dokumen pengadaan, boq(1)

7/21/2019 Dokumen Pengadaan, BOQ(1)

http://slidepdf.com/reader/full/dokumen-pengadaan-boq1 1/214

PEMERINTAH KOTA DUMAI

D O K U M E N P E N G A D A A NSECARA ELEKTRONIK

PENGADAAN

P E K E R J A A N K O N T R U K S I

Nomor : 06/DOK-PML/Pokja II - ULP/VI/2013/CK - 36

Tanggal : 18 Juni 2012

Kegiatan : Pembangunan Saluran Drainase / gorong-gorong

Pekerjaan : Parit Jl.Kesuma gg. Cemara RT 16

Parit Beton Uk. 377 x 0,6 x 0,6 m

METODE LELANG PEMILIHAN LANGSUNGDENGAN PASCAKUALIFIKASI

UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP) BARANG/JASA PEMERINTAH

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA DUMAIKELOMPOK KERJA (POKJA) II PEKERJAAN KONSTRUKSI

Tahun Anggaran 2013

PAKET : 3

CIPTA KARYA



DAFTAR ISI

BAB I UMUM 001

BAB II PENGUMUMAN PELELANGAN UMUM DENGAN PASCA KUALIFIKASI 004BAB III INSTRUKSI KEPADA PESERTA (IKP) 007 A. UMUM 008

1. Lingkup Pekerjaan 0082. Sumber Dana 0083. Pesrta Pelelangan 0084. Larangan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) Serta Penipuan 0085. Larangan Pertentangan Kepentingan 0096. Pendayagunaan Produksi Dalam Negeri 0107. Satu Penawaran Tiap Peserta 010

B. DOKUMEN PENGADAAN 0118. Isi Dokumen Pengadaan 0119. Bahasa Dokumen Pengadaan 011

10. Pemberian Penjelasan 01211. Perubahan Dokumen Pengadaan 01212. Tambahan Waktu Pemasukan Dokumen Penawaran 013

C. PENYIAPAN DOKUMEN PENAWARAN 01313. Biaya Dalam Penyiapan Penawaran 01314. Bahasa Penawaran 01315. Dokumen Penawaran 01316. Harga Penawaran 01417. Mata Uang Penawaran dan Cara Pembayaran 01418. Masa Berlaku Penawaran dan Jangka Waktu Pelaksanaan 01419. Pengisian Data Kualifikasi 01420. Pakta Integritas 01421. Jaminan Penawaran 015

D. PEMASUKAN DOKUMEN PENAWARAN 01622. Penyampulan dan Penandaan Sampul Penawaran 01623. Pemasukan / Penyampaian Dokumen Penawaran 01624. Batas Akhir Waktu Pemasukan Penawaran 01625. Penawaran Terlambat 016

E. PEMBUKAAN DAN EVALUASI PENAWARAN 01726. Pembukaan Penawaran 01727. Evaluasi Penawaran 01728. Evaluasi Kualifikasi 02529. Pembuktian Kualifikasi 025

F. PENETAPAN PEMENANG 02630. Penetapan Pemenang 026

31. Pengumuman Pemenang 02732. Sanggahan 027

33. Sanggah Banding 027G. PENUNJUKAN PEMENANG 028

34. Penunjukan Penyedia Barang/Jasa 02835. BAHP, Berita Acara Lainnya, dan Kerahasiaan Proses 029

H. PELELANGAN GAGAL 03036. Pelelangan Gagal 030

I. JAMINAN PELAKSANAAN 03237. Jaminan Pelaksanaan 032

J. PENANDATANGANAN KONTRAK 03338. Penandatanganan Kontrak 033

BAB IV LEMBAR DATA PEMILIHAN (LDP) 035 A. LINGKUP PEKERJAAN 036



B. SUMBER DANA 036C. JADWALTAHAP PEMILIHAN 036D. PENINJAUAN LAPANGAN 036E. MATA UANG PENAWARAN DAN CARA PEMBAYARAN 037F. MASA BERLAKU PENAWARAN 037G. JAMINAN PENAWARAN 037

H. JADWAL PEMASUKAN DOKUMEN PENAWARAN 037I. BATAS AKHIR WAKTU PEMASUKAN PENAWARAN 037J. PEMBUKAAN PENAWARAN 037K. DOKUMEN PENAWARAN 038L. SANGGAHAN, SANGGAH BANDING DAN PENGADUAN 038M. JAMINAN SANGGAH BANDING 039N. JAMINAN PELAKSANAAN 039O. JAMINAN UANG MUKA 040

BAB V. LEMBAR DATA KUALIFIKASI (LDK) 041 A. Lingkup Kualifikasi 042B. Persyaratan Kualifikasi 042

BAB VI BENTUK DOKUMEN PENAWARAN 044 A. Bentuk Surat Penawaran Peserta badan Usaha/ Kemitraan (KSO) (Untuk

1 (satu) File ) 045B. Bentuk Perjanjian Kemitraan/Kerjasama Operasi (KSO) 047C. Bentuk Dokumen Penawaran Teknis (Untuk 1 (satu) File ) 050D. Bentuk Jaminan Penawaran Dari Bank 051E. Bentuk Jaminan Penawaran Dari Asuransi / Perusahaan Penjamin 053F. Bentuk Pakta Integritas 055G. Data Isian Kualifikasi 058

BAB VII PETUNJUK PENGISIAN KUALIFIKASI 066 A. Data Administrasi 067B. Landasan Hukum Pendirian Perusahaan 067C. Pengurus Badan Usaha 067D. Izin Usaha 067

E.

Izin Lainnya(Apabila dipersyaratkan) 068F. Data Keuangan 068G. Data Personalia 068H. Data Fasilitas/Peralatan/Perlengkapan 068I. Data Pengalaman Perusahaan 068J. Data Pengalaman Perusahaan Dalam Kurun Waktu 4 Tahun Terakhir 069K. Data Pekerjaan Yang Sedang Dilaksanakan 069L. Modal Kerja 069M. Kemitraan/KSO 069

BAB VIII TATA CARA EVALUASI KUALIFIKASI 070BAB IX BENTUK KONTRAK 074

SURAT PERJANJIAN 075SURAT PERINTAH KERJA 079

BAB X SYARAT – SYARAT UMUM KONTRAK (SSUK) 086 A. KETENTUAN UMUM 087

1. Definisi 0872. Penerapan 0893. Bahasa dan Hukum 0894. Larangan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) Serta Penipuan 0905. Asal Material / Bahan 0906. Korespondensi 0917. Wakil Sah Para Pihak 0918. Pembukuan 0919. Perpajakan 09110. Pengalihan dan/ atau Sub Kontrak 09111. Pengabaian 09212. Penyedia Mandiri 09213. Kemitraan/KSO 092



14. Penemuan – penemuan 093B. PELAKSANAAN, PENYELESAIAN, ADDENDUM DAN PEMUTUSAN

KONTRAK 09315. Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan 093

B.1 PELAKSANAAN PEKERJAAN 09316. Penyerahan Lokasi Kerja 093

17. Surat Perintah Mulai Kerja 09418. Program Mutu 09419. Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak 09420. Mobilisasi 09521. Pengawasan Pelaksanaan Pekerjaan 09522. Persetujuan Pengawas Pekerjaan 09523. Perintah 09524. Akses ke Lokasi Kerja 09625. Pemeriksaan Bersama 09626. Waktu Penyelesaian Pekerjaan 09627. Perpanjangan Waktu 09728. Penundaan Oleh Pengawas Pekerjaan 09729. Rapat pemantauan 09730. Peringatan Dini 097

B.2 PENYELESAIAN KONTRAK 09831. Serah Terima pekerjaan 09832. Pengambilalihan 09933. Pedoman Pengoperasian dan Perawatan 099

B.3 PERUBAHAN KONTRAK 09934. Perubahan Kontrak 09935. Perubahan Lingkup Pekerjaan 10036. Perubahan Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan 100

B.4 KEADAAN KAHAR 10137. Keadaan Kahar 101

B.5 PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN KONTRAK 102

38. Penghentian Kontrak 10239. Pemutusan Kontrak 10240. Pemutusan Kontrak Oleh PPK 10241. Pemutusan Kontrak Oleh Penyedia 10442. Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan dan Kontrak Kritis

(Untuk Pekerjaan Konstruksi Bangunan) 10443. Pemutusan Kontrak Akibat Lainnya 10544. Peninggalan 105

C. HAK DAN KEWAJIBAN PENYEDIA 10545. Hak dan Kewajiban Penyedia 10546. Penggunaan Dokumen Kontrak dan Informasi 10647. Hak Atas Kekayaan Intelektual 10648. Penanggungan dan Risiko 106

49. perlindungan Tenaga Kerja 10750. Pemeliharaan Lingkungan 10751. Asuransi 10752.Tindakan Penyedia Yang Mensyaratkan Persetujuan PPK atau

Pengawas Pekerjaan 10853. Laporan Hasil Pekerjaan 10854. Kepemilikan Dokumen 10955. Kerjasama Antara Penyedia dan Sub Penyedia 10956. Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Kecil 10957. Penyedia Lain 11058. Keselamatan 11059. Pembayaran Denda 11060. Jaminan 110

D. HAK DAN KEWAJIBAN PPK 11161. Hak dan Kewajiban PPK 111



62. Fasilitas 11263. Peristiwa Kompensasi 112

E. PERSONIL DAN/ATAU PERALATAN PENYEDIA 11364. Personil Inti dan/atau Peralatan 113

F. PEMBAYARAN KEPADA PENYEDIA 11465. Harga Kontrak 114

66. Pembayaran 11467. Hari Kerja 11668. Perhitungan Akhir 11669. Penangguhan 11670.Penyesuaian Harga (Untuk Kontrak Harga Satuan atauKontrak

GabunganLumpsum dan Harga Satuan) 117

G. PENGAWASAN MUTU 11971. Pengawasan dan Pemeriksaan 11972. Penilaian Pekerjaan Sementara Oleh PPK 11973. Cacat Mutu 11974. Pengujian 11975. Perbaikan Cacat Mutu 11976. Kegagalan Bangunan 120

H. PENYELESAIAN PERSELISIHAN 12177. Penyelesaian Perselisihan 12178. Iktikad Baik 121

BAB XI SYARAT – SYARAT KHUSUS KONTRAK (SSK) 122 A. KORESPONDENSI 123B. WAKIL SAH PARA PIHAK 123C. TANGGAL BERLAKU KONTRAK 124D. JADWAL PELAKSANAAN PEKERJAAN 124E. MASA PEMELIHARAAN 124F. UMUR KONSTRUKSI 124G. PEDOMAN PENGOPERASIAN DAN PERAWATAN 124

H.

PEMBAYARAN TAGIHAN 124I. PENCAIRAN JAMINAN 124J. TINDAKAN PENYEDIA YANG MENSYARATKAN PERSETUJUAN PPK

ATAU PENGAWAS PEKERJAAN 124K. KEPEMILIKAN DOKUMEN 125L. FASILITAS 125M. SUMBER PEMBIAYAAN 125N. PEMBAYARAN UANG MUKA 125O. PEMBAYARAN PRESTASI PEKERJAAN 125P. PENYESUAIAN HARGA 125Q. PERISTIWA KOMPENSASI 126R. DENDA 126S. SANKSI 126

T. PENYELESAIAN PERSELISIHAN 126LAMPIRAN A – SYARAT – SYARAT KHUSUS KONTRAK 128

BAB XII SPESIFIKASI TEKNIS DAN GAMBAR 129KETERANGAN 130

BAB XIII DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA 131KETERANGAN (Untuk Kontrak Harga Satuan atau Kontrak GabunganHarga Satuan dan Lumpsum) 132

BAB XIV BENTUK DOKUMEN LAIN 138 A. BENTUK SURAT PENUNJUKAN PENYEDIA BARANG/JASA (SPPBJ) 139B. BENTUK SURAT PERINTAH MULAI KERJA 140C. BENTUK SURAT – SURAT JAMINAN 141

Jaminan Sanggah Banding Dari Bank 141Jaminan Pelaksanaan Dari Bank 143Jaminan Pelaksanaan dari Asuransi/Perusahaan Penjamin 145



Jaminan Uang Muka Dari Bank 146Jaminan Uang Muka Dari Asuransi/Perusahaan Penjamin 148Jaminan Pemeliharaan Dari Bank 149Jaminan Pemeliharaan Dari Asuransi/Perusahaan Penjamin 151

D. LAMPIRAN 152- Lampiran I LDP Daftar Personil Minimal yang dibutuhkan 152- Lampiran II LDP Daftar Peralatan Minimal yang dibutuhkan 153- Lampiran III LDP Pekerjaan Yang di Sub-Kontrakkan 154- Contoh Format Time Scedule 155- Lampiran Formulir Pra RK3K 159

E. BENTUK SURAT DUKUNGAN 161- Surat Dukungan Alat 161- Surat Dukungan Bacthing Plant 162- Surat Dukungan AMP 163- Surat Dukungan Baja Ringan 164- Surat Dukungan Pompa Hisap 165- Surat Dukungan Pipa dan Accesories

F. SURAT PERNYATAAN 166G. BENTUK SURAT PERJANJIAN KERJASAMA 167



BAB. I

UMUM

POKJA II PEKERJAAN KONSTRUKSI

UNIT LAYANAN PENGADAAN



BAB I

UMUM

A. Dokumen Pengadaan ini disusun berdasarkan Peraturan Presiden No. 54Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang terakhir diubah

dengan Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2012 beserta petunjuk teknisnya

serta ketentuan teknis operasional pengadaan barang/jasa secara elektronik.

B. Dalam dokumen ini dipergunakan pengertian, istilah dan singkatan sebagai

berikut :

- Pekerjaan Konstruksi : seluruh pekerjaan yang berhubungan dengan

pelaksanaan konstruksi bangunan atau pembuatan

wujud fisik lainnya;- HPS : Harga Perkiraan Sendiri;

- HEA : Harga Evaluasi Akhir;

- Kemitraan/ Kerja

Sama Operasi (KSO)

: Kerja sama usaha antar penyedia yang

pihakmempunyai hak, kewajiban dan tanggung

jawab yang jelas berdasarkan perjanjian tertulis;

- LDP : Lembar Data Pemilihan;

- LDK : Lembar Data Kualifikasi;

- ULP : Unit Layanan Pengadaan;

- POKJA ULP : Kelompok Kerja yang berfungsi untuk melaksanakan Pengadaan Barang / Jasa;

- PA/KPA : Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran

adalah pejabat yang bertanggung jawab atas

pelaksanaanpekerjaan;

- PP : Pejabat Pembuat Komitmen

- SPPBJ : Surat Penunjukan Penyedia Barang / Jasa;

- SPMK : Surat Perintah Mulai Kerja;

- TKDN : Tingkat Komponen Dalam Negeri;

- PHO : Serah Terima Pertama Pekerjaan/Provisional Hand

Over;

- FHO : Penyerahan Akhir Pekerjaan setelah Masa

Pemeliharaan berakhir/Final Hand Over;

- BAPL : Berita Acara Penjelasan Lanjutan

- Sistem Gugur : merupakan evaluasi penilaian penawaran dengan

cara memeriksa dan membandingkan Dokumen

Penawaran terhadap pemenuhan persyaratan yang

telah ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan denganurutan proses evaluasi dimulai dari penilaian



persyaratan administrasi, persyaratan teknis, dan

kewajaran harga, serta persyaratan kualifikasi dan

pembuktian kualifikasi. Terhadap peserta yang tidak

lulus penilaian pada setiap tahapan dinyatakan

gugur.- Pra RK3K : Pra Rencana Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

Kontrak adalah dokumen pra rencana

penyelengaraan Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Konstruksi bidang pekerjaan umum yang dibuat oleh

Penyedia dalam mengajukan penawaran.

- AHSP : Analisa Harga Satuan Pekerjaan adalah uraian

perhitungan kebutuhan biaya tenaga kerja, bahan

dan peralatan untuk mendapatkan harga satu satuan

jenis pekerjaan tertentu.

- LPSE : Layanan Pengadaan Secara Elektronik adalah unit

kerja K/L/D/I yang dibentuk untuk

menyelenggarakan sistem pelayanan Pengadaan

Barang/Jasa secara elektronik;

- Form Isian Elektroni : Tampilan/antarmuka pemakai berbentuk grafis

berisi komponen isian yang dapat diinput oleh

pengguna aplikasi;

- Form Isian Elektronik

Data Kualifikasi

: Form isian elektronik pada Aplikasi SPSE yang

digunakan penyedia barang/jasa untuk

menginputkan dan mengirimkan data kualifikasi;

- E - Lelang : Proses Pemilihan Langsung dengan tahapan sesuai

Perpres No. 54 Tahun 2010 dan perubahannya

serta petunjuk teknisnya yang disesuaikan dengan

teknis operasional pengadaan secara elektronik

sebagaimana diatur dalam Perka No. 18 Tahun

2012. Semua istilah

“pelelangan” pada dokumen ini merujuk pada

pengertian “e-lelang”C. Pemilihan Langsung dengan pascakualifikasi ini dibiayai dari sumber pendanaan

sebagaimana tercantum dalam LDP.

D. Pemilihan Langsung ini terbuka dan dapat diikuti oleh semua peserta yang

berbentuk badan usaha atau kemitraan / KSO serta perorangan.

E. ULP mengumumkan pelaksanaan Pemilihan Langsung dengan Pascakualifikasi

melalui website LPSE : htt p:/ / www .lpsedumai.net/ serta Papan Pengumuman

Resmi Dinas Pekerjaan Umum Kota Dumai.



BAB. II

PENGUMUMAN PEMILIHAN LANGSUNG

DENGAN PASCAKUALIFIKASI





PEMERINTAH KOTA DUMAIUNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP)

KELOMPOK KERJA (POKJA) II PEKERJAAN KONSTRUKSI

Tahun Anggaran 2013

BAB II. PENGUMUMAN DENGAN PASCAKUALIFIKASI

Pengumuman pelelangan tercantum dalam pada aplikasi SPSE



BAB. III

INSTRUKSI KEPADA PESERTA

( IKP )





BAB III

INSTRUKSI KEPADA PESERTA (IKP)

A. UMUM

1. LingkupPekerjaan

1.1 ULP mengumumkan kepada para peserta untukmenyampaikan penawaran atas paket pekerjaankonstruksi sebagaimana tercantum dalam LDP.

1.2 Nama paket dan lingkup pekerjaan sebagaimanatercantum dalam LDP.

1.3 Penyedia yang ditunjuk berkewajiban untukmenyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktusebagaimana tercantum dalam LDP, berdasarkan syaratumum dan syarat khusus kontrak dengan mutu sesuai

spesifikasi teknis dan harga sesuai kontrak.

