buletinbawaslu201401

7/23/2019 buletinbawaslu201401

1/28

AWASLUB Badan Pengawas Pemilihan UmumBULETIN EDISI 01, JANUARI 2014

Pemerintah dan DPR Sepakat

Mitra PPL di Pemilu 2014

Politisasi Sara Masih

Akan Terjadi diPemilu 2014?

Bawaslu Minta

Bantuan KPKTerkait Dana Kampanye


2/28

Daftar isi:

BULETIN BAWASLU, EDISI 01, JANUARI 2014

2

Buletin BAWASLU ini diterbitkan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum, sebagai wahana informasi kepada

khalayak serta ajang komunikasi keluarga besar pengawas Pemilu di seluruh tanah air. Terbit satu bulan sekali.

Dari Redaksi ................................................................................................... 2

Laporan Utama

Pemerintah dan DPR Sepakat Mitra PPL di Pemilu 2014 ............... 3

Opini

Bawaslu Menuju Pemilu Indonesia yang Luber dan Jurdil ........... 6

Sorotan

Gelinding Dana Saksi Parpol............................................................... 8

Politisasi Sara Masih Akan Terjadi di Pemilu 2014?............... 9

Investigasi

Tim KPK Datangi Bawaslu Terkait Gratifikasi ........................... 10

Bawaslu Minta Bantuan KPK Terkait Dana Kampanye ......... 11

Bawaslu Terkini

JPPR Laporkan Dana Kampanye ........................................................... 12

Info BawasluSekjen Bawaslu

Bendahara Harus Tertib Menyusun Laporan Keuangan.. 13

Profil

Yusfitriadi

Sang Generator Relawan Pengawas Pemilu ...................................... 14

Divisi Update

Divisi Pengawasan

Bawaslu Gelar Rakernis Pengawasan Pemilu Legislatif 2014 .... 15

Divisi Organisasi dan SDM

Bawaslu Rekrut CPNS Pertama......................................................... 16

Divisi Hukum dan Penindakan Pelanggaran

Unsur Kumulatif Kampanye Terus Jadi Perdebatan ............. 18

Divisi Sosialisasi, Humas dan Hubungan Antar Lembaga

Politisasi Media, Bukan Jaminan Menang Pemilu .................. 19

Sudut Pandang

Pentingnya Transparansi Dana Kampanye................................. 20Demokrasi dan Islam............................................................................ 21

Ekspose Daerah ............................................................................................ 22

Glosari Kepemiluan ...................................................................................... 24

Galeri ................................................................................................................ 25

Salam Awas

Kemajemukan Bangsa Memperindah Tahun PolitikSelamat datang kembali para pembaca Buletin Bawaslu. Pada awal

tahun politik ini kembali kami hadir sebagai media referensi bagi para

pembaca yang membutuhkan informasi terkait pengawasan Pemilu diIndonesia.

Mencermati tahun politik 2014, Indonesia kini sudah semakin dekat

dengan pesta demokrasi terbesar di negara demokrasi terbesar. Pemilu

di Indonesia tidak hanya akan diamati oleh masyarakat Indonesia pada

umumnya, tetapi juga masyarakat dunia secara keseluruhan, semua

mata akan tertuju pesta tersebut.

Sebagai negara demokrasi terbesar, sangat wajar jika Indonesia men-

jadi perhatian dunia, terutama negara-negara demokrasi pada umum-

nya. Mereka ingin melihat bagaimana Indonesia menjalankan demokrasi

lewat Pemilu, sementara banyak keragaman yang ada di Indonesia.

Secara sosiologis Indonesia terdiri dari berbagai macam jenis ma-

syarakat, suku, budaya dan adat istiadat. Dari sini tergambarkan, pilihan

masyarakat akan berbeda-beda, sehingga ideologi yang ditawarkan

juga akan berbeda-beda. Ada partai yang mengusung nasionalisme, re-ligius dan sebagainya.

Secara geografis, Indonesia merupakan negara kepulauan yang ter-

diri dari sekitar 17.000 pulau. Hingga saat ini, kemudahan akses transpor-

tasi di beberapa daerah masih terkendala, dan jadi tantangan tersendiri

bagi Pemilu.

Sedangkan secara historis, Pemilu

di Indonesia merupakan Pemilu ke

4 sejak era reformasi bergulir. Sejakitu juga, tidak ada kekuasaan yang

mutlak (absolute) alias setiap Pemilu

menghasilkan pemenang yang ber-

beda. Jadi, secara historis diprediksi

pemenang Pemilu 2014 tidak akan

bisa ditebak (unpredictable).

Namun, semua kemajemukan

tersebut merupakan khasanah bang-

sa dan memperindah demokrasi di

Indonesia. Bangsa lain pun mengakui

rumitnya sistem Pemilu kita. Sistem

yang rumit tersebut adalah bentuk

dari akomodasi terhadap berbagai kepentingan dan manajemen konflik.

Dari fakta tersebut, maka sebagai bangsa kita harus berpikir kem-bali untuk bersikap apatis pada Pemilu. Fakta tersebut harusnya menjadi

pemicu kita, untuk menampilkan demokrasi Indonesia yang sesungguh-

nya. Bangsa lain saja mau belajar pada demokrasi di Indonesia, mengapa

kita tidak?

BADAN

PEN

GAWAS PEMILIH

AN U

MUM

BA

W A S

L U

-R

I

REPU

BLIK

IN DON

ES

IA

Penerbit: Bawaslu RI Pengarah: Dr. Muhammad, S.IP., MSi, Nasrullah, SH., Endang Wihdatiningtyas, SH., Daniel Zuchron, Ir. Nelson

Simanjuntak ; Penanggung jawab: Gunawan Suswantoro, SH, M.Si Redaktur: Jajang Abdullah, S.Pd, M.Si, Tagor Fredy, SH, M.Si, Drs.

Hengky Pramono, M.Si, Ferdinand ET Sirait, SH, MH, Pakerti Luhur, Ak, Rahmawati, SE, M.Si, Raja Monang Silalahi, S.Sos, Hilton Tampu-bolon, SE, Redaktur Bahasa: Saparuddin, Ken Norton Pembuat Artikel: Falcao Silaban, Christina Kartikawati, Muhammad Zain, Hendru,

Irwan; Design Grafs dan Layout: Christina Kartikawati, Muhammad Zain, Muhtar Sekretariat:Tim Sekretariat Bawaslu

Alamat Redaksi: Jalan MH. Thamrin No. 14 Jakarta Pusat, 10350. Telp./Fax: (021) 3905889, 3907911. I www.bawaslu.go.id

AWASLUB Badan PengawasPemilihan UmumBULETIN EDISI01,JANUARI2014

Pemerintah dan DPR Sepakat

Mitra PPL di Pemilu 2014

Politisasi Sara Masih

Akan Terjadi di

Pemilu 2014?

Bawaslu Minta

Bantuan KPK

Terkait Dana Kampanye


3/28

Salah satu penyebab Bawaslu pada

periode lalu dianggap

sebagai macan ompong

karena pengawasan yang tidak

maksimal, saat tahapan

pemungutan dan penghitungan suara.Penyebabnya, organ

Bawaslu di tingkat tempat

pemungutan suara (TPS) hanya ada

satu orang, sedangkan

jumlah TPS bisa mencapai

puluhan.

Kondisi seperti ini dialami oleh Ba-

waslu sejak berdirinya pada April

2008 lalu yang ditegaskan dalam

Undang-Undang No. 22 Tahun 2007 ten-

tang Penyelenggara Pemilu. Tidak hanya

itu, UU tersebut juga memberikan ke-

wenangan Bawaslu sekadar rekomen-

dasi yang tidak wajib diikuti oleh KPU.

Akibatnya, jadilah Bawaslu bak macan

ompong dalam melakukan pengawasan

Pemilu.

Percaya atau tidak kondisi Bawaslu

yang seperti ini semakin buruk dengan

pendapat-pendapat para pengamat yang

menilai Bawaslu tidak ada gunanya dalam

hal mengawasi. Bawaslu hanya dianggap

membuang-buang uang negara dan output

yang dihasilkan dinilai tidak sesuai.

Benar saja, pasca pelaksanaannya,

Pemilu 2009 dicap sebagai Pemilu pal-ing buruk di era reformasi (setidaknya

menurut beberapa pengamat Pemilu).

Kualitas Pemilu mulai dari caleg, daftar

pemilih tetap (DPT), hingga pemungutan

suara, dianggap tidak memiliki legitimasi

bahkan cenderung manipulatif. Peny-

elenggara Pemilu, dalam hal ini KPU dan

Bawaslu dianggap sebagai pihak yang

paling bertanggung jawab atas citra buruk

Pemilu.

Praktik jual beli suara terjadi hampir

di seluruh daerah. Diduga, oknum Ke-

lompok Penyelenggara Pemungutan Su-

ara (KPPS) menjual dan memanipulasi

suara dengan imbalan yang diperoleh dari

peserta Pemilu. Ini terjadi, akibat tidak

adanya pengawasan baik oleh Pengawas

Pemilu maupun oleh saksi-saksi dari

peserta Pemilu.

Pada akhir tahun 2011, sejumlah isu

pun mencuat. Salah satu yang sangat

santer, Bawaslu akan dibubarkan melalui

legislasi yang baru (baca: UU No. 15 Ta-hun 2011). Wacana yang menguat di DPR

tersebut, tidak sepenuhnya diamini oleh

semua anggota DPR alias masih ada ang-


3

Jalan Panjang Mitra PPLPemerintah dan DPR Sepakat Mitra PPL

di Pemilu 2014


4/28

FOTO-FOTO: M. ZAIN

4

Sambungan: Pemerintah ....


gota DPR yang menolak wacana tersebut.

Seiring berjalannya waktu, akhirnyaBawaslu pun tidak jadi dibubarkan, dan

bahkan diperkuat dalam beberapa ke-

wenangan. Salah satunya adalah jumlah

Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) yang

berjumlah 1-5 orang per desa/kelurahan.

Walaupun bertambah, jumlah ini diang-

gap tidak terlalu signikan karena belum

mencapai jumlah yang ideal yakni satu

PPL untuk setiap TPS.

Tidak mau dianggap sebagai macan

ompong (lagi), Bawaslu periode 2012-

2017 yang dinakhodai Muhammad mulai

berpikir keras, agar pelaksanaan tahapan

Pemungutan dan Penghitungan Suara

dapat terawasi dengan baik. Dengan para-

digma mengutamakan pencegahan dari-

pada penindakan pelanggaran, Bawaslu

berupaya untuk mengikutsertakan sema-

kin banyak orang untuk mengawasi TPS.

Berdasarkan pengalaman buruk terse-

but, Bawaslu menggadang-gadang ide

untuk menambah jumlah pengawas di

tiap TPS, dengan dinamakan mitra PPL.

Ide ini sebenarnya bukan ide baru, karena

dari beberapa pengalaman Pemilu Kada,banyak Pengawas Pemilu yang mengini-

siasi mitra PPL untuk mengawasi TPS.

Hasilnya cukup efektif. TPS yang ter-

awasi oleh mitra PPL lebih sedikit jumlah

pelanggaran yang terjadi dibandingkan

dengan TPS yang tidak terawasi. Dari

pengalaman ini maka dapat diasumsikan

semakin banyak yang mengawasi TPSmaka jumlah pelanggaran yang terjadi

akan semakin sedikit.

Terganjal Hukum

Dalam UU No. 15 tentang Penyeleng-

gara Pemilu, Mitra PPL memang tidak

diakomodasi. Oleh karena itu, sempat

terpikir ide ini sangat kecil peluangnya

untuk direalisasikan, karena dasar huk-

umnya tidak ada. Dari segi kewenangan

dan anggaran maka Mitra PPL akan den-

gan mudah dimentahkan.

Apalagi untuk membentuk Mitra PPL

dibutuhkan dana yang cukup besar. Jika

satu orang saja diakomdasi di TPS den-

gan honor Rp 100 ribu, maka negara

diperkirakan harus mengeluarkan biaya

sekitar Rp 400 miliar rupiah. Jumlah

yang fantastis, dan pasti membuat DPR

dan Pemerintah berpikir dua kali untuk

menyetujuinya.

