Prayoga, et al., (Ed .), 2000:78).
7/23/2019 Buku Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia
http://slidepdf.com/reader/full/buku-hukum-persaingan-usaha-di-indonesia 53/140
44 HUKUM PERSAINGAN USAHA DJ INDONESIA
Sebagai perbandingan, di Amerika Serikat oligopoli di samping
bisa terkena Section 1 dari the Sherman Act, juga bisa terjerat
Section 2-nya yang menggunakan ungkapan "combine or conspire
.... . . to monopolize". Penggunaan istilah "combination" atau "cons-
piracy" dalam hal ini lebih realistis mengingat oligopoli banyak
dilakukan tanpa adanya contract yang formal. Oligopoli bisa
terjadi dengan implicit verbal negotiation, di samping karena adanya
tacit collusion. Penggunaan kata combination atau conspiracy dalam
hal ini lebih bisa menjerat para oligopolis walaupun mereka jugahams mempunyai unity of purpose atau understanding atau telah
terjadi meeting of minds di antara mereka (Ayudha D. Prayoga, et
al., (Ed.), 2000:78).
2.2.2. Perjanjian Penetapan Harga
Perjanjian Harga Horizontal (Price Fixing)
Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 melarang pelaku
usaha untuk mengadakan perjanjian dengan pesaingnya untuk
menetapkan harga aras suatu barang dan/atau jasa yang hams
dibayar konsumen atau pelanggannya. Dalam Pasal 5 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dinyatakan bahwa pelaku
usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga atas suatu barang dan/arau
jasa yang hams dibayar oleh konsumen atau pelanggan pada
pasar bersangkutan yang sama. Berdasarkan kerentuan Pasal 5
ayat (1) ini, pelaku usaha dilarang mengadakan perjanjian dengan
pelaku usaha pesaingnya guna menetapkan suatu harga tertentu
atas suatu barang dan/atau jasa yang akan diperdagangkan pada
pasar yang bersangkutan, sebab perjanjian seperti itu akan me
niadakan persaingan usaha di antara pelaku usaha yang meng
adakan perjanjian tersebut.
Price fixing oleh Australia (Section 45A dari the Trade Practices
Act 1974) dan Amerika Serikat (Section 1 the Sherman Act
1890) dianggap sebagai "naked restraint of trade with no purpose
except the stifling of competition". Oleh karena itu hal ini dianggap per se illegal. Kita nampaknya rnengikuti anggapan kedua negara
7/23/2019 Buku Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia
http://slidepdf.com/reader/full/buku-hukum-persaingan-usaha-di-indonesia 54/140
PER]AN]IAN YANG DILARANG 45
ini. Dalam Pasal 5 ayat (1) tersebut dikatakan perjanjian penetapan
harga horizontal dilarang tanpa melihat efek negatif dari perjanjian
tersebut terhadap persaingan. Karena perjanjian pricefixing ini per
se illegal , tinggi-rendahnya harga yang ditetapkan menjadi tidak
relevan. Dengan kata lain , walaupun efek negatif terhadap
persaingan usaha kecil , perjanjian pricefixing tetap dilarang. Hal
ini berarti pula bahwa market power para pihak juga tidak relevan,
walaupun kenaikan harga lebih mungkin terjadi apabila market
share mereka besar (Ayudha D. Prayoga, et al., (Ed.), 2000:7980).
Di dalam kepustakaan ekonomi dikenal istilah "konsumen
akhir" dan "konsurnen antara". Konsumen akhir adalah pengguna
atau pemanfaat akhir suatu produk , sedangkan konsumen antara
adalah konsumen yang menggunakan suatu produk sebagai
bagian dari proses produksi suatu produk lainnya. Pengertian
konsumen yang dirumuskan dalam Undang-Undang Nomoi 5
Tahun 1999 adalah konsumen akhir. Dalam Pasal 1 angka 15
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dinyatakan, yang dimak
sud dengan konsumen adalah setiap pemakai dan/atau pengguna
barang dan/atau jasa, baik untuk kepentingan diri sendiri maupun
untuk kepentinganpihak lain. Kemudian pengertian konsumen ini
dikemukakan pula dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yaitu
setiap orang pe1ljtlkai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam
masyarakat , baik bagi kepentingan diri sendiri , keluarga , orang lain,
maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Ber
dasarkan rumusan tersebut, maka pengertian konsumen terbatas
pada pemakai atau pengguna barang dan/atau jasa untuk keper
luannya, baik untuk keperluan diri sendiri, keluarga, orang lain,maupun makhluk hidup lain dan tidak unruk diperdagangkan
(Rachmadi Usman, 2000:202-203).
Pengertian mengenai pasar bersangkutan menjadi sangat pen
ting artinya dalam menentukan ada-tidaknya monopolisasi, mes
kipun penentuan dari pasar bersangkutan sang at relatif (Ahmad
Yani dan Gunawan Widjaja, 1999: 14). Dalam hal ini, Pasal 1
angka 10 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 mengartikan
7/23/2019 Buku Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia
http://slidepdf.com/reader/full/buku-hukum-persaingan-usaha-di-indonesia 55/140
46 HUKUM PERSAINGAN USAHA DJ INDONESIA
"pasar bersangkuran" sebagai pasar yang berkaitan denganjangkauan
atau daerah pemasaran tertentu oleh pelaku usaha atas barang danlatau jasa yang sama atau sejenis atau substitusi dari barang danlatau
jasa tersebut.
U ntuk menentukan relevansi atau kedudukan dari suatu pasar
bersangkutan, pada umumnya orang mencoba untuk melakukan
pendekatan sensitivitas produk tersebut dalam wilayah pemasaran
produk yang sudah berjalan. Salah satu yang dapat dipakai
adalah pendekatan elasticity of demand. Dari pendekaran tersebut
dapat diketahui sampai seberapa jauh sensitivitas suatu produk
terhadap perubahan harga, yang dinyatakan dengan persentase
perubahan kebutuhan atau persentase perubahan harga (Ahmad
Yani da n Gunawan Widjaja, 1999:15).
Meskipun tidak sederhana, untuk rnenilai relevansi da n keter
kaitannya dengan produk kornpetitor, diperkenalkan konsepcross
elasticity demand (CED) antara kedua produk yang saling di
kaitkan. Nilai CED diperoleh dari nilai persentase perubahanI
kebutuhan dari satu produk dibagi dengan nilai persentase
perubahan harga dari produk lain yang sedang dibandingkan.
Jika nilai CED-nya negatif berarti kedua produk dalam pasar
tersebut saling melengkapi. Dan jika nilai CED-nya positif dengan
angka yang relatif besar, kedua produk tersebur merupakanproduk yang saling berkompetisi dalam pasar yang ada (Ahmad
Yani dan Gunawan Widjaja, 1999:15).
Adakalanya penentuan pasar bersangkutan tidak dapat dite
rapkan secara an sich. Berbagai pertimbangan, khususnya yang
berhubungan dengan "karakteristik" pasar yang berbeda satu
dengan yang lain juga sangat mempengaruhi. Oleh karena itu
dikenal pula istilah penentuan pasar geografis yang relevan
untuk menilai kompetisi produk yang ada dalam pasar tersebut
(Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, 1999:15).
U ntuk perjanjian tertentu seperti yang disebur dalam Pasal 5
ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, tidak ada
larangan price fixing, sepanjang hal tersebut tidak menimbulkan
persaingan usaha yang tidak sehat dengan pesaing-pesaing bisnisnya. Pasal 5 ayat (2) tersebut menyatakan bahwa ketentuan
7/23/2019 Buku Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia
http://slidepdf.com/reader/full/buku-hukum-persaingan-usaha-di-indonesia 56/140
PERJANJIAN YANG DlLARANG 4-
larangan price fixing sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak
berlaku bagi
a. suatu perjanjian yang dibuat dalam suatu usaha patungan
(joint venture), conrohnya PT X dan PT Y mengadakan suatu
usaha patungan dengan mendirikan PT A, di mana PT X dan
PT Y diperkenankan untuk menentukan sendiri besarnya
harga jual barang yang diproduksi PT A tersebut ;
b. suatu perjanjian yang didasarkan undang-undang yang berlaku,
contohnya penentuan harga jual bahan bakar minyak (BBM)
yang dilakukan oleh Pemerintah.
Dalam hal ini tidak dijelaskan joint v enture seperti apa yang bisa
dikecualikan. Memang joint venture antara pihak-pihak yang tidak
saling bersaing tidak menyebabkan efek antikompetitif . Tetapi,
bila usaha patungan seperti ini membuat collateralrestraint-yakniperjanjian yang membatasi kompetisi di masa datang antara pa ra
pihak- usaha ini bisa menghadapi risiko tuntutan pelanggaran
hukum persaingan. Joint venture antara para pesaing jelas dapat
mengurangi persaingan, kecuali kalau bentuk kerja sama ini dibuat
untuk memenuhi kebutuhan pasar yang tidak pernah atau tidak
akan dipenuhi oleh masing-masing pihak secara individual. Kita
tidak bisa mengatakan bahwa semua perjanjian dalam joint venture
tidak akan merugikan persaingan; perlu dijelaskan lagi, dalam
perjanjian joint venture yang bagaimana yang dikecualikan (Ayudha
D. Prayoga, et al., (Ed.), ?000:87).
Sebagai perbandingan, di Australia, Section 45A (2) dan (4)
mengecualikan perjanjian-perjanjian dalam joint venture dari ke
tentuan larangan price fixing. Pengecualiannya hanya pdari larangan per se illegal-nya. Artinya, kalau akhirnya terbukti mempunyai
tujuan atau efek yang antikompetitif perjanjian price fixing dalam
joint ventur e tersebut : tetap dilarang. Di samping itu, harus
dipenuhi syarat-syarat tertentu untuk dapat memanfaatkan fasilitas
ini (Ayudha D. Prayoga, et al. , (Ed.), 2000:87).
Di Amerika Serikat, menurut the Export Trading Company
Act 1982, untuk rnendapatkan imunitas terbatas dari hukum
7/23/2019 Buku Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia
http://slidepdf.com/reader/full/buku-hukum-persaingan-usaha-di-indonesia 57/140
48 HUKUM PERSAlNGAN USAHA DJ INDONESIA
antitrust, joint venture yang melakukan ekspor hams memenuhi
syarat: tidak akan mengurangi persaingan dan perdagangan di
dalam atau perdagangan ekspor Amerika Serikat, tidak menaik
kan, menstabilisasikan, atau menekan harga di Amerika Serikat
secara tidak wajar, tidak menimbulkan cara kompetisi yang tidak
sehat dengan pesaing-pesaing, dan lain-lain. Di samping itu the
Department of Justice dan the Federal Trade Commission telah
memberikan sernacam guidelines bagi joint venture tertentu lainnya
yang akan menikmati imunitas terbatas dari _hukum antitrust
(Ayudha D. Prayoga, et al., (Ed.), 2000:87-88).
Di U ni Eropa, joint venture pada dasarnya dianggap selalu
mengurangi dan/atau merugikan persaingan, sehingga melanggar
Pasal 85 (1) the Treaty of Rome. Walaupun demikian, the Eropa
Union Commission bisa memberikan pengecualian menurut Pasal
85 (3) dengan syarat bentuk usaha irii dapat memperbaiki dan/
atau mengembangkan produksi dan distribusi barang atau jasa,
atau mendorong kemajuan teknologi da n ekonomi dengan me
mungkinkan masyarakat konsumen memperoleh bagian yang
adil dari keuntungan yang dihasilkan dan yang tidak menyebabkan
terjadinya pembatasan dan hambatan terhadap persaingan dari
produk yang bersangkutan (Ayudha D. Prayoga, et al., (Ed.),
2000:88).
DiskriminasiHarga clan Diskon
Larangan penetapan diskriminasi (price discrimination) disebutkan
dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Pasal 6 .
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tersebur menyatakan
bahwa pelaku usaha dilarang membuat perjanjian yang mengaki
batkan pembeli yang satu hams membayar dengan harga yang
berbeda dari harga yang hams dibayar oleh pembeli lain untuk
barang dan/atau jasa yang sama. Berdasarkan ketentuan Pasal 6
tersebut, diskriminasi harga dilarang apabila pelaku usaha mem
buat suatu perjanjian dengan pelaku usaha lain yang meng- ·
akibatkan pembeli yang satu hams membayar harga yang tidak sama atau berbeda dengan harga yang hams dibayar pembeli lain
7/23/2019 Buku Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia
http://slidepdf.com/reader/full/buku-hukum-persaingan-usaha-di-indonesia 58/140
PERJANJIAN YANG DILARANG 49
untuk barang dan/atau jasa yang sama , karena hal ini dapat
menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat di kalangan
pelaku usaha atau dapat merusak persaingan usaha.
Pada pasar tertentu , produsen dapat menetapkan harga yang
mungkin menghasilkan laba yang jauh lebih tinggi dari apa
yang dihasilkan jika produsen hanya rnenetapkan satu harga
untuk semua konsumen. Strategi penetapan harga yang berbeda
'ini juga dapat merusak persaingan usaha. Salah satunya me-
nerapkan diskriminasi harga. Dalam hal ini terdapat tiga jenisdan tingkatan strategis diskriminasi harga, di mana setiap
tingkatan menuntut informasi yang berbeda mengenai konsumen,
yaitu
1. Diskriminasi harga sempurna, di mana produsen akan mene-
tapkan harga yang berbeda untuk setiap konsumen. Seriap
konsumen akan dikenakan harga tertinggi yang sanggup diba-yarnya. Dengan menerapkan strategi ini, produsen akan me-
nyerap seluruh surplus konsumen, sehingga dapat mencapai
laba yang paling tinggi. Strategi ini hanya dapat diimplemen-
tasikan pada kasus tertentu saja, karena menuntut produsen
untuk mengetahui dengan tepat berapa jumlah maksimum
yang ingin dibayarkan oleh konsumen untuk jumlah barang
yang ditawarkan;
2 . Pada situasi di mana produsen tidak dapat mengindentifikasi
maksimum harga yang dapat dikenakan untuk setiap konsu-
men, atau situasi 'di rnana produsen tidak dapat melanjutkan
struktur harga yang sama untuk tambahan unit penjualan,
maka produsen dapat menerapkan strategi diskriminasi tingkat
harga kedua, di mana produsen akan menerapkan sebagiandari surplus konsumen. Pada strategi ini produsen menerapkan
harga yang berbeda untuk setiap pembelinya berdasarkan
jumlah barang yang dibeli. Pembeli yang bersedia membeli
barang lebih banyak diberikan harga per unit yang lebih
murah. Makin sedikit barang yang dibeli, harga per unitnya
semakin mahal. Strategi ini banyak dilakukan pada penjualan
grosir atau pasar swalayan besar;
7/23/2019 Buku Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia
http://slidepdf.com/reader/full/buku-hukum-persaingan-usaha-di-indonesia 59/140
50 . HUKUM PERSAINGAN USAHA DJ INDONESIA
3. Bentuk terakhir diskriminasi harga umumnya diterapkan
produsen yang mengerahui bahwa perrnintaan atas produk mereka beragam secara sistematik berdasarkan karakteristik
konsumen dan kelompok demografis. Pad a kondisi ini, pro
dusen dapat memperoleh keuntungan dengan mengenakan
tarif yang berbeda untuk setiap kelompok konsumen yang
berbeda (Ayudha D. Prayoga. et al., (Ed.), 2000:94-95).
Demikian pula pelaku usaha dilarang menerapkan harga di
bawah biaya marginal (predatory price). Pasal 7 Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 1999 menyatakan bahwa pelaku usaha dilarang
membuat perjanjian dengan pe1aku usaha pesaingnya untuk
menetapkan harga di bawah pasar, yang dapat mengakibatkan
terjadinya persaingan usaha tidak sehat. Berdasarkan ketentuan
Pasal 7 tersebut, perjanjian penetapan harga di bawah biaya
marginal yang dilarang adalah perjanjian yang dibuat pelaku
usaha dengan pelaku usaha pesaingnya dengan tujuan menetapkan
harga di bawah pasar atau di bawah biaya rata-rata, yang
membawa akibat timbulnya persaingan usaha yang tidak sehat.
Pada satu sisi, penetapan harga di bawah biaya marginal akan
menguntungkan konsumen dalam' jangka pendek, tetapi dipihak
lain akan sangat merugikan pesaing (produsen lain) . Predatory pricing ini sebenarnya merupakan hasil dari perang harga tidak
sehat antara pe1aku usaha dalam rangka merebut pasar. Strategi
yang tidak sehat ini pada umumnya beralasan bahwa harga yang
ditawarkan merupakan hasil kinerja peningkatan efisiensi perusa
haan. Oleh karena itu, hal ini tidak akan segera terdeteksi sampai .
pesaing dapat mengukur dengan tepat berapa harga terendah
yang sesungguhnya dapat ditawarkan pada konsumen (di mana
harga = biaya marginal). Srrategi ini akan menyebabkan produsen
menyerap pangsa pasar yang lebih besar, yang dikarenakan
berpindahnya konsumen pada penawaran harga yang lebih rendah.
Sementara produsen pesaing akan kehilangan pangsa pasarnya.
Pada jangka yang lebih panjang, produsen pe1aku predatory pricing
akan dapat bertind ak sebagai monopolis (Ayudha D. Prayoga, etal. (Ed.), 2000: 100).
7/23/2019 Buku Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia
http://slidepdf.com/reader/full/buku-hukum-persaingan-usaha-di-indonesia 60/140
PERJANJIAN YANG DILARANG 51
Pasal8 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 melarang pe
laku usaha untuk rnembuat perjanjian dengan pelaku usaha lain
yang rnemuat persyaratan bahwa penerima barang dan/atau jasa
tidak akan menjual atau memasok kembali barang dan/atau jasa
yang telah diterimanya, dengan harga yang lebih rendah daripada
harga yang telah diperjanjikan, sehingga dapat mengakibatkan
terjadinya persaingan usaha tidak sehat. Berdasarkan ketentu an
Pasal 8 ini, pelaku usaha (supplier) dilarang membuat perjanjian
dengan pelaku usaha lain (distributor) untuk menetapkan harga
vertikal (resale price maintenance), di mana penerima barang dan/
atau jasa selaku distributornya tidak boleh menjual atau memasok
kembali barang dan/atau jasa yang telah diterimanya dari supplier
tersebut dengan harga ya.ng lebih rendah daripada harga yang
telah diperjanjikan sebelumnya antarasupplier dan distributor, sebab
hal itu akan dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat.
Salah satu alasan diadakan perjanjian resale price maintenance iniadalah untuk menghindari intra-brand competition di antara para
distributor, yang bisa mengancam stabilitas jaringan ecerannya.
Di samping itu, mungkin supplier ingin juga mempertahankan
persepsi para konsumen terhadap kualitas produknya. Resale price
maintenance bisa juga terjadi ketika melaksanakan price fixing dari
kartel di anrara para retailer. Hal ini dilakukan karena sulit untuk
melaksanakannya dengan perjanjian resale price maintenance.
Mungkin juga supplier menetapkan resale price maintenance untuk
melaksanakan perjannan price fixing di antara supplier ini dengan
supplier lain (Ayudha D. Prayoga, et al., (Ed.), 2000:80).
Dari bunyi Pasal 8 terlihat bahwa perjanjian penetapan harga
vertikal hanya dilarang apabila dapat mengakibatkan terjadinya
persaingan tidak sehat. Artinya, berbeda dari price fixing, iabukan per se illegal. Tidak diketahui mengapa ada perbedaan
semacam ini, padahal keduanya sama-sama mengenai harga yang
merupakan faktor terpenting di dalam persaingan, dan persaingan
harga merupakan tujuan paling utama dari hukum persaingan
(Ayudha D. Prayoga, et al., (Ed.), 2000:80).
Sebagai perbandingan, Amerika Serikat dan Australia men&a-
tegorikan baik price fixing maupun resale price maintenance sebagai
7/23/2019 Buku Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia
http://slidepdf.com/reader/full/buku-hukum-persaingan-usaha-di-indonesia 61/140
52 HUKUM PERSAINGAN USAHA DJ INDONESIA
per se illegal. Baik price fixing maupun resale price maintenance sama
sama merugikan persaingan dan konsumen. Salah satu perbedaanantara keduanya adalah di dalam resale price maintenance ada
korban yang lebih langsung, yakni retailer yang tergeser karena
tidak menyukai resale price maintenance tersebut. Pengalaman di
Australia menunjukkan bahwa resale price maintenance lebih mudah
dibuktikan daripada price fixing, karena biasanya retailer (yang
biasanya sukar memberikan diskon) tersebut akan melaporkan
dan memberikan bukti-bukti langsung (Ayudha D. Prayoga, et
al., (Ed.), 2000:80-81).
2.2.3. Perjanjian PemhagianWilayah
Perjanjian price fixing bukan satu-satunya cara mengontrol harga.
Cara lain yang walaupun tidak secara langsung dapat mengon
trolnya, yakni perjanjian di antara pelaku usaha untuk tidak
saling berkompetisi satu sama lain. Caranya, mereka membagi
.wilayahpemasaran barang atau jasa mereka. Ada banyak perjanjian..
pembagian wilayah ini, pertama, pelaku usaha dapat membagi
pasar secara geografis; kedua, membagi jenis atau kelas pelanggan
atau konsumen (misalnya wholesalers atau retailers); dan ketiga,.mereka bisa membagi pasar berdasarkan jenis produk yang
dikeluarkan (misalnya peralatan video profesional dan alat video
amatir) (Ayudha D. Prayoga, et al., (Ed.), 2000:81).
Pasal 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 melarang
pelaku usaha untuk mengadakan perjanjian pembagian wilayah
(market allocation), baik yang bersifat vertikal atau horizontal.
Dalam Pasal9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dinyatakan
bahwa pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku
usaha pesaingnya dengan tujuan membagi wilayah pemasaran
atau alokasi pasar terhadap barang dan/atau jasa, sehingga
mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan /atau persaingan
usaha tidak sehat. Berdasarkan Pasal 9 ini, perjanjian pembagian
wilayah yang terkena larangan adalah jika isi perjanjian pembagian
wilayah yang dimaksud bertujuan membagi wilayah pemasaranata alokasi pasar terhadap suatu produk barang dan/atau jasa, di
7/23/2019 Buku Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia
http://slidepdf.com/reader/full/buku-hukum-persaingan-usaha-di-indonesia 62/140
PERJANJIAN YANG DILARANG 53
mana perjanjian itu dapat menimbulkan praktik monopoli dan/
atau persaingan usaha tidak sehat. Perjanjian ini dilarang karena
pelaku usaha meniadakan atau mengurangi persaingan dengan
cara membagi wilayah pasar atau alokasi pasar. Wilayah pemasaran
di sini dapat berarti wilayah negara Republik Indonesia atau
bagian wilayah negara Republik Indonesia, misalnya provinsi,
kabupaten/kota, atau wilayah regional yang lain. Membagi wilayah
. pemasaran atau alokasi pasar itu berarti membagi wilayah untuk
memperoleh atau memasok barang, jasa atau barang, dan jasa
tertentu. Perjanjian seperti ini dapat menimbulkan praktik mo
nopoli dan/atau persaingan usaha yang tidak sehar.
Dari . ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun
1999 dapat disimpulkan bahwa perjanjian pembagian wilayah
tidak termasuk per se illegal; oleh karena itu perjanjian yang
demikian hanya dilarang apabila dapat mengakibatkan terjadinya
praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat(bandingkan Ayudha D. Prayoga, et al., (Ed.), 2000:81).
Hal ini berbeda dengan ketentuan di Amerika Serikat yang
menganggapnya sebagai per se illegal. Pada umumnya memberla
kukan mar ket allocation sama dengan price fixing. Perjanjian price
fixing memungkinkan setiap pesaing menjual produknya pada har
ga ~ o n o p o l i tanpa rasa takut bahwa yang lain akan menurunkan
harga. Mark et allocation memungkinkan hal yang sama, karena setiap
pesaing tidak menghadapi persaingan berhubungan dengan
konsumen yang dilayani , sehingga ia bebas menetapkan harga mo
nopoli. Sebaliknya, ada kernungkinan pembagian wilayah pema
saran ini membuat produksi atau pemasaran menjadi lebih efisien.
Para pesaing dapat bersepakat untuk tidak memproduksi produk
produk tertentu atau meninggalkan wilayah-wilayah tertentu danmemfokuskan pada produk-produk atau wilayah-wilayah tertentu
yang lain untuk mencapai economies a/scale dan spesialisasi. Dengan
kata lain, efisiensi yang lebih besar akan tercapai. N amun, efisiensi
semacam ini baru bisa tercapai dengan adanya perjanjian antar
pesaing (Ayudha D. Prayoga, et al., (Ed.), 2000:81-82).
"1ILlK PERPUSTAKAAN FAKULTAS HUK
IUNIVERSITAS GADJAH M
YOGYAKART . 4
7/23/2019 Buku Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia
http://slidepdf.com/reader/full/buku-hukum-persaingan-usaha-di-indonesia 63/140
54
·2.2.4. pemboikotan
HUKUM PERSAlNGAN USAHA DJ INDONESIA
. Pelaku usaha juga dilarang untuk membuat perjanjian untuk
m e i a k ~ a n pemboikotan (boycott). Pemboikotan ini merupakan
perjanjian horizontal antara pelaku usaha pesaing untuk menolak
mengadakan hubungan dagang dengan pelaku usaha lain. La
rangan membuat perjanjian pemboikotan ini diatur dalam Pasal
10 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, yang rnenetapkan:
(1) Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku
usaha pesaingnya yang dapat menghalangi pelaku usaha lain
untuk melakukan usaha yang sama, baik untuk tujuan pasar
dalam negeri maupun pasar luar negeri.
