dok 1 kudus-colo

7/23/2019 Dok 1 Kudus-colo

http://slidepdf.com/reader/full/dok-1-kudus-colo 1/220

P E M E R I N T A H P R O V I N S I J A W A T E N G A H

DINAS BINA MARGA

PAKET PENINGKATAN JALAN

KUDUS - COLO (KAB. KUDUS) (208)

BAB IUMUM

DESEMBER 2015

PELELANGAN UMUMDENGAN PASCAKUALIFIKASI

PROGRAM : PEMELIHARAAN BERKALA, PENINGKATAN JALAN

DAN PENGGANTIAN JEMBATANPROVINSI JAWA TENGAH

SUMBER DANA APBD PROVINSI JAWA TENGAHTAHUN ANGGARAN 2016



B B I

U M U M

A.

Dokumen Pengadaan ini disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah besertaperubahannya dan aturan turunannya.

B. Dalam dokumen ini dipergunakan pengertian, istilah dan singkatan sebagaiberikut:

Dokumen Pengadaan : dokumen yang ditetapkan oleh Kelompok KerjaULP/Pejabat Pengadaan yang memuatinformasi dan ketentuan yang harus ditaati olehpara pihak dalam proses pengadaanbarang/jasa;

Pekerjaan Konstruksi : seluruh pekerjaan yang berhubungan denganpelaksanaan konstruksi bangunan ataupembuatan wujud fisik lainnya;

HPS : adalah perhitungan perkiraan biaya seluruhvolume pekerjaan dikalikan dengan HargaSatuan yang disusun dan ditetapkan oleh PPK,dikalkulasikan secara keahlian berdasarkandata yang dapat dipertanggungjawabkan sudahtermasuk biaya umum, keuntungan pekerjaan,dan beban pajak, serta digunakan oleh PokjaULP untuk menilai kewajaran penawarantermasuk rinciannya;

Kemitraan/ Kerja SamaOperasi (KSO)

: kerja sama usaha antar penyedia yang masing-masing pihak mempunyai hak, kewajiban dantanggung jawab yang jelas berdasarkanperjanjian tertulis;

LDP : Lembar Data Pemilihan;LDK : Lembar Data Kualifikasi;PA : Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang

kewenangan penggunaan anggaran padaK/L/D/I atau Pejabat yang disamakan padaInstitusi lain Pengguna APBN/APBD;

KPA : Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yangditetapkan PA untuk menggunakan APBN atauditetapkan Kepala Daerah untuk menggunakanAPBD;

Pokja ULP : Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan yangberfungsi untuk melaksanakan PemilihanPenyedia Barang/Jasa;

PPHP : adalah Panitia Penerima Hasil Pekerjaan adalahTim yang bertugas memeriksa dan menerimahasil pekerjaan;

PPK atau PPKom : Pejabat Pembuat Komitmen adalah pejabat yangbertanggung jawab atas pelaksanaanPengadaan Barang/Jasa;

Penyedia : adalah badan usaha yang menyediakan /melaksanakan pekerjaan konstruksi;

Sub Penyedia : adalah penyedia yang mengadakan perjanjiankerja dengan penyedia penanggung jawabK t k t k l k k b i



pekerjaan (SubKontrak);APIP : adalah Aparat Pengawasan Intern Pemerintah

(APIP) yang selanjutnya disebut InspektoratK/L/D/I bertugas melakukan pengawasanmelalui audit, review, evaluasi, pemantauandan kegiatan pengawasan lain terhadappenyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi;

SPPBJ : Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;SPMK : Surat Perintah Mulai Kerja;Pekerjaan Utama : adalah jenis pekerjaan yang secara langsung

menunjang terwujudnya dan berfungsinyasuatu konstruksi sesuai peruntukannya yangditetapkan sebagaimana tercantum dalamDokumen Pengadaan;

Mata PembayaranUtama

: Mata pembayaran pokok dan penting yang nilaibobot komulatifnya minimal 80% (delapanpuluh per seratus) dari seluruh nilai pekerjaan,dihitung mulai dari mata pembayaran yangnilai bobotnya terbesar;

PHO : Serah Terima Pertama Pekerjaan/ProvisionalHand Over;

FHO : Penyerahan Akhir Pekerjaan setelah MasaPemeliharaan berakhir/Final Hand Over;

LPSE : Layanan Pengadaan Secara Elektronik adalahunit kerja K/L/D/I yang dibentuk untukmenyelenggarakan sistem pelayanan PengadaanBarang/Jasa secara elektronik;

Daftar Kuantitas danHarga

: adalah daftar kuantitas yang telah diisi hargasatuan dan jumlah biaya keseluruhannya yangmerupakan bagian dari penawaran;

Harga Satuan Pekerjaan

(HSP)

: adalah harga satuan komponen dari harga

satuan pekerjaan (HSP) per satu satuantertentu.

Metode PelaksanaanPekerjaan

: adalah metode yang menggambarkanpenguasaan penyelesaian pekerjaan yangsistematis dari awal sampai akhir meliputitahapan/urutan pekerjaan (utama) danuraian/cara kerja dari masing-masing jeniskegiatan pekerjaan utama dan penunjangpekerjaan utama yang dapat dipertanggung jawabkan secara teknis;

Personil Inti : adalah tenaga ahli atau tenaga teknis yang akanditempatkan secara penuh, yang di dalam

organisasi pelaksanaan posisinya sebagaimanajemen pelaksanaan pekerjaan;

Bagian Pekerjaan yangdisubkontrakkan

: adalah bagian pekerjaan bukan pekerjaanutama, atau pekerjaan spesialis yang ditetapkansebagaimana tercantum dalam DokumenPemilihan, yang pelaksanaannya diserahkankepada penyedia barang/jasa dan disetujuiterlebih dahulu oleh PPK;

Masa Pelaksanaan(Jangka WaktuPelaksanaan)

: adalah jangka waktu untuk melaksanakanpekerjaan dihitung berdasarkan SPMK sampaidengan serah terima pertama pekerjaan;

RK3K : adalah Rencana Keselamatan dan Kesehatan

Kerja (K3) Kontrak, merupakan dokumenlengkap rencana penyelenggaraan SMK3Konstruksi Bidang PU dan merupakan satu



kesatuan dengan dokumen Kontrak suatupekerjaan konstruksi, yang dibuat olehPenyedia Jasa dan disetujui oleh Pengguna Jasa,untuk selanjutnya dijadikan sebagai saranainteraksi antara Penyedia Jasa dengan Pengguna Jasa dalam penyelenggaraan SMK3 KonstruksiBidang PU;

Sistem Gugur : menilai persyaratan minimal yang harusdipenuhi dengan membandingkan pemenuhanpersyaratan yang ditetapkan dalam DokumenPengadaan;

LPSE : Layanan Pengadaan Secara Elektronik adalahunit kerja K/L/D/I yang dibentuk untukmenyelenggarakan sistem pelayanan PengadaanBarang/Jasa secara elektronik.

Aplikasi SPSE : Aplikasi perangkat lunak Sistem PengadaanSecara Elektronik (SPSE) berbasis web yangterpasang di server LPSE yang dapat diaksesmelalui website LPSE;

Pengguna SPSE : Perorangan/badan usaha yang memiliki hakakses kepada Aplikasi SPSE, direpresentasikanoleh user ID dan password yang diberikan olehLPSE, antara lain Pejabat Pembuat Komitmen(PPK), Pokja ULP, dan Penyedia Barang/Jasa;

File : Sekumpulan rekaman (records) yang salingberhubungan. Setiap rekaman memiliki nomor yang disesuaikan dengan posisinya dalam file;

Satu File : Metode penyampaian dokumen penawaran yang terdiri dari persyaratan administrasi,teknis dan penawaran harga yang dimasukkandalam 1 (satu) file .rhs. Dalam lelang non

eprocurement dikenal dengan satu sampul;User ID : Nama atau pengenal unik sebagai identitas diri

dari pengguna yang digunakan untukberoperasi di dalam Aplikasi SPSE;

Password : Kumpulan karakter atau string yang digunakanoleh pengguna untuk memverifikasi User IDkepada Aplikasi SPSE;

Form Isian Elektronik : Tampilan/antarmuka pemakai berbentuk grafisberisi komponen isian yang dapat diinput olehpengguna aplikasi;

Form Isian ElektronikData Kualifikasi

: Form isian elektronik pada aplikasi SPSE yangdigunakan penyedia barang/jasa untuk

menginputkan dan mengirimkan datakualifikasi;

E-Lelang : Proses Pemilihan Langsung dengan tahapansesuai Perpres Nomor 54 Tahun 2010 danperubahannya serta petunjuk teknisnya yangdisesuaikan dengan teknis operasionalpengadaan secara elektronik sebagaimanadiatur dalam Perka LKPP Nomor 1 Tahun 2015.Semua istilah “Pemilihan Langsung” padadokumen ini merujuk pada pengertian “e-lelang”.

C.

Pelelangan Umum dengan pascakualifikasi ini dibiayai dari sumberpendanaan sebagaimana tercantum dalam LDP.



D. Pelelangan Umum ini terbuka dan dapat diikuti oleh peserta badan usaha/atau Kemitraan (KSO).

E. Pokja ULP mengumumkan pelaksanaan Pelelangan Umum denganpascakualifikasi melalui website LPSE Provinsi Jawa Tengah dengan alamatlpse.jatengprov.go.id.

F.

Dokumen Pengadaan ini belum memberlakukan pelaksanaan Pasal 109A ayat(1) dan ayat (2) Perpres Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan KeempatAtas Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/JasaPemerintah.




BAB IIPENGUMUMAN PELELANGAN

DESEMBER 2015


DINAS BINA MARGA








BAB II

PENGUMUMAN PELELANGAN UMUM

PASCAKUALIFIKASI

PENGUMUMAN PELELANGAN

Panitia Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Selaku Kelompok Kerja Pekerjaan Jalandan Jembatan Provinsi Jawa Tengah Pada Dinas Bina Marga Provinsi JawaTengah akan melaksanakan pelelangan umum dengan pascakualifikasimenggunakan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) untuk KegiatanPemeliharaan Berkala Jalan Propinsi, Peningkatan Jalan dan Penggantian

Jembatan yang dibiayai Dana APBD Tahun Anggaran 2016 dengan penjelasansebagai berikut :

I PAKET PEKERJAAN YANG DILELANGKAN

Paket-paket pekerjaan yang dilelangkan meliputi Kegiatan PemeliharaanBerkala Jalan Propinsi, Peningkatan Jalan dan Penggantian Jembatan.Adapun daftar paket pekerjaan yang dilelangkan sebagaimana Lampiran 1

Paket-paket pekerjaan yang dilelangkan tersebut diatas diperuntukan bagiUsaha Kecil dan Usaha Non Kecil sesuai dengan Sub Klasifikasi SI003 JasaPelaksana untuk Konstruksi Jalan Raya (kecuali jalan layang), Jalan, relkereta api, dan landas pacu bandara, dan untuk Pekerjaan Jembatan SubKlasifikasi SI004 Jasa Pelaksana Konstruksi Pekerjaan Jembatan, JalanLayang, Terowongan, dan Subways.

II PERSYARATAN PESERTA

1.

Memiliki Surat Ijin Usaha pada bidang usahanya yang dikeluarkan olehInstansi Pemerintah yang berwenang yang masih berlaku, IUJK untuk Jasa Konstruksi;

2. Memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang masih berlaku;3. Tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya

tidak sedang dihentikan, dan/atau Direksi yang bertindak untuk danatas nama perusahaan tidak sedang menjalani sanksi pidana;

4. Salah satu dan/atau semua pengurus dan badan usahanya tidak masuk

daftar hitam (black list) ;5. Memiliki NPWP dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun pajak

terakhir (SPT Tahunan) Tahun 2014.6. Memperoleh paling kurang 1 (satu) pekerjaan dalam kurun waktu 4

(empat) tahun terakhir baik dilingkungan Pemerintah atau Swasta,termasuk pengalaman subkontrak, kecuali bagi Penyedia yang baruberdiri kurang dari 3(tiga) tahun;

7. Memiliki kemampuan menyediakan fasilitas dan peralatan serta personil yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan.

8. Memiliki Surat Keterangan Dukungan Keuangan dari Bank Pemerintah/Swasta untuk mengikuti pengadaan pekerjaan konstruksi paling kurang10 % (sepuluh perseratus) dari nilai total HPS. Dalam hal kemitraan

yang menyampaikan surat dukungan keuangan hanya lead firm. 9. Memiliki kemampuan dasar pada bidang dan sub bidang pekerjaan

yang sesuai untuk jasa pemborongan.Untuk Usaha Non Kecil (Paket diatas Rp. 2.500.000.000,00) memiliki

Kemampuan Dasar (KD) pada pekerjaan yang sejenis dan kompleksitas yang setara.

Nomor : 02.1/PANLEL/APBD/XII/2015



10. Dalam hal bermitra yang diperhitungkan adalah kemampuan dasar dariperusahaan yang mewakili kemitraan (lead firm);

11. Mempunyai Sisa Kemampuan Paket (SKP).12. Dalam hal Penyedia Jasa akan melakukan kemitraan, Penyedia

Barang/Jasa wajib mempunyai perjanjian Kerjasama Operasi/Kemitraan(KSO) yang memuat persentase kemitraan dan perusahaan yangmewakili kemitraan tersebut;

13.

Menyampaikan / mengisi daftar perolehan pekerjaan yang sedangdikerjakan ;

14. Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri padakontrak ;

III JADUAL PELAKSANAAN PENGADAAN :

1. Jadual Kegiatan Pengadaan sebagaimana terlampir pada Lampiran : 2 2. Bagi Para Penyedia Jasa yang berminat dapat mendaftarkan

diri ke LPSE ( Layanan Pengadaan Secara Elektronik ) dengan alamathttp: lpse jatengprov go id

3. Untuk hal-hal yang belum jelas dapat ditanyakan pada saat penjelasan

dokumen.

Demikian atas perhatian dan partisipasinya diucapkan terima kasih.

KELOMPOK KERJA PEKERJAAN JALAN DAN JEMBATANPROVINSI JAWA TENGAH

PADA DINAS BINA MARGA PROVINSI JAWA TENGAHDANA APBD TAHUN ANGGARAN 2016

SEMARANG, 19 DESEMBER 2015

PANITIA PENGADAAN PEKERJAAN KONSTRUKSI SELAKU




DINAS BINA MARGA



BAB IIIINSTRUKSI KEPADA PESERTA LELANG

DESEMBER 2015



DAN PENGGANTIAN JEMBATAN

PROVINSI JAWA TENGAH




BAB III

INSTRUKSI KEPADA PESERTA IKP)

A.

Umum

1. LingkupPekerjaan

1.1 Pokja/ULP mengumumkan kepada para pesertauntuk menyampaikan penawaran atas paketPekerjaan Konstruksi sebagaimana tercantumdalam LDP;

1.2 Nama paket dan lingkup pekerjaan sebagaimanatercantum dalam LDP;

1.3 Penyedia yang ditunjuk berkewajiban untukmenyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktusebagaimana tercantum dalam LDP, berdasarkanSyarat Umum dan Syarat Khusus Kontrak dengan

mutu sesuai spesifikasi teknis dan harga sesuaiKontrak.

2. Sumber Dana Pengadaan ini dibiayai dari sumber pendanaansebagaimana tercantum dalam LDP.

3. PesertaPelelanganUmum

3.1 Pelelangan Umum Pekerjaan Konstruksi initerbuka dan dapat diikuti oleh semua peserta yangberbentuk badan usaha (perusahaan/koperasi)/atau kemitraan/KSO yang memenuhi kualifikasi;

3.2 Dalam hal peserta akan atau sedang melakukankemitraan/KSO, baik dengan perusahaan nasionalmaupun asing maka peserta harus memilikiPerjanjian Kemitraan/Kerja Sama Operasi yangmemuat persentase kemitraan/KSO danperusahaan yang mewakili kemitraan/KSOtersebut;

3.3 Peserta Kemitraan/KSO dilarang untuk mengubahPerjanjian Kemitraan/Kerja Sama Operasi.

4. LaranganKorupsi, Kolusi,dan Nepotisme

(KKN) sertaPenipuan

4.1 Peserta dan pihak yang terkait dengan pengadaanini berkewajiban untuk mematuhi etikapengadaan dengan tidak melakukan tindakan

sebagai berikut:a. berusaha mempengaruhi anggota Pokja /ULPdalam bentuk dan cara apapun, untukmemenuhi keinginan peserta yangbertentangan dengan Dokumen Pengadaan,dan/atau peraturan perundang-undangan;

b. melakukan persekongkolan dengan peserta lainuntuk mengatur hasil pelelangan sehinggamengurangi / menghambat / memperkecil /meniadakan persaingan yang sehat dan/ataumerugikan pihak lain sebagaimana diaturdalam peraturan perundang-undangan;

Indikasi persekongkolan antar pesertamemenuhi sekurang-kurangnya 2 (dua)indikasi di bawah ini:



1) terdapat kesamaan dalam DokumenPenawaran, antara lain pada: metode kerja,bahan, alat, analisa pendekatan teknis,koefisien, harga satuan dasar upah, bahandan alat, harga satuan pekerjaan, dan/atau spesifikasi teknis/barang yangditawarkan (merk/ tipe/ jenis) dan/ ataudukungan teknis;

2) seluruh penawaran dari peserta mendekatiHPS;

3) adanya keikutsertaan beberapa Penyedia yang berada dalam 1 (satu) kendali;dan/atau

4) adanya kesamaan / kesalahan isi dokumenpenawaran, antara lain kesamaan /kesalahan pengetikan, susunan, dan formatpenulisan.

c. membuat dan/atau menyampaikan dokumen

dan/atau keterangan lain yang tidak benaruntuk memenuhi persyaratan dalam DokumenPengadaan ini.

4.2 Peserta yang terbukti melakukan tindakansebagaimana dimaksud pada angka 4.1 dikenakansanksi sebagai berikut:a. sanksi administratif, seperti digugurkan dari

proses Pelelangan Umum atau pembatalanpenetapan pemenang;

b. sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam;c. pelaporan secara pidana kepada pihak

berwenang.

5. LaranganPertentanganKepentingan

5.1 Para pihak dalam melaksanakan tugas, fungsi danperannya, menghindari dan mencegahpertentangan kepentingan para pihak yangterkait, baik secara langsung maupun tidaklangsung;

5.2 Pertentangan kepentingan sebagaimana dimaksudpada angka 5.1 antara lain meliputi:a. dalam suatu badan usaha, anggota direksi atau

dewan komisaris merangkap sebagai anggotadireksi atau dewan komisaris pada badan usahalainnya yang menjadi peserta pada PelelanganUmum yang sama;

b. dalam Pekerjaan Konstruksi, konsultanperencana / pengawas bertindak sebagaipelaksana Pekerjaan Konstruksi yangdirencanakannya/diawasinya, kecuali dalampelaksanaan Kontrak Pengadaan PekerjaanTerintegrasi;

c. pengurus koperasi pada K/L/D/I yangmengikuti Pengadaan dan bersaing denganperusahaan lainnya, merangkap sebagaianggota Pokja/ULP atau pejabat yang

berwenang menetapkan pemenang PelelanganUmum;



d. PPK dan/atau anggota Pokja/ULP, baiklangsung maupun tidak langsungmengendalikan atau menjalankan perusahaanpeserta;

e. hubungan antara 2 (dua) perusahaan yangdikendalikan, baik langsung maupun tidaklangsung oleh pihak yang sama yaitu lebih dari50% (lima puluh perseratus) pemegang sahamdan/atau salah satu pengurusnya sama.

5.3 Pegawai K/L/D/I dilarang menjadi pesertakecuali cuti diluar tanggungan K/L/D/I.

6. PendayagunaanProduksi DalamNegeri

6.1 Peserta berkewajiban untuk menyampaikanpenawaran yang mengutamakan material / bahanproduksi dalam negeri dan tenaga kerja Indonesiaserta Pekerjaan Konstruksi yang dilaksanakan diIndonesia;

6.2

Dalam pelaksanaan Pekerjaan Konstruksidimungkinkan menggunakan bahan baku, tenagaahli, dan perangkat lunak yang berasal dari luarnegeri (impor) dengan ketentuan:a. pemilahan atau pembagian komponen harus

benar-benar mencerminkan bagian ataukomponen yang telah dapat diproduksi didalam negeri dan bagian atau komponen yangmasih harus diimpor;

b. komponen berupa bahan baku belumdiproduksi di dalam negeri dan/atau spesifikasiteknis bahan baku yang diproduksi di dalam

negeri belum memenuhi persyaratan;c. pekerjaan pemasangan, pabrikasi, pengujian

dan lainnya sedapat mungkin dilakukan didalam negeri;

d. semaksimal mungkin menggunakan jasapelayanan yang ada di dalam negeri, seperti

jasa asuransi, angkutan, ekspedisi, perbankan,dan pemeliharaan;

e. penggunaan tenaga ahli asing dilakukansemata-mata untuk mencukupi kebutuhan

jenis keahlian yang belum dapat diperoleh diIndonesia, disusun berdasarkan keperluan yangnyata, dan diusahakan secara terencana untuksemaksimal mungkin terjadinya alihpengalaman/keahlian dari tenaga ahli asingtersebut ke tenaga Indonesia; dan

6.3 Pengadaan barang/jasa impor dimungkinkandalam hal:a. barang/jasa tersebut belum dapat

diproduksi/dihasilkan di dalam negeri;b. spesifikasi teknis barang yang diproduksi

dan/atau kualifikasi teknis tenaga ahli dalamnegeri belum memenuhi persyaratan; dan/atau

c.

volume produksi dalam negeri tidak mampumemenuhi kebutuhan.



7. Satu PenawaranTiap Peserta

7.1 Setiap peserta, baik atas nama sendiri maupunsebagai anggota kemitraan/KSO hanya bolehmemasukkan satu penawaran untuk satu paketpekerjaan.

7.2 Setiap peserta yang termasuk dalamkemitraan/KSO dilarang menjadi peserta baiksecara sendiri maupun sebagai anggotakemitraan/KSO yang lain pada paket pekerjaan

yang sama.

B.

Dokumen Pengadaan

8. Isi DokumenPengadaan

8.1 Dokumen Pengadaan terdiri dari DokumenPemilihan dan Dokumen Kualifikasi;

8.2 Dokumen Pemilihan terdiri dari:a. Bab I Umumb. Bab II Pengumuman

c.

Bab III Instruksi Kepada Peserta (IKP);d. Bab IV Lembar Data Pemilihan (LDP);e. Bab V Lembar Data Kualifikasi (LDK);f. Bab VI Bentuk Dokumen Penawaran;

g. Bab VII Petunjuk Pengisian Form Kualifikasi;h. Bab VIII Tata Cara Evaluasi Kualifikasi;i. Bab IX Bentuk Rancangan Kontrak;

j. Bab X Syarat-Syarat Umum Kontrak;k. Bab XI Syarat-Syarat Khusus Kontrak;l. Bab XII Spesifikasi Teknik dan Gambar;m. Bab XIII Daftar Kuantitas dan Harga;n. Bab XIV Bentuk Dokumen Lain;

1)

SPPBJ;2) SPMK;3) Jaminan Pelaksanaan;4) Jaminan Uang Muka;5) Jaminan Pemeliharaan;

8.3 Dokumen Kualifikasi meliputi:a. Lembar Data Kualifikasi;b. Pakta Integritas;c. Isian Data Kualifikasi;d. Petunjuk Pengisian Data Kualifikasi;e. Tata Cara Evaluasi Kualifikasi

8.4 Peserta berkewajiban memeriksa keseluruhan isi

Dokumen Pengadaan ini. Kelalaianmenyampaikan Dokumen Penawaran yang tidakmemenuhi persyaratan yang ditetapkan dalamDokumen Pengadaan ini sepenuhnya merupakanrisiko peserta.

9. BahasaDokumenPengadaan

Dokumen Pengadaan beserta seluruh korespondensitertulis dalam proses Pengadaan menggunakan BahasaIndonesia.

10. PemberianPenjelasan

10.1 Pemberian penjelasan dilakukan secara online melalui aplikasi SPSE sesuai jadwal dalam aplikasiSPSE;



10.2 Ketidakikutsertaan peserta pada saat pemberianpenjelasan tidak dapat dijadikan dasar untukmenolak/menggugurkan penawaran;

10.3 Apabila diperlukan Pokja/ULP dapat memberikaninformasi yang dianggap penting terkait dengandokumen pengadaan;

10.4 Apabila dipandang perlu, Pokja/ULP melalui timatau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis yangditunjuk dapat memberikan penjelasan lanjutandengan cara melakukan peninjauan lapangan.Biaya peninjauan lapangan ditanggung olehpeserta;

10.5 Apabila dipandang perlu, Pokja/ULP dapatmemberikan penjelasan (ulang);

10.6 Kumpulan tanya jawab pada saat pemberianpenjelasan dalam aplikasi SPSE merupakan BeritaAcara Pemberian Penjelasan (BAPP);

10.7 Jika dilaksanakan peninjauan lapangan dapat

dibuat Berita Acara Pemberian PenjelasanLanjutan dan diunggah melalui aplikasi SPSE.

11. PerubahanDokumenPengadaan

11.1 Apabila pada saat pemberian penjelasan terdapathal-hal/ketentuan baru atau perubahan penting

yang perlu ditampung, maka Pokja/ULPmenuangkan ke dalam Addendum DokumenPengadaan yang menjadi bagian tidak terpisahkandari Dokumen Pengadaan;

11.2 Perubahan rancangan Kontrak, spesifikasi teknis,KAK, gambar dan/atau nilai total HPS, harusmendapatkan persetujuan PPK sebelum

dituangkan dalam Addendum DokumenPemilihan;

11.3 Apabila ketentuan baru atau perubahan pentingtersebut tidak dituangkan dalam AddendumDokumen Pemilihan, maka ketentuan baru atauperubahan tersebut dianggap tidak ada danketentuan yang berlaku adalah DokumenPemilihan awal;

11.4 Setelah Pemberian Penjelasan dan sebelum batasakhir waktu pemasukan penawaran, Pokja/ULPdapat menetapkan Addendum DokumenPengadaan, berdasarkan informasi baru yangmempengaruhi substansi Dokumen Pengadaan;

11.5 Setiap Addendum yang ditetapkan merupakanbagian yang tidak terpisahkan dari DokumenPengadaan;

11.6 Pokja//ULP dapat mengumumkan AddendumDokumen Pemilihan dengan cara mengunggah(upload ) file addendum dokumen Pemilihanmelalui aplikasi SPSE paling lambat 2 (dua) harisebelum batas akhir pemasukan penawaran.Apabila Pokja /ULP akan mengunggah (upload )file Addendum Dokumen Pemilihan kurang dari

2 (dua) hari sebelum batas akhir pemasukanpenawaran, maka Pokja/ULP wajibmengundurkan batas akhir pemasukan



penawaran;11.7 Peserta dapat mengunduh (download ) Addendum

Dokumen Pemilihan yang diunggah (upload )Pokja/ULP pada aplikasi SPSE (apabila ada).

12. TambahanWaktuPemasukanDokumenPenawaran

Apabila addendum dokumen pengadaan mengakibatkankebutuhan penambahan waktu penyiapan dokumenpenawaran maka Pokja/ULP memperpanjang batas akhirwaktu pemasukan penawaran.

C.

Penyiapan Dokumen Penawaran

13. Biaya dalamPenyiapanPenawaran

13.1 Peserta menanggung semua biaya dalampenyiapan dan penyampaian penawaran;

13.2 Pokja/ULP tidak bertanggung jawab ataskerugian apapun yang ditanggung oleh peserta.

14.

BahasaPenawaran 14.1

Semua Dokumen Penawaran harusmenggunakan Bahasa Indonesia;14.2 Dokumen penunjang yang terkait dengan

Dokumen Penawaran dapat menggunakanBahasa Indonesia atau bahasa asing;

14.3 Dokumen penunjang yang berbahasa asing perludisertai penjelasan dalam Bahasa Indonesia.Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran, maka

yang berlaku adalah penjelasan dalam BahasaIndonesia.

15. Dokumen

Penawaran

15.1 Dokumen Penawaran 1 (satu) file yaitu satu

kesatuan dokumen penawaran administrasi,teknis dan harga dalam 1 (satu) file penawaran;

15.2 Dokumen penawaran administrasi, terdiri dari:a. Surat penawaran yang di dalamnya

mencantumkan:1) Tujuan surat penawaran;2) Nama paket yang ditawarkan;3) tanggal;4) total harga penawaran;5) masa berlaku penawaran;6) masa pelaksanaan pekerjaan;7) nama lengkap dan jabatan yang secara sah

dapat bertindak untuk dan atas namapeserta;

b. Hasil Pemindaian (Scan) Surat Kuasa [apabila yang bertindak untuk dan atas nama pesertabukan Direktur/Pimpinan Perusahaan]

c. Hasil Pemindaian (Scan) Surat PerjanjianKemitraan/Kerja Sama Operasi [apabila

peserta berbentuk Kemitraan/KSO]; 15.3 Dokumen penawaran teknis, terdiri dari:

a. metode pelaksanaan;b.

jadwal dan jangka waktu pelaksanaan;

c.

formulir RK3K; d.

daftar peralatan;



e. daftar personil inti;

f. bagian pekerjaan yang akan disub-

kontrakkan (apabila ada);g. Hasil Pemindaian (Scan) Surat Perjanjian

Sewa Peralatan (di Bab VI. Bentuk DokumenPenawaran)

15.4

Dokumen penawaran harga, terdiri dari:a.

Rekapitulasi Harga (total harga sudahtermasuk PPN);

b. Daftar Kuantitas dan Harga;c. Daftar Kuantitas Mobilisasi Peralatan;d. Rincian Perhitungan Manajemen Lalu Lintas;e. Rincian Perhitungan Harga Lum Sump

Pekerjaan Pemeliharaan Rutin;f. Harga Satuan Dasar Upah, Bahan dan

Peralatan; g. Analisa Harga Satuan Pekerjaan (AHSP) untuk

Pekerjaan utama maupun mata pembayaran

utama;h. Analisa Teknis Satuan Pekerjaan (ATSP) untuk

pekerjaan utama maupun mata pembayaranutama.

15.5 Isian Data Kualifikasi.

16. HargaPenawaran

16.1 Harga penawaran ditulis dengan jelas dalamangka dan huruf;

16.2 Peserta mencantumkan harga satuan dan hargatotal untuk tiap mata pembayaran/pekerjaandalam Daftar Kuantitas dan Harga. Jika hargasatuan ditulis nol atau tidak dicantumkan maka

pekerjaan dalam mata pembayaran tersebutdianggap telah termasuk dalam harga satuanpekerjaan yang lain dan pekerjaan tersebut tetapharus dilaksanakan;

16.3 Biaya overhead termasuk untuk penyelenggaraankeselamatan dan kesehatan kerja (K3) dankeuntungan serta semua pajak, bea, retribusi,dan pungutan lain yang sah serta biaya asuransi

yang harus dibayar oleh penyedia untukpelaksanaan paket Pekerjaan Konstruksi inidiperhitungkan dalam total harga penawaransudah termasuk memperhitungkan penggunaanBBM industri sesuai kebutuhan.

17. Mata UangPenawaran danCaraPembayaran

17.1 Semua harga dalam penawaran harus dalambentuk mata uang sebagaimana tercantum dalamLDP;

17.2 Pembayaran atas pelaksanaan pekerjaandilakukan sesuai dengan cara sebagaimanatercantum dalam LDP dan diuraikan dalamSyarat-Syarat Umum/Khusus Kontrak.

18. Masa Berlaku

Penawaran dan Jangka WaktuPelaksanaan

18.1 Masa berlaku penawaran sesuai sebagaimana

tercantum dalam LDP;18.2 Apabila evaluasi belum selesai dilaksanakan,sebelum akhir masa berlakunya penawaran,



Pokja /ULP dapat meminta kepada seluruhpeserta secara tertulis untuk memperpanjangmasa berlakunya penawaran dalam jangkawaktu tertentu dan diperhitungkan palingkurang sampai perkiraan tanggalpenandatanganan Kontrak;

18.3 Apabila penetapan pemenang telah disampaikandan tidak ada sanggah, tetapi DIPA/DPA belumdisahkan/ditetapkan, Pokja/ULP dapat memintasecara tertulis kepada pemenang lelang untukmemperpanjang masa berlakunya penawarandalam jangka waktu tertentu dandiperhitungkan paling kurang sampai perkiraantanggal penandatanganan Kontrak;

18.4 Berkaitan dengan 18.2 dan 18.3, maka pesertadapat:a. menyetujui permintaan tersebut tanpa

mengubah penawaran;

b.

menolak permintaan tersebut dan dapatmengundurkan diri secara tertulis dengantidak dikenakan sanksi.

18.5 Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan yangditawarkan tidak melebihi jangka waktusebagaimana tercantum dalam LDP.

19. Pengisian DataKualifikasi

19.1 Peserta berkewajiban untuk mengisi form isianelektronik data kualifikasi dalam aplikasi SPSE;

19.2 Peserta tidak perlu mengunggah hasilpemindaian (scan) dokumen administrasikualifikasi pada fasilitas unggahan dokumen

penawaran;19.3 Data Kualifikasi dan pernyataan yang menjadi

bagian kualifikasi dianggap telah disetujui danditandatangani oleh peserta pengadaan, kecualiuntuk penyedia barang/jasa yang melakukanKemitraan/Kerja Sama Operasi (KSO) FormulirKualifikasi dan pernyataan yang menjadi bagiankualifikasi ditandatangani oleh pejabat yangmenurut perjanjian Kemitraan/Kerja SamaOperasi berhak mewakili Kemitraan/KSO.

20. Pakta Integritas 20.1 Pakta Integritas berisi ikrar untuk mencegah dantidak melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme(KKN), serta akan mengikuti proses pengadaansecara bersih, transparan, dan profesional;

20.2 Dengan mendaftar sebagai peserta lelang padasuatu paket pekerjaan melalui aplikasi SPSE,maka peserta telah menandatangani PaktaIntegritas, kecuali untuk penyedia barang/jasa

yang melakukan Kemitraan/Kerja Sama Operasi(KSO), badan usaha yang ditunjuk mewakiliKemitraan/Kerja Sama Operasi (KSO) wajibmenyampaikan pakta integritas melalui fasilitas

unggahan lainnya pada form isian elektronikdata kualifikasi di aplikasi SPSE.



21. JaminanPenawaran

Tidak diperlukan

D.

Pemasukan Dokumen Penawaran

22. Penyampulandan PenandaanSampulPenawaran

22.1 File penawaran yang disampaikan oleh pesertaterdiri dari 1 (satu) file penawaran yang telahdisandikan/dienkripsi yang terdiri dari:a. Penawaran administrasi;b. Penawaran teknis;c. Penawaran harga dan;d. Isian Kualifikasi.

22.2 File penawaran disandikan/dienkripsi denganSistem Pengamanan Komunikasi Dokumen(SPAMKODOK);

22.3 Peserta mengirimkan file penawaran yang telahdisandikan/dienkripsi melalui aplikasi SPSE;

22.4 Data kualifikasi diinput dan dikirimkan melalui

form isian elektronik data kualifikasi pada SPSE.

23. Pemasukkan/PenyampaianDokumenPenawaran

23.1 Peserta menyampaikan Dokumen Penawarankepada Pokja/ULP dengan ketentuan:a. Data kualifikasi disampaikan melalui form

isian elektronik kualifikasi yang tersediapada aplikasi SPSE;

b. Jika form isian elektronik kualifikasi yangtersedia pada aplikasi SPSE belummengakomodir data kualifikasi yangdisyaratkan Pokja/ULP, maka datakualifikasi tersebut diunggah (upload ) pada

fasilitas pengunggahan lain yang tersediapada aplikasi SPSE;

c. Dengan mengirimkan data kualifikasi secaraelektronik, peserta menyetujui pernyataansebagai berikut:1) yang bersangkutan dan manajemennya

tidak dalam pengawasan pengadilan,tidak pailit, dan kegiatan usahanya tidaksedang dihentikan;

2) yang bersangkutan berikut pengurusbadan usaha tidak masuk dalam daftarhitam;

3)

perorangan yang bertindak untuk danatas nama badan usaha tidak sedangdalam menjalani sanksi pidana;

4) data kualifikasi yang diisikan benar, dan jika di kemudian hari ditemukan bahwadata/dokumen yang disampaikan tidakbenar dan ada pemalsuan, maka direkturutama/pimpinan perusahaan, ataukepala cabang, atau pejabat yangmenurut perjanjian kerja sama berhakmewakili badan usaha yang bekerja samadan badan usaha yang diwakili bersediadikenakan sanksi administratif, sanksipencantuman dalam daftar hitam,



gugatan secara perdata,dan/ataupelaporan secara pidana kepada pihakberwenang sesuai dengan ketentuanperaturan perundang undangan;

5) pimpinan dan pengurus badan usahabukan sebagai pegawai K/L/D/I ataupimpinan dan pengurus badan usahasebagai pegawai K/L/D/I yang sedangmengambil cuti diluar tanggunganK/L/D/I;

6) pernyataan lain yang menjadi syaratkualifikasi yang tercantum dalamdokumen pengadaan.

d. Untuk penyedia barang/jasa yang berbentukkonsorsium/kemitraan/bentuk kerjasamalain, pemasukan kualifikasi dilakukan olehbadan usaha yang ditunjuk mewakilikonsorsium/kemitraan/bentuk kerjasama

lain;e. Peserta dapat mengirimkan data kualifikasisecara berulang sebelum batas akhir waktupemasukan Dokumen Penawaran. Datakualifikasi yang dikirmkan terakhir akanmenggantikan data kualifikasi yang telahterkirim sebelumnya;

f. Dokumen penawaran disampaikan melaluifitur penyampaian penawaran pada aplikasiSPSE:

g. Setelah File penawaran administrasi, teknisdan harga dienkripsi menggunakan

Spamkodok.h. peserta mengunggah (upload ) file

penawaran administrasi, teknis dan harga yang telah terenkripsi (*.rhs) melaluiaplikasi SPSE sesuai jadwal yang ditetapkan.

i. Peserta dapat mengunggah file penawaransecara berulang sebelum batas akhir waktupemasukan Dokumen Penawaran. File penawaran terakhir akan menggantikan file penawaran yang telah terkirim sebelumnya.

23.2 Surat/Form penawaran dan/atau surat/formlain sebagai bagian dari dokumen penawaran

yang diunggah (upload ) ke dalam aplikasi SPSEdianggap sah sebagai dokumen elektronik dantelah ditandatangani secara elektronik olehpemimpin/direktur perusahaan atau kepalacabang perusahaan yang diangkat oleh kantorpusat yang dibuktikan dengan dokumen otentikatau pejabat yang menurut perjanjian kerjasamaadalah yang berhak mewakili perusahaan yangbekerjasama.

24. Batas Akhir

WaktuPemasukanPenawaran

24.1 Penawaran harus disampaikan secara elektronik

melalui aplikasi SPSE sesuai jadwal;24.2

Pokja/ULP tidak diperkenankan mengubahwaktu batas akhir pemasukan penawaran



kecuali:a. keadaan kahar;b. terjadi gangguan teknis; atauc. tidak ada peserta yang memasukkan

penawaran setelah batas akhir pemasukanpenawaran.

24.3 Dalam hal Pokja/ULP mengubah waktu batasakhir pemasukan penawaran maka harusmemasukkan alasan yang dapatdipertanggungjawabkan pada aplikasi SPSE.

24.4 Dalam hal setelah batas akhir pemasukanpenawaran tidak ada peserta yang memasukkanpenawaran, Pokja/ULP dapat memperpanjangbatas akhir jadwal pemasukkan penawaran.

24.5 Perpanjangan jangka waktu sebagaimanadimaksud pada angka 24.4 dilakukan pada hari

yang sama dengan batas akhir pemasukanpenawaran.

25. PenawaranTerlambat

Aplikasi SPSE menolak setiap file penawaran yangdikirimkan setelah batas akhir waktu pemasukanpenawaran.

E. Pembukaan dan Evaluasi Penawaran

26. PembukaanPenawaran

26.1 Pada tahap pembukaan penawaran, Pokja/ULPmengunduh (download) dan melakukandekripsi file penawaran dengan menggunakanSPAMKODOK sesuai waktu yang telah

ditetapkan;26.2 Terhadap file penawaran yang tidak dapat

dibuka (didekripsi), Pokja/ULP menyampaikanfile penawaran tersebut kepada LPSE untukmendapat keterangan bahwa file yangbersangkutan tidak dapat dibuka dan biladianggap perlu LPSE dapat menyampaikan filepenawaran tersebut kepada LKPP;

26.3 Berdasarkan keterangan dari LPSE atau LKPP,apabila file penawaran tidak dapatdibuka/didekripsi maka Pokja/ULP dapatmenetapkan bahwa file penawaran tersebut

tidak memenuhi syarat sebagai penawaran danpenyedia barang/jasa yang mengirimkan filepenawaran tersebut dianggap tidakmemasukkan penawaran. Apabila dapat dibuka,maka Pokja/ULP akan melanjutkan proses ataspenawaran yang bersangkutan;

26.4 File yang dianggap sebagai penawaran adalahdokumen penawaran yang berhasil dibuka dandapat dievaluasi yang sekurang-kurangnyamemuat harga penawaran, daftar kuantitas danharga, jangka waktu penawaran, dandeskripsi/spesifikasi barang/jasa yangditawarkan;



26.5 Apabila penawaran yang masuk kurang dari 3(tiga) peserta, maka pelelangan dilanjutkanpada tahap evaluasi penawaran dan kualifikasi,serta selanjutnya dilakukan negosiasi teknis danharga kepada peserta yang memenuhipersyaratan kualifikasi;

27.

EvaluasiPenawaran

27.1

Prestasi pekerjaan akan dibayarkan denganmenggunakan KONTRAK HARGA SATUAN;

27.2 Sebelum evaluasi penawaran, dilakukankoreksi aritmatik dengan ketentuan:a.

volume pekerjaan yang tercantum dalamdaftar kuantitas dan harga disesuaikandengan yang tercantum dalam DokumenPemilihan;

b. apabila terjadi kesalahan hasil perkalianantara volume dengan harga satuanpekerjaan, dilakukan pembetulan, dengan

ketentuan harga satuan pekerjaan yangditawarkan tidak boleh diubah;c. jenis pekerjaan yang tidak diberi harga

satuan dianggap sudah termasuk dalamharga satuan pekerjaan yang lain danharga satuan pada daftar kuantitas danharga tetap dibiarkan kosong;

d. Jenis pekerjaan yang tidak tercantumdalam daftar kuantitas dan hargadisesuaikan dengan jenis pekerjaan yangtercantum dalam dokumen pengadaan danharga satuan pekerjaan yang dimaksud

dianggap nol;e.

Hasil koreksi aritmatik pada bagian hargasatuan dapat mengubah nilai total hargapenawaran sehingga urutan peringkatdapat menjadi lebih tinggi atau lebihrendah dari peringkat semula.

27.3 Jika penawaran yang masuk berjumlah 3 ataulebih, maka total harga penawaran setelahkoreksi aritmatika yang melebihi nilai total HPSdinyatakan gugur;

27.4 Jika penawaran yang masuk berjumlah 3 ataulebih dan semua harga penawaran setelahkoreksi aritmatik di atas nilai total HPS,pelelangan dinyatakan gagal;

27.5 Berdasarkan hasil koreksi aritmatik Pokja/ULPmenyusun urutan dari penawaran terendah;

27.6 Pelaksanaan evaluasi dengan sistem gugurdilakukan oleh Pokja/ULP untuk mendapatkan3 (tiga) penawaran yang memenuhi syarat

yang dimulai dengan penawaran terendahsetelah koreksi aritmatik;

27.7 Apabila setelah koreksi aritmatik terdapatkurang dari 3 (tiga) penawar yang menawar

harga kurang dari HPS maka proses lelangtetap dilanjutkan dengan melakukan evaluasipenawaran.



27.8 Pokja/ULP melakukan evaluasi penawaran yang meliputi:a. evaluasi administrasi;b. evaluasi teknis;c. evaluasi harga dan;d. evaluasi kualifikasi.

27.9

Ketentuan umum dalam melakukan evaluasisebagai berikut:a. Pokja/ULP dilarang menambah,

mengurangi, mengganti, dan/ataumengubah kriteria dan persyaratan yangtelah ditetapkan dalam Dokumen Pengadaanini;

b. Pokja/ULP dan/atau peserta dilarangmenambah, mengurangi, mengganti,dan/atau mengubah isi DokumenPenawaran;

c.

penawaran yang memenuhi syarat adalahpenawaran yang sesuai dengan ketentuan,syarat-syarat, dan spesifikasi teknis yangditetapkan dalam Dokumen Pemilihan ini,tanpa ada penyimpangan yang bersifatpenting/pokok atau penawaran bersyarat;

d. penyimpangan yang bersifat penting/pokokatau penawaran bersyarat adalah:1) penyimpangan dari Dokumen

Pengadaan ini yang mempengaruhilingkup, kualitas dan hasil/kinerjapekerjaan; dan/atau

2)

penawaran dari peserta denganpersyaratan tambahan yang akanmenimbulkan persaingan usaha tidaksehat dan/atau tidak adil diantarapeserta yang memenuhi syarat.

e. Pokja/ULP dilarang menggugurkanpenawaran dengan alasan:1) Peserta tidak aktif/membuka SPSE

dan/atau tidak bertanya pada saatpemberian penjelasan; dan/atau

2) kesalahan yang tidak substansial,misalnya kesalahan pengetikan,penyebutan sebagian nama atauketerangan, surat penawaran tidakberkop perusahaan .

f. para pihak dilarang mempengaruhi ataumelakukan intervensi kepada Pokja /ULPselama proses evaluasi;

g. apabila dalam evaluasi ditemukan buktiadanya persaingan usaha yang tidak sehatdan/atau terjadi pengaturan bersama(kolusi/persekongkolan) antara peserta,Pokja/ULP dan/atau PPK, dengan tujuan

untuk memenangkan salah satu peserta,maka:1) peserta yang ditunjuk sebagai calon



pemenang dan peserta lain yang terlibatdimasukkan ke dalam Daftar Hitam;

2) anggota Pokja/ULP dan/atau PPK yangterlibat persekongkolan diganti,dikenakan sanksi administrasi, dan/ataupidana;

3) proses evaluasi tetap dilanjutkan denganmenetapkan peserta lainnya yang tidakterlibat (apabila ada); dan

4) apabila tidak ada peserta lainsebagaimana dimaksud pada angka 3),maka pelelangan dinyatakan gagal.

h. Apabila indikasi persekongkolan terpenuhi,maka peserta digugurkan pada tahapevaluasi administrasi, teknis, dan/ataukualifikasi.

27.10 Evaluasi Administrasi:a. evaluasi terhadap data administrasi hanya

dilakukan terhadap hal-hal yang tidakdinilai pada saat penilaian kualifikasi;b. penawaran dinyatakan memenuhi

persyaratan administrasi, apabila:1) syarat-syarat substansial yang diminta

berdasarkan Dokumen Pengadaan inidipenuhi/dilengkapi;

2) surat penawaran memenuhi ketentuansebagai berikut:a) Tujuan surat penawaran;b) Nama paket yang ditawarkan;c) bertanggal;

d)

total harga penawaran dalambentuk mata uang rupiah baikdalam bentuk angka maupun huruf;

e) jangka waktu berlakunya suratpenawaran tidak kurang dari waktusebagaimana tercantum dalam LDP;

f) jangka waktu pelaksanaanpekerjaan tidak melebihi dari waktusebagaimana tercantum dalam LDP;

g) nama lengkap dan jabatan yangsecara sah dapat bertindak untukdan atas nama peserta;

c.

Pokja /ULP dapat melakukan klarifikasiterhadap hal-hal yang kurang jelas danmeragukan namun tidak mengubahsubstansi;

d. peserta yang memenuhi persyaratanadministrasi dilanjutkan dengan evaluasiteknis;

e. Apabila dari 3 (tiga) penawaran terendahada yang tidak memenuhi persyaratanadministrasi maka pokja /ULP melakukanevaluasi administrasi terhadap penawar

terendah berikutnya (apabila ada).f.

apabila hanya ada 1 (satu) atau 2 (dua)peserta yang memenuhi persyaratan



administrasi, maka evaluasi tetapdilanjutkan dengan evaluasi teknis; dan

g. apabila tidak ada peserta yang memenuhipersyaratan administrasi, maka pelelangandinyatakan gagal.

