bumn11

7/23/2019 bumn11

http://slidepdf.com/reader/full/bumn11 1/8

3. Pembahasan

3.1. Badan Usaha Milik Negara

Badan Usaha Milik Negara merupakan suatu unit usaha yang sebagian besar atau seluruh modal berasal dari

kekayaan negara yang dipisahkan serta membuat suatu produk atau jasa yang sebesar-besarnya untuk

kemakmuran rakyat. Berikut bentuk BUMN menurut Undang-Undang[6! diantaranya "

1. Badan Usaha Milik Negara merupakan badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh

negara melalui penyertaan se#ara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.

$. Perusahaan Perseroan merupakan BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam

saham yang seluruh atau paling sedikit %1 & 'lima puluh satu persen( sahamnya dimiliki oleh Negara )epublik

*ndonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan.

3. Perusahaan Perseroan +erbuka merupakan Persero yang modal dan jumlah pemegang sahamnya memenuhi

kriteria tertentu atau Persero yang melakukan pena,aran umum sesuai dengan peraturan perundang-undangandi bidang pasar modal.

. Perusahaan Umum merupakan BUMN yang seluruh modalnya dimiliki negara dan tidak terbagi atas saham!

yang bertujuan untuk kemanaatan umum berupa penyediaan barang dan jasa yang bermutu tinggi yang lebih

mengedepankan keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan.

/ebelum mengambil langkah untuk )estrukturisasi dan Pri0atisasi Badan Usaha Milik Negara 'BUMN( dalam

hubungannya dengan Perekonomian *ndonesia sepatutnya dapat di pertanyakan terlebih dahulu tentang

justiikasi keberadaan BUMN. Berikut aktor yang melatarbelakangi eberadaan BUMN! diantaranya "

1. Pelopor atau perintis karena s,asta tidak tertarik untuk menggelutinya.

$. Pengelola bidang-bidang usaha yang 2strategis2 dan pelaksana pelayanan publik.

3. Penyeimbang kekuatan-kekuatan s,asta besar.

. /umber Pendapatan Negara.

%. asil dari nasionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda.

.1.1. )estrukturisasi BUMN

)estrukturisasi BUMN adalah upaya peningkatan kesehatan BUMN perusahaan dan pengembangan kinerja

usaha melalui sistem baku yang biasa berlaku dalam dunia korporasi. Pada karya tulis ilmiah ini penulis akan

membahas dengan mengaitkan antara Pri0atisasi dengan Pengelolaan /umber 4aya 5lam *ndustri yang menjadi

aktor penentu kebijakan perekonomian *ndonesia kedepan. arena perekonomian industri yang terikat pada

Badan Usaha Milik Negara 'BUMN( pada era reormasi saat ini tidak lepas dari pengelolaan! dan

pendayagunaan Potensi /umber 4aya 5lam *ndonesia sendiri. /ementara +ujuan dari )estrukturisasi BUMN itu

sendiri diantaranya "

1. Mengubah kontrol pemerintah terhadap BUMN yang semula se#ara langsung '#ontrol by pro#ess( menjadi

kontrol berdasarkan hasil '#ontrol by result(. Pengontrolan atas BUMN tidak perlu melalui berbagai ormalitas

aturan! petunjuk! perijinan dan lain-lain! akan tetapi melalui penentuan target-target kualitati dan kuantitati yang

harus di#apai oleh manajemen BUMN! seperti )7 ')eturn n 5sset(! )* ')eturn n *n0estment( tertentu dan

lain-lain.

7/23/2019 bumn11


$. Memberdayakan manajemen BUMN 'empo,erment( melalui peningkatan proesionalisme pada jajaran

4ireksi dan 4e,an omisaris.

3. Melakukan reorganisasi untuk menata kembali kedudukan dan ungsi BUMN dalam rangka menghadapi era

globalisasi '58+5! N58+5! 9+( melalui proses penyehatan! konsolidasi! penggabungan 'merger(! pemisahan!

likuidasi dan pembentukan holding #ompany se#ara selekti.

. Mengkaji berbagai aspek yang terkait dengan kinerja BUMN yang terdiri dari penerapan sistem manajemen

korporasi yang seragam 'tetap memperhatikan #iri-#iri spesiik masing-masing BUMN(! pengkajian ulang atas

sistem penggajian 'remunerasi(! penghargaan dan sanksi 're,ard : punishment(.

