dokumen-44-109

7/23/2019 dokumen-44-109

1/11

[Laporan Akhir]

11..11 LLaattaarrBBeellaakkaanngg

Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, secara historis sebagian besarwilayah daratannya memiliki karakteristik sebagai daerah pertanian. Daerahpertanian yang sering diidentikkan dengan kawasan perdesaan dalam beberapafaktor memiliki banyak perbedaan yang menonjol dibandingkan dengankawasan perkotaan. Diantara perbedaan yang menonjol adalah dalam halkepadatan penduduk yang rendah dan dominasi sektor pertanian. Hingga tahun2000, kawasan perdesaan merupakan kawasan tempat tinggal sebagian besarpenduduk Indonesia.

Pengertian kawasan perdesaan menurut Undang-undang No. 26 Tahun 2007

tentang Penataan Ruang, yaitu kawasan yang mempunyai kegiatan utamapertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsikawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan,pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.

Hasil Sensus Penduduk tahun 2000 menggambarkan bahwa lebih dari 50 %penduduk Indonesia bermukim di kawasan perdesaan, yaitu sekitar 65%.Besarnya prosentase penduduk yang terkonsentrasi di kawasan perdesaan inimerupakan potensi sekaligus permasalahan bagi pembangunan.

1. Pertama, dari sisi produksi, desa menjadi penyedia sumberdaya manusia

yang merupakan faktor produksi utama selain teknologi dan modal.

2. Kedua, dari sisi konsumsi, penduduk yang besar merupakan potensi pasarbagi produk-produk komersial.

Secara umum kawasan perdesaaan identik dengan pertanian, mengandungperan ekonomi maupun kemasyarakatan yang sangat penting yang hingga kinibelum dapat terpecahkan dan terealisir secara baik dan menyeluruh. Peran yangterkandung dalam kawasan perdesaan tersebut adalah :

1. Penjamin ketersediaan pangan untuk mencapai keamanan pangan

nasional, penyedia bahan mentah bagi industri, sekaligus penyedialapangan kerja, pemberi sumbangan pada pendapatan nasional baik melaluipendapatan lokal maupun ekspor.

7/23/2019 dokumen-44-109

2/11

[Laporan Akhir]Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh(Kawasan Agropolitan) Kabupaten Ciamis

I-2

2. Kawasan perdesaan secara de facto masih harus mengemban tugas sebagaipenjamin kelestarian sumberdaya dan lingkungan dan pengembang kulturdaerah dalam menjaga kelestarian kebudayaan nasional.

Dalam kaitannya dengan proses produksi pangan dan bahan mentah, kawasanpedesaan merupakan konsumen bagi produk sarana produksi pertanian, produkinvestasi dan jasa produksi dan sekaligus sebagai pemasok bahan mentah untukindustri pengolah atau penghasil produk akhir.

Dengan cabang kegiatan ekonomi lain di depan (sektor hulu) dan dibelakangnya(sektor hilir) sektor pertanian perdesaan seharusnya terikat erat dalam apa yangdisebut sebagai sistem agribisnis. Dalam perspektif agribisnis, sektor huluseharusnya terdiri dari :

1. Perusahaan jasa penelitian

2. Perusahaan benih dan pemuliaan

3. Industri pakan, mesin pertanian, bahan pengendali hama dan penyakit, dan

4. Industri pupuk, lembaga penyewaan mesin dan alat alat pertanian, jasapergudangan

5. Perusahaan bangunan pertanian dan asuransi, agen periklanan pertanian,mass-media pertanian, serta

6. Jasa konsultasi ilmu pertanian

7. Pandangan yang lebih maju mengharuskan adanya jasa jaminan kesehatan

dan hari tua pelaku usahatani oleh koperasi petani atau lembaga yangsejenis.

Karena tingginya intensitas keterlibatan sektor perdagangan, maka di sektorhulu ini perlu juga diperhatikan peran dan fungsi organisasi dagang sepertipedagang besar, pedagang ritel, serta jasa-jasa perantara. Sektor hilir agribisnismencakup:

1. Industri manufaktur makanan

2. Industri makanan dan hotel

3. Restoran dan toko-toko pengolah sekaligus penjual makanan

Melihat perannya yang begitu penting, kawasan perdesaan sebagai lokasi usahatani hingga saat ini menghadapi permasalahan :

1. Sebagai pemasok hasil pertanian, sektor usahatani menghasilkan produk-produk pertanian dengan elastisitas penawaran yang rendah. Ini berartibahwa perubahan harga produk yang terjadi di tingkat eceran diresponlambat oleh sektor usahatani. Ini menyebabkan kawasan perdesaan kurangbisa mengoptimalkan peluang pasar secara tepat waktu.