Selain itu, Mitra PPL pasti akan ter-

ganjal peran dan kewenangan yang tidak

diatur dalam UU. Keberadaan mereka

akan dipertanyakan oleh berbagai pi-hak. Jikalaupun kewenangan dan peran-

nya ada, maka bisa dipastikan tidak akan

sekuat PPL yang menjadi organ resmi

Bawaslu. Intinya, bisa saja keberadaan

Mitra PPL dianggap sia-sia.

Benang merahnya, bisa kita bayang-

kan ketika Mitra PPL yang tidak memiliki

kewenangan besar tapi dibiayai dengandana yang cukup besar. Semua pihak

pasti juga akan menolak ide ini, terutama

pemerintah dan DPR karena tidak mau

dianggap memboroskan anggaran negara

untuk hasil yang tidak signikan.

Namun, Bawaslu bersikeras bahwa

Mitra PPL ini sangat diperlukan untuk

mengawasi tiap TPS. Bawaslu selalu

menceritakan pengalaman kelam di masa

lampau, praktik-praktik manipulasi suara

terjadi tanpa adanya pengawasan. Gam-

baran tersebut selalu menjadi dilema

tersendiri bagi DPR RI, karena pada

dasarnya DPR merupakan partai politik

yang memiliki kepentingan suara mereka

tidak dicurangi.

Perlu benar-benar meyakinkan Ang-

gota DPR, melalui Komisi II DPR tentang

pentingnya pengawasan di setiap TPS.

Salah satu ide Bawaslu saat itu, adalah

mengganti fungsi linmas yang sebanyak

dua orang di masing-masing TPS menjadi

Mitra PPL, yang fungsi keduanya agak

sedikit berbeda.

Bawaslu juga menjelaskan bahwapentingnya pengawas Pemilu di tingkat

TPS adalah memastikan formulir C1-

KWK dapat diperoleh. Jika tidak ada pen-

gawas Pemilu, maka percuma saja UU

mengamanatkan bahwa formulir tersebut

juga harus diberikan kepada Pengawas

Pemilu.

Hingga pada akhirnya DPR RI pun

menyetujui ide Bawaslu agar setiap TPS

dapat terawasi dengan baik. Artinya , par-

tai politik mulai berpikir tentang penting-

nya pengawasan Pemilu di setiap TPS.Persetujuan DPR tersebut tertuang

dalam dukungan rencana anggaran yang

diusulkan oleh Bawaslu, dan diajukan

dalam rapat pembahasan di Badan Angg-

aran (Banggar) DPR RI, hingga akhirnya

ditetapkan oleh Banggar untuk diserah-

kan kepada Kementerian Keuangan.

Namun, apa yang sudah dibahas Ba-

waslu dan disetujui oleh DPR belum tentu

sejalan dengan pemahaman pemerintah,

dalam hal ini Kementerian Keuangan

(Kemenkeu). Ketidakpahaman tersebut

menggambarkan ketidakpekaan Kemen-

keu soal anggaran mitra PPL.

Dalam suratnya, Menteri Keuangan

Chatib Basri menyatakan bahwa, ang-Pemungutan Suara Ulang di Maluku Utara


5/28

5


garan untuk Mitra

PPL tidak dapatdipertimbangkan

alias tidak diberi-

kan anggaran un-

tuk program itu.

Pernyataan tersebut

tentu saja membuat,

Bawaslu sedikit

geram dan kem-

bali harus melaku-

kan lobi via DPR

dan Kementerian

Dalam Negeri.

Pada awal ta-

hun 2014, Menteri

Koordinator Poli-

tik, Hukum dan

Keamanan (Menko-

polhukam) Djoko

Suyanto akhirnya

mengambil inisiatif

untuk melakukan

pertemuan dengan

Kemendagri, Ba-

waslu dan KPU.

Dalam pertemuantersebut membahas mengenai pentingnya

dana Mitra PPL.

Setelah itu, dilakukan pertemuan

kedua yang diinisiasi oleh Kementerian

Dalam Negeri. Pertemuan tersebut me-

nyepakati untuk memperjuangkan

anggaran Mitra PPL ke Presiden Susilo

Bambang Yudhoyono. Jika, Presiden me-

nyetujuinya, maka tidak ada lagi alasan

bagi Menkeu tidak mempertimbangkan

anggaran Mitra PPL.

Dalam pertemuan dengan Pres-iden, kami akan membahas soal Mitra

PPL. Namun, saya membutuhkan argu-

men yang kuat termasuk dukungan dari

semua pihak, terutama Komisi Pemilihan

Umum (KPU) dan Komisi II DPR, ujar

Mendagri Gamawan Fauzi.

Perpres sebagai Dasar

Pasca pertemuan tersebut, komuni-

kasi dengan Presiden dilaksanakan oleh

Mendagri Gamawan Fauzi dan Menko-

polhukam Djoko Suyanto. Pada intinya

presiden menyetujui jika pemerintah men-

dukung dengan memberikan alokasi ang-

garan untuk Mitra PPL. Presiden pun me-

maklumi sikap Menteri Keuangan yang

tidak dapat mempertimbangkan angga-ran untuk Mitra PPL untuk dilaksanakan

karena tidak ada dasar hukumnya. Oleh

karena itu, ia meminta agar dibuat terobo-

san sebagai dasar hukum agar Kemente-

rian Keuangan dapat memberikan alokasi

anggaran untuk Mitra PPL.

Dasar hukum yang dimaksud adalah

Peraturan Presiden (Perpres) yang men-

gatur tentang keberadaan Mitra PPL.Ke-

menterian Keuangan pun bersifat terbuka

andaisaja, Perppres tersebut nantinya su-

dah diundangkan, untuk segera direalisa-

sikan anggarannya.

Saat ini pembahasan Perpres terkait

Mitra PPL sedang dibahas di Kementerian

Dalam Negeri. Perpres tersebut nantinya

juga akan mengakomodasi semua kepent-

ingan dalam pembentukan Mitra PPL, se-

dangkan, terkait tugas dan kewenangan-

nya akan diformulasikan oleh Bawaslu.

Bawaslu rencananya akan melak-

sanakan perekrutan dan bimbingan teknis

terhadap Mitra PPL pada Februari 2014.

Ada sekitar 545.000 TPS, yang masing-

masing akan diawasi oleh dua orang MitraPPL. Artinya, ada sekitar 1.000.000 Mitra

PPL yang akan direkrut oleh Bawaslu.

Namun, seiring dengan perkembangan

tersebut, Ketua Komisi II DPR Agun Gu-nanjar Sudarsa meminta secara tegas ke-

pada Bawaslu untuk memiliki mekanisme

agar Mitra PPL yang direkrut nantinya

benar-benar bisa melaksanakan tanggung

jawab dengan baik. Apakah cukup dalam

waktu yang singkat untuk merekrut Mitra

PPL sebanyak itu?

Pertanyaan besar itu sempat dilontar-

kan oleh sebagian besar Anggota Komisi

II DPR RI. Mereka meragukan itu dapat

terwujud dengan baik, mengingat pelak-

sanaan Pemilu tinggal beberapa bulan

saja.

Soal independensi dan netralitas

Mitra PPL juga menjadi sorotan, karena

khawatir Mitra PPL ini akan ditunggangi

oleh beberapa kepentingan politik, tutur

Agun.

Namun, Pimpinan Bawaslu Nasrullah

mengatakan bahwa masalah perekrutan

Mitra PPL, sudah dipertimbangkan un-

tuk mengambil dari Relawan Pengawas

Pemilu yang sudah terdaftar. Relawan

Pengawas Pemilu sendiri merupakan pro-

gram Bawaslu yang merupakan gerakanmoral dengan target atau sasaran pemilih

pemula. [FS]


6/28

6


Bawaslu Menuju Pemilu Indonesia

yang Luber dan JurdilOleh : Rahmawati*

Opini

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) merupakan salah

satu lembaga yang bertugas sebagai penyelenggara Pe-

milu Indonesia, kegiatan yang dilaksanakan berorientasi

pada pengawasan Pemilu dengan fokus kegiatan kepada peny-

elenggaraan pemahaman kepada masyarakat akan pentingnya

pelaksanaan Pemilu bersih, Jujur, adil, berkualitas dan akunta-

bel. Dimana dalam proses penyelenggaraannya diharapkan tidakditemukan pelanggaraan-pelanggaran yang dapat menodai cita-

cita reformasi. Dalam konteks ini kehadiran Bawaslu sebagai

Lembaga atau pengambil keputusan untuk dan atas nama orang

banyak dengan mengemban tanggungjawab terhadap hasil Pe-

milu, dimana dalam pelaksanaannya dapat memastikan bahwa

Pemilu di Negara Kesatuan Republik Indonesia benar-benar dia-

wasi dengan baik, supaya hasilnyapun benar-benar merupakan

hasil pelaksanaan demokrasi yang bersih dan akuntabel.

Mengapa Pemilu diwilayah Negara Kesatuan Republik In-

donesia perlu diawasi? Pertanyaan tersebut tentu memerlukan

jawaban yang memang mampu menuntaskan apa yang men-

jadi masalah dalam pelaksanaan Pemilu. Sering ditemukannyapelanggaran-pelanggaran yang dengan sengaja dilakukan oleh

oknum-oknum yang bekerja bukan oleh individu yang berinte-

gritas untuk melanggar hasil Pemilu itu sendiri, oleh sebab itu,

Bawaslu harus berkemampuan memberi kepercayaan kepada

masyarakat dan memastikan bahwa Pemilu yang sedang ber-

langsung tahapan demi tahapan telah mendapat pengawasan

oleh para Pengawas Pemilu Lapangan maupun pengawasan

terpadu yang dilakukan oleh mahasiswa, media massa, dan ke-

lompok Organisasi Kemasyarakatan secara menyeluruh dengan

penuh kesadaran dan dengan suka rela ikut menjadi pengawas

Pemilu.

Tugas ini tidaklah mudah disebabkan oknum pelanggar hasil

Pemilu akan selalu mencari jalan dan celah agar mereka mampumewujudkan ambisi orang-orang atau calon yang diusungkan

untuk dimenangkan pada Pemilu. Sikap optimisme dan keyaki-

nan seluruh komponen serta elemen yang terlibat dalam penga-

wasan Pemilu memberi kepastian bahwa Pemilu harus mampu

diawasi secara menyeluruh. Keyakinan tersebut tentunya harus

diimbangi dengan kerja keras serta komitmen yang dibangun

bersama antara Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupat-

en/Kota, Panwaslu Kecamatan dan Pengawas Pemilu Lapangan

ditingkat desa/kelurahan, media massa, Organisasi Kemasyara-

katan, mahasiswa dan masyarakat pada umumnya.

Dapat dipahami bahwa Bawaslu merupakan wadah dalam

rangka mendorong partisipasi publik secara bersama-samamelakukan pengawasan Pemilu mulai tingkat desa/kelurahan,

Kabupaten/Kota, Provinsi, yang mana tugas yang dilaksanakan

merupakan penjabaran dari pada amanat ayat (3) Pasal 73

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011

tentang Penyelenggara Pemilihan Umum memuat Tugas Badan

Pengawas Pemilu meliputi :

1. Mengawasi persiapan penyelenggaraan Pemilu yang terdiri

atas:

Perencanaan dan penetapan jadwal tahapan Pemilu; Perencanaan pengawasan logistik oleh KPU;

Pelaksanaan penetapan daerah pemilih dan jumlah kursi

pada setiap daerah pemilihan untuk pemilihan Anggota

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Ang-

gota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota

oleh KPUsesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

uandangan.

Sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan

Pelaksanaan tugas pengawasan lain yang diatur dalam ke-

tentuan peraturan perundang-undangan.

2. Mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilu

yang terdiri atas :

pemutakhiran data pemilih dan penetapan daftar pemilih seementara serta daftar pemilih tetap;

penetapan peserta Pemilu;

Proses pencalonan sampai dengan penetapan anggota

Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah,

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, pasangan calon pres-

iden dan wakil presiden, dan calon gubernur, Bupati dan

Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan;

pelaksanaan kampanye;

pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya;

pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara

hasil Pemilu di TPS: pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara,

dan sertikat hasil penghitungan suara dari tingkat TPS

sampai ke PPK;

pergerakan surat tabulasi penghitungan suara dari tingkat

TPS sampai ke KPU Kabupaten/Kota;

proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara

di PPS, PPK , KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi dan

KPU;

pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang,

Pemilu Lanjutan dan Pemilu susulan;

pelaksanaan putusan pengadilan terkait dengan Pemilu;

pelaksanaan putusan DKPP; dan

proses penetapan hasil Pemilu.

3. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen ser-

ta melaksanakan penyusutannya berdasarkan retensi arsip


7/28

7


yang disusun oleh Bawaslu dan ANRI;

4. Memantau atas pelaksanaan tindak lanjut penanganan

pelanggaran pidana Pemilu oleh instansi yang berwenang;

5. Mengawasi atas pelaksanaan putusan pelanggaran Pemilu;

6. Evaluasi pengawasan Pemilu;

7. Menyusun laporan hasil pengawasan penyelenggaraan Pe-

milu.

Beberapa tugas Bawaslu tersebut diatas, diharapkan keterli-

batan dan partisipasi mahasiswa, media massa dan organisasi ke-

masyarakatan pada huruf b poin 4 sampai dengan poin 10, teru-

tama bagi Pemilih Pemula lulusan SLTA/Mahasiswa diharapkan

partisipasinya ikut dalam Program Sejuta Relawan Pengawas Pe-

milu. Pada Program tersebut relawan dituntut bersikap netralitas

dan profesionalisme pada saat melakukan pengawasan Pemilu.

Harapannya Pemilu terawasi pada setiap tahapan terutama padasaat pemungutan suara dan pelaporan hasil pemungutan suara,

karena pada tahapan tersebutlah kerawanan dan manipulasi data

sering terjadi maka hal ini harus dapat dicegah.

Dengan demikian pemilihan Umum dapat dinikmati oleh se-

tiap individu sebagai sebuah pesta pemilihan pemimpin rakyat

secara demokrasi. Baru dapat dikatakan demokrasi apabila ma-

syarakat dalam menentukan siapa yang akan dipilih merupakan

pilihan atas dasar pemikiran dan analisa berdasarkan keinginan

sendiri bukan merupakan hasil dari pada permintaan oleh orang

lain untuk dipilih, walaupun terkadang dalam konteks tertentu si-

calon mempromosikan dirinya untuk dipilih hal ini tidak meru-

pakan paksaan tetapi merupakan bentuk promosi supaya dikenal.

Pengawasan Pemilu selain mencegah terjadinya pelanggaran,

juga untuk memastikan demokratisasi di Indonesia benar-benar

terwujud, dimana masyarakat dan pemimpin menikmati hak-hak

dasar seperti kebebasan berbicara, berkumpul, berorganisasi ter-

masuk kebebasan bagi pers dalam menyampaikan berita mampu

berbicara tentang kebenaran data dan fakta dan lain sebagainya,

disadari bahwa masyarakat lebih memilih orientasi evaluatif ter-

hadap kapasitas individu untuk mampu memberi penilaian ter-

hadap sistem politik Indonesia. Orientasi tersebut adalah untuk

mewujudkannya Pemerintahan yang Good Governance dimana

untuk mewujudkannya harus didukung dengan pemerintahan

yang reinventing govermen dimana salah satunya adanya par-

tisipasi masyarakat dalam pembangunan artinya harus dimulai

dari penyelenggaraan Pemilu yang terawasi dengan baik dalam

rangka mewujudkan Pemilu yang berkualitas, langsung, umum,bebas, rahasia, jujur dan adil dalam kerangka Negara Kesatuan

Republik Indonesia.

Opini

*Kepala Sub Bagian Publikasi dan

Dokumentasi Setjen Bawaslu RI


8/28

8


Jelang Pemilihan Umum 9 April

2014, suasana politik di negeri ini men-

jadi lebih tinggi. Tokoh-tokoh partai poli-

tik peserta Pemilu yang akan bertarung

memperebutkan simpati dan suara rakyat

dalam Pemilu 2014 berupaya mengoal-

kan kepentingannya. Satu hal yang ten-

gah menjadi perhatian publik negara

mendanai keberadaan saksi partai politik

di tempat pemungutan suara (TPS).

Pada Undang-undang nomor 15 ta-

hun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu,memang menyebut secara jelas tentang

keberadaan saksi peserta Pemilu (partai

politik). Begitupun dalam Undang-undang

Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Ang-

gota DPR, DPD, dan DPRD. Namun dalam

dua undang-undang tersebut tidak ada satu

pasalpun menyebut, bahwa saksi peserta

Pemilu didanai negara.

Gagasan tentang pendanan saksi parpol,

pertama kali mengemuka pada akhir sesi

rapat dengar pendapat Bawaslu RI dengan

Komisi II DPR RI pada awal Bulan Januari

2014 lalu yang membahas dukungan terha-

dap mitra pengawas Pemilu lapangan (PPL)

yang digagas Bawaslu RI. Beberapa peserta

rapat di Komisi II DPR RI di akhir sesi se-

cara spontan mencetuskan gagasan agar

saksi parpol pun didanai negara.

Gagasan pendanaan saksi parpol pun

terus menggelinding dan bahkan masuk

dalam agenda rapat koordinasi di kantor

Menkopolhumkam. Juga masuk agenda

rapat penyelenggara Pemilu yang difasili-

tasi Kementrian Dalam Negeri dan dihadiri

Bawaslu RI, KPU RI, Komisi II DPR RI,hari Rabu (15/1).Rapat sedianya membahas

satu agenda pokok terkait anggaran mitra

PPL yang terkendala di Kementrian Keuan-

gan karena belum memiliki dasar hukum.

Namun rapat juga berkembang dengan ga-

gasan pendanaan saksi parpol oleh peme-

rintah.

Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi

dalam keterangan pers kepada wartawan

usai rapat mengatakan dana saksi parpol

merupakan usulan dari Bawaslu RI. Pemer-

intahpun memberikan sinyal menyetujui

pendanaan saksi parpol dan akan memper-

siapkan rancangan peraturan presiden seb-

agai payung hukumnya.

Dalam perkembangan selanjutnya, se-

jumlah pengamat politik menolak keras

pemerintah mendanai saksi parpol dalam

Pemilu 2014. Mereka berpandangan parpol

harus menyiapkan sendiri dana saksi mer-

eka di TPS karena keberadaan saksi parpol

untuk kepentingan parpol, bukan justru

membebani rakyat melalui dana APBN. Se-

jak gagasan saksi parpol didanai APBN, dua

partai politik yakni PDI Perjuangan dan Na-

sional Demokrat menolak menerima dana

saksi parpol sekiranya jadi digelontorkan.Total dana yang diusulkan pemerintah un-

tuk saksi parpol sekitar Rp 654,9 miliar un-

tuk Pileg dan Pilpres.

Sekretaris Badan Pemenangan Pemilu

(Bappilu) PDI Perjuangan Arif Wibowo

menilai, bila pemerintah melanjutkan ren-

cana pemberian dana saksi parpol menim-

bulkan kecurigaan adanya tujuan politik

untuk kepentingan tertentu.

Sementara Ketua Bappilu Partai Nas-

Dem Ferry Mursyidan Baldan mengatakan,

perlu ditelaah lebih jauh motif dibalik gaga-san pendanaan saksi parpol. Partainya, ber-

pandangan parpol harus mendanai sendiri

saksinya di TPS pada Pemilu 2014.

Saksi Penting

Sementara itu Ketua Bawaslu RI Mu-

hammad mengatakan, keberadaan saksi

parpol di tempat pemungutan suara (TPS)

penting guna meminimalisir kecurangan

di TPS. Merujuk pada pengalaman Pemilu

tahun-tahun sebelumnya, minimnya saksi

parpol di TPS menimbulkan banyaknya ke-

curangan yang berakhir pada gugatan hasil

Pemilu oleh peserta Pemilu.

Dari sisi pengawasan Pemilu, ke-

beradaan saksi parpol penting karena fung-

sinya sama dengan mitra PPL yakni men-

gawasi proses pemungutan suara di TPS.

Tapi mengenai usul saksi partai politik

di danai pemerintah bukan dari Bawaslu.

Kami pun sedang berupaya agar usulan

tambahan anggaran untuk mitra PPL yang

sudah dapat dukungan Komisi II dapat di-

fasilitasi pemerintah, kata Muhammad

memaparkan.

Sementara itu, Pimpinan Bawaslu Nas-

rullah mengatakan, semakin banyak orangyang mengawasi proses tahapan Pemilu

termasuk pada hari pemungutan dan peng-

hiitungan suara, maka niat orang yang ingin

berbuat curang akan bisa ditekan. Karenan-

ya selain mengusulkan anggaran untuk mitra

PPL kepada pemerintah, Bawaslu RI juga

menggalang dukungan partisipasi masyara-

kat untuk menjadi relawan Pemilu melalui

gerakan sejuta relawan pengawas Pemilu.

Terkait mitra PPL, Bawaslu RI mengu-

sulkan kepada pemerintah untuk mendanai

2 orang mitra PPL per TPS yang bekerja

pada hari H pemungutan dan penghitungan

suara di TPS , dengan honor Rp 100.000/

orang untuk dua kegiatan yakni Pileg dan

Pilpres. Dasar usulan tersebut adalah ket-

erbatasan pengawas Pemilu lapangan yang

berjumlah 1-5 orang setiap desa/kelurahan

sesuai amanat Pasal 72 UU Nomor 15 ta-

hun 2011. Padahal dalam 1 desa/kelurahan

terdapat belasan hingga puluhan TPS. Se-

hingga tidak memungkinkan hanya di awasi

1 orang saja.

Terhadap permintaan, agar dana saksi

parpol di kelola Bawaslu RI bukan olehKPU RI, Ketua Bawaslu RI Muhammad

mengatakan hal itu merupakan permintaan

lisan Kemendagri bukan tertulis. Mungkin

pertimbangannya karena sama-sama men-

jalankan fungsi pengawasan, KPU sendiri

menolak mengelola dana itu. Kami mesti

pleno sebelum mengambil keputusan,

ujarnya.

Bawaslu RI menurut Muhammad tidak

ingin gegabah menerima usulan agar dana

parpol dimasukkan dalam anggaran Bawas-

lu RI. Sebab hal ini akan menjadi preseden

buruk bagi Bawaslu, seolah-olah dana saksi

parpol memang diusulkan oleh Bawaslu RI.

[RS]

GelindingDana Saksi

Parpol


9/28


9

Politisasi SARAMasih Akan Terjadi di Pemilu 2014?

Banyak yang tidak mengetahui bahwa

pada pelaksanaan Pemilu 2009 dan

Pemilu Kada di beberapa daerah

menyisakan trauma mendalam yang dialami

oleh beberapa kelompok masyarakat, teru-

tama yang minoritas. Kelompok seperti ini,

kerap menjadi sasaran dalam berkampanye

oleh berbagai pihak dengan tujuan tujuan

tertentu. Mereka cenderung dideskreditkan

dan dimarginalkan, demi mendapatkan sim-

patik kaum mayoritas.

Namun, isu ini seakan-akan tenggelam

oleh isu-isu lain yang memang menjadi

polemik dan menjadi kontroversial, seperti

daftar pemilih tetap (DPT) dan penghitun-

gan suara. Padahal dampak yang ditimbul-

kan adalah ketakutan yang luar biasa, apa-lagi saat kampanye dilakukan dalam setiap

rezim Pemilu.

Masa kampanye Pemilu Legislatif 2014

sudah di depan mata. Badan Pengawas Pe-

milu (Bawaslu) diminta berbenah diri un-

tuk mempersiapkan segala sesuatu untuk

mengoptimalkan pengawasan pada tahapan

tersebut. Pasalnya, tahapan tersebut sangat

berpotensi untuk menimbulkan konik sos-

ial di masyarakat.