.1.$. Pri0atisasi BUMN

Pengertian Pri0atisasi Pada hakekatnya adalah melepas kontrol monopolistik Pemerintah atas BUMN. 5kibat

kontrol monopolistik Pemerintah atas BUMN tersebut akan menimbulkan distorsi antara lain pola pengelolaan

BUMN menjadi sama seperti birokrasi Pemerintah antara ungsi Pemerintah sebagai regulator dan

penyelenggara bisnis serta BUMN menjadi lahan subur tumbuhnya berbagai praktek orupsi! olusi dan

Nepotisme dan #enderung tidak transparan. 8akta membuktikan bah,a praktek N tidak ada pada BUMN yang

telah menjadi perusahaan terbuka 'go publi#(. Pri0atisasi merupakan salah satu ide dalam ideologi apitalisme!

yang menetapkan peran negara di bidang ekonomi hanya pada aspek penga,asan pelaku ekonomi dan

penegakan hukum. Pri0atisasi selain diterapkan di 5merika /erikat dan 7ropa! juga dipropagandakan dan

diterapkan di 4unia etiga melalui lembaga-lembaga keuangan internasional seperti *M8! Bank 4unia! dan 9+!

sebagai salah satu program reormasi ekonomi untuk membayar utang luar negeri. Berikut manaat terjadinya

Pri0atisasi BUMN "

1. BUMN akan menjadi lebih transparan! sehingga dapat mengurangi praktek N.

$. Manajemen BUMN menjadi lebih independen! termasuk bebas dari inter0ensi birokrasi.

3. BUMN akan memperoleh akses pemasaran ke pasar global! selain pasar domestik.

. BUMN akan memperoleh modal ekuitas baru berupa resh money sehingga pengembangan usaha menjadi

lebih #epat.

%. BUMN akan memperoleh transer o te#hnology! terutama teknologi proses produksi.

6. +erjadi transormasi #orporate #ulture dari budaya birokratis yang lamban! menjadi budaya korporasi yang

lin#ah.

;. Mengurangi deisit 5PBN! karena dana yang masuk sebagian untuk menambah kas 5PBN.

<. BUMN akan mengalami peningkatan kinerja operasional keuangan! karena pengelolaan perusahaan lebiheisien.

.1.3. ontro0ersi )estrukturisasi dan Pri0atisasi BUMN

Pihak yang setuju dengan pri0atisasi BUMN berargumentasi bah,a pri0atisasi perlu dilakukan untuk

meningkatkan kinerja BUMN serta menutup de0isit 5PBN. 4engan adanya pri0atisasi diharapkan BUMN akan

mampu beroperasi se#ara lebih proesional. =ika dilihat menurut >ogika! dengan adanya pri0atisasi diatas %?&

maka kendali dan pelaksanaan kebijakan BUMN akan bergeser dari pemerintah ke in0estor baru. /ebagai

pemegang saham terbesar! in0estor baru tentu akan berupaya untuk bekerja se#ara eisien sehingga mampu

men#iptakan laba yang optimal! mampu menyerap tenaga kerja yang lebih banyak! serta mampu memberikan

kontribusi yang lebih baik kepada pemerintah melalui pembayaran pajak dan pembagian di0iden.

Pihak yang tidak setuju dengan pri0atisasi berargumentasi bah,a apabila pri0atisasi tidak dilaksanakan maka

kepemilikan BUMN tetap di tangan pemerintah. 4engan demikian segala keuntungan maupun kerugian

7/23/2019 bumn11


sepenuhnya ditanggung oleh pemerintah! yang dimaksud dengan berargumentasi tersebut adalah de0isit 5PBN

harus ditutup dengan sumber lain bukan dari hasil penjualan BUMN untuk menutup kemungkinan akan terjadi

pada tahun-tahun mendatang.