2. Sumber Dana Pengadaan ini dibiayai dari sumber pendanaan sebagaimanatercantum dalam LDP.

3. PesertaPemilihan Langsung

3.1 Pemilihan Langsung penyedia pekerjaan konstruksi initerbuka dan dapat diikuti oleh semua peserta yangberbentuk Badan Usaha dan kemitraan / KSOyangmemenuhi kualifikasi dan sesuai persyaratan yangtercantum dalam LDP

3.2 Dalam hal peserta akan atau sedang melakukan

kemitraan/ KSO, baik dengan perusahaan nasionalmaupun asing maka peserta harus memilikiPerjanjianKemitraan/ Kerja Sama Operasiyang memuat persentasekemitraan/ KSO dan perusahaan yang mewakilikemitraan/ KSO tersebut.

3.3 Dalam melakukan kemitraan / KSOharusmemperhatikankompetensi penyedia jasa yangsesuai dengan pekerjaan yang akan dilaksanakan

3.4 Pembinaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasikecil meliputi upaya untuk meningkatkan pelaksanaankemitraan antara Usaha Non-Kecil dengan Usaha Mikrodan Usaha Kecil serta koperasi kecil di lingkunganinstansinya.

3.5 Persyaratan Tambahan untuk penyediapekerjaankonstruksi yang melakukan Kemitraan / KerjaSama Operasi(KSO) sebagaimana tercantum dalam LDP.

3.6 Untuk nilai pekerjaan di bawah Rp. 100.000.000.000,00(seratus miliar rupiah) maka kemitraan / KSO harusdiwakilioleh perusahaan nasional.

3.7 Peserta kemitraan/KSO dilarang untuk mengubahPerjanjian Kemitraan/ Kerja Sama Operasi.

4.

LaranganKorupsi, Kolusi,dan Nepotisme

4.1

Peserta dan pihak yang terkait dengan pengadaan iniberkewajiban untuk mematuhi etika pengadaan dengantidak melakukan tindakan sebagai berikut:



(KKN) sertaPenipuan

a. berusaha mempengaruhi anggotaULP PengadaanBarang/ JasaKelompok Kerja (POKJA) II PekerjaanKonstruksi Unit Layanan Pengadaan Pemerintah KotaDumai dalam bentuk dan cara apapun, untukmemenuhi keinginan peserta yang bertentangan denganDokumen Pengadaan, dan/ atau peraturan perundang-undangan;

b. melakukan persekongkolan dengan peserta lain untukmengatur hasil Pemilihan Langsung sehinggamengurangi/ menghambat/ memperkecil/ meniadakanpersaingan yang sehat dan/ atau merugikan pihak lain;

c. membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/ atauketerangan lain yang tidak benar untuk memenuhipersyaratan dalam DokumenPengadaan ini.

4.2 Peserta yang menurut penilaian Panitia Pengadaan

Barang/ Jasa terbukti melakukan tindakan sebagaimanadimaksud dalam pasal4.1 dikenakan sanksi sebagaiberikut:a. sanksi administratif, seperti digugurkan dari proses

Pemilihan Langsung atau pembatalan penetapanpemenang;

b. sanksi pencantuman dalam DaftarHitam;c. gugatan secara perdata; dan/ ataud. pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang.

4.3 Pengenaan sanksi dilaporkan oleh ULP Pengadaan

Barang/ Jasa Kelompok Kerja (POKJA) II PekerjaanKonstruksi Unit Layanan Pengadaan Pemerintah KotaDumai kepada PA/KPA.

5. LaranganPertentanganKepentingan

5.1 Para pihak dalam melaksanakan tugas, fungsi danperannya, menghindari dan mencegah pertentangankepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsungmaupun tidak langsung.

5.2 Pertentangan kepentingansebagaimana dimaksud padaangka 5.1 antara lain meliputi:a. dalam suatu badan usaha, anggota direksi atau dewan

komisaris merangkap sebagai anggota direksi ataudewan komisaris pada badan usaha lainnya yangmenjadi peserta pada Pelelangan yang sama;

b. dalam Pekerjaan Konstruksi, konsultanperencana/pengawas bertindak sebagai pelaksanaPekerjaan Konstruksi yangdirencanakannya/ diawasinya, kecuali dalampelaksanaan Kontrak Pengadaan Pekerjaan Terintegrasi;

c. konsultan manajemen konstruksi berperan sebagaiKonsultan Perencana dan/ atau Konsultan Pengawas;

d. pengurus koperasi pegawai dalam suatu K/ L/ D/ I atauanak perusahaan pada BUMN/ BUMD yang mengikutiPengadaan dan bersaing dengan perusahaan lainnya,merangkap sebagai anggota Pokja ULP atau pejabat



yang berwenang menetapkan pemenang Pelelangan;e. PPK dan/atau anggota Kelompok Kerja (POKJA) II

Pekerjaan Konstruksi Unit Layanan PengadaanPemerintah Kota Dumai , baik langsung maupun tidaklangsung mengendalikan atau menjalankan perusahaanpeserta;

f. hubungan antara 2 (dua) perusahaan yangdikendalikan, baik langsung maupun tidak langsungoleh pihak yang sama yaitu lebih dari 50% (lima puluhperseratus) pemegang saham dan/ atau salah satupengurusnya sama.

5.3 Pegawai K/ L/ D/ I dilarang menjadi peserta kecuali cutidiluar tanggungan K/L/D/ I.

6. PendayagunaanProduksi Dalam

Negeri

6.1 Peserta berkewajiban untuk menyampaikan penawaranyang mengutamakan material/ bahan produksi dalam

negeri dan tenaga kerja Indonesia serta PekerjaanKonstruksi yang dilaksanakan di Indonesia.6.2 Dalam pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi dimungkinkan

menggunakan bahan baku, tenaga ahli, dan perangkatlunak yang berasal dari luar negeri (impor) denganketentuan:a. pemilahan atau pembagian komponen harus benar-

benar mencerminkan bagian atau komponen yang telahdapat diproduksi di dalam negeri dan bagian ataukomponen yang masih harus diimpor;

b. komponen berupa bahan baku belum diproduksi didalam negeri dan/ atau spesifikasi teknis bahan baku

yang diproduksi di dalam negeri belum memenuhipersyaratan;

c. pekerjaan pemasangan, pabrikasi, pengujian danlainnya sedapat mungkin dilakukan di dalam negeri;

d. semaksimal mungkin menggunakan jasa pelayananyang ada di dalam negeri, seperti jasa asuransi,angkutan, ekspedisi, perbankan, dan pemeliharaan;

e. penggunaan tenaga ahli asing dilakukan semata-matauntuk mencukupi kebutuhan jenis keahlian yang belumdapat diperoleh di Indonesia, disusun berdasarkankeperluan yang nyata, dan diusahakan secara terencanauntuk semaksimal mungkin terjadinya alih

pengalaman/keahlian dari tenaga ahli asing tersebut ketenaga Indonesia; dan

f. peserta diwajibkan membuat daftar Barang yangdiimpor yang dilengkapi dengan spesifikasi teknis,

jumlah dan harga yang dilampirkan pada DokumenPenawaran.

6.3 Pengadaan barang/ jasa impor dimungkinkan dalam hal:a. barang/ jasa tersebut belum dapat

diproduksi/ dihasilkan di dalam negeri;b. spesifikasi teknis barang yang diproduksi dan/ atau

kualifikasi teknis tenaga ahli dalam negeri belummemenuhi persyaratan; dan/ atau

c. volume produksi dalam negeri tidak mampu memenuhikebutuhan.



6.4 [Atas penggunaan produksi dalam negeri, penawaran peserta diberikan preferensi harga, untuk pekerjaan sebagaimana tercantum dalam LDP yang diwajibkan menggunakan produksi dalam negeri.]

7. Satu PenawaranTiap Peserta

Setiap peserta, baik atas nama sendiri maupun sebagai anggotakemitraan/ KSO hanya boleh memasukkan satu penawaran untuksatu paket pekerjaan.

B. DOKUMEN PENGADAAN

8. Isi DokumenPengadaan

8.1 Dokumen Pengadaan terdiri dari Dokumen Pemilihan danDokumen Kualifikasi.

8.2 Dokumen Pemilihan terdiri dari:

a. Umumb. Pengumumanc. Instruksi Kepada Peserta;d. Lembar Data Pemilihan;e. Syarat-Syarat Umum Kontrak;f. Syarat-Syarat Khusus Kontrak;g. Bentuk Surat Perjanjian/ SPK;h. Spesifikasi Teknis, dan/ atau Gambar;i. Daftar Kuanti tas dan harga

j. Tata Cara Evaluasi Penawarank. Bentuk Dokumen Penawaran:

1) Sur at Penawaran 2) Sur at per janjian Kemitr aan/ Ker ja Sama Operasi

(apabil a peserta berbentuk Kemi traan/ KSO)] 3) Dokumen Penawaran Teknis;4) Formu li r Rekapitul asi Perhitungan TKDN (apabil a

diberikan preferensi harga)] ; 5) Jaminan Penawaran

l. Bentuk Dokumen Lain:1) SPPBJ;2) SPMK;3) Jaminan Sanggahan Banding;4) Jaminan Pelaksanaan;

5) [Jaminan Uang Muka (apabil a dipersyaratkan)] ; 6) Jaminan Pemeliharaan

8.3 Dokumen Kualifikasi meliputi:a. Lembar Data Kualifikasi;b. Pakta Integritas;c. Isian Data Kualifikasi;d. Petunjuk Pengisian Data Kualifikasi;e. Tata Cara Evaluasi Kualifikasi.

8.4 Peserta berkewajiban memeriksa keseluruhan isi DokumenPengadaan ini. Kelalaian menyampaikan DokumenPenawaran yang tidak memenuhi persyaratan yangditetapkan dalam Dokumen Pengadaanini sepenuhnya

merupakan risiko peserta.



tidak terpisahkan dari Dokumen Pengadaan.11.6 Kelompok Kerja (POKJA) II Pekerjaan Konstruksi Unit

Layanan Pengadaan Pemerintah Kota Dumai dapatmengumumkan Adendum Dokumen Pemilihan dengancara mengunggah (upload ) f i le adendum dokumenPemilihan melalui aplikasi SPSE paling lambat 2 (dua) harisebelum batas akhir pemasukan penawaran. ApabilaKelompok Kerja (POKJA) II Pekerjaan Konstruksi UnitLayanan Pengadaan Pemerintah Kota Dumai akanmengunggah (upload ) f i le Adendum Dokumen Pemilihankurang dari 2 (dua) hari sebelum batas akhir pemasukanpenawaran, maka Kelompok Kerja (POKJA) II PekerjaanKonstruksi Unit Layanan Pengadaan Pemerintah KotaDumai wajib mengundurkan batas akhir pemasukanpenawaran.

11.7 Peserta dapat mengunduh (download ) Adendum DokumenPemilihan yang diunggah (upload ) Kelompok Kerja

(POKJA) II Pekerjaan Konstruksi Unit Layanan PengadaanPemerintah Kota Dumai pada aplikasi SPSE melalui websiteLPSE Kota Dumai.

12. TambahanWaktuPemasukanDokumenPenawaran

Apabila adendum dokumen pengadaan mengakibatkan kebutuhanpenambahan waktu penyiapan dokumen penawaran makaKelompok Kerja (POKJA) II Pekerjaan Konstruksi Unit LayananPengadaan Pemerintah Kota Dumai memperpanjang batas akhirpemasukan penawaran.

C. PENYIAPAN DOKUMEN PENAWARAN

13. Biaya dalamPenyiapanPenawaran

13.1 Peserta menanggung semua biaya dalam penyiapan danpenyampaian penawaran.

13.2 Kelompok Kerja (POKJA) II Pekerjaan Konstruksi UnitLayanan Pengadaan Pemerintah Kota Dumai tidakbertanggung jawab atas kerugian apapun yang ditanggungoleh peserta.

14. BahasaPenawaran

14.1 Semua Dokumen Penawaran harus menggunakanBahasa Indonesia.

14.2

Dokumen penunjang yang terkait dengan DokumenPenawaran dapat menggunakan Bahasa Indonesia ataubahasa asing.

14.3 Dokumen penunjang yang berbahasa asing perlu disertaipenjelasan dalam Bahasa Indonesia. Dalam hal terjadiperbedaan penafsiran, maka yang berlaku adalahpenjelasan dalam Bahasa Indonesia.

15. DokumenPenawaran

a. Dalam metode penyampaian penawaran 1 file (sampul),dokumen Penawaran melipu ti : a. surat penawaran yang didalamnya mencantumkan;

1) tanggal;

2) masa berlaku penawaran;3) total harga penawaran



b. Softcopy Hasil pemindaian (scan)Jaminan Penawaran asli c. daftar kuantitas dan harga d. Analisa Harga Satuane. Hasil pemindaian (scan) Asli surat Perjanjian

Kemitraan/ Kerja Sama Operasi (apabila peserta berbentukKemitraan/ KSO);

f. Dokumen penawaran teknis yang terdiri dari:1) metode pelaksanaan;2) jadwal dan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan sampai

dengan serah terima pertama Pekerjaan (PHO);3) jenis, kapasitas, komposisi dan jumlah peralatan;4) spesifikasi teknis5) daftar personil inti; dan6) bagian pekerjaan yang akan disubkontrakkan (apabila

ada bagian pekerjaan yang akan disubkontrakkan;g. Data Kualifikasi.h. Hasil pemindaian (scan) Asli Surat Dukungan Keuangan dari

Bank Pemerintah / Swasta. i. Dokumen lain yang dipersyaratkan

b. Dokumen Penawaran Kualifikasi, Administrasi dan Teknis yangdisampaikan pada file I meliputi:

1) Surat penawaran yang di dalamnya mencantumkan:1) Tanggal;dan2) Masa berlaku penawaran;

2) [Softcopy hasil pemindaian (scan) Jaminan Penawaran asli (apabila dipersyaratkan)] ;

3) Surat perjanjian Kemitraan/Kerja Sama Operasi (apabilapeserta berbentuk Kemitraan/ KSO);

4) Dokumen penawaran teknis yang terdiri dari:

a) metode pelaksanaan;b) jadwal dan jangka waktu pelaksanaan pekerjaansampai dengan serah terima pekerjaan pertama(PHO);

c) jenis, kapasitas, komposisi dan jumlah peralatan;d) spesifikasi teknis teknis (bahan/ barang tertentu

apabila ada);e) daftar personil inti; danf) bagian pekerjaan yang akan disubkontrak-kan

(apabila ada bagian pekerjaan yang akan disubkontrakkan) ;

5) Data kualifikasi (diinputkan melalui form isian elektronikdata kualifikasi).

16. HargaPenawaran

16.1 Harga penawaran ditulis dengan jelas dalam angka dan huruf.16.2 Untuk kontrak harga satuan atau kontrak gabungan lump sum

dan harga satuan, peserta mencantumkan harga satuan dan harga total untuk tiap mata pembayaran/ peker jaan dalam Daftar Kuantitas dan Harga. Jika harga satuan ditul is nol atau tidak dicantumkan maka pekerjaan dalam mata pembayaran tersebut dianggap telah termasuk dalam harga satuan peker jaan yang lain dan peker jaan tersebut tetap harus dilaksanakan.

16.3

Biaya overhead dan keuntungan serta semua pajak, bea,retribusi, dan pungutan lain yang sah serta biaya asuransi yangharus dibayar oleh penyedia untuk pelaksanaan paket Pekerjaan



Konstruksi ini diperhitungkan dalam total harga penawaran.16.4 Untuk kontrak yang masa pelaksanaannya lebih dari 12 (dua

belas) bulan, penyesuaian harga diberlakukan sebagaimana diatur dalam Syarat-Syarat Umum/ Khusus Kontrak.

17. Mata UangPenawarandan CaraPembayaran

17.1 Semua harga dalam penawaran harus dalam bentuk mata uangsebagaimana tercantum dalam LDP.

17.2 Pembayaran atas pelaksanaan pekerjaan dilakukan sesuaidengan cara sebagaimana tercantum dalam LDP dan diuraikandalam Syarat-Syarat Umum/ Khusus Kontrak.

18. Masa BerlakuPenawarandan JangkaWaktuPelaksanaan

18.1 Masa berlaku penawaran sesuai sebagaimana tercantumdalam LDP.

18.2 Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan yang ditawarkantidak melebihi jangka waktu sebagaimana tercantumdalam LDP.

19. PengisianDataKualifikasi

19.1 Peserta berkewajiban untuk menyetujui Pakta Integritasdan mengisi form isian elektronik datakualifikasi dalamaplikasi SPSE.

19.2 Pakta Integritas dan Data Kualifikasi dianggap telahdisetujui dan ditandatangani oleh peserta pengadaan,kecuali untuk penyedia barang/ jasa yang melakukanKemitraan/Kerja Sama Operasi (KSO) Pakta Integritas danData Kualifikasi ditandatangani oleh pejabat yang menurutperjanjian Kemitraan/Kerja Sama Operasi berhakmewakili Kemitraan/ KSO.

20. PaktaIntegritas

20.1 Pakta Integritas berisi ikrar untuk mencegah dan tidakmelakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN).

20.2 Dengan mendaftar sebagai peserta lelang pada suatu paketpekerjaan melalui aplikasi SPSE, maka peserta telahmenandatangani Pakta Integritas, kecuali untuk penyediabarang/ jasa yang melakukan Kemitraan/ Kerja SamaOperasi (KSO), badan usaha yang ditunjuk mewakiliKemitraan/ Kerja Sama Operasi (KSO) wajibmenyampaikan pakta integritas melalui fasilitas unggahanlainnya pada form isian elektronik data kualifikasi di

aplikasi SPSE.

21. Surat Jaminan Penawaran

21.1 Apabila jaminan penawaran dipersyaratkan sebagaimanatercantum dalam LDP, maka disampaikan dalam bentuksoftcopy hasil pemindaian (scan ) surat jaminan penawranyang dimasukkan dalam dokumen penawaran.

21.2 Jaminan penawaran asli disampaikan kepada KelompokKerja (POKJA) II Pekerjaan Konstruksi Unit LayananPengadaan Pemerintah Kota Dumai pada saat pembuktiankualifikasi.

21.3 Jika calon pemenang tidak memberikan jaminanpenawaran asli atau jaminan penawaran tidak dapatdicairkan maka akun SPSE penyedia barang/ jasa tersebut



di nonaktifkan dan dimasukkan dalam daftar hitam.21.4 Peserta menyerahkan Surat Jaminan Penawaran dalam

mata uang penawaran dengan nilai nominal yang tidakkurang dari sebagaimana tercantum dalam LDP.

21.5 Surat Jaminan Penawaran memenuhi ketentuan sebagaiberikut:a. diterbitkan oleh Bank Umum, perusahaan penjaminan atau

perusahaan asuransi yang mempunyai program asuransikerugian (suretyship ) sebagaimana ditetapkan oleh MenteriKeuangan;

b. Jaminan Penawaran dimulai sejak tanggal terakhirpemasukan penawaran dan masa berlakunya tidak kurangdari waktu sebagaimana tercantum dalam LDP;

c. nama peserta sama dengan nama yang tercantum dalam Jaminan Penawaran;

d. besaran nilai Jaminan Penawaran tidak kurang dari nilainominal jaminan sebagaimana tercantum dalam LDP;

e. besaran nilai Jaminan Penawaran dicantumkan dalam angka

dan huruf;f. nama Pokja ULP yang menerima Jaminan Penawaran sama

dengan nama Pokja ULP yang mengadakan pelelangan;g. paket pekerjaan yang dijamin sama dengan paket pekerjaan

yang dilelangkan;h. Jaminan Penawaran harus dapat dicairkan tanpa syarat

(unconditional ) sebesar nilai Jaminan dalam waktu palinglambat 14 (empat belas) hari kerja, setelah surat pernyataanwanprestasi dari Pokja ULP diterima oleh Penerbit Jaminan;

i. Jaminan Penawaran atas nama perusahaan kemitraan (KerjaSama Operasi/ KSO) harus ditulis atas nama perusahaankemitraan/KSO.