(2) Pelaku usaha dilarang rnernbuat perjanjian dengan pelaku
usaha pesaingnya untuk menolak menjual setiap barang dan/
atau jasa dari pelaku usaha lain, sehingga perbuatan tersebur
a. merugikan atau dapat diduga merugikan pelaku usaha
lain ; atau
b. membatasi pelaku usaha lain dalam menjual atau membeli
setiap barang dan/atau jasa dari pasar bersangkutan.
Pernboikotan seperti yang diatur dalam Pasal 10 Undang
Undang Nomor 5 Tahun 1999 ini dapat menutup akses kepada
input yang diperlukan oleh pesaing-pesaing lain (bandingkan
Ayudha D. Prayoga, et al., (Ed .), 2000:84).
Sebagai perbandingan, di Australia, boycott ini-yang oleh
Section 4D Trade Practices Act 1974 disebut juga sebagai exclu-
sionary provisions-clilarang secara mutlak, terlepas dari dampaknya .
terhadap persaingan (Ayudha D. Prayoga, et al., (Ed.), 2000:84).Dari bunyi Pasal 10 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999,
dapat diketahui kalau Indonesia ternyata tidak mutlak meng
anutnya seperti yang dilakukan Australia. Pasal 10 ayat (1)
memang tidak mensyaratkan adanya dampak negatif dari perjan
jian pemboikotan tersebut. Akan tetapi ayat (2) pasal yang sama
mensyaratkan adanya kerugian yang diderita pelaku usaha lain
~ e ~ g a i a k i b a ~ pemboikotan atau halangan perdagangan barang
'. . .. .. '. ". . ':.
.
7/23/2019 Buku Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia
http://slidepdf.com/reader/full/buku-hukum-persaingan-usaha-di-indonesia 64/140
PERJANJIAN YANG DlLARANG 55
dan/atau jasa di pasar bersangkutan. Namun demikian, tidak
berarti hams ada syarat dampak negatif terhadap persaingan,
karena terpenuhinya syarat di dalam ayat (2) tersebut. tidak
berarti persaingan pasti akan berkurang (bandingkan Ayudha 6.
Prayoga, et al., (Ed.), 2000:84). ., .
2.2.5. Kartel
Seringkali suatu industri hanya mempunyai beberapa pemain
yang mendominasi pasar. Keadaan demikian dapat mendorong
mereka untuk mengambil tindakan bersama dengan tujuan mem
perkuat kekuatan ekonomi mereka dan mempertinggi keun
tungan . Ini akan mendorong mereka untuk membatasi tingkat
produksi maupun tingkat harga melalui kesepakatan bersama di
antara mereka. Kesemuanya dimaksudkan untuk menghindari
terjadinya persaingan yang memgikan mereka sendiri . Kalauberpegang pada teori monopoli, suatu kelompok industri yang
mempunyai kedudukan oligopolis akan mendapat keuntungan
yang maksimal bila mereka secara bersama berlaku sebagai
monopolis. Dalam praktikriya, kedudukan oligopolis ini di
wujudkan melalui apa yang disebur asosiasi-asosiasi. Melalui
asosiasi ini mereka dapat mengadakan kesepakatan bersama
mengenai tingkar produksi, tingkat harga, wilayah pemasaran,
dan sebagainya (Agus Sardjono , 1998:26-27), yang kemudian
melahirkan kartel, yang dapat pula mengakibatkan terciptanya
praktik monopoli dan/atau persaingan usaha yang tidak sehat.
Kamus Hukum Ekonomi ELIPS (1997:21) mengartikan kartel
(carte/) sebagai "persekongkolan atau persekutuan di antara bebe
rapa produsen produk sejenis dengan maksud untuk mengontrolproduksi, harga, dan penjualannya, serta untuk memperoleh
posisi monopoli". Dengan demikian, kartel rnerupakan salah satu
bentuk monopoli, di mana beberapa pelaku usaha (produsen)
. bersatu untuk mengontrol produksi, menentukan harga, dan/
atau wilayah pemasaran atas suatu barang dan/atau jasa, sehingga
di antara mereka tidak ada lagi persaingan. Larangan membuat
perjanjian kartel ini dicantumkan dalam Pasal 11 Undang-
7/23/2019 Buku Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia
http://slidepdf.com/reader/full/buku-hukum-persaingan-usaha-di-indonesia 65/140
56 HUKUM PERSAINGAN USAHA DJ INDONESIA
Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang rnenetapkan bahwa pelaku
usaha d i l a r ~ n g membuat perjanjian dengan pelaku usaha
saingannya yang berinaksud mempengaruhi harga dengan
mengatur produksi dan/atau pemasaran suam barang dan/atau
jasa, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli
dan/atau persaingan usaha tidak sehat.
Dari Pasal 11 terse but dapat dilihat bahwa hukum negara
negara Barat tidak banyak rnempengaruhi ketentuan pasal ini.
Di Amerika Serikat, Australia, da n U ni Eropa, kartel dianggapsebagai per se illegal. Di Amerika Serikat, sebagaimana price fixing,
kartel disebut sebagai naked . restraint yang mempunyai tujuan
tunggal untuk mempengaruhi tingkat harga da n output. Oleh
karena itu, wajar apabila Section 1 the Sherman Act memperla
kukannya sebagai per se illegal. Artinya, perjanjian kartel sendiri
yang dilarang ranpa melihat kewajaran tingkat harga yang
disepakati, tanpa melihat market power para pihak, bahkan tanpa
melihat apakah perjanjian kartel tersebut sudah dilaksanakan
atau belum. Negara Australia dengan Section 45 jo. 4D (1) da n
45A (1) dari the Trade Practices Act 1974 juga mengategorikan
kartel sebagai per se illegal. Begitu juga Uni Eropa, dengan Article
85 dari the Treaty of Rome (Ayudha D . Prayoga, et al. (Ed.),. I
2000:82).Alasan mengapa kartel dianggap sebagai per se illegal di
negara-negara Barat terletak pada kenyataan bahwa price fixing
dan perbuatan-perbuatan kartel yang lain benar-benar mempunyai
dampak negatif terhadap harga dan output jika dibandingkan
dengan dampak pasar yang kompetitif. Sedangkan kartel jarang
sekali menghasilkan efisiensi, atau efisiensi yang dihasilkan sangat
kecil dibandingkan dampak negatif dari tindakan-tindakannya.
Suam kartel yang berhasil akan mengeluarkan keputusan-kepu
tusan tentang harga dan output seperti layaknya keputusan
keputusan yang dikeluarkan sebuah perusahaan tunggal yang
memonopoli. Akibatnya, pertama, kartel mendapatkan keun
tungan-keuntungan monopoli dari para konsumen yang terus
menerus membeli barang atau jasa dengan harga kartel; dankedua, terjadi penernparan sumber secara salah yang diakibatkan
7/23/2019 Buku Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia
http://slidepdf.com/reader/full/buku-hukum-persaingan-usaha-di-indonesia 66/140
PERJANJIAN YANG DlLARANG 57
oleh pengurangan output karena para konsumen seharusnya mern-
beli dengan harga yang kompetitif, selain terbuangnya sumber
daya untuk mempertahankan keberadaan kartel itu sendiri(Ayudha D. Prayoga, et aI., (Ed.) , 2000:82-83).
Pada sisi lain, kartel juga bisa memberi keuntungan, Oleh
karena itu, keberadaan da n tumbuh-kembangnya diperbolehkan
sepanjang hal ini memberikan keuntungan bagi masyarakat
banyak. Selain itu, kartel juga dapat membentuk stabiliras dan
kepastian tingkat produksi, tingkat harga, da n wilayah pemasaran
(yang sama) di antara para pelaku usaha yang tergantung dalam
asosiasi tertentu. Dengaa sendirinya pasar menjadi tidak kornpetitif
lagi dan karenanya akan merugikan konsumen. Kalau kita per-
hatikan bunyi ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 5
Tahun 1999, perjanjian kartel yang dilarang adalah perjanjian
tingkat produksi, t ingkat harga, dan/arau wilayah pernasaran
atas suatu barang, jasa, atau barang dan jasa, yang dapatberdampak pada terciptanya monopolisasi dan/atau persaingan
usaha tidak sehat dengan pelaku usaha saingannya.
Larangan yang terdapat dalam Pasal 11 tersebut tidak menga
tegorikan kartel sebagai per se illegal, sebab kartel masih dirnung-
kink an sepanjang tidak menimbulkan praktik rnonopolisasi dan/
atau persaingan usaha yang tidak sehat, yang merugikan masya-
rakat dan konsumen (bandingkan Ayudha D. Prayoga, et al.,
(Ed.), 2000:83).
Indonesia kelihatannya mengikuti ] epang yang mensyaratkan
adanya "substantial restraint of competition" yang "contrary to the
publicinterest" di dalam larangan terhadap kartel. Perjanjian kartel
baru ilegal kalau sudah dipraktikkan dan ternyara mengurangi
persaingan secara substansial. Namun, the Fair Trade Com-
mission di ]epang telah mengambil jalan tengah dengan rneng-
ambil tindakan ketika peserta kartel telah melakukan langkah
langkah awal unruk melaksanakan perjanjian kartel. Dengan
begitu telah dibuat suatu anggapan , begitu peserta mulai melak-
sanakan kartel, kartel itu pasti mengurangi persaingan secara
substansial seandainya tidak diberhentikan atau dilarang (Ayudha
D. Prayoga, er/al., (Ed.), 2000:84).
7/23/2019 Buku Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia
http://slidepdf.com/reader/full/buku-hukum-persaingan-usaha-di-indonesia 67/140
58
2.2.6. Trust
HUKUM PERSAINGAN USAHA DJ INDONESIA
Pasal 12 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 melarang
pelaku usaha membuat perjanjian trust, yang melahirkan praktik
monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat. Dalam Pasal 11.ini dinyatakan:
Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku
usaha lainuntuk
melakukan kerja sama dengan membentuk
gabungan perusahaan atau perseroan yang lebih besar,
dengan tetap menjaga dan mempertahankan kelangsungan
.. hidup masing-masing perusahaan atau perseroan anggota
nya, yang bertujuan untuk mengontrol produksi dan/ atau
'pemasaran atas barang dan/atau jasa, sehingga dapat meng
akibatkan terjadinya prak tik monopoli dan/atau persaingan
usaha tidak sehat.
Berdasarkan ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 5
Tahun 1999 ini, perjanjian trust yang dilarang adalah perjanjian
untuk rnelakukan kerja sama dengan cara membentuk apa yang
dinamakan trust, yakni gabungan dari beberapa perusahaan atau
perseroan yang lebih besar, dengan tetap menjaga dan memper
tahankan kelangsungan hidup masing-masing perusahaan atau
perseroan yang digabungkan tadi, dengan rujuan menciptakan
stabilisasi dan kepastian tingkat produksi, dan/atau tingkat pe
masaran yang sama atas suatu barang, jasa, atau barang dan jasa,
dan dengan sendirinya akan dapat menciptakan monopolisasi;
dengan demikian pasar menjadi tidak kompetitif lagi, sebab di
antara pelaku usaha tidak ada persaingan usaha lagi .
Dalam persaingan yang semakin tajam dan border/ess economy
yang berlaku dewasa ini, efisiensi menjadi kunci keberhasilan
suatu perusahaan berada di dalam pasar. Atas tunrutan efisiensi,
semakin banyak perusahaan yang dapat muncul dan bertahan di
dalam pasar bila hanya mengerjakan sebagian dari produk jadi.
Karenanya, ketentuan Pasal 11 itu kurang tegas. Akibat yang
sudah dapar diperkirakan adalah keinginan perusahaan untuk
7/23/2019 Buku Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia
http://slidepdf.com/reader/full/buku-hukum-persaingan-usaha-di-indonesia 68/140
PER]AN]IAN YANG DILARANG 59
melakukan merger, strategic alliance akan melemah, apalagi bila
dengan tindakan yang dimaksudkan untuk menguasai pangsa
pasar tersebut kemungkinan akan melanggar rambu-rambu
penguasaan pasar yang dianggap baik. Bagaimanapun juga
ketegasan dalam undang-undang sangat dibutuhkan agar para
pelaku pasar bersedia memenuhinya (Pande Raja Silalahi, 1999: 12).
2.2.7. Oligopsoni
Demikian pula pelakir usaha dilarang membuat perjanjian oli
gopsoni, di mana keadaan pasar yang permintaannya dikuasai oleh
pelaku usaha tertentu. Larangan ini dicantumkan dalam -Pasal 12
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang menyatakan: . ..
(1) Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku
usaha lain yang bertujuan untuk secara bersarna-sama menguasai pembelian atau penerimaan pasokan agar dapat me
ngendalikan harga atas barang dan/atau jasa dalam pasar
yang bersangkutan, yang dapat mengakibatkan terjadinya
praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.
(2) Pelaku usaha patut diduga atau dianggap secara bersama
sama menguasai pembelian dan/arau penerimaan pasokan
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) apabila 2 (dua) atau 3(riga) pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha menguasai
lebih 75% (tujuh puluh lima persen) pangsa pasar satu jenis
barang atau jasa tertentu.
Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 11 tersebut,
dapat disimpulkan yang terkena larangan membuat perjanjian
oligopsoni adalah perjanjian yang dibuat pelaku usaha yang satudengan pelaku usaha lain, yang bertujuan:
1. secara bersama-sarna;
2. menguasai pembelian dan/at au penerimaan pasokan atas suatu
barang, jasa, atau barang dan jasa tertentu;
3. dapat mengendalikan harga atas barang, jasa, atau barang
dan jasa dalam pasar yang bersangkutan;
7/23/2019 Buku Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia
http://slidepdf.com/reader/full/buku-hukum-persaingan-usaha-di-indonesia 69/140
' 60 HUKUM PERSAINGAN USAHA DJ INDONESIA
4. menguasai lebih dari 75% (tujuh puluh lima persen) pangsa
pasar satu jenis barang atau jasa tertentu. Pangsa pasar adalahpersentase nilai jual atau beli barang atau jasa tertentu yang
dikuasai oleh pelaku usaha pada pasar bersangkutan dalam
kalender tertentu;
5. perjanjian yang dibuat tersebut ternyara dapat mengakibatkan
terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak
sehat. Berarti perjanjian oligopsoni tidak akan dilarang sepan
jang tidak menimbulkan monopolisasi dan/atau tetap men
ciptakan pasar kompetiif dan/atau tidak merugikan masya
rakat.
2.2.8. Integrasi Vertikal
Praktik integrasi vertikal yang dilakukan beberapa pelaku usahatermasuk perjanjian yang dilarang oleh Undang-Undang Nomor
5 Tahun 1999. Dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 5
Tahun 1999 dinyatakan bahwa pelaku usaha dilarang mernbuat
perjanjian dengan pelaku usaha lain yang bertujuan untuk me
nguasai produksi sejumlah produk yang termasuk dalam rangkaian
produksi barang dan/atau jasa tertenru yang mana setiap rangkaian
produksi merupakan hasil pengolahan atau proses lanjutan, baik dalam satu rangkaian langsung maupun tidak langsung, yang
dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat
dan/atau merugikan masyarakat. Dari ketencuan Pasal 14 ini
jelas bahwa yang dimaksud dengan integrasi vertikal adalah
penguasaan produksi atas sejumlah produk, yang termasuk dalam .
rangkaian proses produksi atas barang tertentu, mulai dari hulu
sampai hilir, atau proses yang berlanjut atas suatu layanan jasa
tertentu oleh pelaku usaha tertentu. Meskipun praktik integrasi
vertikal ini dapat menghasilkan barang dan/atau jasa dengan
harga murah, hal itu dapat menimbulkan persaingan usaha tidak
sehat yang dapat merusak sendi-sendi perekonomian masyarakat.
Oleh karena itu, praktik integrasi vertikal dilarang oleh Undang
Undang Nomor 5 Tahun 1999 sepanjang menimbulkan persainganusaha tidak sehat dan /atau merugikan masyarakat.
7/23/2019 Buku Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia
http://slidepdf.com/reader/full/buku-hukum-persaingan-usaha-di-indonesia 70/140
PER]AN]IAN YANG DILARANG 61
Dengan adanya Pasal 14 ini, berbagai bidang usaha yang
mungkin sangat menguntungkan dan efisien dilakukan di Indo
nesia justru tidak dapat dikerjakan. Integrasi vertikal suatu usaha
tidak selalu buruk, malah sebenarnya usaha integrasi dilakukan
untuk meningkatkan efisiensi. Integrasi yang dilakukan di masa
lalu mungkin buruk dan beberapa di antaranya merugikan
masyarakat-karena dalam banyak hal integrasi tersebut hanya
dapat dilakukan oleh perusahaan-perusahaan tertentu-sehingga
merugikan kelompok masyarakat tertentu pula (Pande Raja
Silalahi, 1999: 12-13) . '
2.2.9. Perjanjian Tertutup
Perjanjian rertutup termasuk perjanjian yang dilarang dibuat
pelaku usaha. Pasal 15 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999
melarang pelaku usaha unruk membuat perjanjian tertutup denganpelaku usaha lainnya. Dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor
5 Tahun 1999 dinyatakan:
(1) Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku
usaha lain yang mernuat persyaratan bahwa pihak yang
menerima barang dan/atau jasa hanya akan memasok atau
tidak memasok kembali barang dan/atau jasa tersebut kepadapihak tertentu dan/atau pada ternpat tertentu .
(2) Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pihak lain
yang mernuar persyaratan bahwa pihak yang menerima barang
dan/atau jasa tertentu harus bersedia membeli barang dan/
atau jasa lain dari pelaku usaha pemasok.
(3) Pelaku usaha dilarang rnernbuat perjanjian mengenai harga
atau potongan harga tertentu atas barang dan/atau jasa, yang
memuat persyaratan bahwa pelaku usaha yang menerima
barang dan/atau jasa dari pelaku usaha pemasok
a. harus bersedia membeli barang dan/atau jasa lain dari
pelaku usaha pemasok; atau
b. tidak akan membeli barang dan/atau jasa yang sama atau
sejenis dari pelaku usaha lain yang menjadi pesaing dari :
pelaku usaha pemasok.
7/23/2019 Buku Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia
http://slidepdf.com/reader/full/buku-hukum-persaingan-usaha-di-indonesia 71/140
·62 HUKUM PERSAINGAN USAHA DJ INDONESIA
2.2.10. Perjanjian dengan Pihak Luar Negeri
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 melarang pelaku usaha
untuk membuat perjanjian dengan pihak luar negeri jika perjanjian
tersebut dapat menimbulkan praktik monopoli dan/atau
persaingan usaha tidak sehat. Hal ini dinyatakan dalam Pasal 16
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 bahwa pelaku usaha
dilarang membuat perjanjian dengan pihak lain di luar negeri
yang memuat ketentuan yang dapat mengakibatkan terjadinyapraktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat. Dari
Pasal 16 ini dapat disimpulkan bahwa perjanjian dengan pihak
luar negeri yang dilarang adalah yang dibuar . pelaku usaha
dengan perjanjian yang memuat ketentuan-ketentuan tidak wajar
atau dapat menimbulkan praktik monopoli dan/atau persaingan
usaha tidak sehat.
2.3. Perjanjian-Perjanjian yang Dikecualikan
Di beberapa negara, Undang-Undang Antimonopoli kerapkali
mengesampingkan beberapa tindakan hukum sehingga tindakan
tersebut tidak dapat dikenakah sanksi. Dengan kata lain, tindakan
itu tidak dianggap sebagai suatu pelanggaran (Insan Budi Maulana, 2000:61).
Demikian pula dengan negara Indonesia. Selain mengadakan
pengecualian berlakunya pasal tertentu terhadap ketentuan Un
dang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, ternyata undang-undang
ini juga mengadakan pengecualian berlakunya semua ketentuan .
di dalamnya terhadap perjanjian-perjanjian tertentu. Pengecualian
dari ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 ini diatur
dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, yang
menyatakan bahwa pengecualian dari ketentuan Undang- undang
ini adalah
a. Perbuatan dan/arau perjanjian yang bertujuan melaksanakan
peraturan perundang-undangan yang berlaku; atau
b. Perjanjian yang berkaitan dengan hak atas kekayaan intelektualseperti lisensi, paten, merek dagang, hak cipta, desain produk
7/23/2019 Buku Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia
http://slidepdf.com/reader/full/buku-hukum-persaingan-usaha-di-indonesia 72/140
PERJANJIAN YANG DlLARANG 63
industri, rangkaian elektronik terpadu, dan rahasia dagang,
serta perjanjian yang berkaitan dengan waralaba; atau
c. Perjanjian penetapan standar teknis produk barang dan/atau
jasa yang tidak mengekang dan/atau menghalangi persaingan;
atau
d. Perjanjian dalam rangka keagenan yang isinya tidak memuat
ketentuan untuk memasok kembali barang dan/atau jasa
dengan harga yang lebih rendah daripada harga yang telah
diperjanjikan; atau •e. Perjanjian kerja sama penelitian ' untuk peningkatan atau
perbaikan standar hidup masyarakat luas; atau
f. Perjanjian i n t ~ r n a s i o n a l yang telah diratifikasi oleh Pemerintah
Republik Indonesia; atau
g. Perjanjian dan/atau perbuatan yang bertujuan untuk ekspor
yang tidak menggangu kebutuhan dan/atau pasokan dalam
negeri; atau
h. Pelaku usaha yang tergolong usaha kecil; atau
i. Kegiatan usaha koperasi yang secara khusus bertujuan untuk
melayani anggotanya.
Disayangkan bahwa Penjelasan Undang-Undang Nomor 5
Tahun 1999 tidak menjelaskan perjanjian-perjanjian tersebutlebih lanjut. Padahal pasal pengecualian ini penting, terutama
bagi pelaku usaha yang . ingin mernanfaatkannya. Di samping
ketidakjelasannya, dikhawatirkan hal ini juga dapat menibulkan
penyalahgunaan (bandingkan Ayudha D. Prayoga, et 'aI., (Ed.),
2000:85). Bahkan ada yang mengkritiknya sebagai suatu inkon
sistensi (Hikrnahanto Juwana, 1999:28).
Pemerintah dapat saja menyalahgunakan kekuasaan yang di
milikinya, . begitu juga dengan pelaku usaha yang berkolusi
dengan pernerintah untuk membuat ketentuan yang antiper
saingan usaha, yang k ~ m u d i a n oleh pernerintah dituangkan dalam
berbagai peraturan perundang-undangan. Selama Orde Baru
berkuasa, praktik monopoli dan/atau persaingan usaha yang .
tidak sehat selalu dilegalisir melalui peraturan perundang-undangan.
7/23/2019 Buku Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia
http://slidepdf.com/reader/full/buku-hukum-persaingan-usaha-di-indonesia 73/140
64 HUKUM PERSAINGAN USAHA DJ INDONESIA
Amerika Serikat mengenal istilah "state action doctrine",
artinya peraturan antitrust hanya berlaku dalam dunia bisnisselama tidak digunakan untuk melaksakan peraturan negara
bagian. Namun, peraturan negara bagian yang antikornpetitif
bisa tidak sah karena berrenrangan dengan Konstirusi, yakni
mengganggu perdagangan secara tidak wajar; Amandemen Per
tarna Konstitusi; atau undang-undang Pemerintah Federal, seperti
Federal Trade Commission Act atau Hukum Paten (Ayudha D .
Prayoga, et al. (Ed.), 2000:85).
Jika memperhatikan fakta pengecualian dari Pasal 50, para
perancang undang-undang telah keliru memahami perundang
undangan di bidang hak atas kekayaan intelekrual (HaKI).
Selain itu, isi pasal tersebut tidak sesuai dengan realitas yang
terjadi di masyarakat Eropa, Jepang, dan Jerman, yang juga
rnengarur larangan-larangan perjanjian lisensi, know how, merek,dan waralaba, apabila perjanjian itu bertenrangan dengan
prinsip-prinsip persaingan jujur (Insan Budi Maulana, 2000:64
65). Bahkan secara internasional posisi Undang-Undang Nomor
5 Tahun 1999 kurang menguntungkan. Ketika masyarakat
internasional mulai curiga adanya kemungkinan dampak negatif
dari praktik-praktik perlisensian di bidang HaKI terhadap
persaingan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 bersikap
sebaliknya, yaitu mengecualikan berlakunya ketentuan U ndang
Undang Nomor 5 Tahun 1999 terhadap perjanjian yang
berkaitan dengan HaKI (Ayudha D. Prayoga, et al. (Ed.),
2000:86).
Terbukti dalam Pasal 40 ayar (1) dan ayat (2) Agreement on
Related Aspects of Intellectual Property Rights (PersetujuanTRIPs) sebagai bagian Final Act Uruguay Round dinyatakan:
(1) Members agree that some licensing practices or conditions pertaining
to intellectual property rights which restrain competition may have
adverse effects on trade may impede the transfer and dissemination 0/ technology.