Gerakan Kebhinekaan untuk Pemilu

2014 yang Berkualitas hadir dan mendeklar-asikan diri untuk memfokuskan perhatian

terhadap kampanye yang mengusung isu

diskriminasi terhadap golongan minori-

tas. Gerakan tersebut terdiri dari beberapa

ormas antara lain, ILRC, Wahid Institute,

Abdulrahman Wahid Center, PGI, KWI,

Maarif Institute, Pusat Hukum Konstitusi

Universitas Airlangga, Pusat HAM dan

Demokrasi FH Universitas Brawijaya, PP

Muhammadiyah, PBNU, Perludem, Sejuk,

Aman Indonesia, dan Yayasan TIFA.

Intoleransi dalam kehidupan umat be-

ragama sudah semakin meningkat. Dalam

beberapa pengalaman Pemilu, isu terhadap

suku, ras dan antar golongan (SARA) selalu

terjadi, ujar Direktur Eksekutif The Wahid

Institute, Ahmad Suaedy, bersama para ak-

tivis OMS yang lain saat Audiensi dengan

Bawaslu, di Jakarta, Senin (13/1).

Lebih lanjut menurut Suaedy, dalammasa kampanye para peserta Pemilu yang

intoleran dan diskriminatif menggunakan

kesempatan tersebut untuk memojokkan

lawan politiknya yang kebetulan memiliki

perbedaan, dengan menggunakan paham

agama atau penodaan agama, dan juga pi-

dato dan orasi yang berbau kebencian (hate

speech).

Hal yang sama diungkapkan Sekre-

taris Eksekutif Bidang Diakonia, PGI Jeiry

Sumampouw yang mengatakan bahwa isu

agama dalam kampanye banyak digunakandan sangat popular untuk mendulang suara,

terutama oleh partai-partai yang memiliki

basis masa mayoritas dalam suatu daerah.

Oleh karena itu dibutuhkan peran aktif Ba-

waslu untuk mencegah supaya kampanye

menggunakan isu agama dan diskriminasi

terhadap minoritas dapat dicegah.

Veri Junaidi dari Perludem berharap

besar Bawaslu dapat memegang kunci ter-

hadap permasalahan potensi diskriminasi

tersebut. Karena pada dasarnya, semua

pelanggaran dalam Pemilu akan dilaporkan

ke Bawaslu.

Peran penegakan hukum pidana dalam

Pemilu memang juga melibatkan Kepolisian,

dan peran tersebut juga sangat besar. Namun,

Bawaslu adalah kuncinya dan harapan besar

agar Bawaslu dapat mengatasi permasalahan

(diskriminasi) tersebut, tambahnya.

Sementara itu, Ketua Bawaslu Mu-hammad mengatakan bahwa, Indonesia

merupakan negara demokrasi bukan neg-

ara agama. Sehingga praktik politik yang

mempolitisasi masalah keagamaan sangat

dilarang dan tidak bisa dibiarkan. Bawaslu

dan jajarannya, juga akan siap menindak te-

gas terhadap pelanggaran semacam itu jika

terjadi.

Peran aktif masyarakat juga sangat

diperlukan dalam hal ini. Kami ingin me-

nyatakan bahwa Pemilu itu milik bersama

dan tanggung jawab bersama. Nantinya,Bawaslu akan membuat SMS gateway, yang

dapat dipergunakan untuk orang yang mel-

apor, ujarnya. [FS]


10/28


10

Menjelang Pemilu legislatif

tanggal 9 April 2014 dan Pemilu

Presiden/Wapres pada Bulan

Oktober 2014, Tim Komisi

Pemberantasan Korupsi (KPK)

mengingatkan jajaran Bawaslu RI

untuk mewaspadai dan menghindari

praktik gratifikasi dari pihak-pihak

yang ingin bermain curang dalamproses pesta demokrasi lima tahunan

tersebut.

Pencegahan dini diperlukan meng-

ingat Bawaslu RI diberikan ke-

wenangan sesuai Undang-undang

Nomor 15 tahun 2011 tentang Penyeleng-

gara Pemlilu. Dalam isi undang-undang

tersebut sebagaimana diuraikan dalam

pasal 75, 76 dan 77, Bawaslu RI hingga

Panwaslu kabupaten/kota diberikan ke-

wenangan untuk mengawasi seluruh taha-

pan dan proses Pemilu serta memberikan

rekomendasi yang sifatnya wajib dilak-

sanakan Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Koordinator Tim KPK bidang pence-

gahan, Maruli Tua mengatakan kepent-

ingan KPK adalah menjamin para peny-

elenggara negara bertindak sesuai aturan

hukum dengan menghindari praktik-prak-

tik suap dan gratikasi

Kita juga ingin agar Pemilu 2014

bisa di kawal menjadi Pemilu yang ber-sih, demokratis dan berintegritas, kata-

nya saat memberi penjelasan kepada selu-

ruh pejabat struktural Sekretariat Jenderal

Bawaslu RI, Senin (13/1).

Kedatangan Tim KPK yang terdiri 4

(empat) orang bukan tanpa alasan. Sekre-

taris Jenderal Bawaslu Gunawan Suswan-

toro dan Pimpinan Bawaslu RI sebelum-

nya menilai penting menghadirkan KPK

untuk memberikan penjelasan terkait suap

dan gratikasi. Sebab Pimpinan Bawaslu

tidak ingin jajarannya terjerat dengan ka-sus suap dan gratikasi.

Saya sengaja mengundang KPK

untuk mensosialisasikan aturan-aturan

terkait gratikasi,

kita mesti membuat

aturan-aturan untuk

mengendalikan grat-

ikasi, kata Gu-

nawan saat membu-

ka diskusi Struktural

Bawaslu RI dengan

Tim KPK.Gratikasi dalam

penjelasan pasal 12

B Undang-undang

nomor 31/1999

juncto Undang-

undang nomor

20/2001 diartikan

sebagai pembe-

rian dalam arti luas.

Meliputi uang/se-

tara uang, barang, rabat/diskon. pinjaman

tanpa bunga, komisi, pengobatan cuma-

cuma, tiket perjalanan, perjalanan wisata,

fasilitas penginapan dan fasilitas lainnya.

Gratikasi dianggap sebagai suap apabila

berhubungan dengan jabatan dan berten-

tangan dengan tugas atau kewajibannya.

Terkait gratikasi Koordinator Tim

KPK Maruli mengingatkan, agar jangan

hanya dilihat perspektif hukumnya saja

melainkan juga perspektif etika. Sebab

pemberian gratikasi sangat terkait den-

gan jabatan atau kedudukan seseorang,

sekalipun pemberi gratikasi adalah te-

man dekat atau keluarga. Terkait pers-pektif etika, gratikasi dikelompokkan

menjadi kategori suap yakni pemberian

untuk melakukan sesuatu, kategori kedi-

nasan yakni menerima fasilitas lain dalam

perjalanan dinasnya, dan non kedinasan

misalnya menerima sesuatu dari kerabat-

nya terkait jabatannya.

Sementara itu Rusan, anggota Tim

KPK menjelaskan sanksi pidana grati-

kasi sebagaimana diatur dalam UU No-

mor 31/1999 juncto UU Nomor 20/2001

pasal 12 C ayat (1) dengan sendirinyaakan gugur apabila penerima gratikasi

melaporkan gratikasi yang diterimanya

dalam jangka waktu 30 hari kerja sejak

diterimanya gratikasi kepada KPK.

Gratikasi itu sangat dekat dengan

suap, KPK bisa menelusuri bagaimana

sebenarnya prosesnya itu, kata Rusan.Ancaman hukum bagi penerima grati-

kasi adalah pidana penjara seumur hidup

atau 4-20 tahun dan denda Rp. 200 juta

Rp 1 Miliar. Penerima gratikasi dalam

UU No 31/1999 Juncto UU No 20/2001

adalah pegawai negeri dan penyelenggara

negara. Pegawai negeri yang dimaksud ti-

dak hanya PNS sebagaimana diatur dalam

UU kepegawaian melainkan semua orang

yang gajinya bersumber dari keuangan

negara atau daerah.

Hadir dalam sosialisasi pengendaliangratikasi oleh KPK antara lain Komis-

ioner Bawaslu, Endang Wihdatiningtyas,

Sekjend Bawaslu Gunawan Suswantoro,

empat Kepala Biro di lingkungan Ba-

waslu RI, Pejabat eselon III dan Pejabat

Eselon IV. Pimpinan Bawaslu pada kes-

empatan tersebut meminta KPK untuk tu-

rut serta dalam acara-acara besar Bawaslu

di berbagai daerah baik internal maupun

yang melibatkan stakeholder, tujuannya

agar KPK bisa sekaligus mensosialisa-

sikan pengendalian gratikasi di jajaran

Bawaslu. Hal itu sudah mulai dirintis be-

berapa kali sejak tahun 2013 dalam acara

rakorstakeholderPemilukada.[RS]

Tim KPK Datangi Bawaslu

Terkait Gratifkasi

Tim KPK menyambangi Bawaslu terkait sosialisasi pengendaliangratifikasi. Hadir dari Bawaslu antara lain: Pimpinan Bawaslu, En-

dang Wihdatiningtyas, Sekjen Bawaslu Gunawan Suswantoro, 4

kepala Biro di lingkungan Bawaslu RI, Pejabat eselon III dan Peja-

bat Eselon IV.

CHRISTINA KARTIKA


11/28


11

JAKARTA -- Maraknya praktik suap,

gratikasi dan pencucian uang menjelang

pesta demokrasi, Pemilu 2014 perlu disi-

kapi secara serius. Berbagai pihak mulai

dari pengamat dan jajaran penegak hu-

kum mengingatkan, agar pesta demokrasi

2014, tidak dikotori dengan praktik grati-

kasi dan bahkan pencucian uang baik

oleh calon anggota legislatif maupun par-

tai politik peserta Pemilu 2014.

Mensikapi hal tersebut, Badan Pengawas

Pemilu Republik Indonesia (Bawaslu RI)

di awal tahun 2014, meminta bantuan

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

bersama-sama merumuskan aturan main

terkait gratikasi dalam perhelatan Pe-

milu tahun 2014. Sebab, Bawaslu men-

galami kesulitan mengidentikasi apakah

sumbangan dana kampanye Pemilu bagi

calon legislatif dan partai politik dapat di-

kategorikan sebagai gratikasi.

Kepala Biro Teknis Penyelenggaraan

dan Pengawasan Pemilu (TP3), BernardD. Sutrisno dan Plt Kabag Penanganan

Pelanggaran Yusti Erlina dalam diskusi

dengan Tim KPK bidang pencegahan,

Senin (13/1), menanyakan isi Peraturan

KPU Nomor 17 tahun 2013 tentang Pel-

aporan Dana Kampanye yang mengacu

pada Undang-undang Nomor 8 Tahun

2012.

Dalam PKPU tersebut disebutkan caleg

DPD dapat menerima sumbangan dari

perseorangan maksimal sebesar Rp 250

juta dan sumbangan dari perusahaansebesar maksimal Rp 500 juta. Sedan-

gkan parpol dapat menerima sumbagan

perorangan maksimal Rp 1 miliar dan

dari perusahaan/kelompok sebesar Rp 7,5

miliar.

Hal ini dinilai bertolak belakang dengan

nafas pemberantasan tindak pidana ko-

rupsi, sebagaimana isi penjelasan pasal

12 B UU Nomor 31/1999 juncto UU No-

mor 20 tahun 2001 tentang Tindak Pidana

Korupsi. Penjelasan pasal tersebut men-

jabarkan bahwa gratikasi merupakan

pemberian dalam artian luas. Sementara

dalam UU Nomor 8 tahun 2012 tentang

Pemilu, parpol boleh mendapatkan sum-

bangan dana kampanye baik dari anggot-

anya maupun pihak lain.

Misalnya anggota DPD incumbent (ma-

sih menjabat) mencalonkan diri lagi dalam

Pemilu 2014, lalu dia atau partai yang ada

di DPR menerima sumbangan kampanyedari perorangan atau kelompok, apakah

itu dapat dikategorikan gratikasi juga?.

Ini kan ada dasar aturannya yang berbe-

da, kata Yusti saat diskusi pengendalian

gratikasi oleh KPK.

Sementara itu, Maruli Tua, Koordinator

Tim KPK bidang pencegahan menegas-

kan dalam aturan perundang-undangan

tidak ada batasan jumlah pemberian

gratikasi. Gratikasi dipahami sebagai

pemberian dengan harapan mendapatkan

imbalan bagi para penyelenggara negaradan pejabat publik.