21.6

Jaminan Penawaran dicairkan dan disetorkan ke KasDaerahs ebagaimana tercantum dalam LDP apabila:a. peserta terlibat KKN;b. calon pemenang, calon pemenang cadangan 1 atau 2 tidak

bersedia menambah nilai Jaminan Pelaksanaan dalam halharga penawarannya di bawah 80% HPS;

c. calon pemenang, calon pemenang cadangan 1 atau 2 setelahdilakukan evaluasi, tidak hadir dalam klarifikasi dan/ atauverifikasi kualifikasi dengan alasan yang tidak dapatditerima;

d. calon pemenang, calon pemenang cadangan 1 atau 2 padasaat pembuktian kualifikasi terbukti melakukan pemalsuandata; atau

e. calon pemenang, calon pemenang cadangan 1 atau 2mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapatditerimaatau gagal tanda tangan kontrak.



D. PEMASUKAN DOKUMEN PENAWARAN

22. Penyampulan

dan PenandaanSampulPenawaran

23. Pemasukkan/PenyampaianDokumenPenawaran

24. Batas AkhirWaktuPemasukanPenawaran

22.1 File penawaran yang disampaikan oleh peserta terdiri dari 1 (satu)file penawaran yang telah disandikan/dienkripsi yang terdiri dari:b. Penawaranadministrasi; c. Penawaran teknis; d. Penawaran harga;

22.2 File penawaran disandikan/dienkripsi dengan Aplikasi PengamanDokumen (APENDO).

22.3 Peserta mengirimkan file penawaran yang telahdisandikan/dienkripsi melalui aplikasi SPSE.

22.4 Data kualifikasi diinput dan dikirimkan melalui form isianelektronik data kualifikasi pada SPSE.

22.5 Peserta wajib mengetahui dan mengikuti ketentuan penggunaanAPENDO yang tersedia pada aplikasi APENDO.

23.1 Peserta menyampaikan Dokumen Penawaran kepadaKelompok Kerja (POKJA) II Pekerjaan Konstruksi UnitLayanan Pengadaan Pemerintah Kota Dumai denganketentuan:a. Pertama-tama, mengirimkan Data Kualifikasi melalui form

isian elektronik data kualifikasipada aplikasi SPSEb. Setelah File penawaran administrasi, teknis dan harga

dienskripsi menggunakan APENDO dilanjutkan denganmengunggah file penawaran terenkripsi (*.rhs) hanyamelalui aplikasi SPSE sesuai jadwal yang ditetapkan.

c. Peserta dapat mengirimkan data kualifikasi secara berulangsebelum batas akhir waktu pemasukan Dokumen Penawaran.

Data kualifikasi yang dikirmkan terakhir akan menggantikandata kualifikasi yang telah terkirim sebelumnya.

23.2 Peserta hanya dapat menyampaikan Dokumen Penawarankepada ULP melalui aplikasi SPSE.

23.3 Untuk metode 1 (satu) fi le (sampul ) :

1) Setelah File penawaran administrasi, teknis dan hargadienkripsi menggunakan Apendo.

2) peserta mengunggah (upload ) f ile penawaran administrasi,teknis dan harga yang telah terenkripsi (*.rhs) melaluiaplikasi SPSE sesuai jadwal yang ditetapkan.

3) Peserta dapat mengunggah f ile penawaran secara berulangsebelum batas akhir waktu pemasukan DokumenPenawaran. File penawaran terakhir akan menggantikan f i le penawaran yang telah terkirim sebelumnya

24.1 Penawaran harus disampaikan secara elektronik melaluiaplikasi SPSE kepada Pokja ULP paling lambat pada waktuyang ditentukan oleh Kelompok Kerja (POKJA) II Pekerjaan

Konstruksi Unit Layanan Pengadaan Pemerintah KotaDumai .24.2 Tidak diperkenankan mengubah tempat dan waktu batas



25. PenawaranTerlambat

akhir pemasukan penawaran kecuali keadaan kahar, atauterjadi gangguan teknis. Apabila terpaksa dilakukanperubahan waktu batas akhir pemasukan penawaran makaKelompok Kerja (POKJA) II Pekerjaan Konstruksi UnitLayanan Pengadaan Pemerintah Kota Dumai harusmenginputkan alasan yang sebenarnya dan dapatdipertanggungjawabkan pada aplikasi SPSE.

Aplikasi SPSE menolak setiap f ile penawaran yang dikirimkansetelah batas akhir waktu pemasukan penawaran kirim.



E. PEMBUKAAN DAN EVALUASI PENAWARAN

26. PembukaanPenawaran

27. EvaluasiPenawaran

26.1 Pada tahap pembukaan penawaran, Kelompok Kerja (POKJA) IIPekerjaan Konstruksi Unit Layanan Pengadaan Pemerintah KotaDumai mengunduh (download ) dan melakukan dekripsi file penawaran dengan menggunakan Apendo sesuai waktu yang

telah ditetapkan.26.2 Terhadap file penawaran yang tidak dapat dibuka (didekripsi),

Kelompok Kerja (POKJA) II Pekerjaan Konstruksi Unit LayananPengadaan Pemerintah Kota Dumai menyampaikan file penawaran tersebut kepada LPSE untuk mendapat keteranganbahwa file yang bersangkutan tidak dapat dibuka dan biladianggap perlu LPSE dapat menyampaikan file penawarantersebut kepada LKPP.

26.3 Berdasarkan keterangan dari LPSE atau LKPP, apabila file penawaran tidak dapat dibuka/didekripsi maka Kelompok Kerja(POKJA) II Pekerjaan Konstruksi Unit Layanan PengadaanPemerintah Kota Dumai dapat menetapkan bahwa file

penawaran tersebut tidak memenuhi syarat sebagai penawarandan penyedia barang/ jasa yang mengirimkan file penawarantersebut dianggap tidak memasukkan penawaran. Apabila dapatdibuka, maka Kelompok Kerja (POKJA) II Pekerjaan KonstruksiUnit Layanan Pengadaan Pemerintah Kota Dumai akanmelanjutkan proses atas penawaran yang bersangkutan

26.4 File yang dianggap sebagai penawaran adalah dokumenpenawaran yang berhasil dibuka dan dapat dievaluasi yangsekurang-kurangnya memuat:a. Satu file: harga penawaran, daftar kuantitas dan harga

untuk kontrak harga satuan/gabungan, jangka waktupenawaran, dan deskripsi/ spesifikasi barang/ jasa yangditawarkan.

b. Dua file : daftar kuantitas dan harga untuk kontrak hargasatuan/gabungan, jangka waktu penawaran, dandeskripsi/ spesifikasi barang/ jasa yang ditawarkan.

26.5 Apabila penawaran yang masuk kurang dari 3 (tiga) pesertamaka pelelangan dinyatakan gagal

27.1 ULP tidak boleh menggugur kan penawaran pada waktu pembukaan penawaran kecuali untuk f il e penawaran yang sudah dipastikan tidak dapat dibuka.

27.2

Evaluasi penawaran di lakukan dengan sistim gugur .27.3 Sebelum evaluasi harga,dilakukan koreksi aritmatik denganketentuan:

1) volume dan/ atau jenis pekerjaan yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga disesuaikan dengan yang tercantum dalam Dokumen Pemil ihan;

2) apabila terjadi kesalahan hasil perkalian antara volume dengan harga satuan pekerjaan, dilakukan pembetulan,dengan ketentuan harga satuan peker jaan yang ditawarkan tidak boleh diubah;

3) jenis pekerjaan yang tidak diberi harga satuan dianggap sudah termasuk dalam harga satuan peker jaan yang lain dan harga satuan pada daftar kuanti tas dan harga tetap dibiarkan

kosong; 4) jenis peker jaan yang tidak tercantum dalam daftar kuantitas dan harga disesuaikan dengan jenis peker jaan yang



tercantum dalam Dokumen Pemilihan dan harga satuan pekerjaan dimaksud dianggap nol; dan

5) hasil koreksi aritmatik pada bagian harga satuan dapat mengubah nilai total harga penawaran sehingga urutan peri ngkat dapat menjadi lebih tinggi atau lebih rendah dari urutan peringkat semula.

27.4 Total harga penawaran setelah koreksi aritmatik yang melebihinilai total HPS dinyatakan gugur.

27.5 [apabila semua total harga penawaran setelah koreksi aritmatik untuk kontrak harga satuan atau kontrak gabungan lump sum dan harga satuan di atas ni lai total HPS, pelelangan dinyatakan gagal.]

27.6 Berdasarkan hasil koreksi aritmatik Kelompok Kerja (POKJA) IIPekerjaan Konstruksi Unit Layanan Pengadaan Pemerintah KotaDumai menyusun urutan dari penawaran terendah.

27.7 Kelompok Kerja (POKJA) II Pekerjaan Konstruksi Unit Layanan Pengadaan Pemerintah Kota Dumai memasukanhasil koreksi aritmatik pada aplikasi SPSE

27.8 Pelaksanaan evaluasi dengan sistem gugur dilakukan oleh KelompokKerja (POKJA) II Pekerjaan Konstruksi Unit Layanan PengadaanPemerintah Kota Dumai untuk mendapatkan 3 (tiga) penawaranyang memenuhi syarat yang dimulai dengan penawaran terendahsetelah koreksi aritmatik

27.9 Apabila setelah koreksi aritmatik terdapat kurang dari 3 (tiga)penawar yang menawar harga kurang dari HPS maka proses lelangtetap dilanjutkan dengan melakukan evaluasi penawaran.

27.10 Kelompok Kerja (POKJA) II Pekerjaan Konstruksi Unit LayananPengadaan Pemerintah Kota Dumai melakukan evaluasi penawaranyang meliputi:a. evaluasi administrasi;b. evaluasi teknis;c. evaluasi harga; dand. evaluasi kualifikasi

27.11 Ketentuan umum dalam melakukan evaluasisebagai berikut:a. Pokja ULP dilarang menambah, mengurangi, mengganti,

dan/ atau mengubah kriteria dan persyaratan yang telahditetapkan dalam Dokumen Pengadaan ini;

b. Pokja ULP dan/ atau peserta dilarang menambah,mengurangi, mengganti, dan/atau mengubah isi DokumenPenawaran;

c. penawaran yang memenuhi syarat adalah penawaran yangsesuai dengan ketentuan, syarat-syarat, dan spesifikasiteknis yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan ini,tanpa ada penyimpangan yang bersifat penting/pokok ataupenawaran bersyarat;



d. penyimpangan yang bersifat penting/ pokok ataupenawaran bersyarat adalah:1) penyimpangan dari Dokumen Pemilihan ini yang

mempengaruhi lingkup, kualitas dan hasil/ kinerjapekerjaan; dan/ atau

2) penawaran dari peserta dengan persyaratan tambahanyang akan menimbulkan persaingan usaha tidak sehatdan/ atau tidak adil diantara peserta yang memenuhisyarat.

e. Kelompok Kerja (POKJA) II Pekerjaan Konstruksi UnitLayanan Pengadaan Pemerintah Kota Dumai dilarangmenggugurkan penawaran dengan alasan:1) ketidakhadiran dalam pemberian penjelasan dan/ atau

pembukaan penawaran; dan/atau2) kesalahan yang tidak substansial, misalnya kesalahan

pengetikan, penyebutan sebagian nama atau keterangan,surat penawaran tidak berkop perusahaan .

f. para pihak dilarang mempengaruhi atau melakukanintervensi kepada Kelompok Kerja (POKJA) II PekerjaanKonstruksi Unit Layanan Pengadaan Pemerintah KotaDumai selama proses evaluasi;

g. apabila dalam evaluasi ditemukan bukti adanya persainganusaha yang tidak sehat dan/ atau terjadi pengaturanbersama (kolusi/ persekongkolan) antara peserta, ULPdan/ atau PPK, dengan tujuan untuk memenangkan salahsatu peserta, maka:1) peserta yang ditunjuk sebagai calon pemenang dan

peserta lain yang terlibat dimasukkan ke dalam DaftarHitam;

2) proses evaluasi tetap dilanjutkan dengan menetapkanpeserta lainnya yang tidak terlibat; dan 3) bagaimana dimaksud pada angka 2), maka pelelangan

dinyatakan gagal.

27.12 Evaluasi Administrasi:a. evaluasi terhadap data administrasi hanya dilakukan

terhadap hal-hal yang tidak dinilai pada saat penilaiankualifikasi;

b. penawaran dinyatakan memenuhi persyaratanadministrasi, apabila:1) syarat-syarat substansial yang diminta berdasarkan

Dokumen Pemilihan ini dipenuhi/ dilengkapi.2) surat penawaran memenuhi ketentuan sebagai berikut:

a) jangka waktu berlakunya surat penawaran tidakkurang dari waktu sebagaimana tercantum dalamLDP

b) Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan yangditawarkan tidak melebihi jangka waktusebagaimana tercantum dalam LDP.

c) bertanggal 3) Surat Jaminan Penawaran memenuhi ketentuan

sebagai berikut:a) diterbitkan oleh Bank Umum, perusahaan

penjaminan atau perusahaan asuransi yangmempunyai program asuransi kerugian (suretyship)



sebagaimana ditetapkan oleh Menteri Keuangan;b) Jaminan Penawaran dimulai sejak tanggal terakhir

pemasukan penawaran dan masa berlakunya tidakkurang dari waktu sebagaimana tercantum dalamLDP;

c) nama peserta sama dengan nama yang tercantumdalam Jaminan Penawaran;

d) besaran nilai Jaminan Penawaran tidak kurang darinilai jaminan sebagaimana tercantum dalam LDP;

e) besaran nilai Jaminan Penawaran dicantumkandalam angka dan huruf;

f) nama Pokja ULP yang menerima JaminanPenawaran sama dengan nama Pokja ULP yangmengadakan pelelangan; dan

g) paket pekerjaan yang dijamin sama dengan paketpekerjaan yang dilelangkan.

h) Jaminan Penawaran harus dapat dicairkan tanpa

syarat (unconditional) sebesar nilai Jaminan dalamwaktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja,setelah surat pernyataan wanprestasi dari Pokja ULPditerima oleh Penerbit Jaminan;

i) Jaminan Penawaran atas nama perusahaankemitraan/ KSO harus ditulis atas nama perusahaanKemitraan/ KSO, dan

j) substansi dan keabsahan/ keaslian JaminanPenawaran kepada penerbit jaminan telahdikofirmasi dan diklarifikasi secara tertulis olehPokja ULP kepada penerbit jaminanapabila kurang

jelas dan meragukan.

c. Pokja ULP dapat melakukan klarifikasi terhadap hal-halyang kurang jelas dan meragukan;

d. apabi la dari 3 (t iga) penawaran terendah ada yang tidak memenuhi persyaratan administrasi maka pokja ULP melakukan evaluasi administrasi terhadap penawar terendah ber ikutnya

e. apabila hanya ada 1 (satu) atau 2 (dua) peserta yangmemenuhi persyaratan administrasi, maka evaluasi tetapdilanjutkan dengan evaluasi teknis; dan

f. apabila tidak ada peserta yang memenuhi persyaratanadministrasi, maka pelelangan dinyatakan gagal.

g. Kelompok Kerja (POKJA) II Pekerjaan Konstruksi Unit Layanan

Pengadaan Pemerintah Kota Dumai memasukkan hasil evaluasiadministrasi pada aplikasi SPSE, termasuk alasan ketidaklulusanpeserta dalam evaluasi administrasi

27.13 Evaluasi Teknis:A. evaluasi teknis dilakukan terhadap peserta yang

memenuhi persyaratan administrasi;B. unsur-unsur yang dievaluasi teknis sesuai dengan

yang ditetapkan sebagaimana tercantum dalam LDP;C. evaluasi teknis dilakukan dengan sistem gugur

dengan ketentuan:1) Pokja ULP menilai persyaratan teknis monimal



yang harus dipenuhi dengan membandingkanpemenuhan persyaratan teknis sebagaimanatercantum dalam LDP;

2) Penawaran dinyatakan memenuhi persyaratanteknis apabila:

a) metode pelaksanaan pekerjaan yangditawarkan menggambarkan penguasaandalam penyelesaian pekerjaan;

b) jangka waktu pelaksanaan pekerjaan sampaidengan serah terima pertama Pekerjaan (PHO)yang ditawarkan tidak melebihi jangka waktuyang ditetapkan dalam LDP;

c) jenis, kapasitas, komposisi dan jumlah peralatanminimal yang disediakan sesuai dengan yangditetapkan dalam LDP;

d) spesifikasi teknis memenuhi persyaratan yangditetapkan dalam Bab XII Spesifikasi Teknis danGambar;

e) personil inti (minimum) yang akanditempatkan secara penuh sesuai denganpersyaratan yang ditetapkan dalam LDP sertaposisinya dalam manajemen pelaksanaanpekerjaan sesuai dengan organisasi pelaksanaanyang diajukan;

f) bagian pekerjaan yang akan disubkontrakkansesuai dengan persyaratan yang ditetapkandalam LDP(apabila dipersyaratkan) ;

g) [sertifikat garansi khususnya untuk pekerjaan Enginer ing Procurement and Construction/ EPC (apabila dipersyaratkan)

h) Pra RK3K memenuhi persyaratan

keselamatan dan kesehatan kerja yang akandilakukan pada saat pelaksanaan pekerjaankonstruksi. Apabila terdapat hal yangmeragukan dapat dilakukan klarifikasiuntuk menegaskan bahwa K3 akandilaksanakan (BAB XIV; Lampiran PraRK3K)

D. [evaluasi teknis dalam sistem gugur menggunakan

sistem ambang batas terhadap unsur teknis yang dinilai.]