2. Sudah menjadi ciri khas produk pertanian juga bahwa bagian harga akhiryang diterima petani sangat rendah. Ini disebabkan rendahnya peran

penciptaan nilai tambah oleh pelaku usaha tani terhadap produk-produk

7/23/2019 dokumen-44-109

3/11


I-3

akhirnya. Karena rendahnya bagian harga yang diterima kawasanperdesaan, rendah juga penerimaan, yang lebih lanjut menyebabkanrendahnya pendapatan bersih usaha tani. Akibatnya, adalah sulitdiharapkan terjadinya pemupukan modal yang terjadi dari dalam

masyarakat perdesaan sendiri. Rendahnya pemumpukan modalmenyebabkan rendahnya investasi masyarakat.

Beberapa upaya pemerintah dilakukan untuk memecahkan daya beli perdesaandengan berbagai pendekatan baik yang berupa kebijakan harga maupun nonharga. Berbagai skema kebijakan untuk merealisasikan campur tangan ini sudahdijalankan dari yang bersifat parsial, maupun yang bersifat komprehensif dalambentuk program pembangunan perdesaan terpadu.

Namun, jika semuanya diukur dengan indikator dampak pembangunan, misalnyadalam bentuk peningkatan pendapatan riil per rumah tangga, peningkatan

indeks kualitas hidup, harus diakui bahwa upaya-upaya dimaksud masih belummampu menjawab permasalahan peningkatan kesejahteraan perdesaan secaranyata. Klaim ini diperkuat oleh kenyataan bahwa lebih dari 70% rakyat kita hidupdi perdesaan, sekitar 50% dari total angkatan kerja nasional menggantungkannasibnya bekerja di sektor pertanian, dan 80% dari rakyat hanya mengenyampendidikan formal tertinggi setingkat sekolah dasar (SD) dan kesenjangan (gap)produktivitas antara sektor pertanian dengan industri semakin lebar.Kesenjangan produktivitas tersebut diikuti dengan kesenjangan antar golonganrumah tangga, kesenjangan pendapatan per kapita antara desa dan kota, dll.

Selama ini pembangunan suatu wilayah masih mendikotomikan antara kawasanperkotaan. Pembangunan kawasan perdesaan masih dipisahkan secara tegasdengan kawasan lainnya seakan-akan kawasan perdesaan sama sekali terlepassecara fungsional dari sistem perkotaan. Demikian juga sebaliknya untukpengembangan kawasan perkotaan selama ini selalu melupakan keberadaankawasan perdesaaan sebagai suatu sistem yang menyeluruh.

Kenyataan lain yang terjadi menegaskan bahwa pembangunan hanya terarahpada kawasan perkotaan dengan berbagai ekses yang disebut urban bias (Lipton,1977). Urban bias adalah suatu deskripsi tentang diskriminasi terhadap sektorpertanian dan wilayah perdesaan. Urban bias terjadi akibat kecenderungan

pembangunan yang mendahulukan pertumbuhan ekonomi melalui kutub-kutubpertumbuhan yang semula diramalkan akan memberikan dampak tetesan (tricledown effect) kepada kawasan hinterland-nya. Namun yang terjadi malah gejalapengurasan yang besar (masive backwash effect) desa oleh kawasan perkotaan.

Dengan perkataan lain dalam ekonomi telah terjadi transfer netto sumberdayadari wilayah pedesaan ke kawasan perkotaan secara besar-besaran. Ekses yangterjadi adalah: migrasi desa - kota yang tak terkendali, pengkumuhan kawasanperkotaan, pengangguran kota dan desa (Serageldin, 1996).

Oleh karena itu, diperlukan pendekatan baru untuk memecahkan persoalan ini.