Pada karya tulis ini ontro0ersi pri0atisasi BUMN timbul dari pengertian pri0atisasi dalam Pasal 1 '1$( Undang-

Undang Nomor 1@ +ahun $??3 +entang BUMN yang menyebutkan "

APri0atisasi adalah penjualan saham Persero! baik sebagian maupun seluruhnya! kepada pihak lain dalam

rangka meningkatkan kinerja dan nilai perusahaan! memperbesar manaat bagi negara dan masyarakat! serta

memperluas pemilikan saham oleh masyarakat.

Pada pasal tersebut dijelaskan bah,a pri0atisasi yaitu penjualan saham sebagian dan seluruhnya! kalimat

Aseluruh tersebut yang mengandung kontro0ersi bagi masayarakat karena apabila dijual saham seluruhnya

kepemilikan pemerintah terhadap BUMN tersebut sudah hilang menjadi milik s,asta dengan beralih nama

perusahaan s,asta. /ementara pemerintah sendiri terdesak untuk melakukan pri0atisasi guna menutup deisit

anggaran. 4eisit anggaran selain ditutup melalui utang luar negeri melalui hasil pri0atisasi dan setoran BPPN.

4engan demikian pri0atisasi hanya memenuhi tujuan jangka pendek 'menutup deisit anggaran( dan bukan

untuk maksimalisasi nilai dalam jangka panjang. =ika pemerintah sudah mengambil langkah kebijakan

melakukan pri0atisasi se#ara teknis keterlibatan negara di bidang industri strategis juga sudah tidak ada lagi danpemerintah hanya menga,asi melalui aturan main serta etika usaha yang dibuat. /e#ara kongkret pemerintah

harus memisahkan ungsi-ungsi lembaga negara dan ungsi bidang usaha yang masih tumpang tindih yang

pengelolaannya diserahkan terhadap s,asta.

8akta dapat menunjukkan bah,a pengelolaan yang dilakukan oleh s,asta se#ara umum lebih eisien.

Berdasarkan pengalaman negara lain menunjukkan bah,a negara lebih baik tidak langsung menjalankan

operasi suatu industri! tetapi #ukup sebagai regulator yang men#iptakan iklim usaha yang kondusi dan

menikmati hasil melalui penerimaan pajak. leh karena itu! pri0atisasi dinilai berhasil jika dapat dilakukan se#ara

eisiensi! terjadi penurunan harga atau perbaikan pelayanan. Pri0atisasi tidak hanya menyangkut masalah

ekonomi semata melainkan masalah transormasi sosial. 4i dalamnya menyangkut landasan konstitusional

pri0atisasi! sejauh mana pri0atisasi bisa diterima oleh masyarakat! karya,an dan elite politik 'parlemen(

sehingga tidak menimbulkan gejolak.

3.$. Pengelolaan /umber 4aya 5lam dan >ingkungan idup

/umber 4aya 5lam dan lingkungan hidup merupakan sumber kehidupan umat manusia dan makhluk hidup

lainnya. /umber 4aya 5lam yang telah dikelola akan menyediakan sesuatu yang diperoleh dari lingkungan isik

untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan manusia sementara lingkungan dalam arti luas bagi manusia

merupakan tempat melakukan aktiitas. Untuk itu! pengelolaan /umber 4aya 5lam harus lebih menga#u kepada

aspek konser0asi dan pelestarian l ingkungan. 7ksploitasi /umber 4aya 5lam yang hanya berorientasi ekonomi

hanya memba,a eek positi se#ara ekonomi tetapi menimbulkan eek negati bagi kehidupan umat manusia.

leh karena itu pembangunan tidak hanya memperhatikan aspek hukum! dan aspek ekonomi. Namun lebih

mengarah kepada aspek etika dan sosial yang berhubungan dengan kelestarian! kemampuan! dan daya dukung

/umber 4aya 5lam. Pembangunan ekonomi industri melalui pemanaatan /umber 4aya 5lam dan lingkunganhidup menjadi a#uan bagi kegiatan berbagai sektor pembangunan agar ter#ipta keseimbangan dan kelestarian

ungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup sehingga keberlanjutan pembangunan tetap terjamin.