E. [dalam hal evaluasi teknis dengan sistem gugur menggunakan ambang batas ni lai teknis, penawaran dinyatakan lulus teknis apabila masing-masing unsur maupun nilai total keseluruhan unsur memenuhi ambang batas minimal yang ditetapkan dalam LDP;]

F. Kelompok Kerja (POKJA) II Pekerjaan KonstruksiUnit Layanan Pengadaan Pemerintah Kota Dumai(apabila diperlukan) dapat meminta ujimutu/ teknis/ fungsi untuk bahan/ alat tertentusebagaimana tercantum dalam LDP ;

G. apabila dalam evaluasi teknis terdapat hal-hal yang



kurang jelas atau meragukan, Kelompok Kerja(POKJA) II Pekerjaan Konstruksi Unit LayananPengadaan Pemerintah Kota Dumai melakukanklarifikasi dengan peserta. Dalam klarifikasi pesertatidak diperkenankan mengubah substansipenawaran. Hasil klarifikasi dapat menggugurkanpenawaran;

H. peserta yang dinyatakan lulus evaluasi teknisdilanjutkan ke tahap evaluasi harga; dan

I. apabila dari 3 (tiga) penawaran terendah setelahkoreksi aritmatik ada yang tidak memenuhipersyartan teknis maka Kelompok Kerja (POKJA) IIPekerjaan Konstruksi Unit Layanan PengadaanPemerintah Kota Dumai dapat melakukan evaluasiterhadap penawaran terendah berikutnya (apabilaada) dimulai dari evaluasi administrasi;

J. apabila hanya ada 1 (satu) atau 2 (dua) peserta yang

lulus evaluasi teknis, maka evaluasi tetapdilanjutkan dengan evaluasi harga; danK. apabila tidak ada peserta yang lulus evaluasi Teknis

maka pelelangan dinyatakan gagalL. Terhadap peserta yang dinyatakan lulus evaluasi

teknis dilanjutkan untuk dilakukan evaluasikualifikasi

.

27.14 Evaluasi Harga

27.6.B).1) unsur-unsur yang perlu dievaluasi adalah hal-hal

yang pokok atau penting, dengan ketentuan:a. Untuk kontrak Harga Satuan atau Kontrak GabunganLumpsum dan Harga Satuan pada bagian hargasatuan:1) harga satuan penawaran yang nilainya lebih

besar dari 110% (seratus sepuluh perseratus)dari harga satuan yang tercantum dalam HPS,dilakukan klarifikasi. Apabila setelah dilakukanklarifikasi, ternyata harga satuan tersebutdinyatakan timpang maka harga satuan timpanghanya berlaku untuk volume sesuai denganDaftar Kuantitas dan Harga. Jika terjadipenambahan volume, harga satuan yang berlaku

sesuai dengan harga dalam HPS;2) mata pembayaran yang harga satuannya nol atau

tidak ditulis dilakukan klarifikasi dan kegiatantersebut harus tetap dilaksanakan. Harganyadianggap termasuk dalam harga satuanpekerjaan lainnya;

27.6.B).2) Dilakukanklarifikasi kewajaran harga denganketentuan sebagai berikut:

1) [untuk sistem gugur dilakukan klarifikasi terhadap hasil

koreksi aritmatik, apabila ada koreksi/ perubahan;]2) [klarifikasi dalam hal penawaran komponen dalam negeriberbeda dibandingkan dengan perkiraan Pokja ULP



dan/atau Daftar Inventarisasi Barang/Jasa ProduksiDalam Negeri;]

3) klarifikasi kewajaran harga apabila harga penawarandibawah 80% (delapan puluh perseratus) HPS denganketentuan:

a) menilai rincian/uraian Analisa Harga Satuan PekerjaanUtama meliputi komponen tenaga kerja, peralatan, danbahan (material konstruksi) terhadap jenis pekerjaanutama yang perlu dinilai kewajarannya untuk ditelitidan dianalisa mencakup beberapa faktor:

(1) Komposisi bahan (material konstruksi) untukmemperoleh suatu produk konstruksi yangmemenuhi syarat teknis (misal komposisiagregat, semen PC dan lainnya untukmenghasilkan beton K 125);

(2) Kesesuaian harga bahan (material konstruksi)

dengan harga pasaran pada saat penawaran danharga tersebut dapat dibuktikan (misal hargasemen, besi beton yang dicantumkan pada AnalisaHarga Satuan Pekerjaan);

(3) Kesesuaian upah tenaga kerja yang diberlakukanpada pekerjaan konstruksi di lokasi kegiatan padasaat penawaran (misal mandor, kepala tukang,tukang, pembantu tukang); dan

(4) Kesesuaian penggunaan peralatan yang meliputiperalatan yang tercantum dalam daftar peralatanyang diberikan dalam penawaran, komposisi,

kapasitas produk, bahan penunjang, danperhitungan biaya peralatan yang digunakanpada Analisa Harga Satuan Pekerjaan untukmenghasilkan konstruksi yang memenuhi syaratteknis (misal alat pemadatan tanah).

Apabila hasil analisa mengindikasikan bahwa pekerjaanutama tidak dapat dilaksanakan dengan harga yangditawarkan yang disebabkan harga penawaran di bawahharga pasar dan dapat dibuktikan, sehingga akanmenyebabkan terjadinya kerugian dibandingkankeuntungan yang akan diperoleh serta diperkirakan

mempengaruhi lingkup, kualitas, hasil/ kinerja dandiyakini tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuaidengan persyaratan/ ketentuan, maka penawaran tidakmemenuhi syarat dan dalam evaluasi penawaran harusdinyatakan gugur.

Indikasi kerugian dan keuntungan diteliti dari data yangtercantum dalam analisa harga satuan pekerjaan utamadan rekapitulasi daftar kuantitas dan harga.

b) apabila peserta tersebut ditunjuk sebagai pemenanglelang, harus bersedia untuk menaikkan JaminanPelaksanaan menjadi 5% (lima perseratus) dari nilaitotal HPS; dan



c) apabila peserta yang bersangkutan tidak bersediamenaikkan nilai Jaminan Pelaksanaan, makapenawarannya digugurkan dan Jaminan Penawarandicairkan (apabila jaminan penawaran dipersyaratkan)dan disetorkan ke Kas Negara/ Daerah untuk negaraserta dimasukkan dalam Daftar Hitam.

27.6.B).3) [M emperhitungkan preferensi harga atas penggunaan produksi dalam neger i dengan ketentuan: a. rumus penghi tungan sebagai ber ikut:

HEA = Harga Evaluasi Akhir .

KP = Koefisien Preferensi (Tingkat Komponen

Dalam Neger i (TKDN) di kali Preferensi

tert inggi Barang/ Jasa).

HP = Harga Penawaran (Harga Penawaran yang

memenuhi persyaratan l elang dan telah

dievaluasi).

b. dalam hal terdapat 2 (dua) atau lebih penawaran dengan HEA yang sama, penawar dengan TKDN terbesar adalah sebagai pemenang;

c. pemberian Preferensi Harga tidak mengubah Harga Penawaran dan hanya digunakan oleh Pokja ULP untuk keperluan perhitungan HEA guna menetapkan peringkat pemenang pelelangan.]

27.6.B).4) [Untuk 1 (satu) file sistem gugur, apabila dari 3 (tiga)penawaran terendah setelah koreksi aritmatik ada yangtidak memenuhi evaluasi harga maka Kelompok Kerja(POKJA) II Pekerjaan Konstruksi Unit Layanan PengadaanPemerintah Kota Dumai dapat melakukan evaluasiterhadap penawar terendah berikutnya (apabila ada)dimulai dari evaluasi administrasi];

27.6.B).5) [Untuk 1 (satu) file sistem gugur, apabila hanya ada 1(satu) atau 2 (dua) peserta yang lulus evaluasi harga,maka evaluasi tetap dilanjutkan dengan evaluasi

kualifikasi; dan

27.6.B).6) [Untuk 1 (satu) file sistem gugur apabila tidak ada pesertayang lulus evaluasi harga maka pelelangan dinyatakangagal.]

27.6.C) Apabila dalam evaluasi ditemukan bukti harga tidak wajarakibat terjadinya persaingan usaha tidak sehat dan/ atau terjadipengaturan bersama (kolusi/ persekongkolan), makapelelangan dinyatakan gagal dan peserta yang terlibatdimasukkan dalam Daftar Hitam.

27.6.D) Dalam hal terdapat 2 (dua) calon pemenang memiliki hargapenawaran yang sama, maka Kelompok Kerja (POKJA) II

HPKP

HEA

1

1



Pekerjaan Konstruksi Unit Layanan Pengadaan Pemerintah KotaDumai memilih peserta yang mempunyai kemampuan teknislebih besar dan hal ini dicatat dalam Berita Acara HasilPelelangan.

27.6.E) Kelompok Kerja (POKJA) II Pekerjaan Konstruksi Unit LayananPengadaan Pemerintah Kota Dumai menyusun urutan 3 (tiga)penawaran sebagai calon pemenang dan calon pemenangcadangan 1 dan 2 (apabila ada), dengan ketentuan:

a. [Untuk sistem gugur dimulai dari penawaran harga ataupenawaran harga terkoreksi yang terendah].

28. EvaluasiKualifikasi 28.1

Evaluasi kualifikasi dilakukan terhadap calon pemenanglelang serta calon pemenang cadangan 1 dan 2 (apabilaada)

28.2 Evaluasi formulir isian kualifikasi dilakukan denganmenggunakan metode sistem gugur.

28.3 Pakta integritas telah diisi dan ditandatangani oleh pesertasebelum pemasukan penawaran (untuk peserta yangmelakukan kemitraan/KSO)

28.4 Tata cara evaluasi kualifikasi dilakukan sesuai denganketentuan dalamBab VIII Dokumen Pengadaan ini.

28.5 Peserta dinyatakan memenuhi persyaratan kualifikasiapabila:

1) Untuk peserta yang melakukan Kemitraan/ Kerja SamaOperasi (KSO) formulir kualifikasi ditandatangani olehpejabat yang menurut perjanjian Kemitraan/ KerjaSama Operasi berhak mewakili Kemitraan/ KSO; atau

2) memiliki izin usaha sesuai dengan peraturanperundang-undangan, kecuali peserta perorangan;

3) perusahaan yang bersangkutan dan manajemennyatidak dalam pengawasan pengadilan, tidak bangkrutdan tidak sedang dihentikan kegiatan usahanya;

4) salah satu dan/atau semua pengurus dan badanusahanya atau peserta perorangan tidak masuk dalamDaftar Hitam;

5) memiliki NPWP dan telah memenuhi kewajibanperpajakan tahun pajak terakhir (SPT tahunan) sertamemiliki laporan bulanan PPh Pasal 21, PPh Pasal 23(bila ada transaksi), PPh Pasal 25/ Pasal 29 dan PPN(bagi Pengusaha Kena Pajak) paling kurang 3 (tiga)bulan terakhir dalam tahun berjalan. Peserta dapatmengganti persyaratan ini dengan menyampaikanSurat Keterangan Fiskal (SKF), atau dokumen sejenisdari negara asal Penyedia jasa (bila ada);

6) memperoleh paling sedikit 1 (satu) pekerjaan sebagaiPenyedia dalam kurun waktu 4 (empat) tahunterakhir, baik di lingkungan pemerintah maupunswasta termasuk pengalaman subkontrak, kecuali bagiPenyedia Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Kecil



yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun;7) memiliki kemampuan pada bidang pekerjaan yang

sesuai untuk usaha Mikro, Usaha Kecil serta koperasikecil serta kemampuan pada sub bidang pekerjaanyang sesuai untuk usaha non-kecil;

8) dalam hal peserta akan melakukan Kemitraan/ KSO:(a) peserta wajib mempunyai perjanjian

Kemitraan/ Kerja Sama Operasi yang memuatpersentase Kemitraan/ KSO dan perusahaan yangmewakili Kemitraan/ KSO tersebut; dan

(b) untuk perusahaan yang melakukanKemitraan/ KSO, evaluasi persyaratan pada huruf (1) sampai dengan huruf (7) dilakukan untuksetiap perusahaan yang melakukanKemitraan/ KSO

9) memiliki Sertifikat Manajemen Mutu ISO, apabiladiperlukan.

28.6 Apabila ditemukan hal-hal dan/atau data yang kurang jelasmaka dilakukan klarifikasi secara tertulis namun tidakboleh mengubah substansi formulir isian kualifikasi.

28.7 Evaluasi kualifikasi dalam proses pascakualifikasi sudahmerupakan ajang kompetisi, maka data yang kurang tidakdapat dilengkapi.

28.8 Apabila tidak ada yang lulus evaluasi kualifikasi,pelelangan dinyatakan gagal.

29. Pembuktian

Kualifikasi

29.1 Pembuktian kualifikasi terhadap calon pemenang serta

calon pemenang cadangan 1 dan 2 (apabila ada).29.2 Pembuktian kualifikasi dilakukan diluar aplikasi SPSE(offline ).

29.3 Pembuktian kualifikasi dilakukan dengan cara melihatdokumen asli atau dokumen yang dilegalisir oleh pihakyang berwenang, dan meminta dokumennya.

29.4 Kelompok Kerja (POKJA) II Pekerjaan Konstruksi UnitLayanan Pengadaan Pemerintah Kota Dumai melakukanklarifikasi dan/ atau verifikasi kepada penerbit dokumen,apabila diperlukan.

29.5 Apabila hasil pembuktian kualifikasi ditemukan pemalsuan

data, peserta digugurkan, badan usaha dan/ ataupengurusnya atau peserta perorangan dimasukkan dalamDaftar Hitam, Jaminan Penawaran (apabila dipersyaratkan)yang bersangkutan dicairkan dan disetorkan ke kasNegara/Daerah serta dilaporkan kepada Kepolisian atasperbuatan pemalsuan tersebut.

29.6 Kelompok Kerja (POKJA) II Pekerjaan Konstruksi UnitLayanan Pengadaan Pemerintah Kota Dumai tidak perlumeminta seluruh dokumen kualifikasi apabila penyediabarang/ jasa sudah pernah melaksanakan pekerjaan yangsejenis, sama kompleksitasnya pada instansi yangbersangkutan.

29.7 Apabila tidak ada penawaran yang lulus pembuktiankualifikasi, pelelangan dinyatakan gagal.



29.8 Kelompok Kerja (POKJA) II Pekerjaan Konstruksi UnitLayanan Pengadaan Pemerintah Kota Dumai membuat danmenandatangani Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP)yang paling sedikit memuat: a. Nama seluruh peserta;b. Harga penawaran atau harga penawaran terkoreksi dari

masing-masing peserta;c. Metode evaluasi yang digunakan;d. Unsur-unsur yang dievaluasi;e. Rumus yang dipergunakan;f. Keterangan-keterangan lain yang dianggap perlu hal ikhwal

pelaksanaan pelelangan;g. Jumlah peserta yang lulus dan tidak lulus pada setiap

tahapan evaluasi;h. Tanggal dibuatnya Berita Acara; dani. Pernyataan bahwa pelelangan gagal apabila tidak ada

penawaran yang memenuhi syarat.

F. PENETAPAN PEMENANG

30. PenetapanPemenang

30.1 Kelompok Kerja (POKJA) II Pekerjaan Konstruksi Unit LayananPengadaan Pemerintah Kota Dumai melakukan penetapanpemenang melalui aplikasi SPSEsetelah melalui pembahasaninternal seluruh anggota Kelompok Kerja (POKJA) II PekerjaanKonstruksi Unit Layanan Pengadaan Pemerintah Kota Dumai , atausetelah ditetapkan PA secara offline untuk nilai paket di atasRp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah). Kelompok Kerja(POKJA) II Pekerjaan Konstruksi Unit Layanan PengadaanPemerintah Kota Dumai dapat menetapkan pemenang lebih dari 1(satu) penyedia sesuai ketentuan yang terdapat dalam padainformasi paket dalam aplikasi SPSE.

30.2 Apabila terjadi keterlambatan dalam menetapkan pemenang danakan mengakibatkan Surat Penawaran dan Jaminan Penawaran(apabila dipersyaratkan) habis masa berlakunya, maka dilakukankonfirmasi kepada calon pemenang, calon pemenang cadangan 1dan 2 (apabila ada) untuk memperpanjang surat penawaran dan

jaminan penawaran (apabila dipersyaratkan) secara tertulissampai dengan perkiraan jadwal penandatanganan kontrak.

30.3 Calon pemenang, calon pemenang cadangan 1 dan 2 (apabila ada)yang tidak bersedia memperpanjang surat penawaran dan JaminanPenawaran (apabila dipersyaratkan)dianggap mengundurkan diridantidak dikenakan sanksi.

31. PengumumanPemenang

Kelompok Kerja (POKJA) II Pekerjaan Konstruksi Unit LayananPengadaan Pemerintah Kota Dumai mengumumkan pemenang danpemenang cadangan 1 dan 2 (apabila ada) melalui aplikasi SPSE, diwebsite sebagaimana tercantum dalam LDP dan papan

pengumuman resmi untuk masyarakat



32. Sanggahan 32.1 Peserta yang memasukkan penawaran dapat menyampaikansanggahan secara elektronik melalui aplikasi SPSE atas penetapanpemenang kepada Kelompok Kerja (POKJA) II Pekerjaan KonstruksiUnit Layanan Pengadaan Pemerintah Kota Dumai dalam waktu

yang telah ditetapkan dengan disertai bukti terjadinyapenyimpangan dan dapat ditembuskan secara offline (di luaraplikasi SPSE) kepada PPK, PA/ KPA dan APIP sebagaimanatercantum dalam LDP.

32.2 Sanggahan diajukan oleh peserta apabila terjadi penyimpanganprosedur meliputi:a. penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur yang

diatur dalam Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah yang terakhirdiubah dengan Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2012beserta petunjuk teknisnya dan yang telah ditetapkan

dalam Dokumen Pengadaan;b. rekayasa tertentu sehingga menghalangi terjadinya

persaingan usaha yang sehat; dan/ atauc. penyalahgunaan wewenang oleh Kelompok Kerja (POKJA)

II Pekerjaan Konstruksi Unit Layanan PengadaanPemerintah Kota Dumai dan/atau pejabat yang berwenanglainnya.

32.3 Kelompok Kerja (POKJA) II Pekerjaan Konstruksi Unit LayananPengadaan Pemerintah Kota Dumai wajib memberikan jawabansecara elektronik atas semua sanggahan paling lambat 3(tiga) hari kalendersetelah menerima surat sanggahan.

32.4 Apabila sanggahan dinyatakan benar maka Kelompok Kerja(POKJA) II Pekerjaan Konstruksi Unit Layanan PengadaanPemerintah Kota Dumai menyatakan pelelangan gagal.

32.5 Sanggahan yang disampaikan disampaikan tidak melalui aplikasiSPSE (offline ) bukan dikarenakan adanya keadaan kahar ataugangguan teknis atau kepada PA/ KPA, PPK, PPK atau bukan kepadaKelompok Kerja (POKJA) II Pekerjaan Konstruksi Unit LayananPengadaan Pemerintah Kota Dumai atau disampaikan diluar masasanggah, dianggap sebagai pengaduan dan tetap harusditindaklanjuti.

33. SanggahanBanding

33.1 Peserta yang tidak puas dengan jawaban sanggahan dari PokjaULP, dapat mengajukan sanggahan banding secara tertuliskepada Kepala Daerah sebagaimana tercantum dalam LDP,paling lambat 3(tiga) hari kalender setelah menerima jawabansanggahan, dengan tembusan kepada PPK, Kelompok Kerja(POKJA) II Pekerjaan Konstruksi Unit Layanan PengadaanPemerintah Kota Dumai , dan APIP sebagaimana tercantumdalam LDP.