(2) Nothing in this Agrement shall prevent Members from specifying in
their national legislation licencing practices or conditions that may in
7/23/2019 Buku Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia
http://slidepdf.com/reader/full/buku-hukum-persaingan-usaha-di-indonesia 74/140
PERJANJIAN YANG DlLARANG 65
particular cases constitute an abuse of intellectual property rights
having an adverse effect on competition in the relevant market. A s
provided above, a Member may adopt , consistently with the other
provisions of this Agreement , appropriate measures to prevent or
control such practices, which may include /or example exclusive
grantback conditions, conditions preventing challenges to validity and
coercive package licensing, in the light of the relevant laws and
regulated of the Member.
Dari Pasal40 ayat (1) dan ayat (2) Persetujuan TRIPs tersebut,
dapat diketahui negara-negara anggota WTO sepakat bahwa
beberapa praktik perlisensian atau persyaratan-persyaratan yang
berkaitan dengan HaKI dapat menghambat persaingan usaha
yang dapat berakibat buruk terhadap perdagangan dan dapat
menghambat pengalihan dan penyebaran teknologi. Karenanya
tidak tertutup kemungkinan bagi negara-negara anggota WTO
untuk menetapkan dalam peraturan perundang-undangannya
praktik-praktik perlisensian atau persyaratan-persyaratan perli
sensian yang dalam hal-hal tertentu metupakan penyalahgunaan
HaKI yang berakibat buruk terhadap persaingan dalam pasar
bersangkutan. Bahkan negara-negara anggota WTO dapat me
netapkan langkah-langkah untuk mencegah atau mengendalikanpraktik-praktik perlisensian atau persyaratan-persyararan yang
dalam hal-hal tertentu merupakan penyalahgunaan dari HaKI,
seperti persyaratan untuk memberikan hak ekskulsifsecara timbal
balik, persyaratan untuk mencegah diajukannya sanggahan me
ngenai keabsahan dan pemaksaan paket lisensi, sesuai dengan
hukum dan peraturan perundang-undangan terkait yang berlaku
di negara-negara anggota WTO tersebut. Dengan demikian jelaslah bahwa pembuatan perjanjian yang berkaitan dengan
bidang HaKI tidak boleh berlawanan dengan Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 1999' atau mengikuti ketentuan-ketentuan khusus
perlisensian yang telah diatur dalam berbagai peraturan perun
dang-undangan yang berkaitan dengan HaKI.
Khusus untuk kekecualian ketenruan bahwa usaha kecil dan
koperasi memang diatur oleh undang-undang tersendiri telah
7/23/2019 Buku Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia
http://slidepdf.com/reader/full/buku-hukum-persaingan-usaha-di-indonesia 75/140
66 HUKUM PERSAINGAN USAHA DJ INDONESIA
mengundang perdebatan tersendiri. Ada negara yang memang
memberikan pengecualian terhadap koperasi, misalnya di]epang.Tetapi usaha kecil dan menengah serta koperasi yang dikecualikan
akan menciptakan proteksi sepihak dengan tidak mengikutserta
kannya dalam undang-undang ini. Hal itu akan menghambat
pertumbuhan usaha kecil dan menengah itu sendiri. Di samping
itu, melihat kondisi koperasi yang ada pada saat ini di Indonesia,
hail ini juga dapat menimbulkan kerancuan dan peluang bagi
pelaku usaha untuk menggunakan pasal pengecualian dalam
berusaha; tujuannya adalah melegalisir tindakannya dengan ber
sembunyi di belakang wujud koperasi (Ayudha D. Prayoga, et
al., (Ed.), 2000:124).
7/23/2019 Buku Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia
http://slidepdf.com/reader/full/buku-hukum-persaingan-usaha-di-indonesia 76/140
Bab3
Kegiatan yang Dilarang
3.1. Pengertian Kegiatan
Berbeda dengan istilah "perjanjian" yang dipergunakan, dalam
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tidak dapat kita temukan
suatu definisi mengenai "kegiaran" . Namun demikian, jika ditaf
sirkan secara a contrario terhadap definisi perjanjian yang diberikan
dalam Undang-Undang Nornor 5 Tahun 1999, dapat dikarakan
bahwa pada dasarnya yang dimaksud dengan "kegiatan" adalah
tindakan atau perbuatan hukum "sepihak " yang dilakukan oleh
satu pelaku usaha atau kelompok p e l a k ~ usaha tanpa ada
keterkaitan hubungan (hukum) secara langsung dengan pelakuusaha lainnya (Ahmad Yani dan Guriawan Widjaja, 1999:31).
Dari sini jelaslah bahwa "kegiatan" merupakan suatu usaha,
aktivitas, tindakan, atau perbuatan hukum secara sepihak yang
dilakukan oleh pelaku usaha tanpa melibatkan pelaku usaha
lainnya.
3.2. Bentuk-Bentuk Kegiatan yang Dilarang
Dari Pasal 17 sampai dengan Pasal 24 Undang-Undang Nomor
5 Tahun 1999 terdapat beberapa bentuk kegiatan yang dilarang
dilakukan pelaku usaha,yaitu
1. monopoli (Pasal 17);2. monopsoni (Pasal 18);
7/23/2019 Buku Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia
http://slidepdf.com/reader/full/buku-hukum-persaingan-usaha-di-indonesia 77/140
68 HUKUM PERSAINGAN USAHA DJ INDONESIA
3. penguasaan pasar (Pasal 19);4 . dumping (Pasal 20);
5. manipulasi biaya produksi (Pasal 21); dan
6. persengkongkolan (Pasal 22).
3.2.1. Monopoli
Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, pengertian
"rnonopoli" dibedakan dari pengertian "praktik rnonopoli". Pe
ngertian prak tik monopoli dikemukakan dalam Pasal 1 angka 2
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, yaitu pemusatan kekuatan
ekonomi oleb satu atau lebih pelaku usaba yang mengakibatkan
dikuasainya produksi danlatau pemasaran atas barang danlatau jasa
tertentu, sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan
dapat merugikan kepentingan umum. Sernenrara itu pengertian
monopoli dikemukakan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 1999, yaitu penguasaan atas produksi danlatau
pemasaran barang danlatau jasa tertentu oleb satu pelaku usaha atau
satu kelompok pelaku usahk. Dengan demikian, monopoli adalah
situasi pasar di mana hanya ada satu pelaku usaha atau satu
ke1ompok pelaku usaha yang "rnenguasai" suatu produksi dan/ atau pemasaran barang dan/arau penggunaan jasa tertentu,
yang akan ditawarkan kepada ~ a n y a k konsumen, yang meng
akibatkan pe1aku usaha atau ke1ompok pelaku usaha tadi dapat
mengontrol dan mengendalikan tingkar produksi, harga, dan
sekaligus wilayah pemasarannya.
Dari ketentuan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 5 Tahun .
1999 dapat disimpulkan, ternyata tidak semua kegiatan monopoli
dilarang. Hanya kegiatan monopoli yang memenuhi unsur dan
kriteria yang disebutkan dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor
5 Tahun 1999 saja yang dilarang dilakukan oleh satu pelaku
usaha atau kelompok pelaku usaha . Pasal 17 Undang-Undang .
Nomor 5 Tahun 1999 menyatakan
(1) Pelaku usaha dilarang melakukan penguasaan atas produksi
dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa yang dapat meng-
7/23/2019 Buku Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia
http://slidepdf.com/reader/full/buku-hukum-persaingan-usaha-di-indonesia 78/140
· KEGIATAN YANG DILARANG 69
akibatkan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan
usaha tidak sehat.
(2) Pelaku usaha patut diduga atau dianggap melakukan pe
nguasaan atas produksi dan/ atau pemasaran barang dan/
atau jasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini
apabila
a. barang dan/atau jasa yang bersangkutan belum ada sub
stitusinya; atau
b. mengakibatkan pelaku usaha lain tidak dapat masuk kedalam persaingan usaha barang dan/atau jasa yang sama;
atau
c. satu pelaku usaha atau saru kelompok pelaku usaha
menguasai lebih dari 50% (lima puluh persen) pangsa
pasar satu jenis barang atau jasa tertentu,
Monopoli yang dilarang menurut Pasal 17 ini jika monopoli
tersebut mernenuhi unsur-unsur sebagai berikut.
a. melakukan kegiatan penguasaan atas produk barang, jasa,
atau barang dan jasa tertentu;
b. melakukan kegiatan penguasaan atas pemasaran produk ba
rang, jasa, atau barang dan jasa tertentu ;c. penguasaan terse but dapat mengakibatkan terjadinya praktik
monopoli;
d. penguasaan tersebut dapat mengakibatkan terjadinya per
saingan usaha tidak sehat.
Sedangkan kriteria yang digurrakan untuk membuktikan ada
atau tidaknya monopoli yang dilarang tersebut didasarkan pada
a. produk barang, jasa, atau barang dan jasa tersebut belum ada
penggantinya (substitusinya);
b. pelaku usaha lain sulit atau tidak dapat masuk ke dalam
persaingan terhadap produk barang, jasa, atau barang dan
jasa yang sama (barrier to entry);
c. pelaku usaha lain tersebut adalah pelaku usaha yang mempu-
7/23/2019 Buku Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia
http://slidepdf.com/reader/full/buku-hukum-persaingan-usaha-di-indonesia 79/140
70 HUKUM PERSAINGAN USAHA DJ INDONESIA
nyai kemampuan bersaing yang signifikan dalam pasar yang
bersangkutan;d. satu pelaku usaha atau sa tu kelompok usaha telah menguasai
lebih dari 50% pangsa pasar dari suatu jenis produk barang
atau jasa terrentu.
Dengan demikian, tidak semua kegiatan penguasaan atas
produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa tergolong
pada kegiatan yang dilarang, terkecuali sepanjang memenuhi
unsur-unsur dan kriteria monopoli yang disebutkan dalam Pasal
17 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Selain itu, jika
pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha dapat membuktikan
sebaliknya-yaitu kegiatan yang dilakukannya tidak memenuhi
unsur-unsur dan kriteria Pasal 17 Undang-Undang Nornor 5
Tahun 1999-maka pelaku usaha atau kelornpok usaha tadidengan sendirinya dapat terbebas dari kegiatan yang patut
diduga atau dianggap sebagai monopoli.
. Dalam literatur, monopoli dilarang karena mengandung bebe
rapa dampak negatif yang merugikan, antara lain
a. Terjadi peningkatan harga suatu produk sebagai akibat tidak
ada kompetisi dan persaingan bebas. Harga yang tinggi ini
pada gilirannya akan menyebabkan inflasi yang merugikan
masyarakat luas;
b. Pelaku usaha mendapat keuntungan (profit) di atas kewajaran
yang normal. la akan seenaknya menetapkan harga untuk
memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya karena kon
sumen tidak ada pilihan lain dan terpaksa membeli produk tersebut;
c. Terjadi eksploitasi terhadap konsumen karena tidak ada hak
pilih konsumen atas produk. Konsumen akan seenaknya
menetapkan kualitas suatu produk tanpa dikaitkan dengan
biaya yang dikeluarkan. Eksploitasi ini juga akan menimpa
karyawanan dan buruh yang bekerja pada produsen tersebut
dengan rnenetapkan gaji dan upah yang sewenang-wenang
tanpa memperhatikan ketentuan yang berlaku;
7/23/2019 Buku Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia
http://slidepdf.com/reader/full/buku-hukum-persaingan-usaha-di-indonesia 80/140
KEGIATAN YANG DILARANG 71
d. Terjadi ketidakekonomisan dan ketidakefisienan yang akan
dibebankan kepada konsumen dalam rangka menghasilkan
suatu produk, karena perusahaan monopoli cenderung tidak
beroperasi pada average cost yang minimum;
e. Ada entry barrier di mana perusahaan lain tidak dapat masuk
ke dalam bidang usaha perusahaan monopoli tersebut, karena
penguasaan pangsa pasar yang besar. Perusahaan-perusahaan
. kecil tidak diberi kesempatan untuk tumbuh berkembang
dan akan menemui ajalnya satu per satu;. f. Pendapatan jadi tidak rnerata, karena sumber dana dan modal
akan tersedot ke dalam perusahaan monopoli. Masyarakat
banyak harus berbagi dengan banyak orang dalam bagian
yang sangat kecil, sementara perusahaan monopoli dengan
sedikit orang akan menikmati bagian yang lebih besar (Ahrnad
Yani dan Gunawan Widjaja, 1999:30).
Selama ini kenyataan rnenunjukkan bahwa monopoli tidak
hanya dilakukan oleh pihak swasta saja, tetapi juga oleh badan
usaha negara (Dirnyati Hartono, 1998:38). Hal ini dimungkinkan
oleh sistern ekonomi nasional kita yang didasarkan pada demokrasi
ekonomi. Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar
1945 memberikan dasar filosofis dan hukum kemungkinan mo
nopoli dan/atau penguasaan atas cabang-cabang produksi yang
penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak
serta penguasaan bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung
di dalamnya oleh negara. Dengan kata lain monopoly by law
dimungkinkan dalam hukum persaingan usaha kita, asalkan
kegiatannya termasuk atau menyangkut cabang-cabang produksi
yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orangbanyak. Negara dapat saja memberikan hak-hak yang bersifat
istimewa kepada badan-badan usaha negara yang bergerak di
sektor yang penting clan menguasai hajat hidup orang banyak
tersebut. Namun demikian, jangan sampai ketentuan Pasal 33
ayat (2) dan ayat (3) Undang -Undang Dasar 1945 disalahgunakan
negara dengan menjadikan Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) itu
sebagai justifikasi untuk menindas rakyat banyak dan menyerah-
7/23/2019 Buku Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia
http://slidepdf.com/reader/full/buku-hukum-persaingan-usaha-di-indonesia 81/140
72 HUKUM PERSAINGAN USAHA DJ INDONESIA
kan tampuk produksi yang penting ke tangan orang seorang
yang berkuasa. Dengan demikian, dapat kita katakan bahwaUndang-Undang Dasar 1945 tidak antimonopoli.
Ketentuan Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang
Dasar 1945 ini lebih lanjut dijabarkan dalam Pasal 51 Undang
Undang Nomor 5 Tahun 1999. Pasal 51 tersebut menyatakan
bahwa monopoli dan/atau pernusatan kegiatan yang berkaitan
dengan produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa yang
menguasai hajat hidup orang banyak serta cabang-cabang produksi
yang penting bagi negara diatur dengan undang-undang dan
diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara dan/arau badan
atau lembaga yang dibentuk atau ditunjuk oleh Pemerintah.
Berdasarkan ketentuan Pasal 51 ini, negara masih dimungkinkan
memberikan hak monopoli dan/atau pernusatan kegiatan produksi
dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa, yang sebelumnyaditerapkan atau diatur dengan undang-undang dan penyelengga
raannya akan diserahkan kepada Badan Usaha Milik Negara
yang dibentuk berdasarkan undang-undang, atau badan/lembaga
lain yang dibentuk atau ditunjuk Pernerintah berdasarkan undang
undang.
3.2.2. Monopsoni
Kegiatan monopsoni terrnasuk kegiatan yang dilarang dilakukan
pelaku usaha oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.
Monopsoni ~ a l a h situasi ~ di mana hany!! ada satu pelaku
~ a t a u kelompok pelaku usaha yang menguasai pangsa pasar
xang besar yang bertindak sebagai pembeli tunggal; sementara
itu, pelaku usaha-m.u kelompok pelaku usaha yang bertindak
ebagai penjual jumlahnya banyak. Akibatnya, pembeli tunggal
tersebut dapat mengontrol dan menentukan, bahkan mengenda
likan, tingkat harga yang diinginkannya. Kegiatan yang demikian
dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/atau
persaingan usaha tidak sehat dan apabila pembeli tunggal yang
dimaksud juga menguasai lebih dari 50% pangsa pasar dari satu jenis produk barang atau jasa tertentu.
7/23/2019 Buku Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia
http://slidepdf.com/reader/full/buku-hukum-persaingan-usaha-di-indonesia 82/140
KEGIATAN YANG DILARANG 73
Dasar larangan kegiatan monopsoni ini dinyatakan dalam
Pasal18 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang berbunyi
(1) Pelaku usaha dilarang menguasai penerimaan pasokan atau
menjadi pembeli tunggal aras barang dan/atau jasa dalarn
pasar bersangkutan yang dapat mengakibatkan terjadinya
praktik monopoli dan/atau persaingan usaha yang tidak sehat.
(2) Pelaku usaha patut diduga atau dianggap menguasai peneri-
maan pasokan atau menjadi pembeli tunggal sebagaimanadimaksud dalam ayat (1) apabila satu pelaku usaha atau satu
kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 50 % (lima
puluh persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.
Dari bunyi ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 5
Tahun 1999 tersebut, dapat disimpulkan bahwa suatu kegiatan
pelaku usaha akan dikatakan sebagai kegiatan monopsoni bila
memenuhi persyararan di bawah ini :
a. dilakukan oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku
usaha atau yang bertindak sebagai pembeli tunggal ;
b. telah menguasai lebih dari 50 % pangsa pasar satu jenis
barang atau jasa tertentu;c. paling penring, kegiatan tersebut rnengakibatkan terjadinya
praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.
Walaupun secara teoretis monopsoni dapat tumbuh secara
alamiah-karena kondisi geografis suatu wilayah produksi yang
terpencil dan terasing-atau bisa juga terpencar, terapi di Indo-
nesia monopsoni terjadi karena pengaruh kebijakan pemerintah
yang dinyatakan dalam peraturan . Contoh gamblang yang pernah
terjadi di Indonesia adalah BPPC yang pernah bertindak sebagai
pembeli tunggal atas seluruh produk cengkeh yang dihasilkan
seluruh petani di tanah air. Selain iru ia juga bertindak sebagai
penjual tunggal produk itu kepada para pengusaha rokok yang
bertindak sebagai pembeli. Tindakan BPPC seperti ini jelas
menimbulkan praktik monopsoni (Insan Budi Maul ana, 2000: 30).
7/23/2019 Buku Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia
http://slidepdf.com/reader/full/buku-hukum-persaingan-usaha-di-indonesia 83/140
74
3.2.3. Peng'uasaan Pasar
HUKUM PERSAINGAN USAHA DJ INDONESIA
Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 juga melarang
kegiatan penguasaan pasar oleh pelaku usaha, baik sendiri maupun
bersama pelaku usaha lain. Pasal 1 angka 19 Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 1999 rnerumuskan pengertian pasar adalah
lembaga ekonomi di mana para pembeli dan penjual, baik secara
langsung maupun tidak langsung , dapat melakukan transaksi
perdagangan barang dan/atau jasa.Dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahu n 1999
dinyatakan:
Pelaku usaha dilarang melakukan satu atau beberapa kegiaran,
baik sendiri maupun bersama pelaku usaha lain, yang dapat
mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan
usaha tidak sehat yaitu
a. menolak dan/atau menghalangi pelaku usaha tertentu unruk
rnelakukan kegiatan usaha yang sama pada pasar bersang- \
kutan; atau
b. menghalangi konsumen atau pelanggan pelaku usaha pe
saingnya untuk tidak melakukan hubungan usaha dengan
pelaku usaha pesaingnya itu; atauc. membatasi peredaran dan/atau penjualan barang dan/atau
jasa pada pasar bersangkuran; atau
d. melakukan praktik diskriminasi terhadap pelaku usaha ter
tentu .
Dari bunyi ketentuan Pasal 19 tersebut dapat disimpulkan
bahwa kegiatan yang dilarang dilakukan pelaku usaha yang
dapat mengakibatkan terjadinya penguasaan pasar yang meru
pakan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat,
yaitu
a. menolak, menghalangi, atau menolak da n menghalangi pelaku
usaha tertentu untuk melakukan kegiatan usaha yang sam a
pada pasar bersangkutan;
7/23/2019 Buku Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia
http://slidepdf.com/reader/full/buku-hukum-persaingan-usaha-di-indonesia 84/140
KEGIATAN YANG DILARANG 75
b. menghalangi konsumen atau pelanggan pelaku usaha pe
saingnya untuk tidak melakukan hubungaa usaha dengan
pelaku usaha pesaingnya;
c. membatasi peredaran, penjualan, atau peredaran dan penjualan
barang, jasa, atau barang dan jasa pada pasar bersangkutan;
d. melakukan prak tik diskriminasi terhadap pelaku usaha ter
tentu.
3.2.4. Dumping
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 juga melarang kegiaran
dumping. Larangan praktik dumping ini diatur dalam Pasal 20
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa
pelaku usaha dilarang melakukan pemasokan barang dan/atau
jasa dengan cara melakukan jual rugi atau menetapkan harga
yang sangat rendah dengan maksud untuk menyikirkan atau
mernatikan usaha pesaingnya di pasar bersangkutan, sehingga
dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/atau per
saingan usaha tidak sehat. Berdasarkan ketentuan Pasal 20
tersebut, pelaku usaha dilarang melakukan pemasokan barang,
jasa, atau barang dan jasa dengan cara menjual rugi atau mene
tapkan harga yang sangat rendah (dumping) dari harga produksibarang, jasa, atau barang dan jasa yang sejenis dengan maksud
untuk menyikirkan atau mematikan usaha pelaku usaha pesaing-
. nya di pasar yang sama; kegiatan tersebut dengan sendirinya
dapat mengakibatkan p ~ a k t i k monopoli dan/arau persaingan
usaha tidak sehat.
Dalam kamus Hukum Ekonorni ELIPS (1997:54) dumping
diartikan sebagai praktik dagang yang dilakukan eksportir dengan
menjual barang , jasa, atau barang dan jasa di pasar internasional
dengan harga kurang dari nilai yang wajar atau lebih rendah
daripada harga barang terse but di negerinya sendiri atau daripada
harga jual kepada negara lain. Dengan kata lain, dumping adalah
kegiatan dagang yang dilakukan produsen pengekspor yang
dengan sengaja banting harga dengan cara menjual rugi ataumenjual dengan harga lebih murah dibandingkan harga jual
7/23/2019 Buku Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia
http://slidepdf.com/reader/full/buku-hukum-persaingan-usaha-di-indonesia 85/140
76 HUKUM PERSAINGAN USAHA DI INDONESIA
dalam negeri atau di negara lain, dengan harapan dapat merna
tikan usaha pesaing di pasar yang bersangkutan, Praktik dagangyang demikian dianggap sebagai praktik dagang yang tidak
sehat dan sekaligus bisa mendatangkan kerugian pelaku usaha
sejenis di negara pengimpor. Oleh karena itu, beberapa negara,
misalnya Amerika Serikat, Kanada, Australia, dan Masyarakat
Eropa telah melarang praktik dagang dumping (antidumping) ini
dalam peraturan perundang-undangan nasionalnya.
Negara-negara tersebut telah sejak lama memiliki rezim peng
aturan antidumping. Amerika Serikat barangkali menjadi negara
pertama dalam sejarah yang memberlakukan peraturan mengenai
larangan dumping. Dari waktu ke waktu, kecenderungan negara
negara untuk mengeluarkan peraturan antidumping terus me
ningkat. Pada umumnya tujuan negara-negara tadi menge1uarkan
peraturan antidumping adalah untuk memberikan proteksi terhadap industri dalam negeri dari praktik dumping eksportir atau
produsen luar negeri. Peraturan antidumping ini memungkinkan
pemerintah untuk menghukum bagi eksportir atau produsen
yang me1akukan praktik dumping dengan cara menerapkan sanksi
hukuman berupa pengenaan bea masuk yang tinggi atas barang
dumping. Penerapan bea masuk ini bertujuan unruk mengeliminir
kerugian dari barang dumping. Dengan cara seperti ini, industri
dalam negeri dapat dilindungi dan tetap dapat bersaing dengan
barang impor meskipun b a r a ~ g impor tersebut dijual dengan .
harga dumping (Aji Setiadi, 2000: 1).
Dari sudut pandangan negara pengimpor, prakrik dumping
akan menimbulkan kerugian bagi dunia usaha atau industri
barang sejenis dalam negeri. Dengan membanjirnya barang
barang dari negara pengekspor yang harganya jauh lebih murah
dari barang dalam negeri, barang sejenis dalam negeri akan kalah
bersaing. Pada gilirannya, hal ini akan mematikan pasar barang
sejenis di dalam negeri. Akibat yang ditimbulkan dari praktik
dumping ini dapat menjadi sangat serius. Bahkan sangat mungkin
mengakibatkan pemutusan hubungan kerja massal, pengangguran,
dan industri barang sejenis dalam negeri pun bangkrut (AjiSetiadi, 2000: 1). Akan tetapi, bisa saja terjadi, praktik dumping
7/23/2019 Buku Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia
http://slidepdf.com/reader/full/buku-hukum-persaingan-usaha-di-indonesia 86/140
KEGIATAN YANG DlLARANG 77
itu tidak berhasil apabila (para) pesaing mampu bertahan karena
melakukan penurunan harga juga atau karena kualitas produk
pesaing itu telah begitu melekat di hati konsumen, sehingga
tidak terpengaruh harga jual yang lebih rendah yang dilakukan
oleh pelaku dumping (Insan Budi Maulana, 2000:32). Di lain
pihak -dari sudut pengekspor-praktik dumping terkadang
sengaja dilakukan sebagai srrategi bisnis untuk merebut pangsa
pasar di negara lain. Produsen di negara pengekspor yang telah
mendapatk an pangsa pasar di pasar domestiknya biasanya inginmengembangkan ke pasar negara lain. Dalam merebut pasar
negara lain inilah terkadang produsen menerapkan praktik dump-
ing. Harga penjualan ke negara tujuan ekspor dibuat lebih
rendah dari penjualan di dalam negeri atau penjualan ke negara
lain-atau bahkan di bawah harga produksi. Dengan harga
murah inilah produsen berharap dapat merebut pasar di suatu
negara. Kerugian sernentara mereka sebagai akibat praktik dump-ing di negara tujuan ekspor dieliminir dengan keuntungan yang
mereka raih di negara asal atau negara lain di mana mereka tidak
menerapkan pr aktik dumping (Aji Setiadi , 2000: 1).