4alam meningkatkan kapasitas industri sering di,arnai atas terkendala inrastruktur! energi! dan iklim *n0estasi

untuk meningkatkan eisiensi yang terkendala oleh ekonomi biaya tinggi dan rendahnya produkti0itas tenaga

kerja. /elain hal tersebut masih terjadi kesimpangsiuran dan inkonsistensi regulasi! lemahnya kepastian hukum!

dan rendahnya kemampuan untuk memper#epat belanja daerah yang sangat berpengaruh terhadap minat

pengusaha untuk berin0estasi. al ini menyebabkan perekonomian di sektor riil tidak mampu menyerap ekses

likuiditas di pasar keuangan. endala yang dihadapi telah diyakini tidak akan teratasi dalam ,aktu singkat.

etersediaan energi dan inrastruktur membutuhkan ,aktu yang #ukup panjang! dari 3 hingga % tahun untuk

mulai menghasilkan energi dan inrastruktur lainnya sebagai kebutuhan dasar setiap industri.

Pada bidang ketenagakerjaan! setiap industri menghadapi persoalan produkti0itas tenaga kerja yang relati

rendah selain menyangkut etos kerja erat kaitannya dengan latar belakang pendidikan dan keterampilan tenaga

7/23/2019 bumn11


kerja yang bersangkutan. Persoalan ketenagakerjaan tidak hanya masalah rendahnya produkti0itas! melainkan

undang-undang sendiri yang dinilai oleh pengusaha dan in0estor lebih berpihak pada pekerja! hal tersebut yang

menjadi salah satu kendala mengapa in0estor enggan menanamkan modalnya di *ndonesia.

UU4 +ahun 1@% Pasal 33 ayat '3( menjelaskan bah,a segala sesuatu mengenai sumber daya alam termasuk

di dalamnya air beserta kekayaan alam lainnya berada dalam ,ilayah teritori N)* untuk dikuasai! diatur!

dikelola! dan didistribusikan oleh pemerintah melalui segenap lembaga pengelola /umber 4aya 5lam untukme,ujudkan kemakmuran maupun mensejahterakan rakyat. /ejauh ini pemerintah dinilai telah berusaha

menjalankan ke,ajibannya sehubungan dengan isi ayat pasal tersebut.

/ehingga dibentuklah lembaga-lembaga yang ditugasi untuk mengurusi dan mengelola berbagai elemen alam

milik bumi *ndonesia. /eperti BUMN 'Badan Usaha Milik Negara( yang mempunya ke,enangan dalam

mengelola maupun melestarikan /umber 4aya 5lam seperti P5M 'Perusahaan 5ir Minum(! >emigas '>embaga

Minyak dan Cas(! Pertamina! P>N 'Perusahaan >istrik Negara(! dan lain sebagainya. *ni semua menunjukan

negara sudah menjalankan ke,ajibannya sesuai amanah UU diatas sebagai tahap pertama.

Namun setelah terbentuknya lembaga tersebut tugas pemerintah belum sepenuhnya selesai. enyataan yang

ada sekarang ini adalah masih banyaknya rakyat yang merasa dirugikan atau kurang diperlakukan dengan adil

menyangkut kebutuhannya akan elemen alam tersebut.[; Pada tulisan ini yang dapat penulis garis ba,ahibah,a setiap rakyat pada dasarnya tidak mengalami kesulitan dalam memperoleh hal-hal tersebut mengingat

negara *ndonesia kaya akan /umber 4aya 5lam yang dilihat dari berbagai unsur-unsur alam. 4ilihat dari

perumusan masalah dan telaah pustaka diatas banyaknya kasus korupsi para pejabat lembaga-lembaga

pengelolaan /umber 4aya 5lam *ndustri disertai masih banyaknya penyalahgunaan kekuasaaan oleh para

petinggi di pemerintahan ini. Praktek salah urus dalam pengelolaan /umber 4aya 5lam bermuara dari kebijakan

yang menuai ke#aman banyak pihak yaitu Undang-Undang No. 3$ +ahun $??@ +entang Perlindungan dan

Pengelolaan >ingkungan idup.

3.$.1. 5spek onser0asi

Clobalisasi menyebabkan pengaruh sektor bisnis sangat besar pada kelangsungan keanekaragaman hayati.