27.11 Evaluasi Teknis:a.

evaluasi teknis dilakukan terhadap peserta yang memenuhi persyaratan administrasi;

b. unsur-unsur yang dievaluasi teknis sesuaidengan yang ditetapkan sebagaimanatercantum dalam LDP;

c. evaluasi teknis dilakukan dengan sistem gugur dengan ketentuan:1) Pokja /ULP menilai persyaratan teknis

minimal yang harus dipenuhi denganmembandingkan pemenuhanpersyaratan teknis sebagaimana

tercantum dalam LDP;2) Penawaran dinyatakan memenuhipersyaratan teknis apabila:a) metode pelaksanaan, merupakan

metode yang menggambarkanpenguasaan penyelesaian pekerjaan

yang sistematis dari awal sampaiakhir meliputi tahapan/urutanpekerjaan (utama) dan uraian/carakerja dari masing-masing jeniskegiatan pekerjaan utama danpenunjang pekerjaan utama yang

dapat dipertanggung jawabkansecara teknis. Metode pelaksanaanpekerjaan yang tidak sesuai denganpekerjaan dan spesifikasi teknis

yang ada dapat digugurkan padatahap evaluasi teknis;

b) time schedule berisi target danrealisasi pekerjaan dengan alokasiwaktu tidak melampaui yangdipersyaratkan;

c) metode keselamatan kerjakonstruksi dalam bentuk formulirRK3K;

d) daftar peralatan utama minimal,baik milik sendiri maupun sewasesuai LDP;

e) personil inti yang akan ditempatkansecara penuh sesuai denganpersyaratan yang ditetapkan dalamLDP, serta posisinya dalammanajemen pelaksanaan pekerjaansesuai dengan organisasipelaksanaan yang diajukan;

d.

Pokja /ULP dapat meminta ujimutu/teknis/fungsi untuk bahan/alattertentu sebagaimana tercantum dalam LDP;



e. Pokja/ULP dapat melakukan verifikasilapangan dan/ atau klarifikasi terhadapkepastian pemenuhan kapasitas dan kondisialat ditawarkan dalam dokumen teknis,khususnya kepada pemilik / pabrikan /produsen / agen / distributor material / alattersebut untuk menjamin konsistensi hasilproduksi alat / serta kemampuan untukmenyediakan material / mobilisasi peralatansesuai jadwal yang telah ditetapkan sertakebenaran dukungan terhadap pelaksanaanpekerjaan;

f. apabila dalam evaluasi teknis terdapat hal-hal yang kurang jelas atau meragukan, Pokja/ULP dapat melakukan klarifikasi denganpeserta. Dalam klarifikasi peserta tidakdiperkenankan mengubah substansipenawaran, hasil klarifikasi dapat

menggugurkan penawaran; g. peserta yang dinyatakan lulus evaluasi teknisdilanjutkan dengan evaluasi harga;

h. apabila dari 3 (tiga) penawaran terendahsetelah koreksi aritmatik ada yang tidakmemenuhi persyaratan teknis maka Pokja/ULP dapat melakukan evaluasi terhadappenawaran terendah berikutnya (apabilaada) dimulai dari evaluasi administrasi;

i. apabila tidak ada peserta yang lulus evaluasiteknis maka Pelelangan Umum dinyatakan

gagal;

27.12

Evaluasi HargaApabila penawaran yang masuk berjumlah 3atau lebih, maka :a. unsur-unsur yang perlu dievaluasi adalah

hal-hal yang pokok atau penting, denganketentuan:1) Total harga penawaran terkoreksi

dibandingkan dengan nilai total HPS;a) apabila total harga penawaran

terkoreksi melebihi nilai total HPS,dinyatakan gugur; dan

b) apabila semua harga penawaranterkoreksi di atas nilai total HPS,pelelangan dinyatakan gagal;

2) harga satuan penawaran yang nilainyalebih besar dari 110% (seratus sepuluhperseratus) dari harga satuan yangtercantum dalam HPS dilakukanklarifikasi. Apabila setelah dilakukanklarifikasi, ternyata harga satuantersebut dinyatakan timpang makaharga satuan timpang hanya berlakuuntuk volume sesuai dengan Daftar

Kuantitas dan Harga. Jika terjadipenambahan volume, harga satuan yangberlaku sesuai dengan harga dalam HPS;



3) mata pembayaran yang harga satuannyanol atau tidak ditulis dilakukanklarifikasi dan kegiatan tersebut harustetap dilaksanakan. Harganya dianggaptermasuk dalam harga satuan pekerjaanlainnya.

b.

Dokumen harga penawaran yang tidakdilampiri analisa harga satuan pekerjaan(AHSP) dan analisa teknis satuan pekerjaan(ATSP) dinyatakan gugur;

c. Dilakukan klarifikasi kewajaran hargadengan ketentuan sebagai berikut:1) dilakukan klarifikasi terhadap hasil

koreksi aritmatik, [apabila ada koreksi / perubahan];

2) klarifikasi kewajaran harga apabilaharga penawaran dibawah 80%(delapan puluh perseratus) HPS, Pokja

/ULP meminta rincian/uraian AnalisaTeknis Harga Satuan Pekerjaan (ATSP)dan Analisa Harga Satuan Pekerjaan(AHSP) dari Mata Pembayaran Utama.Dari rincian/uraian Harga SatuanPekerjaan (AHSP) tersebut, selanjutnyaPokja /ULP melakukan evaluasi sebagaiberikut:menilai rincian/uraian Harga SatuanPekerjaan (AHSP) dari Mata PembayaranUtama meliputi komponen tenaga kerja,peralatan, dan bahan (material

konstruksi) yang perlu dinilaikewajarannya untuk diteliti dandianalisa mencakup beberapa faktor:

1. Kesesuaian/Komposisi penggunaan bahan (material konstruksi) untukmemperoleh suatu produk konstruksi

yang memenuhi syarat/spesifikasiteknis (misal komposisi agregat,semen PC dan lainnya untukmenghasilkan beton K 125).

2. Kesesuaian/Komposisi penggunaan

tenaga kerja yang diberlakukan padapekerjaan konstruksi di lokasikegiatan pada penawaran (misalmandor, kepala tukang, tukang,pembantu tukang).

3. Kesesuaian/Komposisi penggunaan

peralatan yang meliputi peralatan yang tercantum dalam daftarperalatan yang diberikan dalampenawaran, komposisi, kapasitasproduk, bahan penunjang, dan

perhitungan biaya peralatan yangdigunakan untuk menghasilkankonstruksi yang memenuhi syarat



teknis (misal alat pemadatan tanah).

4. Kesesuaian harga satuan bahan, upah,

peralatan dengan harga pasaran pada

saat penawaran. Harga satuan bahantersebut dapat dibuktikan (misalharga semen, besi beton yang

dicantumkan).Apabila hasil analisa/evaluasimengindikasikan bahwa pekerjaan yangtermasuk Mata Pembayaran Utama tidakdapat dilaksanakan dengan harga yangditawarkan yang disebabkan adanyaperbedaan harga satuan komponentenaga kerja, peralatan, dan bahan(material konstruksi) yang di bawahharga pasar dan akibat perbedaanproduktifitas komponen pembentuk

harga satuan pekerjaan tersebut, makaharga penawaran yang diajukan akanmenyebabkan terjadinya kerugiandibandingkan keuntungan yang akandiperoleh serta diperkirakanmempengaruhi lingkup, kualitas, hasil/kinerja dan diyakini tidak dapatmenyelesaikan pekerjaan sesuai denganpersyaratan/ ketentuan.

Dengan demikian harga penawarantidak memenuhi syarat tidak wajar) dandalam evaluasi penawaran harusdinyatakan gugur.

Indikasi kumulasi kerugian dankeuntungan diteliti dari data yangtercantum dalam rincian/uraianAnalisa Harga Satuan Pekerjaan (AHSP)Mata Pembayaran Utama dan daftarkuantitas dan harga.

Apabila total harga penawaran lebihbesar dari hasil evaluasi sebagaimana

tersebut diatas, maka harga penawarandinyatakan wajar dan apabila pesertatersebut ditunjuk sebagai pemenangpelelangan, harus bersedia untukmenaikkan Jaminan Pelaksanaan menjadi5% (lima perseratus) dari nilai total HPS.

Apabila peserta yang bersangkutan tidakbersedia menaikkan nilai JaminanPelaksanaan menjadi sebesar 5% HPS,penawarannya digugurkan sertadimasukkan dalam Daftar Hitam.

d. Memperhitungkan preferensi harga ataspenggunaan produksi dalam negeri (apabila



memenuhi persyaratan diberlakukannyapreferensi harga) dengan ketentuanPerhitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri(TKDN) yang disampaikan oleh pesertaberdasarkan penilaian sendiri (self assessment), digunakan dalam evaluasi penawaran hargaapabila pelelangan pekerjaan tersebutdiberlakukan preferensi harga yaitu apabilamemenuhi ketentuan:

1). Preferensi Harga untuk Barang/Jasa dalamnegeri diberlakukan pada PengadaanBarang/Jasa yang dibiayai rupiah murnitetapi hanya berlaku untuk PengadaanBarang/Jasa bernilai di atas Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)sampai dengan 31 Desember 2013 danmulai 1 Januari 2014 untuk PengadaanBarang/ Jasa bernilai diatas

Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);dan

2). Preferensi Harga hanya diberikankepadaBarang/Jasa dalam negeri denganTKDN lebih besar atau sama dengan 25%(dua puluh lima perseratus).

Apabila peserta tidak menyampaikan

formulir perhitungan TKDN maka peserta

dianggap tidak menginginkan

diberlakukan preferensi harga bagi

penawarannya dan tidak menggugurkan.

Ketentuan dan tata cara penghitunganTKDN merujuk pada ketentuan yangditetapkan oleh Menteri yang membidangiurusan perindustrian dengan tetapberpedoman pada tata nilai PengadaanBarang/Jasa sebagaimana diatur dalamPeraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010

yang terakhir diubah dengan PeraturanPresiden No. 4 Tahun 2015 besertapetunjuk teknisnya.

1.

rumus penghitungan sebagai berikut:

HP KP

HEA

1

1

HEA = Harga Evaluasi Akhir.

KP = Koefisien Preferensi (TingkatKomponen Dalam Negeri(TKDN) dikali Preferensitertinggi Barang/Jasa).

HP=Harga Penawaran (Harga

Penawaran/terkoreksi

yangmemenuhipersyaratanlelang dan telah dievaluasi).



2. dalam hal terdapat 2 (dua) atau lebihpenawaran dengan HEA yang sama,penawar dengan TKDN terbesar

adalah sebagai pemenang;

3. pemberian Preferensi Harga tidakmengubah Harga Penawaran dan hanya

digunakan oleh Pokja /ULP untukkeperluan perhitungan HEA gunamenetapkan peringkat pemenang.

4. Apabila terdapat 2 (dua) calonpemenang memiliki harga penawaran

yang sama dalam hal tidakdiperhitungkan TKDN, maka Pokja/ULP memilih peserta yang mempunyaikemampuan teknis lebih besar dan halini dicatat dalam Berita Acara HasilPelelangan.

e. Apabila dalam evaluasi ditemukan bukti hargatidak wajar akibat terjadinya persaingan usahatidak sehat dan/atau terjadi pengaturanbersama (kolusi/persekongkolan) sebagaimanaketentuan peraturan dan perundangundangan,maka pelelangan dinyatakan gagal dan peserta

yang terlibat dimasukkan dalam Daftar Hitam;

f. Apabila dari 3 (tiga) penawaran terendahsetelah koreksi aritmatik ada yang tidakmemenuhi evaluasi harga, maka Pokja /ULP

dapat melakukan evaluasi terhadap penawarterendah berikutnya (apabila ada) dimulai darievaluasi administrasi];

g. Apabila hanya ada 1 (satu) atau 2 (dua) peserta yang lulus evaluasi harga, maka evaluasi tetapdilanjutkan dengan evaluasi kualifikasi;

h. apabila tidak ada peserta yang lulus evaluasiharga maka pelelangan dinyatakan gagal;

i. Dalam hal terdapat 2 (dua) calon pemenangmemiliki harga penawaran yang sama, maka

Pokja /ULP memilih peserta yang mempunyaikemampuan teknis lebih besar dan hal inidicatat dalam Berita Acara Hasil PelelanganUmum.

28. EvaluasiKualifikasi

28.1 Evaluasi kualifikasi dilakukan terhadap calonpemenang lelang serta calon pemenangcadangan 1 dan 2 [apabila ada];

28.2 Evaluasi formulir isian kualifikasi dilakukandengan menggunakan metode sistem gugur;

28.2 Pakta integritas telah diisi dan ditandatanganioleh peserta sebelum pemasukan penawaran

[untuk peserta yang melakukankemitraan/KSO]



28.3 Tata cara evaluasi kualifikasi dilakukan sesuaidengan ketentuan dalam Bab VIII DokumenPengadaan ini;

28.4 Peserta dinyatakan memenuhi persyaratankualifikasi apabila:1) untuk peserta yang melakukan

Kemitraan/Kerja Sama Operasi (KSO)formulir kualifikasi ditandatangani olehpejabat yang menurut perjanjianKemitraan/Kerja Sama Operasi berhakmewakili Kemitraan/KSO;

2) memenuhi syarat sesuai yang ditetapkandalam LDK;

3) dalam hal peserta akan melakukanKemitraan/KSO:a) peserta wajib mempunyai perjanjian

Kemitraan/Kerja Sama Operasi yangmemuat persentase Kemitraan/KSO

dan perusahaan yang mewakiliKemitraan/KSO tersebut; danb) untuk perusahaan yang melakukan

Kemitraan/KSO, evaluasi persyaratanpada huruf (1) sampai dengan huruf(7) dilakukan untuk setiap perusahaan

yang melakukan Kemitraan/KSO28.5 Apabila ditemukan hal-hal dan/atau data yang

kurang jelas maka dilakukan klarifikasi secaratertulis namun tidak boleh mengubah substansiformulir isian kualifikasi;

28.6 Evaluasi kualifikasi dalam proses pascakualifikasi

sudah merupakan ajang kompetisi, maka data yang kurang tidak dapat dilengkapi;

28.7 Apabila tidak ada yang lulus evaluasi kualifikasi,Pelelangan Umum dinyatakan gagal.

29. PembuktianKualifikasi

29.1 Pembuktian kualifikasi dilakukan terhadap calonpemenang serta calon pemenang cadangan 1 dan2 (apabila ada) yang dinyatakan lulus padaevaluasi kualifikasi;

29.2 Undangan pembuktian kualifikasi harusdisampaikan secara tertulis baik elektronik ataunon elektronik;

29.3

Pembuktian kualifikasi dilakukan di luar aplikasiSPSE (offline) dengan memperhitungkan waktu

yang dibutuhkan untuk kehadiran penyedia danpenyiapan dokumen yang akan dibuktikan;

29.4 Apabila peserta tidak dapat menghadiripembuktian kualifikasi dengan alasan yang dapatditerima, maka Pokja /ULP dapat memperpanjangwaktu evaluasi dan pembuktian kualifikasisekurang-kurangnya 1 (satu) hari kerja;

29.5 Alasan peserta untuk tidak hadir dalampembuktian kualifikasi, harus disampaikan secara

tertulis baik elektronik atau non elektronik kepadaPokja /ULP;



29.6 Pembuktian kualifikasi dilakukan dengan caramelihat keaslian dokumen dari dokumen asli atausalinan dokumen yang sudah dilegalisir olehpihak yang berwenang dan meminta salinandokumen tersebut. Dalam pembuktian kualifikasiharus dihadiri oleh penanggung jawabpenawaran atau yang menerima kuasa daridirektur utama/ pimpinan perusahaan yang namapemberi kuasanya tercantum dalam aktapendirian atau perubahannya, atau kepala cabangperusahaan yang diangkat oleh kantor pusat yangdibuktikan dengan dokumen otentik, atau pejabat

yang menurut perjanjian kerja sama berhakmewakili perusahaan yang bekerja sama (hanyadicantumkan apabila membolehkan KSO);

29.7 Pembuktian kualifikasi terhadap alamat penyedia,peralatan, dan/atau sumber daya manusia sertapersyaratan kualifikasi lainnya dapat dilakukan

dengan kunjungan dan/atau verifikasi lapanganapabila dibutuhkan;29.8 Pokja /ULP melakukan klarifikasi dan/atau

verifikasi kepada penerbit dokumen, apabiladiperlukan;

29.9 Apabila hasil pembuktian kualifikasi ditemukandata tidak benar/pemalsuan data/tidak dapatmenunjukkan dokumen asli atau salinan dokumen

yang sudah dilegalisir, peserta digugurkan, badanusaha dimasukkan dalam Daftar Hitam sertadilaporkan kepada Kepolisian atas perbuatanpemalsuan tersebut;

29.10

Penyedia barang/jasa yang diundang untukpembuktian kualifikasi wajib menghadiripembuktian kualifikasi. Ketidakhadiran calonpemenang, cadangan 1 atau cadangan 2 pada saatpembuktian kualifikasi dengan alasan yang tidakdapat diterima akan dikenakan sanksipengguguran penawaran;

29.11 Pokja /ULP tidak perlu meminta seluruh dokumenkualifikasi apabila penyedia barang/jasa sudahpernah melaksanakan pekerjaan yang sejenis,sama kompleksitasnya pada instansi yangbersangkutan;

29.12

Apabila tidak ada calon pemenang yang luluspembuktian kualifikasi, pelelangan dinyatakan

gagal;29.13 Pokja /ULP membuat dan menandatangani Berita

Acara Hasil Pelelangan Umum (BAHP) yangpaling sedikit memuat:

a. Nama seluruh peserta;b. Harga penawaran atau harga penawaran

terkoreksi dari masing-masing peserta;c. Metode evaluasi yang digunakan;d. Unsur-unsur yang dievaluasi;

e.

Keterangan-keterangan lain yang dianggapperlu hal ikhwal pelaksanaan PelelanganUmum;



f. Jumlah peserta yang lulus dan tidak luluspada setiap tahapan evaluasi;

g. Tanggal dibuatnya Berita Acara.

30 Klarifikasi danNegosiasiTeknis danBiaya

30.1 Klarifikasi dan negosiasi teknis dan hargadilakukan dalam hal jumlah peserta yangmemasukkan penawaran kurang dari 3 (tiga);

30.2

Klarifikasi dan negosiasi teknis dan hargadilakukan bersamaan dengan tahapan evaluasi;

30.3 Klarifikasi dan negosiasi teknis dan hargadilakukan dengan ketentuan :

a. dilakukan terhadap 2 (dua) peserta [jikaada] secara terpisah untuk mendapatkanharga yang wajar serta dapatdipertanggungjawabkan;

b. penawaran harga setelah koreksi aritmatik yang melebihi HPS tidak dinyatakan gugursepanjang hasil klarifikasi dan negosiasi

teknis dan harga tidak melampaui nilai totalHPS, hanya berlaku untuk kondisi tersebutpada angka 30.1.

30.4 Peserta yang tidak menyepakati negosiasi teknisdan harga untuk mencapai persyaratan minimum,maka peserta dinyatakan gugur;

30.5 Apabila seluruh peserta tidak menyepakatinegosiasi teknis dan harga untuk mencapaipersyaratan minimum maka pelelangandinyatakan gagal.

F.

Penetapan Pemenang

31

PenetapanPemenang

31.1

Dalam hal peserta mengikuti beberapa paketpekerjaan yang dilelangkan oleh beberapa /ULPdalam waktu yang bersamaan, dan beberapapenawarannya terendah serta berdasarkankemampuan menangani paket (SKP), akanditetapkan sebagai calon pemenang oleh /ULP padapaket berdasarkan hasil klarifikasi setelahmempertimbangkan kapasitas dan ketersediaanperalatan serta penempatan dan jadwal penugasanpersonil;

31.2 Dalam hal peserta mengikuti pelelangan beberapapaket pekerjaan konstruksi dalam waktubersamaan:a. Dalam hal penyedia mengikuti beberapa paket

pekerjaan konstruksi dalam waktu bersamaandengan menawarkan peralatan yang samauntuk beberapa paket yang diikuti dan dalamevaluasi memenuhi persyaratan pada masing-masing paket pekerjaan, maka hanya dapatditetapkan sebagai pemenang pada 1 (satu)paket pekerjaan dengan cara melakukanklarifikasi untuk menentukan peralatantersebut akan ditempatkan, sedangkan untuk

paket pekerjaan lainnya dinyatakan peralatantidak ada dan dinyatakan gugur;



b. Ketentuan hanya dapat ditetapkan sebagaipemenang pada 1 (satu) paket pekerjaansebagaimana dimaksud pada huruf a), dapatdikecualikan dengan syarat kapasitas danproduktifitas peralatan secara teknis dapatmenyelesaikan pekerjaan lebih dari 1 (satu)paket;

c. Dalam hal penyedia mengikuti beberapa paketpekerjaan konstruksi dalam waktu bersamaandengan menawarkan Seorang personil General

Superintendent GS) yang sama ataumenawarkan Seorang personil General

Superintendent GS) yang merangkap sebagaipersonil yang disyaratkan dalam dokumenpengadaan untuk beberapa paket yang diikutidan dalam evaluasi memenuhi persyaratanpada masing-masing paket pekerjaan, maka

hanya dapat ditetapkan sebagai pemenang pada1 (satu) paket pekerjaan dengan caramelakukan klarifikasi untuk menentukanseorang personil tersebut akan ditempatkan,sedangkan untuk paket pekerjaan lainnyadinyatakan tidak ada dan dinyatakan gugur;

d. menawarkan personil yang sedang bekerja dipaket lain, maka pada saat akan ditetapkansebagai pemenang dipastikan sudah tidakterikat pada paket lain.

31.3 Pokja/ULP melakukan penetapan pemenang

melalui aplikasi SPSE setelah melalui pembahasaninternal seluruh anggota Pokja/ULP, atau setelahditetapkan PA secara offline untuk nilai paket diatas Rp 100.000.000.000 (seratus miliar rupiah).Pokja /ULP dapat menetapkan pemenang lebih dari1 (satu) penyedia sesuai ketentuan yang terdapatdalam pada informasi paket dalam aplikasi SPSE;

31.4 Apabila terjadi keterlambatan dalam menetapkanpemenang dan akan mengakibatkan SuratPenawaran habis masa berlakunya, makadilakukan konfirmasi kepada calon pemenang,calon pemenang cadangan 1 dan 2 (apabila ada)untuk memperpanjang surat penawaran secaratertulis sampai dengan perkiraan jadwalpenandatanganan Kontrak;

31.5 Calon pemenang, calon pemenang cadangan 1 dan2 (apabila ada) yang tidak bersediamemperpanjang surat penawaran dianggapmengundurkan diri dan tidak dikenakan sanksi.

32 PengumumanPemenang

Pokja /ULP mengumumkan pemenang dan pemenangcadangan 1 dan 2 (apabila ada) melalui aplikasi SPSE, diwebsite sebagaimana tercantum dalam LDP.

33

Sanggahan 33.1

Peserta yang memasukkan penawaran dapatmenyampaikan sanggahan secara elektronik



melalui aplikasi SPSE atas penetapan pemenangkepada Pokja /ULP dalam waktu yang telahditetapkan dengan disertai bukti terjadinyapenyimpangan dan dapat ditembuskan secaraoffline (di luar aplikasi SPSE) kepada PPK, PA/KPAdan APIP sebagaimana tercantum dalam LDP;

33.2 Sanggahan diajukan oleh peserta apabila terjadipenyimpangan prosedur meliputi:a. penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur

yang diatur dalam Peraturan Presiden No. 54Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/JasaPemerintah, perubahan – perubahan danpetunjuk teknisnya serta yang telah ditetapkandalam Dokumen Pengadaan;

b. rekayasa tertentu sehingga menghalangi

terjadinya persaingan usaha yang sehat;dan/atau

c. penyalahgunaan wewenang oleh Pokja /ULP

dan/atau pejabat yang berwenang lainnya.33.3 Pokja /ULP wajib memberikan jawaban secaraelektronik atas semua sanggahan paling lambat 5(lima) hari kalender setelah menerima suratsanggahan;

33.4 Apabila sanggahan dinyatakan benar maka Pokja/ULP menyatakan Pelelangan Umum gagal;

33.5 Sanggahan yang disampaikan disampaikan tidakmelalui aplikasi SPSE (offline ) bukan dikarenakanadanya keadaan kahar atau gangguan teknis ataukepada PA/KPA, PPK, PPK atau bukan kepada Pokja/ULP atau disampaikan diluar masa sanggah,

dianggap sebagai pengaduan dan tetap harusditindaklanjuti.

34 SanggahanBanding

Tidak diperlukan

G. Penunjukan Pemenang Pengadaan

35 PenunjukanPenyediaBarang/Jasa

35.1 Pokja /ULP menyampaikan laporan hasil pemilihanpenyedia kepada Kepala /ULP Provinsi Jawa Tengahdengan dilampiri Berita Acara Hasil PelelanganUmum (BAHP);

35.2

Atas dasar laporan Pokja/ULP dan ketika semuasanggah telah dijawab / dievaluasi ulang denganakibat nama pemenang tetap /atau nama pemenangmengalami perubahan, maka pada saatnya Kepala/ULP meneruskan kepada PPK melalui PA/KPAsebagai dasar untuk menerbitkan Surat PenunjukanPenyedia Barang/Jasa (SPPBJ);

35.3 PPK menerbitkan SPPBJ apabila pernyataan pesertapada formulir isian kualifikasi masih berlaku,dengan ketentuan:a. tidak ada sanggahan dari peserta;b. sanggahan terbukti tidak benar; atauc.

masa sanggah berakhir.35.4 PPK menginputkan data SPPBJ dan mengunggah



hasil pemindaian SPPBJ yang telah diterbitkan padaaplikasi SPSE dan mengirimkan SPPBJ tersebutmelalui aplikasi SPSE kepada Penyedia yangditunjuk;

35.5 Penyedia yang ditunjuk wajib menerima keputusantersebut, dengan ketentuan apabila yangbersangkutan mengundurkan diri dan masapenawarannya masih berlaku, maka Penyedia yangbersangkutan dimasukkan dalam Daftar Hitam danselanjutnya penunjukan pemenang dapat dilakukankepada pemenang cadangan sesuai dengan urutanperingkat, selama masa surat penawaran pemenangcadangan masih berlaku atau sudah diperpanjangmasa berlakunya;

35.6 Apabila semua pemenang yang ditunjukmengundurkan diri, maka Pelelangan Umumdinyatakan gagal oleh PA/KPA setelah mendapat

laporan dari PPK;35.7 SPPBJ harus diterbitkan paling lambat 6 (enam) harikerja setelah pengumuman penetapan pemenang,apabila tidak ada sanggahan;

35.8 SPPBJ harus diterbitkan paling lambat 2 (dua) harikerja setelah semua sanggahan dijawab;

35.9 Dalam SPPBJ disebutkan bahwa Penyedia harusmenyiapkan Jaminan Pelaksanaan sebelumpenandatanganan Kontrak;

35.10 Dalam hal PPK tidak bersedia menerbitkan SPPBJkarena tidak sependapat atas penetapan pemenang,maka diberitahukan kepada PA/KPA untuk

diputuskan dengan ketentuan:a. apabila PA/KPA sependapat dengan PPK,

dilakukan evaluasi ulang atau Pelelangan Umumdinyatakan gagal; atau

b. apabila PA/KPA sependapat dengan KelompokKerja /ULP, PA/KPA memutuskan penetapanpemenang oleh Kelompok Kerja /ULP bersifatfinal, dan PA/KPA memerintahkan PPK untukmenerbitkan SPPBJ.

35.11 Kontrak ditandatangani paling lambat 14 (empatbelas) hari kerja setelah diterbitkannya SPPBJ;

35.12 PPK menginputkan data Kontrak dan mengunggahhasil pemindaian dokumen Kontrak yang telahditandatangani pada aplikasi SPSE.

36 BAHP danKerahasiaanProses

36.1 Pokja /ULP menuangkan ke dalam BAHP atauBerita Acara tambahan lainnya segala hal terkaitproses pemilihan penyedia secara elektronik yangtidak dapat diakomodir atau difasilitasi aplikasiSPSE;

36.2 Berita Acara Tambahan lainnya sebagaimanadimaksud pada angka 35.1 diunggah (upload) olehPokja/ULP menggunakan menu upload informasi

lainnya pada aplikasi SPSE;36.3

Evaluasi penawaran yang disimpulkan dalam BeritaAcara Hasil Pelelangan Umum (BAHP) oleh Pokja



/ULP bersifat rahasia sampai dengan saatpengumuman pemenang;

H.

Pelelangan Umum Gagal

37 PelelanganUmum Gagal

37.1 Pokja /ULP menyatakan Pelelangan Umum gagal,apabila:a. jumlah penawaran yang masuk kurang dari 3

(tiga) peserta, setelah dilakukan negosiasi teknisdan harga/biaya tidak tercapai kesepakatan;

b. tidak ada penawaran yang lulus evaluasipenawaran;

c. dalam evaluasi penawaran ditemukanbukti/indikasi terjadi persaingan tidak sehat;

d. harga penawaran terendah terkoreksi lebih

tinggi dari HPS;e. sanggahan dari peserta yang memasukkanDokumen Penawaran atas pelaksanaanPelelangan Umum yang tidak sesuai denganketentuan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun2010 tentang Pengadaan Barang/JasaPemerintah dan perubahan – perubahan danpetunjuk teknisnya serta Dokumen Pengadaanternyata benar;

f. sanggahan dari peserta yang memasukkanDokumen Penawaran atas kesalahan substansiDokumen Pengadaan ternyata benar;

g.

calon pemenang dan calon pemenang cadangan1 dan 2, setelah dilakukan evaluasi dengansengaja tidak hadir dalam klarifikasi dan/ataupembuktian kualifikasi.

h. Tidak tersedia atau tidak cukup tersedia danadalam Dokumen Anggaran 2016 yang telahdisahkan.

37.2 PA/KPA menyatakan Pelelangan Umum gagal,apabila:a. PA/KPA sebagaimana tercantum dalam LDP

sependapat dengan PPK yang tidak bersediamenandatangani SPPBJ karena proses Pelelangan

Umum tidak sesuai dengan Peraturan PresidenNomor 54 Tahun 2010 tentang PengadaanBarang/Jasa Pemerintah dan perubahan – perubahan beserta beserta petunjuk teknisnya ;

b. pengaduan masyarakat adanya dugaan KKN yang melibatkan Pokja /ULP dan/atau PPKternyata benar;

c. dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingantidak sehat dalam pelaksanaan PelelanganUmum dinyatakan benar oleh pihak berwenang;

d. sanggahan dari peserta yang memasukanDokumen Penawaran atas kesalahan prosedur

yang tercantum dalam Dokumen PengadaanPenyedia Barang/Jasa ternyata benar;



e. Dokumen Pengadaan tidak sesuai denganPeraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah danperubahan – perubahan beserta petunjukteknisnya;

f. pelaksanaan Pelelangan Umum tidak sesuai ataumenyimpang dari Dokumen Pengadaan;

g.

calon pemenang dan calon pemenang cadangan1 dan 2 mengundurkan diri; atau

h. pelaksanaan Pelelangan Umum melanggarPeraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentangPengadaan Barang/Jasa Pemerintah danperubahan – perubahan beserta petunjukteknisnya.

37.3 Gubernur Jawa Tengah menyatakan PelelanganUmum gagal, apabila pengaduan masyarakat atasterjadinya KKN yang melibatkan PA dan/atau KPA,ternyata benar;

37.4 Setelah Pelelangan Umum dinyatakan gagal, makaPokja /ULP memberitahukan kepada seluruhpeserta;

37.5 Setelah pemberitahuan adanya Pelelangan Umum gagal, Pokja /ULP atau Pokja /ULP pengganti[apabila ada] meneliti dan menganalisis penyebabterjadinya Pelelangan Umum gagal, menentukanlangkah selanjutnya, yaitu melakukan:a. evaluasi ulang;b. penyampaian ulang Dokumen Penawaran;c. Pelelangan Umum ulang; atau

d.

penghentian proses Pelelangan Umum.37.6 PA/KPA, PPK dan/atau Pokja /ULP dilarang

memberikan ganti rugi kepada peserta PelelanganUmum apabila penawarannya ditolak atauPelelangan Umum dinyatakan gagal;

37.7 Apabila dari hasil evaluasi penyebab terjadinyaPelelangan Umum gagal, mengharuskan adanyaperubahan Dokumen Pengadaan, maka dilakukanPelelangan Umum ulang dengan terlebih dahulumemperbaiki Dokumen Pengadaan.

38 PelelanganUmum (Ulang)

Dalam hal Pelelangan Umum diulang, sedangkan jumlahPenyedia yang memasukkan penawaran kurang dari 3(tiga) peserta dan telah memenuhi syarat administrasi,teknis, harga dan kualifikasi, maka pemilihan Penyediadilanjutkan dengan dilakukan negosiasi teknis danharga/biaya.

39 PenunjukanLangsung

Pokja /ULP dapat melakukan penunjukan langsungberdasarkan persetujuan PA, dengan tetap memperhatikanprinsip efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas denganketentuan:39.1 Hasil pekerjaan tidak dapat ditunda;

39.2

Menyangkut kepentingan / keselamatanmasyarakat;39.3 Tidak cukup waktu untuk melaksanakan proses



Pelelangan Umum dan pelaksanaan pekerjaan.

I.

Jaminan Pelaksanaan

40 JaminanPelaksanaan

40.1 Jaminan Pelaksanaan diberikan Penyedia setelahditerbitkannya SPPBJ dan sebelumpenandatanganan Kontrak;

40.2 Jaminan Pelaksanaan dikembalikan kepadaPenyedia setelah:

a. penyerahan seluruh pekerjaan;b. penyerahan Jaminan Pemeliharaan sebesar 5%

(lima perseratus) dari nilai Kontrak.40.3 Jaminan Pelaksanaan memenuhi ketentuan sebagai

berikut:a. diterbitkan oleh Bank Umum (tidak termasuk

bank perkreditan rakyat), perusahaan

penjaminan atau perusahaan asuransi yangmempunyai program asuransi kerugian(suretyship );

b. masa berlaku Jaminan Pelaksanaan sejak tanggalpenandatanganan Kontrak sampai dengan serahterima pertama pekerjaan berdasarkan Kontrak(PHO) sebagaimana tercantum dalam LDP;

c. nama Penyedia sama dengan nama yangtercantum dalam surat Jaminan Pelaksanaan;

d. besaran nilai Jaminan Pelaksanaan tidak kurangdari nilai jaminan yang ditetapkan;

e. besaran nilai Jaminan Pelaksanaan dicantumkan

dalam angka dan huruf;f. nama PPK yang menerima Jaminan Pelaksanaan

sama dengan nama PPK yang menandatanganKontrak;

g. paket pekerjaan yang dijamin sama dengan paketpekerjaan yang tercantum dalam SPPBJ;

h. Jaminan Pelaksanaan harus dapat dicairkantanpa syarat (unconditional ) sebesar nilai

jaminan dalam jangka waktu paling lambat 14(empat belas) hari kerja setelah surat pernyataanwanprestasi dari PPK diterima oleh penerbit

Jaminan;

i.

memuat nama, alamat dan tanda tangan pihakpenjamin.

40.4 Kegagalan penyedia yang ditunjuk untukmenyerahkan Jaminan Pelaksanaan dipersamakandengan penolakan untuk menandatangani Kontrak;

40.5 Ketentuan lebih lanjut mengenai pencairan Jaminan Pelaksanaan diatur dalam Syarat-SyaratUmum Kontrak.

J.

Penandatanganan Kontrak

41 Penanda-tangananKontrak

41.1 Sebelum penandatanganan Kontrak PPK wajibmemeriksa apakah pernyataan dalam Formulir IsianKualifikasi masih berlaku. Apabila salah satu



pernyataan tersebut tidak terpenuhi, makapenandatanganan Kontrak tidak dapat dilakukan;

41.2 Penandatanganan Kontrak dilakukan paling lambat14 (empat belas) hari kerja setelah diterbitkan SPPBJdan setelah Penyedia menyerahkan JaminanPelaksanaan, dengan ketentuan:a. nilai Jaminan Pelaksanaan untuk harga

penawaran atau penawaran terkoreksi diatas80% (delapan puluh perseratus) nilai total HPSadalah sebesar 5% (lima perseratus) dari nilaipenawaran atau penawaran terkoreksi; atau

b. nilai Jaminan Pelaksanaan untuk hargapenawaran atau penawaran terkoreksi dibawah80% (delapan puluh perseratus) nilai total HPSadalah sebesar 5% (lima perseratus) dari nilaitotal HPS; dan

c. masa berlaku Jaminan Pelaksanaan sejak tanggalpenandatanganan Kontrak sampai serah terima

pertama Pekerjaan Konstruksi.41.3 PPK dan penyedia tidak diperkenankan mengubahsubstansi Dokumen Pengadaan sampai denganpenandatanganan Kontrak, kecuali mempersingkatwaktu pelaksanaan pekerjaan dikarenakan jadwalpelaksanaan pekerjaan yang ditetapkan sebelumnyaakan melewati batas tahun anggaran;

41.4 Dalam hal Kontrak tahun tunggal perubahan waktupelaksanaan pekerjaan melewati batas tahunanggaran, penandatanganan Kontrak dilakukansetelah mendapat persetujuan Kontrak tahun jamak;

41.5 PPK dan Penyedia wajib memeriksa konsep Kontrak

meliputi substansi, bahasa, redaksional, angka danhuruf serta membubuhkan paraf pada setiap lembarDokumen Kontrak;

41.6 Menetapkan urutan hirarki bagian-bagianDokumen Kontrak dalam Surat Perjanjian, denganmaksud apabila terjadi pertentangan ketentuanantara bagian satu dengan bagian yang lain, makaberlaku urutan sebagai berikut:a. addendum Surat Perjanjian;b. pokok perjanjian;c. surat penawaran;d. syarat-syarat khusus Kontrak;e.

syarat-syarat umum Kontrak;f. spesifikasi teknis dan gambar;

g. daftar kuantitas; danh. dokumen lainnya seperti: jaminan-jaminan,

SPPBJ, BAHP.41.7 Banyaknya rangkap Kontrak dibuat sesuai

kebutuhan, yaitu:a. sekurang-kurangnya 2 (dua) Kontrak asli, terdiri

dari;1) Kontrak asli pertama untuk PPK dibubuhi

materai pada bagian yang ditandatangani

oleh penyedia; dan2)

Kontrak asli kedua untuk penyedia dibubuhimaterai pada bagian yang ditandatangani



oleh PPK;b. rangkap Kontrak lainnya tanpa dibubuhi

materai, apabila diperlukan.41.8 Pihak yang berwenang menandatangani Kontrak

atas nama penyedia adalah direkturutama/pimpinan perusahaan/pengurus koperasi

yang disebutkan namanya dalam Akta Pendirian/Anggaran Dasar, yang telah didaftarkan sesuaidengan peraturan perundang-undangan;

41.9 Pihak lain yang bukan direktur utama/pimpinanperusahaan/pengurus koperasi atau yang namanyatidak disebutkan dalam Akta Pendirian/AnggaranDasar, dapat menandatangani Kontrak, sepanjangpihak tersebut adalah pengurus/karyawanperusahaan/karyawan koperasi yang berstatussebagai tenaga kerja tetap dan mendapat kuasa ataupendelegasian wewenang yang sah dari direkturutama/pimpinan perusahaan/pengurus atau pihak

yang sah berdasarkan Akta Pendirian / AnggaranDasar untuk menandatangani Kontrak.




DINAS BINA MARGA



BAB IVLEMBAR DATA PEMILIH

DESEMBER 2015







BAB IV

LEMBAR DATA PEMILIHAN LDP)

A. LingkupPekerjaan

1.

2.

3.4.5.

Panitia Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Selaku Kelompok KerPekerjaan Jalan dan Jembatan Provinsi Jawa Tengah Pada DinBina Marga Provinsi Jawa Tengah Dana APBD Tahun Anggara2016;Alamat : Kantor Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Tengah, JMadukoro Blok AA-BB Semarang;Email Panitia (Kelompok Kerja) : [email protected] LPSE Provinsi Jawa Tengah : lpse.jatengprov.go.idNama paket, Lingkup Pekerjaan, Waktu Pelaksanaan dan WakPemeliharaan Pekerjaan lihat Lampiran Lembar Data Pemiliha

(LDP)6. Jangka waktu penyelesaian pekerjaan dapat dilihat pada LampiraLembar Data Pemilihan (LDP) terhitung sejak tanggal mulai ker(yang dinyatakan dalam SPMK) dengan memperhitungkan :

Masa mobilisasi dan rekayasa lapangan;

Waktu efektif pelaksanaan konstruksi;

Penundaan pekerjaan dalam rangka memperingati Hari BesaIslam “Hari Raya Idul Fitri” ( sebelum sampai dengan sesudahari raya atau selama 20 hari);

7. Jangka waktu pemeliharaan sebagaimana Lembar Data Pemiliha(LDP), terhitung mulai sejak serah terima pertama pekerjaa

(PHO)B.

Sumber Dana Pekerjaan ini dibiayai dari sumber pendanaan : APBD Provin Jawa Tengah Tahun Anggaran 2016.

Apabila tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dana daladokumen APBD Tahun Anggaran 2016 maka pelelangan gagal.

Penerbitan Surat Penunjukan Pemenang Barang/Jasa (SPPBJ) dapenandatanganan Surat Perjanjian/Kontrak dilaksanakan seteladisahkannya dokumen APBD Tahun Anggaran 2016.

C. Pendayagunaan

Produk DalamNegeri

Preferensi Harga hanya diberikan kepada Barang/Jasa dala

negeri dengan TKDN lebih besar atau sama dengan 25% (dupuluh lima perseratus).

Catatan:

1) Preferensi Harga untuk Barang/Jasa dalam nege

diberlakukan pada Pengadaan Barang/Jasa yang dibiayrupiah murni tetapi hanya berlaku untuk PengadaaBarang/Jasa bernilai diatas Rp1.000.000.000,00 (satu miliarupiah); dan.

2) Preferensi Harga hanya diberikan kepada Barang/Jasa dala

negeri dengan TKDN lebih besar atau sama dengan 25% (dupuluh lima perseratus).

3)

Sanksi finansial terhadap realisasi pelaksanaan yang tidasesuai dengan nilai TKDN Penawaran dikenakan berdasarka



perbedaan antara nilai TKDN Penawaran dengan nilai TKDrealisasi pelaksanaan dikalikan dengan Harga Penawaradengan perbedaan nilai TKDN maksimal sebesar 15% (limbelas persen).

Apabila paket pekerjaan yang dilelangkan memenuhi ketentua1) dan 2) maka diberlakukan preferensi harga dan dii

“diberikan”.

D. JadwalTahapanPemilihan

Sebagaimana tercantum dalam aplikasi SPSE.

E. PemberianPenjelasan danPeninjauanLapangan(apabiladiperlukan)

Pemberian Penjelasan Dokumen Pengadaan akan dilaksanakasecara elektronik on lin

) melalui aplikasi SPSE sesuai Jadwal.

Peserta disarankan melaksanakan peninjauan lapangan dengabiaya sendiri (apabila diperlukan) sesuai paket yang akan ditawagar memahami situasi dan kondisi paket yang akan ditawar.

F.

Mata Uang danCaraPembayaran

12.

Mata uang yang digunakan Rupiah;Pembayaran dilakukan dengan cara Monthly Certificate (MC).

G.

MasaBerlakunyaPenawaran

Masa berlaku penawaran selama 90 sembilan puluh) hakalender sejak batas akhir waktu pemasukan DokumePenawaran.

H. JaminanPenawaran

Tidak diperlukan

I.

Jadual

PemasukanDokumenPenawaran


J. Batas AkhirWaktuPemasukanPenawaran


K. PembukaanPenawaran


L. DokumenP enawaran

1. DOKUMEN ADMINISTRASIa. Surat Penawaran ;b. Surat Kuasa dari Direktur/Pimpinan Perusahaan/Penguru

Koperasi [apabila yang bertindak untuk dan atas peserta dalaSurat Penawaran didelegasikan kepada Karyawan Tetap. Statukaryawan tetap harus desertai bukti-bukti otentik dan legal];

c. Surat perjanjian Kemitraan/Kerja Sama Operasi [apabipeserta berbentuk Kemitraan/KSO];

2. DOKUMEN TEKNISa. Metode pelaksanaan;

Menggambarkan penguasaan penyelesaian pekerjaan yansistematis dari awal sampai akhir meliputi tahapan/uruta



pekerjaan (utama) dan uraian/cara kerja dari masing-masin jenis kegiatan pekerjaan utama dan penunjang pekerjaautama yang dapat dipertanggung jawabkan secara teknis;Metode Pelaksanan, disusun sekurang – kurangnya berisebagai berikut :

Tabel-01 Metode pelak sanaan

Bab Isi

I. Pendahuluan Latar belakang, Maksud dan tujuan, Lokasi, Lingkup

Pekerjaan.

II. Metode

penyelesaian

pekerjaan

Tahapan urutan pekerjaan dan Tata Cara Pelaksanaan

yang menggambarkan pelaksanaan pekerjaan dari awa

sampai dengan akhir yang dapat dipertanggung jawabkan secara teknis .

III. Uraian

pekerjaan

utama

Metode kerja pelaksanaan pekerjaan yang

menggambarkan metode kerja alat, penggunaan

bahan, kebutuhan personil dan waktu pelaksanaan

IV. Uraian

pekerjaan

penunjang

Metode kerja pekerjaan-pekerjaan penunjang ( selain

item pekerjaan yang tercantum dalam Dafta

Kuantitas dan harga) dan atau pekerjaan sementaryang mempengaruhi kelancaran/ keberhasilan

penyelesaian pekejaan (Misal : Menejemen lalu-lintas

penyiapan jalan/ jembatan darurat, antisipasi cuac

dll.)

V. Penutup Resume/ saran/ usulan percepatan/ inovasi.

Catatan:

Penyedia harus memaksimalkan waktu pelaksanaan pekerjaamengingat waktu pelaksanaan yang sangat pendek, dengatetap mengutamakan kualitas pekerjaan.

Apabila diperlukan percepatan pekerjaan dan peningkata

mutu bahan, tidak disediakan biaya tambahan

b.

Time Schedule yang berupa rencana target dan rencancapaian prestasi pekerjaan dengan menggunakan model kurv“ S “. Jadwal pelaksanaan disusun secara detaberdasarkan per Nomor/ Nama mata pembayarasebagaimana tabel berikut :

Tabel 02 Jadwal waktu pel ks n n

NoMata

PembayaranJml

harga

Bobot

(%)

Waktu pelaksanaan

KeterangaBulan I Bulan …

1 2 3 4 1 2 3 4

I. UMUM

1.1 …..

II. DRAINASE

2.2 ….

2.3 ….

III. PEKERJAAN

TANAH

3.1 ….

3.2 ….

Total

Total Komulatif

c.

Formulir RK3K;



d. Daftar peralatan utama minimal sesuai dengan Lampiran LDPKetentuan :Melampirkan hasil pemindaian scan) Bukti kepemilika

alat berupa :

- Apabila peralatan milik sendiri berupa kuitansi/nopembelian/bukti kepemilikan lain;

- Apabila peralatan sewa berupa bukti perjanjian sewperalatan (format sesuai Bentuk Surat Perjanjian SewPeralatan pada Bab VI).

e. Tidak diperkenankan menyampaikan spesifikasi teknis yanberbeda;

f. Daftar Personil Inti yang akan ditugaskan secara penuh dalapenyelesaian pekerjaan sesuai dengan Lampiran LDP.Ketentuan : masing-masing personil dilampiri has

pemindaian scan) surat pernyataan kesediaan untuditugaskan, Ijazah, daftar riwayat hidup, SKA/SKT dan KTP;

g. Daftar bagian yang dapat disubkontrakkan, selain pekerjaa yang termasuk Mata Pembayaran Utama. Tabel 03- Daftar pekerjaan yang disubkontrakkan

No. Mata

Pemba-

yaran

Jenis

Pekerjaan

Prosentase dari harga

total Mata

Pembayaran

Prosentase dari

Harga

Penawaran

Nama

Sub

Penyedia

Jasa

(jika ada)

Cat : Leveransir/pemasok bahan tidak termasuk sebagai s

Kontraktor.

Bagian pekerjaan yang disubkontrakkan bukan merupakan Pekerjaa

Utama sebagaimana Lampiran LDP (Daftar Pekerjaan Utama).

h. Uji mutu/teknis/fungsi dalam kondisi tertentu diperlukauntuk : Bahan Aspal/Beton Alat (sesuai LDK);

i. Daftar Pekerjaan Utama (DPU) dan Mata Pembayaran Utam(MPU) sebagaimana Lampiran LDP.arka Jalan Termoplastik.

j. Mata Pembayaran Utama (MPU) sebagaimana Lampiran LDP.3.

4.

DOKUMEN HARGAa. Rekapitulasi Harga;b. Daftar Kuantitas dan Harga;

c.

Daftar Kuantitas Mobilisasi Peralatan;d.

Rincian Perhitungan Manajemen Lalu Lintas;e. Rincian Perhitungan Harga Lum Sump Pekerjaa

Pemeliharaan Rutin;f. Harga Satuan Dasar Upah, Bahan dan Peralatan;

g. Analisa Harga Satuan Pekerjaan (AHSP) untuk pekerjaautama maupun mata pembayaran utama;

h. Analisa Teknis Satuan Pekerjaan (ATSP) untuk pekerjaautama maupun mata pembayaran utama.

DOKUMEN ISIAN KUALIFIKASI



M. HargaPenawaran

1.

2.