Pengaturan antidumping ini juga mendapatkan perhatian da
lam General Agreement on Tariffs and Trade (GATT). Terbukti
pengaturannya dicantumkan dalam Pasal VI GATT, yang me
nyatakan bahwa tindakan antidumping diperkenankan diambil
atau hanya akan diberlakukan oleh suatu negara pengimpor
dalam rangka kompensasi penggantian kerugian (injury) yang
dialami pelaku usaha atau industri sejenis di dalam negeri sebagai
akibat praktik dumping tersebut.
GATT menganggap bahwa ekspor barang-barang yang disertai
perbuaran dumping dan terbukti rnengakibatkan kerugian bagiusaha atau industri barang sejenis di negara importir merupakan
praktik perdagangan yang tidak jujur (unfair trade practice). Oleh
karena itu, dalam hal ini GATT mengizinkan suatu negara yang
dirugikan untuk mengambil tindakan antidumping berupa penge
naan antidumping duties sebesar kerugian yang dideritanya (H.S.
Kartadjoemena, 1997: 169).
Karena mekanisme antidumping yang diatur dalam Pasal VI
7/23/2019 Buku Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia
http://slidepdf.com/reader/full/buku-hukum-persaingan-usaha-di-indonesia 87/140
78 . HUKUM PERSAINGAN USAHA DJ INDONESIA
GATT amat sumir dan sederhana, ditambah terjadi penyalahgu
naan pelaksanaan tindakan antidumping, maka diadakan persetujuan baru yang rnengatur pelaksanaan Pasal VI GATT tersebut;
terakhir dituangkan dalam Final Act Uruguay Round di bawah
judul Agreement on Implementation of Article VI of GATT
1994. Dalam Pasal 1 dinyatakan bahwa tindakan antidumping
akan diberlakukan hanya dalam keadaan sebagairnana diatur
dalam Pasal VI GATT 1994 dan menurut prosedur penye1idikan,
dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan Agreement
on Implementation of Article VI of GATT 1994.
Penggunaan upaya antidumping yang dimungkinkan dalam
sistern GATT sebagai tindakan me1awan praktik dumping pada
kenyataannya lebih banyak digunakan sernata-rnata sebagai usaha
untuk me1indungi industri dalam negeri. Keadaan ini dianggap
menghambat ke1ancaran arus perdagangan internasional. Olehkarena itu, pengaturan masalah antidumping dalam sistern perda
gangan multilateral akan semakin penting , terutama bagi negara
berkembang, yang sang at berkepentingan meningkatkan ekspor
nonmigas, khususnya barang-barang manufaktur. Peserta
perundingan perdagangan multilateral Uruguay Round, baik
dari kalangan negara maju maupun negara berkembang, meng
anggap masalah antidumping perlu dimasukkan menjadi salahsatu substansi perundingan di bidang rules making. Dalam perun
dingan tersebut, yang diperjuangkan terurama adalah penerapan
ketenruan yang lebih je1as dan seimbang untuk mencegah pet:lg-
gunaan aturan antidumping dan tindakan antidumping duties se
bagai alat proteksi yang terse1ubung (H.S .'· Kartadjoernena,
1997:170).
3.2.5.Manipulasi Biaya
Pasal 21 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 me1arang
pe1aku usaha untuk me1akukan kecurangan dalam rnenetapkan
biaya produksi dan biaya lainnya yang menjadi bagian dari
komponen harga barang dan/arau jasa yang dapat mengakibatkanterjadinya persaingan usaha tidak sehat. Dari ketentuan Pasal 21
7/23/2019 Buku Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia
http://slidepdf.com/reader/full/buku-hukum-persaingan-usaha-di-indonesia 88/140
KEGIATAN YANG DILARANG 79
ini, pelaku usaha dilarang melakukan kegiatan memanipulasi
biaya pr oduksi dan biaya lain yang nantinya akan diperhitungkan
sebagai salah satu komponen harga barang, jasa, atau barang dan jasa yang akan dipasarkan kepada konsumen, sehingga dapat
mengakibatkanterjadinya persaingan usaha yang tidak sehat
atau merugikan masyarakat. Penjelasan Pasa121 Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 1999 menyatakan bahwa indikasi biaya yang
dimanipulasi terlihat dari harga yang lebih rendah dari harga
seharusnya. Kecurangan dalam menetapkan biaya produksi dan
biaya lainnya ini bukan saja melanggar Undang-Undang Nomor
5 Tahun 1999, tetapi juga melanggar peraturan perundang
undangan yang berlaku lainnya.
Pelanggaran Pasal 21 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999
ini, misalnya, bisa melanggar Undang-undang Perpajakan, karena
konsekuensi penetapan biaya produksi dan biaya lainnya dalam
menentukan harga barang dan/atau jasa yang dilakukan secaracurang akan menimbulkan pengaruh terhadap jumlah besar atau
kecilnya pajak yang harus dibayar (Insan Budi Maulana, 2000:32
33).
3.2.6. Persekongkolan
Pelaku usaha juga dilarang melakukan kegiaran persekongkolan
yang mernbatasi atau menghalangi persaingan usaha (conspiracy in
restraint of business), karena kegiatan tersebut dapat mengakibatkan
terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat . Pengertian perse-
kongkolan atau konspirasi dikemukakan dalam Pasal 1 angka 8
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, yaitu bentuk kerja sama
yang dilakukan oleb pelaku usaha dengan pelaku usaha lain denganmaksud untuk menguasai pasar bersangkutan bagi kepentingan pelaku
usaha yang bersengkongkol. Bentuk kegiatan persekongkolan ini
tidak harus dibuktikan dengan adanya perjanjian, tetapi bisa
dalam bentuk kegiatan lain yang tidak mungkin diwujudkan
dalam suatu perjanjian.
Terdapat 3 (tiga) bentuk kegiatan persekongkolan yang dilarang
oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 sebagaimana diatur
7/23/2019 Buku Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia
http://slidepdf.com/reader/full/buku-hukum-persaingan-usaha-di-indonesia 89/140
80,
HUKUM PERSAINGAN USAHA DJ INDONESIA
dalam Pasal 22 sampai dengan Pasal 24 . Dalam Pasal 22 dinya
takan bahwa pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak
lain untuk mengatur dan/atau menentukan pemenang tender,
sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak
sehat. Pihak lain di sini tidak terbatas hanya pernerintah saja,
bisa swasta atau pelaku usaha yang ikut serta dalam tender yang
bersangkutan. Penjelasan Pasal 22 menyarakan bahwa tender
adalah tawaran untuk mengajukan harga untuk memborong
suatu pekerjaan, untuk mengadakan barang-barang atau untuk menyediakan jasa.
Kegiatan bersekongkol rnenentukan pemenang tender jelas
merupakan perbuatan eurang, karena pada dasarnya (inherently)
tender dan pemenangnya tidak diatur dan bersifat rahasia (wa
laupun ada tender yang dilakukan seear.a terbuka) (Ayudha D.
Prayoga, et al., (Ed), 2000: 122).
Pasal 23 melarang pelaku usaha untuk bersekongkol dengan
pihak lain untuk rnendapatkan informasi kegiatan usaha pesaing
nya yang diklafisikasikan sebagai rahasia perusahaan atau yang
dikenal dengan sebutan rahasia dagang. Sebutan rahasia dagang
merupakan terjemahan dari istilah " undisclosed information", "trade
secret", atau "know how". Rahasia dagang tidak boleh diketahui
umum, karena selain mempunyai nilai teknologi. la jugamempunyai nilai ekonomis yang berguna dalam kegiatan usaha.
Kerahasiaannya biasanya dijaga oleh pemiliknya.
Ketentuan mengenai perlindungan informasi yang dirahasiakan
' juga mendapat pengaturan dalam Persetujuan TRIPs sebagai
bagian dari Final Act Uruguay Round. Pasal 39 Persetujuan
TRIPs menyatakan bahwa dalam rangka menjamin perlindungan
yang efektif untuk mengatasi persaingan eurang, negara-negara
anggota GATT/WTO wajib memberikan'perlindungan terhadap
1. Informasi yang dirahasiakan yang dimiliki perorangan atau
badan hukum, sepanjang informasi yang bersangkutan
a. seeara keseluruhan, atau dalam konfigurasi dan gabungan
yang utuh dari beberapa komponennya, bersifat rahasiadalam pengertian hal tersebut tidak seeara umum diketahui
7/23/2019 Buku Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia
http://slidepdf.com/reader/full/buku-hukum-persaingan-usaha-di-indonesia 90/140
KEGIATAN YANG DILARANG 81
atau terbuka untuk diketahui oleh pihak-pihak yang dalam
kegiatan sehari-harinya biasa menggunakan informasi se
rupa itu;
b. memiliki nilai komersial karena kerahasiaannya; dan
c. dengan upaya yang semestinya, selalu dijaga kerahasiaannya
oleh pihak yang secara hukum menguasai informasi ter
sebut.
2. Data yang diserahkan kepada pemerintah atau badan peme
rintah yang berasal dari hasil percobaan yang dirahasiakan,
yang diperoleh dari upaya yang tidak mudah, atau akan
disalahgunakan secara komersial.
Adanya Pasal 39 Persetujuan TRIPs ini telah meningkatkan
status trade secret menjadi hak milik intelektual. Hal terse but
akan menimbulkan erosi dari sistem paten yang mengharuskan
pengungkapan sebagai suatu persyaratan dasar untuk perlindungan (H.S. Kartadjoemena, 1997:271-272).
Bagi Indonesia, pengaturan mengenai rahasia dagangnya diatur
secara tersendiri, tidak dimasukkan dalam Undang-Undang No
mor 5 Tahun 1999. Dewasa ini pengaturannya dapat dijumpai
dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia
Dagang. Pengertian rahasia dagang dikemukakan Pasal 1 angka
1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 yang rnenyatakan
bahwa rahasia dagang adalah informasi yang tidak diketahui o/eh
umum di bidang teenologi danlatau bisnis , mempunyai ni/ai ekonomi
karena berguna da/am kegiatan usaha , dan dijaga kerahasiaannya o/eh
pemilik rahasia dagang. Berarti rahasia dagang di sini tidak terbatas
hanya pada rahasia bisnis atau dagang belaka, melainkan termasuk
informasi industrial knowhow,
seperti yang dianut oleh hukumAmerika Serikat. Ha l ini juga dapat dilihat dari lingkup perlin
dungan rahasia dagang yang diatur sebagaimana ditegaskan
dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000. Pasal 2
terse but menyatakan bahwa lingkup perlindungan rahasia dagang
meliputi metode produksi, rnetode pengolahan, rnetode penjualan,
atau informasi lain di bidang teknologi dan/atau bisnis yang
memiliki nilai ekonomi dan tidak eJiketahui masyarakat umum.
7/23/2019 Buku Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia
http://slidepdf.com/reader/full/buku-hukum-persaingan-usaha-di-indonesia 91/140
82 HUKUM PERSAlNGAN USAHA DJ INDONESIA
Persyaratan rahasia dagang dikemukakan dalam Pasal 3 Un
dang-Undang Nomor 30 Tahun 2000, bahwa rahasia dagangyang akan mendapat perlindungan rerbatas pada informasi yang
bersifat rahasia, mempunyai nilai ekonomis, dan dijaga kerahasia
annya melalui upaya-upaya sebagaimaana mestinya, yaitu semua
langkah yang memuat ukuran kewajaran, kelayakan, dan kepa
tutan yang harus dilakukan. Misalnya, di dalam suatu p e r u s a h ~ a nharus ada prosedur baku berdasarkan prak tik umum yang berlaku
di tempat-ternpat lain dan/atau yang dituangkan ke dalamketentuan internal perusahaan itu sendiri. Demikian pula dalam
ketenruan internal perusahaan dapat ditetapkan bagaimana rahasia
dagang itu dijaga dan siapa yang bertanggung jawab atas kera
hasiaan itu. Dengan demikian, berdasarkan Pasal 3 tersebut
suatu informasi akan dianggap termasuk rahasia dagang, bila
memenuhi 3 (tiga) persyaratan berikut ini.
1. Informasi bersifat rahasia , bahwa informasi tersebut hanya
diketahui oleh pihak tertentu atau tidak diketahui secara
umum oleh masyarakat;
2. Informasi memiliki nilai ekonomi, bahwa sifat kerahasiaan
informasi tersebut dapat digunakan untuk menjalankan ke
giatan atau usaha yang bersifat komersial atau dapat meningkatkan keuntungan secara ekonomi;
3. Informasi dijaga kerahasiaannya apabila pemilik atau para
pihak yang menguasainya telah melakukan langkah-Iangkah
yang layak dan patut.
Dalam hukum Amerika Serikat, ruang lingkup rahasia dagang
pada intinya juga mencakup informasi teknik (technical information)
dan informasi nonteknik (non-technical information), yang keselu
ruhannya mencakup informasi teknikal penelitian dan pengem
bangan, informasi proses produksi, informasi pemasok, informasi
penjualan dan pemasaran, informasi keuangan, dan informasi
administrasi internal (Ahmad M. Ramli, 2000:45-46).
Di samping kedua bentuk persekongkolan di atas, Pasal 24 juga melarang persekongkolan yang dapat me ng hambat produksi,
7/23/2019 Buku Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia
http://slidepdf.com/reader/full/buku-hukum-persaingan-usaha-di-indonesia 92/140
KEGIATAN YANGDILARANG 83
pemasaran, atau produksi dan pemasaran atas produk. Dalam
Pasal 24 tersebut dinyatakan bahwa pelaku usaha dilarang berse
kongkol dengan pihak lain untuk menghambat produksi dan/ atau pemasaran barang dan/atau jasa pelaku usaha pesaingnya
dengan tujuan barang dan/atau jasa yang ditawarkan atau dipasok
di pasar bersangkutan menjadi berkurang, baik dari kualitas
maupun ketepatan waktu yang dipersyaratkan. Berdasarkan
ketentuan Pasal 24 ini jelas bahwa pelaku usaha dilarang untuk
bersekongkol dengan pihak lain untuk menghambat pelaku
usaha pesaing dalammemproduksi, memasarkan, atau mempro-
. duksi dan memasarkan barang, jasa, atau barang dan jasa dengan
.maksud agar barang, jasa, atau barang dan jasa yang ditawarkan
atau dipasok di pasar bersangkutan menjadi berkurang atau
menurun kualitasnya; atau memperlambat waktu proses produksi,
pemasaran, atau produksi dan pemasaran barang, jasa, atau
barang dan jasa yang sebelumnya sudah dipersyaratkan. Kegiatanpersekongkolan seperti ini dapat menimbulk an praktik monopoli
dan/atau persaingan usaha yang tidak sehat .
,
7/23/2019 Buku Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia
http://slidepdf.com/reader/full/buku-hukum-persaingan-usaha-di-indonesia 93/140
Bab4
Posisi Dominan
4.1. Pengertian Posisi Dominan
Pengertian posisi dominan dikemukakan Pasal 1 angka 4 U ndang-
Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa posisi
dominan adalah keadaan di mana pelaku usaha tidak mempunyai
pesaing yang berarti di pasar bersangkutan clalam kaitan dengan
pangsa pasar yang dikuasai , atau pelaku usaha mempunyai posisi
tertinggi di antara pesaingnya di pasar bersangkutan dalam kaitan
dengan kemampuan keuangan, kemampuan akses pada pasokan atau
penjualan , serta kemampuan untuk menyesuaikan pasokan atau
permintaan barang atau jasa tertentu. Dari pengertian di atas, dapatdisimpulkan bahwa setiap pelaku usaha mempunyai kemungkinan
untuk menguasai pangsa pasar secara dominan, sehingga dirinya
dianggap menduduki posisi dominan atas pelaku usaha atau
kelompok pelaku usaha lainnya yang menjadi pesaingnya dalam
menguasai pangsa pasar; atau suam posisi yang menernparkan
pelaku usaha lebih tinggi atau paling tinggi di antara pelaku
usaha atau sekelompok pelaku usaha lain yang menjadi pesaingnya
dalam kaitan dengan kemampuan keuangan, kemampuan akses
pada pasokan atau penjualan, serta kemampuan untuk menye-
suaikan pasokan atau pernintaan barang arau jasa tertentu,
sehingga dirinya dianggap menduduki posisi dominan atas pelaku
usaha atau sekelompok pelaku usaha lainnya yang menjadi
pesamgnya.
Lebih lanjut, dalam Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor
7/23/2019 Buku Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia
http://slidepdf.com/reader/full/buku-hukum-persaingan-usaha-di-indonesia 94/140
POSISI DOMINAN 85
5 Tahun 1999 dinyatakan bahwa suatu pelaku usaha atau seke
lompok pelaku usaha dianggap memiliki "posisi dorninan" apabila
1. satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai
50% (lima puluh persen) atau lebih pangsa pasar atau jenis
barang atau jasa tertentu; atau
2. dua atau tiga pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha
menguasai 75% (tujuh puluh lima persen) atau lebih pangsa
pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.
Dari bunyi ketentuan Pasal 25 ayat (2) ini, dapat disimpulkan
bahwa jika posisi dominan itu terkait dengan "penguasaan pasar"
atas satu jenis barang atau jasa tertentu di pasar bersangkutan
oleh satu pelaku usaha atau sekelompok pelaku usaha sebesar
50% atau lebih, atau dua atau tiga pelaku usaha atau sekelompok
pelaku usaha sebesar 75% atau lebih, hal ini akan mengakibatkan
hanya ada satu pelaku usaha atau sekelompok pelaku usaha yang
menguasai pangsa pasar yang bersangkutan. Penguasaan pasar
yang demikian dinamakan "posisi dorninan" .
4.2. Bentuk-Bentuk Kegiatan PosisiDorninan yangDilarang r
Dari Pasal 25 sampai dengan Pasal 29 Undang-Undang Nomor
5 Tahun 1999, terdapat 4 (macam) bentuk kegiatan posisi
dominan yang dilarang, yaitu
a. kegiatan posisidorninan yang bersifat umum (Pasa125);
b. jabatan rangkap at au kepengurusan terafiliasi (Pasal 26);
c. pemilikan saham atau terafiliasi (Pasal 27);d. penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan perusahaan
(Pasal 28 dan Pasal 29).
4.2.1.Kegiatan PosisiDorninan yang Bersi:fat UrnUll1
Selain melarang pelaku usaha untuk mernbuat perjanjian atau
kegiatan tertentu yang dapat mengakibarkan praktik monopoli -
7/23/2019 Buku Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia
http://slidepdf.com/reader/full/buku-hukum-persaingan-usaha-di-indonesia 95/140
86 HUKUM PERSAINGAN USAHA DJ INDONESIA
dan/atau persaingan usaha tidak sehat, U ndang-Undang Nomor
5 Tahun 1999 juga melarang pelaku usaha yang dianggapmemiliki posisi dominan untuk melakukan kegiaran-kegiatan
tertentu,
( ' Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999
melarang pelaku usaha menggunakan posisi dominan yang dipu
nyainya, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk
menet apkan syarat-syarar perdagangan dengan tujuan menceph , menghalangi, atau mencegah dan menghalangi konsu
men memperoleh barang, jasa, atau barang dan jasa yang ber
saing, termasuk juga dari segi harga maupun kualitas; 'atauW mernbatasi pasar dan pengembangan teknologi; atau
c. mengharnbat pelaku usaha lain yang berpotensi menjadi pe
~ i n g (kornpetitor) untuk memasuki pasar yang bersangk utan.
Ketenruan Pasal 25 ayat (1) ini seirama dengan aturan yang
dimainkan oleh Section 2 Sherman Act, yang menekankan pada
pro ses monopolisasi tersebut dan tidak memberatkan hanya pada
adanya monopoli. Undang-undang secara tegas mengaku i adanya
posisi dominan tertentu dengan penguasaan pasar yang cenderung
bersifat monopoli, yang telah terjadi sebagai akibat selek si alamiahmaupun berdasarkan alasan-alasan lainnya. Walau demik ian,
posisi dominan yang telah dim iliki tersebut tidak boleh dipergu
nakan untuk me nghambatpengembangan teknologi m aupun un
t uk mendistorsi pasar dengan cara berupaya mencegah persaingan
dengan mengeliminir munculnya pelaku usah a baru. Spirit yang
diemban dalam Section 2 Sherman Act , yang bertujuan mening
ka tkan persai ngan secara sehat dan ju jur dalam dun ia usaha,
telah dilanggar oleh pel aku usaha yang memiliki posisi dominan
tersebut (Ahmad Yani dan Gunawan W idjaja, 1999:40).
4.2.2. Jabatan Rangkap
Dalam rangka mencegah terjadinya praktik monopoli dan/ataupersaingan usaha yang tidak sehat, Undang-Undang Nomor 5
7/23/2019 Buku Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia
http://slidepdf.com/reader/full/buku-hukum-persaingan-usaha-di-indonesia 96/140
POSISI DOMINAN 87
Tahun 1999 juga me1arang adany a hubungan kepengurusan
terafiliasi, yakni dengan me1arang seseorang menduduki jabatan
rangkap pada waktu yang bersamaan pada perusaha an lain . Pasal l
26 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 me1arang seseorang
yang menduduki jabatan Direksi atau Komisaris dari suatu
perusahaan, pada waktu yang bersamaan merangkap menjadi
Direksi atau Komisaris pada perusahaan lain, apabila perusahaan
perusahaan tersebut
a. berada dalam pasar bersangkutan yang sama; atau '
b. memiliki keterkaitan yang erat dalam bidang, jenis, atau
bidang dan jenis usaha. Perusahaan-perusahaan dianggap
memiliki keterkaitan yang erat apabila perusahaan-perusahaan
terse but saling mendukung atau berhubungan langsung dalam
proses produksi, pemasaran, atau produksi dan pemasaran;
atau
c. secara bersama dapat menguasai pangsa pasar barang dan
jasa tertentu, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik
monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.
4.2.3. Kepe:milikan Saharn Mayoritas
U ntuk mencegah terjadinya praktik monopoli dan/arau persaingan
usaha tidak sehat, di mana penguasaan pasar berada di tangan
pelaku usaha atau seke1ompok usaha yang memiliki posisi
dominan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 juga me1arang
pe1aku usaha atau seke1ompok pelaku usaha untuk memiliki
saxham mayoritas pada beberapa perusahaan sejenis. Pasal 27
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 me1arang pe1aku usaha
memiliki saham mayoritas pada beberapa perusahaan sejenis
yang me1akukan kegiatan usaha dalam bidang yang sama, pada
pasar bersangkutan yang sama, atau mendirikan beberapa per
usahaan yang memiliki kegiatan usaha yang sama, pada pasar
bersangkutan yang sama, apabila kepemilikan beberapa perusa
haan tersebut mengakibatkan
7/23/2019 Buku Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia
http://slidepdf.com/reader/full/buku-hukum-persaingan-usaha-di-indonesia 97/140
88 HUKUM PERSAINGAN USAH A DI INDONESIA
a. satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai
lebih dari 50% (lima puluh persen) pangsa pasar satu jenisbarang atau jasa tertentu;
b. dua atau tiga pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha
menguasai lebih dari 75% (tujuh puluh Lima persen) pangsa
pasar satu jenis barang atau jasa terrentu.
4.2.4. Penggabungan, Peleburan, dan Penganiliilalihan
Secara umum terdapat tiga bentuk penyatuan perusahaan, yaitu
merger, konsolidasi, dan akuisisi, yang diterjemahkan dengan
istilah penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan. Istilah
"merger" berasal dari bahasa Inggris "merger", 'fusion", atau "ab-
sorption", yang berarti "rnenggabungkan" atau "lebur tunggal".