4ari pengeboran minyak di pedalaman hutan hujan tropis hingga pada teknologi inormasi yang memberikanpengaruh pada pengelolaan sumber daya alam dengan lebih baik. 4unia usaha telah mena,arkan berbagai

tantangan dan kesempatan bagi konser0asi. Untuk memberdayakan kekuatan pada sektor bisnis! terutama

industri yang dapat mengan#am keanekaragaman hayati! untuk men#egah dan mengurangi dampak negati

industri pada lingkungan serta men#ari dan men#iptakan solusi konser0asi. al ini berarti pula memobilisasi

sumberdaya dari sektor bisnis dan bekerjasama dengan dunia usaha untuk mendidik para pengambil keputusan!

mitra kerja! pega,ai dan konsumen bisnis tersebut tentang an#aman terhadap keanekaragaman hayati dan

men#ari solusinya.

Donser0ation *nternational 'D*( *ndonesia telah merintis upaya kemitraan dengan sektor industri yang memiliki

kesamaan 0isi. Melalui Clobal 7n0ironment 8a#ility 'C78(! D* memasilitasi pendanaan 8ores+rade untuk

kegiatan usaha ke#il dan menengah. 4ana tersebut dialokasikan untuk pinjaman bagi kegiatan usaha yang

mendukung upaya konser0asi lingkungan. 8orest+rade adalah perusahaan yang bergerak di bidangperdagangan dan pengembangan produk khusus untuk produk-produk organik bersertiikat yang dipanen se#ara

berkelanjutan. 8ores+rade telah bekerja erat dengan petani dan berbagai komunitas masyarakat di *ndonesia!

khususnya di /umatera.

/elain itu! Donser0ation *nternational 'D*( *ndonesia bekerjasama dengan P+ aldin yang bergerak di bidang

produk-produk kesehatan dan ke#antikan seperti +ropi#al /pa yang berupaya untuk mendorong kegiatan

pertanian organik dan pengelolaan sumberdaya alam tradisional *ndonesia yang berkelanjutan di ka,asan

penyangga. Melalui inisiati 7nergi dan eanekaragaman ayati! Donser0ation *nternational 'D*(

mengembangkan dan mempromosikan best pra#ti#es pada sektor bisnis energi dengan memadukan konser0asi

keanekaragaman hayati ke dalam pembangungan minyak dan gas. Berbagai kemitraan dengan perusahaan gas

dan minyak telah dijajah untuk kepentingan konser0asi.

3.$.$. 5spek Pelestarian >ingkungan

7/23/2019 bumn11


>ingkungan hidup merupakan karunia dan rahmat +uhan Eang Maha 7sa kepada rakyat dan bangsa *ndonesia

yang menjadi ruang kehidupan dalam segala aspek sesuai dengan 9a,asan Nusantara! dan dalam

pendayagunaan /umber 4aya 5lam untuk memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan dalam

UU 4asar 1@%[< serta men#apai kebahagian hidup berdasarkan Pan#asila perlu dilaksanakan pembangunan

berkelanjutan yang ber,a,asan lingkungan hidup berdasarkan kebijaksanaan nasional yang terpadu dan

menyeluruh dengan memperhitungkan kebutuhan generasi masa kini dan generasi masa depan. 5tas dasar

tersebut maka perlunya melaksanakan pengelolaan lingkungan hidup untuk melestarikan dan mengembangkankemampuan lingkungan hidup yang serasi! selaras dan seimbang guna menunjang terlaksannya pembangunan

berkelanjutan yang ber,a,asan lingkungan hidup! dimana setiap penyelenggaraan pengelolaan lingkungan

hidup harus didasarkan pada norma hukum yang dilihat dari angka kesadaran masyarakat dan perkembangan

lingkungan global serta perangkat hukum internasional yang berkaitan dengan lingkungan hidup.

Me,ujudkan supremasi hukum melalui upaya penegakan hukum serta konsisten akan memberikan landasan

kuat bagi terselenggaranya pembangunan! baik dibidang ekonomi! politik! sosial budaya! pertahanan keamanan.

Namun dalam kenyataan untuk me,ujudkan supremasi hukum tersebut masih memerlukan proses dan ,aktu

agar supremasi hukum dapat benar-benar memberikan implikasi yang menyeluruh terhadap perbaikan

pembangunan nasional. 4alam hubungan dengan Undang-Undang No. $3 +ahun 1@@; tentang Pengelolaan

>ingkungan idup! penegakan hukum dibidang lingkungan hidup dapat diklasiikasikan kedalam 3 'tiga( kategori

yaitu "

1. Penegakan hukum >ingkungan dalam kaitannya dengan ukum 5dministrasi '+ata Usaha Negara(.

$. Penegakan ukum >ingkungan dalam kaitannya dengan ukum Perdata.