Alternatif solusi atas masalah ini bisa dilakukan dengan cara campur tangan

7/23/2019 dokumen-44-109

4/11


I-4

pemerintah dalam bentuk upaya agar proses penciptaan nilai tambah terjadi ditingkat perdesaan itu sendiri. Artinya, kawasan perdesaan harus didorongmenjadi kawasan yang tidak hanya menghasilkan bahan primer pangan danserat, melainkan juga mampu menghasilkan bahan-bahan olahan atau industri

hasil pertanian. Namun, penciptaan nilai tambah ditingkat perdesaan sendiribelum cukup menjamin apabila tidak ada jaminan bahwa proses itu dilakukanoleh petani atau dengan peran aktif petani sendiri.

Karena merealisasikan ide ini memerlukan investasi cukup besar oleh pihakperdesaan, dan pada saat yang sama keberadaan modal sulit diharapkanditingkat perdesaan, akan sulit pula terjadi apabila pelaksanaan tanpa campurtangan pihak luar. Oleh karena itu diperlukan adanya kemitraan antar petaniperdesaan, pelaku usaha bermodal dan pemerintah. Pola kemitraan semacam(kemitraan permodalan, produksi, pengolahan, pemasaran) akan menjaminterhindarnya eksploitasi pelaku usahatani di tingkat perdesaan oleh pelaku usaha

lain di satu pihak, dan memungkinkan terjadinya nilai tambah yang bisadinikmati pelaku usahtani. Ini akan menjamin peningkatan pendapatan. Danpeningkatan pendapatan memungkinkan kawasan perdesaan melakukaninvestasi baik yang berupa pendidikan, maupun penciptaan lapangan usaha baru.Inilah yang dimaksud dengan dampak ganda (multiplier effect) dari penciptaannilai tambah di tingkat perdesaan.

Dari berbagai alternatif model pembangunan, konsep agropolitan dipandangsebagai konsep yang menjanjikan teratasinya permasalahan ketidakseimbanganperdesaan-perkotaan selama ini. Secara singkat, agropolitan adalah suatu model

pembangunan yang mengandalkan desentralisasi, mengandalkan pembangunankota di wilayah pedesaan, sehingga mendorong urbanisasi (pengkotaan dalamarti positif), yang bisa menanggulangi dampak negatif pembangunan sepertimigrasi desa-kota yang tak terkendali, polusi, kemacetan lalu lintas,pengkumuhan kota, kehancuran massif sumberdaya alam, pemiskinan desa dll.Agropolitan menekankan transformasi desa-desa dengan memperkenalkanunsur-unsur urbanism ke dalam lingkungan pedesaan yang spesifik. Pendekatanini bisa mendorong penduduk perdesaan tetap tinggal di pedesaan melaluiinvestasi di wilayah perdesaan.

Agropolitan bisa mengantarkan tercapai tujuan akhir menciptakan daerah yang

mandiri dan otonom, dan karenanya mengurangi kekuasaan korporasi trans-nasional atas wilayah lokal. Kepentingan lokal seperti ini akan dapat menjadipengontrol kekuasaan pusat ataupun korporasi yang bersifat subordinatif.Kawasan Agropolitan Kabupaten Ciamis merupakan bagian dari KabupatenCiamis secara keseluruhan, yaitu kawasan yang mencakup beberapa kecamatanyang terikat secara fungsional mengembangkan sektor ekonomi unggulansecara terpadu.

Dalam mengembangkan Kawasan Agropolitan yang masih bersifatpengembangan awal suatu pusat pertumbuhan dibutuhkan suatu konseppengembangan tersendiri yang tidak dapat disamakan dengan kondisi yang

secara potensial dapat langsung dikembangkan sebagai pusat pertumbuhan

7/23/2019 dokumen-44-109

5/11


I-5

wilayah. Kawasan Agropolitan Kabupaten Ciamis masih merupakan embriosuatu pusat pertumbuhan yang perlu mendapatkan perhatian khusus dan konseppengembangan yang khusus pula. Konsep pengembangan agropolitandiharapkan menjadi suatu konsep yang dapat dipakai dalam pengembangan

Kabupaten Ciamis secara keseluruhan karena konsep agropolitan merupakankonsep pengembangan yang didasarkan basis ekonomi kawasan pertaniandengan dilengkapi oleh fasilitas yang lebih bersifat urban.