Merger dapat diartikan sebagai penyatuan atau penggabungan
dua perusahaan a tau lebih dengan cara mendirikan perusahaan
baru dan membubarkan perusahaan lainnya. Dalam hal ini salah
satu perusahaan atau lebih dapat menggabungkan diri menjadi
satu dengan perusahaan yang telah ada dan salah satu dari
perusahaan yang akan digabungkan itu tetap dipertahankan
keberadaannya, sehingga segala hak dan kewajiban yang ada
dialihkan kepada perusahaan penerima penggabungan perusahaantadi. Sernentara pengertian penggabungan dikemukakan pula
Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998
tenrang Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan Perseroan
'Ierbatas yang menyatakan bahwa penggabungan adalah perbuatan
hukum yang dilakukan oleh satu perseroan atau lebih untuk mengga-
bungkan diri dengan perseroan lain yang telah ada dan selanjutnya
perseroan yang menggabungkandiri menjadi bubar", Sedangkan istilah
"konsolidasi" berasal dari bahasa Inggris "consolidation", yang
berarti "peleburan". Secara sederhana konsolidasi diartikan peng-
gabungan dua perusahaan atau lebih dengan cara mernbenruk
perusahaan baru dan membubarkan perusahaan yang tergabung
tadi. Singkatnya, beberapa perusahaan yang ada bergabung atau
rnenyatukan diri menjadi perusahaan baru, di mana hak dankewajiban perusahaan yang ada (yang menggabungkan diri)
7/23/2019 Buku Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia
http://slidepdf.com/reader/full/buku-hukum-persaingan-usaha-di-indonesia 98/140
POSISI DOMINAN 89
diambil alih oleh perusahaan baru yang telah dibentuk. Pengertian
yang sama dikemukan dalam Pasal 1 angka 2 Peraturan Peme
rintah Nomor 27 Tahun 1998 yang menyatakan bahwa peleburan
adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua perseroan atau lebih
untuk meleburkan diri dengan cara membentuk satu perseroan bar« danI
masing-masing perseroan yang meleburkan diri menjadi bubar .
Kemudian istilah "akuisisi" juga berasal dari bahasa Inggris
"acquisition", yang berarti "mengambil alih". Tidak sama dengan
merger dan konsolidasi, dalam akuisisi kedua perusahaan atau
lebih yang akan "rnenyatukan diri" recap ada, hanya saja terjadi
perubahan kepemilikan aset atau saham, sehingga mengakibatkan
beralihnya pengendalian terhadap perusahaan tersebut. Kiranya
sama dengan Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor 27
Tahun 1998 yang menyatakan bahwa pengambilalihan adalah
perbuatan hukum yang dilakukan oleh bad an hukum atau orang
perseorangan untuk mengambil alih baik seluruh ataupun sebagian besar saham perseroan, yang dapat mengakibatkan beralihnya pengendalian
t erhadap perseroan tersebut. Pengambilalihan suatu perusahaan dapat
dilakukan melalui "akuisisi kekayaan (assets)" atau "akuisisi modal
(saham)" dari perusahaan yang akan diambil alih tersebut .
Ketentuan-ketentuan mengenai merger dalam hukum per
saingan biasanya dimaksudkan untuk mencegah penguasaan ke
kuatan pasar secara berlebihan. Pada umumnya lebih sederhana
dan efektif mencegah penguasaan kekuatan pasar daripada rneng
awasi penyalahgunaannya setelah kekuatan pasar tersebut diambil.
Pada suatu titik tertentu, perusahaan dapat mencapai kekuatan
pasar sampai pada titik di mana kekuatan tersebut dapat dicapai
dengan kegiatan sepihak (unilateral); jika hal itu dilakukan oleh
pesaing yang lebih kecil, ini hams dilakukan dengan kegiatan
dua pihak (bilateral) melalui cara antipersaingan seperti collusive
dealing. Peraturan-peraturan merger membuat batas di mana
akuisisi saham atau kekayaan tidak diperbolehkan lagi tanpa
adanya kemanfaatan masyarakat yang harus ditunjukkan melalui
prosedur ororisasi. Batas-batas inilah yang selalu menjadi persoalan
sensitif pada setiap pembentukan maupun pelaksanaan hukum
persaingan (Ayudha D. Prayoga et al., (Ed.) 2000: 115-116).
7/23/2019 Buku Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia
http://slidepdf.com/reader/full/buku-hukum-persaingan-usaha-di-indonesia 99/140
90 HUKUM PERSAINGAN USAHA DI INDONESIA
Dalam Pasal 102 sampai clengan Pasal 109 Unclang-Unclang
Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas telah cliaturprinsip-prinsip yang berkaitan clengan perbuatan hukum peng
gabungan (merger), pe1eburan (konsolidaSl) clan pengambilalihan
(akuisisl) perseroan terbatas. Namun, persyaratan clan rata cara
proses penggabungan, pe1eburan, clan pengambilalihan perseroan
terbatas yang lebih rinci, diperintahkan untuk diatur lebih lanjut
clengan peraturan pemerintah. Oleh karena itu, pemerintah me
netapkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 renrangPenggabungan, Pe1eburan, clan Pengambialili.an Perseroan Terbatas.
Dari keclua ketenruan tersebut, dapat diketahui bahwa tinclakan
penggabungan, pe1eburan, clan pengambilalihan perseroan terbatas
cliperkenankan clalam rangka penciptaan iklim clunia usaha yang
sehat clan efisien, guna menghaclapi arus globalisasi clan liberalisasi
perekonomian clunia yang semakin kompleks, clengan syarat
ticlak boleh mengarah kepacla penguasaan sumber ekonomi clan
pernusatan kekuatan ekonomi pada suatu ke1ompok atau golongan
tertentu. Untuk itu, tinclakan penggabungan, peleburan, clan
pengambilalihan perseroan terbatas yang dapat menclorong ke
arah terjaclinya monopoli, monopsoni, atau persaingan curang
atau ticlak sehat dapat clihinclari sejak clini. Dengan kata lain,
tinclakan penggabungan, pe1eburan, clan pengambilalihan perseroan rerbatas henclaknya memperhatikan kepentingan perseroan,
pemegang saham, karyawan perseroan terbatas, atau masyarakat,
termasuk pihak ketiga yang berkepentingan. Bahkan tindakan
penggabungan, pe1eburan, clan pengambilalihan perseroan terbatas
tersebut ticlak dapat clilakukan jika akan merugikan kepentingan
pihak-pihak tertentu.
Pasal 104 Unclang-Unclang Nomor 1 Tahun 1995 rnenyatakan
bahwa perbuatan hukum penggabungan, pe1eburan, clan peng
ambilalihan perseroan terbatas harus memperhatikan
a. Kepentingan perseroan terbatas, pemegang saham minoritas,
clan karyawan perseroan terbatas;
b. Kepentingan masyarakat clan persaingan sehat clalam melakukan usaha, sehingga kemungkinan terjaclinya monopoli
7/23/2019 Buku Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia
http://slidepdf.com/reader/full/buku-hukum-persaingan-usaha-di-indonesia 100/140
POSISI DOMINAN 91
atau monopsoni dalam berbagai bentuk yang memgik an
masyarakat dapat dicegah; dan
c. Tidak mengurangi hak pemegang saham minoritas untuk
menjual sahamnya dengan harga yang wajar. Pemeg ang saham
minoritas mempunyai hak untuk menjual sahamnya sesuai
dengan harga wajar. ]ika hak terse but tidak dapat terlaksana,
pemegang saham minoritas dapat tidak menyetujui rencana
penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan perseroan
rerbatas yang diajukan oleh Direksi dan melaksanakan haknya
agar saham yang dimilikinya dibeli dengan harga wajar,
sesuai dengan kerentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1995.
Hal yang sama juga dikatakan Pasal 4 dan Pasal 5 Peraturan
Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998. Pasal 4 dan Pasal 5 tersebut
menyatakan bahwa
1. penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan perseroan
terbatas hanya dapat dilakukan dengan memperhatikan ke-
pentingan perseroan terbatas, pemegang saham rninoriras,
dan karyawan, serra kepentingan masyarakat dan persaingan
sehat dalam melakukan usaha;
2. Penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan perseroan
terbatas tidak mengurangi hak pemegang saham minoritas
untuk menjual sahamnya dengan harga wajar;
3. Pemegang saham yang tidak setuju terhadap keputusan rapat
umum pemegang saham mengenai penggabungan, peleburan,
dan pengambilalihan perseroan terbatas hanya dapat meng-
gunakan haknya agar saham yang dimilikinya dibeli denganharga wajar, sesuai dengan ketentuan Pasal 55 U ndang-
Undang Nomor 1 Tahun 1995. Pelaksanaan hak tersebut
tidak menghentikan proses pelaksanaan penggabungan, pele-
buran, dan pengarnbilalihan perseroan terbatas;
4. Penggabungan, peleburan dan pengambilalihan perseroan ter-
batas juga hams memperhatikan kepentingan kreditor perse-
roan terbatas yang akan melakukan penggabungan atau
7/23/2019 Buku Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia
http://slidepdf.com/reader/full/buku-hukum-persaingan-usaha-di-indonesia 101/140
92 HUKUM PERSAINGAN USAHA DI INDONESIA
meleburkan diri, atau yang akan mengambil alih dan diambil
alih sesuai dengan prinsip hukum perjanjian.
Dengan demikian jelaslah bahwa sebelum lahirnya U ndang-
Undang Nomor 5 Tahun 1999, ketentuan mengenai pengga-
bungan, peleburan, dan pengambilalihan perseroan terbatas secara
dini sudah membatasi penggunaannya, jangan sampai pengga-
bungan, peleburan, dan pengambilalihan perseroan terbatas
terse but menimbulkan penguasaan pasar yang bersifat monopoli,
monopsoni, atau persaingan usaha yang tidak sehat, sehingga
pasar tidak kompetitif lagi. Keadaan ini pada gilirannya akan
merugikan masyarakat banyak; padahal penggabungan, peleburan,
dan pengambilalihan perusahaan merupakan kegiatan yang biasa
terjadi dalam dunia usaha, terutarna dalam rangka menciptakan
iklim usaha yang sehat dan efisien. Hal ini juga dapat mening-
katkan produktivitas perusahaan.
Suatu hal yang wajar apabila penggabungan, peleburan, dan
pengambilalihan ini mendapat pengaturan dalam hukum per-
saingan. Alasannya, tindakan penggabungan, peleburan, dan
pengambilalihan dapat berdampak secara langsung pada hidup-
matinya persaingan. Bahkan ada suatu keadaan di mana ketika
penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan dilakukan, tin-dakan tersebut bisa menguntungkan konsumen . Namun, pada
saat yang bersamaan hal ini juga bisa mematikan persaingan
sehat. . Keadaan yang demikian perlu mendapat pengaturan.
Dalam hukum persaingan, keuntungan konsumen tidak dapat
dijadikan alasan untuk membenarkan tindakan penggabungan,
peleburan, dan pengambilalihan yang dilakukan. Alasannya, yang
dipentingkan dalam hukum persaingan adalah bagaimana agar
persaingan sehat bisa terus berlangsung. Hukum persaingan
tidak dimaksudkan semata-n1:ata untuk memberi keuntungan
pada konsumen. Keuntungan yang didapat konsumen secara
tidak langsung lahir dari persaingan sehat antarpelaku usaha
(Hikrnahanto Juwana, 1999:7).
Dalam praktiknya, ada 3 (tiga) jenis penggabungan, peleburan,dan pengambilalihan, yaitu
7/23/2019 Buku Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia
http://slidepdf.com/reader/full/buku-hukum-persaingan-usaha-di-indonesia 102/140
POSISI DOMINAN 93
1. Penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan horizontal,
adalah penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan yang
dilakukan oleh perusahaan yang seeara teoretis berada dalam
pasar yang sama, memiliki kegiaran yang sama, bahkan
produk yang dihasilkan pun sama dengan perusahaan yang
akan digabung, dilebur, dan diambil alih. Paling tidak ada
dua karakteristik yang penting dalam penggabungan, pele-
buran, dan pengambilalihan horizontal, yaitu produknya sama
dan pemasaran terhadap produk dilakukan dalam wilayahyang sama. Dengan adanya tindakan penggabungan, pele-
buran, dan pengambialihan horizontal, pada suatu pasar
rertentu akan terjadi pengurangan satu perusahaan (perusahaan
yang digabung, dilebur, dan diambil alih) dan ada satu
perusahaan yang memiliki pangsa pasar lebih besar dari
sebelumnya (perusahaan yang melakukan penggabungan, pe-
leburan, dan pengambilalihan). Bagi perusahaan yang rnela-
kukan penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan, ia
akan mempunyai kekuatan pasar yang lebih besar. Dengan
demikian, dalam tindakan penggabungan, peleburan, dan
pengambilalihan horizontal, tindakan tersebut tidak hanya
menyangkut aset atau saham saja, tetapi juga penyatuan atau
pengambilalihan kekuatan pasar. Dalam penggabungan, pe-leburan, dan pengambilalihan horizontal ini ada kemungkinan
besar pangsa pasar dari perusahaan yang digabung, dilebur,
dan diambil alih oleh perusahaan yang melakukan pengga-
bungan, peleburan, dan pengambilalihan, sehingga persaingan
usaha antarpelaku akan mati atau berkurang. Selain itu bisa
terjadi persaingan tidak sehat antarpelaku usaha dan konsumen
pun dieksploitasi;
2. Penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan vertikal, ada-
lah penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan yang
dilakukan terhadap perusahaan yang jenis usahanya berbeda
dan tidak berada dalam pasar yang sama, namun mempunyai
keterkaitan. Penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan
vertikal ini dapat dilakukan ke bawah dan ke atas. Tindakanpenggabungan, peleburan, dan pengambilalihan vertikal
7/23/2019 Buku Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia
http://slidepdf.com/reader/full/buku-hukum-persaingan-usaha-di-indonesia 103/140
94 HUKUM PERSAINGAN USAHA DJ INDONESIA
membawa konsekuensi munculnya perlakuan istimewa dari
perusahaan yang melakukannya terhadap satu perusahaan(perusahaan yang digabung, dilebur, dan diambil alih) dari
sejumlah perusahaan di pasar tertentu. Selain itu ada ke-
mungkinan kedudukan satu perusahaan (yang digabung, di-
lebur, dan diambil alih) akan lebih tinggi dibanding perusahaan
sejenis dalam pasar tertentu. Dalam penggabungan, peleburan,
dan pengambilalihan vertikal, pengambilan pangsa pasar secara
teoretis tidak mungkin terjadi, mengingat perusahaan yang
digabung, dilebur, dan diambil alih berada dalam dua pasar
yang berbeda. Namun, yang terjadi dalam penggabungan,
peleburan, dan pengambilalihan vertikal adalah kemampuan
untuk mengendalikan harga dalam memproduksi suatu barang
atau jasa;
3. Penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan konglomerat(conglomerate merger), adalah penggabungan, peleburan, dan
pengambilalihan yang dilakukan oleh perusahaan terhadap
perusahaan yang tidak bersinggungan dengan kegiatan yang
dilakukan oleh perusahaan yang melakukan penggabungan,
peleburan, dan pengambilalihan. Tindakan penggabungan, pe:-
leburan, dan pengambilalihan konglomerat tidak mengandung
konsekuensi apa pun terhadap pasar, sebab perusahaan yang
melakukan penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan
serta perusahaan yang digabung, dilebur, dan diambil alih tidak
mempunyai titik singgung yang sama. Namun, harus disadari
bahwa secara tidak langsung penggabungan, peleburan, dan
pengambilalihan konglomerat akan berdampak pada ekonorni
secara makro. Terutama jika mengingat bahwa dengan adanyapenggabungan, peleburan, dan pengambilalihan konglomerat,
usaha kecil tidak akan mampu bersaing; pada gilirannya usaha
kecil akan dimatikan. Penggabungan, peleburan, dan
pengambilalihan konglomerat akan memunculkan apa yangI
disebut "super monopolist" (Hikmahanto Juwana 1999:6).
Pada akhirnya, berdasarkan pertimbangan di atas, hukum
persaingan kita juga mengatur larangan penggabungan, peleburan,
7/23/2019 Buku Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia
http://slidepdf.com/reader/full/buku-hukum-persaingan-usaha-di-indonesia 104/140
POSISI DOMINAN 95
dan pengambilalihan badan usaha. Hal ini berlaku untuk per
usahaan yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan
hukum, yang menjalankan suatu jenis usaha yang bersifat tetap
dan terus-menerus, dengan tujuan memperoleh laba. Selain itu ,
pengambilalihan saham perusahaan lain yang dapat mengaki
batkan terjadinya praktik monopoli dan/arau persaingan usaha
tidak sehat juga diatur dalam pasal 28 dan pasal 29 Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1999. Ketentuan lebih lanjut mengenai
penggabungan atau peleburan badan usaha dan pengambilalihan
saham yang dilarang tersebut akan diatur dalam peraturan
pemerintah.
Larangan yang dicantumkan dalam Pasal 28 dan Pasal 29
tersebut bersifat rule of r eason, sama dengan hukum persaingan
negara lainnya. Penggabungan badan usaha diperkenankan asalkan
tidak mengurangi persaingan secara substansial (Bandingkan
Ayudha D. Prayoga et al. , (Ed.) 2000: 119).Pasal 28 ayat (1) melarang pelaku usaha melakukan pengga
bungan atau peleburan badan usaha yang dapat mengakibatkan
terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak
sehat. Kemudian ayat (2) dari pasal yang sama melarang pula
pelaku usaha melakukan pengambilalihan saham perusahaan lain
apabila tindakan tersebut dapat mengakibatkan terjadinya praktik
monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat. Ketentuan
Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) ini mengandung ani tidak semua
penggabungan atau peleburan badan usaha at.au pengambilalihan
saham dilarang dilakukan pelaku usaha, kecuali tindakan
penggabungan atau peleburan badan usaha atau pengambilalihan
saham rersebut menimbulkan praktik monopoli, persaingan usaha
tidak sehat, posisi dominan, atau ketiganya. Dengan demikian,sepanjang tindakan penggabungan atau peleburan badan usaha
atau pengambilalihan saham tersebut tidak mengakibatkan praktik
monopoli, persaingan usaha tidak sehat dan/atau posisi dominan,
penggabungan atau peleburan badan usaha atau pengambialihan
saham boleh saja dilakukan pelaku usaha.
Tidak hanya penguasaan pasar melalui penggabungan atau
peleburan badan usaha atau pengambilalihan saham yang dilarang.
7/23/2019 Buku Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia
http://slidepdf.com/reader/full/buku-hukum-persaingan-usaha-di-indonesia 105/140
96 HUKUM PERSAINGAN USAH A DJ INDONESIA
Penguasaan nilai aset yang melebihi jumlah tertentu sebagai hasil
tindakan penggabungan atau peleburan badan usaha atau pengambilalihan saham juga dilarang. Dalam Pasal 29 Undang
Undang Nomor 5 Tahun 1999 dikatakan bahwa penggabungan
atau peleburan badan usaha atau pengambilalihan saham yang
berakibat nilai aset dan/arau nilai penjualannya melebihi jumlah
tertentu, wajib diberitahukan kepada Komisi Pengawas Persaingan
Usaha, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal
penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan tersebut. Ke
tentuan tenrang penetapan nilai aset dan/atau nilai penjualan
serta rata cara pemberitahuannya diatur dalam peraturan perne
rintah. Sebelum melakukan tindakan penggabungan atau
peleburan badan usaha atau pengambilahan saham, hal ini terlebih
dahulu harus disampaikan kepada Komisi Pengawas Persaingan
Usaha guna mendapatkan notifikasi agar tidak melanggarketentuan Pasal 28 dan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 5
Tahun 1999.
Pelaku usaha menjadi kaya ataupun dapat menaikkan nilai
penjualan berapa pun yang diupayakan dengan tidak melawan
hukum dan tidak mengurangi esensi persaingan (dalam arti pangsa
pasar tidak berlebihan dan tidak memanfaatkan kelebihannya itu);
arau bahkan kemungkinan membawa kemanfaatan masyarakat
rupanya tetap akan menjadi sasaran hukum persaingan di Indonesia.
Bergabung untuk menjadi lebih besar, kuat, dan efisien, pada
dasarnya merupakan hak semua pengusaha. Dalam keadaan-ke
adaan tertentu ha! ini dapat mendorong persaingan, atau setidaknya
bermanfaat bagi masyarakat. Akan tetapi, tidak dapat disangkal
bahwa perusahaan yang "terlalu" besar dan kuat sangat mudahmemanfaatkan kelebihannya dengan cara-cara yang merugikan
persaingan. Untuk menentukan sebesar atau sekuat apa dan dengan
cara bagaimana perusahaan pascamerger dapat dianggap meng
ganggu persaingan usaha sehat, ditetapkanlah beberapa kriteria.
Agar pengawasan terhadap merger menjadi lebih mudah dan tepat
sasaran , disediakanlah fasilitas notifikasi dan otorisasi. Kata
kuncinya: merger sebaiknya tidak mengganggu, tetapi mendorongpersaingan (Ayudha D . Prayoga et al., (Ed.), 2000: 120).
7/23/2019 Buku Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia
http://slidepdf.com/reader/full/buku-hukum-persaingan-usaha-di-indonesia 106/140
Bab 5
Penegakan Hukum
Persaingan Usaha
5.1. Peranan Komisi Pengawas Persaingan Usaha
5 .1.1. Dasar Pe:m1entukan Komisi Pengawas
Persaingan U saha
Lembaga yang akan menjadi penjaga untuk tegaknya peraturan
persaingan merupakan syarat mutlak agar peraturan persaingan
dapat lebih operasional. Pemberian kewenangan khusus kepada
suatu komisi untuk melaksanakan suatu peraturan di bidang
persaingan merupakan hal yang lazim dilakukan oleh kebanyakan
negara. Di Amerika Serikat, Departernen Kehakiman mempunyai
divisi khusus, yaitu Antitrust Division untuk menegakkan Sherman
Act . Departemen Kehakiman bersama-sama Federal Trade Com
mission juga bertugas menegakkan Clayton Act. Sedangkan
tugas untuk menegakkan Robinson Patman Act, khususnya yang
menyangkut tindakan penggabungan, peleburan, dan pengam-
bilalihan, diserahkan kepada Federal Trade Commission. Masya
rakat Ekonomi Eropa dengan European Community Commission;]epang, Korea, dan Taiwan dengan Fair Trade Commission.
(Agus Sardjono 1998:33 dan Ayudha D. Prayoga et aI., (Ed.),
2000: 126 dan 128) . .
Demikian pula yang terjadi di Indonesia. Penegakan hukum
persaingan diserahkan kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha,
di samping kepolisian, kejaksaan, dan peradilan. Penegakan pe
langgaran hukum persaingan harus dilakukan terlebih dahulu
7/23/2019 Buku Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia
http://slidepdf.com/reader/full/buku-hukum-persaingan-usaha-di-indonesia 107/140
98 HUKUM PERSAINGAN USAHA DJ INDONESIA
dalam dan melalui Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Setelah
itu, tugas dapat diserahkan kepada penyidik kepolisian, kemudianditeruskan ke pengadilan, jika pelaku usaha tidak bersedia men
jalankan putusan yang telah dijatuhkan Komisi Pengawas Per
saingan Usaha.
Sebenarnya, penegakan hukum persaingan usaha dapat saja
dilakukan oleh kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Pengadilan
merupakan ternpat penyelesaian perkara yang resmi dibentuk
negara. Namun, untuk hukum persaingan usaha, pada tingkat
pertama penyelesaian sengketa antarpelaku usaha tidak dilakukan
oleh pengadilan. Alasan yang dapat dikemukakan adalah karena
hukum persaingan usaha membutuhkan orang-orang spesialis
yang memiliki latar belakang dan/atau mengerti betul seluk
beluk bisnis dalam rangka menjaga mekanisme pasar. Institusi
yang melakukan penegakan hukum persaingan usaha harus ber
anggotakan orang-orang yang tidak saja berlatar belakang hukum,
tetapi juga ekonomis dan bisnis. Hal ini sangat diperlukan,
mengingat masalah persaingan usaha sangat terkait erat dengan
ekonomi dan bisnis (Ayudha D. Prayoga et al., (Ed.), 2000: 126).
Alasan lain mengapa diperlukan institusi yang secara khusus
menyelesaikan kasus praktik monopoli dan persaingan usaha
tidak sehat adalah agar berbagai perkara tidak bertumpuk dipengadilan. Institusi yang secara khusus menyelesaikan praktik
monopoli dan persaingan tidak sehat dapat dianggap sebagai
suam alternarif penyelesaian sengketa, sepanjang pengertian al
ternatif di sini adalah di luar pengadilan . Di Indonesia, lembaga
yang demikian-yang seringkali dianggap sebagai kuasi yudika
tif sudah lama dikenal (Ayudha D. Prayoga et al. , (Ed.), 2000: 126).
Dalam Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun
1999 dinyatakan bahwa "untuk mengawasi pelaksanaan undang
undang ini dibentuk Komisi Pengawas Persaingan Usaha, yang
selanjutnya disebut Kornisi". Kemudian dalam Pasal 34 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dinyatakan "pernbentukan
Komisi serta susunan organisasi, tugas, dan fungsinya ditetapkan
dengan Keputusan Presiden". Sebagai tindak lanjut, lahirlahKeputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999 tentang Komisi
7/23/2019 Buku Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia
http://slidepdf.com/reader/full/buku-hukum-persaingan-usaha-di-indonesia 108/140
PENEGAKAN HUKUM PERSAINGAN USAHA 99
Pengawas Persaingan Usaha. Dari bunyi Pasal 30 ayat (1) Undang
U ndang Nomor 5 Tahun 1999 tersebut, jelaslah bahwa tujuan
pembentukan Komisi Pengawas Persaingan Usaha adalah untuk
mengawasi pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.