Harga penawaran telah memperhitungkan kondisi lapangatermasuk perkiraan lalu-lintas dan biaya pemeliharaan jalan padmasa pemeliharaan berdasarkan indikator kinerja jalasebagaimana ditetapkan dalam Syarat – Syarat Khusus Kontraserta biaya pengujian yang diperlukan untuk mata pembayara

yang memerlukan pendukung kualitas sebagaimana yan

disyaratkan dalam spesifikasi teknis maupun biaya biaya la(asuransi, golongan C dan lain lain);

Harga penawaran telah memperhitungkan biaya perbaikan jalakerja yang dilalui dalam pelaksanaan pekerjaan untumengembalikan ke kondisi semula;

3. Harga penawaran juga telah memperhitungkan metodpelaksanaan berkenaan dengan percepatan penyelesaiapelaksanaan pekerjaan sehubungan dengan keterbatasan waktpelaksanaan;

N. BentukPenawaran

4. Harga penawaran juga telah memperhitungkan perkiraa

kenaikan harga-harga yang bukan disebabkan oleh keadaaKahar sebagaimana dimaksud dalam SSUK.

Dokumen penawaran disampaikan secara elektronik dalabentuk soft copy (satu file) dengan mengunggah file penawaraterenkripsi (*.rhs) hanya dengan melaui aplikasi SPSEwebsi:www.lpse.jatengprov.go.id.

O. Sanggahan dan

Pengaduan1.

2.

Sanggahan disampaikan melalui aplikasi SPSE, (secarelektronik/on line) , website www.lpse.jatengprov.go.ditujukan kepada :

Nama Panitia(KelompokKerja)

Panitia Pengadaan Pekerjaan Konstruksi selakuKelompok Kerja Pekerjaan Jalan dan JembatanProvinsi Jawa Tengah pada Dinas Bina MargaProvinsi Jawa Tengah Dana APBD TahunAnggaran 2016

Alamat

Kantor Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Tengah

Jl. Madukoro Blok AA-BB, Semarang

Telp. (024) 7608368 Fax (024) 7613181

Tembusan sanggahan dapat disampaikan di luar aplikasi SPS(offline ) ditujukan kepada:

1) APIP :

Nama

APIPInspektorat Provinsi Jawa Tengah

Alamat Jl. Pemuda No. 127-133Semarang - Jawa Tengah



2) PA/KPA:

NamaKPA

Lihat Lampiran LDP (Alamat Sanggah)

Alamat

Kantor Dinas Bina Marga Provinsi JawaTengah

Jl. Madukoro Blok AA-BB, SemarangTelp. (024) 7608368 Fax (024) 7613181

3) PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) :

Nama PPK Lihat Lampiran LDP (Alamat Sanggah)

Alamat

Kantor Dinas Bina Marga Provinsi JawaTengah

Jl. Madukoro Blok AA-BB, Semarang

Telp. (024) 7608368 Fax (024) 7613181

3. Pengaduan disampaikan di luar aplikasi SPSE (offline ) ditujukakepada Inspektorat Provinsi Jawa Tengah;

NamaAPIP

Inspektorat Provinsi Jawa Tengah

Alamat Jl. Pemuda No. 127-133 Semarang JawaTengah

P. JaminanPelaksanaan

1. Masa berlaku Jaminan Pelaksanaan sekurang-kurangnya sejatanggal penanda-tanganan kontrak sampai dengan serah terim

pertama pekerjaan (Provisional Hand Over/PHO

) maksimsampai dengan tanggal 31 Desember 2016;

2. Jaminan Pelaksanaan ditujukan kepada PPKom (lihat LampiraLDP);

3. Jaminan Pelaksanaan dicairkan dan disetorkan pada Kas DaeraProvinsi Jawa Tengah.

Q. Jaminan Uang

Muka1. Jaminan Uang Muka minimal sama dengan nilai uang muka yan

dimintakan Penyedia;

2. Jaminan Uang Muka ditujukan kepada PPKom (lihat LampiraLDP);

3. Jaminan Uang Muka dicairkan dan disetorkan pada Kas DaeraProvinsi Jawa Tengah.



LAMPIRANBAB IV

LEMBAR DATA PEMILIHAN (LDP)



Panitia Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Dana APBD 2016

Lampiran 1 LEMBAR DATA PEMILIHAN (LDP) Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Tengah

DAFTAR NAMA PAKET, URAIAN PEKERJAAN , WAKTU PELAKSANAAN , WAKTU PEMELIHARAAN , LOKASI PEKERJAAN DAN HPS

PANJANG WAKTU WAKTU TOTAL HPS LOKASI

EFEKTIF PELAKSANAAN PEMELIHARAAN TERMASUK PPN PEKERJAAN

( KM ) (HARI KALENDER) (HARI KALENDER) ( Rp )

A Bidang Pembangunan Wilayah Barat

PENINGKATAN JALAN

1 Peningkatan Jalan Cilopodang-Salem (Kab. Cilacap) 4,50 Pelebaran Beton + Overlay 2 lapis 240 365 21.800.000.000,00 Kab. Cilacap

2 Peningkatan Jalan Sidareja - Cukangleuleus (Kab. Cilacap) 3,50 Perkerasan Beton 240 365 22.500.000.000,00 Kab. Cilacap

3 Peningkatan Jalan Buntu - Kroya - Slarang (Kab. Cilacap) 3,00 Perkerasan Beton 240 365 19.283.223.000,00 Kab. Cilacap

4 Peningkatan Jalan Ketanggunan - Kersana - Bantarsari (Kab. Brebes) 2,60 Perkerasan Beton 240 365 16.712.126.000,00 Kab. Brebes

5 Peningk at an Jalan Randudong kal - Jat inegara Bts . Kab. Tegal ( Kab. Pem alang) 4, 50 Pelebaran Beton + Overlay 2 lapis 240 365 24.400.000.000,00 Kab. Pemalang

6 Peningkatan Jalan Kersana - Bandungsari (Kab. Brebes) 3,51 Perkerasan Beton 240 365 20.000.000.000,00 Kab. Brebes

7Peningkatan Jalan Bumiayu - Salem Bts. Kab. Brebes (Kab. Brebes) 4,83

Perkerasan Beton+Pelebaran Beton+Overlay 2

lapis240 365 22.197.000.000,00 Kab. Brebes

8 Peningkatan Jalan Bumiayu - Sirampok 1 (Kab. Brebes) 0,40 Borepile di Pengasinan Pasca Bencana 240 365 4.171.000.000,00 Kab. Brebes

9 Peningkatan Jalan Bumiayu - Sirampok 2 (Kab. Brebes) 4,77 Pelebaran Beton + Overlay 2 lapis 240 365 22.000.000.000,00 Kab. Brebes

10 Pe ning katan Ja la n W irad es a - Kalib ening Bts.Ka b.Ba nj arne ga ra (K ab . P ek alo ng an) 6,02 Pelebaran Beton + Overlay 2 lapis 240 365 26.000.000.000,00 Kab. Pekalongan

11 Pe ning katan J ala n B antarbo lang - K es es i / Bt s.Ka b.Pe ka lo ng an (Ka b. Pe mala ng ) 5,00 Pelebaran Beton + Overlay 2 lapis 240 365 27.106.970.000,00 Kab. Pemalang

12 Peningkatan Jalan Kesesi / Bts.Kab. Pemalang - Kebonagung (Kab. Pekalongan) 2,60 Perkerasan Beton 240 365 16.712.126.000,00 Kab. Pekalongan

13 Peningkatan Jalan Batang - Wonotunggal - Bawang ( Kab. Batang) 4,00 Pelebaran Beton + Overlay 2 lapis 240 365 17.281.576.000,00 Kab.Batang

14 Peningkatan Jalan Pemalang - Randudongkal (Kab.Pemalang) 7,00 Pelebaran Beton + Overlay 2 lapis 240 365 30.315.437.000,00 Kab. Pemalang

15 Peningkatan Jalan Bawang - Plantungan Bts.Kab.Kendal (Kab. Batang) 5,07 Pelebaran Beton + Overlay 2 lapis 240 365 21.904.397.000,00 Kab.Batang

16 Peningkatan Jalan Banyuputih - Bawang (Kab.Batang) 4,00 Pelebaran Beton + Overlay 2 lapis 240 365 17.281.576.000,00 Kab.Batang

17 Peningkatan Jalan Klampok - Purbalingga (Kab.Purbalingga) 4,00 Perkerasan Beton 240 365 25.710.963.000,00 Kab.Purbalingga

18 Peningkatan Jalan Menganti - Kesugihan (Kab.Cilacap) 3,00 Perkerasan Beton 240 365 19.283.223.000,00 Kab. Cilacap

19 Peningkatan Jalan Kebonagung - Bts. Kab. Batang (Kab. Pekalongan) 4,87 Pelebaran Beton + Overlay 2 lapis 240 365 22.000.000.000,00 Kab. Pekalongan

20 Peningkatan Jalan Morongso - Tuwel - Sirampok (Kab. Tegal) 4,87 Pelebaran Beton + Overlay 2 lapis 240 365 22.000.000.000,00 Kab.Tegal

21 Peningkatan Jalan Bandungsari - Salem Bts. Kab. Brebes (Kab. Brebes ) 4,87 Pelebaran Beton + Overlay 2 lapis 240 365 22.000.000.000,00 Kab. Brebes

22 Peningkatan Jalan Kaliori - Patikraja (Kab. Banyumas) 2,00 Pelebaran Beton + Overlay 2 lapis 240 365 8.640.789.000,00 Kab.Banyumas

23 Peningkatan Jalan Jatinegara - Slawi (Kab. Tegal ) 3,86 Perkerasan Beton 240 365 22.000.000.000,00 Kab.Tegal

24 Peningkatan Jalan Randudongkol - Belik Bts.Kab.Purbalingga (Kab. Pemalang) 4,36 Pelebaran Beton + Overlay 2 lapis 240 365 18.836.918.000,00 Kab. Pemalang

NO NAMA PAKET URAIAN PEKERJAAN







B Bidang Pembangunan Wilayah Tengah

PENINGKATAN JALAN

1 Peningkatan Jalan Sukorejo - Boja - Cangkiran (Kab.Kendal) 5,00 Perkerasan Beton+Pelebaran Beton+Overlay 2

lapis240 365 24.966.500.000,00 Kab.Kendal

2 Peningkatan Jalan Plantungan - Sukorejo / Blimbing (Kab. Kendal) 5,00 Pelebaran Beton + Overlay 2 lapis 210 365 16.500.000.000,00 Kab.Kendal

3 Peningkatan Jalan Cangkiran - Ungaran Bts. Kodya Semarang (Kota Semarang) 4,00 Pelebaran Beton + Overlay 2 lapis 210 365 17.300.000.000,00 Kota Semarang

4Peningkatan Jalan Semarang - Godong (Kab. Demak, Grobogan) 2,90 Perkerasan Beton 240 365 28.369.315.000,00

Kab.

Demak,Grobogan

5 Peningkatan Jalan Weleri - Patean Bts. Kab. Kendal (Kab. Kendal) 6,00 Perkerasan Beton+Pelebaran Beton+Overlay 2

lapis240 365 30.462.000.000,00 Kab.Kendal

6 Pe ning katan J ala n L emahb ang - K aloran / B ts . Ka b.Te ma ng gung (Ka b. S emarang ) 6,00 Pelebaran Beton + Overlay 2 lapis 210 365 19.800.000.000,00 Kab. Semarang

7 Peningkatan Jalan Salatiga - Kedungjati / Bts.Kab.Grobogan (Kab. Semarang) 3,50 Perkerasan Beton 240 365 19.940.375.000,00 Kab. Semarang

8 Peningkatan Jalan Gubug - Kapung - Kd.Jati / Bts. Kab. Semarang (Kab. Grobogan) 2,00 Perkerasan Beton 240 365 11.394.500.000,00 Kab.Grobogan

9 Peningkatan Jalan Tegowanu - Tanggung - Kapung (Kab. Grobogan) 2,50 Perkerasan Beton 240 365 14.243.125.000,00 Kab.Grobogan

10 Peningkatan Jalan Sruwen - Karanggede (Kab. Semarang) 3,00 Perkerasan Beton 240 365 17.091.750.000,00 Kab. Semarang

11 Peningkatan Jalan Salatiga - Ngablak Bts.Kab.Magelang (Kab. Semarang) 1,00 Pelebaran Beton + Overlay 2 lapis 210 365 4.325.000.000,00 Kab. Semarang

12 Pen ingkatan Jalan Wanayasa - Kal iben ing B ts . Kab. Pekalongan (Kab. Ban jarnegara) 5 ,00 Pelebaran Beton + Overlay 2 lapis 210 365 21.625.000.000,00 Kab.Banjarnegara

13 Peningkatan Jalan Mandiraja - Ketileng Bts. Kebumen (Kab. Banjarnegara) 3,65 Pelebaran Beton + Overlay 2 lapis 210 365 16.512.600.000,00 Kab.Banjarnegara

14 Peningkatan Jalan Banjarnegara - Wanayasa (Kab.Banjarnegara) 3,50 Perkerasan Beton 240 365 22.512.875.000,00 Kab.Banjarnegara

15 Peningkatan Jalan Wadaslintang - Selokromo (Kab.Wonosobo) 5,00 Pelebaran Beton + Overlay 2 lapis 210 365 22.620.000.000,00 Kab.Wonosobo

16Peningkatan Jalan Kemiri - Kepil Bts. Kab. Wonosobo (Kab. Wonosobo) 3,00


lapis240 365 17.851.500.000,00 Kab.Wonosobo

17 Peningkatan Jalan Sapuran - Kaliangkrik Bts.Kab.Magelang (Kab. Wonosobo) 4,00 Pelebaran Beton + Overlay 2 lapis 210 365 13.185.000.000,00 Kab.Wonosobo

18 Peningkatan Jalan Parakan - Patean Bts.Kab. Temanggung (Kab.Temanggung) 4,19 Perkerasan Beton 240 365 26.951.127.500,00 Kab.Temanggung

19 Peningk at an Jalan Tem anggung - Kalor an Bt s. Kab.Sem arang (Kab. Tem anggung) 3, 00 Pelebaran Beton + Overlay 2 lapis 210 365 9.900.000.000,00 Kab.Temanggung

20 Peningkatan Jalan Wonosobo - Kejajar (Kab. Wonosobo) 5,00 Overlay 2 lapis 180 365 18.180.000.000,00 Kab.Wonosobo

21 Peningkatan Jalan Magelang - Salaman (Kab. Magelang) 4,30 Overlay 2 lapis 180 365 15.488.600.000,00 Kab.Magelang

22

Peningkatan Jalan Magelang - Ngablak Bts. Kab. Semarang (Kab. Magelang) 5,00 Pelebaran Beton + Overlay 2 lapis 210 365 21.625.000.000,00 Kab.Magelang

23 Peningk at an Jalan Magelang - Kaliangk rik Bts .Kab. Wonos obo ( Kab. Magelang) 1, 50 Pelebaran Beton + Overlay 2 lapis 210 365 6.674.193.000,00 Kab.Magelang

24 Peningkatan Jalan Blabak - Jrakah / Selo Bts. Kab. Boyolali (Kab. Magelang) 6,00 Perkerasan Beton 240 365 34.183.500.000,00 Kab.Magelang

2 5 Pe ning katan Ja la n G ombo ng - Se mpo r - Ket ile ng / Bt s.Ba nj arne ga ra (K ab . K eb umen) 3,00 Pelebaran Beton + Overlay 2 lapis 210 365 13.572.000.000,00 Kab.Kebumen

26 Pe ning katan J ala n P re mb un - W ad as lintang B ts . Ka b. W onos ob o ( K ab. K eb umen) 5,50 Pelebaran Beton + Overlay 2 lapis 210 365 18.150.000.000,00 Kab.Kebumen

27 Peningkatan Jalan Kutoarjo - Bruno Bts. Kab. Wonosobo (Kab. Purworejo) 5,50 Pelebaran Beton + Overlay 2 lapis 210 365 24.882.000.000,00 Kab.Purworejo







28 Peningkatan Jalan Maron - Kemiri (KDS) (Kab. Purworejo) 3,00 Pelebaran Beton + Overlay 2 lapis 210 365 9.900.000.000,00 Kab.Purworejo

29 Peningkatan Jalan Purworejo - Sibolong Bts.Prov.DIY (Kab. Purworejo) 3,00 Pelebaran Beton + Overlay 2 lapis 210 365 13.572.000.000,00 Kab.Purworejo

30 Peningkatan Jalan Bts.Kab./ Bruno - Kepil (Kab. Wonosobo) 2,00 Pelebaran Beton + Overlay 2 lapis 210 365 9.048.000.000,00 Kab.Wonosobo

31 Peningkatan Jalan Batur - Dieng (Kab. Wonosobo) 3,35 Pelebaran Beton + Overlay 2 lapis 210 365 12.705.000.000,00 Kab.Wonosobo

32 Peningkatan Jalan Temanggung - Pertigaan Bulu (Kab. Temanggung) 2,00 Pelebaran Beton + Overlay 2 lapis 210 365 8.650.000.000,00 Kab.Temanggung

33 Peningkatan Jalan Bts.Kab.Purworejo / Bener - Maron (Kab. Purworejo) 2,00 Overlay 2 lapis 180 365 6.066.000.000,00 Kab.Purworejo

34 Peningkatan Jalan Congot - Jali (NS) (Kab. Kebumen) 10,00 Overlay 2 lapis 210 365 28.967.215.000,00 Kab.Kebumen

24 Peningkatan Jalan Blabak - Jrakah / Selo Bts. Kab. Boyolali (Kab. Magelang) DAK 2,09 Perkerasan Beton 240 365 11.955.350.000,00 Kab.Magelang

PENGGANTIAN JEMBATAN

1 Jembatan Kemadu (Penggantian) 36 M Penggantian 270 365 9.216.000.000,00 Kab.Wonosobo

2 Jembatan Kepodang (Penggantian) 48,2 M Penggantian 270 365 12.339.000.000,00 Kab.Wonosobo

3 Jembatan Tracap I (Penggantian) 32,5 M Penggantian 270 365 8.320.000.000,00 Kab.Wonosobo

4 Jembatan Lowungu (Penggantian) 15,7 M Penggantian 270 365 4.019.000.000,00 Kab.Temanggung

5 Jembatan Tangsi (Duplikasi) 46,5 M Duplikasi 270 365 15.536.200.000,00 Kab. Magelang







C Bidang Pembangunan Wilayah Timur

PENINGKATAN JALAN

1 Peningkatan Jalan Wirosari - Kunduran (Kab.Grobogani) 4,00 Perkerasan Beton 240 365 23.782.392.000,00 Kab.Grobogan

2 Peningkatan Jalan Wirosari - Sulursari - Singget / Bts. Kab. Blora (Kab. Grobogan) 1 5,00 Perkerasan Beton 240 365 28.932.914.000,00 Kab.Grobogan

3 Peningkatan Jalan Wirosari - Sulursari - Singget / Bts. Kab. Blora (Kab. Grobogan) 2 4,00 Perkerasan Beton 240 365 22.782.392.000,00 Kab.Grobogan

4 Peningkatan Jalan Singget - Doplang - Cepu (Kab.Blora) 1 5,00 Perkerasan Beton 240 365 28.479.176.000,00 Kab.Blora

5 Peningkatan Jalan Singget - Doplang - Cepu (Kab.Blora) 2 5,10 Perkerasan Beton 240 365 29.149.205.000,00 Kab.Blora

6 Peningkatan Jalan Surakarta - Gemolong -Geyer Bts. Kab. Grobogan (Kota Surakarta) 5,00 Perkerasan Beton 240 365 34.367.926.000,00 Kota.Surakarta

7 Peningkatan Jalan Purwodadi -Geyer / Bts. Kab. Sragen (Kab. Grobogan) 4,00 Perkerasan Beton 240 365 27.863.892.000,00 Kab.Grobogan

8 Peningkatan Jalan Kuwu - Galeh Bts. Kab. Sragen (Kab. Grobogan) 3,00 Perkerasan Beton 210 365 17.085.607.000,00 Kab.Grobogan

9 Peningkatan Jalan Galeh - Ngrampal (Kab. Sragen) 5,00 Perkerasan Beton+CTB+Overlay 2 Lapis 240 365 20.469.758.000,00 Kab.Sragen

10Peningkatan Jalan Boyolali - Jrakah / Selo Bts.Kab.Magelang (Kab.Boyolali) 5,00


lapis240 365 28.479.176.000,00 Kab.Boyolali

11 Peningkatan Jalan Ngadirojo - Biting / Bts. Prov. Jatim (Kab.Wonogiri) 6,00 Pelebaran Beton+Overlay 2 Lapis 240 365 26.144.851.000,00 Kab.Wonogiri

12 Peningkatan Jalan Ngadirojo - Giriwoyo (Kab.Wonogiri) 5,70 Pelebaran Beton+Overlay 2 Lapis 240 365 15.944.854.000,00 Kab.Wonogiri

13 Peningkatan Jalan Ngadirojo - Jatipuro / Bts. Kab. Karanganyar (Kab.Wonogiri) 4,00 Pelebaran Beton+Overlay 2 Lapis 240 365 16.604.721.000,00 Kab.Wonogiri

14 Peningkatan Jalan Wonogiri - Manyaran - Blimbing ( Kab.Wonogiri) 4,00 Pelebaran Beton+Overlay 2 lapis 240 365 20.828.767.000,00 Kab.Wonogiri

15 Peningkatan Jalan Karanganyar - Jatipuro Bts.Kab.Wonogiri (Kab.Karanganyar) 5,00 Pelebaran Beton+Overlay 2 lapis( 240 365 21.175.174.000,00 Kab.Karanganyar

16 Peningkatan Jalan Sukoharjo - Weru - Watukelir (Kab. Sukoharjo) 2,90 Perkerasan Beton 210 365 13.585.929.000,00 Kab.Sukoharjo

17 Peningkatan Jalan Karangwuni - Cawas - Jentir (Kab.Klaten) 6,00 Pelebaran Beton+Overlay 2 lapis 240 365 19.885.959.000,00 Kab.Klaten

18 Peningkatan Jalan Sangkalputung - Bts. Kab. Boyolali (Kab. Klaten) 0,85 Overlay 2 Lapis 180 365 2.406.000.000,00 Kab.Klaten

19 Peningkatan Jalan Wuryantoro - Eramoko - Pracimantoro (Kab. Wonogiri) 5,00 Overlay 2 Lapis 240 365 13.325.174.000,00 Kab.Wonogiri

20 Peningkatan Jalan Sragen - Bts. Kab. Karanganyar / Batu Jamus (Kab. Sragen) 3,50 Pelebaran Beton+Overlay 2 lapis 210 365 11.558.997.000,00 Kab.Sragen

21 Peningkatan Jalan Karanganyar - Bts. Kab. Sragen / Batu Jamus (Kab. Karanganyar) 3,00 Pelebaran Beton+Overlay 2 lapis 210 365 13.471.601.000,00 Kab.Karanganyar

22 Peningkatan Jalan Sukolilo - Grobogan (Kab. Grobogan) 3,00 Perkerasan Beton+CTB+Overlay 2 Lapis 210 365 12.638.801.000,00 Kab.Grobogan

23 Peningkatan Jalan Namengan - Krendetan (Kab. Klaten) 1,80 Perkerasan Beton 210 365 10.249.464.000,00 Kab.Klaten

24 Peningkatan Jalan Purwodadi - Wirosari (Kab. Grobogan) 3,00 Perkerasan Beton 210 365 17.085.607.000,00 Kab.Grobogan

25 Peningkatan Jalan JL. A. Yani (Purwodadi) (Kab. Grobogan) 1,25 Perkerasan Beton 180 365 12.605.644.000,00 Kab.Grobogan

26 Peningkatan Jalan Todanan - Ngawen (Kab. Grobogan) 3,00 Perkerasan Beton+CTB+Overlay 2 Lapis 210 365 14.333.670.000,00 Kab.Grobogan

27 Peningkatan Jalan Kunduran - Ngawen - Blora (Kab.Blora) 3,00 Perkerasan Beton 210 365 17.085.607.000,00 Kab.Blora

28 Peningkatan Jalan Jepara - Keling / Bts. Kab. Pati (Kab. Jepara) 4,00 Pelebaran Beton+Overlay 2 lapis 240 365 18.123.685.000,00 Kab.Jepara

29 Peningkatan Jalan Keling / Bts.Kab.Jepara - Tayu (Kab.Pati) 4,80 Pelebaran Beton+Overlay 2 lapis 240 365 20.792.086.000,00 Kab.Pati

30 Peningkatan Jalan Pati - Kayen - Sukolilo Bts.Kab. Grobogan (Kab.Pati) 4,00 Perkerasan Beton+CTB+Overlay 2 Lapis 240 365 22.224.000.000,00 Kab.Pati







31 Peningkatan Jalan Pati - Tayu (Kab.Pati) 5,00 Pelebaran Beton+Overlay 2 lapis 240 365 19.283.257.000,00 Kab.Pati

32 Peningkatan Jalan Kudus - Colo (Kab. Kudus) 5,00 Pelebaran Beton+Overlay 2 lapis 240 365 16.559.339.000,00 Kab.Kudus

33 Peningkatan Jalan Juwono - Todanan Bts.Kab.Blora (Kab.Pati) 4,00 Perkerasan Beton 240 365 22.787.140.000,00 Kab.Pati

34 Peningkatan Jalan Lasem - Sale Bts.Prov Jawa Timur (Kab.Rembang) 4,00 Perkerasan Beton 240 365 25.667.126.000,00 Kab.Rembang

35 Peningkatan Jalan Andong / Bts. Kab. Sragen - Kr. Gede - Bts. Kab. SMG (Kab. Boyolali) 4,20 Overlay 2 Lapis 210 365 11.730.057.000,00 Kab.Boyolali

36 Peningkatan Jalan Purwantoro - Nawangan / Bts. Prov. Jatim (Kab.Wonogiri) 5,00 Pelebaran Beton+Overlay 2 Lapis 240 365 20.679.339.000,00 Kab.Wonogiri

37 Peningkatan Jalan Palur - Karanganyar (Kab. Karanganyar) 2,80 CTB+Overlay 2 Lapis 210 365 24.095.602.000,00 Kab.Karanganyar

38 Peningkatan Jalan Surakarta - Sukoharjo (Kab. Sukoharjo) 3,20 Overlay 2 Lapis 210 365 16.395.926.000,00 Kab.Sukoharjo

39 500 M Penanganan longsoran 270 365 12.000.000.000,00 Kab.Boyolali


1 Jembatan Kanal Selatan (penggantian) 30 M Penggantian 270 365 7.680.000.000,00 Kab.Jepara

2 Jembatan Palan (penggantian) 31 M Penggantian 270 365 8.000.000.000,00 Kab.Rembang

3 Jembatan Gelandangan (penggantian) 39 M Penggantian 270 365 9.984.000.000,00 Kab.Blora

4 Jembatan Cemoro (penggantian) 35,6 M Penggantian 270 365 8.166.000.000,00 Kota.Surakarta

5 Jembatan Jurang Gempal II (penggantian) 120 M Penggantian 270 365 43.500.074.000,00 Kab.Wonogiri

Peningkatan Jalan Boyolali - Jr akah / Selo Bts. Kab. Magelang (Kab.Boyolai) (Penanganan longsoran

Km 45+050 Eks Jbt. Samiran II)



Lampiran 2 LEMBAR DATA PEMILIHAN (LDP)Panitia Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Dana APBD 2016

JADWAL PENJELASAN DOKUMEN PENGADAAN Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Tengah

DOKUMEN PENGADAAN LAPANGAN


PENINGKATAN JALAN

1 Peningkatan Jalan Cilopodang-Salem (Kab. Cilacap) Pelebaran Beton + Overlay 2 lapis

2Peningkatan Jalan Sidareja - Cukangleuleus (Kab. Cilacap) Perkerasan Beton

3Peningkatan Jalan Buntu - Kroya - Slarang (Kab. Cilacap) Perkerasan Beton

4Peningkatan Jalan Ketanggunan - Kersana - Bantarsari (Kab. Brebes) Perkerasan Beton

5Peningkatan Jalan Randudongkal - Jatinegara Bts. Kab. Tegal (Kab. Pemalang) Pelebaran Beton + Overlay 2 lapis

6Peningkatan Jalan Kersana - Bandungsari (Kab. Brebes) Perkerasan Beton

7Peningkatan Jalan Bumiayu - Salem Bts. Kab. Brebes (Kab. Brebes) Perkerasan Beton+Pelebaran Beton+Overlay 2 lapis

8

Peningkatan Jalan Bumiayu - Sirampok 1 (Kab. Brebes) Borepile di Pengasinan Pasca Bencana RABU, 30 DESEMBER 2015

JAM 09.00 - 11.00 WIB

9Peningkatan Jalan Bumiayu - Sirampok 2 (Kab. Brebes) Pelebaran Beton + Overlay 2 lapis

10Peningkatan Jalan Wiradesa - Kalibening Bts.Kab.Banjarnegara (Kab. Pekalongan) Pelebaran Beton + Overlay 2 lapis

11Peningkatan Jalan Bantarbolang - Kesesi / Bts.Kab.Pekalongan (Kab. Pemalang) Pelebaran Beton + Overlay 2 lapis

12Peningkatan Jalan Kesesi / Bts.Kab. Pemalang - Kebonagung (Kab. Pekalongan) Perkerasan Beton

13Peningkatan Jalan Batang - Wonotunggal - Bawang ( Kab. Batang) Pelebaran Beton + Overlay 2 lapis

14Peningkatan Jalan Pemalang - Randudongkal (Kab.Pemalang) Pelebaran Beton + Overlay 2 lapis

15Peningkatan Jalan Bawang - Plantungan Bts.Kab.Kendal (Kab. Batang) Pelebaran Beton + Overlay 2 lapis

16Peningkatan Jalan Banyuputih - Bawang (Kab.Batang) Pelebaran Beton + Overlay 2 lapis

17Peningkatan Jalan Klampok - Purbalingga (Kab.Purbalingga) Perkerasan Beton

18Peningkatan Jalan Menganti - Kesugihan (Kab.Cilacap) Perkerasan Beton

19Peningkatan Jalan Kebonagung - Bts. Kab. Batang (Kab. Pekalongan) Pelebaran Beton + Overlay 2 lapis

20Peningkatan Jalan Morongso - Tuwel - Sirampok (Kab. Tegal) Pelebaran Beton + Overlay 2 lapis

21Peningkatan Jalan Bandungsari - Salem Bts. Kab. Brebes (Kab. Brebes ) Pelebaran Beton + Overlay 2 lapis

22Peningkatan Jalan Kaliori - Patikraja (Kab. Banyumas) Pelebaran Beton + Overlay 2 lapis

23Peningkatan Jalan Jatinegara - Slawi (Kab. Tegal ) Perkerasan Beton

24Peningkatan Jalan Randudongkol - Belik Bts.Kab.Purbalingga (Kab. Pemalang) Pelebaran Beton + Overlay 2 lapis

NAMA ANWIJZERNO NAMA PAKET URAIAN PEKERJAANWAKTU PENJELASAN

SELASA, 29 DESEMBER 2015

JAM 08.00 - 09.00 WIB


JAM 09.00 - 10.00 WIB


JAM 10.00 - 11.00 WIB



DOKUMEN PENGADAAN LAPANGANNAMA ANWIJZERNO NAMA PAKET URAIAN PEKERJAAN

WAKTU PENJELASAN


PENINGKATAN JALAN

1 Peningkatan Jalan Sukorejo - Boja - Cangkiran (Kab.Kendal) Perkerasan Beton+Pelebaran Beton+Overlay 2 lapis

2Peningkatan Jalan Plantungan - Sukorejo / Blimbing (Kab. Kendal) Pelebaran Beton + Overlay 2 lapis

3Peningkatan Jalan Cangkiran - Ungaran Bts. Kodya Semarang (Kota Semarang) Pelebaran Beton + Overlay 2 lapis

4Peningkatan Jalan Semarang - Godong (Kab. Demak, Grobogan) Perkerasan Beton

5Peningkatan Jalan Weleri - Patean Bts. Kab. Kendal (Kab. Kendal) Perkerasan Beton+Pelebaran Beton+Overlay 2 lapis

6 Peningkatan Jalan Lemahbang - Kaloran / Bts. Kab.Temanggung (Kab. Semarang) Pelebaran Beton + Overlay 2 lapis

7Peningkatan Jalan Salatiga - Kedungjati / Bts.Kab.Grobogan (Kab. Semarang) Perkerasan Beton

8Peningkatan Jalan Gubug - Kapung - Kd.Jati / Bts. Kab. Semarang (Kab. Grobogan) Perkerasan Beton

9Peningkatan Jalan Tegowanu - Tanggung - Kapung (Kab. Grobogan) Perkerasan Beton

10Peningkatan Jalan Sruwen - Karanggede (Kab. Semarang) Perkerasan Beton

11 Peningkatan Jalan Salatiga - Ngablak Bts.Kab.Magelang (Kab. Semarang) Pelebaran Beton + Overlay 2 lapis

12 Peningkatan Jalan Wanayasa - Kalibening Bts. Kab. Pekalongan (Kab. Banjarnegara) Pelebaran Beton + Overlay 2 lapis

13 Peningkatan Jalan Mandiraja - Ketileng Bts. Kebumen (Kab. Banjarnegara) Pelebaran Beton + Overlay 2 lapis

14Peningkatan Jalan Banjarnegara - Wanayasa (Kab.Banjarnegara) Perkerasan Beton

15Peningkatan Jalan Wadaslintang - Selokromo (Kab.Wonosobo) Pelebaran Beton + Overlay 2 lapis

16Peningkatan Jalan Kemiri - Kepil Bts. Kab. Wonosobo (Kab. Wonosobo) Perkerasan Beton+Pelebaran Beton+Overlay 2 lapis

17Peningkatan Jalan Sapuran - Kaliangkrik Bts.Kab.Magelang (Kab. Wonosobo) Pelebaran Beton + Overlay 2 lapis

18 Peningkatan Jalan Parakan - Patean Bts.Kab. Temanggung (Kab.Temanggung) Perkerasan Beton

19 Peningkatan Jalan Temanggung - Kaloran Bts.Kab.Semarang (Kab. Temanggung) Pelebaran Beton + Overlay 2 lapis

20Peningkatan Jalan Wonosobo - Kejajar (Kab. Wonosobo) Overlay 2 lapis

21 Peningkatan Jalan Magelang - Salaman (Kab. Magelang) Overlay 2 lapis

22Peningkatan Jalan Magelang - Ngablak Bts. Kab. Semarang (Kab. Magelang) Pelebaran Beton + Overlay 2 lapis

23 Peningkatan Jalan Magelang - Kaliangkrik Bts.Kab.Wonosobo (Kab. Magelang) Pelebaran Beton + Overlay 2 lapis

24Peningkatan Jalan Blabak - Jrakah / Selo Bts. Kab. Boyolali (Kab. Magelang) Perkerasan Beton

RABU, 30 DESEMBER 2015

JAM 09.00 - 11.00 WIB

25 Peningkatan Jalan Gombong - Sempor - Ketileng / Bts.Banjarnegara (Kab. Kebumen) Pelebaran Beton + Overlay 2 lapis

26Peningkatan Jalan Prembun - Wadaslintang Bts. Kab. Wonosobo ( Kab. Kebumen) Pelebaran Beton + Overlay 2 lapis

27 Peningkatan Jalan Kutoarjo - Bruno Bts. Kab. Wonosobo (Kab. Purworejo) Pelebaran Beton + Overlay 2 lapis


JAM 11.00 - 12.00 WIB


JAM 12.00 - 13.00 WIB


JAM 13.00 - 14.00 WIB




WAKTU PENJELASAN

28Peningkatan Jalan Maron - Kemiri (KDS) (Kab. Purworejo) Pelebaran Beton + Overlay 2 lapis

29 Peningkatan Jalan Purworejo - Sibolong Bts.Prov.DIY (Kab. Purworejo) Pelebaran Beton + Overlay 2 lapis

30Peningkatan Jalan Bts.Kab./ Bruno - Kepil (Kab. Wonosobo) Pelebaran Beton + Overlay 2 lapis

31 Peningkatan Jalan Batur - Dieng (Kab. Wonosobo) Pelebaran Beton + Overlay 2 lapis

32Peningkatan Jalan Temanggung - Pertigaan Bulu (Kab. Temanggung) Pelebaran Beton + Overlay 2 lapis

33 Peningkatan Jalan Bts.Kab.Purworejo / Bener - Maron (Kab. Purworejo) Overlay 2 lapis

34Peningkatan Jalan Congot - Jali (NS) (Kab. Kebumen) Overlay 2 lapis

35Peningkatan Jalan Blabak - Jrakah / Selo Bts. Kab. Boyolali (Kab. Magelang) DAK Perkerasan Beton


1Jembatan Kemadu (Duplikasi) Penggantian

2Jembatan Kepodang (Duplikasi) Penggantian

3Jembatan Tracap I (Duplikasi) Penggantian

4Jembatan Lowungu (Duplikasi) Penggantian

5Jembatan Tangsi (Duplikasi) Duplikasi


JAM 09.00 - 11.00 WIB


JAM 14.00 - 15.00 WIB




WAKTU PENJELASAN


PENINGKATAN JALAN

1Peningkatan Jalan Wirosari - Kunduran (Kab.Grobogani) Perkerasan Beton

2 Peningkatan Jalan Wirosari - Sulursari - Singget / Bts. Kab. Blora (Kab. Grobogan) 1 Perkerasan Beton

3Peningkatan Jalan W irosari - Sulursari - Singget / Bts. Kab. Blora (Kab. Grobogan) 2 Perkerasan Beton

4Peningkatan Jalan Singget - Doplang - Cepu (Kab.Blora) 1 Perkerasan Beton

5Peningkatan Jalan Singget - Doplang - Cepu (Kab.Blora) 2 Perkerasan Beton

6Peningkatan Jalan Surakart a - Gemolong -Geyer Bts. Kab. Grobogan (Kot a Surakarta) Perkerasan Beton

7Peningkatan Jalan Purwodadi -Geyer / Bts. Kab. Sragen (Kab. Grobogan) Perkerasan Beton

8Peningkatan Jalan Kuwu - Galeh Bts. Kab. Sragen (Kab. Grobogan) Perkerasan Beton

9Peningkatan Jalan Galeh - Ngrampal (Kab. Sragen) Perkerasan Beton+CTB+Overlay 2 Lapis

10

Peningkatan Jalan Boyolali - Jrakah / Selo Bts.Kab.Magelang (Kab.Boyolali) Perkerasan Beton+Pelebaran Beton+Overlay 2 lapis KAMIS, 31 DESEMBER 2015

JAM 09.00 - 11.00 WIB

11Peningkatan Jalan Ngadirojo - Biting / Bts. Prov. Jatim (Kab.Wonogiri) Pelebaran Beton+Overlay 2 Lapis

12Peningkatan Jalan Ngadirojo - Giriwoyo (Kab.Wonogiri) Pelebaran Beton+Overlay 2 Lapis

13P eni ng ka ta n Ja lan Ng adi roj o - Ja ti pur o / Bt s. K ab . K ara nga ny ar ( Kab .W ono gir i) P el eb ara n B et on+ Ov er la y 2 L api s

14Peningkatan Jalan Wonogiri - Manyaran - Blimbing ( Kab.Wonogiri) Pelebaran Beton+Overlay 2 lapis

15P eni ng ka ta n Ja lan Ka ra nga ny ar - J at ip uro Bt s. Kab .W ono gir i (K ab. Kar ang any ar ) P ele bar an Bet on +O ve rla y 2 la pis (

16Peningkatan Jalan Sukoharjo - Weru - Watukelir (Kab. Sukoharjo) Perkerasan Beton

17Peningkatan Jalan Karangwuni - Cawas - Jentir (Kab.Klaten) Pelebaran Beton+Overlay 2 lapis

18Peningkatan Jalan Sangkalputung - Bts. Kab. Boyolali (Kab. Klaten) Overlay 2 Lapis

19Peningkatan Jalan Wuryantoro - Eramoko - Pracimantoro (Kab. Wonogiri) Overlay 2 Lapis

20 P eni ng ka ta n Ja lan S rag en - B ts . Ka b. K ar an gan ya r / B at u J amu s (K ab . S ra ge n) P el eba ran B et on +O ve rl ay 2 l api s

2 1 Pe ni ng ka ta n Jal an Karan ga nyar - B ts . Kab . S ra ge n / Batu Jam us (Ka b. Karan ga nyar ) Pel eb aran Beton +Ove rl ay 2 l ap is

22 P eningkatan Jalan Sukolilo - Grobogan (Kab. Grobogan) Perkerasan Beton+CTB+Overlay 2 Lapis

23Peningkatan Jalan Namengan - Krendetan (Kab. Klaten) Perkerasan Beton

24Peningkatan Jalan Purwodadi - Wirosari (Kab. Grobogan) Perkerasan Beton

25Peningkatan Jalan JL. A. Yani (Purwodadi) (Kab. Grobogan) Perkerasan Beton

26Peningkatan Jalan Todanan - Ngawen (Kab. Grobogan) Perkerasan Beton+CTB+Overlay 2 Lapis

27Peningkatan Jalan Kunduran - Ngawen - Blora (Kab.Blora) Perkerasan Beton

28Peningkatan Jalan Jepara - Keling / Bts. Kab. Pati (Kab. Jepara) Pelebaran Beton+Overlay 2 lapis


JAM 08.00 - 09.00 WIB


JAM 09.00 - 10.00 WIB


JAM 10.00 - 11.00 WIB




WAKTU PENJELASAN

29Peningkatan Jalan Keling / Bts.Kab.Jepara - Tayu (Kab.Pati) Pelebaran Beton+Overlay 2 lapis

30Peningkatan Jalan Pati - Kayen - Sukolilo Bts. Kab. Grobogan (Kab.Pati) Perkerasan Beton+ CTB+Overlay 2 Lapis

31Peningkatan Jalan Pati - Tayu (Kab.Pati) Pelebaran Beton+Overlay 2 lapis

32Peningkatan Jalan Kudus - Colo (Kab. Kudus) Pelebaran Beton+Overlay 2 lapis

33Peningkatan Jalan Juwono - Todanan Bts.Kab.Blora (Kab.Pati) Perkerasan Beton

34Peningkatan Jalan Lasem - Sale Bts.Prov Jawa Timur (Kab.Rembang) Perkerasan Beton

35Peningkatan Jalan Andong / Bt s. Kab. Sragen - Kr. Gede - Bt s. Kab. SMG (Kab. Boyolali) Overlay 2 Lapis

36Peningkatan Jalan Purwantoro - Nawangan / Bts. Prov. Jatim (Kab. Wonogiri) Pelebaran Beton+ Overlay 2 Lapis

37Peningkatan Jalan Palur - Karanganyar (Kab. Karanganyar) CTB+Overlay 2 Lapis

38Peningkatan Jalan Surakarta - Sukoharjo (Kab. Sukoharjo) Overlay 2 Lapis

39 Penanganan longsoranKAMIS, 31 DESEMBER 2015

JAM 13.00 - 15.00 WIB


1 Jembatan Kanal Selatan (penggantian) Penggantian

2 Jembatan Palan (penggantian) Penggantian

3 Jembatan Gelandangan (penggantian) Penggantian

4 Jembatan Cemoro (penggantian) Penggantian KAMIS, 31 DESEMBER 2015

JAM 09.00 - 11.00 WIB

5 Jembatan Jurang Gempal II (penggantian) Penggantian KAMIS, 31 DESEMBER 2015

JAM 09.00 - 11.00 WIB

Peningkatan Jalan Boyolali - Jrakah / Selo Bts. Kab. Magelang (Kab.Boyolai) (Penanganan

longsoran Km 45+050 Eks Jbt. Samiran II)


JAM 11.00 - 12.00 WIB


JAM 12.00 - 13.00 WIB




Lampiran 3 LEMBAR DATA PEMILIHAN (LDP) Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Tengah

PELELANGAN UMUM DENGAN PASCAKUALIFIKASI

PANGADAAN PEKERJAAN KONSTRUKSI

PEKERJAAN JALAN DAN JEMBATAN PROVINSI JAWA TENGAH

PADA DINAS BINA MARGA PROVINSI JAWA TENGAH

DANA APBD TAHUN ANGGARAN 2016

1 PENGUMUMAN PASCAKUALIFIKASI 18 Desember 2015 20.00 s/d

02 Januari 2016 15.30

2 DOWNLOAD DOKUMEN PEMILIHAN DAN 18 Desember 2015 08.00 s/d DI DOWNLOAD MELALUI :

KUALIFIKASI 13 Januari 2016 15.30 http://lpse.jatengprov.go.id

3 PENJELASAN DOKUMEN PENGADAAN 29 Desember 2015 08.00 s/d lihat tabel LDP

sd 30/12/2015 15.30

PENJELASAN DOKUMEN PENGADAAN 31 Desember 2015 08.00 s/d paket tertentu, lihat tabel ldp

15.30

ADDENDUM ( BILA ADA ) 04 Januari 2016 15.30 DI DOWNLOAD MELALUI :

http://lpse.jatengprov.go.id

4 UPLOAD DOKUMEN PENAWARAN DAN 05 Januari 2016 08.00 sd MELALUI :

KUALIFIKASI 14 Januari 2016 09.00 http://lpse.jatengprov.go.id

5 PEMBUKAAN FILE DOKUMEN PENAWARAN 14 Januari 2016 09.15 sd

(DOKUMEN PENAWARAN HARGA, ADMINISTRASI 15 Januari 2016 15.30

DAN TEKNIS) SERTA DOKUMEN KUALIFIKASI

6 EVALUASI PENAWARAN 15 Januari 2016 08.00 sd

29 Januari 2016 17.00

7 EVALUASI DOKUMEN KUALIFIKASI 25 Januari 2016 08.00 sd

DAN PEMBUKTIAN KUALIFIKASI 29 Januari 2016 17.00

8 UPLOAD BERITA ACARA HASIL PELELANGAN 29 Januari 2016 17.00 sd DI DOWNLOAD MELALUI :

19.00 http://lpse.jatengprov.go.id

9 PENETAPAN PEMENANG 29 Januari 2016 18.00 sd

19.00

10 PENGUMUMAN PEMENANG 29 Januari 2016 18.00 sd

19.00

11 MASA SANGGAH HASIL LELANG 01 Februari 2016 07.00 s/d MELALUI :

05 Februari 2016 15.30 http://lpse.jatengprov.go.id

12 SURAT PENUNJUKAN PENYEDIA BARANG/JASA 09 Februari 2016 07.00 s/d

15.30

13 PENANDATANGANAN KONTRAK 17 Februari 2016 07.00 s/d

15.30

JADUAL KEGIATAN

JAM KETERANGANNO. KEGIATAN TANGGAL




Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Tengah

Lampiran 4.1a LEMBAR DATA PEMILIHAN (LDP)

Kebutuhan Peralatan Minimum PEKERJAAN OVERLAY 2 LAPIS

Nama Paket Pekerjaan :

Peningkatan Jalan Wonosobo - Kejajar (Kab. Wonosobo)

Peningkatan Jalan Magelang - Salaman (Kab. Magelang)

Peningkatan Jalan Bts.Kab.Purworejo / Bener - Maron (Kab. Purworejo)Peningkatan Jalan Congot - Jali (NS) (Kab. Kebumen)

Peningkatan Jalan Sangkalputung - Bts. Kab. Boyolali (Kab. Klaten)

Peningkatan Jalan Wuryantoro - Eramoko - Pracimantoro (Kab. Wonogiri)

Peningkatan Jalan Andong / Bts. Kab. Sragen - Kr. Gede - Bts. Kab. SMG (Kab. Boyolali)

Peningkatan Jalan Surakarta - Sukoharjo (Kab. Sukoharjo)

No.Jenis Fasilitas / Peralatan /

PerlengkapanJumlah

Merk dan

type

Tahun

pembuat

an

Kondisi (

%)

Lokasi

Sekarang

Status

kepemilik

an /

Sewa

a b c e f g h i

1 Asphal Mixing Plant 1 50 T/Jam2 Asphalt Finisher 1 6 Ton

3 Tandem Roller 6 - 8 Ton 1 8 Ton

4 P. Tyre Roller 8 - 10 Ton 1 10 Ton

catatan :

persyaratan Perlatan AMP :

- Kapasitas Plagmill > 800 Kg

- Bahan Bakar Minyak Tanah/ Gas/ Solar

- Sistem Pemanasan Aspal Ketel Aspal Tidak Langsung

Kapasitas atau

output pada saat ini

d





Lampiran 4.1b LEMBAR DATA PEMILIHAN (LDP)

Kebutuhan Peralatan Minimum PEKERJAAN PELEBARAN BETON + OVERLAY 2 LAPIS

1 25 Peningkatan Jalan Magelang - Kaliangkrik Bts.Kab.Wonosobo (Kab. Magelang)

2 Peningkatan Jalan Randudongkal - Jatinegara Bts. Kab. Tegal (Kab. Pemalang) 26 Peningkatan Jalan Gombong - Sempor - Ketileng / Bts.Banjarnegara (Kab. Kebumen)