11..22 MMaakkssuudd,,TTuujjuuaannddaannSSaassaarraann

Maksud kegiatan penyusunan Rencana Induk Pengembangan KawasanAgropolitan Kabupaten Ciamis ini adalah untuk memantapkan operasionalisasiRencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ciamis, mendapatkan pedoman dalampengembangan kawasan agropolitan secara lebih mendetail sekaligus sebagaisalah satu dasar dalam penetapan kebijakan percepatan pengembangan wilayahdan peningkatan keterkaitan desa-kota (rural-urban linkage) dengan mendorongberkembangnya sistem dan usaha agrobisnis yang berdaya saing, berbasiskerakyatan, berkelanjutan dan terdesentralisasi.

Tujuan pekerjaan penyusunan Rencana Pengembangan Kawasan Agropolitan iniantara lain :

1. Mengembangkan kawasan agropolitan di Kabupaten Ciamis;

2. Mewujudkan Rencana Induk Pengembangan Kawasan Agropolitan yangberkualitas, aplikatif dan optimal sesuai dengan kebijakan pembangunannasional dan daerah;

3. Mewujudkan Rencana Induk Pengembangan Kawasan Agropolitan yangsesuai dengan kebutuhan pembangunan dan pengembangan wilayah sertakemampuan daya dukung lingkungan;

4. Mewujudkan keteraturan ruang didalam kawasan agropolitan;

5. Mewujudkan suatu sistem linkage kegiatan yang saling mendukung mulaidari kegiatan pengembangan infrastruktur untuk mendukung agrobisnistermasuk memberikan suatu pedoman kegiatan pembangunan;

6. Mewujudkan suatu rencana tindak yang tertuang dalam program jangkapendek dan menengah mengenai pengembangan kawasan agropolitan.

7. Mewujudkan Rencana Pengembangan Kawasan Agropolitan yang mampumemformulasikan antara kepentingan masyarakat luas termasuk swastadengan kecenderungan kewilayahan dan daya dukung kawasan sehinggadiperoleh suatu pedoman yang bersifat partisipatif, aspiratif danakomodatif.

Sasaran pokok dari penyusunan Rencana Induk Pengembangan Kawasan

Agropolitan ini adalah tersusunnya suatu produk rencana sebagai salah satu

7/23/2019 dokumen-44-109

6/11


I-6

instrumen bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis maupun Provinsi JawaBarat dalam pembuatan keputusan-keputusan yang berkaitan denganpengembangan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam suatukawasan, dengan mengacu pada sumberdaya yang dimiliki sebagai modal dasar

dalam percepatan pembangunan wilayah dengan langkah-langkah sebagaiberikut :

1. Menyusun kerangka/struktur permasalahan dan potensi fisik, sosial,ekonomi dan budaya yang ada pada lingkungan tersebut :

2. Menyusun formula analisis potensi dan prospek pengembangan kawasan;

3. Menyusun konsep pengembangan kawasan dengan berbasis pada konsepagropolitan secara mendetail dengan mencakup seluruh aspek potensi yangada dalam kawasan;

4. Menyusun konsep pengembangan kawasan dalam tinjauan infrastruktur

pendukung kegiatan agropolitan;

5. Menyusun rencana tindak (action plan) pengembangan kawasan yangdijabarkan secara detail dalam program jangka pendek dan menengah.

11..33 MMaannffaaaatt

Manfaat yang diharapkan dari tersusunnya Rencana Pengembangan KawasanAgropolitan ini antara lain :

1. Tersedianya data dan informasi bagi Pemerintah Daerah mengenai potensikewilayahan yang mendukung pengembangan kawasan agropolitan;

2. Tersedianya suatu rumusan yang mengatur rencana penataan kawasan danhubungan fungsional antar kegiatan dalam kawasan;

3. Tersedianya suatu rencana tindak dalam rencana jangka pendek dan jangkamenengah;

4. Tersedianya suatu formula yang dapat dimanfaatkan oleh PemerintahDaerah dan masyarakat mengenai pengembangan sistem kelembagaan.

11..44 RRuuaannggLLiinnggkkuupp

11..44..11RRuuaannggLLiinnggkkuuppKKaawwaassaannPPeerreennccaannaaaann

Kawasan perencanaan dalam penyusunan Rencana Induk PengembanganKawasan Agropolitan Kabupaten Ciamis, meliputi lima kecamatan, 38 desa.Secara lebih jelas dapat dilihat pada Gambar 1.1 berikut.