Sebenarnya batasan nilai pemberian

gratikasi tidak ada dalam undang-

undang, justru kalau ada batasan akan

menimbulkan polemik baru, perdebatan

baru, kata Maruli Tua, Koordinator Tim

KPK bidang pencegahan.

Sejumlah persoalan terkait sumbangan

dana kampanye baik kepada parpol dan

caleg dipertanyakan kepada tim KPK.

Hal ini dimaksudkan guna meminimalisir

polemik dan sengketa antarpeserta Pemi-

lu manakala sumbangan dana kampanye

ini pada akhirnya dikategorikan dengan

gratikasi.

Terkait hal ini,Sekjend Bawaslu Gunawan

Suswantoro meminta bantuan KPK untuk

membantu tim internal Bawaslu meru-

muskan aturan main pengawasan dana

kampanye ini. Selain itu juga perlu ada

tindak lanjut antara Bawaslu, DKPP danKPU secara bersama-sama merumuskan

indikator-indikator atau kriteria untuk

mewujudkan Pemilu bersih dan jurdil

dalam kaitannya dengan pengendalian

gratikasi.

Bawaslu juga perlu membangun sistem

pengendalian gratikasi yang sifatnya

internal yang berlaku baik di lingkungan

Sekretariat Jenderal Bawaslu RI hingga

ke jajarannya di provinsi, kabupaten dan

kota. Sebab menurut Tim KPK, Maruli

Tua, terdapat beberapa titik rawan grati-kasi di Bawaslu misalnya di lingkungan

internal Bawaslu, gratikasi dalam proses

pengawasan Pemilu, gratikasi terse-

lubung dalam bentuk pendanaan Pemilu.

Karenanya perlu dilakukan mapping agar

lebih tepat sasaran dalam pengaturannya.

Bawaslu perlu sistem pengendalian

gratikasi yang sifatnya internal, artinya

bertujuan bagi semua pejabat dan staff

Bawaslu dan DKPP, ini segera kita tin-

daklanjuti, kata Guanwan Suswantoro

seraya menambahkan Bawaslu segera

membuat pernyataan komitmen penera-

pan pengendalian gratikasi dilingkun-

gannya untuk disampaikan kepada KPK.

[RS]

Bawaslu Minta Bantuan KPK

Terkait Dana Kampanye

Sekjen Bawaslu, Gunawan Suswantoro dan Tim KPKCHRISTINA KARTIKAWATI


12/28


12

L

embaga Swadaya Masyarakat

(LSM) Jaringan Pendidikan Pemi-

lih untuk Rakyat (JPPR) melapor-

kan adanya kejanggalan dalam laporan

dana kampanye peserta Pemilu ke Badan

Pengawas Pemilu (Bawaslu). Dalam data

yang didapat, jumlah penerimaan partai

dalam bentuk barang dan jasa sebesar 93

persen, dan hanya 7 persen saja yang ber-

bentuk uang.

Jika dalam bentuk barang dan jasa,

maka KPU dan Pusat Pelaporan Analisis

Transaksi Keuangan (PPATK) akan sulit

untuk melacak dan menelusuri keberadaan

dana parpol tersebut dalam proses audit,

ungkap Manajer Program Pemantau JPPRSunanto, usai melaporkan laporan tersebut

ke Bawaslu, di Jakarta, Selasa (7/1).

Lebih lanjut, ia mengungkapkan, per-

bandingan antara jumlah sumbangan ba-

rang dan jasa dengan uang sangat timpang

dan mencurigakan. Sumbangan dalam

bentuk jasa dan barang mencapai Rp

907.395.692.165 atau 93 persen, semen-

tara sumbangan dalam bentuk uang hanya

Rp 67.620.388.803 atau 7 persen saja.

Sebelumnya, PPATK menjelaskan

bahwa pada awal 2013 banyak transaksimencurigakan terjadi, karena mulai me-

ningkatnya aktivitas kePemiluan. Bahkan,

PPATK menemukan adanya partai politik

yang tidak memiliki uang yang banyak

di rekeningnya, tetapi aktivitasnya cukup

banyak.

Diduga kenaikan ini merupakan ben-

tuk upaya untuk melakukan politik uang.

Perlu penelusuran lebih jauh untuk dil-

aporkan kepada Penyelenggara Pemilu,

ujar Ketua PPATK Muhammad Yusuf,

akhir 2013 lalu.

Sementara itu, Koordinator JPPR M.

Afuddin mengungkapkan fakta adanya

ketidakseragamaan pelaporan dana kam-

panye yang dimasukkan ke KPU. Ber-

dasarkan analisa, banyak kekurangan

dalam pelaporan penerimaan sumbangan

dana kampanye parpol yang dimasukkanke Komisi Pemilihan Umum.

Ada partai yang menyerahkan dana

pengeluaran dana caleg sebagai dana

sumbangan partai politik, namun ada juga

partai yang tidak menyerahkan, tuturnya.

Selain itu, ia mengkritik transparansi

laporan dana kampanye partai politik yang

dipublikasikan oleh KPU. Menurutnya,

daftar laporan penerimaan sumbangan

parpol di laman KPU belum benar-benar

dapat menggambarkan penerimaan partai

politik dan asal-usulnya secara jelas.Dalam daftar laporan yang terdapat di

laman resmi KPU tak sesuai dengan yang

diatur dalam PKPU No. 17 tentang Pedo-

man Pelaporan Dana Kampanye,, ujar

Afuddin.

Sementara itu, Ketua Bawaslu Mu-

hammad mengatakan menyambut baik

temuan PPATK dan JPPR terkait transaksi

mencurigakan para caleg dan parpol. Jika

benar terbukti, mereka akan terkena sank-

si berat. Itu bisa membatalkan kemenan-

gan seseorang.

Jelas sekali pasalnya. Jadi money

politics yang terbukti, bisa menggagal-

kan kemenangan caleg. Tak hanya caleg,

sanksi juga dapat diberikan kepada par-

pol berperan dalm praktik money politics

tersebut, pungkasnya.

Sejauh ini, Bawaslu dan PPATK jugasudah melaksanakan kerjasama terkait

dana-dana mencurigakan peserta Pemilu.

Bawaslu berharap, PPTK dapat melapor-

kan adanya kecurigaan transaksi kepada

Bawaslu untuk segera ditindaklanjuti.

[FS]

SUNANTO,

Manajer Program Pemantau JPPR

JPPR.OR.ID

Politik itu mahal,

bahkan untuk kalahpun

kita harus mengeluarkan

banyak uang.

KOMPAS.COM

MUHAMMAD YUSUF,

Ketua PPATK

- Anonim

JPPR LaporkanDana Kampanye

Mencurigakan


13/28

13


Badan Pengawas Pemilu mengada-

kan kegiatan sosialisasi Penyusu-

nan Laporan Keuangan dan Kebi-

jakan Akuntansi Akhir Tahun 2013 yang

dilaksanakan di Jakarta, Kamis (23/1)

hingga Sabtu (25/1).

Tujuan diselenggarakannya kegiatan

sosialisasi ini untuk menciptakan laporan

keuangan yang akuntabel dan transparan,

sebagaimana

diamanatkan

Undang Un-

dang Nomor17 Tahun 2003

tentang Keuangan

Negara dan Undang

Undang Nomor 22

Tahun 2012 ten-

tang Anggaran

Pendapatan dan

Belanja Negara

(APBN) Tahun

Anggaran 2012.

Menteri/pimpinan lembaga negara

sebagai pengguna anggaran/barang mem-

punyai tugas antara lain menyusun danmenyampaikan laporan keuangan kemen-

terian/lembaga negara yang dipimpin-

nya, jelas Sekjen Bawaslu, Gunawan

Suswantoro.

Bawaslu berkewajiban menyeleng-

garakan akuntansi dan laporan pertang-

gung jawaban atas pelaksanaan APBN,

dengan menyusun laporan keuangan re-

alisasi anggaran, neraca, dan catatan atas

laporan keuangan, paparnya.

Sekjen Bawaslu, Gunawan Suswanto-

ro mengharapkan laporan keuangan terse-

but dapat memberikan informasi yangberguna kepada para pemakai laporan,

khususnya sebagai sarana untuk mening-

katkan akuntabilitas/pertanggung jawa-

ban dan transparansi pengelolaan keuan-

gan negara. Laporan keuangan ini, juga

dimaksudkan untuk memberikan informa-

si kepada manajemen dalam pengambilan

keputusan, dalam usaha mewujudkan

tata kelola pemerintahan yang baik.

Karena itu, bendahara pengeluar-

an dan staf operator komputer penge-

lola keuangan Bawaslu Provinsi dapat

mengimplementasikan ilmu yang diper-oleh dari kegiatan sosialisasi ini dengan

sebaik-baiknya.

Selain itu, Sekjen Bawaslu, Gunawan

Suswantoro menekankan agar bendahara

dapat tertib membuat laporan keuangan.

Bendahara diminta untuk memahami be-

tul tata cara pelaporan keuangan di tahun

2014, sehingga dapat dilaksanakan secara

tertib dan sesuai aturan. [CK]

Sekjen Bawaslu:

Bendahara HarusTertib MenyusunLaporan Keuangan

Gunawan Suswantoro, SH, M.SiSekretaris Jenderal Bawaslu RI

Peserta Sosialisasi Penyusunan Laporan Keuangan dan Kebijakan AkuntansiFOTO-FOTO: CHRISTINA KARTIKAWATI


14/28

14


Bekerja konkret dan tak

banyak bicara., itulah kira-kira yang

pantas disematkan pada mantan

Koordinator Nasional Jaringan Pendidi-

kan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) Yus-triadi. Dengan pengalamannya di dunia

kePemiluan, ia berharap kontribusinya

akan membuahkan hasil yang manis dan

berguna bagi perkembangan demokrasi.

Sebagai seorang aktivis sejak era re-

formasi, Yustriadi tidak jarang memberi-

kan kritik keras dan tajam pada pemerin-

tah terutama dalam kaitan perkembangan

demokrasi lewat Pemilu. Namun, ke-

mampuan analisanya ini tidak hanya di-

pergunakan hanya untuk mengkritik saja,

tetapi juga memberikan kontribusi nyata

sebagai aktualisasi pengalaman yang per-

nah didapatnya.

Karena itulah, ia didaulat menjadi

Ketua Kelompok Kerja Nasional Gerakan

Satu Juta Relawan Pengawas Pemilu.

Tanggung jawab yang cukup berat meng-

ingat harapan dan tuntutan masyarakat

terhadap gerakan ini cukup penting dan

signikan, terutama dalam rangka men-

gawasi tahapan Pemilu ke depan.

Gerakan Satu Juta Relawan Pengawas

Pemilu merupakan sebuah gerakan yang

diinisiasi oleh Bawaslu, sebagai gerakanmoral untuk meningkatkan partisipasi

pemilih, terutama pemilih pemula, dan

melibatkanya secara aktif dalam penga-

wasan Pemilu. Selama ini, banyak pemil-

ih pemula yang cenderung apatis terha-

dap Pemilu karena kurang dilibatkan dan

diikutsertakan dalam Pemilu itu sendiri.

Yustriadi mengatakan, selain sebagai

gerakan yang berupaya untuk meningkat-

kan partisipasi masyarakat, gerakan ini

juga diharapkan dapat menekan segala

bentuk politik transaksional yang terjadidi masyarakat. Seperti yang kita tahu, saat

ini praktik money politics masih sering

terjadi dan bukan lagi menjadi hal yang

dilarang dalam masyarakat,

untuk itulah gerakan sejuta

relawan pengawas Pemi-

lu ini dibutuhkan.

S e -

b a g i a n

pihak sempat

meragukan target relawan pen-

gawas Pemilu akan tercapai,

baik dari segi jumlah dan dari

segi kualitas. Dari segi jumlah,

relawan pengawas Pemilu di-

harapkan benar-benar mencapai

angka sejuta atau lebih, dengan

begitu akan gerakan ini akan

terlihat lebih masif. Sedang-

kan secara kualitas, masyara-

kat berharap gerakan ini dapat

memberikan kontribusi penga-

wasan yang positif dan berman-

faat, walapun gerakan ini tidak dibayar

sepeserpun.