3 Peningkatan Jalan Bumiayu - Sirampok 2 (Kab. Brebes) 27 Peningkatan Jalan Prembun - Wadaslintang Bts. Kab. Wonosobo ( Kab. Kebumen)

4 Peningkatan Jalan Wiradesa - Kalibening Bts .Kab.Banjarnegara (Kab. Pekalongan) 28 Peningkatan Jalan Kutoarjo - Bruno Bts. Kab. Wonosobo (Kab. Purworejo)

5 Peningkatan Jalan Bantarbolang - Kesesi / Bts.Kab.Pekalongan (Kab. Pemalang) 29 Peningkatan Jalan Maron - Kemiri (KDS) (Kab. Purworejo)

6 Peningkatan Jalan Batang - Wonotunggal - Bawang ( K ab. Batang) 30 Peningkatan Jalan Purworejo - Sibolong Bts.Prov.DIY (Kab. Purworejo)

7 Peningkatan Jalan Pemalang - Randudongkal (Kab.Pemalang) 31 Peningkatan Jalan Bts.Kab./ Bruno - Kepil (Kab. Wonosobo)

8 Peningkatan Jalan Bawang - Plantungan Bts.Kab.Kendal (Kab. Batang) 32 Peningkatan Jalan Batur - Dieng (Kab. Wonosobo)

9 Peningkatan Jalan Banyuputih - Bawang (K ab.Batang) 33 Peningkatan Jalan Temanggung - Pertigaan Bulu (Kab. Temanggung)

10 Peningkatan Jalan Kebonagung - Bts. Kab. Batang (Kab. Pekalongan) 34 Peningkatan Jalan Ngadirojo - Biting / Bts. Prov. Jatim (Kab.Wonogiri)

11 Peningkatan Jalan Morongso - Tuwel - Sirampok (Kab. Tegal) 35 Peningkatan Jalan Ngadirojo - Giriwoyo (Kab.Wonogiri)

12 Peningkatan Jalan Bandungsari - Salem Bts. Kab. Brebes (Kab. B rebes ) 36 Peningkatan Jalan Ngadirojo - Jatipuro / Bts. Kab. Karanganyar (Kab.Wonogiri)

13 Peningkatan Jalan Kaliori - Patikraja (Kab. Banyumas) 37 Peningkatan Jalan Wonogiri - Manyaran - Blimbing ( Kab.Wonogiri)

14 Peningkatan Jalan Randudongkol - Belik Bts.Kab.Purbalingga (Kab. Pemalang) 38 Peningkatan Jalan Karanganyar - Jatipuro Bts.Kab.Wonogiri (Kab.Karanganyar)

15 Peningkatan Jalan Plantungan - Sukorejo / Blimbing (Kab. Kendal) 39 Peningkatan Jalan Karangwuni - Cawas - Jentir (Kab.Klaten)

16 Peningkatan Jalan Cangkiran - Ungaran Bts. Kodya Semarang (Kota Semarang) 40 Peningkatan Jalan Sragen - Bts. Kab. Karanganyar / Batu Jamus (Kab. Sragen)

17 Peningkatan Jalan Lemahbang - Kaloran / Bts. Kab.Temanggung (Kab. Semarang) 41 Peningkatan Jalan Karanganyar - Bts. Kab. Sragen / Batu Jamus (Kab. Karanganyar)

18 Peningkatan Jalan Salatiga - Ngablak Bts.Kab.Magelang (Kab. Semarang) 42 Peningkatan Jalan Jepara - Keling / Bts. K ab. Pati (Kab. Jepara)

19 Peningkatan Jalan Wanayasa - Kalibening Bts. Kab. Pekalongan (Kab. Banjarnegara) 43 Peningkatan Jalan Keling / Bts.Kab.Jepara - Tayu (Kab.Pati)

20 Peningkatan Jalan Mandiraja - Ketileng Bts. Kebumen (Kab. Banjarnegara) 44 Peningkatan Jalan Pati - Tayu (Kab.Pati)

21 Peningkatan Jalan Wadaslintang - Selokromo (Kab.Wonosobo) 45 Peningkatan Jalan Kudus - Colo (Kab. Kudus)

22 Peningkatan Jalan Sapuran - Kaliangkrik Bts.K ab.Magelang (Kab. Wonosobo) 46 Peningkatan Jalan Purwantoro - Nawangan / Bts. Prov. Jatim (Kab.Wonogiri)

23 Peningkatan Jalan Temanggung - Kaloran Bts.Kab.Semarang (Kab. Temanggung)

24 Peningkatan Jalan Magelang - Ngablak Bts. Kab. Semarang (Kab. Magelang)


PerlengkapanJumlah

Merk dan

type

Lokasi

Sekarang

Status

kepemilikan /

Sewa catatan :

a b c e h i persyaratan Perlatan AMP :- Kapasitas Plagmill > 800 Kg

1 Asphal Mixing Plant 1 50 T/Jam - Bahan Bakar Minyak Tanah/

2 Truck Mixer Agilator 5 5 M³ Gas/ Solar

3 Asphalt Finisher 1 6 Ton - Sistem Pemanasan Aspal

4 Tandem Roller 6 - 8 Ton 1 8 Ton Ketel Aspal Tidak Langsung


6 Concrete Baching Plant 1 50 M³

7 Excavator 1 0,5 M³


Peningkatan Jalan Cilopodang-Salem (Kab. Cilacap)

Kapasitas atau

output pada saat

ini

Tahun

pembuatanKondisi ( %)

d f g





Lampiran 4.1c LEMBAR DATA PEMILIHAN (LDP)

Kebutuhan Peralatan Minimum PEKERJAAN PERKERASAN BETON


1 Peningkatan Jalan Sidareja - Cukangleuleus (Kab. Cilacap) 19 Peningkatan Jalan Wirosari - Sulursari - Singget / Bts. Kab. Blora (Kab. Grobogan) 1

2 Peningkatan Jalan Buntu - Kroya - Slarang (Kab. Cilacap) 20 Peningkatan Jalan Wirosari - Sulursari - Singget / Bts. Kab. Blora (Kab. Grobogan) 2

3 Peningkatan Jalan Ketanggunan - Kersana - Bantarsari (Kab. Brebes) 21 Peningkatan Jalan Singget - Doplang - Cepu (Kab.Blora) 1

4 P eningkatan Jalan Kersana - Bandungsari (Kab. Brebes) 22 P eningkatan Jalan Singget - Doplang - Cepu (Kab.Blora) 2

5 Peningkatan Jalan Kesesi / Bts.Kab. Pemalang - Kebonagung (Kab. Pekalongan) 23 Peningkatan Jalan Surakarta - Gemolong -Geyer Bts. Kab. Grobogan (Kota Surakarta)

6 Peningkatan Jalan Klampok - Purbalingga (Kab.Purbalingga) 24 Peningkatan Jalan Purwodadi -Geyer / Bts. Kab. Sragen (Kab. Grobogan)

7 Peningkatan Jalan Menganti - Kesugihan (Kab.Cilacap) 25 Peningkatan Jalan Kuwu - Galeh Bts. Kab. Sragen (Kab. Grobogan)

8 P eningkatan Jalan Jatinegara - Slawi (Kab. Tegal ) 26 P eningkatan Jalan Sukoharjo - Weru - Watukelir (Kab. Sukoharjo)

9 Peningkatan Jalan Semarang - Godong (Kab. Demak, Grobogan) 27 Peningkatan Jalan Namengan - Krendetan (Kab. Klaten)

10 Peningkatan Jalan Salatiga - Kedungjati / Bts.Kab.Grobogan (Kab. Semarang) 28 Peningkatan Jalan Purwodadi - Wirosari (Kab. Grobogan)

11 Peningkatan Jalan Gubug - Kapung - Kd.Jati / Bts. Kab. Semarang (Kab. Grobogan) 29 Peningkatan Jalan JL. A. Yani (Purwodadi) (Kab. Grobogan)

12 Peningkatan Ja lan Tegowanu - Tanggung - Kapung (Kab. Gr obogan) 3 0 P eningkatan Jalan Kunduran - Ngawen - Blora (Kab.Blora )

13 Peningkatan Jalan Sruwen - Karanggede (Kab. Semarang) 31 Peningkatan Jalan Juwono - Todanan Bts.Kab.Blora (Kab.Pati)

14 Peningkatan Jalan Banjarnegara - Wanayasa (Kab.Banjarnegara) 32 Peningkatan Jalan Lasem - Sale Bts.Prov Jawa Timur (Kab.Rembang)

15 Peningkatan Jalan Parakan - Patean Bts.Kab. Temanggung (Kab.Temanggung)

16 Peningkatan Jalan Blabak - Jrakah / Selo Bts. Kab. Boyolali (Kab. Magelang)

17 Peningkatan Jalan Blabak - Jrakah / Selo Bts. Kab. Boyolali (Kab. Magelang) DAK

18 Peningkatan Jalan Wirosari - Kunduran (Kab.Grobogani)

No. Jenis Fasilitas / Peralatan / Perlengkapan JumlahMerk dan

type

Tahun

pembuat

an

Kondisi (

%)

Lokasi

Sekarang

Status

kepemilik

an /

Sewa

a b c e f g h i


2 Penghampar Beton 1 *3,0 / 3,5 M

3 Truck Mixer Agilator 5 5 M³

4 Concrete Vibrator 1 10 HP




9 Mobile Batching Plant** 1 30 M³

10 Truck Mixer Agilator** 2 2 M³

* Sesuai lebar jalan yang direncanakan

** Khusus paket Peningkatan Jalan Boyolali - Jrakah / Selo Bts.Kab.Magelang (Kab.Boyolali)

catatan :





Kapasitas atau output

pada saat ini

d





Lampiran 4.1d LEMBAR DATA PEMILIHAN (LDP)

Kebutuhan Peralatan Minimum PEKERJAAN PERKERASAN BETON + PELEBARAN BETON + OVERLAY 2 LAPIS

1 Peningkatan Jalan Bumiayu - Salem Bts. Kab. Brebes (Kab. Brebes)

2 Peningkatan Jalan Sukorejo - Boja - Cangkiran (Kab.Kendal)

3 Peningkatan Jalan Weleri - Patean Bts. Kab. Kendal (Kab. Kendal)

4 Peningkatan Jalan Kemiri - Kepil Bts. Kab. Wonosobo (Kab. Wonosobo)

5 Peningkatan Jalan Boyolali - Jrakah / Selo Bts.Kab.Magelang (Kab.Boyolali)


PerlengkapanJumlah

Merk dan

type

Tahun

pembuat

an

Kondisi (

%)

Lokasi

Sekarang

Status

kepemilik

an /

Sewaa b c e f g h i




4 Penghampar Beton 1 *3,0-3,5 M

5 Concrete Vibrator 2 5 Ton





catatan :






Kapasitas atau


d





Lampiran 4.1e LEMBAR DATA PEMILIHAN (LDP)

Kebutuhan Peralatan Minimum CTB + OVERLAY 2 LAPIS

1 Peningkatan Jalan Palur - Karanganyar (Kab. Karanganyar)


PerlengkapanJumlah

Merk dan

type

Tahun

pembuat

an

Kondisi (

%)

Lokasi

Sekarang

Status

kepemilik

an /

Sewa

a b c e f g h i

1 Asphal Mixing Plant 1 50 T/Jam

2 Asphalt Finisher 1 6 Ton



5 Vibrator Roller 5 - 8 Ton 1 7 Ton

catatan :





Kebutuhan Peralatan Minimum PERKERASAN BETON + CTB + OVERLAY 2 LAPIS

1 Peningkatan Jalan Galeh - Ngrampal (Kab. Sragen)2 Peningkatan Jalan Sukolilo - Grobogan (Kab. Grobogan)

3 Peningkatan Jalan Todanan - Ngawen (Kab. Grobogan)

4 Peningkatan Jalan Pati - Kayen - Sukolilo Bts.Kab. Grobogan (Kab.Pati)


PerlengkapanJumlah

Merk dan

type

Tahun

pembuat

an

Kondisi (

%)

Lokasi

Sekarang

Status

kepemilik

an /

Sewa

a b c e f g h i

1 Asphal Mixing Plant 1 50 T/Jam








catatan :





d


Kapasitas atau


d


Kapasitas atau




Lampiran 4.1f LEMBAR DATA PEMILIHAN

Kebutuhan Peralatan Minimum JEMBATAN

1 Jembatan Lowungu (Penggantian)

2 Jembatan Cemoro (penggantian)

No.

Jenis Fasilitas / Peralatan /

Perlengkapan Jumlah Merk dan type

Tahun

pembuatan Kondisi ( %) Lokasi Sekarang Status kepemilikan

a b c e f g h i

1 Concrete Baching Plant 1 30 T/J

2 Dump Truck 5 6 Ton

3 Truck Mixer Agilator 5 5 Ton


5 Excavator 1 0,9 M3




10 Crane 10 - 15 ton 2 15 Ton



pada saat ini

d



Lampiran 4.1g LEMBAR DATA PEMILIHAN


1 Jembatan Kemadu (Penggantian)

2 Jembatan Kepodang (Penggantian)

3 Jembatan Tracap I (Penggantian)

4 Jembatan Palan (penggantian)

5 Jembatan Gelandangan (penggantian)

6 Jembatan Tangsi (Duplikasi)


PerlengkapanJumlah Merk dan type

Tahun

pembuatanKondisi ( %) Lokasi Sekarang Status kepemilikan

a b c e f g h i








9 P. Tyre Roller 8 - 10 Ton 1 10 Ton10 Crane 10 - 15 ton 2 15 Ton

11 Bore Mesin 1



pada saat ini

d



Lampiran 4.1h LEMBAR DATA PEMILIHAN


1 Jembatan Kanal Selatan (penggantian)



Tahun


a b c e f g h i









10 Crane 10 - 15 ton 2 15 Ton

11 Alat Pancang 1



pada saat ini

d



Lampiran 4.1i LEMBAR DATA PEMILIHAN


1 Jembatan Jurang Gempal II (penggantian)



Tahun


a b c e f g h i









10 Crane 10 - 15 ton 2 15 Ton

11 Bore Mesin 1

12 Phonton 1



pada saat ini

d



Lampiran 4.1j LEMBAR DATA PEMILIHAN

Kebutuhan Peralatan Minimum

1 Peningkatan Jalan Boyolali-Jrakah/ Selo Bts. Kab. Magelang (Kab. Boyolali) (Penanganan longsoran Km 45+050 Eks Jbt. Samiran II)



Tahun


a b c e f g h i









9 Crane 10 - 15 ton 2 15 Ton

10 Mobile Batching Plant 1 30 M³


12 Penghampar Beton 1 *3,0 / 3,5 M

13 Bore Mesin 1




pada saat ini

d



Lampiran 4.1k LEMBAR DATA PEMILIHAN

Kebutuhan Peralatan Minimum

1 Peningkatan Jalan Bumiayu - Sirampok 1 (Kab. Brebes)



Tahun


a b c e f g h i

1 Borepile 1

2 Dump Truck 3 5 - 8 Ton



pada saat ini

d





Lampiran 4.2a LEMBAR DATA PEMILIHAN (LDP)

Daftar Persyaratan Minimum Personil Inti

Untuk Paket Pekerjaan Jalan Non Kecil

Keahlian Katagori

1General

Superintendent (GS)1 S1 3

Pelaksanaan

JalanAhli Mady

2 Manager Mutu 1 S1 2Pelaksanaan

JalanAhli Muda

3 Quantity Engineer 1 S1 2 PelaksanaanJalan

Ahli Muda

Catatan*) Pengalaman pada lingkup dan posisi yang sama dan dibuktikan dari pengguna jasa


Untuk Paket Pekerjaan Jembatan Non Kecil

Keahlian Katagori

1General


Pelaksanaan

JembatanAhli Mady


JembatanAhli Muda

3 Quantity Engineer 1 S1 2Pelaksanaan

JembatanAhli Muda



Untuk Paket Pekerjaan Jembatan Jurang Gempal II Non Kecil

Keahlian Katagori

1General


Pelaksanaan

JembatanAhli Mady


JembatanAhli Muda

3 Quantity Engineer 1 S1 5

Pelaksanaan

Jembatan Ahli Muda

4 Petugas K-3 1 S1 3 Ahli K-3 Ahli Muda

Pendi-

dikanPengalaman (th) *)

SKA

No. Jabatan Jum-lah

Pendi-

dikan Pengalaman (th) *)

SKA

No. Jabatan Jum- lah

SKANo. Jabatan Jum-lah

Pendi-




Lampiran 4.2 b LEMBAR DATA PEMILIHAN


Untuk Paket Pekerjaan Jalan Kecil

1 Pelaksana Jalan 1 D3 3

2 Juru Ukur 1 SLTA 2

3 Juru Gambar 1 SLTA 2

4 Administrasi 1 SLTA 2



Untuk Paket Pekerjaan Jembatan Kecil

1 Pelaksana Jalan 1 D3 3

2 Juru Ukur 1 SLTA 2

3 Juru Gambar 1 SLTA 2

4 Administrasi 1 SLTA 2


SKTNo. Jabatan Jum- lah Pendi-dikan

Pengalaman (th) *)

No. Jabatan Jum-lahPendi-


Pelaksanaan Jembatan




Pelaksanaan Jalan

Pelaksanaan Jalan

Pelaksanaan Jalan

Pelaksanaan Jalan

SKT



Lampiran 5 LEMBAR DATA PEMILIHAN (LDP)

DAFTAR PEKERJAAN UTAMA DAN MATA PEMBAYARAN UTAMA Panitia Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Dana APBD 2016


MATA MATA

PEMBAYARAN PEMBAYARAN


PENINGKATAN JALAN

1 Peningkatan Jalan Cilopodang-Salem (Kab. Cilacap) Pelebaran Beton + Overlay 2 lapis 3 .1 .(1a) Gal ian B iasa 6.1.(1a) Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair

3.1.(7) Galian Perkerasan Beraspal tanpa Cold Milling Machine 6.3.(5a) Laston Lapis Aus (AC-WC)

3 .3 .(1) Penyiapan Badan Ja lan 6.3.(6c) Laston Lapis Antara Perata (AC-BC(L))

6.1.(1a) Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair 6.3.(8) Bahan Anti Pengelupasan

6.3.(5a) Laston Lapis Aus (AC-WC) 7.1.(7).a Beton mutu sedang, fc’ 20 MPa (K-250)

6.3.(6c) Laston Lapis Antara Perata (AC-BC(L))

6.3.(8) Bahan Anti Pengelupasan

7.1.(7).a Beton mutu sedang, fc’ 20 MPa (K-250)

7.6.(10).a Penyediaan Tiang Pancang Beton Bertulang Pracetak ukuran 350 mm x 350 mm

7.6.(16).a Pemancangan Tiang Pancang Beton Bertulang Pracetak ukuran 350 mm x 350 mm

2 Peningkatan Jalan Sidareja - Cukangleuleus (Kab. Cilacap) Perkerasan Beton 3.1.(1a) Galian Biasa 5.1.(1) Lapis Pondasi Agregat Kelas A

3.3.(1) Penyiapan Badan Jalan 5.3 (1) (a) Perkerasan Beton Semen (tanpa tulangan)

5.1.(1) Lapis Pondasi Agregat Kelas A 5.3.(3) Lapis Pondasi Bawah Beton Kurus

5.3 (1) (a) Perkerasan Beton Semen (tanpa tulangan) 7.3.(1)(a) Baja Tulangan U24 Polos (untuk perkerasan beton)

5.3.(3) Lapis Pondasi Bawah Beton Kurus 7.3.(3)a Baja Tulangan U32 Ulir (untuk perkerasan beton)

6.1.(1a) Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair




7.3.(1)(a) Baja Tulangan U24 Polos (untuk perkerasan beton)

7.3.(3)a Baja Tulangan U32 Ulir (untuk perkerasan beton)

3 Peningkatan Jalan Buntu - Kroya - Slarang (Kab. Cilacap) Perkerasan Beton 3.1.(1a) Galian Biasa 5.1.(1) Lapis Pondasi Agregat Kelas A











4 Peningkatan Jalan Ketanggunan - Kersana - Bantarsari (Kab. Brebes) Perkerasan Beton 3.1.(1a) Galian Biasa 5.1.(1) Lapis Pondasi Agregat Kelas A




5.3.(3) Lapis Pondasi Bawah Beton Kurus 7.3.(3)a Baja Tulangan U32 Ulir (untuk perkerasan beton)6.1.(1a) Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair






5 Peningkatan Jalan Randudongkal - Jatinegara Bts. Kab. Tegal (Kab. Pemalang) Pelebaran Beton + Overlay 2 lapis 3 .1 .(1a) Gal ian B iasa 6.1.(1a) Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair









ITEM PEMBAYARAN

DAFTAR PEKERJAAN UTAMA MATA PEMBAYARAN UTAMA



MATA MATA



ITEM PEMBAYARAN


6 Peningkatan Jalan Kersana - Bandungsari (Kab. Brebes) Perkerasan Beton 3.1.(1a) Galian Biasa 5.1.(1) Lapis Pondasi Agregat Kelas A











7 Peningkatan Jalan Bumiayu - Salem Bts. Kab. Brebes (Kab. Brebes) 3 .1 .(1a) Gal ian B iasa 6.1.(1a) Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair


3.3.(1) Penyiapan Badan Jalan 6.3.(6c) Laston Lapis Antara Perata (AC-BC(L))






8 Peningkatan Jalan Bumiayu - Sirampok 1 (Kab. Brebes) Borepile di Pengasinan Pasca Bencana 3.1.(3) Galian Struktur dengan Kedalaman 0 - 2 meter 7.1.(6) Beton mutu sedang, fc’ 25 MPa (K-300)

5.3 (1) (a) Perkerasan Beton Semen (tanpa tulangan) 7.3.(1) Baja Tulangan U24 Polos

6.1.(1a) Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair 7.3.(3) Baja Tulangan U32 Ulir

6.3.(5a) Laston Lapis Aus (AC-WC) 7.6.(19).a Tiang Bor Beton, diameter 800 mm

6.3.(8) Bahan Anti Pengelupasan 7.9.(1) Pasangan Batu

7.1.(6) Beton mutu sedang, fc’ 25 MPa (K-300) 7.15.(1) Pembongkaran Pasangan Batu

7 .3 .(1) B aj a Tulang an U24 Polos


7 .3 .(3) B aj a Tulang an U32 Uli r


7.6.(19).a Tiang Bor Beton, diameter 800 mm

7 .9 .( 1) P as an ga n Ba tu

7.15.(1) Pembongkaran Pasangan Batu

9 Peningkatan Jalan Bumiayu - Sirampok 2 (Kab. Brebes) Pelebaran Beton + Overlay 2 lapis 3 .1 .(1a) Gal ian B iasa 6.1.(1a) Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair








10 Peningkatan Jalan Wiradesa - Kalibening Bts.Kab.Banjarnegara (Kab. Pekalongan) 3 .1 .(1a) Gal ian B iasa 6.1.(1a) Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair








11 Peningkatan Jalan Bantarbolang - Kesesi / Bts.Kab.Pekalongan (Kab. Pemalang) Pelebaran Beton + Overlay 2 lapis 3 .1 .(1a) Gal ian B iasa 6.1.(1a) Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair








Pelebaran Beton + Overlay 2 lapis

Perkerasan Beton+Pelebaran

Beton+Overlay 2 lapis



MATA MATA



ITEM PEMBAYARAN


12 Peningkatan Jalan Kesesi / Bts.Kab. Pemalang - Kebonagung (Kab. Pekalongan) Perkerasan Beton 3.1.(1a) Galian Biasa 5.1.(1) Lapis Pondasi Agregat Kelas A











13 Peningkatan Jalan Batang - Wonotunggal - Bawang ( Kab. Batang) Pelebaran Beton + Overlay 2 lapis 3 .1 .(1a) Gal ian B iasa 6.1.(1a) Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair








14 Peningkatan Jalan Pemalang - Randudongkal (Kab.Pemalang) Pelebaran Beton + Overlay 2 lapis 3 .1 .(1a) Gal ian B iasa 6.1.(1a) Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair








15 Peningkatan Jalan Bawang - Plantungan Bts.Kab.Kendal (Kab. Batang) Pelebaran Beton + Overlay 2 lapis 3 .1 .(1a) Gal ian B iasa 6.1.(1a) Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair








16 Peningkatan Jalan Banyuputih - Bawang (Kab.Batang) Pelebaran Beton + Overlay 2 lapis 3 .1 .(1a) Gal ian B iasa 6.1.(1a) Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair








17 Peningkatan Jalan Klampok - Purbalingga (Kab.Purbalingga) Perkerasan Beton 3.1.(1a) Galian Biasa 5.1.(1) Lapis Pondasi Agregat Kelas A


5.1.(1) Lapis Pondasi Agregat Kelas A 5.3.(3) Lapis Pondasi Bawah Beton Kurus5.3 (1) (a) Perkerasan Beton Semen (tanpa tulangan) 7.3.(1)(a) Baja Tulangan U24 Polos (untuk perkerasan beton)








18 Peningkatan Jalan Menganti - Kesugihan (Kab.Cilacap) Perkerasan Beton 3.1.(1a) Galian Biasa 5.1.(1) Lapis Pondasi Agregat Kelas A













MATA MATA



ITEM PEMBAYARAN


19 Peningkatan Jalan Kebonagung - Bts. Kab. Batang Pelebaran Beton + Overlay 2 lapis 3 .1 .(1a) Gal ian B iasa 6.1.(1a) Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair








20 Peningkatan Jalan Morongso - Tuwel - Sirampok 3 .1 .(1a) Gal ian B iasa 6.1.(1a) Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair








21 Peningkatan Jalan Bandungsari - Salem Bts. Kab. Brebes (Kab. Brebes ) 3 .1 .(1a) Gal ian B iasa 6.1.(1a) Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair








22 Peningkatan Jalan Kaliori - Patikraja (Kab. Banyumas) 3 .1 .(1a) Gal ian B iasa 6.1.(1a) Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair








23 Peningkatan Jalan Jatinegara - Slawi Perkerasan Beton 3.1.(1a) Galian Biasa 5.1.(1) Lapis Pondasi Agregat Kelas A











24 Peningkatan Jalan Randudongkol - Belik Bts.Kab.Purbalingga (Kab. Pemalang) Pelebaran Beton + Overlay 2 lapis 3 .1 .(1a) Gal ian B iasa 6.1.(1a) Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair



6.1.(1a) Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair 6.3.(8) Bahan Anti Pengelupasan6.3.(5a) Laston Lapis Aus (AC-WC) 7.1.(7).a Beton mutu sedang, fc’ 20 MPa (K-250)









MATA MATA



ITEM PEMBAYARAN



PENINGKATAN JALAN

1


Beton+Overlay 2 lapis3.1.(1a) Galian Biasa 5.3.(1) Perkerasan Beton Semen

3 .1 .( 7) G al ia n P er ke ra sa n B er as pa l t an pa Co ld Mi ll in g M ac hi ne 6 .3 .( 5a ) L as to n L ap is Au s ( AC -W C)

3.1.(8) Galian Perkerasan Berbutir 5.3.(3) Lapis Pondasi Bawah Beton Kurus

3 .3 .(1) Penyiapan Badan Ja lan 6.3.(5a) Laston Lapis Aus (AC-WC)

5.1.(1) Lapis Pondasi Agregat Kelas A 6.3.(6c) Laston Lapis Antara Perata (AC-BC(L))

5.3.(1) Perkerasan Beton Semen 7.1.(7).a Beton mutu sedang, fc’ 20 MPa (K-250)

5.3.(3) Lapis Pondasi Bawah Beton Kurus 7.3.(3) Baja Tulangan U32 Ulir

6.1.(2)a Lapis Perekat - Aspal Cair 7.3.(3)a Baja Tulangan U32 Ulir (untuk perkerasan beton)

6.3.(5a) Laston Lapis Aus (AC-WC)






8.1.(5) Campuran Aspal Panas untuk Pekerjaan Minor

2 Peningkatan Jalan Plantungan - Sukorejo / Blimbing (Kab. Kendal) Pelebaran Beton + Overlay 2 lapis 3.1.(1a) Galian Biasa 6.3.(5a) Laston Lapis Aus (AC-WC)

3 .1 .(6) Gal ian Per ker asan B er aspal de ng an Cold Mi ll ing Mac hine 6 .3 .(6c ) Las ton Lapis A ntar a Per ata (AC -B C(L) )

3.3.(1) Penyiapan Badan Jalan 7.1.(7).a Beton mutu sedang, fc’ 20 MPa (K-250)

6.1.(2)a Lapis Perekat - Aspal Cair 7 .3 .(3) B aj a Tulang an U3 2 Ul ir






3 Peningkatan Jalan Cangkiran - Ungaran Bts. Kodya Semarang (Kota Semarang) Pelebaran Beton + Overlay 2 lapis 3.1.(1a) Galian Biasa 2.6 (1) Saluran beton bertulang pracetak U - 40 - 60

3 .1 .(6) Gal ian Per ker asan B er aspal de ng an Cold Mi ll ing Mac hine 2 .6 (3) S alur an beton be rtulang prace tak U - 6 0 - 8 0

3.3.(1) Penyiapan Badan Jalan 6.3.(5a) Laston Lapis Aus (AC-WC)

6.1.(2)a Lapis Perekat - Aspal Cair 6.3.(6c) Laston Lapis Antara Perata (AC-BC(L))


6.3.(6c) Laston Lapis Antara Perata (AC-BC(L)) 7.3.(3) Baja Tulangan U32 Ulir




Peningkatan Jalan Sukorejo - Boja - Cangkiran (Kab.Kendal)



MATA MATA



ITEM PEMBAYARAN


4 Peningkatan Jalan Semarang - Godong (Kab. Demak, Grobogan) Perkerasan Beton 3.1.(1a) Galian Biasa 5.3.(1) Perkerasan Beton Semen

3 .1 .( 7) G al ia n P er ke ra sa n B er as pa l t an pa Co ld Mi ll in g M ac hi ne 5 .3 .( 3) L ap is Po nd as i B aw ah Be to n K ur us

3.1.(8) Galian Perkerasan Berbutir 7.3.(3)a Baja Tulangan U32 Ulir (untuk perkerasan beton)


5.1.(1) Lapis Pondasi Agregat Kelas A

5.3.(1) Perkerasan Beton Semen

5.3.(3) Lapis Pondasi Bawah Beton Kurus

6.1.(2)a Lapis Perekat - Aspal Cair







5 Peningkatan Jalan Weleri - Patean Bts. Kab. Kendal (Kab. Kendal) 2.3.(4) Gorong-gorong Pipa Beton Bertulang, diameter dalam 95 - 105 cm 5.3.(1) Perkerasan Beton Semen

3.1.(1a) Galian Biasa 7.3.(3)a Baja Tulangan U32 Ulir (untuk perkerasan beton)


3.1.(8) Galian Perkerasan Berbutir 6.3.(5a) Laston Lapis Aus (AC-WC)


5.1.(1) Lapis Pondasi Agregat Kelas A 7.1.(7).a Beton mutu sedang, fc’ 20 MPa (K-250)

5.3.(1) Perkerasan Beton Semen 7.3.(3)a Baja Tulangan U32 Ulir (untuk perkerasan beton)











Beton+Overlay 2 lapis



MATA MATA



ITEM PEMBAYARAN


6 Peningkatan Jalan Lemahbang - Kaloran / Bts. Kab.Temanggung (Kab. Semarang) Pelebaran Beton + Overlay 2 lapis 3.1.(1a) Galian Biasa 2.6 (3) Saluran beton bertulang pracetak U - 60 - 80

3 .1 .( 6) G al ia n P er ke ra sa n B er as pa l de ng an Co ld Mi ll in g M ac hi ne 6 .3 .( 5a ) L as to n La pi s A us (A C- WC )


6.1.(2)a Lapis Perekat - Aspal Cair 7.1.(7).a Beton mutu sedang, fc’ 20 MPa (K-250)

6.3.(5a) Laston Lapis Aus (AC-WC) 7.3.(3) Baja Tulangan U32 Ulir





7 Peningkatan Jalan Salatiga - Kedungjati / Bts.Kab.Grobogan (Kab. Semarang) Perkerasan Beton 3.1.(1a) Galian Biasa 5.3.(1) Perkerasan Beton Semen

3 .1 .(7) Gal ian Per ker asan B er aspal tanpa C old Mil l ing Mac hine 7 .3 .(3)a B aj a Tulangan U32 Ul ir (untuk pe rker as an beton)


3 .3 .(1) Penyiapan Badan Ja lan











8 P en in gk at an Ja la n G ub ug - Ka pu ng - Kd .J at i / Bt s. Ka b. Se ma ra ng (K ab . G ro bo ga n) P er ke ra sa n B et on 2 .3 .( 4) G or on g- go ro ng Pi pa Be to n B er tu la ng , d ia me te r d al am 95 - 10 5 c m 5 .3 .( 1) P er ke ra sa n B et on Se me n

3.1.(1a) Galian Biasa 7.3.(3)a Baja Tulangan U32 Ulir (untuk perkerasan beton)

3.1.(7) Galian Perkerasan Beraspal tanpa Cold Milling Machine 6.3.(6c) Laston Lapis Antara Perata (AC-BC(L))

3.1.(8) Galian Perkerasan Berbutir












9 Peningkatan Jalan Tegowanu - Tanggung - Kapung (Kab. Grobogan) Perkerasan Beton 3.1.(1a) Galian Biasa 5.3.(1) Perkerasan Beton Semen


3.1.(8) Galian Perkerasan Berbutir 7.3.(3)a Baja Tulangan U32 Ulir (untuk perkerasan beton)








7.1.(7).a Beton mutu sedang, fc’ 20 MPa (K-250)7.3.(1)(a) Baja Tulangan U24 Polos (untuk perkerasan beton)





MATA MATA



ITEM PEMBAYARAN


10 Peningkatan Jalan Sruwen - Karanggede (Kab. Semarang) Perkerasan Beton 3.1.(1a) Galian Biasa 5.3.(1) Perkerasan Beton Semen

3 .1 .(7) Gal ian Per ker asan B er aspal tanpa C old Mil l ing Mac hine 7 .3 .(3)a B aj a Tulangan U32 Ul ir (untuk pe rker as an beton)













11 Peningkatan Jalan Salatiga - Ngablak Bts.Kab.Magelang (Kab. Semarang) Pelebaran Beton + Overlay 2 lapis 3.1.(1a) Galian Biasa 6.3.(5a) Laston Lapis Aus (AC-WC)

3 .1 .(6) Gal ian Per ker asan B er aspal de ng an Cold Mi ll ing Mac hine 6 .3 .(6c ) Las ton Lapis A ntar a Per ata (AC -B C(L) )


6.1.(2)a Lapis Perekat - Aspal Cair 7 .9 .( 1) P as an ga n B at u






12 Peningkatan Jalan Wanayasa - Kalibening Bts. Kab. Pekalongan (Kab. Banjarnegara) Pelebaran Beton + Overlay 2 lapis 6.3.(6c) Laston Lapis Aus (AC-WC) 6.3.(6c) Laston Lapis Aus (AC-WC)

7.1.(7).a Laston L ap is Antar a Per ata ( AC- BC( L) ) 7.1.(7).a Lasto n L apis Antar a Perata ( AC- BC(L) )

7.3.(3) Beton mutu sedang, fc’ 20 MPa (K-250) 7.3.(3) Beton mutu sedang, fc’ 20 MPa (K-250)



3 .1 .(1a) Gal ian B iasa

13 Peningkatan Jalan Mandiraja - Ketileng Bts. Kebumen (Kab. Banjarnegara) Pelebaran Beton + Overlay 2 lapis 2 .6. ( 1) Sa lu ra n b et on b er tu la ng p ra cet ak U - 4 0 - 6 0 2 .6. ( 1) Sa lu ra n b et on b er tu la ng p ra cet ak U - 4 0 - 6 0

7.3.(3) Baja Tulangan U32 Ulir 6.3.(5a) Laston Lapis Aus (AC-WC)

6.3.(5a) Laston Lapis Aus (AC-WC) 6.3.(6c) Laston Lapis Antara Perata (AC-BC(L))

6.3.(6c) Laston Lapis Antara Perata (AC-BC(L)) 7.1.(7).a Beton mutu sedang, fc’ 20 MPa (K-250)

7.1.(7).a Beton mutu sedang, fc’ 20 MPa (K-250) 7 .3 .(3) B aj a Tulang an U3 2 Ul ir




14 Peningkatan Jalan Banjarnegara - Wanayasa (Kab.Banjarnegara) Perkerasan Beton 2.6. (3) Saluran beton bertulang pracetak U - 60 - 80 2.6. (3) Saluran beton bertulang pracetak U - 60 - 80

5.3.(1) Perkerasan Beton Semen 5.3.(1) Perkerasan Beton Semen

7 .3 .( 3) a B aj a T ul an ga n U 32 Ul ir (u nt uk pe rk er as an be to n) 7 .3 .( 3) a B aj a T ul an ga n U 32 U li r ( un tu k p er ke ra sa n b et on )






MATA MATA



ITEM PEMBAYARAN


15 Peningkatan Jalan Wadaslintang - Selokromo (Kab.Wonosobo) Pelebaran Beton + Overlay 2 lapis 6.3.(5a) Laston Lapis Aus (AC-WC) 6.3.(5a) Laston Lapis Aus (AC-WC)

6.3.(6c) Laston Lapis Antara Perata (AC-BC(L)) 6.3.(6c) Laston Lapis Antara Perata (AC-BC(L))

7.1.(7).a Beton mutu sedang, fc’ 20 MPa (K-250) 7.1.(7).a Beton mutu sedang, fc’ 20 MPa (K-250)

7.3.(3) Baja Tulangan U32 Ulir 7.3.(3) Baja Tulangan U32 Ulir




16 Peningkatan Jalan Kemiri - Kepil Bts. Kab. Wonosobo (Kab. Wonosobo) 2.6. (3) Saluran beton bertulang pracetak U - 60 - 80 2.6. (3) Saluran beton bertulang pracetak U - 60 - 80


6.3.(5a) Laston Lapis Aus (AC-WC) 6.3.(5a) Laston Lapis Aus (AC-WC)









17 Peningkatan Jalan Sapuran - Kaliangkrik Bts.Kab.Magelang (Kab. Wonosobo) Pelebaran Beton + Overlay 2 lapis 2 .6. ( 1) Sa lu ra n b et on b er tu la ng p ra cet ak U - 4 0 - 6 0 2 .6. ( 1) Sa lu ra n b et on b er tu la ng p ra cet ak U - 4 0 - 6 0










18 P en in gk at an J al an P ar ak an - P at ean B ts. Ka b. Te ma ng gu ng ( Ka b. Te ma ng gu ng) P er ker asa n B et on 5 .3 .( 1) P er ke ra sa n Be to n Sem en 5. 3. (1) P er ke ra sa n B et on Sem en




7 .3 .(3) B aj a Tulang an U32 Uli r

19 P en in gk at an Ja la n T em an gg un g - Ka lo ra n B ts .K ab .S em ar an g ( Ka b. Te ma ng gu ng ) P el eb ar an Be to n + Ov er la y 2 la pi s 2 .6 . ( 1) S al ur an be to n b er tu la ng pr ac et ak U - 40 - 6 0 2 .6 . ( 1) S al ur an be to n b er tu la ng pr ac et ak U - 40 - 6 0






Perkerasan Beton+Pelebaran Beton +

Overlay 2 lapis



MATA MATA



ITEM PEMBAYARAN


20 Peningkatan Jalan Wonosobo - Kejajar (Kab. Wonosobo) Overlay 2 lapis 2.6 (3) Saluran beton bertulang pracetak U - 60 - 80 2.6 (3) Saluran beton bertulang pracetak U - 60 - 80






21 Peningkatan Jalan Magelang - Salaman (Kab. Magelang) Overlay 2 lapis 6.3.(5a) Laston Lapis Aus (AC-WC) 6.3.(5a) Laston Lapis Aus (AC-WC)




22 Peningkatan Jalan Magelang - Ngablak Bts. Kab. Semarang (Kab. Magelang) Pelebaran Beton + Overlay 2 lapis 6.3.(5a) Laston Lapis Aus (AC-WC) 6.3.(5a) Laston Lapis Aus (AC-WC)






23 Peningkatan Jalan Magelang - Kaliangkrik Bts.Kab.Wonosobo (Kab. Magelang) Pelebaran Beton + Overlay 2 lapis 6.3.(6a) Laston Lapis Antara (AC-BC) 6.3.(6a) Laston Lapis Antara (AC-BC)






24 P en in gk at an J al an B la ba k - Jr ak ah / Sel o B ts . K ab . Bo yo la li ( Ka b. M ag el an g) P er ker asa n B et on 5 .3 .( 1) P er ke ra sa n Be to n Sem en 5. 3. (1) P er ke ra sa n B et on Sem en






25 Peningkatan Jalan Gombong - Sempor - Ketileng / Bts.Banjarnegara (Kab. Kebumen) Pelebaran Beton + Overlay 2 lapis 6.3.(5a) Laston Lapis Aus (AC-WC) 6.3.(5a) Laston Lapis Aus (AC-WC)








MATA MATA



ITEM PEMBAYARAN


26 Peningkatan Jalan Prembun - Wadaslintang Bts. Kab. Wonosobo ( Kab. Kebumen) Pelebaran Beton + Overlay 2 lapis 6.3.(5a) Laston Lapis Aus (AC-WC) 6.3.(5a) Laston Lapis Aus (AC-WC)






27 Peningkatan Jalan Kutoarjo - Bruno Bts. Kab. Wonosobo (Kab. Purworejo) Pelebaran Beton + Overlay 2 lapis 6.3.(5a) Laston Lapis Aus (AC-WC) 6.3.(5a) Laston Lapis Aus (AC-WC)

7.3.(3) Baja Tulangan U32 Ulir 6.3.(6c) Laston Lapis Antara Perata (AC-BC(L))

6.3.(8) Bahan Anti Pengelupasan 7.1.(7).a Beton mutu sedang, fc’ 20 MPa (K-250)

6.3.(6c) Laston Lapis Antara Perata (AC-BC(L)) 7.3.(3) Baja Tulangan U32 Ulir




28 Peningkatan Jalan Maron - Kemiri (KDS) (Kab. Purworejo) Pelebaran Beton + Overlay 2 lapis 6.3.(5a) Laston Lapis Aus (AC-WC) 6.3.(5a) Laston Lapis Aus (AC-WC)



2 .6. ( 1) Sa lu ra n b et on b er tu la ng p ra cet ak U - 4 0 - 6 0 2 .6. ( 1) Sa lu ra n b et on b er tu la ng p ra cet ak U - 4 0 - 6 0



2.1.(1) Galian untuk Selokan Drainase dan Saluran Air


29 Peningkatan Jalan Purworejo - Sibolong Bts.Prov.DIY (Kab. Purworejo) Pelebaran Beton + Overlay 2 lapis 6.3.(5a) Laston Lapis Aus (AC-WC) 6.3.(5a) Laston Lapis Aus (AC-WC)



2 .6. ( 1) Sa lu ra n b et on b er tu la ng p ra cet ak U - 4 0 - 6 0 2 .6. ( 1) Sa lu ra n b et on b er tu la ng p ra cet ak U - 4 0 - 6 0





30 Peningkatan Jalan Bts.Kab./ Bruno - Kepil (Kab. Wonosobo) Pelebaran Beton + Overlay 2 lapis 6.3.(5a) Laston Lapis Aus (AC-WC) 2.6. (1) Saluran beton bertulang pracetak U - 40 - 60

6.3.(6c) Laston Lapis Antara Perata (AC-BC(L)) 6.3.(5a) Laston Lapis Aus (AC-WC)

7.1.(7).a Beton mutu sedang, fc’ 20 MPa (K-250) 6.3.(6c) Laston Lapis Antara Perata (AC-BC(L))

2.6. (1) Saluran beton bertulang pracetak U - 40 - 60 7.1.(7).a Beton mutu sedang, fc’ 20 MPa (K-250)







MATA MATA



ITEM PEMBAYARAN


31 Peningkatan Jalan Batur - Dieng (Kab. Wonosobo) Pelebaran Beton + Overlay 2 lapis 6.3.(5a) Laston Lapis Aus (AC-WC) 2.6. (1) Saluran beton bertulang pracetak U - 40 - 60


7.1.(7).a Beton mutu sedang, fc’ 20 MPa (K-250) 6.3.(6c) Laston Lapis Antara Perata (AC-BC(L))

2.6. (1) Saluran beton bertulang pracetak U - 40 - 60 7.1.(7).a Beton mutu sedang, fc’ 20 MPa (K-250)





32 Peningkatan Jalan Temanggung - Pertigaan Bulu (Kab. Temanggung) Pelebaran Beton + Overlay 2 lapis 6.3.(5a) Laston Lapis Aus (AC-WC) 2.6. (3) Saluran beton bertulang pracetak U - 60 - 80

6.3.(6c) Laston Lapis Antara Perata (AC-BC(L)) 4.2.(2b) Lapis Pondasi Agregat Kelas S

7.1.(7).a Beton mutu sedang, fc’ 20 MPa (K-250) 6.3.(5a) Laston Lapis Aus (AC-WC)

2 .6. ( 1) Sa lu ra n b et on b er tu la ng p ra cet ak U - 4 0 - 6 0 6. 3. (6 c) L ast on L ap is An ta ra P er at a ( AC- BC (L ))

6.3.(8) Bahan Anti Pengelupasan 7.1.(7).a Beton mutu sedang, fc’ 20 MPa (K-250)




4.2.(2b) Lapis Pondasi Agregat Kelas S

33 Peningkatan Jalan Bts.Kab.Purworejo / Bener - Maron (Kab. Purworejo) 6.1.(2)a Lapis Perekat - Aspal Cair 6.3.(5a) Laston Lapis Aus (AC-WC)


6.3.(6c) Laston L ap is Antar a Per ata ( AC- BC( L) ) 2.6. (1) Salur an b eton ber tulang pracetak U - 40 - 60

2.1 (1) Galian untuk Selokan Drainase dan Saluran Air


2.6. (1) Saluran beton bertulang pracetak U - 40 - 60

34 Peningkatan Jalan Congot - Jali (NS) (Kab. Kebumen) 6.3.(5a) Laston Lapis Aus (AC-WC) 6.3.(5a) Laston Lapis Aus (AC-WC)




35 P en in gk at an J al an B la ba k - J ra ka h / S el o B ts . K ab . B oy ol al i ( Ka b. M ag el an g) D AK P er ke ra sa n B et on 5 .3 .( 1) P er ke ra sa n B et on S em en 5 .3 .( 1) P er ke ra sa n B et on S em en



6.3.(8) Bahan Anti Pengelupasan 7.3.(1)(a) Baja Tulangan U24 Polos (untuk perkerasan beton)



Overlay 2 lapis

Overlay 2 lapis



MATA MATA



ITEM PEMBAYARAN



1 Jembatan Kemadu (Duplikasi) Penggantian 7 .3 (3 )a B aj a Tulangan U-32 Ul i r (untuk pe rker asan beton se me n) 7 .3 (3 )a B aj a Tulangan U-32 Ul i r (untuk pe r ke rasan beton se me n)

7.2.(1).e Penyediaan Unit Pracetak Gelagar Tipe I Bentang 40 meter 7.2.(1).e Penyediaan Unit Pracetak Gelagar Tipe I Bentang 40 meter

7.1.(7).a Beton mutu sedang dengan fc’= 20 Mpa 7.1.(7).a Beton mutu sedang dengan fc’= 20 Mpa

7.6.(10).bPenyediaan dan Pemancangan Tiang Pancang Beton Bertulang

Pracetak ukuran 28 x 28 x 28 cm7.6.(10).b

Penyediaan dan Pemancangan Tiang Pancang Beton Bertulang

Pracetak ukuran 28 x 28 x 28 cm

6.3.(6a) Laston Lapis Antara (AC-BC) 6.3.(6a) Laston Lapis Antara (AC-BC)


3.1.(1a) Galian Biasa 3.1.(1a) Galian Biasa

3.2.(1a) Timbunan Biasa dari Sumber Galian 3.2.(1a) Timbunan Biasa dari Sumber Galian

7.1.(5)a Beton mutu sedang, fc’ 30 MPa lantai jembatan 7.1.(5)a Beton mutu sedang, fc’ 30 MPa lantai jembatan

5.3 (1) Perkerasan Beton Semen 5.3 (1) Perkerasan Beton Semen

4.2.(2a) Lapis Pondasi Agregat Kelas B 7.3(1)a Baja Tulangan U-24 Polos (untuk perkerasan beton semen)

7.2.(2).e Pemasangan Unit Pracetak Gelagar Tipe 1 Bentang 40 meter

7.3(1)a Baja Tulangan U-24 Polos (untuk perkerasan beton semen)

2 Jembatan Kepodang (Duplikasi) Penggantian 7 .3 (3 )a B aj a Tulangan U-32 Ul i r (untuk pe rker asan beton se me n) 7 .3 (3 )a B aj a Tulangan U-32 Ul i r (untuk pe r ke rasan beton se me n)