3. Penegakan ukum >ingkungan dalam kaitannya dengan ukum Pidana.

Permintah telah melakukan berbagai upaya penegakan hukum terhadap unit usaha maupun kegiatan yang tidak

melalukan upaya pengelolaan lingkungan hidup dengan baik! karena upaya pengelolaan lingkungan hidup

sebagai bagian yang integral dari upaya pembangunan yang berkelanjutan yang ber,a,asan lingkungan.

Penegakan hukum lingkungan se#ara konsekuen tentunya perlu keseriusan dari seluruh lepisan masyarakat

sehingga permasalahan lingkungan dapat diminimalisasikan.

3.$.3. 5spek onser0asi *ndustri

Perkembangan geopolitik! demokratisasi! dan tuntutan otonomi daerah selain memberikan dampak yang positi

pada kehidupan bernegara telah memberikan pengaruh negati pada kualitas /umber 4aya 5lam dan

keragaman hayati! serta menimbulkan konlik sosial yang berkepanjangan. egiatan seperti eksploitasi kayu

legal dan tidak legal! ekspansi perkebunan kelapa sa,it skala besar! dan pembangunan jaringan jalan!

pertambangan! dan pengambilan sumberdaya laut se#ara berlebihan yang merupakan #ontoh kegiatan ekonomi

mikro mengalami lenyapnya hutan tropis! ekosistem pantai rusak! dan terumbu karang mengalami kehan#uran.

/ementara itu! an#aman terhadap kerusakan hutan belum dapat ditekan se#ara signiikan. 9alaupun kebutuhan

akan sumber daya hutan tidak dapat dielakkan. Pembukaan hutan untuk kepentingan pembangunan! termasukuntuk produksi hasil hutan seringkali menjadi salah satu aktor selain banyaknya penebangan kayu ilegal!

kon0ersi lahan hutan! kebakaran hutan dan penangkapan spesies dilindungi. Berikut Program 7konomi melalui

ebijakan onser0asi ditujukan untuk mempengaruhi para pengambil keputusan dengan #ara memperlihatkan

nilai-nilai ekonomi dari keanekaragaman hayati! memperkuat strategi konser0asi dengan menggunakan sudut

pandang ekonomi pada peren#anaan konser0asi yang lebih terbuka dan terpadu! serta mengoptimalkan kinerja

kegiatan konser0asi dengan men#iptakan insenti ekonomi bagi pihak yang terlibat.

Beberapa mekanisme dan metoda telah dikembangkan Donser0ation *nternational 'D*( diantaranya )5D7

')apid 5ssessment o Donser0ation 7#onomi#s(! dan Pengelolaan a,asan onser0asi. )5D7 adalah metoda

yang dikembangkan untuk mengindentiikasi peluang konser0asi dengan menggunakan pendekatan ekonomi.

)5D7 menitikberatkan pada proses partisipati yang melibatkan semua pihak seperti >/M! pemerintah! s,asta!

akademisi! maupun masyarakat lokal sehingga tingkat keberhasilan menjadi lebih besar untuk mengurangian#aman terhadap kegiatan konser0asi untuk memperkuat strategi konser0asi baik pada tingkat regional

ataupun koridor.

7/23/2019 bumn11


Pengelolaan onsesi onser0asi merupakan inisiati untuk mengganti konsesi yang diberikan pada ka,asan

dengan keanekaragaman hayati tinggi yang se#ara komersial dieksploitasi! menjadi ka,asan untuk konser0asi.

a,asan tersebut kemudian dikelola untuk kepentingan pembangungan berkelanjutan melalui kegiatan ekonomi

berbasis masyarakat. ompensasi diberikan kepada pemerintah daerah dengan melakukan penguatan

peren#anaan pembangunan! peningkatan kapasitas /umber 4aya Manusia beserta institusinya! untuk menuju

pemerintahan yang lebih baik.