Namun, di balik itu, ia yakin gerakan

ini mampu membawa perubahan terhadap

nasib Pemilu 204 ini. Gerakan relawanakan mengawasi penyelenggaraan Pemi-

lu sejak masa kampanye, pungut hitung

sampai pada rekapitulasi suara.

Berbeda dengan tugas para para saksi

dan pengawas Pemilu di tingkat lapangan,

relawan tidak hanya bertugas saat Pemilu

berlangsung, tetapi sebelum Pemilu den-

gan memperhatikan dinamika politik

yang terjadi di TPS. Setiap TPS akan di-

tempatkan 2 relawan. Adapun tugasnya

menurut Yustriadi ialah menyampaikan

informasi ke Bawaslu bila ditemukan ma-salah atau pelanggaran di TPS.

Salah satu yang ditekankan oleh Yus-

triadi dalam gerakan ini, adalah bagaima-

na mengubah pola pikir masyarakat ter-

hadap Pemilu. Selama ini Pemilu selalu

dianggap sebagai pesta demokrasi bagi

segelintir orang saja. Hanya penyeleng-

gara Pemilu dan orang-orang yang berke-

pentingan yang harus peduli pada Pemilu.Pandangan tersebut salah. Pemilih

merupakan Stakeholders terbesar dalam

Pemilu. Sehingga pemilih memiliki daya

tawar yang tinggi terhadap Pemilu. Arti-

nya, sukses atau tidaknya Pemilu juga ter-

gantung pada pemilih, ujarnya.

Oleh karena itu, menurutnya pemilih

harus mendapatkan edukasi yang benar

terhadap Pemilu, agar tindakannya ke

depan juga benar. Salah satunya melalui

Gerakan Satu Juta Relawan Pengawas

Pemilu. Ia akan berupaya menjadi gen-erator, untuk membangkitkan relawan

pengawas Pemilu menjadi berarti dan

bermanfaat. [FS]

YusfitriadiSang GeneratorRelawanPengawas Pemilu

YusfitriadiKoord. Pokjanas Sejuta Relawan Pengawas Pemilu

DOK. HUMAS


15/28

15


Divisi Pengawasan

Badan Pengawas Pemilu

(Bawaslu)

menggelar Rapat Kerja

Teknis (Rakernis)

Persiapan Pengawasan

Pemilu Anggota DPR, DPD,

dan DPRD Tahun 2014 di

Jakarta, Jumat (27/12).

Rakernis yang dihadiri oleh

Pimpinan Bawaslu Nasrullah,

Daniel Zuchron dan Endang

Wihdatiningtyas ini, sebagai

evaluasi pengawasan tahapan Pemilu

legislatif untuk mengindentikasi ben-

tuk pencegahan pelanggaran, termasuk

kelemahan atau hambatan dalam pelaksa-

naan teknis pengawasan tahapan Pemilu,

juga untuk mengidentikasi temuan-

temuan dugaan pelanggaran Pemilu yang

memungkinkan mempengaruhi proses

dan pelaksanaan Pemilu, dan yang tera-

khir adalah untuk mengidentikasi tin-

daklanjut temuan oleh Pengawas Pemilu.

Demikian yang disampaikan oleh Tim

Asistensi Bawaslu RI, Muhammad Tur-

mudzi sebagai salah satu fasilitator dalam

Rakernis tersebut.

Pimpinan Bawaslu, Nasrullah dalam

sambutan pembukaan menyampaikan

bahwa seluruh tahapan penyelenggaraan

Pemilu pada tahun 2013 ini semestinyajuga dilakukan evaluasi terhadap ke-

Bawaslu-an, jadi tidak hanya membahas

tentang rangkaian tahapan

apalagi (hanya) subsektor

pengawasan tetapi juga prin-

sip dasar ke-Bawaslu-an

ini, pada aspek struktural

dan administrasi, tentu-

nya juga dalam domain

pengawasan, peninda-

kan pelanggaran danwilayah yang sifat-

nya support system

dari jiwa atau

roh Ba-

waslu

menyang-

kut penga-

wasan dan pen-

indakan pelanggaran,misalnya kehumasan

dan sosialisasi.

Sementara itu dalam

kesempatan yang sama, Daniel

Zuchron menyatakan Rakernis ini

untuk melakukan evaluasi terhadap

metode dan kebijakan teknis serta

hasil pengawasan pada tahapan

yang telah berlangsung dalam rang-

ka perbaikan dan penyempurnaan

bagi penyusunan metode dan ke-

bijakan teknis dalam pengawasan

tahapan selanjutnya. Sehingga

akselerasi kinerja dan pelaporan

Bawaslu Provinsi dan jajarannya

menjadi cepat, efektif, dan ter-

kendali.

Jadi fokus dari target rencana kita,

goal-nya adalah akselerasi (percepa-

tan), sehingga kita tidak lagi berada pada

track yang lambat, tetapi sudah semakin

cepat. Oleh karena itu evaluasi ini penting

karena kami melihat akselerasinya belum

jalan, sehingga percepatan, efektivitas,

dan pengendalian ini terhambat. Hal-halseperti ini yang kita buka dalam rapat

ini, sehingga kebijakan pengawasan Ba-

waslu RI yang dihasilkan dari Rakernis

ini, telah memperhitungkan aspek-aspek

masukan dari Bawaslu Provinsi. ujar

Daniel.

Rakernis yang berlangsung hingga,

Minggu (29/12) ini dihadiri oleh seluruh

Bawaslu Provinsi, Tim Asistensi Divisi

Pengawasan dan Staf Biro TP3 Setjen

Bawaslu RI dan ditutup oleh Pimpinan

Bawaslu RI, Daniel Zuchron.

[MZ]

Bawaslu Gelar Rakernis PengawasanPemilu Legislatif 2014

DANIEL ZUCHRONKoordinator Divisi Pengawasan


16/28

16



Badan Pengawas Pemilu

(Bawaslu) akhirnya menerimasebanyak 32 orang Calon

Pegawai Negeri Sipil (CPNS)

pertama kali dalam sejarah ke-

beradaan Bawaslu. Kepastian

tersebut berdasarkan serang-

kaian Tes Kemampuan Dasar

(TKD) dan Tes Kemampuan

Bidang (TKB) yang telah dilak-

sanakan beberapa waktu lalu.

Keputusan tersebut diumumkan

oleh Bawaslu melalui Peng-umuman Nomor: 001/Peng/

Bawaslu/I/2014 Tentang Kelulusan

Peserta Seleksi Calon Pegawai Negeri

Sipil Badan Pengawas Pemilihan Umum

Tahun 2013.

Selanjutnya CPNS diminta segera

melakukan orientasi dan pengenalan

terhadap lembaga. Para CPNS yang

mengikuti orientasi itu diminta segera

beradaptasi dengan cepat dalam rangka

mendukung pengawasan proses dan

tahapan Pemilu yang sedang berjalan.

Banyak hal baru yang akan dipelajari di

lembaga ini. Kami berharap anda segera

beradaptasi, dan disiplin dengan tugas

dan pekerjaan yang ada di Bawaslu,

kata Ketua Bawaslu, Muhammad, me-nyambut kedatangan CPNS Bawaslu.

Hadir dalam orientasi tersebut, Sekre-

taris Jenderal (Sekjen) Bawaslu, Gu-

nawan Suswantoro, Kepala Biro Hukum,

Humas, dan Pengawasan Internal (H2PI),

Jajang Abdullah, Plt. Kepala Biro Ad-

ministrasi, Dermawan A. Santoso, dan

Kepala Biro Administrasi DKPP, Ahmad

Khumaidi.

Menurut Muhammad, mereka yang

lulus sebagai CPNS Bawaslu yang

jumlahnya 32 orang sudah merupakan

hasil seleksi yang sangat ketat. Dari hasil

ujian, mereka dinilai memiliki perolehan

nilai yang cukup tinggi, dan lulus standar

Bawaslu RekrutCPNS Pertama

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Bawaslu, Gunawan Suswantoro (tengah) didampingi Kepala Biro Hukum, Humas, dan Pe-

ngawasan Internal (H2PI), Jajang Abdullah (kedua dari kanan), Plt. Kepala Biro Administrasi, Dermawan A. Santoso

(kedua dari kiri), dan Kepala Bagian Laporan dan Temuan, Yusti Erlina, dan Kepala BagianPersidangan DKPP, Osbin

Samosir.


17/28

17


nasional dalam proses perekrutan CPNS.

Muhammad menegaskan, dalam

proses perekrutan CPNS di Bawaslu,

mereka yang lulus sama sekali tidak

ada yang dibantu oleh unsur pimpinan

maupun pejabat di jajaran Sekretariat

Jenderal Bawaslu. Semua CPNS yang

lulus tersebut, murni hasil kerja keras

mereka saat mengikuti ujian.

CPNS yang mengikuti masa orientasi

itu dinyatakan lulus murni. Karena anda

masuk ke Bawaslu tanpa menggunakan

uang sepeser pun, maka ketika men-

jalankan tugasnya di Bawaslu, anda juga

tidak boleh menerima uang yang bukanmilik anda, tutur Muhammad, mengin-

gatkan.

Hal yang sama juga dibenarkan

Sekjen Bawaslu, Gunawan Suswantoro.

Menurutnya, proses perekrutan CPNS di

lingkungan Sekretariat Jenderal Bawaslu

itu berlangsung secara murni, dan men-

jadi barometer dalam perekrutan CPNS

Bawaslu di kemudian hari.

Selain itu, menurut Gunawan, Ba-

waslu sebagai lembaga yang baru saja

ditingkatkan menjadi eselon I, belum

memiliki pegawai organik. Selama ini,

PNS yang berada di Bawaslu merupakan

PNS yang sebagian besar berasal dari

Kementerian Dalam Negeri.

Ke depan, Sekretariat Jenderal Ba-

waslu akan dipegang oleh PNS yang asli

dari Bawaslu. Sedangkan kami hanya

dipekerjakan di sini, tambah Gunawan.

CPNS di lingkungan Bawaslu terdiri

dari formasi Analis Pengawasan Pemilu,

Penata Laporan Keuangan, PengelolaAdministrasi Keuangan, dan Penata

Komputer Penyelia. CPNS Bawaslu

tersebut dalam waktu dekat akan ditem-

patkan di masing-masing biro.

[FS]


CPNS Bawaslu RI mendapatkan pengarahan

Karena anda ma-

suk (CPNS) Bawaslu

tanpa menggunakan

uang sepeser pun,

maka ketika men-

jalankan tugas, anda

juga tidak

boleh menerima

uang yang bukan

milik anda

Muhammad


18/28

18


Divisi Hukum dan Penindakan Pelanggaran

Sebelumnya, Bawaslu merekomen-

dasikan iklan Partai Golongan

Karya (Golkar) di televisi swastaTVOne melanggar pidana Pemilu, namun

setelah diteruskan ke Kepolisian, ternyata

penyidik menghentikan kasus tersebut

karena dianggap tidak memenuhi unsur

kumulatif untuk didenisikan sebagai

kampanye Pemilu.

Bawaslu, Kejaksaan dan Kepolisian

telah mengadakan rapat Sentra Gakkum-

du untuk menyamakan persepsi terkait

proses tindak lanjut Sentra Gakkumdu.

Penyamaan persepsi ini sangat penting,

apalagi perbedaan pemahaman pidanaPemilu kerap terjadi antara Bawaslu dan

Kepolisian.

Pada Pemilu 2009 lalu, ada sekitar

1.500 kasus yang direkomendasikan Ba-

waslu dan jajarannya sebagai pelangga-

ran pidana Pemilu, namun hanya

sekitar dua per-sen saja yang

divonis di pengadilan. Sisan-

ya, hampir sebagian besardihentikan oleh pihak pe-

nyidik kepolisian.

Hal tersebut ten-

tunya jauh dari

ekspetasi ma-

s y a r a k a t

te rhadap

penegakan

h u k u m

P e m i l u .

Masyara-

kat sangatb e r h a r a p

agar ada tindakan cepat dan nyata terha-

dap para pelanggar pidana Pemilu. Den-

gan begitu, masyarakat masih optimis

terhadap Pemilu itu sendiri.