7.6.(10).b

7.6.(10).b










3 Jembatan Tracap I (Duplikasi) Penggantian 7 .3 (3 )a B aj a Tulangan U-32 Ul i r (untuk pe rker asan beton se me n) 7 .3 (3 )a B aj a Tulangan U-32 Ul i r (untuk pe r ke rasan beton se me n)
















4 Jembatan Lowungu (Duplikasi) Penggantian 7 .3 (3 )a B aj a Tulangan U-32 Ul i r (untuk pe rker asan beton se me n) 7 .3 (3 )a B aj a Tulangan U-32 Ul i r (untuk pe r ke rasan beton se me n)








6.3.(5a) Laston Lapis Aus (AC-WC) 6.3.(5a) Laston Lapis Aus (AC-WC)3.1.(1a) Galian Biasa 3.1.(1a) Galian Biasa









MATA MATA



ITEM PEMBAYARAN


5 Jembatan Tangsi (Duplikasi) Duplikasi 7 .3 (3 )a B aj a Tulangan U-32 Ul i r (untuk pe rker asan beton se me n) 7 .3 (3 )a B aj a Tulangan U-32 Ul i r (untuk pe r ke rasan beton se me n)

















PENINGKATAN JALAN

1 Peningkatan Jalan Wirosari - Kunduran (Kab.Grobogani) Perkerasan Beton 5.3 (1) Perkerasan Beton Semen 5.3 (1) Perkerasan Beton Semen

5.3.(3) Lapis Pondasi Bawah Beton Kurus 5.3.(3) Lapis Pondasi Bawah Beton Kurus

5.1.(1) Lapis Pondasi Agregat klas A 7.3(3)a Baja Tulangan U-32 Ulir (untuk perkerasan beton semen)


7.3(3)a Baja Tulangan U-32 Ulir (untuk perkerasan beton semen)

6.1 (2)a Lapis Perekat - Aspal Cair

6.3 (6)c Laston Lapis Antara Perata (AC-BC(L))


2 Peningkatan Jalan Wirosari - Sulursari - Singget / Bts. Kab. Blora (Kab. Grobogan) 1 Perkerasan Beton 5.3 (1) Perkerasan Beton Semen 5.3 (1) Perkerasan Beton Semen








3 Peningkatan Jalan Wirosari - Sulursari - Singget / Bts. Kab. Blora (Kab. Grobogan) 2 Perkerasan Beton 5.3 (1) Perkerasan Beton Semen 5.3 (1) Perkerasan Beton Semen










MATA MATA



ITEM PEMBAYARAN


4 Peningkatan Jalan Singget - Doplang - Cepu (Kab.Blora) 1 Perkerasan Beton 5.3 (1) Perkerasan Beton Semen 5.3 (1) Perkerasan Beton Semen








5 Peningkatan Jalan Singget - Doplang - Cepu (Kab.Blora) 2 Perkerasan Beton 5.3 (1) Perkerasan Beton Semen 5.3 (1) Perkerasan Beton Semen








6 Peningkatan Jalan Surakarta - Gemolong -Geyer Bts. Kab. Grobogan (Kota Surakarta) Perkerasan Beton 5.3 (1) Perkerasan Beton Semen 5.3 (1) Perkerasan Beton Semen








7 Peningkatan Jalan Purwodadi -Geyer / Bts. Kab. Sragen (Kab. Grobogan) Perkerasan Beton 5.3 (1) Perkerasan Beton Semen 5.3 (1) Perkerasan Beton Semen








8 Peningkatan Jalan Kuwu - Galeh Bts. Kab. Sragen (Kab. Grobogan) Perkerasan Beton 5.3 (1) Perkerasan Beton Semen 5.3 (1) Perkerasan Beton Semen










MATA MATA



ITEM PEMBAYARAN


9 Peningkatan Jalan Galeh - Ngrampal (Kab. Sragen) Perkerasan Beton+CTB+Overlay 2 Lapis 5.3 (1) Perkerasan Beton Semen 6.3.(5a) Laston Lapis Aus (AC-WC)

5.3.(3) Lapis Pondasi Bawah Beton Kurus 6.3.(6a) Laston Lapis Antara (AC-BC)

5.1.(1) Lapis Pondasi Agregat klas A 5.5.(1) Lapis Pondasi Agregat Semen Kelas A (Cement Treated Base)(CTB)


6.3.(6a) Laston Lapis Antara (AC-BC)

5.5.(1) Lapis Pondasi Agregat Semen Kelas A (Cement Treated Base)(CTB)

6.1.(2a) Lapis Perekat Aspal Cair


10 Peningkatan Jalan Boyolali - Jrakah / Selo Bts.Kab.Magelang (Kab.Boyolali) 5.3 (1) Perkerasan Beton Semen 5.3 (1) Perkerasan Beton Semen



7 .3 (1 )a B aj a Tulangan U-2 4 Polos (untuk per ker asan beton s em en) 6 .3 .(5a) Las ton Lapis A us (AC -WC)

7 .3 (3 )a B aj a Tulangan U-3 2 Uli r (untuk per ker asan beton se me n) 6 .3 (6)c Las ton Lapis A ntar a Per ata (AC -B C(L) )




7.1.(7).a Beton mutu sedang dengan fc’= 20 Mpa


11 Peningkatan Jalan Ngadirojo - Biting / Bts. Prov. Jatim (Kab.Wonogiri) Pelebaran Beton + Overlay 2 lapis 6.3.(6c) Laston Lapis Antara Perata (AC-BC(L) 6.3.(6c) Laston Lapis Antara Perata (AC-BC(L)





12 Peningkatan Jalan Ngadirojo - Giriwoyo (Kab.Wonogiri) Pelebaran Beton + Overlay 2 lapis 6.3.(6c) Laston Lapis Antara Perata (AC-BC(L) 6.3.(6c) Laston Lapis Antara Perata (AC-BC(L)





13 Peningkatan Jalan Ngadirojo - Jatipuro / Bts. Kab. Karanganyar (Kab.Wonogiri) Pelebaran Beton + Overlay 2 lapis 6.3.(6c) Laston Lapis Antara Perata (AC-BC(L) 6.3.(6c) Laston Lapis Antara Perata (AC-BC(L)





14 Peningkatan Jalan Wonogiri - Manyaran - Blimbing ( Kab.Wonogiri) Pelebaran Beton + Overlay 2 lapis 6.3.(6c) Laston Lapis Antara Perata (AC-BC(L) 6.3.(6c) Laston Lapis Antara Perata (AC-BC(L)





Perkerasan Beton+Pelebaran Beton +

Overlay 2 lapis



MATA MATA



ITEM PEMBAYARAN


15 Peningkatan Jalan Karanganyar - Jatipuro Bts.Kab.Wonogiri (Kab.Karanganyar) Pelebaran Beton + Overlay 2 lapis 6.3.(6c) Laston Lapis Antara Perata (AC-BC(L) 6.3.(6c) Laston Lapis Antara Perata (AC-BC(L)





16 Peningkatan Jalan Sukoharjo - Weru - Watukelir (Kab. Sukoharjo) Perkerasan Beton 5.3 (1) Perkerasan Beton Semen 5.3 (1) Perkerasan Beton Semen








17 Peningkatan Jalan Karangwuni - Cawas - Jentir (Kab.Klaten) Pelebaran Beton + Overlay 2 lapis 6.3.(6c) Laston Lapis Antara Perata (AC-BC(L) 6.3.(6c) Laston Lapis Antara Perata (AC-BC(L)





18 Peningkatan Jalan Sangkalputung - Bts. Kab. Boyolali (Kab. Klaten) Overlay 2 lapis 6.3.(6c) Laston Lapis Antara Perata (AC-BC(L) 6.3.(6c) Laston Lapis Antara Perata (AC-BC(L)




19 Peningkatan Jalan Wuryantoro - Eramoko - Pracimantoro (Kab. Wonogiri) Overlay 2 lapis 6.3.(6c) Laston Lapis Antara Perata (AC-BC(L) 6.3.(6c) Laston Lapis Antara Perata (AC-BC(L)




20 Peningkatan Jalan Sragen - Bts. Kab. Karanganyar / Batu Jamus (Kab. Sragen) Pelebaran Beton + Overlay 2 lapis 6.3.(6c) Laston Lapis Antara Perata (AC-BC(L) 6.3.(6c) Laston Lapis Antara Perata (AC-BC(L)





21 P en in gk at an J al an K ar an ga ny ar - B ts . K ab . S ra ge n / B at u J am us ( Ka b. K ar an ga ny ar ) P el eb ar an B et on + O ve rl ay 2 l ap is 6 .3 .( 6c ) L as to n L ap is A nt ar a P er at a ( AC -B C( L) 6 .3 .( 6c ) L as to n L ap is A nt ar a P er at a ( AC -B C( L)





22 Peningkatan Jalan Sukolilo - Grobogan (Kab. Grobogan) Perkerasan Beton+CTB+Overlay 2 Lapis 5.3 (1) Perkerasan Beton Semen 6.3.(5a) Laston Lapis Aus (AC-WC)








23 Peningkatan Jalan Namengan - Krendetan (Kab. Klaten) Perkerasan Beton 5.3 (1) Perkerasan Beton Semen 5.3 (1) Perkerasan Beton Semen








24 Peningkatan Jalan Purwodadi - Wirosari (Kab. Grobogan) Perkerasan Beton 5.3 (1) Perkerasan Beton Semen 5.3 (1) Perkerasan Beton Semen










MATA MATA



ITEM PEMBAYARAN


25 Peningkatan Jalan JL. A. Yani (Purwodadi) (Kab. Grobogan) Perkerasan Beton 5.3 (1) Perkerasan Beton Semen 5.3 (1) Perkerasan Beton Semen








26 Peningkatan Jalan Todanan - Ngawen (Kab. Grobogan) Perkerasan Beton+CTB+Overlay 2 Lapis 5.3 (1) Perkerasan Beton Semen 6.3.(5a) Laston Lapis Aus (AC-WC)








27 Peningkatan Jalan Kunduran - Ngawen - Blora (Kab.Blora) Perkerasan Beton 5.3 (1) Perkerasan Beton Semen 5.3 (1) Perkerasan Beton Semen








28 Peningkatan Jalan Jepara - Keling / Bts. Kab. Pati (Kab. Jepara) Pelebaran Beton + Overlay 2 lapis 6.3.(6c) Laston Lapis Antara Perata (AC-BC(L) 6.3.(6c) Laston Lapis Antara Perata (AC-BC(L)





29 Peningkatan Jalan Keling / Bts.Kab.Jepara - Tayu (Kab.Pati) Pelebaran Beton + Overlay 2 lapis 6.3.(6c) Laston Lapis Antara Perata (AC-BC(L) 6.3.(6c) Laston Lapis Antara Perata (AC-BC(L)





30 Peningkatan Jalan Pati - Kayen - Sukolilo Bts.Kab. Grobogan (Kab.Pati) 5.3 (1) Perkerasan Beton Semen 6.3.(5a) Laston Lapis Aus (AC-WC)








31 Peningkatan Jalan Pati - Tayu (Kab.Pati) Pelebaran Beton + Overlay 2 lapis 6.3.(6c) Laston Lapis Antara Perata (AC-BC(L) 6.3.(6c) Laston Lapis Antara Perata (AC-BC(L)



6.1.(2a) Lapis Perekat Aspal Cair6.3.(8) Bahan Anti Pengelupasan

32 Peningkatan Jalan Kudus - Colo (Kab.Kudus) Pelebaran Beton + Overlay 2 lapis 6.3.(6c) Laston Lapis Antara Perata (AC-BC(L) 6.3.(6c) Laston Lapis Antara Perata (AC-BC(L)





33 Peningkatan Jalan Juwono - Todanan Bts.Kab.Blora (Kab.Pati) Perkerasan Beton 5.3 (1) Perkerasan Beton Semen 5.3 (1) Perkerasan Beton Semen








Perkerasan Beton+CTB+Overlay 2 Lapis



MATA MATA



ITEM PEMBAYARAN


34 Peningkatan Jalan Lasem - Sale Bts.Prov Jawa Timur (Kab.Rembang) Perkerasan Beton 5.3 (1) Perkerasan Beton Semen 5.3 (1) Perkerasan Beton Semen








35 Peningkatan Jalan Andong / Bts. Kab. Sragen - Kr. Gede - Bts. Kab. SMG (Kab. Boyolali) Overlay 2 lapis 6.3.(6c) Laston Lapis Antara Perata (AC-BC(L) 6.3.(6c) Laston Lapis Antara Perata (AC-BC(L)




36 Peningkatan Jalan Purwantoro - Nawangan / Bts. Prov. Jatim (Kab.Wonogiri) Pelebaran Beton + Overlay 2 lapis 6.3.(6c) Laston Lapis Antara Perata (AC-BC(L) 6.3.(6c) Laston Lapis Antara Perata (AC-BC(L)





37 Peningkatan Jalan Palur - Karanganyar (Kab. Karanganyar) CTB+Overlay 2 Lapis 6.1.(2)a Lapis Perekat - Aspal Cair 6.3.(5a) Laston Lapis Aus (AC-WC)


6.3.(6c) Laston Lapis Antara Perata (AC-BC(L)) 5.5.(1) Lapis Pondasi Agregat Semen Kelas A (Cement Treated Base)(CTB)



38 Peningkatan Jalan Surakarta - Sukoharjo (Kab. Sukoharjo) Overlay 2 lapis 6.3.(6c) Laston Lapis Antara Perata (AC-BC(L) 6.3.(6c) Laston Lapis Antara Perata (AC-BC(L)




39 Penanganan longsoran 3.2 (2) Timbunan Pilihan 3.2 (2) Timbunan Pilihan


7.3 (4) Baja Tulangan U 39 Ulir 7.3 (4) Baja Tulangan U 39 Ulir

7.6.(19b) Tiang Bor Beton diameter 600 mm 7.6.(19b) Tiang Bor Beton diameter 600 mm

5 .3 (1) Per ker as an B eton S em en




Peningkatan Jalan Boyolali - Jrakah / Selo Bts. Kab. Magelang (Kab.Boyolai)

(Penanganan longsoran Km 45+050 Eks Jbt. Samiran II)



MATA MATA



ITEM PEMBAYARAN



1Jembatan Kanal Selatan (penggantian)

Penggantian5.1.(1) Lapis Pondasi Agregat Kelas A 7.2.(1).d Penyediaan Unit Pracetak Gelagar Tipe 1 Bentang 35,6 meter

5.1.(2) Lapis Pondasi Agregat Kelas B 7.3(1)a Baja Tulangan U-24 Polos (untuk perkerasan beton semen)

5.3 (1) Perkerasan Beton Semen 7.3(3)a Baja Tulangan U-32 Ulir (untuk perkerasan beton semen)

5.3.(3) Lapis Pondasi Bawah Beton Kurus 7.6.(19).a Tiang Bor Beton, diameter 800 mm

6.1.(2)a Lapis Perekat - Aspal Cair 7.1.(7).a Beton mutu sedang dengan fc’= 20 Mpa



7.1.(5).a Beton mutu sedang, fc’ 30 MPa lantai jembatan 3.2.2.a Timbunan Pilihan dari Sumber Galian

7.1.(7).a Beton mutu sedang dengan fc’= 20 Mpa 5.3 (1) Perkerasan Beton Semen

7.2.(1).d Penyediaan Unit Pracetak Gelagar Tipe 1 Bentang 35,6 meter

7.2.(2).d Pemasangan Unit Pracetak Gelagar Tipe 1 Bentang 35,6 meter

7.2.(10)Beton Diafragma fc' 30 Mpa termasuk pekerjaan penegangan

setelah pengecoran




2Jembatan Palan (penggantian)













setelah pengecoran




3Jembatan Gelandangan (penggantian)













setelah pengecoran


7.3(3)a Baja Tulangan U-32 Ulir (untuk perkerasan beton semen)7.6.(19).a Tiang Bor Beton, diameter 800 mm



MATA MATA



ITEM PEMBAYARAN


4Jembatan Cemoro (penggantian)













setelah pengecoran




5Jembatan Jurang Gempal II (penggantian)













setelah pengecoran






I. BENTUK ANALISA HARGA SATUAN PEKERJAAN

FORMULIR STANDAR UNTUK

PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

NAMA PAKET

ITEM PEMBAYARAN NO. : 5.1 (1)

JENIS PEKERJAAN : Lapis Pondasi Agregat Kelas A

SATUAN PEMBAYARAN : M3

Nama Perusahaan : ………. Diisi Penyedia yang akan menawar…………

PERKIRAAN HARGA JUMLAH

NO. KOMPONEN SATUAN KUANTITAS SATUAN HARGA

(Rp.) (Rp.)

A. TENAGA

B. BAHAN

1. Agregat A M26 M3 1,2099

C. PERALATAN

D. JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN ( A + B + C )

E. OVERHEAD & PROFIT 10,0 % x D

F. HARGA SATUAN PEKERJAAN ( D + E )

Note: 1 SATUAN dapat berdasarkan atas jam operasi untuk Tenaga Kerja dan Peralatan, volume dan/atau ukuran

berat untuk bahan-bahan.

2 Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan

dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali

terdapat Penyesuaian Harga (Eskalasi/Deskalasi) sesuai ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang

3 Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakai dan operator.

4 Biaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapi tidak termasuk PPN

yang dibayar dari kontrak) dan biaya-biaya lainnya.

ANALISA HARGA SATUAN PEKERJAAN ( AHSP )

JUMLAH HARGA TENAGA

JUMLAH HARGA BAHAN

JUMLAH HARGA PERALATAN






NAMA PAKET

ITEM PEMBAYARAN NO. : 5.5 (1)JENIS PEKERJAAN : Lapis Pondasi Atas Bersemen (Cement Treated Base) ( CTB )





(Rp.) (Rp.)

A. TENAGA

JUMLAH HARGA TENAGA

B. BAHAN

1. - Agregat Pecah Mesin 20 - 30 mm M3 0,6914

2. - Agregat Pecah Mesin 5 - 10 & 10 - 20 mm m3 0,4609

3. - Semen Kg 160,3875

JUMLAH HARGA BAHAN

C. PERALATAN



















NAMA PAKET

ITEM PEMBAYARAN NO. :5.3 (3)

JENIS PEKERJAAN :Lapis Pondasi Bawah Beton Kurus




NO. SATUAN KUANTITAS SATUAN HARGA

(Rp.) (Rp.)

A. TENAGA

B. BAHAN

1. Semen (M12) Kg 257,5000

2. Pasir beton (M01a) M3 0,4521

3. Agregat Kasar (M03) M3 0,7284

4. Kayu Perancah (M19) M3 0,0900

5. Paku (M18) Kg 0,7200

C. PERALATAN














JUMLAH HARGA TENAGA

JUMLAH HARGA BAHAN

KOMPONEN






NAMA PAKET

ITEM PEMBAYARAN NO. :7.1 (5) a

JENIS PEKERJAAN :Beton mutu sedang dengan fc’=30 MPa (K-350) Lantai Jembatan





(Rp.) (Rp.)

A. TENAGA

B. BAHAN

1. Semen (M12) Kg 381,1000

2. Pasir Beton (M01a) M3 0,4550



5. Paku (M18) Kg 0,9200

C. PERALATAN














JUMLAH HARGA TENAGA

JUMLAH HARGA BAHAN






NAMA PAKET

ITEM PEMBAYARAN NO. :7.1 (7)a :

JENIS PEKERJAAN :Beton mutu sedang dengan fc’= 20 MPa (K-250) :

SATUAN PEMBAYARAN : M3 :




(Rp.) (Rp.)

A. TENAGA

B. BAHAN

1. Semen (M12) Kg 350,2000




5. Paku (M18) Kg 0,6800

C. PERALATAN












JUMLAH HARGA TENAGA

JUMLAH HARGA BAHAN








NAMA PAKET

ITEM PEMBAYARAN NO. : 7.2 (1)d :JENIS PEKERJAAN : Penyediaan Unit Pracetak Gelagar Tipe I Bentang 40,00 m :

SATUAN PEMBAYARAN : buah :




(Rp.) (Rp.)

A. TENAGA

B. BAHAN

1 PCI Girder Pracetak buah 1,0000

C. PERALATAN













JUMLAH HARGA TENAGA

JUMLAH HARGA BAHAN







NAMA PAKET

ITEM PEMBAYARAN NO. : 3.1 (1)a

JENIS PEKERJAAN : Galian Biasa





(Rp.) (Rp.)

A. TENAGA

B. BAHAN

Tidak Ada Bahan

C. PERALATAN













JUMLAH HARGA TENAGA

JUMLAH HARGA BAHAN







NAMA PAKET

ITEM PEMBAYARAN NO. : 7.3 (1) a

JENIS PEKERJAAN : Baja Tulangan U 24 Polos Untuk Perkerasan Beton Semen

SATUAN PEMBAYARAN : Kg




(Rp.) (Rp.)

A. TENAGA

B. BAHAN

1. Baja Tulangan (Polos) U24 (M39a) Kg 1,0000

C. PERALATAN













JUMLAH HARGA TENAGA

JUMLAH HARGA BAHAN







NAMA PAKET


JENIS PEKERJAAN : Baja Tulangan U 32 Ulir Untuk Perkerasan Beton Semen





(Rp.) (Rp.)

A. TENAGA

B. BAHAN

1. Baja Tulangan (Ulir) D32 (M39b) Kg 1,0000

C. PERALATAN













JUMLAH HARGA TENAGA

JUMLAH HARGA BAHAN







NAMA PAKET

ITEM PEMBAYARAN NO. : 5.3 (1) :

JENIS PEKERJAAN : Perkerasan Beton Semen :



PERKIRAAN HARGA

NO. KOMPONEN SATUAN KUANTITAS SATUAN

(Rp.)

A. TENAGA

B. BAHAN

1. Semen (PC) (M12) Kg 410,0000

2 Pasir Beton (M01a) M3 0,5515

3 Agregat Kasar (M03) M3 0,6344

4 Aspal Penetral 60/70 (M94) Kg 0,9900

5 Expansion Cap (M96) M2 0,1700

6 Polytene 125 mikron (M97) Kg 0,4375

7 Curing Compound (M98) Ltr 0,8700

8 Formwork Plate Kg 0,7065

9 Kayu Pengarah Retak M3 0,0008

10 Paku / Angkur (M18) 0,0450

11 Additive (M67a) Ltr 0,9139

C. PERALATAN




G. HARGA SATUAN PEKERJAAN / M3









JUMLAH

HARGA

(Rp.)

JUMLAH HARGA TENAGA



JUMLAH HARGA BAHAN






NAMA PAKET :

ITEM PEMBAYARAN NO. : 6.3 (5)a :

JENIS PEKERJAAN : Laston Lapis Aus (AC-WC) :

SATUAN PEMBAYARAN : Ton :




(Rp.) (Rp.)

A. TENAGA

1.

2.

B. BAHAN

1. Agr 5-10 & 10-20 (M92) M3 0,3276

2. Agr 0-5 (M91) M3 0,3210

3. Filler Kg 19,9500

4. Aspal Kg 58,0000

C. PERALATAN

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7

8


E. OVERHEAD & PROFIT 10 % x D











JUMLAH HARGA TENAGA

JUMLAH HARGA BAHAN







NAMA PAKET :

PROP / KAB / KODYA : Jawa Tengah

ITEM PEMBAYARAN NO. : 6.3 (6)a :

JENIS PEKERJAAN : Laston Lapis Antara Perata (AC-BC) :

SATUAN PEMBAYARAN : Ton :




(Rp.) (Rp.)

A. TENAGA

B. BAHAN

1. Agr 5-10 & 10-20 (M92) M3 0,3850

2. Agr 0-5 (M91) M3 0,2729


4. Aspal Kg 56,0000

C. PERALATAN













JUMLAH HARGA TENAGA

JUMLAH HARGA BAHAN







NAMA PAKET

ITEM PEMBAYARAN NO. : 6.3 (6)c

JENIS PEKERJAAN : Laston Lapis Antara Perata (AC-BC(L))

SATUAN PEMBAYARAN : Ton




(Rp.) (Rp.)

A. TENAGA

B. BAHAN

1 Agr 5-10 & 10-20 (M92) M3 0,3850

2 Agr 0-5 (M91) M3 0,2729


4. Aspal Kg 56,0000

C. PERALATAN














JUMLAH HARGA BAHAN


JUMLAH HARGA TENAGA






NAMA PAKET

ITEM PEMBAYARAN NO. : 3.2.(1a) :JENIS PEKERJAAN : Timbunan Biasa dari Sumber Galian :





(Rp.) (Rp.)

A. TENAGA

B. BAHAN

1. Bahan timbunan (M08) M3 1,2000

C. PERALATAN












JUMLAH HARGA TENAGA

JUMLAH HARGA BAHAN








NAMA PAKET

ITEM PEMBAYARAN NO. : 4.2 (2)b :JENIS PEKERJAAN : Lapis Pondasi Agregat Kelas S :

SATUAN PEMBAYARAN : m3 :




(Rp.) (Rp.)

A. TENAGA

B. BAHAN

1. Aggregat S M27 M3 1,2099

C. PERALATAN













JUMLAH HARGA TENAGA

JUMLAH HARGA BAHAN







NAMA PAKET

ITEM PEMBAYARAN NO. : 7.9 (1) :

JENIS PEKERJAAN : Pasangan Batu :



:



(Rp.) (Rp.)

A. TENAGA

B. BAHAN

1. Batu Belah (M09) M3 1,1700

2. Semen (PC) (M12) Kg 141,0000

3. Pasir (M01) M3 0,4800

C. PERALATAN













JUMLAH HARGA TENAGA

JUMLAH HARGA BAHAN







NAMA PAKET


JENIS PEKERJAAN :Baja Tulangan U 32 Ulir





(Rp.) (Rp.)

A. TENAGA

B. BAHAN

1. Baja Tulangan (Ulir) D32 (M39b) Kg 1,1000

2. Kawat Beton (M14) Kg 0,0200

C. PERALATAN













JUMLAH HARGA TENAGA

JUMLAH HARGA BAHAN







NAMA PAKET


JENIS PEKERJAAN : Baja Tulangan U 24 Polos





(Rp.) (Rp.)

A. TENAGA

B. BAHAN

1. Baja Tulangan (Polos) U24 Kg 1,1000

2 Kawat Beton Kg 0,0025

C. PERALATAN














JUMLAH HARGA TENAGA

JUMLAH HARGA BAHAN






NAMA PAKET

ITEM PEMBAYARAN NO. : 6.1 (1)aJENIS PEKERJAAN : Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair

SATUAN PEMBAYARAN : Liter


PERKIRAAN HARGA

NO. SATUAN KUANTITAS SATUAN

(Rp.)

A. TENAGA

JUMLAH HARGA TENAGA

B. BAHAN

1. Aspal (M10) Kg 0,7251

2. Kerosene (M11) liter 0,3960

JUMLAH HARGA BAHAN

C. PERALATAN



E. OVERHEAD & PROFIT 10 % x D











JUMLAH

KOMPONEN HARGA

(Rp.)






NAMA PAKET

ITEM PEMBAYARAN NO. :7.1 (6)

JENIS PEKERJAAN :Beton mutu sedang dengan fc’= 25 Mpa





(Rp.) (Rp.)

A. TENAGA

B. BAHAN

1. Semen (M12) Kg 360,5000




5. Paku (M18) Kg 0,9200

C. PERALATAN













JUMLAH HARGA TENAGA

JUMLAH HARGA BAHAN







NAMA PAKET

ITEM PEMBAYARAN NO. : 7.2 (1)e :JENIS PEKERJAAN : Penyediaan Unit Pracetak Gelagar Tipe I Bentang 40,00 m :

SATUAN PEMBAYARAN : buah :




(Rp.) (Rp.)

A. TENAGA

B. BAHAN

1 PCI Girder Pracetak buah 1,0000

C. PERALATAN













JUMLAH HARGA TENAGA

JUMLAH HARGA BAHAN







NAMA PAKET


JENIS PEKERJAAN : Tiang Bor Beton Diameter 800 mm

SATUAN PEMBAYARAN : M'




(Rp.) (Rp.)

A. TENAGA

B. BAHAN

1. Beton K-250 M3 0,5027

2. Baja Tulangan Kg 75,3982

3. Casing M2 2,5133

C. PERALATAN













JUMLAH HARGA TENAGA

JUMLAH HARGA BAHAN







NAMA PAKET

ITEM PEMBAYARAN NO. : 7.6 (19) b

JENIS PEKERJAAN : Tiang Bor Beton Diameter 600 mm

SATUAN PEMBAYARAN : M'




(Rp.) (Rp.)

A. TENAGA

B. BAHAN

1. Beton K-250 M3 0,2827

2. Baja Tulangan Kg 24,0332

3. Casing M2 1,8850

C. PERALATAN













JUMLAH HARGA TENAGA

JUMLAH HARGA BAHAN







NAMA PAKET

ITEM PEMBAYARAN NO. : 3.2 (2)a

JENIS PEKERJAAN : Timbunan Pilihan dari sumber galian





(Rp.) (Rp.)

A. TENAGA

B. BAHAN

1. Bahan pilihan (M09) (M09) M3 1,2000

C. PERALATAN













JUMLAH HARGA TENAGA

JUMLAH HARGA BAHAN







NAMA PAKET


JENIS PEKERJAAN : Timbunan Pilihan





(Rp.) (Rp.)

A. TENAGA

B. BAHAN

1. Bahan pilihan (M09) (M09) M3 1,2000

C. PERALATAN












JUMLAH HARGA TENAGA

JUMLAH HARGA BAHAN








NAMA PAKET

ITEM PEMBAYARAN NO. : 7.6 (10)b

JENIS PEKERJAAN : Penyediaan dan Pemancangan Tiang Pancang Beton Bertulang Pracetak ukuran 28 x 28 x 28 cm

SATUAN PEMBAYARAN :




(Rp.) (Rp.)

A. TENAGA

B. BAHAN

1 1

C. PERALATAN













JUMLAH HARGA TENAGA

Tiang Pancang Beton Bertulang Pracetak ukuran

28 x 28 x 28 cm

JUMLAH HARGA BAHAN







NAMA PAKET

ITEM PEMBAYARAN NO. : 6.3.8

JENIS PEKERJAAN : Bahan Anti Penglupasan





(Rp.) (Rp.)

A. TENAGA

B. BAHAN

1 Aditif Anti Penglupasan Kg 1,0000

C. PERALATAN













JUMLAH HARGA TENAGA

JUMLAH HARGA BAHAN







NAMA PAKET


JENIS PEKERJAAN : Saluran beton bertulang pracetak U - 40 - 60

SATUAN PEMBAYARAN : M




(Rp.) (Rp.)

A. TENAGA

B. BAHAN

1 Saluran beton bertulang Bh 0,8333

pracetak U - 40

C. PERALATAN













JUMLAH HARGA TENAGA

JUMLAH HARGA BAHAN







NAMA PAKET


JENIS PEKERJAAN : Saluran beton bertulang pracetak U - 60 - 80

SATUAN PEMBAYARAN : M




(Rp.) (Rp.)

A. TENAGA

B. BAHAN

1 Saluran beton bertulang Bh 0,8333

pracetak U - 60

C. PERALATAN













JUMLAH HARGA TENAGA

JUMLAH HARGA BAHAN







NAMA PAKET


JENIS PEKERJAAN : Pembongkaran Pasangan Batu





(Rp.) (Rp.)

A. TENAGA

B. BAHAN

C. PERALATAN













JUMLAH HARGA TENAGA

JUMLAH HARGA BAHAN







NAMA PAKET

ITEM PEMBAYARAN NO. : 7.3.(4)

JENIS PEKERJAAN :Baja Tulangan U39 Ulir





(Rp.) (Rp.)

A. TENAGA

B. BAHAN

1 Baja Tulangan (Ulir) D39 (M57b) Kg 1,1000

2 Kawat Beton (M14) Kg 0,0200

C. PERALATAN













JUMLAH HARGA TENAGA

JUMLAH HARGA BAHAN







NAMA PAKET

ITEM PEMBAYARAN NO. : 5.3.(1) a :JENIS PEKERJAAN : Perkerasan Jalan Beton (tanpa tulangan) :





(Rp.) (Rp.)

A. TENAGA

B. BAHAN

1 Semen (M12) Kg 410,0000

2 Pasir (M01a) M3 0,5515

3 Agregat Kasar (M03) M3 0,6344

4 Baja Tulangan Polos (M39a) Kg 15,8750

5 Joint Sealent (M94) Kg 0,9900

6 Cat Anti Karat (M95) Kg 0,0200

7 Expansion Cap (M96) M2 0,1700

8 Polytene 125 mikron (M97) Kg 0,4375

9 Curing Compound (M98) Ltr 0,870010 Multiplex 12 mm (M73) Lbr 0,1600

11 Kayu Acuan (M99) M3 0,0243

12 Paku (M18) Kg 1,0240

13 Additive (M67a) Ltr 0,9139

C. PERALATAN










4 Biaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapi tidak termasuk PPNyang dibayar dari kontrak) dan biaya-biaya lainnya.


JUMLAH HARGA TENAGA

JUMLAH HARGA BAHAN




H. BENTUK ANALISA TEKNIS PEKERJAAN

ITEM PEMBAYARAN NO. : DISESUAIKAN DENGAN PEKERJAAN UTAMANYA

JENIS PEKERJAAN : DISESUAIKAN DENGAN PEKERJAAN UTAMANYA

SATUAN PEMBAYARAN : DISESUAIKAN DENGAN PEKERJAAN UTAMANYA

NAMA PERUSAHAAN : ………………. DIISI NAMA PENYEDIA YANG AKAN MENAWAR………………….

No. U R A I A N KOEF. SATUAN KETERANGAN

I. ASUMSI

1 Lokasi pekerjaan

2 Kondisi Jalan : sedang / baik

3 Jarak rata-rata sumber material ke lokasi pekerjaan

4 Jam kerja efekti f per-hari

5 DAN LAIN LAINYA DISESUAIKAN PEKERJAANYA

6

II. URUTAN KERJA

1

2

3

Menjelaskan Tata urutan kerja dalam melaksanakan

Pekerjaannya sesuai pekerjaannya

III. PEMAKAIAN BAHAN, ALAT DAN TENAGA

1. BAHAN

Koefisien Bahan mengikuti pada tabel AHSP yang sudah ada

/ terlampir

2. ALAT

- Menjelaskan alat yang digunakan

- Menjelaskan perhitungan cara mendapatkan koefisien alat

3. TENAGA

- Menjelaskan Jumlah tenaga yang diperlukan

- Menjelaskan perhitungan cara mendapatkan koefisien tenaga

CATATAN- Form ini menjelaskan cara mendapatkan koefisien untuk Analisa Harga Satuan Pekerjaan

- Asumsi,urutan kerja, pemakaian bahan, alat dan tenaga disesuikan dengan pekerjaan utamanya


ANALISA TEKNIS SATUAN PEKERJAAN ( ATSP )





Lampiran 6 LEMBAR DATA PEMILIHAN (LDP)

ALAMAT SANGGAH DAN SANGGAH BANDING

BARAT TENGAH TIMUR

1 PPK Kepala Bidang Pembangunan Wilayah Barat Kepala Bidang Pembangunan Wilayah Tengah Kepala Bidang Pembangunan Wilayah Timur

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN Jln Maduoro Blok AA-BB Semarang Jateng Jln Maduoro Blok AA-BB Semarang Jateng Jln Maduoro Blok AA-BB Semarang Jateng

NO

BIDANG PEMBANGUNAN WILAYAH

NAMAJABATAN/

KANTOR/INSTANSI




BAB VLEMBAR DATA KUALIFIKASI

DESEMBER 2015


DINAS BINA MARGA









BAB V

LEMBAR DATA KUALIFIKASI LDK)

A.

LingkupKualifikasi

Sesuai Bab IV LDP pada huruf A

B. PersyaratanKualifikasi

1. Untuk peserta yang melakukan kemitraan / KerjaSama Operasi (KSO) formulir kualifikasi danPakta Integritas ditandatangani oleh seluruhanggota KSO, kecuali leadfirm cukup mengisidata kualifikasi pada Data Isian Kualifikasimelalui SPSE;

2. memiliki izin usaha sesuai dengan peraturanperundang-undangan, yaitu:a.

Akte pendirian dan akte perubahan terakhir[apabila telah mengalami perubahan];

b.

Memiliki SBU untuk Non Kecil dengan SubKlasifikasi Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Jalan Raya (kecuali Jalan Layang), Jalan, RelKereta Api, dan Landas Pacu Bandara SI003), yang diterbitkan oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi dan masih berlaku;

c. SIUJK (klasifikasi dan sub klasifikasi sesuaidengan SBU) yang diterbitkan oleh PemerintahKabupaten / Kota dan masih berlaku;

3. memiliki surat keterangan dukungan keuangandari bank pemerintah / swasta untuk mengikutipengadaan pekerjaan konstruksi ini paling

kurang 10% dari HPS;4. telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun

pajak terakhir SPT Tahunan Tahun Pajak 2014 /

2015);5. memperoleh paling sedikit 1 (satu) pekerjaan

sejenis dalam kurun waktu 4 (empat) tahunterakhir, baik di lingkungan pemerintah maupunswasta termasuk pengalaman subkontrak(dikecualikan untuk Penyedia Jasa yang berdirikurang dari 3 tahun);

6.

Memiliki pengalaman pada subbidang pada SBUsebagaimana tertera pada kualifikasi paket yang

bersangkutan di LPSE (sub bidang sejenis), denganKemampuan Dasar (KD) untuk Usaha Non Kecilsekurang-kurangnya sama dengan nilai total HPSsesuai paket yang ditawar;

7.

menyampaikan daftar perolehan pekerjaan yangsedang dikerjakan [apabila ada];

8. memiliki sisa kemampuan paket (SKP);9. memiliki alamat tetap dan jelas; 10. tidak masuk dalam Daftar Hitam; 11. kemampuan menyediakan peralatan dan personil

untuk pelaksanaan pekerjaan; 12. Dalam hal bermitra yang diperhitungkan adalah

kemampuan dasar dari perusahaan yangmewakili kemitraan (lead firm); 13.

Secara hukum memiliki kapasitas untuk




DINAS BINA MARGA



BAB VIBENTUK DOKUMEN PENAWARAN

DESEMBER 2015








BAB VI.

BENTUK DOKUMEN PENAWARAN

A. BENTUK SURAT PENAWARAN PESERTA BADAN USAHA/KEMITRAAN

KSO)

CONTOH

[Kop Surat Badan Usaha]

Nomor : _______, _____________ 20___Lampiran :

Kepada Yth.:Panitia Pengadaan Pekerjaan Konstruksi selaku Kelompok Kerja Pekerjaan Jalan

dan Jembatan Provinsi Jawa Tengah pada Dinas Bina Marga Provinsi JawaTengah Dana APBD Tahun Anggaran 2016Di –

SEMARANG

Perihal : ......

Sehubungan dengan pengumuman Pelelangan Umum denganPascakualifikasi dan Dokumen Pengadaan Nomor : … tanggal … dan setelahkami pelajari dengan saksama Dokumen Pengadaan dan Berita Acara Pemberian

Penjelasan [serta addendum Dokumen Pengadaan] , dengan ini kamimengajukan penawaran untuk pekerjaan “...... “ sebesar Rp ... (...).

Penawaran ini sudah memperhatikan ketentuan dan persyaratan yangtercantum dalam Dokumen Pengadaan untuk melaksanakan pekerjaan tersebut.Kami akan melaksanakan pekerjaan tersebut dengan jangka waktu paling lama... (...) hari kalender, dan penawaran ini berlaku selama ... (...) hari kalendersejak tanggal surat penawaran, yang dilampiri :

1. Dokumen Administrasi, berupa Surat Penawaran yang dilampiri;a. Surat Kuasa dari Direktur/Pimpinan Perusahaan/Pengurus Koperasi

[apabila yang bertindak untuk dan atas peserta bukan Direktur/Pimpinan

Perusahaan]; b. Surat perjanjian Kemitraan/Kerja Sama Operasi [apabila peserta

berbentuk Kemitraan/KSO];2. Dokumen Teknis;

a. Metode pelaksanaan;b. Time schedule pekerjaan dengan menggunakan model kurve “ S “ atau

jangka waktu pelaksanaan;c. Formulir RK3K;d. Peralatan utama berikut bukti kepemilikan dan /atau perjanjian sewa;e. Spesifikasi teknis bahan / material dan pernyataan kesediaan memenuhi

spesifikasi teknis lainnya;f. Personil inti yang akan ditugaskan secara penuh dalam penyelesaian

pekerjaan berikut hasil pemindaian (scan) surat pernyataan kesediaanuntuk ditugaskan, Ijazah, daftar riwayat hidup, SKA / SKT dan KTP;



g. Daftar bagian pekerjaan yang akan diSubKontrakkan;

3. Dokumen Harga;a. Rekapitulasi Hargab. Daftar Kuantitas dan Harga;c. Daftar Kuantitas Mobilisasi Peralatan;d. Rincian Perhitungan Manajemen Lalu Lintas;e. Rincian Perhitungan Harga Lum Sump Pekerjaan Pemeliharaan Rutin;f. Harga Satuan Dasar Upah, Bahan dan Peralatan;

g. Analisa Harga Satuan Pekerjaan;h. Analisa Teknis Satuan Pekerjaan.

4. Dokumen Kualifikasi.

Dengan disampaikannya Surat Penawaran ini, maka kami menyatakansanggup dan akan tunduk pada semua ketentuan yang tercantum dalamDokumen Pengadaan. Apabila dana dalam dokumen anggaran yang telahdisahkan tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dalam DPA Tahun Anggaran

2016, maka Pengadaan Barang/Jasa dapat dibatalkan dan kami tidak akanmenuntut ganti rugi dalam bentuk apapun.

Untuk dan Atas Nama Penyedia… / Lead Firm (jika KSO)

……….. [nama lengkap] … [jabatan]



B. BENTUK PERJANJIAN KEMITRAAN/KERJA SAMA OPERASI KSO)

CONTOH

SURAT PERJANJIAN KEMITRAAN/

KERJA SAMA OPERASI KSO)

Sehubungan dengan Pelelangan Umum pekerjaan ________________ yangpembukaan penawarannya akan dilakukan di ________________ pada tanggal

________ 20__, maka kami: ______________________________ [nama peserta 1] ______________________________ [nama peserta 2] ______________________________ [nama peserta 3] ______________________________ [dan seterusnya] bermaksud untuk mengikuti Pelelangan Umum dan pelaksanaan Kontrak secarabersama-sama dalam bentuk kemitraan/Kerja Sama Operasi (KSO).

Kami menyetujui dan memutuskan bahwa:

1. Secara bersama-sama:a. Membentuk kemitraan/KSO dengan nama kemitraan/KSO adalah

________________b. Menunjuk ____________________________ [nama peserta 1] sebagai

perusahaan utama (leading firm) untuk kemitraan/KSO dan mewakiliserta bertindak untuk dan atas nama kemitraan/KSO.

c. Menyetujui apabila ditunjuk sebagai pemenang, wajib bertanggung jawab baik secara bersama-sama atau masing-masing atas semuakewajiban sesuai ketentuan dokumen Kontrak.

2. Keikutsertaan modal (sharing) setiap perusahaan dalam kemitraan/KSOadalah:

_______________ [nama peserta 1] sebesar _____ % (___________ persen) _______________ [nama peserta 2] sebesar _____ % (___________ persen) _______________ [nama peserta 3] sebesar _____ % (___________ persen) _________________________________ [dst]

3. Masing-masing peserta anggota kemitraan/KSO, akan mengambil bagiansesuai sharing tersebut pada butir 2. dalam hal pengeluaran, keuntungan,dan kerugian dari kemitraan/KSO.

4. Pembagian sharing dalam kemitraan/KSO ini tidak akan diubah baikselama masa penawaran maupun sepanjang masa Kontrak, kecuali denganpersetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)dan persetujuan bersama secara tertulis dari masing-masing anggotakemitraan/KSO.

5. Terlepas dari sharing yang ditetapkan di atas, masing-masing anggotakemitraan/KSO akan melakukan pengawasan penuh terhadap semua aspekpelaksanaan dari perjanjian ini, termasuk hak untuk memeriksa keuangan,perintah pembelian, tanda terima, daftar peralatan dan tenaga kerja,perjanjian SubKontrak, surat-menyurat, dan lain-lain.

6. Wewenang menandatangani untuk dan atas nama kemitraan/KSOdiberikan kepada _________________________ [nama wakil peserta] dalam kedudukannya sebagai direktur utama/direktur pelaksana

_________________________ [nama peserta 1] berdasarkan persetujuantertulis dari seluruh anggota kemitraan/KSO.

7. Perjanjian ini berlaku sejak tanggal ditandatangani.8. Perjanjian ini secara otomatis menjadi batal dan tidak berlaku lagi bila

Pelelangan Umum tidak dimenangkan oleh perusahaan kemitraan/KSO.9. Perjanjian ini dibuat dalam rangkap ____ (_______) yang masing-masing

mempunyai kekuatan hukum yang sama.



DENGAN KESEPAKATAN INI semua anggota kemitraan/KSO membubuhkantanda tangan di _________ pada hari __________ tanggal __________ bulan

____________, tahun ________________________

[Peserta 1] [Peserta 2]

(_______________) (________________)

[Peserta 3] [dst

(________________) (________________)]

Catatan:Surat Perjanjian Kemitraan/Kerja Sama Operasi ini harus dibuat diatas kertassegel/bermaterai



C. FORMULIR RK3K

Untuk dan Atas Nama Penyedia..........

.......... (nama lengkap)........... (jabatan)

.....

[logo & Nama Perusahaan]

RENCANA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

KONTRAK RK3K)

1. KEBIJAKAN K3(pernyataan/komitmen Direktur atas nama perusahaan untuk menerapkan SistemManajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) dalam melaksanakan kegiatankonstruksi)

2. PERENCANAANa. Identifikasi Bahaya dan Pengendalian Risiko Bahaya

No Jenis PekerjaanIdentifikasi Jenis

Bahaya & Resiko K3Pengendalian

Resiko K3

1.2.3. ... dst

b. Pemenuhan Perundang-Undangan dan Persyaratan Lainnya(daftar Peraturan Perundang-undangan dan persyaralan lain yang terkait dengan K3,

sesuai dengan pekerjaan/kegiatan konstruksi yang akan dilaksanakan)

c. Sasaran K3 dan Program K3(Sasaran dan Program K3 yang akan dilaksanakan, harus disusun berdasarkan hasil

identifikasi bahaya dan penetapan pengendalian risiko. Sasaran harus terukur secara

kualitatif maupun kuantitatif)

d. Organisasi K3 :

Penanggungjawab K3

.......... (nama len ka )

P3K

.......... (nama lengkap)

Kebakaran


Emergency




D. SPESIFIKASI TEKNIS BAHAN / MATERIAL TERTENTU DAN PERNYATAAN

KESEDIAAN MEMENUHI SPESIFIKASI TEKNIS

TIDAK DIPERLUKAN



E. PERNYATAAN KESEDIAAN DITUGASKAN

PERNYATAAN KESEDIAAN UNTUK DITUGASKAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

N a m a : … Tempat/tanggal lahir : … Pendidikan : … Profesi keahlian / ketrampilan : … Alamat : Nomor Telepon / HP ... 1)

Dengan ini menyatakan bahwa saya bersedia untuk ditugaskan penuh waktusebagai …. pada pekerjaan … atas nama PT/CV .......

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan penuh rasatanggung jawab.

..........., ......

Mengetahui :Untuk dan Atas Nama

…. / Lead Firm (apabila KSO)

.......................... (nama)..... (jabatan

Yang membuat daftar

rekatkan meterai Rp 6000 2)

........... (nama)

1) Nomor Telepon / HP wajib diisi2) tanda tangan personil yang ditugaskan harus basah dan tidak boleh dilakukan pemindaian (scan)



F. BENTUK DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap :Tempat / tanggal lahir :Alamat tempat tinggal : ... Nomor Telepon / HP ... 1)

Pendidikan / lulus tahun :Keahlian (sesuai SKA/SKT) :Penempatan jabatan pekerjaan ini :Pengalaman pekerjaan : ... (...) tahunRincian pengalaman :

No Tahun Nama dan Lokasi PekerjaanNilai(Rp)

Nama BadanUsaha

Penyedia Jasa/ Kontraktor

JabatanDalam

Pekerjaan Ybs

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya.

..........., ......

Mengetahui :Untuk dan Atas Nama

…. / Lead Firm (apabila KSO)

.......................... (nama)..... (jabatan

Yang membuat daftar

2)

........... (nama)

1) Nomor Telepon / HP wajib diisi2) tanda tangan personil yang ditugaskan harus basah dan tidak boleh dilakukan pemindaian (scan)



G. DAFTAR BAGIAN PEKERJAAN YANG AKAN DISUBKONTRAKKAN

(Bila ada)

No. Mata

Pemba-yaran

Jenis

Pekerjaan

Prosentase dari harga total

Mata Pembayaran

Prosentase dari Harga

Penawaran

Nama

Sub Penyedia

Jasa

(jika ada)

........., ..........