7/23/2019 dokumen-44-109

7/11


I-7

Gambar 1.1

Ruang lingkup wilayah studi

7/23/2019 dokumen-44-109

8/11


I-8

11..44..22RRuuaannggLLiinnggkkuuppSSuubbssttaannssii

Lingkup materi pekerjaan penyusunan Rencana Pengembangan KawasanAgropolitan mencakup :

a. Pengumpulan data dan informasi tentang kondisi eksisting danperkembangan kawasan;

b. Kegiatan tahap ini bertujuan untuk menginventarisir informasi baikkuantitatif maupun kualitatif berkaitan dengan potensi dan permasalahanyang ada di wilayah Kawasan Agropolitan Kabupaten Ciamis. Kegiataninventarisasi data dan informasi ini dilakukan melalui kegiatan survai primerdan survai sekunder serta kajian beberapa literatur dan studi pekerjaansejenis dan studi terkait lainnya;

c. Penalaran atau analisis keadaan dan perkembangan kawasan dari aspekfisik, sosial, ekonomi, kemasyarakatan dan kewilayahan serta aspek lainnya

yang berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan kawasan;

d. Kegiatan pada tahap ini merupakan upaya mengidentifikasi potensi danpermasalahan kawasan perencanaan. Identifikasi potensi dan permasalahanpengembangan kawasan perencanaan merupakan hasil analisis terhadapdata dan informasi yang terkait dengan kondisi dan karakteristik wilayahdan kawasan. Secara lebih spesifik, kajian potensi dan permasalahanwilayah akan menunjukkan daya dukung fisik wilayah (kesesuaian lahan,hidrologi dan kerawanan bencana) bagi pengembangan kegiatan pertanian,peluang pengembangan usaha dan agribisnis pertanian (komoditasunggulan dan peluang pasarnya), kelembagaan usaha pertanian, daya

dukung sumberdaya manusia, serta sarana dan prasarana penunjang. Selainitu, dirumuskan pula struktur ruang (kegiatan dan dan sistem kota-kota)sebagai masukan bagi arahan pengembangan ruang dalam penjabarankonsep pengembangan agropolitan;

e. Penyusunan materi rencana berupa kebijakan umum dan strategi dasarpengembangan kawasan dari aspek fisik, poleksosbudhankam, sertaalternatif konsep pengembangan kawasan yang bersifat teknis maupun nonteknis yang dapat dijabarkan secara operasional yang dituangkan dalamrencana jangka pendek dan jangka panjang serta didukung oleh perangkatpendukung baik berupa kebijakan yang dituangkan dalam bentuk Peraturan

Daerah ataupun dalam bentuk rencana yang lebih teknis yang bersifatgeometrik.

f. Pada tahap perumusan rencana dan tahapan pengembangan ini dihasilkanrencana penetapan dan pengembangan kawasan agropolitan sertakebutuhan pengembangan sarana dan prasarana pendukung sebagaibagian yang tidak terpisahkan dari penyusunan Rencana IndukPengembangan Kawasan Agropolitan ini.

7/23/2019 dokumen-44-109

9/11


I-9

11..55 MMeettooddoollooggiiPPeekkeerrjjaaaann

Dalam menyusun rencana pengembangan Kawasan Agropolitan KabupatenCiamis, perlu ditempuh beberapa tahapan kegiatan sebagai upaya pendekatan.

Tahapan tersebut meliputi :

1. Identifikasi permasalahan pengembangan.

2. Review kebijakan, studi literatur, serta kajian teoritis terkait.

3. Identifikasi kawasan perencanaan.

4. Identifikasi sistem agribisnis dan sistem pendukung.

5. Identifikasi karakteristik kawasan agropolitan.

6. Rumusan potensi dan permasalahan.

7. Perumusan tujuan, konsep dan strategi pengembangan.8. Rencana pengembangan kawasan.

9. Arahan pemanfatan ruang.

10. Arahan pengendalian pemanfaatan ruang.

11..66 KKeelluuaarraannHHaassiillPPeekkeerrjjaaaann

Keluaran yang diharapkan dari kegiatan penyusunan Rencana Induk

Pengembangan Kawasan Agropolitan ini harus didasarkan pada beberapa prinsipdan ketentuan teknis perencanaan sebagai berikut :

a. Kawasan perencanaan mencakup lima kecamatan yang terdiri dari 38 desadi Kawasan Agropolitan Kabupaten Ciamis;

b. Penetapan rencana mencerminkan konsep-konsep dasar pengembangankawasan agropolitan;

c. Penetapan program pembangunan dalam kawasan agropolitanmencerminkan adanya sistem keterkaitan antar elemen kegiatan danbersinergi dengan program yang lebih makro;