Dalam sebuah forum, Ketua Bawaslu

Muhammad mengatakan, jika terus meli-

hat secara hitam dan putih terhadap iklan

partai politik di televisi, maka sampai ka-

panpun, iklan tersebut tidak akan pernah

bisa dijerat, termasuk parpol dan lembaga

penyiarannya.

Padahal masyarakat sudah sangat

terganggu dengan iklan-iklan semacam

itu dan berharap Bawaslu dapat mengam-

bil langkah tegas. Namun, jika dihentikan

maka Bawaslu yang akan disalahkan,

tambahnya.

Sebelumnya, Komisi Penyiaran Indo-

nesia (KPI) sudah menegur beberapa lem-

baga penyiaran publik terkait iklan partai

politik. Mereka dianggap tidak mematuhi

aturan dan tidak memberikan proporsi

yang seimbang terhadap penyiaran iklan

partai politik. KPI juga mendorong agar

lembaga penyiaran, pada saat ini lebih

mengedepankan tentang edukasi politik

kepada masyarakat.

Sementara itu Endang Wihdatin-

ingtyas mengatakan bahwa, kesulitan

Bawaslu untuk mencari barang bukti

yang diperlukan bagi penyidik kepolisian

untuk dapat ditindaklujuti adalah tidak

punya kewenangan untuk memaksa para

pihak yang diduga melanggar.

Kami hanya bisa mengundang pihak-

pihak terkait dengan dugaan pelanggaran

tersebut untuk memberikan klarikasi.

Bawaslu tidak punya kekuatan memaksa.

Jika ada bukti yang belum dapat kamilengkapi, maka penyidik dapat mengam-

bil peran tersebut, karena pu nya kekuatan

memaksa, jelas Endang. [FS]

Unsur Kumulatif Kampanye

Terus Jadi PerdebatanBawaslu dan Kepolisian

ternyata masih memiliki

ketidaksepahaman soal

pelanggaran pidana pemilu,

khususnya dalam kampanye.Bawaslu menilai satu unsur

kampanye saja terpenuhi

maka sudah bisa dinyatakan

sebagai kampanye, namun

Kepolisian tidak.

Endang Wihdatiningtyas, SH

Bawaslu tidak punya

kekuatan memaksa. Jikaada bukti yang belum dapatkami lengkapi, maka penyi-dik dapat mengambil peran

tersebut, karena punyakekuatan memaksa


19/28

19


Divisi Sosialisasi, Humas dan Hubungan Antar Lembaga

Akhir-akhir ini, masyarakat disuguhkandengan berbagai macam iklan tokoh yangmengaku dirinya calon presiden. Tokoh-tokoh tersebut dengan percaya diri mengu-mumkan visi dan misi serta janji saat terpilihmenjadi presiden nanti. Padahal, tahapan Pe-milu presiden saja belum dimulai.

Bukan secara kebetulan, para pemimpinyang narsis sebagai calon presiden dan calon

wakil presiden, yang tampil di media elek-tronik adalah pemilik media tersebut, atausetidaknya investor yang menanam saham dimedia elektonik tersebut. Media elektronikyang seharusnya menjadi milik publik, justrumenjadi alat propaganda salah satu pihak.

Narsisme sendiri berasal dari bahasa Be-landa yang berarti membanggakan diri send-iri secara berlebihan dan terkadang tidak ses-uai dengan kenyataan. Apa yang ditampilkandi media bisa jadi hanya pencitraan, untukmenarik minat masyarakat memilihnya padaPilpres mendatang.

Namun, apakah tindakan tersebutdibenarkan? Secara Undang-Undang (UU)gaya pemilik media yang narsis menyatakanmereka Capres dan Cawapres tidak melang-gar. Pasalnya, tahapan Pilpres sendiri belumdimulai, sehingga kampanye model sepertiini belum dilarang. Namun, akan menjadi

pelanggaran jika diserta dengan logo partai,nomor urut serta visi misi partai, serta adan-ya ajakan memilih partai tersebut.

Dalam UU No. 8 Tahun 2012 TentangPemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRDmasa kampanye di media elektronik sertakampanye dalam bentuk rapat umum belum

diperbolehkan. Tahapan tersebut baru diper-bolehkan pada 21 hari sebelum masa tenang.Kasus Sutiyoso (Ketum PKP Indonesia) diJawa Tengah yang divonis bersalah karenamelakukan rapat umum menjadi sebuah con-toh bahwa, pelanggaran pidana terhadap ke-tentuan tersebut tidak main-main.

Namun sepertinya pemilik media ti-dak mengindahkan hal-hal tersebut. Mer-eka tetap melakukan semacam sosialisasi dimedia mereka dengan memakai logo partai,nomor urut namun cenderung dengan ber-main aman, sehingga pelanggaran pidana

Pemilu sulit dikenakan. Peran Bawaslu danKomisi Pemilihan Umum (KPU) sangat di-tentukan dalam hal ini.

Pimpinan Bawaslu Nasrullah men-gatakan bahwa masyarakat sudah cerdas

untuk menilai bahwa media yang mem-propagandakan seseorang, hanya karena ke-dekatan media tersebut dengan orang yangmengaku capres tersebut. Pesan-pesanyang disampaikan, juga belum tentu benar-

b e n a r menggambarkan diasebagai cap-res danc a w a -

pres.

M a -syarakat sebagai pemilihsudah cerdas untuk menilaiiklan tersebut. Frekuensitayangan mereka sehari-hari, bisa jadi bukan men-arik simpatik masyarakat,tetapi membuat masyarakat jenuh dan ber-

balik mengkritik, tuturnya.Ia juga menambahkan masyarakat juga

paham, bahwa tahapan Pemilu presiden saja

belum dimulai, tetapi sudah ada capres yangberkeliaran di televisi. Sering tampil ditelevisi bukan jaminan ia akan dipilih, ter-masuk mempolitisisasi media, tambah Nas-rullah.

Ditegur KPISementara itu, selama 3 (tiga) bulan tera-

khir, September-November 2013, KPI telahmelakukan pemantauan pada seluruh lem-

baga penyiaran. Dari pemantauan tersebut,KPI berkesimpulan terdapat 6 (enam) lem-

baga penyiaran yang telah dinilai tidak pro-porsional dalam penyiaran politik. Termasuk

terdapat iklan politik yang menurut penilaianKPI mengandung unsur kampanye. Keenamlembaga penyiaran itu adalah RCTI, MNCTV, Global TV, ANTV, TV One dan MetroTV.

KPI menilai, enam stasiun televisi terse-but telah bertindak tidak proporsional dantidak menjunjung tinggi netralitas dalamhal penyiaran. Padahal, lembaga penyiarantersebut menggunakan frekuensi publik.

Menurut Komisioner KPI, Bekti Nu-groho masyarakat sudah bisa menilai mediamassa elektronik maupun cetak yang secara

kasat mata beraliasi dengan salah satu par-tai tertentu. Sehingga mereka juga bisa me-nilai apa yang ditampilkan mereka di media

benar atau tidak adanya. Dampakya, mediatersebut bisa saja ditinggalkan oleh masyara-

kat.Politisi yang tampil di media miliknya

terus menerus, juga akan membuat masyara-kat jenuh. Apalagi tidak atau belum ada

prestasi yang dimilikinya, ujar Bekti baru-baru ini.

Untuk informasi, KPI telah memanggildan menyampaikan teguran pada 6 (enam)stasiun televisi tersebut. Teguran ini wajibmenjadi evaluasi bagi lembaga penyiaran,agar menjalankan fungsi dan perannya yangsesuai dengan amanat undang-undang pe-nyiaran. Dalam pertemuan tersebut, lembaga

penyiaran menerima masukan dan berjanjiakan memperbaiki programnya, serta meren-canakan program iklan layanan masyarakat(ILM) tentang pemilihan umum.

Bekti juga sadar, bahwa redaksi mediamassa tersebut juga tidak bisa disalahkan

begitu saja. Intervensi dari pemilik modalyang luar biasa menjadi salah satu penyebabmedia-media ini tampak terlihat beraliasidengan partai politik.

Jurnalis dalam redaksi sebenarnya tidaktakut pada siapapun, termasuk menteri, pe-

jabat, bahkan presiden. Ia hanya takut padasi pemilik modal. Oleh karena itu, pemilikmodal bebas berintervensi terhadap redak-sinya, ujar Bekti.

Sementara itu, Pimpinan Bawaslu Nas-rullah mengatakan bahwa orang yang men-gaku Capres dan Cawapres tersebut terlalu

percaya diri, padahal tahapan Pilpres saja be-lum dimulai. Belum tentu partai yang mer-eka dukung mencapai presidential thresholdsebesar 20 persen pada Pilpres mendatang,tuturnya. [FS]

Politisasi Media,BukanJaminan Menang Pemilu

Nasrullah, SH


20/28

20


Pentingnya Transparansi

Dana Kampanye

Akhir Desember 2013lalu, 12 partai politik res-mi menyerahkan laporansumbangan dana kampa-nye kepada Komisi Pe-milihan Umum (KPU).

Namun, dari beberapa laporan tersebut,

beberapa pihak menilai laporan tersebutbelum mencerminkan transparansi partaipolitik terhadap posisi keuangan pesertapemilu. Sebenarnya mengapa laporan sum-

bangan dana kampanye itu penting dil-aporkan, dan mengapa transparansi terse-

but harus dijunjung tinggi? Pertanyaantersebut sering dilupakan oleh partai poli-tik, dan cenderung asal-asalan dalam mel-aporkan.

Dalam prosesi politik seperti Pe-milu, biarpun bukan merupakan faktoryang utama, uang bisa jadi pendukung

kemenangan bagi peserta pemilu dalamkontestasinya. Bahkan, terkadang uang

bisa berubah posisi menjadi faktor utamapenentu kemenangan.

Tidak dapat dipungkiri, dari data BankIndonesia, setiap kali pelaksanaan Pemilu

perputaran uang meningkat tajam daripa-da sebelumnya. Bahkan, data Pusat Pel-aporan dan Analisis Transaksi Keuangan(PPATK) menyebut selama tahun 2013,

banyak transaksi yang mencurigakantelah terjadi.

Namun, semua itu seperti samar saat

partai politik melaporkan dana sumban-gannya kepada KPU. Dari data tersebuttidak terlihat bagaimana data yang digam-

barkan oleh BI dan PPATK tersebut. Arti-nya, laporan yang tertulis ternyat tidaksesuai dengan realitas yang ada.

Indonesian Corruption Watch (ICW)mengungkapkan bahwa pentingnyatransparansi dana kampanye, agar ma-syarakat dapat melihat dan meyakinkantidak ada potensi korupsi serta tindak

pidana pencucian yang terjadi.Apa hubungannya tindak pidana ko-

rupsi dan pencucian uang dengan tuntu-

tan tranparansi dana kampanye? Tidakbisa dipungkiri dan ternyata bukan secarakebetulan tindak pidana korupsi dan pen-cucian uang meningkat jelang pemilu.

Dugaanya ada pihak-pihak yang meng-gunakan uang negara untuk kepentingan

politik dan sebagainya.

Wakil Koordinator ICW Ade Irawanmengatakan, dari hasil penelitiannya,

jelang kampanye Pemilu Tahun 2014, po-tensi penyalahgunaan uang negara, dan

tindak pidana pencucian uang semakinberpeluang terjadi.Patut diawasi adalah penggunaan APBNdan APBD yang rawan disalahgunakanuntuk kampanye para Caleg. Penyalahgu-naan tersebut tidak terlalu terlihat karena

diselimuti oleh program-program pemer-intah, tuturnya.

Koordinator Divisi Politik ICWAbdullah Dahlan bahkan mengatakan

laporan dana kampanye yang disampai-kan oleh partai politik tidak jujur dan ti-dak sesuai kenyataan. Bisa dibayangkan,

sebesar 93 persen laporan sumbanganberbentuk jasa, yang sangat sulit untukdiaudit oleh lembaga manapun.Jika sejak awal sudah dibangun tidak

jujur, maka dipastikan ke depan, anggotadewan yang terpilih juga akan mencip-takan kondisi politik yang tidak sehat dan

penuh intrik, tambahnya.Ketidaktransparanan laporan sumban-

gan dana kampanye, juga dapat mengin-dikasikan bahwa caleg-caleg yang mel-aporkan sumbangannya tersebut secaratidak jujur, karena hanya melaporkansumbangan jasa. Ini penting jadi perha-tian, mengingat masyarakat sudah sema-kin cerdas dan kritis.