Untuk dan Atas Nama…. / Lead Firm (apabila KSO)

.......................... (nama)..... (jabatan)



H. BENTUK PAKTA INTEGRITAS

Dengan mendaftar sebagai peserta pemilihan pada aplikasi SPSE maka peserta telah menyetujui dan menandatangani pakta integritas



I. [Contoh Pakta Integritas Badan Usaha Dengan Kemitraan KSO]

PAKTA INTEGRITAS

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : _____________________ [nama wakil sah badan usaha]

No.Identitas : ___________ [diisi dengan no. KTP/SIM/Paspor]

Jabatan : __________________________

Bertindakuntuk danatas nama

: PT/CV/Firma/Koperasi ___________________ [pilih yangsesuai dan cantumkan nama]

2. Nama : _____________________ [nama wakil sah badan usaha]

No.Identitas : ___________ [diisi dengan no. KTP/SIM/Paspor]

Jabatan : __________________________

Bertindakuntuk danatas nama

: PT/CV/Firma/Koperasi ___________________ [pilih yangsesuai dan cantumkan nama]

3. ......[dan seterusnya, diisi sesuai dengan jumlah anggota kemitraan/KSO]

dalam rangka pengadaan _________ [isi nama paket] pada ________ [isisesuai dengan K/L/D/I] dengan ini menyatakan bahwa:

1. tidak akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN);2. akan mengikuti proses pengadaan secara bersih, transparan, dan

profesional untuk memberikan hasil kerja terbaik sesuai ketentuanperaturan perundang-undangan;

3. apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini,bersedia menerima sanksi administratif, menerima sanksi pencantumandalam Daftar Hitam, digugat secara perdata dan/atau dilaporkan secarapidana.

__________ [tempat] , __ [tanggal] __________ [bulan] 20__ [tahun]

[Nama Penyedia] [Nama Penyedia] [Nama Penyedia]

[tanda tangan] , [tanda tangan] , [tanda tangan] ,[nama lengkap] [nama lengkap] [nama lengkap]

[cantumkan tanda tangan dan nama setiap anggota Kemitraan/KSO]



J. DATA ISIAN KUALIFIKASI

Isian Data Kualifikasi bagi Peserta selain anggota Kemitraan/KSO berbentukForm Isian Elektronik Data Kualifikasi yang tersedia pada aplikasi SPSE



K. [FORMULIR ISIAN KUALIFIKASI UNTUK KEMITRAAN/KSO]

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ___________________ [nama wakil sah badan usaha]

Jabatan : _____________ [diisi sesuai jabatan dalam akta notaris]

Bertindakuntukdan atas nama

: PT/CV/Firma/Koperasi _______________________[pilih yang sesuai dan cantumkan nama badan usaha]

Alamat : ___________________________________

Telepon/Fax : ___________________________________

Email : ___________________________________

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:1. saya secara hukum bertindak untuk dan atas nama

perusahaan/koperasi/kemitraan/KSO berdasarkan _______________[akta pendirian/anggaran dasar/surat kuasa/Perjanjian Kemitraan/KerjaSama Operasi, disebutkan secara jelas nomor dan tanggal akta

pendirian/anggaran dasar/surat kuasa/Perjanjian Kemitraan/Kerja SamaOperasi] ;

2. saya bukan sebagai pegawai K/L/D/I [bagi pegawai K/L/D/I yang sedangcuti diluar tanggungan K/L/D/I ditulis sebagai berikut : “Saya merupakan

pegawai K/L/D/I yang sedang cuti diluar tanggungan K/L/D/I”] ;3. saya tidak sedang menjalani sanksi pidana;

4. saya tidak sedang dan tidak akan terlibat pertentangan kepentingandengan para pihak yang terkait, langsung maupun tidak langsung dalamproses pengadaan ini;

5. badan usaha yang saya wakili tidak masuk dalam Daftar Hitam, tidakdalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan usahanya tidaksedang dihentikan;

6. salah satu dan/atau semua pengurus badan usaha yang saya wakili tidakmasuk dalam Daftar Hitam;

7. data-data badan usaha yang saya wakili adalah sebagai berikut:a. Data Administrasi

1. Nama Badan Usaha : _____________________

2. Status :

3.

Alamat Kantor Pusat : _____________________ _____________________

No. Telepon : _____________________

No. Fax : _____________________

E-Mail : _____________________

4.

Alamat Kantor Cabang : _____________________ _____________________

No. Telepon : _____________________

No. Fax : _____________________E-Mail : _____________________

CabangPusat



b. Landasan Hukum Pendirian Badan Usaha

1. Akta Pendirian Perusahaan/Anggaran Dasar Koperasia. Nomor : _______________b. Tanggal : _______________c. Nama Notaris : _______________

d. Nomor PengesahanKementerian Hukum danHAM (untuk yangberbentuk PT)

: _______________

2. Akta/Anggaran DasarPerubahan Terakhira. Nomor : _______________b. Tanggal : _______________c. Nama Notaris : _______________

c. Pengurus Badan Usaha

No. Nama No. Identitas Jabatan dalam BadanUsaha

d. Izin Usaha

1. No. Surat Izin Usaha ________ : _______Tanggal ______

2. Masa berlaku izin usaha : __________

3. Instansi pemberi izin usaha : __________

4. Kualifikasi Usaha : ___________

5. Klasifikasi Usaha : ___________

e. Izin Lainnya apabila dipersyaratkan)

1. No. Surat Izin _________ : _____________ Tanggal ________

2. Masa berlaku izin : _______________3. Instansi pemberi izin : _______________

f. Data Keuangan

1. Susunan Kepemilikan Saham untuk PT)/Susunan Pesero untuk

CV/Firma)

No. Nama No. Identitas Alamat Persentase



2. Pajak a. Nomor Pokok Wajib Pajak : _______________

b. Bukti Laporan Pajak Tahunterakhir

: No. _______ Tanggal _______

g. Data Personalia Tenaga ahli/teknis/terampil badan usaha)

No NamaTgl/bln/thn

lahirTingkat

Pendidikan

Jabatandalam

pekerjaan

PengalamanKerja (tahun)

Profesi/keahlian

TahunSertifika

t/Ijazah

1 2 3 4 5 6 7 8

h. Data Fasilitas/Peralatan/Perlengkapan

[cantumkan jika disyaratkan oleh Pokja]

No.

JenisFasilitas/Perala

tan/Perlengkapan

Juml

ah

Kapasitas atauoutput pada

saat ini

Merkdan

tipe

Tahun

pembuatan

Kondisi

(%)

Lokasi

Sekarang

MilikSendiri/

Sewa

1 2 3 4 5 6 7 8 9

i. Data Pengalaman Perusahaan

(nilai paket tertinggi pengalaman sesuai sub bidang yang dipersyaratkandalam kurun waktu 10 tahun terakhir;

No.NamaPaket

PekerjaanSub BidangPekerjaan

RingkasanLingkup

PekerjaanLokasi

Pemberi Tugas /Pejabat Pembuat

KomitmenKontrak

Tanggal SelesaiPekerjaan

Berdasarkan

NamaAlamat/Telepon

No /Tanggal

Nilai KontrakBA

SerahTerima

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

j. Data Pengalaman Perusahaan Dalam Kurun Waktu 4 Tahun Terakhir

(untuk perusahaan yang telah berdiri 3 tahun atau lebih. Untuk perusahaan

yang baru berdiri kurang dari 3 tahun tidak wajib mengisi tabel ini)

No.

NamaPaketPekerj

aan

RingkasanLingkup

PekerjaanLokasi

Pemberi Tugas / PejabatPembuat Komitmen

KontrakTanggal Selesai

Pekerjaan Berdasarkan

NamaAlamat/Telepon

No / Tanggal Nilai KontrakBA SerahTerima

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



k. Data Pekerjaan yang Sedang Dilaksanakan

No.NamaPaket

Pekerjaan

Bidang/SubBidang

PekerjaanLokasi

Pemberi Tugas /Pejabat Pembuat

KomitmenKontrak Progres Terakhir

NamaAlamat/

Telepon

No /

Tanggal

NilaiKontrak

(rencana)

%

PrestasiKerja

%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

l. Modal Kerja

Surat dukungan keuangan dari Bank:

Nomor : __________

Tanggal : __________Nama Bank : __________Nilai : __________

Demikian Formulir Isian Kualifikasi ini saya buat dengan sebenarnya dan penuhrasa tanggung jawab. Jika dikemudian hari ditemui bahwa data/dokumen yangsaya sampaikan tidak benar dan ada pemalsuan, maka saya dan badan usaha

yang saya wakili bersedia dikenakan sanksi berupa sanksi administratif, sanksipencantuman dalam Daftar Hitam, gugatan secara perdata, dan/atau pelaporansecara pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan.

__________ [tempat] , __ [tanggal] __________ [bulan] 20__ [tahun]

PT/CV/Firma/Koperasi __________ [pilih yang sesuai dan cantumkan nama]

[rekatkan meterai Rp 6.000,-dan tanda tangan]

(nama lengkap wakil sah badan usaha )

[jabatan pada badan usaha]



L. BENTUK SURAT PERNJANJIAN SEWA PERALATAN

SURAT PERJANJIAN SEWA PERALATAN

Nomor :...........................

ANTARA

( nama perusahaan pemilik alat )

......................................................................................................................

..................

DAN

......................................................................................................................

..................

(nama perusahaan penyewa alat)

UNTUK

MENYEWAKAN PERALATAN PELAKSANA KONSTRUKSI

PEKERJAAN..................................................................................

..........................

(nama pekerjaan yang akan dilaksanakan)

Surat Perjanjian ini dibuat di .................................. pada hari................................. tanggal ..................................... bulan...................................tahun ......................................................

(tempat, tanggal, bulan dan tahun penandatanganan Surat Perjanjian) antara………………………………………………………………………………………………...(Nama pemimpin perusahaan pemilik alat), selanjutnya disebutPIHAK KESATU , dan……..………………………………………………………………..

(nama pemimpin perusahaan yang menyewa alat), selanjutnya disebutPIHAK KEDUA,

selanjutnya disebut SURAT PERJANJIAN SEWA PERALATANtertanggal……………...................20…..

MAKA DENGAN INI Kedua Belah Pihak menyetujui semua ketentuanyang tercantum dalam pasal-pasal berikut:



1. Kata-kata dan ungkapan-ungkapan dalam surat perjanjian inimempunyai arti yang sama sebagaimana yang dituangkan di dalamsurat perjanjian di bawah ini.

2. PIHAK KESATU berkewajiban menyediakan dan ataumengoperasikan peralatan yaitu :

No. Jenis Kapasitas Jumlah Lokasi

untuk melaksanakan, menyelesaikan, dan memperbaiki seluruh pekerjaan sesuai ketentuan kontrak Paket Pekerjaan ........... ( namapekerjaan yang akan dilaksanakan ), sampai diterima dengan baik

oleh Pemilik Pekerjaan.3. PIHAK KEDUA wajib membayar kepada PIHAK KESATU atas

pelaksanaan sewa peralatan sesuai pasal 2.

4. Surat Perjanjian ini berlaku selama ..…… (………..……….…………)hari kalender terhitung sejak tanggal ......... ( Tanggal pemasukanpenawaran s/d tanggal 31 Desember 2016) dengan ketentuanmobilisasi peralatan disesuaikan jadwal pelaksanaan yang telahdisetujui oleh Pemilik Pekerjaan.

5. Perjanjian ini tidak dapat dibatalkan secara sepihak baik oleh PIHAKKESATU maupun PIHAK KEDUA sampai dengan berakhirnya masa

berlakunya perjanjian ini dan Kedua belah pihak sepakatbertanggung jawab secara bersama-sama terhadap resiko pelaksanaan.

6. Perjanjian ini secara otomatis menjadi batal dan tidak berlakulagi bila pelelangan tidak dimenangkan oleh PIHAK KEDUA.

DENGAN DEMIKIAN , Kedua Belah Pihak telah sepakat untukmenandatangani Surat Perjanjian ini pada tanggal tersebut di atas.

PIHAK KEDUA(nama, jabatan, nama perusahaan

penyewa)

Materai Rp. 6.000,-

bertanggal, tanda tangan, cap

(...................................)(nama jelas)

PIHAK KESATU(nama, jabatan, nama perusahaan Pemilik )

Materai Rp. 6.000,-

bertanggal, tanda tangan, cap

( ................................. )(nama jelas)




DINAS BINA MARGA



BAB VIIPETUNJUK PENGISIAN FORMULIR KUALIFIKASI

DESEMBER 2015







BAB VII

PETUNJUK PENGISIAN DATA KUALIFIKASI

A.

Data Administrasi

1.

Diisi dengan nama badan usaha peserta.2. Pilih status badan usaha (Pusat/Cabang).3. Diisi dengan alamat, nomor telepon, nomor fax dan e-mail badan

usaha yang didaftar sebagai peserta.4. Diisi dengan alamat, nomor telepon, nomor fax dan e-mail kantor

pusat yang dapat dihubungi, apabila peserta berstatus kantor cabang.

B.

Izin Usaha

1. Diisi dengan jenis surat izin usaha, nomor dan tanggal penerbitannya.2. Diisi dengan masa berlaku izin usaha.3. Diisi dengan nama instansi penerbit surat izin usaha.

C.

Sertifikat Badan Usaha

1. Diisi Nomor dan Tanggal Penerbitan;2. Diisi dengan masa berlaku;3. Diisi dengan nama instansi penerbit.

D.

Izin Lainnya apabila dipersyaratkan, yang sesuai dengan pekerjaan yang

dilelangkan)

1. Diisi dengan jenis surat izin, nomor dan tanggal penerbitannya.2. Diisi dengan masa berlaku izin.3. Diisi dengan nama instansi penerbit surat izin.

E.

Landasan Hukum Pendirian Badan Usaha1.

Diisi dengan nomor, tanggal dan nama notaris penerbit akta pendirianbadan usaha.

2. Diisi dengan nomor, tanggal dan nama notaris penerbit akta perubahanterakhir badan usaha, apabila ada.

F. Pengelola Badan Usaha Pengawas/Pengurus) 1. Diisi dengan nama, nomor KTP dan jabatan dalam badan usaha, apabila

berbentuk Perseroan Terbatas.2. Diisi dengan nama, nomor KTP dan jabatan dalam badan usaha.

G. Data Keuangan

1.

Diisi dengan nama, nomor KTP dan persentase kepemilikansaham/pesero.

2. Pajak:a. Diisi dengan NPWP badan usaha.b. Diisi dengan nomor dan tanggal bukti laporan pajak tahun terakhir

berupa SPT Tahunan.

H. Data Personil Inti

Diisi dengan nama, tanggal/bulan/tahun lahir, tingkat pendidikan(SLTP/SLTA/S1/S2/S3), jabatan dalam pekerjaan yang pernahdilaksanakan, lama pengalaman kerja, profesi/keahlian sesuai dengan SuratKeterangan Ahli/Surat Keterangan Terampil dan tahun penerbitan

sertifikat/ijazah dari setiap tenaga ahli/teknis sesuai dengan yangdiperlukan untuk pekerjaan yang dilelangkan.



I.

Data Peralatan

Diisi dengan jenis, jumlah, kapasitas atau output yang dapat dicapai padasaat ini, merek dan tipe, tahun pembuatan, kondisi (dalam persentase),lokasi keberadaan saat ini dan status kepemilikan diisi milik sendiri atau

sewa) dari masing-masing fasilitas/peralatan/perlengkapan sesuai dengan yang diperlukan untuk pekerjaan utama yang dilelangkan sesuai ketentuanDokumen Pengadaan. Pokja apabila diperlukan dapat membuktikankeberadaan alat dan bukti status kepemilikan harus dapat ditunjukkan padawaktu Pembuktian Kualifikasi.

J.

Data Pengalaman Perusahaan

Diisi dengan nama paket-paket pekerjaan yang dipilih mulai dari nilaipaket tertinggi, bidang/sub bidang pekerjaan yang dipersyaratkan, lokasitempat pelaksanaan pekerjaan, nama dan alamat/telepon dari pemberitugas/Pejabat Pembuat Komitmen, nomor/tanggal dan nilai kontrak,tanggal selesai paket pekerjaan menurut kontrak, dan tanggal Berita Acaraserah terima (PHO), untuk masing-masing paket pekerjaan selama

10 (sepuluh) tahun terakhir.

K.

Data Pengalaman Perusahaan Dalam 4 Tahun terakhir

Diisi dengan nama paket pekerjaan, bidang/sub bidang pekerjaan, lokasitempat pelaksanaan pekerjaan, nama dan alamat/telepon pemberitugas/Pejabat Pembuat Komitmen, nomor/tanggal dan nilai kontrak,tanggal selesai paket pekerjaan berdasarkan kontrak, dan tanggal BeritaAcara Serah Terima Pekerjaan (PHO), untuk perusahaan yang berdiri 3tahun atau lebih. Untuk perusahaan yang baru berdiri kurang dari 3 tahuntidak wajib mengisi tabel ini.

L. Data Pekerjaan Yang Sedang Dilaksanakan

Diisi dengan nama paket pekerjaan, bidang/sub bidang pekerjaan danlokasi tempat pelaksanaan pekerjaan, nama dan alamat/telepon dari

pemberi tugas/Pejabat Pembuat Komitmen, nomor/tanggal dan nilai

kontrak, serta persentase progres (rencana) menurut kontrak, prestasi kerja

terakhir dan rencana tanggal kontrak berakhir.

M.

Modal Kerja

Diisi dengan nomor, tanggal, dan nama bank yang mengeluarkan surat

dukungan keuangan serta nilai dukungan paling kurang 10% (sepuluh

perseratus) dari nilai total HPS, serta nomor Rekening Bank peserta dan

masa berlakunya surat dukungan.

N.

Kemitraan/KSO

Untuk peserta yang berbentuk kemitraan/KSO masing-masing anggotakemitraan/KSO wajib mengisi formulir isian kualifikasi untuk masing-masing kualifikasi badan usahanya.




BAB VIIITATA CARA EVALUASI KUALIFIKASI

DESEMBER 2015


DINAS BINA MARGA








BAB VIII

TATA CARA EVALUASI KUALIFIKASI

A. Dokumen Kualifikasi yang akan dievaluasi harus memenuhi persyaratansebagai berikut :1. formulir isian kualifikasi ditandatangani oleh:

a. direktur utama/pimpinan perusahaan/pengurus koperasi;b. penerima kuasa dari direktur utama/pimpinan perusahaan /

pengurus koperasi atau yang nama penerima kuasanyatercantum dalam akta pendirian/Anggaran Dasar

c. pihak lain yang bukan direktur utama/pimpinanperusahaan/pengurus koperasi atau yang namanya tidakdisebutkan dalam akta pendirian/anggaran dasar sepanjang

pihak tersebut adalah pengurus/karyawan perusahaan/karyawankoperasi yang berstatus sebagai tenaga kerja tetap dan mendapatkuasa atau pendelegasian wewenang yang sah dari direkturutama/pimpinan perusahaan/pengurus berdasarkan aktapendirian / anggaran dasar;

d. kepala cabang perusahaan yang diangkat oleh kantor pusat yangdibuktikan dengan dokumen otentik pada saat pembuktiankualifikasi; atau

e. pejabat yang menurut perjanjian kerja sama berhak mewakiliperusahaan yang bekerja sama.

2. memiliki izin usaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan,

seperti Izin Usaha Jasa Konstruksi;

3. menyampaikan pernyataan/pengakuan tertulis bahwa perusahaan yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasanpengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikandan/atau direksi yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan,tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana;

4. salah satu dan/atau semua pengurus dan badan usahanya tidakmasuk dalam Daftar Hitam;

5. memiliki NPWP dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahunpajak terakhir (SPT Tahun 2014);

6. memperoleh paling sedikit 1 (satu) pekerjaan sebagai penyedia dalamkurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkunganpemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak,kecuali bagi Penyedia Barang/Jasa yang baru berdiri kurang dari 3(tiga) tahun;

7. memiliki kemampuan pada bidang pekerjaan yang sesuai/sejenisuntuk Usaha Kecil, serta kemampuan pada sub bidang pekerjaan yangsesuai/sejenis untuk Usaha Non Kecil;

8. memiliki kemampuan menyediakan fasilitas dan peralatan sertapersonil yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan;



9. menyampaikan/mengisi daftar perolehan pekerjaan yang sedangdikerjakan;

10. Memiliki surat keterangan dukungan keuangan dari bank

pemerintah/swasta, yang memenuhi substansi sesuai format yang

telah ditetapkan ada nomor rekening dan masa berlaku surat

dukungan selama masa pelaksanaan), untuk mengikuti pengadaan

pekerjaan konstruksi paling kurang 10% (sepuluh perseratus) dari

nilai total HPS. Dalam hal kemitraan yang menyampaikan surat

dukungan keuangan hanya lead firm ;

11. Untuk usaha non-kecil (paket di atas Rp 2.500.000.000,00), memilikiKemampuan Dasar (KD) pada pekerjaan yang sejenis dankompleksitas yang setara, dengan ketentuan :a. KD = 3 NPt

NPt = Nilai pengalaman tertinggi pada sub bidang pekerjaan

yang sesuai dalam 10 (sepuluh) tahun terakhir;b. dalam hal kemitraan/KSO yang diperhitungkan adalah KD dari

perusahaan yang mewakili kemitraan/KSO;c. KD sekurang-kurangnya sama dengan nilai total HPS;d. pengalaman perusahaan dinilai dari sub bidang pekerjaan, nilai

kontrak dan status peserta pada saat menyelesaikan kontraksebelumnya;

e. nilai pengalaman pekerjaan dapat dikonversi menjadi nilaipekerjaan sekarang ( present value ) menggunakan perhitungansebagai berikut:

NPs = Nilai pekerjaan sekarangNpo = Nilai pekerjaan keseluruhan termasuk eskalasi

(apabila ada) saat serah terima pertamaIo = Indeks dari Biro Pusat Statistik (BPS) pada bulan

serah terima pertamaIs = Indeks dari BPS pada bulan penilaian prakualifikasi

(apabila belum ada, dapat dihitung dengan regresilinier berdasarkan indeks bulan-bulan sebelumnya)

Indeks BPS yang dipakai adalah indeks yang merupakankomponen terbesar dari pekerjaan

12. mempunyai Sisa Kemampuan Paket (SKP), dengan ketentuan :a. SKP = KP – jumlah paket yang sedang dikerjakan

KP = Kemampuan menangani paket pekerjaanuntuk usaha kecil KP = 5untuk usaha non kecil KP = 6 atau KP = 1,2 N

N = Jumlah paket pekerjaan terbanyak yang dapatditangani pada saat bersamaan selama kurun waktu5 (lima) tahun terakhir;

b. dalam hal kemitraan/KSO, yang diperhitungkan adalah SKP darimasing-masing perusahaan yang bermitra/KSO;



13. dalam hal peserta akan melakukan kemitraan/KSO :a. peserta wajib mempunyai perjanjian Kerja Sama

Operasi/kemitraan yang memuat persentase kemitraan/KSO danperusahaan yang mewakili kemitraan/KSO tersebut;

b. evaluasi persyaratan pada angka 1 sampai dengan angka 7, dan 9,dan 13 dilakukan untuk setiap perusahaan yang melakukankemitraan/KSO. Khusus untuk angka 8 evaluasi persyaratandigabungkan sebagai evaluasi kemitraan/KSO, sedangkandukungan keuangan (angka 10) hanya atas namakemitraan/KSO;

B. Evaluasi kualifikasi dilakukan dengan menggunakan metode penilaiansistem gugur. Pokja ULP memeriksa dan membandingkan persyaratan dandata isian peserta dalam Dokumen Isian Kualifikasi dalam hal :1. kelengkapan Dokumen Isian Kualifikasi; dan2. pemenuhan persyaratan kualifikasi.

C. Formulir Isian Kualifikasi yang tidak dibubuhi materai tidak digugurkan,

peserta diminta untuk membubuhi materai senilai Rp.12.000,00(dua belas ribu rupiah).

D. Apabila ditemukan hal-hal dan/atau data yang kurang jelas maka PokjaULP dapat meminta peserta untuk menyampaikan klarifikasi secara tertulisnamun tidak boleh mengubah substansi formulir isian kualifikasitermasuk dapat melakukan peninjauan lapangan pada pihak-pihak/instansi terkait.

E. Pakta Integritas telah diisi dan ditandatangani oleh peserta sebelumpemasukan penawaran.

F.

Evaluasi kualifikasi (pascakualifikasi) sudah merupakan kompetisi danbersifat menggugurkan.




DINAS BINA MARGA



BAB IXBENTUK KONTRAK

DESEMBER 2015








BAB IX

[draft] SURAT PERJANJIAN / KONTRAK

SURAT PERJANJIAN

Harga Satuan)

Paket Pekerjaan Konstruksi:............................................

Nomor : ........................

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya selanjutnya disebut“Kontrak” dibuat dan ditandatangani di ........................ pada hari ......................tanggal …. bulan ...................... tahun ...................... [tanggal, bulan dan tahundiisi dengan huruf], berdasarkan Surat Penetapan Pemenang No.…… tanggal……. dan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) No ……. tanggal……., antara:

Nama : ...................... [nama PPK]

NIP : ...................... [NIP PPK] Jabatan : PPK............... [sesuai SK Pengangkatan]Berkedudukan di : ...................... [alamat PPK]

yang bertindak untuk dan atas nama ........ ...............[nama satuan kerja PPK]selanjutnya disebut “PPK” dengan:

Nama : ...................... [nama wakil penyedia] Jabatan :....................... [sesuai akta notaris]Berkedudukan di : ...................... [alamat penyedia]Akta NotarisNomor :...................... [sesuai akta notaris]Tanggal :...................... [tanggal penerbitan akta]Notaris : ...................... [nama Notaris penerbit akta]

yang bertindak untuk dan atas nama ........ .............. [nama Badan Usaha] selanjutnya disebut “Penyedia”

Dan dengan memperhatikan :1. Undang-Undang No. 18 Tahun 1999 Tentang jasa Konstruksi;2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Buku III tentang perikatan);3. Peraturan Pemerintah No. 29 tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Jasa

Konstruksi. Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 59Tahun 2010;

4. Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa

Pemerintah yang terakhir diubah dengan Peraturan Presiden No. 4 Tahun2015 beserta petunjuk teknisnya ;

5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14/PRT/M/2013 Tentang

Perubahan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor

07/PRT/M/2011 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa

Konstruksi.

CONTOH – 1 PENYEDIA TUNGGA



PARA PIHAK MENERANGKAN TERLEBIH DAHULU BAHWA:

(a) telah diadakan proses pemilihan penyedia yang telah sesuai denganDokumen Pemilihan;

(b) PPKOM telah menunjuk Penyedia menjadi pihak dalam kontrak ini melaluisuatu Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) untuk melaksanakanPekerjaan ............... sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat UmumKontrak yang merupakan satu kesatuan dalam Kontrak ini selanjutnyadisebut “Pekerjaan Konstruksi”;

(c) Penyedia telah menyatakan kepada PPK, memiliki keahlian profesional,personil, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untukmelaksanakan Pekerjaan Konstruksi sesuai dengan persyaratan danketentuan dalam Kontrak ini;

(d) PPKOM dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untukmenandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;

(e) PPKOM dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan

dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak :

1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi olehadvokat;

2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan

mengkonfirmasikan semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semuafakta dan kondisi yang terkait.

Maka oleh karena itu, PPKOM dan Penyedia dengan ini bersepakat danmenyetujui hal-hal sebagai berikut :

Pasal 1ISTILAH DAN UNGKAPAN

Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini;

Pasal 2RUANG LINGKUP PEKERJAAN

Ruang lingkup utama pekerjaan dalam kontrak ini terdiri dari :1. ................

2.

................3.

Dst.

Pasal 3NILAI KONTRAK DAN PEMBAYARAN

(1) Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperolehberdasarkan total harga penawaran terkoreksi sebagaimana tercantumdalam Daftar Kuantitas dan Harga adalah sebesar Rp......................(.........dalam huruf ............. rupiah).

(2) Pembayaran untuk kontrak ini dilakukan ke rekening nomor: ............. atasnama penyedia : ............... ;



Pasal 4DOKUMEN KONTRAK

(1) Dokumen-dokumen berikut merupakan satu kesatuan dan bagian yangtidak terpisahkan dari Kontrak ini :

a. adendum Surat Perjanjian (apabila ada);b. pokok perjanjian;c.

surat penawaran berikut daftar kuantitas dan harga;d. syarat-syarat khusus Kontrak;e. syarat-syarat umum Kontrak;f. spesifikasi khusus;

g. spesifikasi umum;h. gambar-gambar; dani. dokumen lainnya seperti: jaminan-jaminan, SPPBJ, BAHP, BAPP.

(2) Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jikaterjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen denganketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuandalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hirarki sebagaimana

dimaksud pada ayat (1);

Pasal 5HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

Hak dan kewajiban timbal-balik= PPKOM dan Penyedia dinyatakan dalamKontrak yang meliputi khususnya :

a. PPKOM mempunyai hak dan kewajiban untuk :

1) mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia;2) meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan

pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia;

3)

memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkanoleh Penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuaiketentuan Kontrak;

4) membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalamKontrak yang telah ditetapkan kepada Penyedia;

b. Penyedia mempunyai hak dan kewajiban untuk :

1) menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai denganharga yang telah ditentukan dalam Kontrak;

2) meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dariPPKOM untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuanKontrak;

3)

melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK;4) melaporkan pelaksanaan penggunaan produksi dalam negeri/TKDN

secara periodik kepada PPK;5) melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal

pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;6) melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat

dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segalapekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untukpelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalamKontrak;

7) memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untukpemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPK;



8) menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahanpekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;

9) mengambil langkah-langkah yang cukup memadai seperti menerapkanSistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja untuk melindungilingkungan tempat kerja, serta membatasi perusakan dan gangguankepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan Penyedia;

10) bertanggungjawab dan wajib menyetor kelebihan pembayaran ke KasDaerah, apabila hasil pekerjaan yang dilaksanakan tidak sesuai denganspesifikasi teknis berdasarkan hasil pemeriksaan (audit ) pihak internalmaupun eksternal yang berwenang dan ditemukan adanya ketidaksesuaian yang mengakibatkan kelebihan pembayaran.

[Catatan: Hak dan Kewajiban kontraktor disesuaikan dengan lingkup pekerjaan yang harus dilaksanakan sesuai kontrak]

Pasal 6MASA KONTRAK

(1)

Masa kontrak, jangka waktu berlakunya Kontrak ini terhitung sejak tanggalpenandatanganan kontrak sampai dengan masa pemeliharaan berakhir;(2) Masa pelaksanaan, kontrak ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal

yang ditetapkan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak dan penyelesaiankeseluruhan pekerjaan selama ......... (.......dalam huruf ......) hari kalender;

(3) Masa pemeliharaan, kurun waktu kontrak yang ditentukan dalam syarat-syarat khusus kontrak, dihitung sejak tanggal penyerahan pertamapekerjaan sampai dengan tanggal penyerahan akhir pekerjaan selama .........(.......dalam huruf ......) hari kalender.

Dengan demikian PPKOM dan Penyedia telah bersepakat untukmenandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan

Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di RepublikIndonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi denganmaterai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi parapihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhimaterai.

Untuk dan atas nama ......................Penyedia

[tanda tangan dan cap (jika salinanasli ini untuk Penyedia maka rekatkan

materai Rp 6.000,- )]

[nama lengkap][jabatan]

Untuk dan atas nama ......................PPKOM

[tanda tangan dan cap (jika salinanasli ini untuk satuan kerja PPKOM

maka rekatkan materai Rp 6.000,- )]




SURAT PERJANJIAN

Harga Satuan)

[Apabila Penyedia Berbentuk Kemitraan/KSO]

Paket Pekerjaan Konstruksi:..........................

Nomor : ........................

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya selanjutnya disebut“Kontrak” dibuat dan ditandatangani di ...................... pada hari ......................tanggal …. bulan ...................... tahun ...................... [tanggal, bulan dan tahundiisi dengan huruf ], berdasarkan Surat Penetapan Pemenang No.…… tanggal……. dan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) No ……. tanggal……., antara :

Nama : ...................... [nama PPK]NIP : ...................... [NIP PPK]

Jabatan : PPK............... [sesuai SK Pengangkatan]Berkedudukan di : ...................... [alamat PPK]

yang bertindak untuk dan atas nama ........ ...............[nama satuan kerja PPK]selanjutnya disebut “PPK” dengan kemitraan/KSO yang beranggotakan sebagaiberikut :1. ...................... [nama Penyedia 1];2. ...................... [nama Penyedia 2];..... dst

yang masing-masing anggotanya bertanggung jawab secara pribadi dan

tanggung renteng atas semua kewajiban terhadap PPKOM berdasarkan Kontrakini dan telah menunjuk ...................... [nama anggota kemitraan yang ditunjuksebagai wakil kemitraan/KSO ] untuk bertindak atas nama Kemitraan yangberkedudukan di ...................... [alamat Penyedia wakil kemitraan ], berdasarkansurat Perjanjian kemitraan/KSO No. ...................... tanggal ......................selanjutnya disebut “Penyedia”.

Dan dengan memperhatikan :1. Undang-Undang No. 18 Tahun 1999 Tentang jasa Konstruksi;2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Buku III tentang perikatan);3. Peraturan Pemerintah No. 29 tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Jasa

Konstruksi. Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 59

Tahun 2010;4. Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa

Pemerintah yang terakhir diubah dengan Peraturan Presiden No. 4 Tahun2015 beserta petunjuk teknisnya ;

5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14/PRT/M/2013 Tentang

Perubahan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor

07/PRT/M/2011 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Barang dan

Jasa Konstruksi.

CONTOH – 2 PENYEDIA

BERMITRA /KSO



PARA PIHAK MENERANGKAN TERLEBIH DAHULU BAHWA:

(a) telah diadakan proses pemilihan penyedia yang telah sesuai denganDokumen Pemilihan;

(b) PPKOM telah menunjuk Penyedia menjadi pihak dalam kontrak ini melaluisuatu Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) untuk melaksanakanPekerjaan .............. sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat UmumKontrak yang merupakan satu kesatuan dalam Kontrak ini selanjutnyadisebut “Pekerjaan Konstruksi”;

(c) Penyedia telah menyatakan kepada PPK, memiliki keahlian profesional,personil, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untukmelaksanakan Pekerjaan Konstruksi sesuai dengan persyaratan danketentuan dalam Kontrak ini;

(d) PPKOM dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untukmenandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;

(e)

PPKOM dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungandengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak :

1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi olehadvokat;

2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan

mengkonfirmasikan semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semuafakta dan kondisi yang terkait.

Maka oleh karena itu, PPKOM dan Penyedia dengan ini bersepakat dan

menyetujui hal-hal sebagai berikut :

Pasal 1ISTILAH DAN UNGKAPAN

Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini;

Pasal 2RUANG LINGKUP PEKERJAAN

Ruang lingkup utama pekerjaan dalam kontrak ini terdiri dari :

1.

................2.

................3. Dst.

Pasal 3NILAI KONTRAK DAN PEMBAYARAN

(1) Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperolehberdasarkan total harga penawaran terkoreksi sebagaimana tercantumdalam Daftar Kuantitas dan Harga adalah sebesar Rp......................(.........dalam huruf ............. rupiah).

(2) Pembayaran untuk kontrak ini dilakukan ke rekening nomor : ............. atas

nama penyedia : ...............;



Pasal 4DOKUMEN KONTRAK

(1) Dokumen-dokumen berikut merupakan satu-kesatuan dan bagian yangtidak terpisahkan dari Kontrak ini :

a. adendum Surat Perjanjian (apabila ada);b. pokok perjanjian;c.

surat penawaran berikut daftar kuantitas dan harga;d. syarat-syarat khusus Kontrak;e. syarat-syarat umum Kontrak;f. spesifikasi khusus;

g. spesifikasi umum;h. gambar-gambar; dani. dokumen lainnya seperti: jaminan-jaminan, SPPBJ, BAHP, BAPP.

(2) Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jikaterjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen denganketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuandalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hirarki sebagaimana

dimaksud pada ayat (1);

Pasal 5HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

Hak dan kewajiban timbal-balik PPKOM dan Penyedia dinyatakan dalamKontrak yang meliputi khususnya :

a. PPKOM mempunyai hak dan kewajiban untuk :

1) mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia;2) meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan

pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia;

3)

memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan olehPenyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuanKontrak;

4) membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalamKontrak yang telah ditetapkan kepada Penyedia;

b. Penyedia mempunyai hak dan kewajiban untuk :1) menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan

harga yang telah ditentukan dalam Kontrak;2) meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari

PPKOM untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuanKontrak;

3)

melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK;4)

melaporkan pelaksanaan penggunaan produksi dalam negeri/TKDNsecara periodik kepada PPK;

5) melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwalpelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;

6) melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat danpenuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segalapekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untukpelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalamKontrak;

7) memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk

pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPK;8) menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan

pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;



9) mengambil langkah-langkah yang cukup memadai seperti menerapkanSistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja untuk melindungilingkungan tempat kerja, serta membatasi perusakan dan gangguankepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan Penyedia.

10) bertanggungjawab dan wajib menyetor kelebihan pembayaran ke KasDaerah, apabila hasil pekerjaan yang dilaksanakan tidak sesuai denganspesifikasi teknis berdasarkan hasil pemeriksaan (audit ) pihak internalmaupun eksternal yang berwenang dan ditemukan adanya ketidaksesuaian yang mengakibatkan kelebihan pembayaran.

[Catatan: Hak dan Kewajiban kontraktor disesuaikan dengan lingkup pekerjaan yang harus dilaksanakan sesuai kontrak]

Pasal 6MASA KONTRAK

(1) Masa kontrak, jangka waktu berlakunya Kontrak ini terhitung sejak tanggalpenandatanganan kontrak sampai dengan masa pemeliharaan berakhir;

(2) Masa pelaksanaan, kontrak ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal yang ditetapkan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak dan penyelesaiankeseluruhan pekerjaan selama ......... (.......dalam huruf ......) hari kalender;

(3) Masa pemeliharaan, kurun waktu kontrak yang ditentukan dalam syarat-syarat khusus kontrak, dihitung sejak tanggal penyerahan pertamapekerjaan sampai dengan tanggal penyerahan akhir pekerjaan selama .........(.......dalam huruf ......) hari kalender.

Dengan demikian, PPKOM dan Penyedia telah bersepakat untukmenandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakanKontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di RepublikIndonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi denganmaterai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi parapihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhimaterai..

Untuk dan atas nama ......................Penyedia/Kemitraan (KSO)

[tanda tangan dan cap (jika salinan asli iniuntuk Penyedia maka rekatkan materai

Rp 6.000,- )]


Untuk dan atas nama....................PPKOM

[tanda tangan dan cap (jika salinan asli iniuntuk satuan kerja PPKOM maka rekatkan

materai Rp 6.000,- )]





DINAS BINA MARGA



BAB XSYARAT - SYARAT UMUM KONTRAK

DESEMBER 2015




BAB X

SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK SSUK)

A. Ketentuan Umum

1.

Definisi Istilah-istilah yang digunakan dalam Syarat-SyaratUmum Kontrak ini harus mempunyai arti atau tafsiranseperti yang dimaksudkan sebagai berikut :

1.1

Pekerjaan Konstruksi adalah seluruh pekerjaan yang berhubungan dengan pelaksanaankonstruksi bangunan atau pembuatan wujud fisiklainnya.

1.2

Kontrak Harga Satuan adalah kontrakpengadaan barang/jasa atas penyelesaian seluruh

pekerjaan dalam batas waktu tertentu,berdasarkan harga satuan yang pasti dan tetapuntuk setiap satuan/unsur pekerjaan denganspesifikasi teknis tertentu, yang volumepekerjaannya masih bersifat perkiraan sementara,sedangkan pembayarannya didasarkan pada hasilpengukuran bersama atas volume pekerjaan yangbenar-benar telah dilaksanakan oleh penyediabarang/jasa.

1.3

Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA adalah Kepala Dinas Bina Marga Provinsi JawaTengah.

1.4 Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnyadisebut KPA adalah pejabat yang ditetapkan olehPA untuk menggunakan APBD Provinsi JawaTengah.

1.5

Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnyadisebut PPKOM adalah pejabat yang bertanggung

jawab atas pelaksanaan Pengadaan PekerjaanKonstruksi.

1.6

Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan adalahpanitia/pejabat yang ditetapkan oleh PA yangbertugas memeriksa dan menerima hasilpekerjaan.

1.7

Aparat Pengawas Intern Pemerintah ataupengawas intern pada Institusi lain yangselanjutnya disebut APIP adalah aparat yangmelakukan pengawasan melalui audit, reviu,evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasanlain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi

organisasi.



1.8 Penyedia adalah badan usaha yang menyediakan/melaksanakan Pekerjaan Konstruksi.

1.9

Subpenyedia adalah penyedia yang mengadakanperjanjian kerja dengan penyedia penanggung

jawab kontrak, untuk melaksanakan sebagianpekerjaan (subkontrak).

1.10

Kemitraan/KSO adalah kerja sama usaha antarpenyedia baik penyedia nasional maupunpenyedia asing, yang masing-masing pihakmempunyai hak, kewajiban dan tanggung jawab

yang jelas berdasarkan perjanjian tertulis.

1.11 Surat Jaminan yang selanjutnya disebut Jaminan,adalah jaminan tertulis yang bersifat mudahdicairkan dan tidak bersyarat (unconditional ),

yang dikeluarkan oleh Bank Umum/Perusahaan

Penjaminan/ Perusahaan Asuransi yangdiserahkan oleh penyedia kepada PPKOM/PokjaULP untuk menjamin terpenuhinya kewajibanpenyedia.

1.12

Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnyadisebut Kontrak adalah perjanjian tertulis antaraPPKOM dengan penyedia yang mencakup Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) ini dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK) serta dokumen lain

yang merupakan bagian dari kontrak.

1.13

Nilai Kontrak adalah total harga pelaksanaanpekerjaan yang tercantum dalam Kontrak.

1.14 Hari adalah hari kalender.

1.15

Direksi lapangan adalah tim pendukung yangdibentuk/ditetapkan oleh PPKOM, terdiri dari1 (satu) orang atau lebih, yang ditentukan dalamsyarat-syarat khusus kontrak untukmengendalikan pelaksanaan pekerjaan.

1.16

Direksi Teknis adalah tim pendukung yangditunjuk/ditetapkan oleh PPKOM untukmengawasi pelaksanaan pekerjaan.

1.17 Daftar kuantitas dan harga rincian harg

penawaran) adalah daftar kuantitas yang telahdiisi harga satuan dan jumlah biayakeseluruhannya yang merupakan bagian daripenawaran.

1.18

Harga Perkiraan Sendiri HPS) adalahperhitungan perkiraan biaya pekerjaan yang

disusun oleh PPK, dikalkulasikan secara keahlianberdasarkan data yang dapatdipertanggungjawabkan serta digunakan oleh



Pokja ULP untuk menilai kewajaran penawarantermasuk rinciannya.

1.19

Pekerjaan utama adalah jenis pekerjaan yangsecara langsung menunjang terwujudnya danberfungsinya suatu konstruksi sesuaiperuntukannya yang ditetapkan sebagaimanatercantum dalam LDP.

1.20

Mata Pembayaran Utama adalah Matapembayaran yang pokok dan penting yang nilaibobot kumulatifnya minimal 80% (delapan puluhper seratus) dari seluruh nilai pekerjaan, dihitungmulai dari mata pembayaran yang nilai bobotnyaterbesar yang ditetapkan oleh Pokja ULP dalamDokumen Pengadaan.

1.21

Harga Satuan Pekerjaan HSP) adalah harga

satu jenis pekerjaan tertentu per satu satuantertentu;

1.22 Metoda pelaksanaan pekerjaan adalahmetode/cara kerja yang layak, realistik dan dapatdilaksanakan untuk menyelesaikan seluruhpekerjaan dan diyakini menggambarkanpenguasaan dalam penyelesaian pekerjaandengan tahap pelaksanaan yang sistimatis dariawal sampai akhir dan dapat dipertanggung

jawabkan secara teknis berdasarkan sumber daya yang dimiliki penawar;

1.23 Personil inti adalah tenaga ahli atau tenaga teknis yang akan ditempatkan secara penuh sesuaidengan persyaratan yang ditetapkan sebagaimanatercantum dalam penawaran serta posisinyadalam manajemen pelaksanaan pekerjaan sesuaidengan organisasi pelaksanaan yang diajukanuntuk melaksanakan pekerjaan.

1.24

Bagian pekerjaan yang disubkontrakan adalahbagian pekerjaan bukan pekerjaan utama ataupekerjaan spesialis yang ditetapkan sebagaimanatercantum dalam penawaran, yangpelaksanaannya diserahkan kepada penyedia laindan disetujui terlebih dahulu oleh PPKOM.

1.25

SPMK adalah Surat Perintah Mulai Kerja yangditerbitkan oleh PPKOM kepada penyedia barang/ jasa untuk memulai melaksanakan pekerjaan.

1.26 Masa Kontrak adalah jangka waktu berlakunyaKontrak ini terhitung sejak tanggalpenandatanganan kontrak sampai dengan masa

pemeliharaan berakhir.

1.27 Masa Pelaksanaan jangka waktu pelaksanaan)



jangka waktu untuk melaksanakan pekerjaandihitung berdasarkan SPMK sampai dengan serahterima pertama pekerjaan.

1.28

Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan adalah kerangkawaktu yang sudah terinci berdasarkan masapelaksanaan , setelah dilaksanakan pemeriksaanlapangan bersama dan disepakati dalam rapatpersiapan pelaksanaan kontrak.

1.29

Tanggal mulai kerja adalah tanggal yangdinyatakan pada Surat Perintah Mulai Kerja(SPMK), yang diterbitkan oleh PPKOM untukmemulai melaksanakan pekerjaan.

1.30

Tanggal penyelesaian pekerjaan adalah tanggalpenyerahan pertama pekerjaan selesai,dinyatakan dalam Berita Acara penyerahan

pertama pekerjaan yang diterbitkan oleh PPKOM.

1.31

Masa pemeliharaan adalah kurun waktu kontrak yang ditentukan dalam syarat-syarat khususkontrak, dihitung sejak tanggal penyerahanpertama pekerjaan sampai dengan tanggalpenyerahan akhir pekerjaan.

1.32 Kegagalan Konstruksi adalah keadaan hasilpekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasipekerjaan sebagaimana disepakati dalam kontrakbaik sebagian maupun keseluruhan sebagai

akibat kesalahan pengguna atau penyedia dalamperiode pelaksanaan kontrak.

1.33 Kegagalan Bangunan adalah keadaan bangunan, yang setelah diserahterimakan oleh penyediakepada PPKOM dan terlebih dahulu diperiksaserta diterima oleh Panitia/Pejabat Penerima HasilPekerjaan, menjadi tidak berfungsi, baik secarakeseluruhan maupun sebagian dan/atau tidaksesuai dengan ketentuan yang tercantum dalamkontrak, dari segi teknis, manfaat, keselamatandan kesehatan kerja, dan/atau keselamatanumum.

2.

Penerapan SSUK diterapkan secara luas dalam pelaksanaanPekerjaan Konstruksi ini tetapi tidak dapat bertentangandengan ketentuan-ketentuan dalam Dokumen Kontrak

yang lebih tinggi berdasarkan urutan hirarki dalam SuratPerjanjian.

3. Bahasa dan

Hukum

3.1 Bahasa kontrak harus dalam Bahasa Indonesiakecuali dalam rangka pinjaman/hibah luarnegeri menggunakan Bahasa Indonesia danbahasa nasional pemberi pinjaman/hibah

tersebut dan/atau bahasa Inggris.



3.2 Hukum yang digunakan adalah hukum yangberlaku di Indonesia.

3.3 Apabila sumber dana berasal dari pinjaman /hibah luar negeri, menggunakan hukum yangberlaku yang di Indonesia atau Hukum yangberlaku di negara pemeberi pinjaman / hibah(tergantung kesepakan antara Pemerintah dannegara pemberi pinjaman / hibah), pilihanhukum yang digunakan agar dicantumkan dalamSyarat – Syarat Khusus Kontrak yang selanjutnyadisebut SSKK.

4.

Larangan

Korupsi, Kolusi

dan Nepotisme

KKN),

Penyalahgunaan

Wewenang serta

Penipuan

4.1 Berdasarkan etika pengadaan barang/jasapemerintah, dilarang untuk :a. menawarkan, menerima atau menjanjikan

untuk memberi atau menerima hadiah atauimbalan berupa apa saja atau melakukantindakan lainnya untuk mempengaruhisiapapun yang diketahui atau patut dapatdiduga berkaitan dengan pengadaan ini;

b. Mendorong terjadinya persaingan tidak sehat,c. membuat dan/atau menyampaikan secara

tidak benar dokumen dan/atau keteranganlain yang disyaratkan untuk penyusunan danpelaksanaan Kontrak ini.

4.2 Penyedia menjamin bahwa yang bersangkutan(termasuk semua anggota Kemitraan/KSO apabilaberbentuk Kemitraan/KSO) dan Sub penyedianya

(jika ada) tidak pernah dan tidak akan melakukantindakan yang dilarang di atas.