33.2 Kepala Daerah sebagaimana tercantum dalam LDP , wajibmemberikan jawaban secara tertulis atas semua sanggahan

banding paling lambat 5(lima) hari kalender setelah suratsanggahan banding diterima.



33.3 Peserta yang akan melakukan sanggahan banding harusmemberikan Jaminan Sanggahan Banding sebagaimanatercantum dalam LDP (sebesar 1% (satu perseratus) dari nilaitotal HPS) dengan masa berlaku5(lima) harikalender sejaktanggal pengajuan sanggahan banding.

33.4 Penerima Jaminan Sanggahan Banding adalah Kelompok Kerja(POKJA) II Pekerjaan Konstruksi Unit Layanan PengadaanPemerintah Kota Dumai.

33.5 Dalam hal substansi sanggahan banding pada pelelangandinyatakan salah, Jaminan Sanggahan Banding dicairkan dandisetorkan ke Kas Daerah, kecuali jawaban sanggahan bandingmelampaui batas akhir menjawab sanggahan banding.

33.6 Sanggahan banding menghentikan proses pelelangan.

33.7 Sanggahan banding yang disampaikan bukan kepada Kepala Daerah sebagaimana tercantum dalam LDP atau disampaikan diluar masa sanggah banding, dianggap sebagai pengaduan dantetap harus ditindaklanjuti.

G. PENUNJUKAN PEMENANG

34. Penunjukan

PenyediaBarang/ Jasa

34.1 Kelompok Kerja (POKJA) II Pekerjaan Konstruksi Unit Layanan

Pengadaan Pemerintah Kota Dumai menyampaikan Berita AcaraHasil Pelelangan (BAHP) kepada PPK dengan tembusan kepadaKepala ULP sebagai dasar untuk menerbitkan Surat PenunjukanPenyedia Barang/Jasa (SPPBJ).

34.2 PPK menerbitkan SPPBJ apabilapernyataan peserta pada formulirisian kualifikasi masih berlaku, dengan ketentuan:a. tidak ada sanggahan dari peserta;b. sanggahan dan/ atau sanggahan banding terbukti tidak

benar; atauc. masa sanggah dan/ atau masa sanggah banding

berakhir.

34.3 PPK menginputkan data SPPBJ dan mengunggah hasilpemindaian SPPBJ yang telah diterbitkan pada aplikasi SPSE danmengirimkan SPPBJ tersebut melalui aplikasi SPSE kepadaPenyedia yang ditunjuk

34.4 Penyedia yang ditunjuk wajib menerima keputusan tersebut,dengan ketentuan:a. apabila yang bersangkutan mengundurkan diri dan

masa penawarannya masih berlaku dengan alasan yangdapat diterima secara obyektif oleh Kelompok Kerja(POKJA) II Pekerjaan Konstruksi Unit LayananPengadaan Pemerintah Kota Dumai, maka JaminanPenawaran (apabila dipersyaratkan)yang bersangkutandicairkan dan disetorkan sebagaimana tercantum dalam



LDP;b. apabila yang bersangkutan mengundurkan diri dan

masa penawarannya masih berlaku dengan alasan yangtidak dapat diterima secara obyektif oleh KelompokKerja (POKJA) II Pekerjaan Konstruksi Unit LayananPengadaan Pemerintah Kota Dumai, maka JaminanPenawaran (apabila dipersyaratkan) yang bersangkutandicairkan dan disetorkan sebagaimana tercantum dalamLDP serta dimasukkan dalam Daftar Hitam; atau

c. apabila yang bersangkutan tidak bersedia ditunjukkarena masa penawarannya sudah tidak berlaku, maka

Jaminan Penawaran (apabila dipersyaratkan) yangbersangkutan tidak boleh dicairkan.

34.5 Apabila pemenang yang ditunjuk mengundurkan diri, makapenunjukan pemenang dapat dilakukan kepada pemenangcadangan sesuai dengan urutan peringkat, selama masa suratpenawaran dan Jaminan Penawaran (apabila dipersyaratkan)pemenang cadangan masih berlaku atau sudah diperpanjangmasa berlakunya.

34.6 Apabila semua pemenang yang ditunjuk mengundurkan diri,maka pelelangan dinyatakan gagal oleh PA/ KPA setelahmendapat laporan dari PPK.

34.7 SPPBJ harus diterbitkan paling lambat 4(empat) hari kerja setelah pengumuman penetapan pemenang, apabila tidak adasanggahan.

34.8 SPPBJ harus diterbitkan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah

semua sanggahan dan sanggahan banding dijawab.

34.9 Dalam SPPBJ disebutkan bahwa penyedia harus menyiapkan Jaminan Pelaksanaan sebelum penandatanganan kontrak.

34.10 Dalam hal PPK tidak bersedia menerbitkan SPPBJ karena tidaksependapat atas penetapan pemenang, maka diberitahukankepada PA/ KPA untuk diputuskan dengan ketentuan:a. apabila PA/ KPA sependapat dengan PPK, dilakukan evaluasi

ulang atau pelelangan dinyatakan gagal; ataub. apabila PA/ KPA sependapat dengan Kelompok Kelompok

Kerja (POKJA) II Pekerjaan Konstruksi Unit Layanan

Pengadaan Pemerintah Kota Dumai , PA/ KPA memutuskanpenetapan pemenang oleh Kelompok Kerja Kelompok Kerja(POKJA) II Pekerjaan Konstruksi Unit Layanan PengadaanPemerintah Kota Dumai bersifat final, dan PA/ KPAmemerintahkan PPK untuk menerbitkan SPPBJ

34.11 Kontrak ditandatangani paling lambat 14 (empat belas) harikerja setelah diterbitkannya SPPBJ.

34.12 PPK menginputkan data kontrak dan mengunggah hasilpemindaian dokumen kontrak yang telah ditandatangani padaaplikasi SPSE.



35. BAHP, BeritaAcara Lainnya,danKerahasiaanProses

35.1 Kelompok Kerja (POKJA) II Pekerjaan Konstruksi Unit LayananPengadaan Pemerintah Kota Dumai menuangkan ke dalamBAHP atau Berita Acara tambahan lainnya segala hal terkaitproses pemilihan penyedia secara elektronik yang tidak dapatdiakomodir atau difasilitasi aplikasi SPSE

35.2 Berita Acara Tambahan lainnya sebagaimana dimaksud padaangka 36.1 diunggah (upload) oleh Pokja ULP menggunakanmenu upload informasi lainnya pada aplikasi SPSE.

35.3 Evaluasi penawaran yang disimpulkan dalam Berita Acara HasilPelelangan (BAHP) oleh Kelompok Kerja (POKJA) II PekerjaanKonstruksi Unit Layanan Pengadaan Pemerintah Kota Dumaibersifat rahasia sampai dengan saat pengumuman pemenang.

H. PELELANGAN GAGAL

36. PelelanganGagal

36.1 Kelompok Kerja (POKJA) II Pekerjaan Konstruksi Unit LayananPengadaan Pemerintah Kota Dumai menyatakan pelelangangagal, apabila:a. jumlah peserta yang memasukan Dokumen Penawaran

kurang dari 3 (tiga) peserta;b. tidak ada penawaran yang lulus evaluasi penawaran;c. dalam evaluasi penawaran ditemukan bukti/ indikasi

terjadi persaingan tidak sehat;d. [harga penawaran terendah terkoreksi untuk Kontrak Harga Satuan atau Kontrak gabungan Lump Sum dan Harga Satuan lebih t inggi dari HPS;] [selu ruh harga penawaran yang masuk untuk Kontrak

Lump Sum di atas HPS;]

e. sanggahan dari peserta yang memasukkan DokumenPenawaran atas pelaksanaan pelelangan yang tidaksesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden No. 54

Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ JasaPemerintah yang terakhir diubah dengan Peraturan

Presiden No. 70 Tahun 2012 beserta petunjuk teknisnyadan Dokumen Pengadaan ternyata benar;

f. sanggahan dari peserta yang memasukkan DokumenPenawaran atas kesalahan substansi DokumenPengadaan ternyata benar; atau

g. calon pemenang dan calon pemenang cadangan 1 dan2, setelah dilakukan evaluasi dengan sengaja tidak hadirdalam klarifikasi dan/atau pembuktian kualifikasi.

36.2 PA/ KPA menyatakan Pelelangan gagal, apabila:a. PA/ KPAsebagaimana tercantum dalam LDP sependapat

dengan PPK yang tidak bersedia menandatangani SPPBJ

karena proses Pelelangan tidak sesuai dengan PeraturanPresiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan



Barang/ Jasa Pemerintah yang terakhir diubah denganPeraturan Presiden No. 70 Tahun 2012 besertapetunjuk teknisnya ;

b. pengaduan masyarakat adanya dugaan KKN yangmelibatkan Kelompok Kerja (POKJA) II PekerjaanKonstruksi Unit Layanan Pengadaan Pemerintah KotaDumai dan/ atau PPK ternyata benar;

c. dugaan KKN dan/ atau pelanggaran persaingan sehatdalam pelaksanaan Pelelangan dinyatakan benar olehpihak berwenang;

d. sanggahan dari peserta yang memasukan DokumenPenawaran atas kesalahan prosedur yang tercantumdalam Dokumen Pengadaan Penyedia Barang/ Jasaternyata benar;

e. Dokumen Pengadaan tidak sesuai dengan PeraturanPresiden No. 54 Tahun 2010 tentang PengadaanBarang/ Jasa Pemerintah yang terakhir diubah dengan

Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2012 besertapetunjuk teknisnya;f. pelaksanaan Pelelangan tidak sesuai atau menyimpang

dari Dokumen Pengadaan;g. calon pemenang dan calon pemenang cadangan 1 dan

2 mengundurkan diri; atauh. pelaksanaan Pelelangan melanggar Peraturan Presiden

No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ JasaPemerintah yang terakhir diubah dengan PeraturanPresiden No. 70 Tahun 2012 beserta petunjukteknisnya.

36.3 [M enter i/ Pimpinan Lembaga/ Pimpinan Institusi menyatakan pelelangan gagal, apabila:

a. Sanggahan banding dari peserta atas terjadinya pelanggaran prosedur dalam pelaksanaan pelelangan yang melibatkan KPA, PPK dan/ atau Kelompok Kerja (POKJA) II Pekerjaan Konstruksi Unit Layanan Pengadaan Pemerintah Kota Dumai, ternyata benar; atau

b. Pengaduan masyarakat atas terjadinya KKN yang melibatkan KPA, ternyata benar;

[Kepala Daerah menyatakan pelelangan gagal, apabila:

a. Sanggahan banding dari peserta atas terjadinya pelanggaran prosedur dalam pelaksanaan pelelangan yang melibatkan PA, KPA, PPK dan/ atau Kelompok Ker ja (POKJA) II Pekerjaan Konstruksi Unit Layanan Pengadaan Pemerintah Kota Dumai, ternyata benar; atau

b. Pengaduan masyarakat atas terjadinya KKN yang melibatkanPA dan/ atau KPA, ternyata benar;

36.4 Setelah pelelangan dinyatakan gagal, maka Kelompok Kerja(POKJA) II Pekerjaan Konstruksi Unit Layanan Pengadaan

Pemerintah Kota Dumai memberitahukan kepada seluruhpeserta.



36.5 Setelah pemberitahuan adanya pelelangan gagal, KelompokKerja (POKJA) II Pekerjaan Konstruksi Unit Layanan PengadaanPemerintah Kota Dumai atau Pokja ULP pengganti (apabila ada)meneliti dan menganalisis penyebab terjadinya pelelangangagal, menentukan langkah selanjutnya, yaitu melakukan:

a. evaluasi ulang;b. penyampaian ulang Dokumen Penawaran;c. pelelangan ulang; ataud. penghentian proses pelelangan.

36.6 PA/KPA, PPK dan/atau Kelompok Kerja (POKJA) II PekerjaanKonstruksi Unit Layanan Pengadaan Pemerintah Kota Dumaidilarang memberikan ganti rugi kepada peserta pelelanganapabila penawarannya ditolak atau pelelangan dinyatakangagal.

36.7 Apabila dari hasil evaluasi penyebab terjadinya pelelangangagal, mengharuskan adanya perubahan Dokumen Pengadaan,maka dilakukan pelelangan ulang dengan terlebih dahulumemperbaiki Dokumen Pengadaan.

I. JAMINAN PELAKSANAAN

37. JaminanPelaksanaan

37.1 Jaminan Pelaksanaan diberikan Penyedia setelah diterbitkannyaSPPBJ dan sebelum penandatanganan Kontrak.

37.2 Jaminan Pelaksanaan dikembalikan kepada Penyedia setelah:a. penyerahan seluruh pekerjaan;b. penyerahan Jaminan Pemeliharaan sebesar 5% (lima

perseratus) dari nilai Kontrak; atauc. pembayaran termin terakhir/ bulan terakhir/ sekaligus telah

dikurangi uang retensi sebesar 5% (lima perseratus) darinilai Kontrak (apabila diperlukan).

37.3 Jaminan Pelaksanaan memenuhi ketentuan sebagai berikut:a. diterbitkan oleh Bank Umum(tidak termasuk bank

perkreditan rakyat), perusahaan penjaminan atauperusahaan asuransi yang mempunyai programasuransi kerugian (suretyship ) yang sebagaimanaditetapkan oleh Menteri Keuangan;

b. masa berlaku Jaminan Pelaksanaan sejak tanggalpenandatanganan Kontrak sampai dengan serah terimapertama pekerjaan berdasarkan Kontrak (PHO)sebagaimana tercantum dalam LDP;

c. nama Penyedia sama dengan nama yang tercantumdalam surat Jaminan Pelaksanaan;

d. besaran nilai Jaminan Pelaksanaan tidak kurang darinilai jaminan yang ditetapkan;

e. besaran nilai Jaminan Pelaksanaan dicantumkan dalamangka dan huruf;

f. nama PPK yang menerima Jaminan Pelaksanaan samadengan nama PPK yang menandatangan kontrak;



g. paket pekerjaan yang dijamin sama dengan paketpekerjaan yang tercantum dalam SPPBJ;

h. Jaminan Pelaksanaan harus dapat dicairkan tanpasyarat (unconditional ) sebesar nilai jaminan dalam

jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerjasetelah surat pernyataan wanprestasi dari PPK diterimaoleh penerbit Jaminan;

i. Jaminan Pelaksanaan atas nama Kemitraan/ KSO ditulisatas nama Kemitraan/ KSO atau masing-masing anggotaKemitraan/ KSO (apabila masing-masing mengajukan

Jaminan Pelaksanaan secara terpisah); dan j. memuat nama, alamat dan tanda tangan pihak

penjamin.

37.4 Kegagalan penyedia yang ditunjuk untuk menyerahkan JaminanPelaksanaan dipersamakan dengan penolakan untukmenandatangani Kontrak.

37.5 Ketentuan lebih lanjut mengenai pencairan JaminanPelaksanaan diatur dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak.

J. PENANDATANGANAN KONTRAK

38. Penanda-tangananKontrak

38.1 Sebelum penandatanganan kontrak PPK wajib memeriksaapakah pernyataan dalam Formulir Isian Kualifikasi masihberlaku. Apabila salah satu pernyataan tersebut tidak terpenuhi,maka penandatanganan kontrak tidak dapat dilakukan.

38.2 Penandatanganan kontrak dilakukan paling lambat 14 (empatbelas) hari kerja setelah diterbitkan SPPBJ dan setelah Penyediamenyerahkan Jaminan Pelaksanaan, dengan ketentuan:a. nilai Jaminan Pelaksanaan untuk harga penawaran atau

penawaran terkoreksi diatas 80% (delapan puluhperseratus) nilai total HPS adalah sebesar 5% (limaperseratus) dari nilai penawaran atau penawaranterkoreksi; atau

b. nilai Jaminan Pelaksanaan untuk harga penawaran ataupenawaran terkoreksi dibawah 80% (delapan puluhperseratus) nilai total HPS adalah sebesar 5% (limaperseratus) dari nilai total HPS; dan

c. masa berlaku Jaminan Pelaksanaan sejak tanggalpenandatanganan Kontrak sampai serah terima pertamaPekerjaan Konstruksi.

38.3 PPK dan penyedia tidak diperkenankan mengubah substansiDokumen Pengadaan sampai dengan penandatangananKontrak, kecuali mempersingkat waktu pelaksanaan pekerjaandikarenakan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang ditetapkansebelumnya akan melewati batas tahun anggaran.

38.4 Dalam hal kontrak tahun tunggal perubahan waktupelaksanaan pekerjaan melewati batas tahun anggaran,

penandatanganan kontrak dilakukan setelah mendapatpersetujuan kontrak tahun jamak.



38.5 PPK dan Penyedia wajib memeriksa konsep Kontrak meliputisubstansi, bahasa, redaksional, angka dan huruf sertamembubuhkan paraf pada setiap lembar Dokumen Kontrak.

38.6 Menetapkan urutan hirarki bagian-bagian Dokumen Kontrak

dalam Surat Perjanjian, dengan maksud apabila terjadipertentangan ketentuan antara bagian satu dengan bagian yanglain, maka berlaku urutan sebagai berikut:a. adendum Surat Perjanjian;b. pokok perjanjian;c. surat penawaran, beserta penawaran harga;d. syarat-syarat khusus kontrak;e. syarat-syarat umum kontrak;f. spesifikasi khusus;g. spesifikasi umum;h. gambar-gambar;i. daftar kuantitas (apabila ada); dan

j. dokumen lainnya seperti: jaminan-jaminan, SPPBJ,BAHP.

38.7 Banyaknya rangkap kontrak dibuat sesuai kebutuhan, yaitu:a. sekurang-kurangnya 2 (dua) Kontrak asli, terdiri dari:

1) kontrak asli pertama untuk PPK dibubuhi materaipada bagian yang ditandatangani oleh penyedia; dan

2) kontrak asli kedua untuk penyedia dibubuhi materaipada bagian yang ditandatangani oleh PPK;

b. rangkap kontrak lainnya tanpa dibubuhi materai,apabila diperlukan.

38.8 [Penandatanganan kontrak yang kompleks dan/ atau berni lai diatas Rp100.000.000.000,00 (seratus mil iar rupiah) dil akukan setelah draf kontrak memperoleh pendapat ahli hukum kontrak.]

38.9 Pihak yang berwenang menandatangani kontrak atas namapenyedia adalah direktur utama/pimpinanperusahaan/pengurus koperasiyang disebutkan namanya dalamAkta Pendirian/Anggaran Dasar, yang telah didaftarkan sesuaidengan peraturan perundang-undangan.

38.10 Pihak lain yang bukan direktur utama/pimpinan

perusahaan/pengurus koperasi atau yang namanya tidakdisebutkan dalam Akta Pendirian/Anggaran Dasar, dapatmenandatangani Kontrak, sepanjang pihak tersebut adalahpengurus/karyawan perusahaan/karyawan koperasi yangberstatus sebagai tenaga kerja tetap dan mendapat kuasa ataupendelegasian wewenang yang sah dari direkturutama/pimpinan perusahaan/ pengurus atau pihak yang sahberdasarkan Akta Pendirian/Anggaran Dasar untukmenandatangani Kontrak.