Selain itu, laporan sumbangan danakampanye hanya mencerminkan partai

politik yang sekadar memenuhi formali-tas belaka. Laporan ini tidak dianggapsebagai bentuk tanggung jawab merekaterhadap masyarakat yang kelak akan me-milih mereka.

Oleh sebab itu, ICW menghimbauagar semua partai politik dan caleg tidakterjebak pada pragmatisme dalam laporandana kampanye, karena pada nantinya

mereka akan memiliki beban dan akh-irnya terjadi praktik penyelewengan ang-garan negara.

[FS]

Patut diawasi adalah

penggunaan APBN dan APBD

yang rawan disalahgunakan

untuk kampanye para Caleg.

Penyalahgunaan tersebut

tidak terlalu terlihatkarena diselimuti oleh program-

program pemerintah

TEMPO/S ETO WARDHANA

Abdullah Dahlan - ICW Ade Irawan - ICW

ANTARA/ROSA PANGGABEAN


21/28

21


Masa sekarang pasca runtuhnya

otoritarianisme Orde Baru,

demokrasi merupakan pilihan

terakhir (the last resort) yang eksisten-

sinya pada waktu itu sejumlah partai

politik yang telah membajak demokrasi

dengan berbagai cara : manipulasi pemilu,

pelanggaran pemilu serta munculnya

kelompok-kelompok intoleran yang

semakin mendelegitimasi demokrasi diIndonesia. Ulah pelanggaran pemilu ini

sebagiannya disebabkan kultur menera-

bas peraturan dan etika demokrasi yang

sudah melewati ambang batas konstitu-

sional. Banyak kalangan yang mengalami

intelectual fatique atas situasi demokrasi

belgeddes di Indonesia saat ini dan mulai

melirik sistem lain yang berasal dari pe-

mikiran primordial. Demokrasi belgeddes,

yang pertama dikemukakan oleh Abdul

Hamid (2013) dari The Reform Institute,

adalah demokrasi yang semakin entropisdi tengah maraknya apatisme rakyat untuk

berpartisipasi di dalam pemilu yang sema-

kin hari semakin berkurang kualitasnya,

karena sistem pengawasan Pemilu pada

saat itu yang belum mapan.

Tulisan ini ingin melihat sistem lain

dengan mengambil contoh negara Islam

lain di jantung Eropa: Spanyol zaman

Islam (Islamic Spain). Negeri Muslim

dan umat Muslim di Spanyol merupakan

salah satu wilayah yang paling jauh

dari jantung dunia Islam, tetapi sangat

toleran. Bernard Lewis menunjukkan

bahwa Islam yang lebih awal itu, ternyata

cenderung lebih toleran dibanding Islam

yang lebih belakangan. Pada masa Islam

awal itu, banyak pergaulan sosial yang

berlangsung dengan lancar antara kaum

Muslim, Kristen, dan Yahudi. Meskipun

menganut agama-agama yang berbeda,

mereka membentuk sebuah masyara-

kat yang tunggal, di mana perkawanan

antarpribadi, kemitraan dalam bisnis,

hubungan guru-murid dalam kehidupan

ilmu pengetahuan, dan bentuk-bentuk lainkegiatan bersama berlangsung normal dan

bahkan sangat umum.

Kerja sama kultural ini tampak dalam

banyak cara. Orang-orang Islam, Kristen,

dan Yahudi hidup dalam suasana penuh

peradaban, saling hormat, dan saling

mengembangkan ilmu pengetahuan dan

seni budaya. Tidak ada sedikit pun dis-

kriminasi. Karena itu, masalah pluralisme

adalah masalah bagaimana kaum Muslim

mengadaptasikan diri mereka dengan

dunia modern.

Hal ini pasti akan melibatkanmasalah-masalah bagaimana mereka

memandang dan menilai sejarah Islam,

dan bagaimana mereka melihat dan me-

nilai perubahan dan keharusan membawa

masuk nilai-nilai Islam yang normatif dan

universal ke dalam dialog dengan realitas

ruang dan waktu.

Sejarah kaum Muslim, seperti halnya

sejarah komunitas umat manusia mana-

pun, selalu memiliki potensi untuk

membuat kesalahan atau berbelok dari

jalan yang benar. Selain karena truismesederhana seperti yang dikatakan penyair

Inggris Alexander Pope, yakni bahwa

berbuat salah itu manusiawi, semua

sejarah jelas dengan sendirinya adalah

sejarah manusia, dan tidak ada seorang

manusia biasa pun yang sakral dan suci.

Singkatnya, manusia pada dasarnya

baik, tetapi ia juga lemah. Berkaitan

dengan kelemahan ini, manusia memiliki

potensi untuk mengubah dirinya menjadi

seorang tiran, kapan saja ia memandang

dirinya serba berkecukupan dan tidak lagi

membutuhkan manusia-manusia lain.

Terhadap prinsip ini, harus juga

ditambahkan ajaran Islam yang sangat ter-

kenal bahwa pada mulanya umat manusia

adalah satu dan bahwa semua orang pada

dasarnya sederajat. Dalam hal ini, kaum

Muslim klasik seperti di Spanyol ini telah

berhasil sepenuhnya menginternalisasikan

konsepsi mengenai manusia yang positif

dan optimistik seperti disebutkan di atas.

Sebuah konsepsi yang kemudian menja-

dikan mereka komunitas yang demikian

kosmopolit dan universalisnya, sehinggamereka bersedia belajar dan menerima

segala yang bernilai dari pengalaman-

pengalaman komunitas lain.

Demikianlah, peran kaum Muslim

yang awal sebagai salah satu di antara

beberapa komunitas yang menginternasi-

onalisasi ilmu pengetahuan. Dalam setiap

peradaban, orang-orang tertentu meneliti

pada alam itu sendiri sebab-sebab peruba-

han yang menggejala, bukan pada kem-

auan manusia atau luar manusia. Meski-

pun demikian, sebelum orang-orang Arab

mewarisi lsafat alam Yunani dan alkeniCina, kemudian meneruskannya ke Barat,

tidak ada badan tunggal ilmu pengetahuan

alam yang diteruskan dari satu peradaban

ke peradaban lain.

Sebaliknya, dalam setiap peradaban,

penelitian tentang alam mengikuti jalan

sendiri-sendiri. Para lsuf Yunani dan

Cina memberi penjelasan yang berbeda

tentang dunia sik yang sama. Sebagian

besar hasil usaha itu pertama-tama diserap

oleh Islam, yang dari tahun 750 M hingga

akhir Zaman Tengah terbentang dari Spa-nyol hingga Turkestan. Orang-orang Arab

menyatupadukan badan ilmu pengetahuan

yang luas itu dan menambahnya.

Dalam kesepakatan lain, hal senada

yang juga dikemukakan demikian: adalah

kelebihan orang-orang Arab bahwa,

meskipun mereka merupakan para

pemenang secara militer dan politik, me-

reka tidak memandang peradaban negeri-

negeri yang mereka taklukkan dengan

sikap menghina, bahkan Islam menghor-

mati pluralitas dan menghargai kultur

masyarakat yang ada. Sebagai ilustrasi,

segera setelah diketemukan, kekayaan

kebudayaan Syiria, Persia, dan Hindu

mereka salin ke dalam bahasa Arab. Para

khalifah, gubernur, dan tokoh-tokoh

yang lain menyantuni para sarjana yang

melakukan tugas penerjemahan, sehingga

kumpulan ilmu bukan-Islam (non-Islamic

learning) yang luas dapat diperoleh dalam

bahasa Arab. Semangat pluralisme dikem-

bangkan dan toleransi ditegakkan dengan

kasanah intelektual yang diperkaya.

Demokrasi dan Islam

Wacana Liberalisme dan Implikasi Sosial-Politiknya bagi IndonesiaOleh : Al Chaidar

(Universitas Malikussaleh, Lhokseumawe, Aceh)

bersambung


22/28

22


Kelembagaan Bawaslu Provinsi Gorontalo Diperkuat

Tiga Pejabat Struktural

Eselon IV Dilantik

Bawaslu Peringatkan Peserta PemiluSikap tegas ditempuh Badan Penga-

was Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi

Gorontalo. Seiring maraknya penayangan

iklan kampanye di media massa saat ini,

badan yang bertugas mengawasi pemilu itu

mengeluarkan teguran tegas. Teguran terse-

but berupa somasi yang ditujukan kepada

partai politik (parpol) peserta pemilu serta

calon anggota legislatif (caleg) DPR,DPD

dan DPRD.

Dalam Surat Peringatan tertanggal 8

Januari 2014 tersebut ditegaskan, peserta

pemilu dan para caleg DPR,DPD dan DPRD

agar segera menghentikan atau menarik iklan

kampanye pemilu di media massa cetak dan

elektronik, paling lambat Sabtu (11/1) men-

datang.

Apabila sampai dengan Senin, 13 Janu-ari mendatang, peserta pemilu atau caleg

DPR, DPD dan DPRD masih memasang

iklan kampanye di media massa dan elek-

tronik, maka Bawaslu akan menindak lanjuti

melalui Sentra Penegakan Hukum Terpadu

(Gakumdu) berdasar ketentuan berdasar ke-

tentuan perundang-undangan yang berlaku,

tegas Ketua Bawaslu Provinsi Gorontalo

Hasyim M Wantu didampingi Anggota Ba-

waslu Siti Haslina Said.

Menurut Haslina Said, berdasarkan hasil

inventarisasi dan kajian Bawaslu, penayan-

gan iklan kampanye oleh peserta pemilu dan

caleg telah melanggar ketentuan dan per-

aturan yang berlaku, yakni pasal 276 pasal 91

(3) Undang-Undang No.8 tahun 2012 tentang

Pemilu Anggota DPR,DPD dan DPRD. Bah-kan, kata Haslina, penayangan iklan kampa-

nye tersebut sudah mengarah kepada indikasi

pidana pemilu.

Sejak beberapa waktu lalu, kami sudah

mengadakan sosialisasi baik kepada peserta

pemilu, caleg maupun di kalangan media

dan perguruan-perguruan tinggi terkemuka

di Gorontalo berkaitan ketentuan iklan kam-

panye. Sehingga setelah kurun waktu yang

cukup panjang itu, Bawaslu saat ini mulai

melakukan penindakan, kata Haslina.

Oleh karena itu Ketua Bawaslu Goronta-

lo dan Siti Haslina Said selaku Anggota Ba-

waslu menghimbau peserta pemilu dan caleg

agar kiranya dapat mengikuti ketentuan yang

berlaku. (FS/BawasluGorontalo)

2014 adalah tahun politik. Olehnya, seluruh jaja-ran Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU)

Provinsi Gorontalo, diminta untuk bekerja dengan

optimal dan netral. Hal ini disampaikan oleh ketua

Bawaslu Provinsi Gorontalo, Hasyim M Wantu, dalam

pelantikan dilingkungan Bawaslu Provinsi Gorontalo,

Jumat (10/1) kemarin.

Hasyim meminta pejabat yang dilantik bisa

bekerja dengan baik dan tetap mengedepankan netrali-

tas sebagai aparat pemerintah. Tugas dari Bawaslu

tidak hanya mengawasi peserta partai politik, tetapi

mengawasi diri kita sendiri untuk tidak terlibat dalam

politik. Karena PNS harus netral. Saya yakin pejabat

yang baru dilantik ini, bisa menjalankan amanah yang

diberikan, dan bekerja dengan sungguh-sungguh serta

sesuai tupoksi, ungkapnya.

Adapun pejabat eselon IV yang dilanti1k yakni

Abdul Munir Sj Rauf S.Sos sebagai Kasubag Teknis

Penyelenggaraan Pengawas Pemilu, Irma Soraya A.

Monoarfa, SE sebagai Kasu

buletinbawaslu201401

Documents