4.3 Penyedia yang menurut penilaian PPKOMterbukti melakukan larangan-larangan di atasdapat dikenakan sanksi-sanksi administratif olehPPKOM sebagai berikut :a. pemutusan Kontrak;b. Jaminan Pelaksanaan dicairkan dan

disetorkan sebagaimana ditetapkan dalamSSKK;

c. sisa uang muka harus dilunasi oleh Penyedia;

dand. Sanksi pengenaan daftar hitam.

(catatan : sanksi pengenaan daftar hitam,diterbitkan oleh KPA atas usulan PPK.KPA mengirimkan dokumen penetapan sanksidaftar hitam kepada :1) Penyedia yang dikenakan Daftar Hitam;

dan2) Kepala LKPP).

4.4 Pengenaan sanksi administratif di atas dilaporkanoleh PPKOM kepada Menteri/Kepala

Lembaga/Kepala Daerah/ Pimpinan Institusi.



4.5 PPKOM yang terlibat dalam KKN dan penipuandikenakan sanksi berdasarkan ketentuanperaturan perundang-undangan.

5. Asal Material/

Bahan

5.1 Penyedia harus menyampaikan asalmaterial/bahan yang terdiri dari rinciankomponen dalam negeri dan komponen impor.

5.2 Asal material/bahan merupakan tempatmaterial/bahan diperoleh, antara lain tempatmaterial/bahan ditambang, tumbuh, ataudiproduksi.

6.

Korespondensi 6.1 Semua korespondensi dapat berbentuk surat,e-mail dan/atau faksimili dengan alamat tujuanpara pihak yang tercantum dalam SSKK.

6.2 Semua pemberitahuan, permohonan, ataupersetujuan berdasarkan Kontrak ini harus dibuatsecara tertulis dalam Bahasa Indonesia, dandianggap telah diberitahukan jika telahdisampaikan secara langsung kepada wakil sahPara Pihak dalam SSUK, atau jika disampaikanmelalui surat tercatat dan/atau faksimiliditujukan ke alamat yang tercantum dalam SSKK.

7.

Wakil Sah Para

Pihak

Setiap tindakan yang disyaratkan atau diperbolehkan

untuk dilakukan, dan setiap dokumen yang disyaratkanatau diperbolehkan untuk dibuat berdasarkan Kontrakini oleh PPKOM atau Penyedia hanya dapat dilakukanatau dibuat oleh pejabat yang disebutkan dalam SSKK.

8.

Pembukuan Penyedia diharapkan untuk melakukan pencatatankeuangan yang akurat dan sistematis sehubungandengan pelaksanaan pekerjaan ini berdasarkan standarakuntansi yang berlaku.

9. Perpajakan Penyedia, Subpenyedia (jika ada), dan Personil yangbersangkutan berkewajiban untuk membayar semuapajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang dibebankanoleh peraturan perpajakan atas pelaksanaan Kontrak ini.Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telahtermasuk dalam Nilai Kontrak.

10. Pengalihan

dan/atau

Subkontrak

10.1 Penyedia dilarang untuk mengalihkan sebagianatau seluruh kontrak ini. Pengalihan seluruhKontrak hanya diperbolehkan dalam halpergantian nama Penyedia, baik sebagi akibatpeleburan (merger) maupun akibat lainnya.

10.2

Penyedia dilarang untuk mensubkontrakansebagian / seluruh pekerjaan utama dalam



Kontrak ini.

10.3 Subkontrak sebagian pekerjaan utama hanyadiperbolehkan kepada Penyedia spesialis setelahmendapatkan persetujuan tertulis dari PPKOM.Penyedia tetap bertanggung jawab atas bagianpekerjaan yang disubkontrakan.

10.4 Jika ketentuan di atas dilanggar maka Kontrakdiputuskan dan Penyedia dikenakan sanksisebagaimana diatur dalam SSKK.

11. Pengabaian Jika terjadi pengabaian oleh satu Pihak terhadappelanggaran ketentuan tertentu Kontrak oleh Pihak yanglain maka pengabaian tersebut tidak menjadi pengabaian

yang terus-menerus selama Masa Kontrak atau seketikamenjadi pengabaian terhadap pelanggaran ketentuan

yang lain. Pengabaian hanya dapat mengikat jika dapat

dibuktikan secara tertulis dan ditandatangani oleh WakilSah Pihak yang melakukan pengabaian.

12.

Penyedia

Mandiri

Penyedia berdasarkan Kontrak ini bertanggung jawabpenuh terhadap personil dan subpenyedianya (jika ada)serta pekerjaan yang dilakukan oleh mereka.

13.

Kemitraan/ KSO Kemitraan/KSO memberi kuasa kepada salah satuanggota yang disebut dalam Surat Perjanjian untukbertindak atas nama Kemitraan/KSO dalam pelaksanaan

hak dan kewajiban terhadap PPKOM berdasarkanKontrak ini.

14.

Pengawasan

Pelaksanakan

Pekerjaan

15. Persetujuan Atau

Pernyataan Tidak

Berkebaratan

Dari Pengawas

Pekerjaan

14.1 Selama berlangsungnya pelaksanaan pekerjaan,PPKOM jika dipandang perlu dapat mengangkatPengawas Pekerjaan (Direksi Pekerjaan / DireksiTeknis) yang berasal dari personil PPKOM atauKonsultan Pengawas. Pengawas pekerjaanberkewajiban untuk mengawasi pelaksanaanpekrjaan.

14.2 Dalam melaksanakan pkewajibannya, PengawasPekerjaan selalu bertindak untuk kepentinganPPK, jika tercantum dalam SSKK, Pengawaspekerjaan dapat bertindak sebagai wakil sahPPKOM.

15.1 Semua gambar yang digunakan melaksanaknpekerjaan sesuai Kontrak, untuk pekerjaanpermanen maupun pekerjaan sementara harusmendapatkan persetujuan dari PengawasPekerjaan.

15.2 Jika dalam pelaksanaan pekerjaan ini diperlukanterlebih dahulu ada pekerjaan sementara yangtidak tercantum dalam Daftar Kuantitas Dan



16.

Perintah

17. Penemuan-

penemuan

18.

Akses Ke Lokasi

Kerja

Harga di dalam Kontrak maka penyediaberkewajiban untuk menyerahkan spesifikasi dan

gambar usulan pekrjaan sementara tersebutuntuk mendapatka pernyataan tidak berkeberatan( No Objection ) untuk dilaksanakan dariPengawas Pekerjaan.Pernyataan tidak berkebaratan atas rencanapekerjaan sementara ini tidak melepaskanpenyedia dari tanggung jawabnya sesuai Kontrak.

Penyedia berkewajiban untuk melaksanakan semuaperintah Pengawas Pekerjaaan yang sesuai dengankewenangan Pengawas Pekerjaan dalam Kontrak ini.

Penyedia wajib memberitahukan kepada PPKOM dankepada pihak yang berwenang semua penemuanbenda/barang yang mempunyai nilai sejarah ataupenemuan kekayaan di lokasi pekerjaan yang menurut

peraturan perundang-undangan dikuasai oleh negara .

18.1 Penyedia berkewajiban untuk menjamin aksesPPKOM, wakil sah PPKOM, Pengawas Pekerjaandan / atau pihak yang mendapat ijun dari PPKOMke lokasi kerja da ke lokasi lainnya dimanapekerjaan ini sedang atau akan dilaksanakan.

18.2 Penyedia harus dianggap telah menerima kelayakandan ketersediaan jalur akses menuju lapangan.Penyedia harus berupaya menjaga setiap jalan atau

jembatan dari kerusakan akibat penggunakaan /

lalu lintas penyedia atau akibat personil penyedia.Kecuali ditentuka lain maka :

a. Penyedia harus bertanggung jawab ataspemeliharaan yang mungkin diperlukan akibatmpenggunaan jalur akses.

b. Penyedia harus menyediakan rambu ataupetunjuk sepanjang jalur akses, danmendapatkan perijinan yang mungkindisyaratkan oleh otoritas terkait untukpenggunaan jalur, rambu, dan petunjuk.

c. Biaya karena ketidak layakan atau tidaktersedianya jalur akses untuk digunakan olehpenyedia, harus ditanggung penyedia.

d. PPKOM tidak bertanggung jawab atas Klaim yang mungkin timbul akibat penggunakaan jalur akses.

18.3. PPKOM tidak bertanggung jawab atas klaim yangmungkin timbul selain penggunaan jalur aksestersebut.

B. Pelaksanaan, Penyelesaian, Adendum dan Pemutusan Kontrak

19.

Masa

Pelaksanaan

Jangka Waktu

19.1

Kontrak ini berlaku efektif pada tanggalpenandatanganan Surat Perjanjian oleh ParaPihak atau pada tanggal yang ditetapkan dalam



Pelaksanaan)

Pekerjaan

SSKK.

19.2 Waktu pelaksanaan kontrak adalah jangka waktu yang ditentukan dalam syarat-syarat khususkontrak dihitung sejak tanggal mulai kerja yangtercantum dalam SPMK.

19.3

Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal yang ditentukan dalam SSKK.

19.4 Apabila penyedia berpendapat tidak dapatmenyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal karenakeadaan diluar pengendaliannya yang dapatdibuktikan demikian, dan penyedia telahmelaporkan kejadian tersebut kepada PPKOM,dengan disertai bukti-bukti yang dapat disetujuiPPKOM, maka PPKOM dapat melakukanpenjadwalan kembali pelaksanaan tugas penyedia

dengan membuat adendum kontrak.

19.5 Jadwal pelasanaan pekerjaan disepakati bersamadalam rapat persiapan pelaksanaan kontrak,

jadwal pelaksanaan pekrjaan tidak boleh melebihidari masa pelaksanaan.

B.1

Pelaksanaan Pekerjaan

20.

Penyerahan

Lokasi Kerja

20.1 PPKOM berkewajiban untuk menyerahkan lokasikerja sesuai dengan kebutuhan penyedia yangtercantum dalam rencana kerja yang telah

disepakati oleh para pihak untuk melaksanakanpekerjaan tanpa ada hambatan kepada penyediasebelum SPMK diterbitkan. Penyerahan dilakukansetelah sebelumnya dilakukan pemeriksaanlapangan bersama. Hasil pemeriksaan danpenyerahan dituangkan dalam berita acarapenyerahan lokasi kerja.

20.2 Jika dalam pemeriksaan lapangan bersamaditemukan hal-hal yang dapat mengakibatkanperubahan isi Kontrak maka perubahan tersebutharus dituangkan dalam addendum Kontrak.

20.3 Jika PPKOM tidak dapat menyerahkan lokasi kerjasesuai kebutuhan penyedia yang tercantum dalamrencana kerja (sesuai angka 20.1) untukmelaksanakan pekerjaan dan terbukti merupakasuatu hambatan, maka kondisi ini ditetapkansebagai Peristiwa Kompensasi.

21.

Surat Perintah

Mulai Kerja

SPMK)

21.1 PPKOM menerbitkan SPMK selambat-lambatnya 14(empat belas) hari sejak tanggal penanda-tanganan

kontrak.

1.2 Dalam SPMK dicantumkan saat paling lambat



dimulainya pelaksanaan kontrak oleh penyedia.

22. Program Mutu 2.1 Penyedia berkewajiban untuk menyerahkanprogram mutu pada rapat persiapan pelaksanaankontrak untuk disetujui oleh PPKOM.

2.2 Program mutu disusun paling sedikit berisi:a.

informasi mengenai pekerjaan yang akandilaksanakan;

b. organisasi kerja penyedia;c. jadwal pelaksanaan pekerjaan;d. prosedur pelaksanaan pekerjaan;e. prosedur instruksi kerja; danf. pelaksana kerja.

2.3 Program mutu dapat direvisi sesuai dengan kondisilokasi pekerjaan.

2.4

Penyedia berkewajiban untuk memutakhirkanprogram mutu jika terjadi adendum Kontrak danPeristiwa Kompensasi.

2.5 Pemutakhiran program mutu harus menunjukkanperkembangan kemajuan setiap pekerjaan dandampaknya terhadap penjadwalan sisa pekerjaan,termasuk perubahan terhadap urutan pekerjaan.Pemutakhiran program mutu harus mendapatkanpersetujuan PPKOM.

2.6

Persetujuan PPKOM terhadap program mutu tidakmengubah kewajiban kontraktual penyedia.

23.

Rencana

Keselamatan dan

Kesehatan Kerja

Konstruksi

RK3K)

23.1 Penyedia berkewajiban untuk menyerahkanprogram K3 pada rapat persiapan pelaksanaankontrak untuk disetujui oleh PPKOM.

23.2 RK3K disusun paling sedikit berisi:a. Kebijakan K3 Proyek;b. Organisasi K3;c. Perencanaan K3;d.

Pengendalian dan Program K3;e. Pemerikasaan dan Evaluasi Kinerja K3;f. Tinjauan ulang Kinerja K3.

23.3 RK3K dapat direvisi sesuai dengan kondisi lokasipekerjaan.

23.4 Penyedia berkewajiban untuk memutakhirkanprogram K3 jika terjadi addendum kontrak danperistiwa kompensasi.

23.5

Pemutakhiran program K3 harus mendapatkanpersetujuan PPKOM.



24.

Rapat Persiapan

Pelaksanaan

Kontrak

23.6 Persetujuan PPKOM terhadap program K3 tidakmengubah kewajiban kontraktual penyedia.

24.1 Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejakditerbitkannya SPMK dan sebelum pelaksanaanpekerjaan, PPKOM bersama dengan penyedia,unsur perencanaan, dan unsur pengawasan, harussudah menyelenggarakan rapat persiapanpelaksanaan kontrak.

24.2 Beberapa hal yang dibahas dan disepakati dalamrapat persiapan pelaksanaan kontrak meliputi :

a. program mutu;b. rencana K3 Kontrak;c. organisasi kerja;d. tata cara pengaturan pelaksanaan pekerjaan;e. jadwal pelaksanaan pekerjaan, yang diikuti

uraian tentang metode kerja yangmemperhatikan Keselamatan dan KesehatanKerja;

f. jadwal pengadaan bahan/material, mobilisasiperalatan dan personil;

g. penyusunan rencana dan pelaksanaanpemeriksaan lokasi pekerjaan.

25. Mobilisasi 25.1 Mobilisasi paling lambat harus sudah mulaidilaksanakan dalam waktu 30 (tiga puluh) harisejak diterbitkan SPMK.

25.2

Mobilisasi dilakukan sesuai dengan lingkuppekerjaan, yaitu :a. mendatangkan peralatan-peralatan terkait

yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan;b. mempersiapkan fasilitas seperti kantor, rumah,

gedung laboratorium, bengkel, gudang, dansebagainya; dan/atau

c. mendatangkan personil-personil.25.3 Mobilisasi peralatan dan personil dapat dilakukan

secara bertahap sesuai dengan kebutuhan

26.

Pemeriksaan

Bersama

26.1 Pada tahap pelaksanaan kontrak PPKOM bersamasama dengan penyedia melakukan pemeriksaanlokasi pekerjaan dengan melakukan pengukurandan pemeriksaan detail lokasi pekerjaan untuksetiap rencana mata pembayaran (mutual check0% ).

26.2 Untuk pemeriksaan bersama ini, KPA dapatmembentuk Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak.

26.3 Hasil pemerikasaan bersama dituangkan dalamBerita Acara. Apabila dalam pemeriksaan

bersama mengakibatkan perubahan isi kontrak,maka harus dituangkan dalam AddendumKontrak (Berita Acara mutual Check 0% ).



27.

Penggunaan

Produksi Dalam

Negeri

26.4 Jika hasil pemerikasaan menunjukan bahwapersonil dan / atau peralatan ternyat belummemenui persyaratan Kontrak maka penyediatetap dapat melanjutkan pekerjaan dengan syaratpersonil dan / atau peralatan yang belummemenuhi syarat harus segera diganti dalam

jangka waktu yang disepakati bersama

27.1 Penggunaan Produk dalam negeri dilakukansesuai besaran komponen dalam negeri padasetiap barang / jasa yang ditunjukan dengan nilaiTingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) padasaat penawaran.

27.2 Penyedia wajib membuat laporan penggunaanproduk dalam negeri secara periodik.

27.3

Apabila di dalam penggunaan produksi dalamnegeri berbeda dengan yang ditunjukan dengannilai TKDN pada saat penawaran akan dikenakansanksi sesuai Peraturan Presiden Nomor 54 tahun2010 yang terakhir diubah dengan PeraturanPresiden Nomor 4 Tahun 2015 beserta petunjukteknisnya, dan di tetapkan dalam SSKK.

B.2

Pengendalian Waktu

28.

Waktu

Penyelesaian

Pekerjaan

28.1

Kecuali Kontrak diputuskan lebih awal, penyediaberkewajiban untuk memulai pelaksanaanpekerjaan pada tanggal mulai kerja, danmelaksanakan pekerjaan sesuai dengan programmutu, serta menyelesaikan pekerjaan selambat –

lambatnya pada tanggal penyelesaian yangditetapkan dalam SPMK.

28.2 Jika pekerjaan tidak selesai pada tahappenyelesaian bukan akibat Keadaan Kahar atauperistiwa Kompensasi atau karena kesalahan ataukelalaian penyedia maka penyedia dikenakandenda.

28.3

Jika keterlambatan tersebut semata –

matadisebabkan oleh peristiwa Kompensasi makaPPKOM dikenakan kewajiban pembayaran gantirugi. Denda atau ganti rugi tidak dikenakan jikatanggal penyelesaian disepakati oleh para pihakuntuk diperpanjang.

28.4 Tanggal penyelesaian dimaksud dalam pasal iniadalah tanggal penyelesain seluruh pekerjaan.

29.

Perpanjangan

Waktu

29.1 Jika terjadi peristiwa kompensasi sehinggapenyelesaian pekerjaan akan melampaui TanggalPemyelesaian maka penyedia berhak untukmeminta perpanjangan Tanggal Penyelesaian



30.

Penundaan Oleh

Pengawas

Pekerjaan

berdasarkan data penunjang. PPKOMberdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaanmemperpanjang Tanggal Penyelesaian Pekerjaansecara tertulis. Perpanjangan TanggalPenyelesaian harus dilakukan melalui addendumkontrak.

29.2 PPKOM berdasarkan pertimbangan PengawasPekerjaan harus telah menetapkan ada tidaknyaperpanjangan dan untuk berapa lama, dalam

jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari setelahpenyedia meminta perpanjangan, jika penyediauntuk memberikan peringatan dini atasketerlambatan atau tidak dapat bekerja samauntuk mencegah keterlambatan sesegeramungkin, maka keterlambatan seperti ini tidakdapat dijadikan alasan untuk memperpanjangTanggal Penyelesaian.

Pengawas pekerjaan dapat memerintahkan secara tertulispenyedia untuk menunda pelaksanaan pekerjaan. Setiapperintah penundaan ini harus segera ditembuskankepada PPKOM.

31. Rapat

Pemantauan

32.

Peringatan Dini

31.1 Pengawas Pekerjaan atau penyedia dapatmenyelenggarakan rapat pemantauan, danmeminta satu sama lain untuk menghadiri rapattersebut. Rapat Pemantauan diselenggarakan

untuk membahas perkembangan pekrjaan danperencanaan atas sisa pekerjaan serta untukmenindaklanjuti peringatan dini.

31.2 Hasil rapat pemantauan akan dituangkan olehpengawas pekerjaan dalam Beritra Acara rapat,dan rekamannya diserahkan kepada PK dan pihak – pihak yang menghadiri rapat.

31.3 Mengenai hal- hal dalam rapat yang perludiputuskan, pengawas pekerjaan dapatmemutuskan baik dalam rapat atau setelah rapatmelalui pernyataan teretulis kepada semua pihak

yang menghadiri rapat.

32.1 Penyedia berkewajiban untuk memperingatkansedini mungkin Pengawas Pekerjaan atasperistiwa atau kondisi tertentu yang dapatmempengaruhi mutu pekerjaan, menaikkan NilaiKontrak atau menunda penyelesaian pekerjaan.Pengawas Pekerjaan dapat memerintahkanpenyedia untuk menyampaikan secara tertulisperkiraan dampak peristiwa atau kondisi tersebutdi atas terhadap Nilai Kontrak dan TanggalPenyelesaian. Pernyataan perkiraan ini harussesegera mungkin disampaikan oleh penyedia.

32.2

Penyedia berkewajiban untuk bekerja samadengan Pengawas Pekerjaan untuk mencegah



B.2 Penyelesaian

Kontrak

33.

Serah Terima

Pekerjaan

atau mengurangi dampak peristiwa atau kondisitersebut.

33.1

Setelah pekerjaan selesai 100% (seratusperseratus), penyedia mengajukan permintaansecara tertulis kepada PPKOM untuk penyerahanpekerjaan.

33.2 Dalam rangka penilaian hasil pekerjaan, PPKOMmenugaskan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan.Apabila memerlukan keahlian teknis khusus dapatdibantu oleh tim/tenaga ahli untuk membantupelaksanaan tugas Panitia Penerima HasilPekerjaan.

33.3 Panitia Penerima Hasil Pekerjaan melakukan

penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telahdiselesaikan oleh penyedia. Apabila terdapatkekurangan-kekurangan dan/atau cacat hasilpekerjaan, penyedia wajib memperbaiki/menyelesaikannya, atas perintah PPKOM.Panitia penerima hasil pekerjaan menerima hasilpengadaan pekerjaan konstruksi setelah melaluipemeriksaan/pengujian serta membuat danmenandatangani Berita Acara Serah TerimaPekerjaan.

33.4 PPKOM menerima penyerahan pertama pekerjaan

setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakansesuai dengan ketentuan Kontrak dan telahditerima oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan.

33.5 Pembayaran dilakukan sebesar 95% (sembilanpuluh lima perseratus) dari nilai kontrak,sedangkan yang 5% (lima perseratus) merupakanretensi selama masa pemeliharaan, ataupembayaran dilakukan sebesar 100% (seratusperseratus) dari nilai kontrak dan penyedia harusmenyerahkan Jaminan Pemeliharaan sebesar 5%(lima perseratus) dari nilai kontrak.

33.6 Penyedia wajib memelihara hasil pekerjaanselama masa pemeliharaan sehingga kondisi tetapseperti pada saat penyerahan pertama pekerjaan.

33.7 Setelah masa pemeliharaan berakhir, penyediamengajukan permintaan secara tertulis kepadaPPKOM untuk penyerahan akhir pekerjaan.

33.8 PPKOM menerima penyerahan akhir pekerjaansetelah penyedia melaksanakan semuakewajibannya selama masa pemeliharaan denganbaik. PPKOM wajib melakukan pembayaran sisanilai kontrak yang belum dibayar ataumengembalikan Jaminan Pemeliharaan.

33.9

Apabila penyedia tidak melaksanakan kewajibanpemeliharaan sebagaimana mestinya, makaPPKOM berhak menggunakan uang retensi untuk



34.

Pengambilalihan

35.

Pedoman

Pengoperasian

dan Perawatan/

Pemeliharaan

membiayai perbaikan/pemeliharaan ataumencairkan Jaminan Pemeliharaan.

33.10 Serah terima pekerjaan dapat dilakukanperbagian pekrjaan (secara parsial) yangketentuannya di tetapkan dalam SSKK.

33.11 Dalam hal dilakukan serah terima pekerjaan

secara parsial, maka cara pembayaran dankewajiban pemeliharaan tersebut di atas

disesuaikan.

33.12 Kewajiban pemeliharaan diperhitungkan setelah

penyerahan bagian pekerjaan tersebut

dilaksanakan pertama kali.

33.13 Umur konstruksi bangunan hasil dari

pelaksanaan pekerjaan ditetapkan dalam SSKK.

33.14

Penyedia menanda tangani Berita Acara SerahTerima Akhir Pekerjaan pada saat proses serah

terima akhir (Final Hand Over).

33.15 Penyedia yang tidak menanda tangani BeritaAcara Serah Terima Akhir Pekerjaan sebagaimanadimaksud pada ayat 33.14 dimasukkan dalamDaftar Hitam

PPKOM akan mengambil alih lokasi dan hasil pekerjaandalam jangka waktu tertentu setelah dikeluarkan surat

keterangan selesai/pengakhiran pekerjaan.

35.1 Penyedia diwajibkan memberikan petunjukkepada PPKOM tentang pedoman pengoperasiandan perawatan/pemeliharaan sesuai denganSSKK.

35.2 Apabila penyedia tidak memberikan pedomanpengoperasian dan perawatan/pemeliharaan,PPKOM berhak menahan uang retensi atau

Jaminan Pemeliharaan

B.4 Adendum

36.

Perubahan

Kontrak

36.1 Kontrak hanya dapat diubah melalui adendumkontrak.

36.2 Perubahan Kontrak dapat dilaksanakan apabiladisetujui oleh para pihak, meliputi:a. perubahan pekerjaan disebabkan oleh sesuatu

hal yang dilakukan oleh para pihak dalamkontrak sehingga mengubah lingkuppekerjaan dalam kontrak;

b. perubahan harga kontrak akibat adanya

perubahan pekerjaan, perubahan pelaksanaanpekerjaan.



c. perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaanakibat adanya perubahan pekerjaan;

36.3 Perubahan Kontrak sebagaimana dimaksud padaangka 36.2 tidak dapat dilakukan untuk bagianlump sum dari kontrak gabungan lump sum danharga satuan.

36.4 Untuk kepentingan perubahan kontrak, PA/KPAdapat membentuk Panitia/Pejabat PenelitiPelaksanaan Kontrak atas usul PPKOM.

37

Perubahan

Lingkup

Pekerjaan

37.1 Apabila terdapat perbedaan yang signifikanantara kondisi lokasi pekerjaan pada saatpelaksanaan dengan gambar dan spesifikasi yangditentukan dalam Dokumen Kontrak, makaPPKOM bersama penyedia dapat melakukanperubahan kontrak yang meliputi antara lain :

a. menambah atau mengurangi volumepekerjaan yang tercantum dalam kontrak;b. menambah atau mengurangi jenis

pekerjaan;c. mengubah spesifikasi teknis dan gambar

pekerjaan sesuai dengan kebutuhan lokasipekerjaan; dan/atau

d. melaksanakan pekerjaan tambah yangbelum tercantum dalam kontrak yangdiperlukan untuk menyelesaikan seluruhpekerjaan sesuai lingkup kontrak awal.

37.2 Perintah perubahan pekerjaan dibuat oleh PPKOMsecara tertulis kepada penyedia kemudiandilanjutkan dengan negosiasi teknis dan hargadengan tetap mengacu pada ketentuan yangtercantum dalam kontrak awal.

37.3 Hasil negosiasi tersebut dituangkan dalam BeritaAcara sebagai dasar penyusunan adendum kontrak.

38

Perubahan

Kuantitas dan

Harga

38.1 Harga satuan dalam daftar kuantitas dan hargadigunakan untuk membayar prestasi pekerjaan.

38.2 Apabila kuantitas mata pembayaran utama yangakan dilaksanakan berubah lebih dari 10%(sepuluh perseratus) dari kuantitas awal danperubahan volume ini merubah secara langsungbiaya persatuan volume untuk satuan pekerjaantersebut lebih dari 1% (satu perseratus) dari nilaikontrak, maka pembayaran volume selanjutnyadengan menggunakan harga satuan yangdisesuaikan dengan negosiasi.

Negosiasi dilakukan dengan membandingkan

harga satuan kontrak paket berjalan pada lokasiterdekat (Pemda, Pemkot, BPT ) dengan HPS



39

Perubahan

Jadwal

Pelaksanaan

Pekerjaan

maupun harga kontrak paket tersebut.

38.3 Apabila dari hasil evaluasi penawaran terdapatharga satuan timpang, maka harga satuantimpang tersebut hanya berlaku untuk kuantitaspekerjaan yang tercantum dalam DokumenPengadaan untuk kuantitas pekerjaan tambahandigunakan harga satuan berdasarkan hasilnegosiasi.Apabila ada daftar item pekerjaan yang masukkategori harga satuan timpang makadicantumkan dalam lampiran A SSKK.

38.4 Apabila diperlukan mata pembayaran baru, makapenyedia jasa harus menyerahkan rincian hargasatuannya kepada PPKOM. Penentuan hargasatuan mata pembayaran baru dilakukan dengannegosiasi.

39.1 Perpanjangan waktu pelaksanaan dapat diberikanoleh PPKOM atas pertimbangan yang layak danwajar untuk hal-hal sebagai berikut :a. pekerjaan tambah;b. perubahan disain;c. keterlambatan yang disebabkan oleh PPKOM;d. masalah yang timbul diluar kendali penyedia

(penggeseran utilitas, kemacetan/kecelakaanlalu lintas yang dibuktikan dengan SuratKeterangan Polisi).

e. keadaan kahar.

39.2 Waktu penyelesaian pekerjaan dapatdiperpanjang sekurang-kurangnya sama denganwaktu terhentinya kontrak akibat keadaan kaharatau waktu yang diperlukan untuk menyelesaikanpekerjaan pada 39.1.

39.3 PPKOM dapat menyetujui perpanjangan waktupelaksanaan atas kontrak setelah melakukanpenelitian terhadap usulan tertulis yang diajukanoleh penyedia.

39.4

PPKOM dapat menugaskan Panitia PenelitiPelaksanaan Kontrak untuk meneliti kelayakanusulan perpanjangan waktu pelaksanaan.

39.5 Persetujuan perpanjangan waktu pelaksanaandituangkan dalam adendum kontrak.

B.5 Keadaan Kahar

40

Keadaan Kahar 40.1 suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak parapihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya,sehingga kewajiban yang ditentukan dalamKontrak menjadi tidak dapat dipenuhi.



40.2 Yang digolongkan Keadaan Kahar meliputi :a. bencana alam;b. bencana non alam;c. bencana sosial;d. pemogokan;e. kebakaran; dan/atauf. gangguan industri lainnya sebagaimana

dinyatakan melalui keputusan bersamaMenteri Keuangan dan menteri teknis terkait.

40.3 Apabila terjadi Keadaan Kahar, maka penyediamemberitahukan kepada PPKOM paling lambat14 (empat belas) hari sejak terjadinya KeadaanKahar, dengan menyertakan pernyataan KeadaanKahar dari pejabat yang berwenang, sesuaiketentuan peraturan perundang – undangan.

40.4 Jangka waktu yang ditetapkan dalam Kontrak

untuk pemenuhan kewajiban Pihak yangtertimpa Keadaan Kahar harus diperpanjangsekurang-kurangnya sama dengan jangka waktuterhentinya Kontrak akibat Keadaan Kahar.

40.5 Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan akibatKeadaan Kahar yang dilaporkan paling lambat14 (empat belas) hari sejak terjadinya KeadaanKahar, tidak dikenakan sanksi.

40.6 Pada saat terjadinya Keadaan Kahar, Kontrak iniakan dihentikan sementara hingga Keadaan

Kahar berakhir dengan ketentuan, Penyediaberhak untuk menerima pembayaran sesuaidengan prestasi atau kemajuan pelaksanaanpekerjaan yang telah dicapai. Jika selama masaKeadaan Kahar PPKOM memerintahkan secaratertulis kepada Penyedia untuk meneruskanpekerjaan sedapat mungkin maka Penyediaberhak untuk menerima pembayaransebagaimana ditentukan dalam Kontrak danmendapat penggantian biaya yang wajar sesuaidengan yang telah dikeluarkan untuk bekerjadalam situasi demikian. Penggantian biaya ini

harus diatur dalam suatu adendum Kontrak.

B.6 Penghentian dan Pemutusan Kontrak

41 Penghentian

Kontrak Dan

Pemutusan

Kontrak

41.1 Penghentian kontrak dapat dilakukan karenapekerjaan sudah selesai atau terjadi KeadaanKahar.

41.2 Dalam hal kontrak dihentikan, maka PPKOMwajib membayar kepada penyedia sesuai denganprestasi pekerjaan yang telah dicapai, termasuk:

a.

biaya langsung pengadaan Bahan danPerlengkapan untuk pekerjaan ini. Bahan dan



Perlengkapan ini harus diserahkan olehPenyedia kepada PPKOM, dan selanjutnyamenjadi hak milik PPKOM;

b. biaya langsung pembongkaran dandemobilisasi Hasil Pekerjaan Sementara danPeralatan;

c. biaya langsung demobilisasi Personil.

41.3 Pemutusan kontrak dapat dilakukan oleh pihakpenyedia atau pihak PPKOM.

41.4 Mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 KitabUndang-Undang Hukum Perdata, pemutusanKontrak melalui pemberitahuan tertulis dapatdilakukan apabila :a. penyedia lalai/cidera janji dalam

melaksanakan kewajibannya dan tidakmemperbaiki kelalaiannya dalam jangka

waktu yang telah ditetapkan;b. penyedia tanpa persetujuan PengawasPekerjaan, tidak memulai pelaksanaanpekerjaan;

c. penyedia menghentikan pekerjaan selama 28(dua puluh delapan) hari dan penghentian initidak tercantum dalam program mutu sertatanpa persetujuan Pengawas Pekerjaan;

d. penyedia berada dalam keadaan pailit;e. penyedia selama Masa Kontrak gagal

memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh PPKOM;

f.

penyedia tidak mempertahankan keberlakuan Jaminan Pelaksanaan;

g. denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaanakibat kesalahan penyedia sudah melampaui 5% (lima perseratus) dari nilai kontrak danPPKOM menilai bahwa penyedia tidak akansanggup menyelesaikan sisa pekerjaan,

h. Pengawas Pekerjaan memerintahkan penyediauntuk menunda pelaksanaan atau kelanjutanpekerjaan, dan perintah tersebut tidak ditarikselama 28 (dua puluh delapan) hari;

i. PPKOM tidak menerbitkan SPP untukpembayaran tagihan angsuran sesuai dengan

yang disepakati sebagaimana tercantum dalamSSKK

j. penyedia terbukti melakukan KKN,kecurangan dan/ atau pemalsuan dalamproses Pengadaan yang diputuskan olehinstansi yang berwenang; dan/atau

k. pengaduan tentang penyimpangan prosedur,dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingansehat dalam pelaksanaan pengadaandinyatakan benar oleh instansi yang

berwenang.

41.5 Dalam hal pemutusan Kontrak pada masa



pelaksanaan karena kesalahan penyedia maka :a. Jaminan Pelaksanaan dicairkanb. sisa Uang Muka harus dilunasi oleh penyedia

atau Jaminan Uang Muka dicairkan (apabilaada);

c. Penyedia membayar denda (apabilapelaksanaan pekerjaannya terlambat)

d.

penyedia dimasukkan dalam Daftar Hitam.

41.6 Dalam hal pemutusan Kontrak pada masaPemeliharaan karena kesalahan penyedia maka :a. Jaminan Pemelihraan dicairkan untuk

membiayai perbaikan / pemeliharaan; danb. Penyedia dimasukan sdalam daftar hitam.

41.7 Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan karenaPPKOM terlibat penyimpangan prosuder,melakukan KKN dan / atau pelanggaran

persaingan usaha di dalam pelaksanaanpengadaan yang sudah diputuskan oleh instansiberwenang, maka PPKOM dikenakan sanksiberdasarkan peraturan Perundang – undangan.

42 Keterlambatan

Pelaksanaan

Pekerjaan dan

Kontrak Kritis

42.1 Apabila penyedia terlambat melaksanakanpekerjaan sesuai jadual, maka PPKOM harusmemberikan peringatan secara tertulis ataudikenakan ketentuan tentang kontrak kritis.

42.2 Kontrak dinyatakan kritis apabila :a. Dalam periode I (rencana fisik pelaksanaan

0% –

70% dari kontrak), realisasi fisikpelaksanaan terlambat lebih besar 10% darirencana;

b. Dalam periode II (rencana fisik pelaksanaan70% - 100% dari kontrak), realisasi fisikpelaksanaan terlambat lebih besar 5% darirencana.

c. Rencana fisik pelaksanaan 70% - 100% darikontrak, realisasi fisik pelaksanaan terlambatkurang dari 5% dari rencana dan akanmelampaui tahun anggaran berjalan.

42.3

Penanganan kontrak kritis.a. Dalam hal keterlambatan pada 42.1 dan

penanganan kontrak pada pasal kritis 42.2penanganan kontrak kritis dilakukan denganRapat pembuktian (show causemeeting/SCM) 1) Pada saat kontrak dinyatakan kritis

direksi pekerjaan menerbitkan suratperingatan kepada penyedia danselanjutnya menyelenggarakan SCM.

2) Dalam SCM direksi pekerjaan, DireksiPekerjaan dan penyedia membahas dan

menyepakati besaran kemajuan fisik yang harus dicapai oleh penyedia dalam



periode waktu tertentu (uji cobapertama) yang dituangkan dalam beritaacara SCM tingkat Tahap I

3) Apabila penyedia gagal pada uji cobapertama, maka harus diselenggarakanSCM Tahap II yang membahas danmenyepakati besaran kemajuan fisik

yang harus dicapai oleh penyedia dalamperiode waktu tertentu (uji coba kedua)

yang dituangkan dalam berita acara SCMTahap II.

4) Apabila penyedia gagal pada uji cobakedua, maka harus diselenggarakan SCMTahap III yang membahas danmenyepakati besaran kemajuan fisik

yang harus dicapai oleh penyedia dalamperiode waktu tertentu (uji coba ketiga)

yang dituangkan dalam berita acara

SCM. Tahap III5) Pada setiap uji coba yang gagal, PPKOMharus menerbitkan surat peringatankepada penyedia atas keterlambatanrealisasi fisik pelaksanaan pekerjaan.

b. Dalam hal keterlambatan dan akanmelampaui tahun anggaran tanggal berjalanakibat kesalahan oenyedia pekerjaankonstruksi, sebelum dilakukan pemutusankontrak penyedia pekerjkaan konstruksidapat diberikan kesempatan menyelesaikanpekrjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari

kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaanpekerjaan dengan diberlakukan dendasebesar 1/1000 (satu per seribu) dari nilaikontrak.

c. Dalam hal penyelesaian pekerjaan akibatketerlambatan melampaui tahun anggaranberjalan, diterbitkan adendum untukmencantumkan sumber dana tahun anggaranberikutnya atas sisa pekerjaan yang akandiselesaikan dan memperpanjang masaberlaku masa jaminan pelaksanaan .

d. Dalam hal keterlambatan pada 42.2 a atau42.2 b setelah dilakukan penangan kontrakkritis sesuai 42.3 a PPKOM dapat langsungmemutuskan kontrak secara sepihak denganmengesampingkan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

PPKOM dapat memutuskan kontrak secarasepihak apabila :

a. Kebutuhan barang/jasa tidak dapat ditundamelebihi batas akhirnya kontrak;

b.

Berdasarkan penelitian PPKOM, penyedia tidakakan mampu menyelesaikan keseluruhan



pekerjaan walaupun diberikan kesempatansampai dengan 50 (lima puluh) hari kalendersejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaanuntuk menyelesaikan pekerjaan;

c. Setelah diberikan kesempatan menyelesaikanpekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) harikalender sejak masa berakhirnya pelaksanaanpekerjaan, penyedia tidak dapat menyelesaikanpekerjaan.

43

Peninggalan Semua Bahan, Perlengkapan, Peralatan, Hasil PekerjaanSementara yang masih berada di lokasi kerja setelahpemutusan Kontrak akibat kelalaian atau kesalahanpenyedia, dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh PPKOMtanpa kewajiban perawatan/pemeliharaan. Pengambilankembali semua peninggalan tersebut oleh penyediahanya dapat dilakukan setelah mempertimbangkan

kepentingan PPKOM.

C.Hak dan Kewajiban Para Pihak

44 Hak dan

Kewajiban Para

Pihak

Hak – hak yang dimiliki serta kewajiban – kewajiban yang harus dilaksanakan oleh PPKOM dan Penyediadalam melaksanakan Kontrak, meliputi :

44.1 Hak dan kewajiban PPKom :a. Mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang

dilaksanakan oleh penyedia;b. Meminta laporan – laporan secara periodic

mengenai pelakasanaan pekerjaan yangdilakukan oleh penyedia;

c. Membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak yang telahditetapkan oleh penyedia;

d. Memberikan fasilitas berupa sarana fdanprasarana yang dibutuhkan oleh penyediauntuk kelancaran pelaksanaan pekrjaansesuai ketentuan pelakasanaan kontrak

44.2

Hak dan Kewajiban Penyedia :a. menerima pembayaran untuk pelaksanaan

pekerjaan sesuai dengan harga yang telahditentukan dalam kontrak;

b. berhak meminta fasilitas-fasilitas dalambentuk sarana dan prasarana dari PPKOMuntuk kelancaran pelaksanaan pekerjaansesuai ketentuan kontrak;

c. melaporkan pelaksanaan pekerjaan secaraperiodik kepada PPKOM;

d. Melaporkan pelaksanaan penggunaanproduksi dalam negeri / TKDN secara periodikkepada PPKOM ;

e. melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan



sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak;

f. melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaansecara cermat, akurat dan penuh tanggung

jawab dengan menyediakan tenaga kerja,bahan-bahan, peralatan, angkutan ke ataudari lapangan, dan segala pekerjaan permanenmaupun sementara yang diperlukan untukpelaksanaan, penyelesaian dan perbaikanpekerjaan yang dirinci dalam kontrak;

g. memberikan keterangan-keterangan yangdiperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan

yang dilakukan PPKOM;h. menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan

jadwal penyerahan pekerjaan yang telahditetapkan dalam kontrak; dan

i. mengambil langkah-langkah yang memadaidalam rangka memberi perlindungan kepada

setiap orang yang berada di tempat kerjamaupun masyarakat dan lingkungan sekitar yang berhubungan dengan pemindahan bahanbaku, penggunaan peralatan kerja konstruksidan proses produksi.

45 Penggunaan

Dokumen-

Dokumen

Kontrak dan

Informasi

Penyedia tidak diperkenankan menggunakan danmenginformasikan dokumen kontrak atau dokumenlainnya yang berhubungan dengan kontrak untukkepentingan pihak lain, misalnya spesifikasi teknisdan/atau gambar-gambar, kecuali dengan ijin tertulisdari PPKOM.

46 Hak Kekayaan

Intelektual

Penyedia wajib melindungi PPKOM dari segala tuntutanatau klaim dari pihak ketiga yang disebabkanpenggunaan atau atas pelanggaran Hak KekayaanIntelektual (HAKI) oleh penyedia.

47

Penanggungan

dan Risiko

47.1 Penyedia berkewajiban untuk melindungi,membebaskan, dan menanggung tanpa batasPPKOM beserta instansinya terhadap semuabentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban,kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau

tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, danbiaya yang dikenakan terhadap PPKOM besertainstansinya (kecuali kerugian yang mendasarituntutan tersebut disebabkan kesalahan ataukelalaian berat PPKOM) sehubungan denganklaim yang timbul dari hal-hal berikut terhitungsejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan tanggalpenandatanganan berita acara penyerahan akhir :a. kehilangan atau kerusakan peralatan dan

harta benda penyedia, Subpenyedia (jika ada),dan Personil;

b. cidera tubuh, sakit atau kematian Personil;

c.

kehilangan atau kerusakan harta benda, dancidera tubuh, sakit atau kematian pihak ketiga;



47.2 Terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampaidengan tanggal penandatanganan berita acarapenyerahan awal, semua risiko kehilangan ataukerusakan Hasil Pekerjaan ini, Bahan danPerlengkapan merupakan risiko penyedia, kecualikerugian atau kerusakan tersebut diakibatkanoleh kesalahan atau kelalaian PPKOM.

47.3 Pertanggungan asuransi yang dimiliki olehpenyedia tidak membatasi kewajibanpenanggungan dalam Pasal ini.

47.4 Kehilangan atau kerusakan terhadap HasilPekerjaan atau Bahan yang menyatu dengan HasilPekerjaan selama Tanggal Mulai Kerja dan batasakhir Masa Pemeliharaan harus diganti ataudiperbaiki oleh penyedia atas tanggungannyasendiri jika kehilangan atau kerusakan tersebut

terjadi akibat tindakan atau kelalaian penyedia.

48

Perlindungan

Tenaga Kerja

48.1 Penyedia dan Subpenyedia berkewajiban atasbiaya sendiri untuk mengikutsertakan Personilnyapada program Jaminan Sosial Tenaga Kerja(Jamsostek) sebagaimana diatur dalam peraturanperundang-undangan.

48.2 Penyedia berkewajiban untuk mematuhi danmemerintahkan Personilnya untuk mematuhiperaturan keselamatan kerja. Pada waktu

pelaksanaan pekerjaan, penyedia besertaPersonilnya dianggap telah membaca danmemahami peraturan keselamatan kerja tersebut.

48.3 Penyedia berkewajiban atas biaya sendiri untukmenyediakan kepada setiap Personilnya (termasukPersonil Subpenyedia, jika ada) perlengkapankeselamatan kerja yang sesuai dan memadai.

48.4 Tanpa mengurangi kewajiban penyedia untukmelaporkan kecelakaan berdasarkan hukum yangberlaku, penyedia wajib melaporkan kepadaPPKOM mengenai setiap kecelakaan yang timbulsehubungan dengan pelaksanaan Kontrak inidalam waktu 24 (dua puluh empat) jam setelahkejadian.

49

Pemeliharaan

Lingkungan

Penyedia berkewajiban untuk mengambil langkah-langkah yang memadai untuk melindungi lingkunganbaik di dalam maupun di luar tempat kerja danmembatasi gangguan lingkungan terhadap pihak ketigadan harta bendanya sehubungan dengan pelaksanaanKontrak ini.

50

Asuransi 50.1

Penyedia wajib menyediakan asuransi sejak SPMKsampai dengan tanggal selesainya pemeliharaan



untuk :a. semua barang dan peralatan yang mempunyai

risiko tinggi terjadinya kecelakaan,pelaksanaan pekerjaan, serta pekerja untukpelaksanaan pekerjaan, atas segala risikoterhadap kecelakaan, kerusakan, kehilangan,serta risiko lain yang tidak dapat diduga;

b.

pihak ketiga sebagai akibat kecelakaan ditempat kerjanya; dan

c. perlindungan terhadap kegagalan bangunan.

50.2 Besarnya asuransi sudah diperhitungkan dalampenawaran dan termasuk dalam nilai kontrak.

51

Tindakan

Penyedia yang

Mensyaratkan

Persetujuan

PPKOM atau

Pengawas

Pekerjaan

51.1 Penyedia berkewajiban untuk mendapatkan lebihdahulu persetujuan tertulis PPKOM sebelummelakukan tindakan-tindakan berikut:a. mensubkontrakkan sebagian pekerjaan dalam

Lampiran A SSKK;b. menunjuk Personil Inti yang namanya tidak

tercantum dalam Lampiran A SSKK;c. mengubah atau memutakhirkan program

mutu;d. tindakan lain yang diatur dalam SSKK.

51.2 Penyedia berkewajiban untuk mendapatkan lebihdahulu persetujuan tertulis Pengawas Pekerjaansebelum melakukan tindakan-tindakan berikut:a. menggunakan spesifikasi dan gambar dalam

Pasal 15 SSUK;b.

mengubah syarat dan ketentuan polis asuransi;c. mengubah Personil Inti dan/atau Peralatan;d. tindakan lain yang diatur dalam SSKK.

52 Laporan Hasil

Pekerjaan

52.1 Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selamapelaksanaan kontrak untuk menetapkan volumepekerjaan atau kegiatan yang telah dilaksanakan

guna pembayaran hasil pekerjaan. Hasilpemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporankemajuan hasil pekerjaan.

52.2 Untuk kepentingan pengendalian danpengawasan pelaksanaan pekerjaan, seluruhaktivitas kegiatan pekerjaan di lokasi pekerjaandicatat dalam buku harian sebagai bahan laporanharian pekerjaan yang berisi rencana dan realisasipekerjaan harian.

52.3 Laporan harian berisi: a. jenis dan kuantitas bahan yang berada di

lokasi pekerjaan;b. penempatan tenaga kerja untuk tiap macam

tugasnya;c. jenis, jumlah dan kondisi peralatan;



d. jenis dan kuantitas pekerjaan yangdilaksanakan;

e. keadaan cuaca termasuk hujan, banjir danperistiwa alam lainnya yang berpengaruhterhadap kelancaran pekerjaan; dan

f. catatan-catatan lain yang berkenaan denganpelaksanaan.

52.4 Laporan harian dibuat oleh penyedia, apabiladiperlukan diperiksa oleh konsultan, dan disetujuioleh wakil PPKOM.

52.5 Laporan mingguan terdiri dari rangkumanlaporan harian dan berisi hasil kemajuan fisikpekerjaan dalam periode satu minggu, serta hal-hal penting yang perlu ditonjolkan.

52.6 Laporan bulanan terdiri dari rangkuman laporanmingguan dan berisi hasil kemajuan fisikpekerjaan dalam periode satu bulan, serta hal-halpenting yang perlu ditonjolkan.

52.7 Untuk merekam kegiatan pelaksanaan pekerjaankonstruksi, PPKOM dan penyedia membuat foto-foto dokumentasi dan video pelaksanaanpekerjaan di lokasi pekerjaan sesuai kebutuhan.