BAB. IV

LEMBAR DATA PEMILIHAN

( LDP )





BAB IV

LEMBAR DATA PEMILIHAN (LDP)

A. LINGKUPPEKERJAAN

1.

2.

3.

Pokja ULP:

Kelompok Kerja (POKJA) II Pekerjaan Konstruksi Unit LayananPengadaan Pemerintah Kota Dumai

Alamat Pokja ULP:

Jl. Diponegoro Gg. Jambu No. 02 Kota Dumai

Website : :

4.

5.

6.

Website LPSE:www.lpsedumai.net

Nama paket pekerjaan:

Pembangunan Saluran Drainase / gorong-gorongParit Jl.Kesuma gg. Cemara RT 16

Uraian singkat pekerjaan:Parit Jl.Kesuma gg. Cemara RT 16

Parit Beton Uk. 377 x 0,6 x 0,6 m

7. Jangka waktu penyelesaian pekerjaan:

120 (seratus dua puluh ) hari kalender.

B. SUMBER DANA Pekerjaan ini dibiayai dari sumber pendanaan:

APBD Kota Dumai Tahun Anggaran 2013

C. JADWALTAHAPANPEMILIHAN

Sebagaimana tercantum dalam aplikasi SPSE

D. PENINJAUAN LAPANGAN [apabila diperlukan]

[Peninjauan lapangan akan dil aksanakan pada:

Hari : _______________________

Tanggal : _______________________

Waktu : ___________s.d _________

Tempat : _______________________]



E. MATA UANGPENAWARANDAN CARAPEMBAYARAN

1.

2.

Mata uang yang digunakan Rupiah

Pembayaran dilakukan dengan caraTermin

F. MASABERLAKUNYAPENAWARAN

Masa berlaku penawaran selama 60 (enam puluh ) harikalender sejak batas akhir pemasukan Dokumen Penawaran,yaitu dari tanggal 27 Juni 2013 s.d 25 Agustus 2013

G. JAMINAN PENAWARAN (Apabila dipersyaratkan)

1.

2.

3.

4.

Jaminan Penawaran :dipersyaratkan

Besarnya Jaminan Penawaran adalah: Rp. 6.627.570(enam juta enam ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus tujuh puluhrupiah,)

Masa berlaku jaminan penawaran 60 (enam puluh )harikalender sejak batas akhir pemasukan Dokumen

Penawaran, yaitu dari tanggal 27 Juni 2013 s.d 25 Agustus2013

Dalam hal Jaminan Penawaran dicairkan, maka disetorkanpadaKas Daerah

H. JADWALPEMASUKANDOKUMENPENAWARAN

Lihat jadwal pemilihan dalam aplikasi SPSE

I. BATAS AKHIRWAKTUPEMASUKANPENAWARAN


J. PEMBUKAANPENAWARAN


K. DOKUMENPENAWARAN

1. Daftar Personil Minimal yang diperlukan untuk pelaksanaanpekerjaan:



2.

3.

4.

BAB XIV Lampiran I Lembar Data Pemilihan (LDP)

Daftar Peralatan Utama minimal yang diperlukan untukpelaksanaan pekerjaan:

BAB XIV Lampiran II Lembar Data Pemilihan (LDP)

Bagian Pekerjaan yang disubkontrakkan ____________________________________

[di isi, apabila ada bagian pekerjaan yang dapat disubkontrakkan

dan bukan merupakan pekerjaan utama, kecuali pekerjaan

spesialis]

Uji mutu/ teknis/ fungsi diperlukan untuk:

a. Bahan : -b. Alat : -

L. [AMBANG BATAS SISTIM

GUGUR]

[Ambang Batas Ni lai Teknis : ______________]

M. SANGGAHAN,SANGGAHANBANDING DANPENGADUAN

1.

2.

3.

Sanggahan disampaikan melalui aplikasi SPSE ditujukan

kepada :

Kelompok Kerja (POKJA) II Pekerjaan Konstruksi Unit

Layanan Pengadaan Pemerintah Kota Dumai

Tembusan sanggahan dapat disampaikan di luar aplikasi SPSE

(offline ) ditujukan kepada:a PPK : Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Cipta

Karyab PA / KPA : Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota

Dumaic APIP : Inspektorat Kota Dumai

Sanggahan Banding disampaikan di luar aplikasi SPSE(offline ) ditujukan kepada : WALIKOTA DUMAI



4.

5.

Tembusan sanggahan banding disampaikan di luar aplikasiSPSE (offline ) ditujukan kepada:

a PPK : Pejabat Pembuat Komitmen Bidang CiptaKarya

b PA / KPA : Kelompok Kerja (POKJA) II PekerjaanKonstruksi Unit Layanan PengadaanPemerintah Kota Dumai

c APIP : Inspektorat Kota Dumai

Pengaduan disampaikan di luar aplikasi SPSE (offline )ditujukan kepada Inspektorat Kota Dumai[APIP Kementerian/

Lembaga/ Pemeri ntah Daerah/ Insti tusi][ dii si secara lengkap

dan jelas

N. JAMINANSANGGAHANBANDING

1.

2.

3.

Besarnya jaminan sanggahan banding:

Rp. 2.209.190 (dua juta dua ratus sembilan ribu seratussembilan puluh rupiah,)

[di isi sebesar 1% (satu perseratus) dari ni lai total HPS]

Jaminan Sanggahan Banding ditujukan kepada :

Kelompok Kerja (POKJA) II Pekerjaan Konstruksi Unit

Layanan Pengadaan Pemerintah Kota Dumai

Jl. Diponegoro Gg. Jambu No. 02 Kota Dumai

Jaminan Sanggahan Banding dicairkan dan disetorkan padaKas Daerah

O. JAMINANPELAKSANAAN

1.

2.

Masa berlaku Jaminan Pelaksanaan selama 120 (seratus duapuluh ) hari) kalender sejak penandatanganan kontrak.

[diisi dengan memperhitungkan mulai dari tanggal

penandatanganan kontrak sampai dengan serah terima

pertama Pekerjaan (PHO)]

Jaminan Pelaksanaan ditujukan kepada :

Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Cipta Karya

Jaminan Pelaksanaan dicairkan dan disetorkan pada Kas



3. Daerah.

P. JAMINAN UANGMUKA

1.

2.

3.

Nilai Jaminan Uang Muka sebesar

Rp.66.275.700 (enam puluh enam juta dua ratus tujuh puluhlima ribu tujuh ratus rupiah,)

Jaminan Uang Muka ditujukan :

Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Cipta Karya

Jaminan Uang Muka dicairkan dan disetorkan pada Kas

Daerah (apabila ada)



BAB. V

LEMBAR DATA KUALIFIKASI

( LDK )





BAB V

LEMBAR DATA KUALIFIKASI (LDK)

A. LingkupKualifikasi

Nama Pokja ULP : Kelompok Kerja (POKJA) IIPekerjaan Konstruksi UnitLayanan Pengadaan PemerintahKota Dumai

Alamat Pokja ULP : Jl. Diponegoro Gg. Jambu No. 02Kota Dumai.

Website : ___________________________ Website LPSE : www.lpsedumai.netNama Paket Pekerjaan : Parit Jl.Kesuma gg. Cemara RT 16

- Parit Beton Uk. 377 x 0,6 x 0,6 m--

B. PersyaratanKualifikasi

1. peserta yang berbadan usaha harus memiliki Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi danSerti fi kat Badan Usaha yang masihberlaku sesuai kode sub bidang 22009 (Drainase, termasuk

perawatannya) 2. Memiliki NPWP dan telah memenuhi kewajiban perpajakan

tahun 2012 (SPT tahunan) serta memiliki laporan bulananPPh Pasal 21,PPh Pasal 23 (bila ada transaksi), PPh Pasal25/ Pasal 29 dan PPN (bagi Pengusaha Kena Pajak) paling

kurang 3 (tiga) bulan terakhir yaitu Maret, April dan Mei2013 Peserta dapat mengganti persyaratan ini denganmenyampaikan Surat Keterangan Fiskal (SKF);

3. Paling Sedikit memperoleh 1 (Satu) Pekerjaan sebagai penyedia dalam kurun waktu 4 (Empat) tahun terakhi r , baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, kecuali bagi penyedia Barang/ Jasa usaha mikr o, usaha kecil dan koperasi yang baru berdir i kurang dar i 3 (ti ga) tahun.

4. [memi li ki pengalaman pada Bidang Sipi l (i si sesuai dengan bidang sejenis yang dipersyaratkan;] (untuk Usaha M ikr o,

Usaha Kecil, dan koperasi kecil )

5. [memi li ki pengalaman pada subbidang [i si sesuai dengan subbidang sejenis yang dipersyaratkan] dengan Kemampuan Dasar (KD) sebesar [sekurang-kur angnya sama dengan nil ai total HPS]] (untuk usaha non- kecil) ;

6. memiliki Tenaga Ahli dengan kualifikasi keahlian ___________ [isi sesuai dengan jenis keahlian yang diperlukan] serta harus memenuhi persyaratan: _________ [i si dengan persyaratan keahli an/ spesialisasi, pengalaman,

dan kemampuan manajerial yang diper lukan berdasarkanperaturan perundang-undangan bidang Konstruksi ] ;



7. memiliki Tenaga Teknis/ Terampil dengan kualifikasikemampuan ________________ [isi dengan jenis kemampuan teknis yang diper lukan] , serta harus memenuhipersyaratan: _____________________________ [i si dengan persyaratan pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial yang diperlukan berdasarkan peraturanperundang-undangan bidang Konstruksi

8. memiliki surat keterangan dukungan keuangan dari bankpemerintah/ swastasebesar Rp. 22.091.900 (dua puluh dua

juta sembilan puluh satu ribu sembilan ratus rupiah,)yaitu10% (sepul uh perseratus) dar i ni lai total HPS.

9. Memiliki Sertifikat Kepesertaan Jamsostek Perusahaan.

10. Surat Pernyataan Tidak Menuntut dan Tidak TermasukDalam Daftar Hitam (BAB XIV ; Surat Pernyataan)

11. memiliki fasilitas/ peralatan/ perlengkapan, yaitu: _______________________________ [sebutkan fasil it as/ peralatan/ perlengkapan yang harus dimiliki danberdasarkan peraturan perundang-undangan bidangkonstruksi ] .



BAB. VIBENTUK DOKUMEN

PENAWARAN





BAB VI

BENTUK DOKUMEN PENAWARAN

A. BENTUK SURAT PENAWARAN PESERTA BADAN USAHA/ KEMITRAAN(KSO) (UNTUK 1 (SATU) FILE)

CONTOH

[Kop Surat Badan Usaha]

Nomor : _______, _____________ 20___ Lampiran :

Kepada Yth.:Kelompok Kerja (POKJA) II Pekerjaan KonstruksiUnit Layanan Pengadaan (ULP)Pemerintah Kota Dumai

Tahun Anggaran 2013

diDumai

Perihal : Penawaran Pekerjaan Parit Jl.Kesuma gg. Cemara RT 16Parit Beton Uk. 377 x 0,6 x 0,6 m

Sehubungan dengan pengumuman Pemilihan Langsung denganPascakualifikasi dan Dokumen Pengadaan nomor: 06/ DOK-PML/ Pokja II -ULP/ VI/ 2013/ CK - 36 tanggal 18 Juni 2012 dan setelah kami pelajari dengansaksama Dokumen Pengadaan dan Berita Acara Pemberian Penjelasan, denganini kami mengajukan penawaran untuk pekerjaan Parit Jl.Kesuma gg. CemaraRT 16 Parit Beton Uk. 377 x 0,6 x 0,6 m sebesar Rp_______________ (__________________________).

Penawaran ini sudah memperhatikan ketentuan dan persyaratan yangtercantum dalam Dokumen Pengadaan untuk melaksanakan pekerjaantersebut.

Penawaran ini berlaku sejak batas akhir pemasukan DokumenPenawaran sampai dengan tanggal 25 Agustus 2013.



Sesuai dengan persyaratan, bersama Surat Penawaran ini kamilampirkan:

1. Hasi l Pemindaian (Scan) Jaminan Penawaran 2. Rekapitul asi , Daftar Kuant itas dan Harga 3. Anal isa Harga Satuan (AHS) 4. Harga Satuan Bahan, Upah dan Alat 5. Surat per janj ian kemitraan/ Ker ja Sama Operasi, (apabi la ada) 6. Dokumen penawaran teknis, terdiri dari :

a. Metoda Pelaksanaan;b. Jadwal Waktu Pelaksanaan;c. Daftar Personil Intid. Jenis, kapasitas, komposisi, dan jumlah peralatan utama minimal yang

dibutuhkan;

e. Spesifikasi teknisf. Pekerjaan yang disubkontrakkan(di persyaratkan untuk perusahaan non

kecil)7. Formulir Pra Rencana Keselamatan dan Kesehatan Kerja Kontrak (Pra RK3K)

Dengan disampaikannya Surat Penawaran ini, maka kami menyatakansanggup dan akan tunduk pada semua ketentuan yang tercantum dalamDokumen Pengadaan.

PT/ CV/KOPERASI........

jabatan



B. BENTUK PERJANJIAN KEMITRAAN/KERJA SAMA OPERASI (KSO)

CONTOH

SURAT PERJANJIAN KEMITRAAN/KERJA SAMA OPERASI (KSO)

Sehubungan dengan pelelangan pekerjaan ________________ yang pembukaanpenawarannya akan dilakukan di ________________ pada tanggal ________ 20__, maka kami:

______________________________ [nama peserta 1]

______________________________ [nama peserta 2]

______________________________ [nama peserta 3]

______________________________ [dan seterusnya]

bermaksud untuk mengikuti pelelangan dan pelaksanaan kontrak secarabersama-sama dalam bentuk kemitraan/ Kerja Sama Operasi (KSO).

Kami menyetujui dan memutuskan bahwa:

1. Secara bersama-sama:

a. Membentuk kemitraan/ KSO dengan nama kemitraan/ KSO adalah ________________ b. Menunjuk ____________________________ [nama peserta 1] sebagai

perusahaan utama (leading firm) untuk kemitraan/ KSO dan mewakiliserta bertindak untuk dan atas nama kemitraan/ KSO.

c. Menyetujui apabila ditunjuk sebagai pemenang, wajib bertanggung jawab baik secara bersama-sama atau masing-masing atas semuakewajiban sesuai ketentuan dokumen kontrak.

2. Keikutsertaan modal (sharing) setiap perusahaan dalam kemitraan/ KSOadalah:

_______________ [nama peser ta 1]sebesar _____ % (___________ persen)



_________________________________ [dst]

3. Masing-masing peserta anggota kemitraan/ KSO, akan mengambil bagiansesuai sharing tersebut pada butir 2. dalam hal pengeluaran, keuntungan,

dan kerugian dari kemitraan/ KSO.



4.

Pembagian sharing dalam kemitraan/ KSO ini tidak akan diubah baikselama masa penawaran maupun sepanjang masa kontrak, kecuali denganpersetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)dan persetujuan bersama secara tertulis dari masing-masing anggotakemitraan/ KSO.

5. Terlepas dari sharing yang ditetapkan diatas, masing-masing anggotakemitraan/ KSO akan melakukan pengawasan penuh terhadap semua aspekpelaksanaan dari perjanjian ini, termasuk hak untuk memeriksa keuangan,perintah pembelian, tanda terima, daftar peralatan dan tenaga kerja,perjanjian subkontrak, surat-menyurat, dan lain-lain.

6. Wewenang menandatangani untuk dan atas nama kemitraan/ KSOdiberikan kepada _________________________ [nama waki l peserta] dalamkedudukannya sebagai direktur utama/direktur pelaksana

_________________________ [nama peserta 1] berdasarkan persetujuantertulis dari seluruh anggota kemitraan/ KSO.

7. Perjanjian ini berlaku sejak tanggal ditandatangani.

8. Perjanjian ini secara otomatis menjadi batal dan tidak berlaku lagi bilapelelangan tidak dimenangkan oleh perusahaan kemitraan/ KSO.

9. Perjanjian ini dibuat dalam rangkap ____ (_______) yang masing-masingmempunyai kekuatan hukum yang sama.

DENGAN KESEPAKATAN INI semua anggota kemitraan/ KSO membubuhkantanda tangan di _________ pada hari __________ tanggal __________ bulan

____________, tahun ________________________

[Peserta 1] [Peserta 2]



(_______________) (________________)

[Peserta 3] [dst

(________________) (________________)]

Catatan:

Sur at Per janji an Kemi tr aan/ Ker ja Sama Oper asi i ni haru s di buat diatas kertas

segel/ bermater ai



C. BENTUK DOKUMEN PENAWARAN TEKNIS (UNTUK 1 (SATU) FILE)

Dokumen Penawaran Teknis

[Cantumkan dan jelaskan secara rinci hal-hal berikut. Jika diperlukan,

keterangan dapat dicantumkan dalam lembar tersendir i/ tambahan]

1. metode pelaksanaan pekerjaan [diyakini menggambarkan penguasaan dalam penyelesaian pekerjaan] ;

2. jadwal dan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan (PHO)[t idak melampaui batas waktu sebagaimana tercantum dalam LDP] ;

3. jenis, kapasitas, komposisi dan jumlah peralatan minimal [sebagaimana tercantum dalam LDP] ;

4. spesifikasi teknis, apabila dipersyaratkan untuk bahan/ barang tertentu;5. personil inti yang akan ditempatkan secara penuh [sesuai dengan

persyaratan sebagaimana tercantum dalam LDP, serta posisinya dalam manajemen pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan organisasi pelaksanaan yang diajukan] ; dan



D. BENTUK JAMINAN PENAWARAN DARI BANK

Contoh

[Kop Bank Penerbit Jaminan]

GARANSI BANK

sebagai

JAMINAN PENAWARAN

No. ____________________

Yang bertanda tangan dibawah ini: __________________________________ dalam jabatan selaku ____________________________ dalam hal ini bertindakuntuk dan atas nama ________________________ [nama bank] berkedudukandi _________________________________________ [alamat]

untuk selanjutnya disebut: PENJAMIN

dengan ini menyatakan akan membayar kepada:

Nama : __________________________________ [Pokja ULP]

Alamat : ______________________________________________

selanjutnya disebut: PENERIMA JAMINAN

sejumlah uang Rp _____________________________________

(terbilang ________________________________________________________)dalam bentuk garansi bank sebagai Jaminan Penawaran atas pekerjaan

_______________ berdasarkan Dokumen Pengadaan No. _______________

tanggal__________________, apabila:

Nama : _____________________________ [peserta pelelangan]

Alamat : ______________________________________________

selanjutnya disebut: YANG DIJAMIN

ternyata sampai batas waktu yang ditentukan, namun tidak melebihi tanggalbatas waktu berlakunya Garansi Bank ini, lalai/ tidak memenuhi kewajibannyakepada Penerima Jaminan yaitu:



a. Yang Dijamin menarik kembali penawarannya selama dilaksanakannya pelelanganatau sesudah dinyatakan sebagai pemenang;

b. Yang Dijamin tidak:1) hadir dalam klarifikasi dan/atau verifikasi kualifikasi dalam hal pelelangan

dilakukan dengan pascakualifikasi; atau2) menyerahkan Jaminan Pelaksanaan setelah ditunjuk sebagai pemenang.

c. Yang Dijamin terlibat Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);ataud. Yang Dijamin melakukan penipuan/ pemalsuan atas informasi yang disampaikan

dalam Dokumen Penawaran.sebagaimana ditentukan dalam Dokumen Pengadaanyang diikuti oleh YangDijamin.