Dalam hal ini Komisi Pengawas Persaingan Usaha bertindak
sebagai lembaga kuasi yudikatif. Pembentukan Komisi Pengawas
Persaingan Usaha diharapkan dapat menyelesaikan kasus pelang
garan hukum persaingan usaha dengan lebih cepat, efisien, dan
efektif, sesuai dengan asas dan tujuannya.Dapat dikemukakan alasan filosofis da n sosiologis dari pem
bentukan lembaga Komisi Pengawas Persaingan Usaha ini. Alasan
filosofis yang dijadikan dasar pembentukannya, yaitu dalam
mengawasi pelaksanaan suatu aturan hukum diperlukan suatu
lembaga yang mendapat kewenangan dari negara (pernerintah
dan rakyat), Dengan kewenangan yang berasal dari negara,
diharapkan lembaga pengawas ini dapat menjalankan tugas dan
fungsinya dengan sebaik-baiknya, serta sedapat mungkin mampu
bertindak independen. Adapun alasan sosiologis yang dijadikan
dasar pembentukan Komlsi Pengawas Persaingan Usaha adalah
menurunnya citra pengadilan dalam memeriksa dan mengadili
suatu perkara, serta beban perkara pengadilan yang sudah
menumpuk. Alasan lain , dunia usaha membutuhkan penyelesaianyang cepat dan proses pemeriksaan yang bersifat rahasia. Oleh
karena itu, diperlukan suatu lembaga khusus yang terdiri atas
orang-orang yang ahli dalam bidang ekonomi dan hukum;
dengan demikian penyelesaian yang cepat dapat terwujud (Ayudha
D. Prayoga et al., (Ed.), 2000: 128).
5.1.2. Status dan Keanggotaan Komisi Pengawas
Persaingan U saha
Sudah sewajarnya Komisi Pengawas Persaingan Usaha bersifat
independen, terlepas dari pengaruh dan kekuasaan pemerintah
serta pihak lam daIa J."{l mengawasl pelaku usana; aalam fia r ini
; ;emastikan pelaku usaha menjalankan kegiatannya dengan tidak melakukan praktik ;;onopoli dan/atau persaingan usaha tidak
7/23/2019 Buku Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia
http://slidepdf.com/reader/full/buku-hukum-persaingan-usaha-di-indonesia 109/140
100 HUKUM PERSAINGAN USAHA DJ INDONESIA
sehat. Status Komisi Pengawas Persaingan Usaha ini telah diatur
Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, yangkemudian diulang pada Pasal 1 ayat (2) Keputusan Presiden
Nomor 75 Tahun 1999. Dalam Pasal 30 ayat (2) dinyatakan
"Komisi adalah suatu lembaga independen yang terlepas dari
pengaruh dan kekuasaan serta pihak lain". Dalam melaksanakan
tugasnya, Komisi Pengawas Persaingan Usaha bertanggung jawab
kepada Presiden sebagai Kepala Negara, berhubung Komisi
Pengawas Persaingan Usaha juga melaksanakan sebagian tugas
tugas pemerintah negara dalam melaksanakan undang-undang.
Dalam sistern Undang-Undang Dasar 1945, Presiden merupakan
penyelenggara pemerintah negara tertinggi di bawah Majelis
Permusyawaratan Rakyat. Presiden memegang kekuasaan peme
rintahan menurut Undang-Undang Dasar 1945 . Atas dasar itulah
dalam melaksanakan tugasnya Komisi Pengawas Persaingan Usahabertanggung jawab kepada Presiden. Dinyatakan dalam Pasal 30
ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 bahwa "Komisi
bertanggung jawab kepada Presiden".
Praktik di negara-negara lain yang lebih dalu mempunyai
undang-undang persaingan usaha juga memperlihatkan bahwa
Komisinya bertanggung jawab kepada kepala pemerintahan
(Presiden atau Perdana Menteri). Di Amerika Serikat, misalnya,
dalam Federal Trade Commission Act Section 1 dinyatakan
bahwa "... . Any Commissioners may be removed by the President for
inefficiency , neglect ofduty , or malfeasance in office". Hal ini juga dapat
dilihat pada Section 27 (2) dari Anti-Monopoly Act ]epang, yang
rnenyatakan bahwa " The Fair Trade Commission shall be administra-
tively attached to the Prime Minister". Begitu juga di India, di mana
Monopolies and Restrictive Trade Commission-nya dibentuk oleh
Pemerintah (Ayudha D. Prayoga et al., (Ed.), 2000: 129).
Keberhasilan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun
1999 sesungguhnya tidak terlalu ditentukan oleh independensi
Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam melaksanakan tugas,
tetapi banyak ditentukan oleh keanggotaannya. Oleh karena itu,
Komisi Pengawas Persaingan Usaha harus rnempunyai atau terdiridari anggora-anggora yang terpilih dan terpercaya (credible), serta
7/23/2019 Buku Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia
http://slidepdf.com/reader/full/buku-hukum-persaingan-usaha-di-indonesia 110/140
PENEGAKAN HUKUM PERSAINGAN USAHA 10 1
memiliki inregriras dan komitmen moral yang tinggi, dengan
dibantu oleh tenaga-tenaga yang profesional dalam bidangnya
(Bandingkan Muchtar, 1999:23).
Anggota Komisi Pengawas Persaingan Usaha minimum
berjumlah 9 (sembilan) orang, termasuk Ketua dan Wakil Ketua
yang merangkap sebagai anggota. Dalam Pasal 31 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dinyatakan bahwa "Ko
misi terdiri atas seorang Ketua merangkap anggota, seorang
Wakil Ketua merangkap anggota, dan sekurang-kurangnya 7(tujuh) orang anggota", Dari kata-kata "sekurang-kurangnya",
diartikan jumlah anggotanya boleh lebih dari 7 (tujuh) orang.
Atau sebaliknya, paling sedikit beranggotakan 7 (rujuh) orang;
dengan ditambahi Kerua dan Wakil Ketua, keanggotaan Komisi
Pengawas Persaingan Usaha minimal atau paling sedikit berjumlah
9 (sembilan) orang. Ada yang mengatakan bahwa jumlah ini
cukup banyak.
]ika dibandingkan dengan jumlah Komisi pada Federal Trade
Commission di Amerika Serikat dan Fair Trade Commission di
]epang yang hanya berjumlah 5 (lima) orang, jumlah tersebut
cukup banyak. Namun, hal ini tidak berarti bahwa jumlah ini
tidak wajar atau kebanyakan. Mungkin pembuat undang-undang
mempunyai pertimbangan tersendiri dengan melihat kondisiyang ada di Indonesia (Ayudha D. Prayoga et al., (Ed.), 2000: 130).
. Walaupun bertanggung jawab kepada Presiden, pengisian ke
anggotaan Komisi Pengawas Persaingan Usaha tidak semata-mata
di tang an Presiden, melainkan juga melibatkan Dewan Perwakilan
Rakyat . Pasal 31 ayat (2), ayat (3) , dan ayat (4) Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 1999 menyatakan bahwa pengangkatan dan
pemberhentian anggota Komisi Pengawas Persaingan Usaha
dilakukan oleh Presiden atas persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat,
dengan masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali
untuk 1 (satu) kali masa jabaran berikutnya. Apabila karena ber
akhirnya masa jabaran tersebut akan terjadi kekosongan dalam
keanggotaan Komisi Pengawas Persaingan Usaha, masa jabatan
anggota dapat diperpanjang sampai pengangkatan anggota baru.Perpanjangan masakeanggotaan Komisi Pengawas Persaingan
7/23/2019 Buku Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia
http://slidepdf.com/reader/full/buku-hukum-persaingan-usaha-di-indonesia 111/140
102 HUKUM PERSAINGAN USAHA DJ INDONESIA
Usaha untuk menghindari kekosongan keanggotaan tersebut tidak
boleh lebih dari 1 (satu) tahun.Dengan adanya persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat
ini, diharapkan anggota Komisi Pengawas Persaingan U saha
adalah ofang-orang yang mempunyai integritas kepribadian da n
keilmuan yang tinggi dan benar-benar dapat menjalankan tugas
nya demi kepentingan rakyat secara keselumhan, dengan menjaga
independensinya. Persetujuan dari rakyat sangatlah penting sebab
dapat menaikkan kredibilitas Komisi Pengawas Persaingan Usaha
itu sendiri. Hal ini juga dilakukan oleh negara-negara besar,
sepertiAmerika Serikat dan Jepang (Ayudha D. Prayoga et al.,
(Ed .), 2000: 130).
Dalam mengusulkan dan memberikan persetujuan terhadap
anggota Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Pemerintah maupun
Dewan Perwakilan Rakyat sudah seyogianya memperhatikan
persyaratan keanggotaan, sebagaimana diatur dalam Pasal 32
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Untuk menjadi anggota
Komisi Pengawas Persaingan Usaha, seseorang hams memenuhi
persyaratan sebagai berikut.
a. warga negara Republik Indonesia, berusia sekurang-kurangnya
30 (tiga puluh) tahun dan setinggi-tingginya 60 (enam puluh)tahun pada saat pengangkatan;
b. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
c. beriman dan takwa kepada Tuhan yang Maha Esa;
d . jujur, adil , dan berkelakuan baik;
e. berrernpat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia;
f. berpengalaman dalam bidang usaha atau mempunyai penge
tahuan dan keahlian di bidang hukum dan/atau ekonomi;g. tidak pernah dipidana, baik karena melakukan kejaharan
berat atau karena melakukan pelanggaran kesusilaan;
h . tidak pernah dinyatakan pailit oleh pengadilan;
1. tidak terafiliasi dengan suatu badan usaha sejak yang ber
sangkutan menjadi anggota Komisi Pengawas Persaingan
Usaha. Yang bersangkutan tidak menjadi
1. anggota dewan komisaris atau pengawas, atau direksi
suatu perusahaan;
7/23/2019 Buku Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia
http://slidepdf.com/reader/full/buku-hukum-persaingan-usaha-di-indonesia 112/140
PENEGAKAN HUKUM PERSAINGAN USAHA 103
2. anggota pengurus atau badan pemeriksa suatu koperasi;
3. anggota yang memberikan layanan jasa kepada suatu
perusahaan, seperti konsultan, akuntan publik, dan penilai;
4. pemilik saham mayoritas suatu perusahaan .
Menurut Pasal 33 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999,
keanggotaan Komisi Pengawas Persaingan Usaha berhenti, karena
a. meninggal dunia; atau
b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri; atau
c. berternpat tinggal di luar wilayah negara Republik Indonesia;
atau
d. sakit jasmani atau rohani terus-rnenerus, yang dinyatakan
dengan surat keterangan dokter yang berwenang; atau
e. berakhirnya masa jabatan keanggotaan komisi; atau
f. diberhentikan, antara lain dikarenakan tidak lagi memenuhi
persyaratan keanggotaan komisi sebagaimana dimaksud Pasal
32.
Pada umumnya Ketua dan Wakil Ketua Komisi Pengawas
Persaingan Usaha sudah pasti akan dipilih dari dan oleh anggota
Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Penjelasan Pasal 31 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 5 Tahu n 1999 menyatakan bahwa
"Ketua dan Wakil Ketua Komisi dipilih dari dan oleh Anggota
Kornisi" . Selanjutnya, ketentuan ini dipertegas dalam Pasal 14
ayat (3) Kepurusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999 yang me
nyatakan bahwa "Ketua dan Wakil Ketua Komisi dipilih dari dan
oleh anggota Komisi" .
5.1.3. Susunan Organisasi dan Pembiayaan KOlnisi
P e n g ~ w a s Persaingan U saha
Pengatura n susunan organisasi Komisi Pengawas Persaingan Usaha
dikemukakan dalam Pasal 34 Undang-Undang Nomor 5 Tahun,
yang rnenyatakan bahwa "Pembemukan Komisi serta susunan,
organisasi, tugas, dan funrstlUll ~ u A i N J . ~ L f ( t p l a t W K . U M.
UNIVERSITAS GADJAH MADAY06YAKARTA
7/23/2019 Buku Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia
http://slidepdf.com/reader/full/buku-hukum-persaingan-usaha-di-indonesia 113/140
104 HUKUM PERSAINGAN USAHA DJ INDONESIA
Presiden", Keputusan Presiden yang dimaksud telah ditetapkan
dalam Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999 yang mengatur
pembentukan, susunan organisasi, tugas, dan fungsi Komisi
Pengawas Persaingan Usaha.
Susunan organisasi Komisi Pengawas Persaingan Usaha terdiri
atas anggota Komisi dan Sekretariat. Anggota Komisi Pengawas
Persaingan Usaha wajib melaksanakan tugas dengan berdasar
pada asas keadilan dan perlakuan, serta wajib mematuhi tata
tertib yang telah disusun oleh Komisi Pengawas PersainganUsaha. Untuk kelancaran pelaksanaan tugas, Komisi Pengawas
Persaingan Usaha dibantu oleh sekretariat, yang susunan organi
sasi, tugas, 0 dan fungsinya diatur lebih lanjut dengan keputusan
Komisi Pengawas Persaingan Usaha.
Komisi Pengawas Persaingan Usaha dapat membentuk ke
lompok kerja sesuai dengan kebutuhan apabila diperlukan.
Kelompok kerja ini beranggotakan orang-orang yang berpeng
alaman dan ahli dalam bidang masing-masing, yang diperlukan
dalam menangani perkara tertentu, dan dalam waktu tertentu.
Ketentuan mengenai keanggotaan, fungsi, dan tugas kelompok
kerja tersebut diatur lebih lanjut oleh Komisi Pengawas Per
saingan Usaha.
Walaupun Komisi Pengawas Persaingan Usaha berkedudukandi ibu kota negara Republik Indonesia, bila diperlukan, Komisi
Pengawas Persaingan Usaha dapat membuka kantor perwakilan
di ibu kota propinsi. Persyaratan dan rata kerja kantor perwakilan
sebagaimana dimaksud akan diatur lebih lanjut oleh Komisi
Pengawas Persaingan Usaha .
Sebagai perbandingan, susunan organisasi Komisi Perdagangan
Sehat Jepang terdiri atas Komisi, Sekretariat Jenderal, Hearing
Examiners, Sekretariat Biro Hubungan Ekonomi, Biro Persaingan
Usaha, dan Biro Penyelidikan. Sementara Komisi Korea terdiri
atas Biro Kebijaksanaan Perdagangan Sehat, Biro Peraturan Mo
nopoli, Biro Persaingan Usaha, Biro Penyelidikan, dan Biro
Perlindungan Konsurnen. Dalam menjalankan tugas biro Komisi
Korea dan Amerika Serikat dibantu Penasihat Umum (AyudhaD. Prayoga et al.,o(Ed), 2000: 132). " .
7/23/2019 Buku Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia
http://slidepdf.com/reader/full/buku-hukum-persaingan-usaha-di-indonesia 114/140
PENEGAKAN HUKUM PERSAINGAN USAHA 105
Pada dasarnya negara bertanggung jawab terhadap operasional
pelaksanaan tugas Komisi Pengawas Persaingan Usaha dengan
memberikan dukungan dana melalui Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara. Selain itu, Komisi Pengawas Persaingan Usaha
dapat memperoleh dana dari sumber-sumber lain yang tidak
bertemangan dengan peraturan perundang-undangan yang ber
laku, yang bersifat tidak mengikat, serta tidak akan mempengaruhi
kemandirian Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam melak
sanakan tugasnya; mengingat ruang lingkup dan cakupan tugasKomisi Pengawas Persaingan Usaha demikian luas dan sangat
beragam. U ntuk itu, staf yang akan mernbanru Sekrerariat
Komisi Pengawas Persaingan Usaha sudah seharusnya disesuaikan
dengan anggaran yang disediakan oleh negara tanpa mengurangi
kinerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam menjalankan
tugasnya mengawasi pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5
Tahun 1999. Dalam Pasal 37 Undang-Undang Nomor 5 Tahun
1999 dinyatakan bahwa "segala biaya untuk pelaksanaan tugas
Komisi Pengawas Persaingan Usaha dibebankan kepada Anggaran
Pendaparan dan Belanja Negara dan/atau sumber-sumber lain
yang diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan yang
berlaku".
5.1.4. Tugas Kornisi Pengawas Persaingan Usaha
Tugas Komisi Pengawas Persaingan Usaha telah diatur secara
rinci dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999,
yang kemudian diulangi dalam Pasal 4 Keputusan Presiden
Nomor 75 Tahun 1999. Komisi Pengawas Persaingan Usaha
ditugaskan melakukan penilaian terhadap perjanjian yang dapat
mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan
usaha tidak sehat, seperti perjanjian-perjanjian oligopoli, penerapan
harga, pembagian wilayah, pemboikotan, kartel, trust, oligopsoni,
integrasi vertikal, perjanjian tertutup, dan perjanjian dengan
pihak luar negeri; melakukan penilaian terhadap kegiataan usaha
dan/atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkanterjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak
7/23/2019 Buku Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia
http://slidepdf.com/reader/full/buku-hukum-persaingan-usaha-di-indonesia 115/140
106 HUKUM PERSAINGAN USAHA DI INDONESIA
sehat, seperti kegiatan-kegiaran monopoli, monopsoni, penguasaan
pasar, dan persekongkolan; dan melakukan penilaian terhadapada atau tidaknya penyalahgunaan posisi dominan yang dapat
rnengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan
usaha tidak sehat, yang disebabkan penguasaan pasar yang
berlebihan, jabatan rangkap, pemilikan saham dan penggabungan,
peleburan dan pengambilalihan badan usaha atau saham. Dengan
demikian, pada prinsipnya fungsi dan tugas utama Komisi Peng
awas Persaingan Usaha adalah melakukan kegiatan penilaian
terhadap perjanjian, kegiaran usaha, dan penyalahgunaan posisi
dominan yang dilakukan pelaku usaha atau sekelompok pelaku
usaha. Dalam hal terjadi pelanggaran terhadap Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 1999, di mana pelaku usaha atau sekelompok
pelaku usaha telah membuat perjanjian yang dilarang atau mela
kukan kegiatan yang terlarang atau menyalahgunakan posisidominan, Komisi Pengawas Persaingan Usaha berwenang rnenja
tuhkan sanksi berupa tindakan administratif dengan mernerin
tahkan pembatalan atau penghentian perjanjian-perjanjian dan
kegiatan-kegiatan usaha yang dilarang, serta penyalahgunaan
posisi dominan yang dilakukan pelaku usaha atau sekelompok
pelaku usaha tersebut.
Tugas lain dari Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang tidak
kalah penting adalah memberikan saran dan pertimbangan ter
hadap kebijakan Pernerintah yang berkaitan dengan praktik
monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat dan menyusun
pedoman dan/atau publikasi atau sosialisasi yang berkaitan dengan
praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat. Terakhir,
Komisi Pengawas Persaingan Usaha bertugas memberikan laporan
secara berkala atas hasil kerjanya kepada Presiden dan Dewan
Perwakilan Rakyat berdasarkan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.
Nantinya, Komisi Pengawas Persaingan Usaha sangat diha
rapkan bisa benar-benar bertindak proaktif untuk mempengaruhi
kebijakan Pemerintah dalam pernbuatan peraturan yang berkaitan
dengan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.Seandainya pasal-pasal yang ada dalam Undang-Undang Nomor
7/23/2019 Buku Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia
http://slidepdf.com/reader/full/buku-hukum-persaingan-usaha-di-indonesia 116/140
PE NEGAKAN HUKUM PERSAINGAN USAHA 107
5 Tahun 1999 tidak memadai untuk menunjang tugas dan
wewenangnya, Komisi Pengawas Persaingan Usaha dapat meng
ajukan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah untuk me
ngeluarkan peraturan yang mendukung tugas dan wewenangnya.
Demikian pula Komisi Pengawas Persaingan Usaha juga hams
membuat pedoman (guideline) atau aturan main yang jelas, baik
bagi diri sendiri maupun bagi pelaku usaha, misalnya bagaimana
prosedur dan proses beracara di Komisi Pengawas Persaingan
Usaha dan apakah ketentuan-kerentuan yang diatur dalamUndang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 cukup memadai. Jika
tidak memadai, Komisi Pengawas Persaingan Usaha hams mern
buat sendiri pedoman beracara tersebut (Ayudha D. Prayoga et
al., (Ed.), 2000 :134) .
Sebagai bahan perbandingan, Komisi Masyarakat Ekonomi
Eropa juga dapat mengusulkan kepada De wan Menteri untuk
. mengeluarkan peraturan yang memberikan kewenangan-kewe
nangan tertentu kepada Komisi . Hal ini dilakukan Komisi karena
melihat kewenangan yang diberikan atau diperoleh dari Article
85 dan 86 Perjanjian Roma kurang memadai bagi Komisi untuk
melaksanakan Hukum Persaingan Masyarakat Ekonomi Eropa.
Selanjutnya, Federal Trade Commission juga mengeluarkan Trade
Regulation Rules, yang menetapkan cakupan Section Federal
Trade Commission Act untuk praktik-praktik industri tertentu.
Bersarna-sama dengan Justice Department, Federal Trade Com
mission mengeluarkan the Justice Departrnent/Ff'C 1992 Hori
zontal Merger Guidelines (Ayudha D. Prayoga et al., (Ed.),
2000:134).
Bila bunyi Pasal 35 huruf f Undang-Undang Nomor 5 Tahun
1999 kita baca secara cermat, terkandung makna Komisi PengawasPersaingan Usaha berwenang untuk mengisi kekosongan hukum
dalam rangka pelaksanaan yang berkaitan dengan hukum per
saingan usaha. Hal ini berarti pedoman maupun peraturan yang
akan dibuat Komisi Pengawas Persaingan Usaha tidak hanya
berlaku secara internal saja, tetapi juga berlaku secara eksternal,
yakni baik terhadap Komisi Pengawas Persaingan Usaha maupun
pelaku usaha serta instansi lainnya yang terkait dengan pelaksa-
7/23/2019 Buku Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia
http://slidepdf.com/reader/full/buku-hukum-persaingan-usaha-di-indonesia 117/140
108 HUKUM PERSAINGAN USAHA DJ INDONESIA
naan hukum persaingan usaha di Indonesia. Penjelasan Pasal 35
ini tidak cukup memberi keterangan.Integritas dan independensi dari Komisi Pengawas Persaingan
Usaha sangat menentukan untuk mengisi kekosongan-kekosongan
peraturan maupun pedoman dalam persaingan usaha. Diharapkan
Komisi Pengawas Persaingan Usaha dapat mengantisipasi semak
simal mungkin intervensi politik atau pengaruh dari pihak-pihak
lain (Ayudha D. Prayoga et al., (Ed.), 2000: 134).
5.1.5.wewenang KOlnisi Pengawas PersainganUsaha
Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Komisi Pengawas
Persaingan Usaha memiliki sejumlah kewenangan, sebagaimana
dikemukakan secara rinci dalam Pasal 36 dan Pasal 47 Undang
Undang Nomor 5 Tahun 1999. Komisi Pengawas PersainganUsaha tidak hanya berwenang menerima laporan dari masyarakat
dan /atau pelaku usaha tencang dugaan terjadinya praktik monopoli
dan/atau persaingan usaha tidak sehat, tetapi proaktif berwenang
melakukan penelitian, melakukan penyelidikan dan/atau peme
riksaan, menyimpulkan hasilnya, memanggil pelaku usaha, me
manggil dan menghadirkan saksi-saksi, meminta bantuan penyi
dik , merninta keterangan dari insransi pemerintah, mendapatkandan meneliti serta menilai dokumen dan alar bukti lain, memu
tuskan dan menetapkan, serta menjatuhkan sanksi tindakan
administratif.
Kewenangan yang diberikan kepada Komisi Pengawas Per
saingan Usaha oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999
eukup luas dan terinci dan tidak jauh berbeda dengan kewenang
an-kewenangan yang dimiliki oleh Komisi di negara lain . Namun
demikian, ada kewenangan yang dimiliki oleh Komisi negara lain
tetapi tidak dimiliki oleh Komisi Indonesia, yaitu kewenangan
untuk mengajukan suatu perkara yang berkait3:n dengan praktik
monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat ke pengadilan.
Kewenangan seperti ini dimiliki oleh Federal Trade Commission,
di mana Federal Trade Commission dapat memasukkan gugatanperdata pada pengadilan distrik atau federal untuk rnernperta-
7/23/2019 Buku Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia
http://slidepdf.com/reader/full/buku-hukum-persaingan-usaha-di-indonesia 118/140
PENEGAKAN HUKUM PERSAINGAN USAHA 109
hank an prosedur atau putusan administrasi yang telah ditempuh
nya dalam menangani suam perkara persaingan usaha. Ha! yang
sama juga dimiliki oleh Komisi ]epang, yang mempunyai hak
untuk mengajukan gugatan ke pengadilan dalam hal yang ber
hubungan dengan holding company, filing of merger , dan waiting
period of merger (Ayudha D. Prayoga et aI., (Ed.) , 2000: 135).