3.3. Penutup

4engan uraian di atas! nyatalah bah,a pri0atisasi sebenarnya adalah program imperialis yang sangat jahat yang

dijalankan oleh negara-negara kapitalis untuk merampas harta kekayaan kaum muslimin dan menghan#urkan

perekonomian umat yang tidak memahami akan dampak dari pri0atisati tersebut. leh karena itu kaum muslimin

hendaknya sadar! bah,a negara dan pemerintah yang mengimplementasikan program tersebut hakikatnya

berbuat hanya untuk memuaskan kaum penjajah yang kair. 4engan demikian! sudah sepatutnya reFim yang

berkhianat seperti ini harus #epat ditumbangkan dan diganti dengan reFim baru yang siap menjalankan

ungsinya sebagai pemelihara urusan rakyat yang memperhatikan! mempedulikan! dan mengedepankan

kepentingan umat dan rakyat.

Meskipun diiklankan bah,a pri0atisasi akan menghasilkan berbagai keuntungan! namun pri0atisasi sebenarnyamenimbulkan ekses-ekses berbahaya yang akhirnya menaikan dan menghapus keuntungan yang diperoleh.

Bahaya atau kerugian yang paling menonjol adalah "

1. +ersentralisasinya aset suatu negeri pada sektor pertanian! industri! dan perdagangan pada segelintir indi0idu

atau perusahaan yang memiliki modal besar dan ke#anggihan manajemen! teknologi! dan strategi.

$. Pri0atisasi setiap negeri *slam yang dibarengi dengan dibukanya pintu untuk para in0estor asing baik

perorangan maupun perusahaan berarti menjerumuskan negeri *slam dalam #engkeraman imperialisme

ekonomi.

3. Pengalihan kepemilikan khususnya sektor industri dan pertanian dari kepemilikan umum menjadi kepemilikan

indi0idu umumnya akan mengakitbatkan Pemutusan ubungan erja 'P( maupun paling tidak pengurangangaji pega,ai.

. Menghapuskan kepemilikan umum seperti melepaskan diri dari ke,ajiban terhadap rakyat.

%. Negara akan disibukkan untuk men#ari sumber pendapatan baru untuk menggantikan sumber pendapatan

yang telah dijualnya. 4an negara tidak akan mendapatkan sumber lain yang layak! selain memaksakan pajak

yang tinggi atas berbagai pabrik! sektor! dan badan-badan usaha yang telah dijualnya maupun dimiliki oleh

indi0idu.

6. 4ana yang diperoleh negara hasil penjualan kepemilikan umum! umumnya tidak dikelola dalam sektor-sektor

produkti. /ebagian besarnya akan habis sesuai dikte dari lembaga-lembaga internasional seperti *M8 untuk

dibelanjakan pada apa yang disebut dengan Apembangunan inrastruktur! Apelestarian lingkungan!Apengembangan sumber daya manusia! dan lain sebagainya.

;. Menghalangi masyarakat umumnya untuk memperoleh hak seperti memanaatkan aset kepemilikan umum air!

minyak! sarana transportasi air! dan pelabuhan-pelabuhan. 4engan demikian pri0atisasi merupakan keFhaliman

yang merusak penghidupan rakyat.

<. Pri0atisasi media massa khususnya tele0isi dan radio akan memberi peluang masuknya serangan pemikiran

dan budaya kapitalis.

*nilah beberapa dampak pri0atisasi yang akan menimpa umat *slam bila program pri0atisasi terus dijalankan oleh

negara. 4an tentunya ini baru sebagian! sebab masih ada berbagai bahaya dan kemudharatan lain akibat

pri0atisasi.

7/23/2019 bumn11


Pengelolaan /umber 4aya 5lam harus lebih menga#u kepada aspek konser0asi! aspek pelestarian lingkungan!

dan aspek onser0asi *ndustri. 7ksploitasi /umber 4aya 5lam yang berorientasi ekonomi akan memba,a eek

positi se#ara ekonomi tetapi menimbulkan eek negati bagi kehidupan umat manusia. leh karena itu

pembangunan tidak hanya memperhatikan aspek hukum! dan aspek ekonomi. Namun lebih mengarah kepada

aspek etika dan sosial yang berhubungan dengan kelestarian! kemampuan! dan daya dukung /umber 4aya

5lam.