Garansi Bankini dikeluarkan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Berlaku dari tanggal _____________ s.d._____________ [diisi sesuai yang

tercantum dalam LDP] 2. Tuntutan pencairan atau klaim dapat diajukan secara tertulis dengan

melampirkan Surat Pernyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminan palinglambat 14 (empat belas) hari kalender setelah tanggal jatuh tempo Garansi Banksebagaimana tercantum dalam butir 1.

3. Penjamin akan membayar kepada Penerima Jaminan sejumlah nilai jaminantersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpasyarat (Unconditional) setelah menerima tuntutan pencairan dari Penerima

Jaminan berdasar Surat Pernyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminanmengenai pengenaan sanksi akibat Yang Dijamin cidera janji/ lalai/ tidakmemenuhi kewajibannya.

4. Penjamin melepaskan hak-hak istimewanya untuk menuntut supaya benda-

benda yang diikat sebagai jaminan lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasihutang Yang Dijamin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

5. Tidak dapat dipindahtangankan atau dijadikan jaminan kepada pihak lain.6. Segala hal yang mungkin timbul sebagai akibat dari Garansi Bank ini, masing-

masing pihak memilih domisili hukum yang umum dan tetap di KantorPengadilan Negeri ________ .

Dikeluarkan di : _____________ Pada tanggal : _____________

[Bank]

Materai Rp.6000,00

________________ [Nama dan Jabatan]

Untuk keyakinan, pemegangGaransi Bank disarankan untukmengkonfirmasi Garansi ini ke

bank



E. BENTUK JAMINAN PENAWARAN DARI ASURANSI/PERUSAHAAN PENJAMINAN

Contoh

[Kop Penerbit Jaminan]

JAMINAN PENAWARAN

Nomor Jaminan: ____________________ Nilai: ___________________

1. Dengan ini dinyatakan, bahwa kami: _____________________ [nama], _____________

[alamat] sebagai Peserta, selanjutnya disebut TERJAMIN, dan _____________________ [nama penerbi t jaminan], _____________ [alamat], sebagai Penjamin, selanjutnya disebut sebagaiPENJAMIN, bertanggung jawab dan dengan tegas terikat pada ____________________ [nama Pokja ULP], _________________________________ [alamat] sebagai Pelaksana Pelelangan,selanjutnya disebut PENERIMA JAMINAN atas uang sejumlah Rp ________________ (terbilang

_____________________)

2. Maka kami, TERJAMIN dan PENJAMIN dengan ini mengikatkan diri untuk melakukanpembayaran jumlah tersebut di atas dengan baik dan benar bilamana TERJAMIN tidakmemenuhi kewajiban sebagaimana ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan No.

______________ tanggal ______________ untuk pelaksanaan pelelangan pekerjaan ______________________ yang diselenggarakan oleh PENERIMA JAMINAN.

3. Surat Jaminan ini berlaku apabila TERJAMIN:a. menarik kembali penawarannya selama dilaksanakannya pelelangan atau sesudah

dinyatakan sebagai pemenang;b. tidak:

1) hadir dalam klarifikasi dan/atau verifikasi kualifikasi dalam hal pelelangandilakukan dengan pascakualifikasi; atau

2) menyerahkan Jaminan Pelaksanaan setelah ditunjuk sebagai pemenang.c. terlibat Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN); ataud. melakukan penipuan/ pemalsuan atas informasi yang disampaikan dalam Dokumen

Penawaran.

4. Surat Jaminan ini berlaku efektif mulai tanggal _____________ s.d._____________ [diisi

sesuai yang tercantum dalam LDP]

5. PENJAMIN akan membayar kepada PENERIMA JAMINAN sejumlah nilai jaminan tersebut diatas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat (Unconditional )setelah menerima tuntutan penagihan secara tertulis dari PENERIMA JAMINAN berdasarKeputusan PENERIMA JAMINAN mengenai pengenaan sanksi akibat TERJAMIN cidera

janji/wanprestasi.

6. Menunjuk pada Pasal 1832 KUH Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa PENJAMINmelepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya harta benda TERJAMIN lebih dahuludisita dan dijual guna dapat melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831KUH Perdata.



7. Tuntutan pencairan terhadap PENJAMIN berdasarkan Jaminan ini harus sudah diajukanselambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sesudah berakhirnya masaberlaku Jaminan ini.

Dikeluarkan di _____________ pada tanggal _______________

TERJAMIN PENJAMIN

Materai Rp.6000,00

_____________________ __________________(Nama &Jabatan) (Nama &Jabatan)

Untuk keyakinan, pemegang Jaminan disarankan untukmengkonfirmasi Jaminan ini ke

_____ [Penerbi t Jamin an]



F. BENTUK PAKTA INTEGRITAS

Dengan mendaftar sebagai peserta pemi lihan pada apl ikasi SPSE maka peser ta telah

menyetu ju i dan menandatangani pakta in tegr i tas



[Contoh Pakta Integri tas Badan Usaha Dengan Kemitraan/ KSO]

PAKTA INTEGRITAS

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : _____________________ [nama waki l sah badan usaha]

No.Identitas : ___________ [dii si dengan no. KTP/ SIM / Paspor]

Jabatan : __________________________

Bertindakuntuk danatas nama

: PT/ CV/ Firma/ Koperasi___________________ [pili h yang sesuai dan cantumkan nama]

2. Nama : _____________________ [nama waki l sah badan usaha]

No.Identitas : ___________ [dii si dengan no. KTP/ SIM / Paspor]

Jabatan : __________________________

Bertindakuntuk danatas nama

: PT/ CV/ Firma/ Koperasi___________________ [pili h yang sesuai dan cantumkan nama]

3. ......[dan seterusnya, dii si sesuai dengan jumlah anggota kemitraan/ KSO]

dalam rangka pengadaan _________ [i si nama paket] pada ________ [ isi sesuai dengan K/ L/ D/ I] dengan ini menyatakan bahwa:

1. tidak akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN);

2. akan mengikuti proses pengadaan secara bersih, transparan, dan profesional untukmemberikan hasil kerja terbaik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

3. apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, bersediamenerima sanksi administratif, menerima sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam,

digugat secara perdata dan/ atau dilaporkan secara pidana.



__________ [tempat] , __ [tanggal] __________ [bulan] 20__ [tahun]

[Nama Penyedia][Nama Penyedia][Nama Penyedia]

[tanda tangan] ,[tanda tangan] ,[tanda tangan] ,

[nama lengkap][ nama lengkap][ nama lengkap]

[cantumkan tanda tangan dan nama seti ap anggota Kemitr aan/ KSO]



L. DATA ISIAN KUALIFIKASI

Isian Data Kualifikasi bagi Peserta selain anggota Kemitraan/ KSO berbentuk Form IsianElektronik Data Kualifikasi yang tersedia pada aplikasi SPSE



[FORMULIR ISIAN KUALIFIKASI UNTUK KEM ITRAAN/ KSO]

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ___________________[nama waki l sah badan usaha]

Jabatan : _____________[di isi sesuai jabatan dalam akta notari s]

Bertindakuntuk

dan atas nama

: PT/ CV/ Firma/ Koperasi _______________________

[pil ih yang sesuai dan cantumkan nama badan usaha]

Alamat : ___________________________________

Telepon/ Fax : ___________________________________

Email : ___________________________________

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. saya secara hukum bertindak untuk dan atas namaperusahaan/ koperasi/ kemitraan/ KSO berdasarkan _______________ [aktapendir ian/ anggaran dasar/ sur at kuasa/ Per janji an Kemit raan/ Ker ja Sama Operasi , disebutkan secara jelas nomor dan tanggal akta pendi r ian/ anggaran dasar/ sur at kuasa/ Per janji an Kemit raan/ Ker ja Sama Operasi] ;

2. saya bukan sebagai pegawai K/ L/ D/ I [bagi pegawai K/ L/ D/ I yang sedang cuti dil uar tanggungan K/ L/ D/ I ditul is sebagai ber iku t : “Saya merupakan pegawai K/ L/ D/ I

yang sedang cuti diluar tanggungan K/ L/ D/ I”] ;3. saya tidak sedang menjalani sanksi pidana;4. saya tidak sedang dan tidak akan terlibat pertentangan kepentingan dengan para

pihak yang terkait, langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan ini;5. badan usaha yang saya wakili tidak masuk dalam Daftar Hitam, tidak dalam

pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan;6. salah satu dan/ atau semua pengurus badan usaha yang saya wakili tidak masuk dalam

Daftar Hitam;7. data-data badan usaha yang saya wakili adalah sebagai berikut:



A. Data Administrasi 1. Nama Badan Usaha : _____________________

2. Status :

3.

Alamat Kantor Pusat : _____________________

_____________________

No. Telepon : _____________________

No. Fax : _____________________

E-Mail : _____________________

4.

Alamat Kantor Cabang : _____________________

_____________________

No. Telepon : _____________________

No. Fax : _____________________

E-Mail : _____________________

B. Landasan Hukum Pendirian Badan Usaha 1. Akta Pendirian Perusahaan/ Anggaran Dasar Koperasi

a. Nomor : _______________

b. Tanggal : _______________

c. Nama Notaris : _______________

d. Nomor PengesahanKementerian Hukum dan HAM(untuk yang berbentuk PT)

: _______________

2. Akta/ Anggaran Dasar Perubahan Terakhir

a. Nomor : _______________

b. Tanggal : _______________

c. Nama Notaris : _______________

CabangPusat



C. Pengurus Badan UsahaNo. Nama No. Identitas Jabatan dalam Badan Usaha

D. Izin Usaha

1. No. Surat Izin Usaha ________ : _______Tanggal ______

2. Masa berlaku izin usaha : __________

3. Instansi pemberi izin usaha : __________

4. Kualifikasi Usaha : ___________

5. Klasifikasi Usaha : ___________

E. IzinLainnya (apabila dipersyaratkan)

1.

No. Surat Izin _________

: _____________ Tanggal ________

2. Masa berlaku izin: _______________

3. Instansi pemberi izin : _______________

F. Data Keuangan

1. Susunan Kepemilikan Saham (untuk PT)/Susunan Pesero (untuk CV/ Firma)

No. Nama No. Identitas Alamat Persentase



2. Pajak

a. Nomor Pokok Wajib Pajak : _______________

b. Bukti Laporan Pajak Tahun

terakhir

: No. _______ Tanggal _______

c. Bukti Laporan Bulanan (tigabulan terakhir):

1) PPh Pasal 21

2) PPh Pasal 23

3) PPh Pasal 25/ Pasal29

4) PPN

:

:

:

:

No. _______ Tanggal _______

No. _______ Tanggal _______

No. _______ Tanggal _______

No. _______ Tanggal _______

d. Surat Keterangan Fiskal (sebagai penggant i hu ruf b dan c)

: No. _______ Tanggal _______

G. Data Personalia(Tenaga ahli/ teknis/terampilbadan usaha)

No Nama Tgl/ bln/thn

lahir

Tingkat

Pendidikan

Jabatan

dalampekerjaan

PengalamanKerja (tahun)

Profesi/

keahlian

Tahun

Sertifikat/Ijazah

1 2 3 4 5 6 7 8



H. Data Fasilitas/Peralatan/Perlengkapan [cantumkan ji ka disyaratkan oleh Pokja ULP]

No. Jenis

Fasilitas/Peralatan/ Perlengkapan

Jumlah

Kapasitas atauoutput pada

saat ini

Merk

dantipe

Tahunpembuata

n

Kondisi

(%)

Lokasi

Sekarang

StatusKepemilikan/ Dukung

an Sewa

1 2 3 4 5 6 7 8 9

I. Data Pengalaman Perusahaan(nilai paket tertinggi pengalaman sesuai sub bidang yang dipersyaratkan dalam kurunwaktu 10 tahun terakhir)

No.NamaPaket

Pekerjaan

SubBidang

Pekerjaan

RingkasanLingkup

PekerjaanLokasi

Pemberi Tugas /Pejabat Pembuat

Komitmen

Kontrak Tanggal Selesai

Pekerjaan

Berdasarkan

NamaAlamat/

TeleponNo /

TanggalNilai Kontrak

BASerah

Terima

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11



J. Data Pengalaman Perusahaan Dalam Kurun Waktu 4 Tahun Terakhir(untuk perusahaan yang telah berdiri 3 tahun atau lebih. Untuk perusahaan yang baruberdiri kurang dari 3 tahun tidak wajib mengisi tabel ini)

N

o.

Nama PaketPekerjaan

Ringkasan

LingkupPekerjaan

Lokasi

Pemberi Tugas /

Pejabat PembuatKomitmen Kontrak

Tanggal Selesai

PekerjaanBerdasarkan

NamaAlamat/

TeleponNo /

TanggalNilai Kontrak

BA Serah Terima

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

K. Data Pekerjaan yang Sedang Dilaksanakan

No.

Nama

PaketPekerjaan

Bidang/Sub

BidangPekerjaan

Lokasi

Pemberi Tugas /Pejabat Pembuat

KomitmenKontrak Progres Terakhir

NamaAlamat/

TeleponNo /

TanggalNilai

Kontrak

(rencana)

%

PrestasiKerja

%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

L. Modal Kerja

Surat dukungan keuangan dari Bank:

Nomor : __________ Tanggal : __________ Nama Bank : __________ Nilai : __________



Demikian Formulir Isian Kualifikasi ini saya buat dengan sebenarnya dan penuh rasatanggung jawab. Jika dikemudian hari ditemui bahwa data/ dokumen yang saya sampaikantidak benar dan ada pemalsuan, maka saya dan badan usaha yang saya wakili bersediadikenakan sanksi berupa sanksiadministratif, sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam,gugatan secara perdata, dan/ ataupelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

__________ [tempat] , __ [tanggal] __________ [bulan] 20__ [tahun]

PT/ CV/Firma/ Koperasi

__________ [pi l ih yang sesuai dan cantumkan nama]

[r ekatkan meterai Rp 6.000 ,-

dan tanda tangan]

(nama lengkap wakil sah badan usaha )

[ jabatan pada badan usaha]



BAB. VII

PETUNJUK PENGISIAN DATA

KUALIFIKASI





BAB VII

PETUNJUK PENGISIAN DATA KUALIFIKASI

I. Petunjuk Pengisian untuk peserta bukan kemitraan/ KSO mengikuti petunjuk danpenggunaan aplikasi SPSE (User Guide ).

II. Kemitraan/ KSOUntuk peserta yang berbentuk kemitraan/ KSO masing – masing anggotakemitraan/ KSO wajib mengisi formulir isian kualifikasi untuk masing – masingkualifikasi badan usahanya dengan petunjuk pengisian formulir isian kualifikasisebagai berikut:

A. Data Administrasi

1. Diisi dengan nama badan usaha (perusahaan/koperasi) peserta.2. Pilih status badan usaha (Pusat/Cabang).3. Diisi dengan alamat, nomor telepon, nomor fax dan email kantor pusat yang dapat

dihubungi.4. Diisi dengan alamat, nomor telepon, nomor fax dan email kantor cabang yang dapat

dihubungi, apabila peserta berstatus kantor cabang.

B. Landasan Hukum Pendirian Usaha1. Diisi dengan nomor, tanggal dan nama notaris penerbit akta pendirian

perusahaan/anggaran dasar koperasi serta untuk badan usaha yang berbentuk Perseroan Terbatas diisi nomor pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM.

2. Diisi dengan nomor, tanggal dan nama notaris penerbit akta perubahan terakhir badan

usaha, apabila ada. Khusus untuk Perseroan Terbatas, jika terdapat perubahan namaanggota Direksi dan/ atau Dewan Komisaris, pada Pembuktian Kualifikasi peserta dimintamenunjukan asli dan memberikan salinan Bukti Pemberitahuan dari Notaris selaku KuasaDireksi yang telah diajukan melalui Sisminbakum atas Akta Perubahan Terakhir.

C. Pengurus Badan UsahaDiisi dengan nama, nomor KTP/ SIM/ Paspor, dan jabatan dalam badan usaha.

D. Izin Usaha(Jenis izin usaha disesuaikan dengan bidang usaha dan peraturan perundang-

undangan, contohnya : Izin Usaha di bidang Konstruksi adalah Izin Usaha JasaKontruksi (IUJK).

Untuk persyaratan perizinan bagi Penyedia Asing disesuaikan dengan praktek bisnisinternasional dan/ atau ketentuan negara asal Penyedia)

Tabel izin usaha:1. Diisi dengan jenis surat izin usaha, nomor dan tanggal penerbitannya.2. Diisi dengan masa berlaku surat izin usaha.3. Diisi dengan nama instansi penerbit surat izin usaha.

4. Diisi dengan kualifikasi usaha.5. Diisi dengan klasifikasi usaha.



E. Izin Lainnya (apabila dipersyaratkan)1. Diisi dengan jenis surat izin, nomor dan tanggal penerbitannya.2. Diisi dengan masa berlaku izin.3. Diisi dengan nama instansi penerbit surat izin.

F. Data Keuangan1. Diisi dengan nama, nomor KTP/SIM/ Paspor, alamat pemilik saham/ pesero, dan

persentase kepemilikan saham/ pesero.2. Pajak:

a. Diisi dengan NPWP badan usaha.b. Diisi dengan nomor dan tanggal bukti laporan pajak tahun terakhir berupa SPT

Tahunan.c. Diisi dengan nomor dan tanggal bukti laporan bulanan (tiga bulan terakhir):

1) PPH pasal 21;2) PPH pasal 23 (apabila ada transaksi);3) PPH pasal 25/ pasal 29 (apabila Pengusaha Kena Pajak);4) PPN.

d. Persyaratan pemenuhan kewajiban pajak tahun terakhir dengan penyampaian SPT Tahunan dan SPT Masa dapat diganti oleh peserta dengan penyampaian SuratKeterangan Fiskal (SKF) yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak dengantanggal penerbitan paling lama 1 (satu) bulan sebelum tanggal mulai pemasukandokumen kualifikasi..

3. [Persyaratan perpajakan sebagaimana dimaksud pada angka 2 dikecualikan untuk Penyedia Asing (khusus untuk International Competiti ve Biding) ]

G. Data PersonaliaDiisi dengan nama, tanggal/ bulan/ tahun lahir, tingkat pendidikan

(SLTP/SLTA/ S1/ S2/ S3), jabatan dalam pekerjaan yang pernah dilaksanakan, lamapengalaman kerja, profesi/ keahlian sesuai dengan Surat Keterangan Ahli/ SuratKeterangan Terampil dan tahun penerbitan sertifikat/ ijazah dari setiap tenagaahli/ teknis/ terampil yang diperlukan.