Sesuai dengan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 5 Tahun
1999, secara lengkap kewenangan yang dimiliki Komisi Pengawas
Persaingan Usaha meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut.
a. menerima laporan dari masyarakat dan/atau pelaku usaha
tenrang dugaan terjadinya praktik monopoli dan/atau per
saingan usaha tidak sehat;
b. melakukan penelitian tentang dugaan adanya kegiatan usaha
dan/atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan
terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha ridak sehat; .
c. melakukan penyelidikan dan/atau pemeriksaan terhada p kasus
dugaan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak
sehat yang dilaporkan oleh masyarakat atau oleh pelaku
usaha atau yang ditemukan oleh Komisi sebagai hasil dari
penelitiannya;
d . menyimpulkan hasil penyelidikan dan/atau pemeriksaan ten
tang ada atau tidak adanya praktik monopoli dan/atau per
saingan usaha tidak sehat;
e. memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pe
langgaran terhadap ketentuan undang-undang ini;
f. memanggil dan menghadirkan saksi , saksi ahli, dan setiap
orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap ke
tentuan undang-undang ini;
g. meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha,
saksi, saksi ahli, atau setiap orang sebagaimana dimaksud
humf e .dan f pasal ini, yang tidak bersedia memenuhi
panggilan Komisi;
h . meminta keterangan dari instansi pernerintah dalam kaitannya
dengan penyelidikandan/atau
pemeriksaan terhadap pelaku
usaha yang melanggar ketentuan undang-undang ini;
7/23/2019 Buku Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia
http://slidepdf.com/reader/full/buku-hukum-persaingan-usaha-di-indonesia 119/140
110 HUKUM PERSAINGAN USAHA 01 INDONESIA
1. mendaparkan, meneliti dan/arau menilai surat, dokumen,
atau alar bukti lain guna penyelidikan dan/atau pemeriksaan;J. memutuskan dan menerapkan ada atau tidak adanya kerugian
di pihak pelaku usaha lain atau masyarakar;
k. mernberitahukan putusan Komisi kepada pelaku usaha yang
diduga melakukan praktik monopoli dan/arau persaingan
usaha tidak sehat;
1. menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif kepada
pelaku usaha yang melanggar ketentuan undang-undang ini.
Dari rugas dan wewenang Komisi Pengawas Persaingan Usaha
tersebut, dapat diketahui bahwa Komisi Pengawas Persaingan
Usaha diberi wewenang khusus untuk menjaruhkan sanksi berupa
rindakan administratif saja, terrnasuk menjatuhkan ganti kerugian
dan denda; ia tidak mempunyai hak menjaruhkan sanksi dendapengganri, apalagi sanksi pidana pokok dan tarnbahan, yang
merupakan wewenang badan peradilan. Komisi Pengawas Per
saingan Usaha juga tidak bertindak sebagai penyidik (khusus)
yang dimungkinkan oleh Kirab Undang-Undang Hukum Acara
Pidana, padahal keanggoraan Komisi Pengawas Persaingan Usaha
terdiri dari orang-orang yang memiliki integriras kepribadian
dan keilmuan yang ringgi (Rachmadi Usman, 2001:4-5)
5.2. Tata CaraPenang'anan Perkara PenegakanHukwnPersaingan
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 lebih lanjut mengatur
rata cara penanganan perkara penegakan hukum persainganusaha pada Pasal 38 sampai dengan Pasal 46. Dalam menangani
perkara penegakan hukum persaingan usaha, Komisi Pengawas
Persaingan Usaha dapat melakukannya secara proaktif atau dapat
menerima pengaduan atau laporan dari masyarakar. Pasal 40
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 menyarakan bahwa
Komisi Pengawas Persaingan Usaha dapat melakukan pemeriksaan
terhadap pelaku usaha apabila ada dugaan terjadi pelanggaran
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 ini-walaupun tidak ada'
7/23/2019 Buku Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia
http://slidepdf.com/reader/full/buku-hukum-persaingan-usaha-di-indonesia 120/140
PENEGAKAN H UKUM PERSAINGAN USAHA 111
laporan-yang pemeriksaannya dilaksanakan sesuai rata car a
sebagaimana diatur dalam Pasal 39. Sebelumnya, dalam Pasal 38
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dinyatakan bahwa setiaporang yang rnengetahui bahwa telah terjadi atau patut diduga
telah terjadi pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 5
Tahun 1999 ini dapat rnelaporkannya secara tertulis kepada
Komisi Pengawas Persaingan Usaha dengan keterangan yang
jelas tentang telah terjadinya pelanggaran, dengan menyertakan
idenriras pelapor. Demikian pula pihak yang dirugikan sebagai
akibat terjadinya pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor
5 Tahun 1999 ini dapat melaporkan secara terrulis kepada
Komisi Pengawas Persaingan Usaha dengan keterangan yang
lengkap dan jelas tentang telah terjadinya pelanggaran serta
kerugian yang ditimbulkan, dengan rnenyertakan identitas pelapor.
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa bahan penyelidikan,
pemeriksaan , dan/atau penelitian terhadap kasus dugaan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha bisa berasal dari laporan
atau pengaduan pihak-pihak yang dirugikan atau pelaku usaha;
bahkan dari masyarakat atau setiap orang yang rnengetahui
bahwa telah terjadi atau patut diduga telah terjadi pelanggaran
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Hal ini bisa disampaikan
kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau berasal dari
prakarsa Komisi Pengawas Persaingan Usaha.
Sebagai jaminan atas diri pelapor, Pasal 38 ayat (2) Undang
Undang Nomor 5 Tahun 1999 mewajibkan Komisi Pengawas
Persaingan Usaha untuk merahasiakan identitas pelapor, terutama
pelapor yang bukan pelaku usaha yang dirugikan (bandingkan
Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, 1999:58).
Pemeriksaan PendahuJuan i: Lanjutan
Pasal 39 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 ' mewajibkan
Komisi Pengawas Persaingan Usaha untuk melakukan pemeriksaan
pendahuluan berdasarkan laporan masyarakat, pihak yang
dirugikan, atau pelaku usaha . Berdasarkan pemeriksaan penda
huluan ini, Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam waktu
7/23/2019 Buku Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia
http://slidepdf.com/reader/full/buku-hukum-persaingan-usaha-di-indonesia 121/140
112 HUKUM PERSAINGAN USAH A DJ INDONESIA
(selambat-lambatnya) 30 (tiga puluh) hari setelah menerima
laporan tersebut, akan menetapkan perlu-tidaknya dilakukan
pemeriksaan lanjutan. Apabila menurut pertimbangan Komisi
Pengawas Persaingan Usaha perlu dilakukan pemeriksaan lanjutan,
dengan sendirinya Komisi Pengawas Persaingan Usaha akan
melakukan pemeriksaan lanjutan. Dalam melakukan pemerik
saan Ianjutan tersebut, Komisi Pengawas Persaingan Usaha wajib
melakukan pemeriksaan terhadap pelaku usaha yang dilaporkan.
Selain melakukan pemeriksaan terhadap pelaku usaha yangdilaporkan, Komisi Pengawas Persaingan Usaha dapat juga men
dengar keterangan saksi, saksi ahli, dan/atau pihak lain bila
dipandang perlu. Informasi atau keterangan yang diperoleh dari
pelaku usaha yang dilaporkan yang dikategorikan sebagai rahasia
perusahaan wajib dijaga kerahasiaannya oleh Komisi Pengawas
Persaingan Usaha. Dalam melakukan kegiatan pemeriksaan di
atas, anggota Komisi Pengawas Persaingan Usaha wajib rneleng
kapi diri dengan surat tugas.
Menurut Pasal 4 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999,
selama penyelidikan atau pemeriksaan lanjutan berlangsung,
pelaku usaha dan/atau pihak lain yang diperiksa mempunyai
kewajiban menyerahkan alat bukti yang diperlukan dan dilarang
menolak untuk diperiksa, dilarang menolak memberikan informasiyang diperlukan, dan dilarang menghambat proses penyelidikan
dan/atau pemeriksaan yang dilakukan Komisi Pengawas Persaingan
Usaha. Oleh karena itu, bila pelaku usaha menolak diperiksa
atau memberi informasi yang diperlukan oleh Komisi, ia akan
diserahkan kepada penyidik untuk disidik sesuai ketentuan yang
berlaku.
Kalau kasusnya sudah sampai pada penyidik, yang menangani
tidak lagi hanya pihak Komisi Pengawas Persaingan Usaha,
terapi juga pihak kepolisian. Komisi Pengawas Persaingan Usaha
menyerahkan kasus tersebut kepada penyidik untuk disidik.
Tidak hanya perbuatan atau tindak pidana (menolak diperiksa,
menolak memberikan informasi yang diperlukan dalam penyeli
dikan dan/atau pemeriksaan, atau menghambat proses penyelidikan dan/atau pemeriksaan) saja yang disidik; pokok perkara
7/23/2019 Buku Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia
http://slidepdf.com/reader/full/buku-hukum-persaingan-usaha-di-indonesia 122/140
PENEGAKAN HUKUM PERSAINGAN USAH A 113
yang sedang diselidiki atau diperiksa oleh Komisi Pengawas
Persaingan Usaha pu n mendapat perlakuan sama (Ayudha D.
Prayoga et al., (Ed.), 2000:146-147).
jangkawakiu Femeriksaan Lanjutan
Pasal 43 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 menguraikan
tentang jangka waktu pemeriksaan lanjuran oleh Komisi Pengawas
Persaingan Usaha. Pemeriksaan lanjutan yang dilakukan KomisiPengawas Persaingan Usaha tersebut wajib diselesaikan dalam
jangka waktu selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari sejak
dilakukan pemeriksaan lanjutan. Selama jangka waktu tersebut,
Komisi Pengawas Persaingan Usaha telah selesai melakukan
pemeriksaan dan penilaian terhadap alar-alar bukti, yang bisa
berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat dan/atau dokumen,
petunjuk, dan keterangan pelaku usaha. Namun-jika diperlukan
atau jika Komisi Pengawas Persaingan Usaha belum selesai
melakukan pemeriksaan alar-alar bukti-jangka waktu pernerik
saan Ianjutan tersebut dapat diperpanjang, paling lama 30 (riga
puluh) hari. Dalam kurun waktu tersebut pemeriksaan lanjutan
hams diselesaikan. Setelah selesai melakukan pemeriksaan lanjut
an baik dengan atau tanpa perpanjangan jangka waktu pemerik
saan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak
pemeriksaan lanjutan tersebut selesai, Komisi Pengawas Persaingan
Usaha wajib memutuskan apakah telah terjadi atau tidak terjadi
pelanggaran terhadap hukum persaingan usaha.
Dalam melakukan penegakan hukum, jika terjadi pelanggaran
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, Komisi Pengawas Per
saingan Usaha hams melakukannya melalui proses, tahapan, dandengan jangka waktu yang telah direntukan dalam U ndang
Undang Nomor 5 Tahun 1999. ]angka waktu yang dianggap
cukup singkat ini tentu saja tidak akan memudahkan tugas
Komisi Pengawas Persaingan Usaha apabila para anggotanya
bukan orang yang profesional di bidang mereka masing-masing.
Meskipun didukung oleh anggota yang profesional, karena hingga
saat ini belum berpengalaman dalam melaksanakan perundang-
7/23/2019 Buku Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia
http://slidepdf.com/reader/full/buku-hukum-persaingan-usaha-di-indonesia 123/140
114 HUKUM PERSAINGAN USAHA DJ INDONESIA
undangan di bidang antimonopoli, rasanya penegakan hukum
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 ini masih akan sulitdilaksanakan. Apalagi etos dan budaya supremasi hukum di
republik ini masih sekadar "rnimpi". Di sisi lain, godaan akan
selalu muncul dari pihak yang diduga melanggar karena para
pelanggar merupakan pelaku usaha yang mempunyai kemampuan
ekonomi (dan juga politik) kuat di dalam masyarakat. Tentu
mereka akan merasa tidak senang apabila posisi kekuatan ekonomi
mereka diganggu (Insan Budi Maulana, 2000 :49-50).
Putusan Komisi
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tidak mengatur secara
rinci bagaimana proses pengambilan putusan Komisi Pengawas
Persaingan Usaha. Hanya saja dalam penjelasan Pasal 43 ayat (3)
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dinyatakan bahwa peng
ambilan keputusan Komisi dilakukan dalam suatu sidang Majelis
yang beranggotakan sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang anggota
Komisi. Senada dengan ini, Pasal 7 Keputusan Presiden Nomor
75 Tahun 1999 menyatakan bahwa untuk menyelesaikan suatu
perkara, Komisi Pengawas Persaingan Usaha bisa melakukan
sidang majelis, yang beranggotakan sekurang-kurangnya 3 (tiga)orang anggota Komisi Pengawas Persaingan Usaha, di mana
keputusannya ditandatangani oleh seluruh anggota majelis. De
ngan demikian penyelesaian atau pemeriksaan perkara penegakan
hukum persaingan harus dilakukan dalam sidang yang berbentuk
majelis, majelisnya beranggotakan minimal 3 (tiga) orang.
Pengambilan putusa n melalui sidang majelis merupakan hal
yang biasa dan juga dilakukan oleh Komisi-komisi qegara lain,
seperti Amerika Serikat dan Jepang (Ayudha D. Prayoga et al.,
(Ed.), 2000: 136).
Konsep pengaturan seperti di atas sangat dipengaruhi oleh
pengaturan pengambilan keputusan sidang majelis pada peradilan
umum, di mana suatu putusan dikatakan sebagai putusan majelis
hakim, walaupun mungkin ada anggota majelis yang tidak setuju terhadap putusan tersebut. Seyogianya berkas putusan
7/23/2019 Buku Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia
http://slidepdf.com/reader/full/buku-hukum-persaingan-usaha-di-indonesia 124/140
PENEGAKAN H UKUM PERSAINGAN USAHA 115
tersebut hams memuat seluruh pendapat anggota majelis hakim,
yang mana yang setuju, yang mana yang tidak setuju beserta
alasannya, sehingga masyarakat dapat menilai kredibilitas darihakim yang memeriksa perkara tersebut. Oleh karena itu, proses
pengambilan putusan dalam Komisi Pengawas Persaingan Usaha
sebaiknya dilakukan dengan suara terbanyak, sehingga diketahui
anggota mana yang setuju, mana yang tidak setuju, serta apa
alasannya. Pendapat dari masing-masing anggota yang tidak
seruju tersebut hams juga dimasukkan ke dalam dokurnen putusan
Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Dengan demikian kredibilitas
dari masin g-masing anggota dapat diketahui dari setiap purusan
yang dijatuhkan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (Ayudha D.
Prayoga et al., (Ed.), 2000 :136-137).
Perhatikan penegasan yang terdapat dalam Pasal 6 Keputusan
Presiden Nomor 75 Tahun 1999, yaitu dalam menangani perkara,
anggota Komisi Pengawas Persaingan Usaha hams bebas daripengaruh dan kekuasaan pemerintah serta pihak lain . Anggota
Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang menangani perkara
tersebut pun dilarang mempunyai hubungan sedarah atau semenda
sampai derajar ketiga dengan salah satu pihak yang berperkara
atau mempunyai kepentingan dengan perkara yang bersangkutan.
Anggota Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang memenuhi
ketentuan di atas, wajib menolak untuk menangani perkara yang
bersangkutan. Tuntutan penolakan bisa pula datang dari pihak
yang berperkara dengan melampirkan bukti-bukti tertulis apabila
anggota Komisi Pengawas Persaingan usaha yang bersangkutan
terbukti memenuhi ke tentuan di atas.
Sama halnya dengan purusan pengadilan, putusan Komisi
Pengawas Persaingan Usaha mengenai hasil pemeriksaannya hamsdibacakan dalam suaru sidang yang dinyatakan terbuka untuk
umurn dan segera diberitahukan kepada pelaku usaha, yairu
dengan menyampaikan petikan putusan Komisi Pengawas Per
saingan Usaha kepada pelaku usaha.
Dalam Pasal 44 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999
dinyatakan bahwa putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha
yang telah diterima, dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari
7/23/2019 Buku Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia
http://slidepdf.com/reader/full/buku-hukum-persaingan-usaha-di-indonesia 125/140
116 HUKUM PERSAINGAN USAHA DJ INDONESIA
sejak diterima pemberitahuan petikan putusan oleh pelaku usaha,
wajib dilaksanakan dan dilaporkan pelaksanaannya kepada Komisi
Pengawas Persaingan Usaha. Namun, apabila kewajiban melak
sanakan putusan Komisi Pengawas Persaingan U saha tidak
dijalankan oleh pelaku usaha, Komisi Pengawas Persaingan Usaha
akan menyerahkan putusan tersebut kepada penyidik untuk
menyidik sesuai dengan ketentuan pemndang-undangan yang
berlaku. Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha tersebut
dapat dijadikan sebagai bukti permulaan yang cukup bagi penyidik untuk melakukan penyidikan.
Jika penyidik yang dimaksud dalam Pasal44 ayat (4) Undang
Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah penyidik kepolisian/jaksa/
penyidik PNS, kredibilitas ketiga penyidik (khususnya kepolisian
dan jaksa) itu patut dipertanyakan, sebab perkara-perkara ini
memerlukan penguasaan bidang hukum dan ekonomi yang tinggi.
Unruk apa kita mernbentuk Komisi Pengawas Persaingan Usaha
dan stafnya-yang tidak lain adalah pakar yang mempunyai
integritas kepribadian dan keilmuan yang memadai-jika kemu
dian putusan mereka yang telah melalui proses rumit hams
disidik ulang oleh penyidik kepolisian atau kejaksaan. Kalaupun
yang dimaksud adalah penyidik PNS, kira hams tetap memper
tanyakan kredibilitasnya, sebab ketentuan pasal ini mengandungketidakjelasan atau ambiguitas. Dalam hal ini, sudah sewajarnyalah
Komisi Pengawas Persaingan Usaha diberi kewenangan untuk
mempertahankan putusannya dengan mengajukannya ke peng
adilan jika putusan tersebut sangat berkaitan erat dengan kepen
tingan publik (public interest). Biarkanlah pengadilan yang menguji
putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha tersebut (Ayudha D.
Prayoga et al., (Ed.), 2000: 135-136).
Dari berbagai perbandingan dengan Komisi Pengawas Per
saingan Usaha di negara-negara lain, pada prinsipnya putusan
Komisi akan diterima dan dilaksanakan jika ada kepercayaan
yang penuh dari masyarakat pelapor atau pelaku usaha. Selain
itu Komisi hams benar-benar independen serta memiliki keahlian
dalam tugas dan wewenangnya. Namun demikian, hampir semuanegara yang diperbandingkan menyebutkan putusan Komisi
7/23/2019 Buku Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia
http://slidepdf.com/reader/full/buku-hukum-persaingan-usaha-di-indonesia 126/140
PENEGAKAN HUKUM PERSAINGAN USAHA 117
dapat dimintakan banding ke pengadilan (Ayudha D . Prayoga et
al., (Ed.), 2000: 150).
Pengajuan Kebemtan a/eh R/aku Usaha
Pelaku usaha mempunyai hak untuk mengajukan upaya hukum
berupa "keberatan" atas putusan Komisi Pengawas Persaingan
Usaha kepada Pengadilan Negeri dalam jangka waktu paling
lambat 14 (empat belas) hari setelah menerima pemberitahuanputusan. Akan terapi, apabila dalam tenggang waktu yang
ditentukan tersebut pelaku usaha tidak mengajukan keberatan,
menurut Pasal44 ayat (3) dan Pasal46 Undang-Undang Nomor
5 Tahun 1999, pelaku usaha tersebut dianggap menerima putusan
Komisi Pengawas Persaingan Usaha, sehingga putusan tersebut
telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap . Agar mempunyai
kekuaran eksekutorial, putusan yang telah mernpunyai kekuatanhukum tetap tersebut hams dimintakan penetapan eksekusi
kepada Pengadilan Negeri. Dengan diterirnanya putusan Komisi
Pengawas Persaingan Usaha oleh pelaku usaha, dengan sendirinya
pelaku usaha wajib melaksanakan putusan yang diterimanya dari
Komisi Pengawas Persaingan Usaha dan melaporkan pelaksana
annya kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam tenggang
waktu 30 (tiga puluh) hari sejak menerima pemberitahuan petikan
putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha .
Selanjutnya, menurut Pasal 45 Undang-Undang Nomor 5
Tahun 1999, terhadap keberaran yang diajukan kepada Pengadilan
Negeri, Pengadilan Negeri hams memeriksa keberatan pelaku
usaha tersebur dalam jangka waktu 14 (ernpat belas) hari sejak
diterimanya keberatan tersebut oleh Pengadilan Negeri. PutusanPengadilan Negeri mengenai keberatan pelaku usaha tadi hams
diberikan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak pemeriksaan
keberatan tersebut dimulai.
Dalam tenggang waktu yang ditentukan, kita menghadapi
tanrangan, yaitu sekarang Pengadilan Negeri dituntut bekerja
lebih profesional; dengan hakim-hakim yang memiliki keahlian
serta sumber daya manusia yang menguasai hukum persaingan
7/23/2019 Buku Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia
http://slidepdf.com/reader/full/buku-hukum-persaingan-usaha-di-indonesia 127/140
118 HUKUM PERSAlNGAN USAHA DJ INDONESIA
usaha, kepastian hukum-baik dari segi kualitas putusan maupun
dari aspek kepastian waktu dalam beracara--dapat tercapai.Penegakan hukum tidak bisa dilaksanakan hanya dengan mem
bentuk undang-undang baru saja. Selain itu, ia juga hams
didukung sumber daya manusia yang berkualitas dan memahami
hukum. Sumber daya manusia tersebut juga hams profesional
dalam tugas dan wewenangnya. Oleh karena itu, untuk mening
katkan sumber daya manusia (khususnya hakim) di Pengadilan
Negeri yang nantinya akan menangani perkara-perkara persainganusaha seyogianya Pemerintah mengadakan pendidikan dan pela
tihan hakim dan personalia pengadilan lainnya . Selain itu, alangkah
baiknya bila para hakim memanfaatkan program pendidikan
peradilan lanjutan, baik di dalam maupun di luar negeri. Apabila
pengadilan memiliki sumber daya manusia (dalam hal ini: hakim
hakim) yang ahli dan memahami hukum persaingan dengan
baik, serta didukung faktor-faktor teknis lainnya di pengadilan
yang dapat mendukung proses beracara, kiranya tenggang waktu
30 (tiga puluh) hari sudah cukup memadai untuk mengambil
keputusan (Ayudha D. Prayoga et al., (Ed.), 2000: 151).
Selain "menguji" putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha,
Pengadilan Negeri juga berwenang untuk memeriksa dan meng
adili perkara-perkara penegakan hukurn persaingan usaha yangtelah diserahkan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha kepada
penyidik kepolisian atau kejaksanaan. Selanjutnya, Pengadilan
Negeri dapat menjatuhkan pidana pokok sekaligus pidana tarn
bahan kepada pelaku usaha yang terbukri melanggar Undang
Un-dang Nomor 5 Tahun 1999.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 masih memberikan
kesernpatan kepada pelaku usaha untuk mencari keadilan dengan
melakukan upaya hukum terakhir yang dapat diajukan kepada
Mahkamah Agung. Apabila pelaku usaha tidak menerima atau
menolak putusan Pengadilan Negeri, dalam tenggang waktu 14
(empat belas) hari pihaknya dapat mengajukan kasasi kepada
Mahkamah Agung. Setelah itu, Mahkamah Agung hams mem
berikan putusan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan kasasi terse but diterima.
7/23/2019 Buku Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia
http://slidepdf.com/reader/full/buku-hukum-persaingan-usaha-di-indonesia 128/140
PENEGAKAN HUKUM PERSAlNGAN USAHA 119
Ketentuan tenggang waktu yang diberikan kepada Mahkamah
Agung tersebut patut dipertanyakan; : apakah waktu terse but
dapat dipenuhinya? Apalagi ada begitu ban yak perkara yang
masuk serta tunggakan yang hams diselesaikan Mahkamah Agung
(Ayudha D. Prayoga et aI., (Ed.), 2000: 143).
Dengan demikian, penanganan perkara penegakan hukum
persaingan usaha hams diselesaikan terlebih dahulu melalui dan
di tingkat Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Sanksi yang
diberikannya pun juga terbatas pada penjatuhan sanksi adminis
tratif belaka oleh Komisi Pengawas Persaingan usaha. Apabila
sampai ke pengadilan, sudah tentu sanksi yang akan dikenakan
jauh lebih berat dibandingkan sanksi administratif yang dijatuhkan
Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Sebenarnya pembentuk un-
. dang-undang berkeinginan mendayagunakan sanksi administratif
dalam penegakan hukum persaingan usaha di Indonesia ranpa
mengabaikan kewenangan yang dimiliki pengadilan untuk rnengadili pelanggaran terhadap suatu undang-undang.
5.3. Sanksi Penegakan HukmnPersainganUsaha
Dari Pasal 47 sampai dengan Pasal 49 Undang-Undang Nomor
5 Tahun 1999, terdapat 3 (tiga) macam sanksi yang dapat
dijatuhkan kepada pelaku usaha yang melanggar hukum per
saingan usaha. Ketiga macam sanksi tersebut rneliputi tindakan
administratif yang dijatuhkan Komisi Pengawas Persaingan Usaha,
sanksi pidana pokok, dan pidana tambahan yang dijatuhkan
pengadilan.