Didasarkan pada prinsip dan ketentuan teknis diatas, maka keluaran yangdiharapkan dari kegiatan ini minimal mencakup aspek-aspek berikut :

a. Arah pengembangan. Dalam Rencana Induk Pengembangan KawasanAgropolitan ini, arah pengembangan yang diharapkan adalah adanya suatukonsep pengembangan kawasan agropolitan yang mengacu pada konsep :

Pemberdayaan masyarakat;

Meningkatkan agrobisnis komoditi unggulan;

Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan agrobisnis dan industri

pertanian;

7/23/2019 dokumen-44-109

10/11


I-10

Meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasaranaumum yang bersifat strategis;

b. Rencana Kawasan.

1. Merumuskan strategi pengembangan kawasan yang mencakup : Pembagian zoning kawasan berdasarkan potensi dominan yang

dimiliki oleh masing-masing kawasan, seperti zoning kawasanwisata, zoning kawasan budidaya perikanan, zoning kawasanpertanian dan perkebunan dll;

Menjabarkan secara sistematis mengenai hubungan antar zoningdalam mendukung fungsi wilayah sebagai kawasan agropolitan;

Penentuan pola dan struktur ruang kawasan;

Penentuan strategi pengembangan dan pemenuhan kebutuhan

prasarana terutama untuk mendukung fungsi wilayah sebagaikawasan agropolitan;

Penentuan srategi penatagunaan tanah, air dan udara yangmencakup unsur penguasaan lahan, perencanaanpemanfaatan-pengendalian rencana tata ruang;

Strategi penanganan permasalahan lingkungan;

2. Merumuskan rencana tata ruang kawasan agropolitan

Memetakan sumberdaya lahan dengan agroklimat yang sesuai

untuk mengembangkan komoditi pertanian yang dapat dipasarkan(komoditi unggulan atau potensial) atau telah berkembangdiversifikasi usaha komoditi unggulannya;

Rencana penyediaan sarana dan prasarana agrobisnis yang memadaiuntuk mendukung perkembangan sistem dan usaha agrobisnis;

Memformulasikan rencana kelestarian lingkungan hidup, baiksumberdaya alam, sosial budaya maupun keharmonisan hubungankota dan desa supaya lebih terjamin;

Rencana pemanfaatan lahan;

Rencana pengembangan utilitas dalam kawasan agropolitan; Perangkat administratif pengendalian program dan rencana, berupa

perangkat administratif unuk mengendalikan pelaksanaan rencanayang bersifat mengantisipasi terjadinya perubahan pada tahappelaksanaan, karena berbagai hal tetapi masih dapat memenuhipersyaratan daya dukung dan daya tampung lahan, kapasitasprasarana lingkungan, dan masih sejalan dengan rencana danprogram penataan kawasan. Perangkat tersebut misalnyapenerapan insentif dan disinsentif, pengalihan hak membangundalam batas tertentu dsb;

7/23/2019 dokumen-44-109

11/11


I-11

3. Merumuskan program pembangunan kawasan agropolitan denganmengacu pada skala prioritas pembangunan dan tahapan pelaksanaanprogram.

11..77 SSiisstteemmaattiikkaaPPeennuulliissaann

Laporan Akhir Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Kawasan AgropolitanKabupaten Ciamis ini terdiri dari 7 bab, yaitu :

Bab 1 Pendahuluan

Bab 2 Dasar Pertimbangan Pengembangan Kawasan Agropolitan

Bab 3 Potensi dan Persoalan Pengembangan Kawasan Agropolitan

Bab 4 Konsep Pengembangan Kawasan Agropolitan

Bab 5 Strategi Pengembangan Kawasan Agropolitan

Bab 6 Rencana Pengembangan Kawasan Agropolitan

Bab 7 Indikasi Program Pengembangan Kawasan Agropolitan

dokumen-44-109

Documents