53 Kepemilikan

Dokumen

Semua rancangan, gambar, spesifikasi, desain, laporan,dan dokumen-dokumen lain serta piranti lunak yang

dipersiapkan oleh penyedia berdasarkan Kontrak inisepenuhnya merupakan hak milik PPKOM. Penyediapaling lambat pada waktu pemutusan atau akhir MasaKontrak berkewajiban untuk menyerahkan semuadokumen dan piranti lunak tersebut beserta daftarrinciannya kepada PPKOM. Penyedia dapat menyimpan 1(satu) buah salinan tiap dokumen dan piranti lunaktersebut. Pembatasan (jika ada) mengenai penggunaandokumen dan piranti lunak tersebut di atas di kemudianhari diatur dalam SSKK.

54

Kerjasama

Antara Penyedia

dan Sub

Penyedia

54.1

Penyedia yang mempunyai harga kontrak diatasRp. 25.000.000.000 (dua puluh lima milyar)wajib bekerjasama dengan usaha mikro, usahakecil dan koperasi kecil, antara lain denganmensubkontrakkan sebagian pekerjaannya yangbukan pekerjaan utama.

54.2 Bagian pekerjaan yang disubkontrakkan tersebutharus diatur dalam Kontrak dan disetujui terlebihdahulu oleh PPKOM.

54.3 Penyedia tetap bertanggung jawab atas bagian

pekerjaan yang disubkontrakkan tersebut.



54.4 Ketentuan-ketentuan dalam subkontrak harusmengacu kepada Kontrak serta menganut prinsipkesetaraan.

55

Usaha Mikro,

Usaha Kecil dan

Koperasi Kecil

55.1 Apabila penyedia yang ditunjuk sebagai pelaksanakonstruksi adalah penyedia Usaha Mikro, Usaha

Kecil dan Koperasi Kecil, maka pekerjaan tersebutharus dilaksanakan sendiri oleh penyedia yangditunjuk dan dilarang diserahkan ataudisubkontrakan kepada pihak lain;

55.2 Apabila penyedia yang ditunjuk sebagai pelaksanakonstruksi adalah penyedia bukan usaha mikro,usha kecil dan koperasi kecil, maka :a. Penyedia wajib bekerja sama dengan penyedia

usaha mikro, Usaha Kecil dan Kopersai Kecil,antara lain dengan mensubkontrakan ebagianpekerjaannya;

b.

Dalam melaksanakan kewajiban diataspenyedia terpilih tetap bertanggungjawabpenuh atas keseluruhan pekerjaabn tersebut;

c. Bentuk kerja sama tersebut hanya untuksebagian pekerjaan yang bukan pekerjaanutama; dan

d. Membuat laporan periodic mengenaipelaksanaan ketetapan di atas

55.3 Apabila ketentuan tersebut di atas dilanggar,maka penyedia dikenakan sanksi yang diatur

dalam SSKK

55.4 Ketentuan – ketentuan dalam subkontrak harusmengacu kepada kontrak serta menganut prinsipkesetaraan.

56 Penyedia Lain Penyedia berkewajiban untuk bekerjasama danmenggunakan lokasi kerja termasuk jalan akses bersama-sama dengan penyedia yang lain (jika ada) dan pihak-pihak lainnya yang berkepentingan atas lokasi kerja. Jikadipandang perlu, PPKOM dapat memberikan jadwal

kerja penyedia yang lain di lokasi kerja.

57

Keselamatan dan

Kesehatan Kerja

Penyedia bertanggung jawab atas keselamatan dankesehatan semua pihak di lokasi kerja.Penyedia setiap saat harus mengambil langkah-langkah

yang patut diambil untuk menjaga keselamatan dankesehatan para personilnya. Penyedia harus memastikanbahwa staf kesehatan, fasilitas pertolongan pertama padakecelakaan, dan layanan ambulance dapat disediakansetiap saat di lapangan bagi personil penyedia termasuksubpenyedia maupun personil PPKOM dan telah dibuatperencanaan yang sesuai dengan semua persyaratan

kesehatan dan kebersihan untuk mencegah timbulnyawabah penyakit. Penyedia harus menunjuk petugas



keselamatan kerja yang bertanggung jawab untukmenjaga keselamatan dan mencegah terjadinyakecelakaan. Petugas yang bersangkutan harus memenuhiaturan dan persyaratan K3. Petugas K3 dipersyaratkanberdasarkan tingkat risiko pekerjaan: diperlukan Ahli K3untuk pekerjaan berisiko tinggi dan diperlukan PetugasK3 untuk pekerjaan berisiko sedang atau kecilsebagaimana ditetapkan dalam SSKK.

58

Pembayaran

Denda

Penyedia berkewajiban untuk membayar sanksi finansialberupa Denda sebagai akibat wanprestasi atau cidera

janji terhadap kewajiban-kewajiban penyedia dalamKontrak ini. PPKOM mengenakan Denda denganmemotong angsuran pembayaran prestasi pekerjaanpenyedia. Pembayaran Denda tidak mengurangitanggung jawab kontraktual penyedia.

59

Jaminan 59.1

Penggunaan Jaminan :a. Surat Jaminan Pelaksanaan untuk paketpekerjaan sampai dengan Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliarrupiah) dapat diterbitkan oleh BankUmum/Perusahaan Penjaminan/PerusahaanAsuransi, bersifat mudah dicairkan dan tidakbersyarat (unconditional ); dan

b. Surat Jaminan Pelaksanaan untuk paketpekerjaan di atas Rp 50.000.000.000,00(lima puluh miliar rupiah) diterbitkan olehBank Umum bersifat mudah dicairkan dan

tidak bersyarat (unconditional )59.2 Para pihak menandatangani Kontrak setelah

Penyedia Barang/Jasa menyerahkan JaminanPelaksanaan. Kontrak ditandatangani palinglambat 14 (empat belas) hari kerja setelahditerbitkannya SPPBJ. Besaran / Nilai JaminanPelaksanaan:a. 5% (lima perseratus) dari nilai kontrak; ataub. 5% (lima perseratus) dari nilai total Harga

Perkiraan Sendiri (HPS) bagi penawaran yanglebih kecil dari 80% (delapan puluhperseratus) HPS.

59.3 Masa berlakunya Jaminan Pelaksanaan sekurang-kurangnya sejak tanggal penanda-tanganankontrak sampai dengan serah terima pertamapekerjaan (Provisional Hand Over/PHO ).

59.4 Jaminan Pelaksanaan dikembalikan setelahpekerjaan dinyatakan selesai 100% (seratusperseratus) dan diganti dengan JaminanPemeliharaan atau dengan menahan uang retensisebesar 5% (lima perseratus) dari nilai kontrak;

59.5

Jaminan Uang Muka diberikan kepada PPKOMdalam rangka pengambilan uang muka sama



dengan besarnya uang muka;

59.6 Nilai Jaminan Uang Muka dapat dikurangi secaraproporsional sesuai dengan pencapaian prestasipekerjaan;

59.7 Masa berlakunya Jaminan Uang Muka sekurang-kurangnya sejak tanggal persetujuan pemberianuang muka sampai dengan tanggal penyerahanpertama pekerjaan (PHO).

59.8 Jaminan Pemeliharaan diberikan kepada PPKOMsetelah pekerjaan dinyatakan selesai 100%(seratus perseratus).

59.9 Pengembalian Jaminan Pemeliharan dilakukanpaling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelahmasa pemeliharaan selesai dan pekerjaan diterima

dengan baik sesuai dengan ketentuan kontrak;

59.10 Masa berlakunya Jaminan Pemeliharaansekurang-kurangnya sejak tanggal serah terimapertama pekerjaan (PHO) sampai dengan tanggalpenyerahan akhir pekerjaan (Final Hand Over)

D. Personil inti dan / atau Peralatan Penyedia

60. Personil Inti dan

/atau Peralatan

60.1

Personil inti dan/atau peralatan yangditempatkan harus sesuai dengan yangtercantum dalam Dokumen Penawaran.

60.2 Penggantian personil inti dan/atau peralatantidak boleh dilakukan kecuali atas persetujuantertulis PPKOM.

60.3 Penggantian personil inti dilakukan olehpenyedia dengan mengajukan permohonanterlebih dahulu kepada PPKOM denganmelampirkan riwayat hidup/pengalaman kerja

personil inti yang diusulkan beserta alasanpenggantian.

60.4 PPKOM dapat menilai dan menyetujuipenempatan/penggantian personil inti dan/atauperalatan menurut kualifikasi yang dibutuhkan.

60.5 Jika PPKOM menilai bahwa personil inti : a. tidak mampu atau tidak dapat melakukan

pekerjaan dengan baik;b. berkelakuan tidak baik; atauc. mengabaikan pekerjaan yang menjadi

tugasnya;maka penyedia berkewajiban untuk



menyediakan pengganti dan menjaminpersonil inti tersebut meninggalkan lokasikerja dalam waktu 7 (tujuh) hari sejakdiminta oleh PPKOM.

60.6 Jika penggantian personil inti dan/atauperalatan perlu dilakukan, maka penyediaberkewajiban untuk menyediakan penggantidengan kualifikasi yang setara atau lebih baikdari personil inti dan/atau peralatan yangdigantikan tanpa biaya tambahan apapun.

60.7 Personil inti berkewajiban untuk menjagakerahasiaan pekerjaannya. Jika diperlukan olehPPKOM, Personil inti dapat sewaktu-waktudisyaratkan untuk menjaga kerahasiaanpekerjaan di bawah sumpah.

61

Fasilitas

62

Peristiwa

Kompensasi

PPKOM dapat memberikan fasilitas berupa sarana danprasarana atau kemudahan lainnya (jika ada) yangtercantum dalam SSKK untuk kelancaran pelaksananpekerjaan ini.

62.1 Peristiwa Kompensasi yang dapat diberikankepada penyedia yaitu :a. PPKOM mengubah jadwal yang dapat

mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan;b. keterlambatan pembayaran kepada penyedia;c. PPKOM tidak memberikan gambar-gambar,

spesifikasi dan/atau instruksi sesuai jadwal yang dibutuhkan;

d. penyedia belum bisa masuk ke lokasi sesuai jadwal dalam kontrak;

e. PPKOM menginstruksikan kepada pihakpenyedia untuk melakukan pengujiantambahan yang setelah dilaksanakanpengujian ternyata tidak ditemukankerusakan/ kegagalan/ penyimpangan;

f. PPKOM memerintahkan penundaanpelaksanaan pekerjaan;

g. PPKOM memerintahkan untuk mengatasi

kondisi tertentu yang tidak dapat didugasebelumnya dan disebabkan oleh PPKOM;

h. Ketentuan lain dalam SSKK.

62.2 Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkanpengeluaran tambahan dan/atau keterlambatanpenyelesaian pekerjaan maka PPKOMberkewajiban untuk membayar ganti rugidan/atau memberikan perpanjangan waktupenyelesaian pekerjaan.

62.3 Ganti rugi hanya dapat dibayarkan jikaberdasarkan data penunjang dan perhitungankompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada



PPKOM, dapat dibuktikan kerugian nyata akibatPeristiwa Kompensasi.

62.4 Perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaanhanya dapat diberikan jika berdasarkan datapenunjang dan perhitungan kompensasi yangdiajukan oleh penyedia kepada PPKOM, dapatdibuktikan perlunya tambahan waktu akibatperistiwa kompensasi

62.5 .Penyedia tidak berhak atas ganti rugi dan/atauperpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan jikapenyedia gagal atau lalai untuk memberikanperingatan dini dalam mengantisipasi ataumengatasi dampak Peristiwa Kompensasi.

E.Pembayaran Kepada Penyedia

63

Harga Kontrak 63.1 PPKOM membayar kepada penyedia ataspelaksanaan pekerjaan dalam kontrak sebesarharga kontrak.

63.2 Harga kontrak telah memperhitungkankeuntungan, beban pajak dan biaya overheadtermasuk penyelenggaraan Keselamatan danKesehatan Kerja (K3) dan semua pajak, bea,retribusi, dan pungutan lain serta biaya asuransi

yang harus dibayar oleh penyedia untuk

pelaksanaan paket pekerjaan konstruksi.

63.3 Rincian harga kontrak sesuai dengan rincian yangtercantum dalam daftar kuantitas dan harga.

64

Pembayaran 64.1 Uang mukaa. uang muka dibayar untuk membiayai

mobilisasi peralatan, personil, pembayaranuang tanda jadi kepada pemasokbahan/material dan persiapan teknis lain;

b. Untuk Usaha Kecil, uang muka dapatdiberikan paling tinggi 30% (tiga puluh

perseratus) dari nilai kontrak pengadaanbarang / jasa

c. Untuk Usaha Non Kecil, uang muka dapatdiberikan paling tinggi 20 % (dua puluh perseratus) dari nilai kontrak pengadaan barang /

jasa;d. Untuk kontrak tahun jamak, uang muka dapat

diberikan :1. 20 % (dua puluh per seratus) dari

kontrak tahun pertama; atau2. 15 % (lima belas per seratus) dari nilai

kontrak;e.

besaran uang muka ditentukan dalam SSKKdan dibayar setelah penyedia menyerahkan



Jaminan Uang Muka senilai uang muka yangditerima.

f. penyedia harus mengajukan permohonanpengambilan uang muka secara tertulis kepadaPPKOM disertai dengan rencana penggunaanuang muka untuk melaksanakan pekerjaansesuai kontrak.

g. PPKOM harus mengajukan surat permintaanpembayaran (SPP) kepada PejabatPenandatangan Surat Perintah Membayar(PPSPM) untuk permohonan tersebut padahuruf c, paling lambat 7 (tujuh) hari kerjasetelah Jaminan Uang Muka diterima;

h. Jaminan Uang Muka diterbitkan oleh bankumum, perusahaan penjaminan, atauPerusahaan Asuransi Umum yang memiliki ijin

untuk menjual produk jaminan (suretyship ) yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan;

i. pengembalian uang muka harusdiperhitungkan berangsur-angsur secaraproporsional pada setiap pembayaran prestasipekerjaan dan paling lambat harus lunas padasaat pekerjaan mencapai prestasi 100%(seratus perseratus).

64.2 Prestasi pekerjaana. pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang

disepakati dilakukan oleh PPKom, denganketentuan :1) penyedia telah mengajukan tagihan

disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan;2) pembayaran dilakukan dengan sistem

bulanan, sistem termin atau pembayaransecara sekaligus, sesuai ketentuan dalamSSKK;

3) pembayaran dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, termasuk peralatandan / atau bahan yang menjadi bagianpermanen dari hasil pekerjaan yang akandiserahterimakan , sesuai denagnketentuan yang tercantum di dalam SSKK.Peralatan dan / atau bahan yang menjadibagian dari hasil pekerjaan adalah :a. peralatan dan / atau bahan yangmerupakan bagian dari pekerjaan utamanamun belum dilakukan uji fungsi(commisioning) harus memenuhipersyaratan sebagai berikut :1. berada di lokasi pekerjaan sebagaimana

tercantum dalam kontrak dan

perubahannya;2. memiliki sertifikat uji mutu daripabrikan / produsen;



3. bersertifikat garansi dari produsen /agen resmi yang ditunjuk olehprodusen.

4. disetujui oleh PPKOM sesuai dengancapaian fisik yang diterima;

5. dilatrang dipindahkan dari area lokasipekerjaan dan / atau dipindah tangankanoleh pihak manapun; dan6. keamanan penyimpanan dan risikokerusakan sebelum diserahterimakansecara satu kesatuan fungsi merupakantanggungjawab penyedia barang / jasa

b. sertifikat uji mutu dan sertifikat garansitidak diperlukan dalam hal perlatan dan /atau bahan dibuat / dirakit oleh penyediabarang / jasa.Besaran yang akan dibayarkan darimaterial on site (berkisar antara 50%

sampai dengan 70%). Besaran nilaipembayaran dicantumkan di dalam SSKK4) pembayaran harus memperhitungkan

uang muka, peralatan dan / atau bahan yang menjadi bagian permanen dari hasilpekerjaan yang akan diserahterimakan(material on site) yang sudah dibayarsebelumnya, denda (apabila ada), pajakdan / atau uang retensi.

5) untuk kontrak yang mempunyai subkontrak, permintaan pembayaran harusdilengkapi bukti pembayaran kepada

seluruh sub penyedia sesuai denganprestasi pekerjaan. Pembayaran kepadasub penyedia dilakukan sesuai prestasipekerjaan yang selesai dilaksanakan olehsub penyedia tanpa harus menunggupembayaran terlebih dahulu dari PPKom.

b. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelahpekerjaan selesai 100% (seratus perseratus)dan Berita Acara Penyerahan PertamaPekerjaan diterbitkan;

c. PPKOM dalam kurun waktu 7 (tujuh) harikerja setelah pengajuan permintaanpembayaran dari \penyedia harus sudahmengajukan surat permintaan pembayarankepada Pejabat Penandatangan Surat PerintahMembayar (PPSPM);

d. bila terdapat ketidaksesuaian dalamperhitungan angsuran, tidak akan menjadialasan untuk menunda pembayaran. PPKOMdapat meminta penyedia untuk menyampaikanperhitungan prestasi sementara denganmengesampingkan hal-hal yang sedangmenjadi perselisihan.

64.3

Denda dan ganti rugia.

denda merupakan sanksi finansial yangdikenakan kepada penyedia;



b. ganti rugi merupakan sanksi finansial yangdikenakan kepada PPKOM karena terjadinyacidera janji/wanprestasi;

c. besarnya denda yang dikenakan kepadapenyedia atas keterlambatan penyelesaianpekerjaan untuk setiap hari keterlambatanadalah :1)

1/1000 (satu perseribu) dari sisa hargabagian kontrak yang belum dikerjakanapabila bagian pekerjaan yang sudahdilaksanakan dapat berfungsi; atau

2) 1/1000 (satu perseribu) dari hargakontrak , apabila bagian pekerjaan yangsudah dilaksanakan belum berfungsi;

sesuai yang ditetapkan dalam SSKK;d. besarnya ganti rugi yang dibayar oleh PPKOM

atas keterlambatan pembayaran adalah sebesarbunga dari nilai tagihan yang terlambat

dibayar, berdasarkan tingkat suku bunga yangberlaku pada saat itu menurut ketetapan BankIndonesia, atau dapat diberikan kompensasi;

e. pembayaran denda dan/atau ganti rugidiperhitungkan dalam pembayaran prestasipekerjaan;

f. ganti rugi dan kompensasi kepada pesertadituangkan dalam adendum kontrak;

g. pembayaran ganti rugi dan kompensasidilakukan oleh PPKom, apabila penyedia telahmengajukan tagihan disertai perhitungan dandata-data.

65

Hari Kerja 65.1 Semua pekerja dibayar selama hari kerja dandatanya disimpan oleh penyedia. Daftarpembayaran ditandatangani oleh masing-masingpekerja dan dapat diperiksa oleh PPKom.

65.2 Penyedia harus membayar upah hari kerja kepadatenaga kerjanya setelah formulir upahditandatangani.

65.3 Jam kerja dan waktu cuti untuk pekerja harusdilampirkan.

66

Perhitungan

Akhir

66.1 Pembayaran angsuran prestasi pekerjaan terakhirdilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratuspersen) dan berita acara penyerahan awal telahditandatangani oleh kedua belah Pihakberdasarkan Berita Acara Pekerjaan Selesai dariPanitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP)

66.2 Sebelum pembayaran terakhir dilakukan,penyedia berkewajiban untuk menyerahkankepada Pengawas Pekerjaan rincian perhitungan

nilai tagihan terakhir yang jatuh tempo. PPKOMberdasarkan hasil penelitian tagihan olehPengawas Pekerjaan berkewajiban untuk



menerbitkan SPP untuk pembayaran tagihanangsuran terakhir selambat-lambatnya 7 (tujuh)hari kerja terhitung sejak tagihan dankelengkapan dokumen penunjang diterima olehPengawas Pekerjaan.

67

Penangguhan 67.1 PPKOM dapat menangguhkan pembayaran setiapangsuran prestasi pekerjaan jika penyedia gagalatau lalai memenuhi kewajiban kontraktualnya,termasuk penyerahan setiap Hasil Pekerjaansesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.

67.2 PPKOM secara tertulis memberitahukan kepadapenyedia tentang penangguhan hak pembayaran,disertai alasan-alasan yang jelas mengenaipenangguhan tersebut. Penyedia diberikesempatan untuk memperbaiki dalam jangkawaktu tertentu.

67.3 Pembayaran yang ditangguhkan harus

disesuaikan dengan proporsi kegagalan ataukelalaian penyedia.67.4 Jika dipandang perlu oleh PPK, penangguhan

pembayaran akibat keterlambatan penyerahanpekerjaan dapat dilakukan bersamaan denganpengenaan denda kepada penyedia.

F.Pengawasan Mutu

68 Pengawasan dan

Pemeriksaan

PPKOM berwenang melakukan pengawasan danpemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yangdilaksanakan oleh penyedia. Apabila diperlukan, PPKOM

dapat memerintahkan kepada pihak ketiga untukmelakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semuapelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia.

69 Penilaian

Pekerjaan

Sementara oleh

PPK

69.1 PPKOM dalam masa pelaksanaan pekerjaan dapatmelakukan penilaian sementara atas hasilpekerjaan yang dilakukan oleh penyedia.

69.2 Penilaian atas hasil pekerjaan dilakukan terhadapmutu dan kemajuan fisik pekerjaan.

70

Cacat Mutu PPKOM atau Pengawas Pekerjaan akan memeriksa setiapHasil Pekerjaan dan memberitahukan penyedia secaratertulis atas setiap Cacat Mutu yang ditemukan. PPKOMatau Pengawas Pekerjaan dapat memerintahkan penyediauntuk menemukan dan mengungkapkan Cacat Mutu,serta menguji Hasil Pekerjaan yang dianggap olehPPKOM atau Pengawas Pekerjaan mengandung CacatMutu. Penyedia bertanggung jawab atas perbaikan CacatMutu selama Masa Kontrak dan Masa Pemeliharaan.

71

Pengujian Jika PPKOM atau Pengawas Pekerjaan memerintahkanpenyedia untuk melakukan pengujian Cacat Mutu yangtidak tercantum dalam Spesifikasi Teknis dan Gambar,



dan hasil uji coba menunjukkan adanya Cacat Mutumaka penyedia berkewajiban untuk menanggung biayapengujian tersebut. Jika tidak ditemukan adanya CacatMutu maka uji coba tersebut dianggap sebagai PeristiwaKompensasi.

72

Perbaikan Cacat

Mutu

72.1

PPKOM atau Pengawas Pekerjaan akanmenyampaikan pemberitahuan Cacat Mutukepada penyedia segera setelah ditemukan CacatMutu tersebut. Penyedia bertanggung jawab atascacat mutu selama Masa Pelaksanaan dan MasaPemeliharaan.

72.2 Terhadap pemberitahuan Cacat Mutu tersebut,penyedia berkewajiban untuk memperbaiki CacatMutu dalam jangka waktu yang ditetapkan dalampemberitahuan.

72.3 Jika penyedia tidak memperbaiki Cacat Mutudalam jangka waktu yang ditentukan makaPPKom, berdasarkan pertimbangan PengawasPekerjaan, berhak untuk secara langsung ataumelalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh PPKOMmelakukan perbaikan tersebut. Penyedia segerasetelah menerima permintaan penggantianbiaya/klaim dari PPKOM secara tertulisberkewajiban untuk mengganti biaya perbaikantersebut. PPKOM dapat memperoleh penggantianbiaya dengan memotong pembayaran atas tagihan

penyedia yang jatuh tempo (jika ada) atau uangretensi atau pencairan Surat JaminanPemeliharaan atau jika tidak ada maka biayapenggantian akan diperhitungkan sebagai utangpenyedia kepada PPKOM yang telah jatuh tempo.

72.4 PPKOM dapat mengenakan Denda Keterlambatanuntuk setiap keterlambatan perbaikan CacatMutu, dan mengenakan sanksi daftar hitamkepada penyedia jika tidak melaksanakanperbaikan cacat mutu. Besaran dendaketerlambatan akibat cacat mutu ini ditentukandalam SSKK.

73

Kegagalan

Konstruksi dan

Kegagalan

Bangunan

73.1

Apabila terjadi kegagalan konstruksi padapelaksanaan pekerjaan, maka PPKOM / ataupenyuedia bertanggung jawab atas kegagalankonstruksi sesuai dengan kesalahan masing – masing.

73.2 Apabila terjadi kegagalan bangunan makaPPKOM dan / atau penyedia terhitung sejaktanggal penandatanganan berita acarapenyerahan akhir bertanggung jawab ataskegagalan bangunan sesuai dengan kesalahanmasing – masing selama umur konstruksi yangtercantumm dalam SSKK tetatpi tidak lebih dari10 (sepuluh) tahun, dan dalam SSKK pada umur



kontruksi agar dicantumkan lama pertanggunganterhadap kegagalan bangunan yang ditetapkanapabila rencana umur konstruksi kurang dari 10(sepuluh) tahun.

73.3 Penyedia berkewajiban untuk melindungi,membebaskan, dan menanggung tanpa batasPPKOM beserta instansinya terhadap semuabentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban,kehilangan, kerugian, denda, gugatan atautuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, danbiaya yang dikenakan terhadap PPKOM besertainstansinya (kecuali kerugian yang mendasarituntutan tersebut disebabkan kesalahan ataukelalaian PPKom) sehubungan dengan klaimkehilangan atau kerusakan harta benda, dancidera tubuh, sakit atau kematian pihak ketiga

yang timbul dari kegagalan konstruksi dan/atau

kegagalan bangunan.

73.4 Pertanggungan asuransi yang dimiliki olehpenyedia tidak membatasi kewajibanpenanggungan penyedia dalam Pasal ini.

73.5 PPKOM maupun penyedia berkewajiban untukmenyimpan dan memelihara semua dokumen

yang digunakan dan terkait dengan pelaksanaanini selama umur konstruksi yang tercantumdalam SSKK, tetapi tidak lebih dari 10 (sepuluh)tahun.

G. Penyelesaian Perselisihan

74

Penyelesaian

Perselisihan

74.1 Para Pihak berkewajiban untuk berupayasungguh-sungguh menyelesaikan secara damaisemua perselisihan yang timbul dari atauberhubungan dengan Kontrak ini atauinterpretasinya selama atau setelah pelaksanaanpekerjaan ini.

74.2 Penyelesaian perselisihan atau sengketa antarapara pihak dalam Kontrak dapat dilakukan

melalui musyawarah, arbitrase, mediasi, konsiliasiatau pengadilan sesuai dengan ketentuanperaturan perundang-undangan. Penyelesaianperselisihan atau sengketa yang dipilih ditetapkandalam SSKK.

75 Itikad Baik 75.1 Para pihak bertindak berdasarkan asas salingpercaya yang disesuaikan dengan hak-hak yangterdapat dalam kontrak.

75.2 Para pihak setuju untuk melaksanakan perjanjiandengan jujur tanpa menonjolkan kepentinganmasing-masing pihak. Apabila selama kontrak,salah satu pihak merasa dirugikan, maka



diupayakan tindakan yang terbaik untukmengatasi keadaan tersebut.




BAB XISYARAT - SYARAT KHUSUS KONTRAK

DESEMBER 2015


DINAS BINA MARGA





BAB XI

SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK (SSKK)

A. Korespondensi Alamat Para Pihak sebagai berikut:

1. Satuan Kerja PPKOM

Nama Pejabat Akan diberikan saat kontrak

Alamat Kantor Lihat lampiran LDP

Website

Email

No. Tel/Fax

2.Penyedia :

Nama Perush. Akan diberikan saat kontrak

Alamat Kantor :

Website :

Email :

Nomor Tel. :

Nomor Fax. :

B.

Wakil Sah Para

Pihak

Wakil Sah Para Pihak sebagai berikut:

Untuk PPKOM : akan ditunjuk setelah kontrak

Untuk Penyedia : akan ditunjuk setelah kontrakWebsite :……

Untuk Direksi Teknis: akan ditunjuk setelah kontrak

C. Jenis Kontrak

D.

Tanggal Berlaku

Kontrak

E.Masa Pelaksanaan

Merupakan kontrak harga satuan

Kontrak mulai berlaku sejak ditetapkannya tanggalmulai kerja hingga serah terima akhir pekerjaan (FHO)atau berakhirnya masa pemeliharaan.

Jangka waktu penyelesaian pekerjaan konstruksi sesuai

Lampiran Lembar Data Pemilihan, terhitung sejaktanggal mulai kerja sampai dengan tanggal serahterima pekerjaan pertama (PHO) sebagaimanadicantumkan pada Berita Acara Serah Terima Pertama.

Masa Pelaksanaan berlaku sesuai yang tercantumdalam Lampiran Lembar Data Pemilihan terhitungsejak tanggal mulai kerja yang tecantum dalam SPMK.Masa Pelaksanaan telah memperhitungkan :

Masa mobilisasi dan rekayasa lapangan;

Waktu efektif pelaksanaan konstruksi;

Penundaan pekerjaan dalam rangka memperingatiHari Besar Islam “Hari Raya Idul Fitri” H-10 s/d



H+10 (selama 20 hari);

Waktu proses PHO (paling lama 14 hari sejakpekerjaan dinyatakan 100 % oleh para pihak);

F. Masa Pemeliharaan Masa Pemeliharaan berlaku sesuai yang tercantum

dalam Lampiran Lembar Data Pemilihan terhitungsejak tanggal penyerahan pertama pekerjaan.

Selama kurun waktu masa pemeliharaan :1. Penyedia harus melaksanakan penjaminan terhadap

seluruh hasil pekerjaan yang dilaksanakannya,dengan melaksanakan penggantian atau perbaikanterhadap kehilangan atau kerusakan sebagaimanadimaksudkan pada Syarat-Syarat Umum KontrakPasal 33.4.

2. Penyedia harus melakukan perbaikan dan

penggantian kerusakan pada masa pemeliharaanbaik inisiatif sendiri dan atau pemberitauan dariPPKOM. Penyedia harus melakukan perbaikan danpenggantian kerusakan pada masa pemeliharaanmaksimum 5 (lima) hari kalender sejakpemberitahuan dari PPKOM. Keterlambatanpenanganan dari waktu yang diberikan harusdiartikan sebagai kelalaian / wanprestasi dariPenyedia, sehingga penanganannya dapat diambilalih oleh PPKOM atau pihak lain yang ditetapkanoleh PPKOM. Seluruh biaya penanganan tersebutharus ditanggung oleh Penyedia.

3. Jika Penyedia tidak bersedia melakukanpembayaran biaya tersebut, maka penggantiannyadilakukan melalui pencairan Jaminan Pemeliharaandengan pemutusan kontrak, dan Penyediabersangkutan dimasukkan ke dalam Daftar Hitam

4. Mengacu pada Syarat-Syarat Umum Kontrak Pasal33.9 Penyedia harus mengizinkan PPKOM atauPihak Lain yang ditugaskan baik untukmelaksanakan pemeliharaan rutin maupunperbaikan terhadap kerusakan selain yangdimaksud pada Syarat-Syarat Umum Kontrak Pasal33.4.

Keharusan Penyedia sebagaimana di atas tidakmembebaskan Penyedia dari tanggung jawabpenjaminan sebagaimana disebutkan pada butir 1.

G. Perbaikan Cacat

Mutu

Denda keterlambatan akibat cacat mutu untuk setiaphari keterlambatan adalah sebesar 1% (satu perseratus)dari biaya perbaikan cacat mutu. Jangka waktuperbaikan cacat mutu sesuai dengan perkiraan waktu

yang diperlukan untuk perbaikan dan ditetapkan olehPPKOM.



H. Umur Konstruksi

Bangunan Hasil Pekerjaan memiliki umur konstruksisesuai yang tercantum dalam dokumen perencanaanterhitung sejak Berita Acara penyerahan akhir (FHO)ditanda-tangani.

I.Pedoman

Pengoperasian dan

Perawatan/

Pemeliharaan

Gambar ”As built ” dan/atau pedoman pengoperasiandan perawatan/pemeliharaan harus diserahkanselambat-lambatnya: 14 (empat belas) hari kalendersetelah tanggal penandatanganan Berita Acarapenyerahan awal.

Ditambah :

Gambar “As Built” yang harus diserahkan Penyediaadalah gambar dengan menggunakan software AutoCAD, dalam bentuk :1. 5 (lima) buah CD (compact disc atau DVD)2. 5 (lima) set rekaman (hard copy) ukuran A3.

3. 3(tiga) set dokumen (hard copy) ukuran A14. 1(satu) set dokumen (hard copy) ukuran A1dalam

bentuk Kalkir5. Dan membuat system penyimpanan data dalam

bentuk email (dropbox, dll)

Jumlah pembayaran yang ditahan untuk gambar “As

Built” adalah sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) Jumlah pembayaran yang diperhitungkan untukpedoman pengoperasian dan perawatan adalah sebesar

Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah)

J. Kontrak Kritis Penanganan kontrak kritis dilakukan melalui tahappemberian surat peringatan, rapat pembuktian dan ujicoba kepada Penyedia dengan prosedur sebagaiberikut:

a). Apabila kontrak telah memasuki kondisi kritis yaiturealisasi fisik pelaksanaan terlambat 10% terhadaprencana saat itu (pada periode 0% – 70%) atauterlambat 5% terhadap rencana saat itu (padaperiode 70% – 100%), maka selambat-lambatnyasejak diketahuinya kondisi kritis, Direksi Pekerjaan

memberikan Surat Peringatan Pertama kepadaPenyedia dan melaporkan secara tertulis kepadaPejabat Pembuat Komitmen (PPKOM) selaku atasanlangsung.

b). Selambat-lambatnya sejak diterimanya laporan dariDireksi Pekerjaan, PPKOM harus mengadakanRapat Pembuktian Tingkat I untuk membahasprogram percepatan yang disusun oleh Penyediadan selanjutnya Penyedia melakukan Uji CobaTingkat I dalam waktu yang disepakati

c). Direksi Pekerjaan melakukan pemantauan terhadap

pelaksanaan Uji Coba Tingkat I dan apabilaPenyedia gagal, maka dalam waktu selambat-



lambatnya setelah masa uji coba berakhir, DireksiPekerjaan segera memberikan Surat PeringatanKedua kepada Penyedia dan melaporkan hasiltersebut kepada PPK.

d). Selambat-lambatnya setelah menerima laporan dari

Direksi Pekerjaan, PPKOM mengusulkan kepadaPengguna Anggaran/Atasan Langsung PPKOMuntuk mengadakan Rapat Pembuktian Tingkat II.

e). Selambat-lambatnya sejak diterimanya usulan dariPPKOM, Pengguna Anggaran/Atasan LangsungPPKOM mengadakan Rapat Pembuktian Tingkat IIuntuk membahas program percepatan yang disusunoleh Penyedia dan selanjutnya Penyedia melakukanUji Coba Tingkat II dalam waktu yang disepakati .

f). Direksi Pekerjaan melakukan pemantauan terhadappelaksanaan Uji Coba Tingkat II dan apabila

Penyedia gagal, maka dalam waktu selambat-lambatnya setelah masa uji coba berakhir, DireksiPekerjaan segera memberikan Surat PeringatanKetiga kepada Penyedia dan melaporkan kepadaPPKOM dan Pengguna Anggaran /AtasanLangsung PPKOM

g). Selambat-lambatnya setelah menerima laporandari Direksi Pekerjaan, Pengguna Anggaran /Atasan Langsung PPKOM memberikan suratperingatan tertulis kepada Penyedia dan PPKOMsegera mengusulkan melakukan Rapat Pembuktianselanjutnya

h). Selambat-lambatnya sejak menerima usulan dariPengguna Anggaran / Atasan Langsung PPKOMsegera melakukan Rapat Pembuktian Tingkat IIIuntuk membahas program percepatan yang disusunoleh Penyedia dan selanjutnya Penyedia melakukanUji Coba Tingkat III dalam waktu yang disepakati.

i). Direksi Pekerjaan melakukan pemantauan terhadappelaksanaan Uji Coba Tingkat III dan apabilaPenyedia gagal, maka dalam waktu selambat-lambatnya setelah masa uji coba berakhir,Direksi Pekerjaan dengan diketahui PPKOM segera

melaporkan kepada Pengguna Anggaran / AtasanLangsung PPKOM dan sekaligus memintapertimbangan untuk penyelesain kontrak kritis.

j). Pengguna Anggaran memberikan pertimbanganpenyelesaian kontrak kritis dalam waktu selambat-lambatnya sejak menerima laporan dari PPKOMtentang hasil Uji Coba Tingkat III.

k).Selambat-lambatnya sejak menerima pertimbangandari Pengguna Anggaran , PPKOM dapatmelakukan Pemutusan Kontrak secara sepihakdengan mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267

Kitab Undang – Undang Hukum Perdata.



K. Informasi

L. Pembayaran

Tagihan

Penyedia diwajibkan memasang ”Papan Informasi/

Pengaduan” bagi pengguna jalan/masyarakat,

dimulai pada awal ruas jalan dan diakhiri pada akhir

ruas jalan yang termasuk di dalam kontrak.Papan

Informasi/Pengaduan tersebut harus dapat terbaca

dengan jelas dan sekurang-kurangnya berisi tentang

”Keluhan Pengguna Jalan tentang kerusakan jalan

terhadap pemenuhan indikator kinerja jalan” semua

keluhan pengguna jalan dapat disampaikan ke nomor

telepon atau nomor SMS atau alamat email yang

disediakan oleh Penyedia dan alamat email tersebut

dapat diakses oleh PPKOM atau Direksi Pekerjaan.

Setiap keluhan pengguna jalan/masyarakat yang

disampaikan harus segera diverifikasi dilokasi oleh

Penyedia untuk ditindak lanjuti dan dilaporkan

kepada PPKOM atau Direksi Pekerjaan. Untukkeperluan tersebut Penyedia harus menyiapkan

seorang operator atau penanggungjawab dalam

pencatatan secara rutin untuk setiap keluhan dan

disampaikan kepada PPKOM atau Direksi Pekerjaan.

Penyedia diwajibkan membuat system informasi digitalberupa “ GPS TR CKING” untuk masing-masing paket

yang berisi : Informasi Kegiatan, titik-titik koordinatlokasi pekerjaan, pada pelaksanaan pekerjaan yangdiupdate setiap saat selama masa pelaksanaanpekerjaan dan dikirim ke website Bina Marga.

Penyedia diwajibkan menyediakan perangkat CCTVSystem pada lokasi efektif pekerjaan.

Batas akhir waktu yang disepakati untuk penerbitanSPP oleh PPKOM untuk pembayaran tagihan angsuranadalah 7 (tujuh) hari terhitung sejak tagihan dankelengkapan dokumen penunjang yang tidakdiperselisihkan diterima oleh PPKOM .

Bila terdapat ketidaksesuaian dalam perhitunganangsuran, tidak akan menjadi alasan untuk menundapembayaran. PPKOM dapat meminta penyedia untukmenyampaikan perhitungan prestasi sementaradengan mengesampingkan hal-hal yang sedangmenjadi perselisihan dan dapat dibayarkan maksimal80% dari perhitungan yang diperselisihkan.

M. Jaminan Masa berlakunya Jaminan Pelaksanaan dan jaminanuang muka sekurang-kurangnya sejak tanggalpenanda-tanganan kontrak sampai dengan serahterima pertama pekerjaan (Provisional Hand

Over/PHO maksimal s.d tanggal 31 Desember 2016).



N. Pencairan

Jaminan

Jaminan Pelaksanaan, Jaminan Uang Muka dan Jaminan Pemeliharaan harus dapat dicairkan tanpasyarat (unconditional) sebesar nilai jaminan dalamwaktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelahsurat tuntutan pencairan jaminan dari PPKOMditerima oleh Penerbit Jaminan.

Dalam hal pemutusan kontrak dilakukan karenakesalahan Penyedia, maka Jaminan Pelaksanaandicairkan dan disetorkan pada Kas Daerah

Apabila pada masa pemeliharaan Penyedia lalaimelaksanakan kewajiban pemeliharaan jalan danPPKOM telah mengambil alih penanganannya baikdengan sumber daya sendiri maupun menunjuk PihakLain, maka pencairan Jaminan Pemeliharaandipergunakan sebagai pengganti biaya penanganandan dibayarkan kepada yang melaksanakannya.

O. Tindakan Penyedia

yang

Mensyaratkan

Persetujuan

PPKOM atau

Pengawas

Pekerjaan

Tindakan lain oleh Penyedia yang memerlukanpersetujuan PPKOM adalah:a). Menambah dan/atau mengurangi volume

pekerjaan yang menimbulkan perubahan nilaikontrak;

b). Menambah jenis item pekerjaan baru;c). Menambah dan/atau mengurangi nilai kontrak;d). Merubah jadwal pelaksanaan pekerjaan;e). Persetujuan pembayaran prestasi pekerjaan.

Tindakan lain oleh Penyedia yang memerlukan

persetujuan Pengawas Pekerjaan adalah:a). Merubah dan memodifikasi spesifikasi teknik;b). Metode dan ijin pelaksanaan pekerjaan;c). Pengesahan rancangan mutu kerjad). Pengujian mutu bahan dan hasil pekerjaan;e). Pengesahan perbaikan cacat mutu pekerjaan;f). Pengesahan hasil prestasi pekerjaan dilapangan.

P. Kepemilikan

Dokumen

Penyedia diperbolehkan menggunakan salinandokumen dan piranti lunak yang dihasilkan dariPekerjaan Konstruksi ini dengan pembatasan sebagaiberikut: hanya untuk kepentingan terkait dengankontrak ini selama masa kontrak.

Q. Fasilitas PPKOM tidak memberikan fasilitas

R. Peristiwa

Kompensasi

Tidak ada

S. Sumber

Pembiayaan

Kontrak Pengadaan Pekerjaan Konstruksi ini dibiayaidari APBD Tahun Anggaran 2016.Penerbitan SPPBJ dan Penandatanganan Surat

Perjanjian Kontrak dilaksanakan setelah DPA APBDProv. Jawa Tengah TA. 2016 ditetapkan.



T. Harga Kontrak

U. Pembayaran Uang

Muka

Harga Kontrak sudah memperhitungkan BiayaPemeliharaan jalan

Untuk usaha Kecil uang muka dapat diberikan palingtinggi sebesar 30 (tiga puluh perseratus) dari NilaiKontrak dan untuk usaha Non Kecil uang muka dapatdiberikan paling tinggi sebesar 20 (dua puluhperseratus) dari Nilai Kontrak.

V. Keselamatan dan

Kesehatan Kerja

W. Pembayaran

Prestasi Pekerjaan

X. Serah Terima

Sebagian

Pekerjaan

Personil K3 yang dipersyaratkan adalah : Petugas K3

Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara

Monthly Certificate.

Dokumen penunjang yang disyaratkan untukmengajukan tagihan pembayaran prestasi pekerjaan:1). berita acara prestasi hasil pekerjaan;2). perincian kuantitas hasil pekerjaan;3). laporan mutu hasil pekerjaan.4).laporan harian,mingguan dan bulanan5).foto dokumentasi 0%, Pelaksanaan dan 100%6).bukti pembayaran/kewajiban lainya yang menjaditanggung jawab penyedia

Pembayaran sebagaimana tersebut diatas denganketentuan setelah dilakukan validasi oleh PPKOM.

Ganti Rugi yang diberikan oleh PPKOM kepadaPenyedia atas keterlambatan pembayaran adalahkompensasi perpanjangan waktu pelaksanaanberdasarkan perhitungan yang sesuai/relevan.

Dalam kontrak ini tidak diberlakukan serah terimapekerjaan sebagian atau secara parsial.Penyedia yang tidak bersedia atau tidak mengurusmenandatangani Berita Acara Akhir (FHO) dimasukkandalam Daftar Hitam.

Y. Penyesuaian

Harga

Z. Denda

Untuk Paket Pekerjaan ini tidak diberlakukanPenyesuaian Harga.

1. besarnya denda yang dikenakan kepada penyediaatas keterlambatan penyelesaian pekerjaan untuksetiap hari keterlambatan adalah :a). Untuk pekerjaan Jalan denda sebesar 1/1000

(satu perseribu) dari sisa harga bagian kontrak yang belum dikerjakan apabila bagianpekerjaan yang sudah dilaksanakan dapatberfungsi; atau

b). Untuk pekerjaan Jembatan denda sebesar1/1000 (satu perseribu) dari harga kontrak.



2. Sanksi Finansial terhadap realisasi pelaksanaan yangtidak sesuai dengan nilai TKDN penawarandikenakan berdasarkan perbedaan antara nilaiTKDN Penawaran dengan nilai TKDN RealisasiPelaksanaan dikalikan dengan Harga Penawaran,dengan perbedaan nilai TKDN maksimal sebesar15% (lima belas perseratus).

3. Batas waktu pengenaan Denda keterlambatanmaksimal sampai dengan tanggal 31 Desember2016.

AA. Usaha Mikro,

Usaha Kecil dan

Koperasi Kecil

Sanksi kepada penyedia apabila melanggar ketentuanmengenai subkontrak :a. Apabila sebagai pelaksana konstruksi, Penyedia

Usaha Mikro, Usaha Kecil dan koperasi kecilmensubkontrakkan pekerjaan maka akandikenakan denda senilai pekerjaan yang dikontrakkan

kepada pihak lain [ketentuan ini untuk nilai paketdibawah Rp. 2.500.000.000] ;

b. Apabila sebagai pelaksana konstruksi, Penyediabukan Usaha Mikro, Usaha Kecil dan koperasi kecil

yang tidak mensubkontrakkan pekerjaan makaakan dikenakan denda senilai pekerjaan yang akandisubkontrakkan yang dicantumkan dalam dokumenpenawaran [ketentuan ini untuk paket diatas seniali Rp.25.000.000.000]

c. Apabila sebagai pelaksana konstruksi, Penyediabukan Usaha Mikro, Usaha Kecil dan koperasi kecil

yang mensubkontrakkan pekerjaan utama makaakan dikenakan denda senilai pekerjaan utama yangdisubkontrakkan [ketentuan ini untuk paket senilaidiatas Rp. 25.000.000]

AB. Penyelesaian

Perselisihan /

Sengketa

Jika perselisihan Para Pihak mengenai pelaksanaanKontrak tidak dapat diselesaikan secara damai makaPara Pihak menetapkan lembaga penyelesaianperselisihan tersebut di bawah sebagai PemutusSengketa adalah Badan Arbitrase Nasional Indonesia(BANI).

Semua sengketa yang timbul dari Kontrak ini, akandiselesaikan dan diputus oleh Badan Arbitrase NasionalIndonesia (BANI) menurut peraturan-peraturanadministrasi dan peraturan-peraturan prosedurarbitrase BANI, yang keputusannya mengikat keduabelah pihak yang bersengketa sebagai keputusantingkat pertama dan terakhir. Para Pihak setuju bahwa

jumlah arbitrator adalah 3 (tiga) orang. Masing-masingPihak harus menunjuk seorang arbitrator dan keduaarbitrator yang ditunjuk oleh Para Pihak akan memiliharbitrator ketiga yang akan bertindak sebagai pimpinan

arbitrator.



Lampiran A – Syarat-Syarat Khusus Kontrak

Daftar Harga Satuan Timpang, Subpenyedia, Personil Inti, dan Peralatan

- Daftar jenis/ item pekerjaan yang masuk kategori harga satuan timpang[dicantumklan apabila ada]

- Subpenyedia yang ditunjuk: [cantumkan nama Subpenyedia (jika ada) berikuturaian personilnya seperti uraian detil tanggung jawab kerja, minimum kualifikasi,dan jumlah orang bulan]

- Personil Inti yang ditugaskan: [cantumkan nama, uraian detil tanggung jawabkerja, minimum kualifikasi, dan jumlah orang bulan]

- Peralatan khusus yang digunakan: [cantumkan jenis peralatan khusus yangdisyaratkan untuk pelaksanaan pekerjaan]




DINAS BINA MARGA



BAB XIISPESIFIKASI TEKNIS DAN GAMBAR

DESEMBER 2015




FILE BERADA

DI DOKUMEN LAIN




DINAS BINA MARGA



BAB XIIIDAFTAR KUANTITAS DAN HARGA

DESEMBER 2015


SUMBER DANA APBD-P PROVINSI JAWA TENGAHTAHUN ANGGARAN 2015

PROGRAM : REHABILITASI / PEMELIHARAAN JALAN

DAN JEMBATAN

BPT BINA MARGA WILAYAH PEKALONGAN



FILE BERADA

DI DOKUMEN LAIN




BAB XIVBENTUK DOKUMEN LAIN

DESEMBER 2015


DINAS BINA MARGA



SUMBER DANA APBD-P PROVINSI JAWA TENGAHTAHUN ANGGARAN 2015

PROGRAM : REHABILITASI / PEMELIHARAAN JALAN

DAN JEMBATANBPT BINA MARGA WILAYAH PEKALONGAN



FILE BERADA

DI DOKUMEN LAIN

dok 1 kudus-colo

Documents