Sanksi pidana juga tercantum dalam Undang-Undang Anti
mopoli Jepang yang diatur dalam Pasal 89 dan Pasal 90, diantaranya terhadap tindakan-tindakan private monopolization ,
unreasonable restraint of trade (cartel) , dan kegiaran trade association
yang pada intinya mengekang persaingan, termasuk perjanjian
internasional ilegaI. Sedangkan sanksi pidana tidak dikenakan
terhadap unfair business practices karena tindakan tersebut tidak
dianggap sebagai pelanggaran serius dibandingkan dengan tin
dakan tersebut di atas (Insan Budi Maulana, 2000:55).
7/23/2019 Buku Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia
http://slidepdf.com/reader/full/buku-hukum-persaingan-usaha-di-indonesia 129/140
120 HUKUM PERSAINGAN USAHA DJ INDONESIA
Pasa147 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 menyatakan
bahwa Komisi Pengawas Persaingan Usaha berwenang untuk
menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif terhadap pelaku
usaha yang melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 5
Tahun 1999. Tindakan administratif tersebut dapat berupa
a. Penetapan pembatalan perjanjian yang dilarang untuk dila
kukan pelaku usaha, yaitu perjanjian-perjanjian oligopoli (Pasal
4), penetapan harga (Pasal 5)" diskriminasi harga (Pasal 6),pengekangan harga diskon (Pasal 7), pengekangan harga
distributor (Pasal 8), pembagian wilayah (Pasal 9), pemboikotan
(Pasal 10); kartel (Pasal 11), trust (Pasal 12), oligopsoni (Pasal
13), perjanjian tertutup (Pasal 15), dan perjanjian dengan
pihak luar negeri (Pasal 16); dan/atau
b. Perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan integrasi
vertikal (Pasal 14). Penghentian integrasi vertikal antara lain
dilaksanakan dengan memberikan perjanjian, pengalihan se
bagian perusahaan kepada pelaku usaha lain, atau perubahan
bentuk rangkaian produksinya; dan/atau
c. Perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan kegiatan
yang terbukti menimbulkan pra ktik monopoli dan/atau me
nyebabkan persaingan usaha tidak sehat dan/atau merugikanmasyarakat. Diperintahkan untuk diberhentikan di sini hanya
suatu kegiatan atau tindakan tertentu saja dan bukan kegiaran
usaha pelaku usaha secara keseluruhan; dan/atau
d. Perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan penya
lahgunaan posisi dorninan; dan/atau
e. Penetapan pembatalan atas penggabungan atau peleburan
badan usaha dan pengambilalihan saham (Pasal 28); dan/atau
f. Pembayaran ganti rugi. Ganti rugi diberikan kepada pelaku
usaha dan kepada pihak lain yang dirugikan; dan/atau
g. Pengenaan denda serendah-rendahnyaRp 1.000.000.000,00 (satu
miliar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp 25.000.000.000,00 (dua
puluh lima miliar rupiah).
Pidana pokok yang dikenakan kepada pelaku usaha yang
7/23/2019 Buku Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia
http://slidepdf.com/reader/full/buku-hukum-persaingan-usaha-di-indonesia 130/140
PENEGAKAN HUKUM PERSAINGAN USAHA 121
melanggar hukum persaingan Indonesia dalam bentuk pidana
denda serendah-rendahnya satu miliar rupiah dan setinggi-ting
ginya seratus miliar rupiah; atau pidana kurungan penggantidenda selama-lamanya tiga bulan sampai dengan enam bulan .
Pasal48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 menentukan
pelanggaran terhadap ketentuan Pasal-pasal 4, 9, 16, sampai
dengan 19, Pasal 25, Pasal 27 , dan Pasal 28, dapat diancam
pidana denda minimal dua puluh lima miliar rupiah dan maksimal
seratus miliar rupiah, atau pidana kurungan pengganti denda
maksimal enam bulan. Kemudian, pelanggaran terhadap keten
tuan Pasal-pasal 5 sampai dengan 8, 15, 20 sampai 24, dan 26,
dapat diancam pidana denda minimal lima miliar rupiah dan
maksimal dua puluh lima miliar rupiah, atau pidana kurungan»>:
pengganti denda maksimallima bulan. Selanjutnya, pelanggaran
terhadap ketentuan Pasal 4 1 dapat diancam pidana denda minimal
satu miliar rupiah dan maksimal lima miliar rupiah, atau pidanakurungan pengganri denda maksimal tiga bulan. Dengan demikian
terdapat tiga macam pidana denda yang dijatuhkan kepada
pelaku usaha oleh pengadilan, yaitu pidana denda minimal dua
puluh l ~ a miliar rupiah, pidana denda minimal lima miliar
rupiah, dan pidana denda minimal satu miliar rupiah; masing
masing disertai pidana kurungan pengganti denda.
Pengadilan juga dapat menjatuhkan pidana tambahan, di
samping pidana pokok kepada pelaku usaha yang telah melanggar
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Pidana tambahan ini
diatur dalam Pasal 49 · Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999
yang menentukan bahwa dengan menunjuk ketentuan pasal 10
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, terhadap pidana seba
gaimana diatur dalam Pasal 48 , dapat dijatuhkan pidana tambahanberupa pencabutan iiln usaha; larangan kepada pelaku usaha
yang telah terbukti melakukan pelanggaran terhadap Undang
Undang Nomor 5 Tahun 1999 untuk menduduki jabatan Direksi
atau Komisaris minimal dua tahun dan maksimal lima tahun;
atau penghentian kegiatan atau tindakan tertentu yang menye
babkan timbulnya kerugian pada pihak lain.
Dalam pelaksanaannya di masa rnendarang, perlu ada koor-
7/23/2019 Buku Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia
http://slidepdf.com/reader/full/buku-hukum-persaingan-usaha-di-indonesia 131/140
122 HUKUM PERSAINGAN USAHA DJ INDONESIA
dinasi yang efektifdengan pihak terkait lainnya, terutarna dengan
Departemen Perindustrian dan Perdagangan yang berhubungandengan perizinan di bidang usaha yang dikenakan sanksi tambahan
tersebut. Selain itu, hal ini masih perlu mendapat perhatian dari
Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia yang akan
memberi pengesahan suam badan hukum yang akan berdiri atau
mengalami perubahan. Diharapkan pihak terkait ini menelaah
dengan cermat sebelum akhirnya memberi izin dan/atau menge
sahkan suam badan hukum yang akan berdiri atau yang mengalami perubahan susunan pengurus. Tanpa koordinasi yang efektif,
upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh Komisi Pengawas
Persaingan usaha akan sia-sia saja (Insan Budi Maulana, 2000:59) .
7/23/2019 Buku Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia
http://slidepdf.com/reader/full/buku-hukum-persaingan-usaha-di-indonesia 132/140
Daftar Pustaka
A. Zen Umar Purba. 1995 . "Pokok-Pokok Pikiran mengenai
Pengaturan Persaingan Sehat dalam Dunia Usaha''. Hukum
dan Pembangunan Nomor 1 Tahun XXv. Jakarta: Fakultas
Hukum Universitas Indonesia.Abdurrahman. 2001. "Beberapa Aspek Hukum Sekitar Larangan
Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Tin
jauan Terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999)".
Makalah disampaikan pada Acara Diskusi Periodik Tenaga
Pengajar Fakultas Hukum UNLAM. Banjarmasin: Fakultas
Hukum UNLAM.
Abdul Hakim G. Nusantara. 1999. "Interpretasi berdasarkan
Standar Internasional", dalam Larangan Praktik Monopoli
dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dalam Perspektif Inter
nasional. Newsletter Nomor 39 Tahun X. Jakarta: Yayasan
Pusat Pengkajian Hukum.
r Abdul Hakim G. Nusantara dan Benny K. Harman. 1999 . Ana-
lisadan Perbandingan Undang-Undang Antimonopoli (Undang-Undang Larangan Praktik MonopolidanPersaingan Usaha Tidak
Sehat di Indonesia). Jakarta: PT Elok Komputindo.
Adrianus Meliala (Penyunting). 1993. Praktik Bisnis Curang.
Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
Agus Sardjono . 1998. "Pentingnya Sistern Persaingan Usaha
yang Sehat dalam Upaya Memperbaiki Sistern Perekono
rnian". Newsletter Nomor 34 Tahun I X. Jakarta: YayasanPusat Pengkajian Hukum.
7/23/2019 Buku Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia
http://slidepdf.com/reader/full/buku-hukum-persaingan-usaha-di-indonesia 133/140
170 HUKUM PERSAINGAN U:AHA DJ INDONESIA
Ahmad M. Ramli. 2000. Ha k Atas Kepemilikan Intelektual: Teori
Dasar Perlindungan Rahasia Dagang. Bandung: CV MandarMaju.
Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja. 1999. Anti Monopoli. Jakarta:
PT Raja Grafindo Persada.
Aji Setiadi. 2000 . "Anti Dumping dalam Perspektif Hukurn
Indonesia". Newsletter Nomor 43 Tahun X I . Jakarta: Yayasan
Pusat Pengkajian Hukum .
Asril Sitompul. 1999. Praktik M onopoli dan Persaingan Usaha
Tidak Sehat (Tinjauan 'Ierbadap Undang-Undang Nomor 5
Tahun 1999). Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
Ayudha -D. Prayoga et al. (Ed.). 2000. Persaingan Usaha dan
. Hukum yang Mengaturnya di Indonesia. Jakarta: Proyek ELIPS.
Badan Pembinaan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Peng
amalan Pancasila Pusat. 1992. Undang-Undang Dasar, Pedo-man Penghayatan dan Pengamalan Pancasila K etetapan MPR
No. II/MPRI1978 , Garis-garis Besar Haluan Negara Ketetapan
MPR No. II/MPR/1988. Jakarta: Badan Pembinaan Pelak
sanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila
Pusat.
Badan Pembinaan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Peng
amalan Pancasila Pusat. 1996. Undang-Undang Dasar, Pedo-
man Penghayatan dan Pengamalan Pancasila Ketetapan MPR
No. II/MPR/1978 , Garis-garis Besar Haluan N egara Ketetapan
MPR No. II/MPRI1993. Jakarta: Badan Pembinaan Pelak
sanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila
Pusat.
Badan Pembinaan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Peng amalan Pancasila Pusat. 1994. Bahan Penataran P-4: Undang- .
Undang Dasar 1945. Jakarta: Badan Pembinaan Pelaksanaan
Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila Pusat.
Badan Pembinaan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Peng
amalan Pancasila Pusat. 1994. Bahan Penataran P-4: Garis
garis Besar Haluan Negara. Jakarta: Badan Pembinaan Pe
laksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila
Pusat.
7/23/2019 Buku Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia
http://slidepdf.com/reader/full/buku-hukum-persaingan-usaha-di-indonesia 134/140
DAFTAR PUSTAKA 17 1
Badan Pembinaan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Peng
amalan Pancasila Pusat. 1996. Bahan Penataran: Pedoman
Penghayatan dan Pengamalan Pancasila , Undang-Undang Dasar
1945, Garis-garis Besar Haluan Negara. Jakarta: Badan
Pembinaan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Peng
amalan Pancasila Pusat.
Chatamarrasjid. 2000 . Menyingkap Tabir Perseroan (Piercing the
Corporate Veil): Kapita Selekta Hukum Perusahaan. Bandung:
PT Citra Aditya Bakti.Dimyati Hartono. 1998. "Monopoli dan Oligopoli Suatu Tinjauan
Hukurn", dalam VV Antimonopoli Seperti Apakah yang
Sesungguhnya Kita Butuhkan? Newsletter Nomor 34 Tahun
IX. Jakarta: Yayasan Pusat Pengkajian Hukum.
Erman Radjagukguk. 1998. "Larangan Praktik Perdagangan
Curang dalam VV Persaingan Usaha ", dalam VV Antimo
nopoli Seperti Apakah yang Sesungguhnya Kira Butuhkan? Newsletter N omor 34 Tahun IX. Jakarta: Yayasan Pusat
Pengkajian Hukum.
Franciscus Welirang. 1999. "Persaingan Sehat sebagai Instrumen
Mengatasi Inefisiensi: Persaingan Meningkatkan Efisiensi
Pemanfaatan Faktor-Faktor Produksi", dalam Larangan
Praktik Monopoli dan Persaingan V saha Tidak Sehat dalam
Perspektif Internasional. Newsletter Nomor 39 Tahun X.
Jakarta: Yayasan Pusat Pengkajian Hukum .
Hikmahanto Juwana. 1999. "Menyambut Berlakunya VV Nomor
5 Tahun 1999: Beberapa Harapan dalam Penerapannya
oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha". Hukum dan
r Pembangunan Nomor 4 Tahun XXIX. Jakarta: Fakultas Hu-
kum V niversitas Indonesia.Hikrnahanro Juwana. 1999. "Merger, Konsolidasi, dan Akuisisi
dalam Perspektif Hukum Persaingan dan VV No. 5 /
1999". Newsletter Nomor 38 Tahun X. Jakarta: Yayasan
Pusat Pengkajian Hukum.
Hikmahanto Juwana. 1999. "Interpretasi VV No. 5/1999 dengan
Menggunakan Standar Internasional", dalam Larangan Prak
tik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dalam
7/23/2019 Buku Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia
http://slidepdf.com/reader/full/buku-hukum-persaingan-usaha-di-indonesia 135/140
172 HUKUM PERSAINGAN USAHA DJ INDONESIA
Perspektif Internasional. Newsletter Nomor 39 Tahun X.
Jakarta: Yayasan Pusat Pengkajian Hukum.H.S. Kartadjoemena. 1997. GATT, WTO, dan HasH Uruguay
Round. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
Insan Budi Maulana. 2000. Catatan Singkat Undang-Undang No.
5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Per-
saingan Usaha Tidak Sehat. Bandung: PT -Citr a Aditya
Bakti.
Jimly Asshiddiqie. 1994. Gagasan Kedaulatan Rakyat dalam Kon-
stitusidan Pelaksanaannya di Indonesia: Pergeseran Keseimbangan
antara Individualisme dan Kolektivisme dalam Kebijakan Demo-
krasi Politik dan Demokrasi Ekonomi Selama Tiga Masa De
mokrasi , 1945-1980-an . Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve.
John W Head. 1997. Pengantar Umum Hukum Ekonomi. Jakarta:
Proyek ELIPS.K. Wantjik Saleh. 1978. Kitab Himpunan Peraturan Perundangan
Republik Indonesia. Jakarta: PT Gramedia.
K. Wantjik Saleh. 1981. Kitab Himpunan Lengkap Ketetapan-
Ketetapan MPRS/MPR. Jakarta: Ghalia Indonesia.
Kwiek Gian Gie . 1994. Saya Bermimpi jadi Konglomerat. Jakarta:
PT Gramedia.
Marulak Pardede. 1996. "Masalah Hukum Persaiangan Curang
dalam Perdagangan", Newsletter Nomor 24 Tahun VII. Jakarta:
Yayasan Pusat Pengkajian Hukum.
Muchtar. 1999. "Pernikiran, Filosofi, Prinsip Dasar, dan Visi UU
No. 5/199", dalam Mencermati Prinsip dan Visi UU No.
5/1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan
Usaha yang Tidak Sehat . Newsletter Nomor 37 Tahun X.
Jakarta: Yayasan Pusat Pengkajian Hukum.
Muchyar Yara. 1995 . Merger (Penggabungan Perusahaan) menurst
Undang-Undang Perseroan Yerbatas Nomor 1 Tahun 1995 .
Jakarta: PT N adhilah Ceria Indonesia.
Muladi. 1998. "Menyosong Keberadaan UU Persaingan Sehat di
Indonesia", dalam UU Antimonopoli Seperti Apakah yang
Sesungguhnya Kita Butuhkan? Newsletter Nomor 34 Tahun IX. Jakarta: Yayasan Pusat Pengkajian Hukum.
7/23/2019 Buku Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia
http://slidepdf.com/reader/full/buku-hukum-persaingan-usaha-di-indonesia 136/140
DAFTAR PUSTAKA 1-
Munir Fuady. 1996. Hukum Bisnis dalam 'Ieori dan Praktik Buku
Ketiga. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
Munir Fuady. 1999. Hukum Perbankan Modern berdasarkan Undang
Undang Tahun 1998 Buku Kesatu. Bandung: PT Citra
Aditya Bakti.
Munir Fuady. 1999. Hukum tentang Merger. Bandung: PT Citra
Aditya Bakti.
Munir Fuady. 1999. Hukum Antimonopoli Menyongsong Era Persaingan
Sehat. Bandung:PT
Citra Aditya Bakti.Munir Fuady. 2001. Hukum tentang Akuisis, Take Over, dan LBO.
Bandung: PTCitra Aditya Bakti.
Normin S. Pakpahan. 1997."Hukum Persaingan: Suatu Tinjauan
Konseptual".}urnal Hukum Bisnis Volume 1. Jakarta: Yayasan
Pengembangan Hukum Bisnis.
Normin S. Pakpahan et al. (Penyunting). 1997. Kamus Hukum
Ekonomi ELIPS. Jakarta: Proyek ELIPS.Office of the U.S. Trade Representative Executive Office of the
President. t.t. FinalAct Embodying The Results ofthe Uruguay
Round ofMultilateral Trade Negotiations Mrsion of 15 December
1993). Washington: Office of the U.S. Trade Representative
Executive Office of the President.
Pande Raja Silalahi. 1999. "Merger, Konsolidasi, dan Akuisisi dari
SudutPerbankanberdasarkanUUNo. 5/1999". NewsletterNo
mor 38 Tahun X. Jakarta: YayasanPusat Pengkajian Hukum.
Rachmadi Usman. 2000. Hukum Ekonomi dalam Dinamika. Jakarta:
PTDjambatan.
Rachmadi Usman. 2001. Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia.
Jakarta: PTGramedia Pustaka Utama.
Rachmadi Usman. 2001. "Menyingkap Hukum Persaingan U s a h ~di Indonesia (Telaah Sernentara Model Penegakan Hukum
Persaingan Usaha menurut Undang-Undang Nomor 5
Tahun 1999)". Makalah disampaikan pada Acara Diskusi
Periodik Tenaga Pengajar Fakulras Hukum UNLAM. Ban
jarmasin: Fakultas Hukum UNLAM.
Sanusi Bintang dan Dahlan. 2000. Pokok-Pokok Hukum Ekonomi
dan Bisnis. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
7/23/2019 Buku Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia
http://slidepdf.com/reader/full/buku-hukum-persaingan-usaha-di-indonesia 137/140
174 HUKUM PERSAINGAN USAHA DJ INDONESIA
Sarjipto Rahardjo. 1996. Ilmu Hukum. Bandung: PT Citra Aditya
Bakti.Sekretariat Jenderal MPR RI. r.r. Ketetapan-Ketetapan Majelis
Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Hasil Sidang lsti-
mewa Tahun 1998. Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI.
Sekretariat Jenderal MPR RI. t .t. Perubahan Pertama Undang
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Jakarta:
Sekretariat J enderal MPR RI.
Sekretariat Jenderal MPR RI. t.t. Ketetapan-Ketetapan Majelis
Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia HasilSidang Umum
MPR RI Tahun 1999. Jakarta: Sekrerariat Jenderal MPR
RI.
Sekretariat Jenderal MPR RI. 2000. Putusan Majelis Permusya
waratan Rak yat Republik Indonesia Sidang Tahunan Majelis
Permusyau/aratan Rak yat Republik Indonesia7-18
Agustus
2000. Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI.
Sekretariat Negara Republik Indonesia. t.t. Undang-Undang Dasar,
Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila Ketetapan
MPR No. II/MPRI1978 , Garis-garis Besar Haluan Negara
Ketetapan MPR No. II/MPR/1983. Jakarta: Sekretariat Ne
gara Republik Indonesia.
Subandi Al Marsudi. 2001. Pancasila dan UUD'45 dalam Paradigma Reformasi. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
Sumantoro (Penyunting), 1986. Hukum Ekonomi. Jakarta: Univer
sitas Indonesia Press.
Sunaryati Hartono. 1982. Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia.
Bandung: Binacipta.
Sutan Remy Sjahdeini. 2000. "Larangan Praktik Monopoli dan
Persaingan Usaha Tidak Sehat ".}urnal Hukum Bisnis Volume
10. Jakarta: Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis.
Sri Bintang Pamungkas. 1996. Pokok-Pokok Pikiran t entang Demo
krasi Ekonomi & Pembangunan. Jakarta: Yayasan Daulat
Rakyat.
Sri Edi Swasono. 1993. "Dernokrasi Ekonomi: Kererkaitan Usaha
Partisipatif vs Konsentrasi Ekonomi", dalam Oeotojo Oesman dan Alfian (Penyuntingjs . Pancasila sebagai Ideologi
7/23/2019 Buku Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia
http://slidepdf.com/reader/full/buku-hukum-persaingan-usaha-di-indonesia 138/140
DAFTAR PUSTAKA 1; -
dalam Berbagai Bidang Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa ,
dan Bernegara. Surabaya: Karya Anda.
Thee Kian Wie . 1999. "Aspek-Aspek Ekonomi yang Perlu Diperhatikan dalam Implernentasi VV No. 5/1999", dalam
Mencermati Prinsip dan Visi VV No. 5/199 tentang La
rangan Praktik Monopoli dan Persaingan V saha yang Tidak
Sehat . Newsletter Nomor 37 Tahun X. Jakarta: Yayasan Pusat
Pengkajian Hukum.
Yayasan Klinik HAKI (IP CLINIC). 2001. Kumpulan Perundang
undangan di Bidang HAKI: Undang-Undang Nomor 30 Tahun
2000 tentang Rahasia Dagang , Undang-Undang Nomor 31
Tahun 2000 tentang Desain lndustri, Undang-Undang Nomor
32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.
Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
7/23/2019 Buku Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia
http://slidepdf.com/reader/full/buku-hukum-persaingan-usaha-di-indonesia 139/140
Tentang Penulis
Lahir di Banjarmasin, 14 September 1967 ,
Rachmadi Usman, SH mengenyam pendi
dikan di SD N egeri Pekauman, Banjarmasin
(981 ); SMP Negeri 6 Dahlian, Banjarmasin
(198 3); SMA Negeri 4, Banjarmasin (1986);'
dan Fakultas Hukum Unlam, Banjarmasin(991 ). Ketika buku ini diterbitkan, ia sedang
mengikuti Program Magister Ilmu Hukum
(S2) Unlam, Banjarmasin.
Sebagai sarjana hukum, ia mendedikasik andiri sebagai dosen
Fakultas Hukum UNLAM (199 3-sekarang); dosen luar biasa
Fakultas Ekonomi UNLAM (I 995-sekarang); dosen luar biasa
Fakultas Ilmu Sosial Politik UNISKA (2001), dosen dan sekretaris
Program SI Non-Reguler Fakultas Hukum UNLAM (2002
2003); serta dosen dan pembantu bidang administrasi dan umum
Program SI Non-Reguler Fakultas Hukum UNLAM (2003
sekarang).
Ada berbagai kursus/pelatihan dan penataran yang pernah ia
ikuti, di antaranya: Penataran Hukum Perdata, Fakulras Hukum
UGM, Yogyakarta (1994); Intellectual Property Right Teaching
of Teachers, Fakultas Hukum UI , Jakarta (995); Kursus Alter
native Dispute Resolution, Fakultas Hukum UI-Elips Project,
Jakarta (1996) ; Penataran Hukum Ekonomi, Fakultas Hukum
UGM, Yogyakarta (997) ; Pencangkokan Hukum Ekonomi,
Fakulras Hukum Ul-Elips Project, Jakarta (998); Penataran
Applied Approach, UNLAM, Banjarrnasin (1999); Pelatihan. .
.
.
i '1
7/23/2019 Buku Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia
http://slidepdf.com/reader/full/buku-hukum-persaingan-usaha-di-indonesia 140/140
178 HUKUM PERSAINGAN USAHA DJ INDONESIA
Penulisan Buku Ajar, UNLAM, Banjarmasin (2001); dan Pelatihan
Penulisan Artikel Ilmiah, USU, Medan (2003).
Instrumen Hukum Nasional dalam Peratifikasian Perjanjian
dengan Negara Lain menurut Undang-Undang Dasar 1945,
Orientasi Nomor 2 Tahun XXII , Banjarmasin, Fakultas Hukum
UNLAM; Dampak Penerapan Politik Kodifikasi Parsial dan
Terbuka Terhadap Pembaharuan dan Pembentukan Norma Hu
kum dan Perundang-undangan Perdata Nasional, Orientasi Nomor
1 Tahun XXVII, Banjarmasin, Fakultas Hukum UNLAM danKewenangan Ekstra Yudisial Badan Pembinaan Hukum Nasional
dalam Perspektif Hukum, Orientasi Nomor 3 Tahun XXVII,
Banjarmasin, Fakultas Hukum, UNLAM; merupakan beberapa
contoh karya ilmiah yang dihasilkannya. Selain itu, ia juga me
nulis berbagai makalah, seperti Prospek Peradilan Umum dalam
Penyelesaian Sengkera Lingkungan: Sebuah Telaah Sernentara
(disampaikan dalarrl diskusi Program Pencangkokan Hukum
Ekonomi II Fakultas Hukum Universitas Indonesia-Elips Project,
Jakarta); Aspek Hukum Hak Gugat Organisasi Lingkungan
(disampaikan pada Diskusi Periodik Tenaga Pengajar Bagian
Hukum Keperdataan Fakultas Hukum UNLAM pada tanggal