Pembangunan ekonomi industri melalui pemanaatan /umber 4aya 5lam dan lingkungan hidup menjadi a#uan

bagi kegiatan berbagai sektor pembangunan agar ter#ipta keseimbangan dan kelestarian ungsi sumber daya

alam dan lingkungan hidup sehingga keberlanjutan pembangunan tetap terjamin. Berikut Program 7konomi

melalui ebijakan onser0asi ditujukan untuk mempengaruhi para pengambil keputusan dengan #ara

memperlihatkan nilai-nilai ekonomi dari keanekaragaman hayati! memperkuat strategi konser0asi dengan

menggunakan sudut pandang ekonomi pada peren#anaan konser0asi yang lebih terbuka dan terpadu! serta

mengoptimalkan kinerja kegiatan konser0asi dengan men#iptakan insenti ekonomi bagi pihak yang terlibat.

458+5) BUU B5D55N "

5Fhar! APenegakan ukum >ingkungan di *ndonesia! palembang! Uni0ersitas /ri,ijaya! /eptember! $??3.

7ggi /udjana )iyanto! APenegakan ukum >ingkungan dan Perspektig 7tika Bisnis di *ndonesia. P+. Cramedia

Pustaka Utama! =akarta 1@@@.

adjon! Philipus. M! et al. APengantar ukum 5dministrasi *ndonesia. Eogyakarta! UCM Press! 1@@<.

Undang-Undang Nomor $3 +ahun 1@@; tentang Pengelolaan >ingkungan idup.

5msyari! 4r. 8uad! A4asar-dasar dan Metode Peren#anaan >ingkungan 4alam Pembangunan Nasional! 9*4E5

M74*5! =akarta! 1@@%.

4ahlan! 7ndes Nurilmarasa! AMembangun ota ebun 'CareGden Dity( Bernuansa utan ota *PB P)7//!

Bogor! $??.

ementerian >ingskungan idup! UU No. $3 +ahun 1@@; tentang Pengelolaan >ingkungan idup! =akarta! $??.

/iti /undari )angkuti! A*nstrumen ukum Pengelolaan >ingkungan idup! /eminar Pemikiran Perubahan UU

No. $3 +ahun 1@@; tentang Pengelolaan >ingkungan idup! =akarta! $??3.

Bambang /oed! APro. Bismar Usul Pembentukan UU Pri0atisasi +empo *nteraktik! 7disi /abtu! 1; 5pril $?? H

1@"3? 9*B.

[1 ementerian >ingskungan idup! UU No. $3 +ahun 1@@; tentang Pengelolaan >ingkungan idup! =akarta!

$??! hal. $@

[$ Nabil Makarim! /ambutan 4alam /eminar Pemikiran Perubahan UU No. $3 +ahun 1@@; tentang Pengelolaan

>ingkungan idup! =akarta! $??3 hlm. 1

[3 /iti /undari )angkuti! *nstrumen ukum Pengelolaan >ingkungan idup! /eminar Pemikiran Perubahan UU

No. $3 +ahun 1@@; tentang Pengelolaan >ingkungan idup! =akarta! $??3 hlm. $

[ /iti /undari )angkuti! $??3! op#it! hlm. 1

[% Pro. 4r. Bismar Nasution /.! M.! mengusulkan perlunya UU Pri0atisasi. al ini disampaikan Bismar dalam

pidato pengukuhannya sebagai Curu Besar 8akultas ukum Uni0ersitas /umatra Utara! /abtu '1;I(. >ihat

tulisan Bambang /oed! APro. Bismar Usul Pembentukan UU Pri0atisasi +empo *nteraktik! 7disi /abtu! 1; 5pril$?? H 1@"3? 9*B.

7/23/2019 bumn11


[6 Undang-Undang Nomor 1@ +ahun $??3 +entang Badan Usaha Milik Negara.

[; >ihat UU4 tahun 1@% menjelaskan pada Pasal 6% ayat '1( setiap rakyat berhak atas lingkungan hidup yang

baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia.

[< >ihat UU4 tahun 1@% menjelaskan pada Pasal 33 ayat '3( bah,a Bumi! air! dan kekayaan alam yang

terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

bumn11

Documents