H. Data Fasilitas/Peralatan/PerlengkapanDiisi dengan jenis, jumlah, kapasitas atau output yang dapat dicapai pada saat ini,merek dan tipe, tahun pembuatan, kondisi (dalam persentase), lokasi keberadaan saatini dan status kepemilikan (milik sendiri/ sewa beli/ dukungan sewa)dari masing-

masing fasilitas/ peralatan/ perlengkapan yang diperlukan. Bukti status kepemilikanharus dapat ditunjukkan pada waktu Pembuktian Kualifikasi.

I. Data Pengalaman PerusahaanDiisi dengan nama paket pekerjaan, sub bidang pekerjaan yang dipersyaratkan,ringkasan lingkup pekerjaan, lokasi tempat pelaksanaan pekerjaan, nama danalamat/ telepon dari pemberi tugas/ Pejabat Pembuat Komitmen, nomor/ tanggal dannilai kontrak, tanggal selesai paket pekerjaan berdasarkan kontrak, dan tanggal BeritaAcara serah terima(PHO), untuk masing-masing paket pekerjaan selama 10 (sepuluh)

tahun terakhir. Data ini digunakan untuk menghitung Kemampuan Dasar (KD) padapaket pekerjaan usaha non kecil.



J. Data Pengalaman Perusahaan Dalam Kurun Waktu 4 Tahun TerakhirDiisi dengan nama paket pekerjaan, ringkasan lingkup pekerjaan, lokasi tempatpelaksanaan pekerjaan, nama dan alamat/ telepon dari pemberi tugas/ Pejabat Pembuat

Komitmen, nomor/ tanggal dan nilai kontrak, tanggal selesai paket pekerjaanberdasarkan kontrak, dan tanggal Berita Acara Serah Terima (PHO), untuk perusahaanyang telah berdiri 3 tahun atau lebih. Untuk perusahaan yang baru berdiri kurang dari3 tahun tidak wajib mengisi tabel ini.

K. Data Pekerjaan Yang Sedang DilaksanakanDiisi dengan nama paket pekerjaan, bidang/ sub bidang pekerjaan dan lokasi tempatpelaksanaan pekerjaan, nama dan alamat/ telepon dari pemberi tugas/ Pejabat PembuatKomitmen, nomor/ tanggal dan nilai kontrak, serta persentase progres menurut

kontrak, dan prestasi kerja terakhir. Data ini digunakan untuk menghitung SisaKemampuan Paket (SKP).

L. Modal KerjaDiisi dengan nomor, tanggal, dan nama bank yang mengeluarkan surat dukungankeuangan serta nilai dukungan paling kurang 10% (sepuluh perseratus) dari nilaipaket (HPS).

M. Kemitraan/KSO

Untuk peserta yang berbentuk kemitraan/ KSO masing-masing anggotakemitraan/ KSO wajib mengisi formulir isian kualifikasi untuk masing-masingkualifikasi badan usahanya.



BAB. VIII

TATA CARA

EVALUASI KUALIFIKASI





BAB VIII

TATA CARA EVALUASI KUALIFIKASI

A.

Dokumen Kualifikasi yang akan dievaluasi harus memenuhi persyaratan sebagaiberikut:1. data kualifikasi untuk peserta yang melakukan kemitraan/ Kerja Sama Operasi

ditandatangani oleh pejabat yang menurut perjanjian Kemitraan/ Kerja Sama Operasiberhak mewakili Kemitraan/KSO;

2. memiliki izin usaha IUJK dan SBU sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

3. perusahaan yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasanpengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan dan/atau direksiyang bertindak untuk dan atas nama perusahaan atau peserta perorangan tidak sedangdalam menjalani sanksi pidana;

4. salah satu dan/ atau semua pengurus dan badan usahanya atau peserta perorangan tidakmasuk dalam Daftar Hitam;

5. memiliki NPWP dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun pajak terakhir(SPT Tahunan) tahun2012 serta memiliki laporan bulanan PPh Pasal 21, PPh Pasal 23 (bilaada transaksi), PPh Pasal 25/ Pasal 29 dan PPN (bagi Pengusaha Kena Pajak) palingkurang 3 (tiga) bulan terakhir yaitu Februari, Maret dan April 2013. Peserta dapatmengganti persyaratan ini dengan menyampaikan Surat Keterangan Fiskal (SKF) yangdikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak dengan tanggal penerbitan paling lama 1(satu) bulan sebelum tanggal mulai pemasukan Dokumen Kualifikas.;

6. memperoleh paling sedikit 1 (satu) pekerjaan sebagai penyedia dalam kurun waktu 4

(empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta termasukpengalaman subkontrak,kecuali bagi pesertaUsaha Mikro, Usaha Kecil dan koperasi kecilyang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun;

7. memiliki kemampuan pada bidang pekerjaan yaitu Bidang Sipil untuk Usaha Mikro,Usaha Kecil dan koperasi kecil serta kemampuan pada subbidang Drainase, termasukperawatannya ( 22009) untuk usaha non-kecil;

8. memiliki kemampuan menyediakan fasilitas dan peralatan serta personil yangdiperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan;

9. menyampaikan daftar perolehan pekerjaan yang sedang dikerjakan;

10. memiliki surat keterangan dukungan keuangan dari bank pemerintah/ swasta untukmengikuti pengadaan Pekerjaan Konstruksi paling kurang 10% (sepuluh perseratus) darinilai total paket (HPS) yaitu sebesar Rp. 22.091.900(dua puluh dua juta sembilan puluhsatu ribu sembilan ratus rupiah,)

11. dalam hal peserta akan melakukan kemitraan/ KSO:a. peserta wajib mempunyai perjanjian Kerja Sama Operasi/ kemitraan yang memuat

persentase kemitraan/ KSO dan perusahaan yang mewakili kemitraan/ KSO tersebut;b. evaluasi persyaratan pada angka 1 sampai dengan angka 10 dilakukan untuk setiap

perusahaan yang melakukan kemitraan/ KSO;

12. untuk usaha non-kecil, memiliki Kemampuan Dasar (KD) pada pekerjaan yang sejenisdan kompleksitas yang setara, dengan ketentuan:a. KD = 3 NPt



NPt = Nilai pengalaman tertinggi pada sub bidang pekerjaan yang sesuai dalam10 (sepuluh) tahun terakhir;

b. dalam hal kemitraan/KSO yang diperhitungkan adalah KD dari perusahaan yangmewakili kemitraan/ KSO;

c. KD sekurang-kurangnya sama dengan nilai total HPS;d. pengalaman perusahaan dinilai dari sub bidang pekerjaan, nilai kontrak dan status

peserta pada saat menyelesaikan kontrak sebelumnya;e. nilai pengalaman pekerjaan dapat dikonversi menjadi nilai pekerjaan sekarang

(present value ) menggunakan perhitungan sebagai berikut:

NPs = Nilai pekerjaan sekarangNpo = Nilai pekerjaan keseluruhan termasuk eskalasi (apabila ada) saat

serah terima pertamaIo = Indeks dari Biro Pusat Statistik (BPS) pada bulan serah terima pertamaIs = Indeks dari BPS pada bulan penilaian prakualifikasi (apabila belum

ada, dapat dihitung dengan regresi linier berdasarkan indeks bulan-bulan sebelumnya)

Indeks BPS yang dipakai adalahindeks yang merupakan komponen terbesar daripekerjaan;

13. mempunyai Sisa Kemampuan Paket (SKP), dengan ketentuan:a. SKP = KP – jumlah paket yang sedang dikerjakan

KP = Kemampuan menangani paket pekerjaan

Untuk usaha kecil :

KP = 5

Untuk usaha non kecil :

KP = 6 atau KP = 1,2 NN = Jumlah paket pekerjaan terbanyak yang dapat ditangani pada saat

bersamaan selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir;

b. dalam hal kemitraan/ KSO, yang diperhitungkan adalah SKP dari semua perusahaanyang bermitra/KSO;

14. memiliki Sertifikat Manajemen Mutu (ISO) dan/ atau memiliki Sertifikat ManajemenKeselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), apabila disyaratkan.

B. Pokja ULP memeriksa dan membandingkan persyaratan dan data isian peserta dalamDokumen Kualifikasi dengan data kualifikasi peserta yang tercantum pada aplikasiSPSE dalam hal:1. kelengkapan Data Kualifikasi; dan2. pemenuhan persyaratan kualifikasi.

C. Formulir Isian Kualifikasi untuk KSO yang tidak dibubuhi materai tidak digugurkan,peserta diminta untuk membayar denda materai sesuai ketentuan peraturanperundangan-perundangan.



D. Apabila ditemukan hal-hal dan/ atau data yang kurang jelas maka Pokja ULP dapatmeminta peserta untuk menyampaikan klarifikasi secara tertulis namun tidak bolehmengubah substansi Data Kualifikasi yang telah dikirmkan melalui aplikasi SPSE.

E. Evaluasi kualifikasi sudah merupakan kompetisi, maka data kualifikasi yang kurangtidak dapat dilengkapi.



BAB. IX

BENTUK KONTRAK





BAB IX

BENTUK KONTRAK

SURAT PERJANJIAN

untuk melaksanakanPaket Pekerjaan Konstruksi:

__________ Nomor: __________

“SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut “Kontrak”)dibuatdan ditandatangani di __________ pada hari __________ tanggal __ bulan __________

tahun ____________ [tanggal, bulan dan tahun diisi dengan huruf] antara __________ [nama Pejabat Pembuat Komitmen] , selaku Pejabat Pembuat Komitmen, yang

bertindak untuk dan atas nama __________[nama satuan kerja Pejabat Pembuat

Komitmen], yang berkedudukan di __________ [alamat Pejabat Pembuat Komitmen],

berdasarkan Surat Keputusan _______________ [pejabat yang menandatangani SK

penetapan sebagai PPK] No _________________ [No. SK penetapan sebagai Pejabat

Pembuat Komitmen] selanjutnya disebut “PPK ” dan

1. Untuk penyedia perseorangan, maka: [____________ [nama penyedia], yang berkedudukan di __________ [alamat penyedia],

berdasarkan identi tas No. _________ [No. KTP/ SIM / Paspor Penyedia], selanjurnya disebut

“Penyedia”]

2. Untuk penyedia badan usaha non KSO, maka: [__________ [nama wakil Penyedia], ______________[jabatan wakil Penyedia], yang bert indak

untuk dan atas nama __________ [nama Penyedia], yang berkedudukan di ____________

[alamat Penyedia], berdasarkan Akta Pendi r ian/ Anggaran Dasar No. _______ [No. Akta

Pendi r ian/ Anggaran Dasar] tanggal _____________ [tanggal penerbitan Akta

Pendi r ian/ Anggaran Dasar] , selanjutnya disebut “Penyedia”]

3. Untuk penyedia KSO/ Kemitraan, maka: [Kemitr aan/ KSO yang beranggotakan sebagai ber ikut:

1. _________________________[nama Penyedia 1];

2. _________________________[nama Penyedia 2]; _____________dst

yang masing-masing anggotanya bertanggung jawab secara pribadi dan tanggung renteng

atas semua kewajiban terhadap PPK berdasarkan Kontrak ini dan telah menunjuk

__________[nama anggota kemi tr aan/ KSO yang di tunjuk sebagai waki l kemitr aan/ KSO]

untuk bertindak atas nama Kemi tr aan/ KSO yang berkedudukan di __________[alamat

Penyedia waki l kemitr aan/ KSO], berdasarkan sur at Per janj ian kemi traan/ KSO No.

___________ tanggal ___________ (selanjutnya disebut “ Penyedia ”).”]



MENGINGAT BAHWA:

(a) PPK telah meminta Penyedia untuk menyediakan Pekerjaan Konstruksi sebagaimanaditerangkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak yang terlampir dalam Kontrak ini(selanjutnya disebut “Pekerjaan Konstruksi”);

(b) Penyedia sebagaimana dinyatakan kepada PPK, memiliki keahlian profesional, personil,dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan PekerjaanKonstruksi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;

(c) PPK dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrakini, dan mengikat pihak yang diwakili;

(d) PPK dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan denganpenandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:

1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan

mengkonfirmasikan semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dankondisi yang terkait.

MAKA OLEH KARENA ITU, PPK dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-

hal sebagai berikut:

1. [untuk kontrak harga satuan atau kontr ak gabungan harga satuan dan l ump sum,ditul is sebagai ber ikut: “total harga Kontrak atau Ni lai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang

diperoleh berdasarkan kuantitas dan harga satuan peker jaan sebagaimana tercantum

dalam Daftar Kuantitas dan Harga adalah sebesar Rp________________

(_______________________ r upi ah);”]

[untuk kontr ak lump sum, ditu li s sebagai berikut :

“total harga Kontrak atau Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

adalah sebesar Rp________________ (_______________________ rupiah);”]

2. peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yangsama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini;

3. dokumen-dokumen berikut merupakan satu-kesatuan dan bagian yang tidakterpisahkan dari Kontrak ini:a. adendum Surat Perjanjian (apabila ada);

b.

pokok perjanjian;c. surat penawaran, beserta penawaran harga;d. syarat-syarat khusus Kontrak;



e. syarat-syarat umum Kontrak;f. spesifikasi khusus;g. spesifikasi umum;h. gambar-gambar;i. daftar kuantitas dan harga (apabila ada); dan

j. dokumen lainnya seperti: jaminan-jaminan, SPPBJ, BAHP.

4. Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadipertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalamdokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebihtinggi berdasarkan urutan hierarki pada angka 3 di atas;

5. Hak dan kewajiban timbal-balik PPK dan Penyedia dinyatakan dalam Kontrak yangmeliputi khususnya:

a. PPKmempunyai hak dan kewajiban untuk:1) mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia;2) meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan

yang dilakukan oleh Penyedia;3) memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh

Penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;4) membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak

yang telah ditetapkan kepada Penyedia;

b. Penyediamempunyai hak dan kewajiban untuk:

1) menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan hargayang telah ditentukan dalam Kontrak;2) meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari PPK untuk

kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;3) melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK;4) melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal

pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;5) melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan

penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan,peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanenmaupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian danperbaikan pekerjaan yang dirinci dalam Kontrak;

6) memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaanpelaksanaan yang dilakukan PPK;

7) menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaanyang telah ditetapkan dalam Kontrak;

8) mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungilingkungan tempat kerja dan membatasi perusakan dan gangguan kepadamasyarakat maupun miliknya akibat kegiatan Penyedia.

6. Kontrak ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal yang ditetapkan, dengantanggal mulai dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan sebagaimana diatur dalamSyarat-Syarat Umum/ Khusus Kontrak.



DENGAN DEMIKIAN, PPK dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrakini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuanperaturan perundang-undangan di Republik Indonesia.

Untuk dan atas nama __________

PPK

[tanda tangan dan cap (ji ka salinan asli ini

untuk Penyedia maka rekatkan materai Rp

6.000,- )]

[nama lengkap ]

[jabatan]

Untuk dan atas nama Penyedia/Kemitraan(KSO)

__________

[tanda tangan dan cap (ji ka salinan asl i ini un tuk satuan kerja PPK maka rekatkan

materai Rp 6.000 ,- ) ]

[nama lengkap]

[jabatan]



BENTUK SURAT PERINTAH KERJA[kop surat K/ L/ D/ I]

SURAT PERINTAH KERJA(SPK)

SATUAN KERJA PPK:

NOMOR DAN TANGGAL SPK:

Halaman __ dari __

PAKET PEKERJAAN: __________ NOMOR DAN TANGGAL SURAT PERMINTAAN PENAWARAN:

NOMOR DAN TANGGAL DOKUMEN PENGADAAN:

NOMOR DAN TANGGAL BERITA ACARA HASIL [NEGOSIASI/ PELELANGAN] :

SUMBER DANA: [sebagai contoh, cantumkan ”dibebankan atas DIPA __________ Tahun Anggaran ____ untuk mata anggaran

kegiatan __________

WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN:___ (__________) hari kalender/ bulan/ tahun

NILAI PEKERJAAN

No.Uraian

PekerjaanKuantitas

SatuanUkuran

Harga Satuan (Rp) Subtotal (Rp) Total (Rp)

Material Upah Material Upah



Juma

PPN 10

NILAI

Terbilang :

INSTRUKSI KEPADA PENYEDIA: Penagihan hanya dapat dilakukan setelah penyelesaian pekerjaan yang diperintahkan dalam SPK inidan dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima. Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaanpekerjaan karena kesalahan atau kelalaian penyedia maka penyedia berkewajiban untuk membayar denda kepada PPK sebesar1/ 1000 (satu per seribu) dari ni lai Kontrak atau sisa nil ai bagian Kontr ak untuk setiap har i kalender keterl ambatan . Selaintunduk kepada ketentuan dalam SPK ini, penyedia berkewajiban untuk mematuhi Syarat Umum SPK terlampir.


Pejabat Pembuat Komitmen

[tanda tangan dan cap (ji ka salinan asli in i untuk penyedia maka

rekatkan materai Rp 6.000,- ) ]

[nama lengkap]

[jabatan]

Untuk dan atas nama penyedia

__________

[tanda tangan dan cap (ji ka salinan asli ini untuk satuan kerja

Pejabat Pembuat Komi tmen maka rekatkan

materai Rp 6.000,- )]

[nama lengkap ]

[jabatan]



SYARAT UMUM

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)

1. LINGKUP PEKERJAANPenyedia yang ditunjuk berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu yang ditentukan, sesuai

dengan volume, spesifikasi teknis dan harga yang tercantum dalam SPK.

2. HUKUM YANG BERLAKUKeabsahan, interpretasi, dan pelaksanaan SPK ini didasarkan kepada hukum Republik Indonesia.

3. ITIKAD BAIK a. Para pihak bertindak berdasarkan asas saling percaya yang disesuaikan dengan hak-hak yang terdapat dalam SPK.b. Para pihak setuju untuk melaksanakan perjanjian dengan jujur tanpa menonjolkan kepentingan masing-masing

pihak.c. Apabila selama pelaksanaan SPK, salah satu pihak merasa dirugikan, maka diupayakan tindakan yang terbaik untuk

mengatasi keadaan tersebut.

4. PENYEDIA MANDIRIPenyedia berdasarkan SPK ini bertanggung jawab penuh terhadap personil serta pekerjaan yang dilakukan.

5. HARGA SPK a. PPK membayar kepada penyedia atas pelaksanaan pekerjaan dalam SPK sebesar harga SPK.b. Harga SPK telah memperhitungkan keuntungan, beban pajak dan biaya overhead serta biaya asuransi.c. Rincian harga SPK sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga (untuk k ontr ak harga

satuan atau kontr ak gabungan harga satuan dan lump sum) .

6. HAK KEPEMILIKANa. PPK berhak atas kepemilikan semua barang/bahan yang terkait langsung atau disediakan sehubungan dengan jasa

yang diberikan oleh penyedia kepada PPK. Jika diminta oleh PPK maka penyedia berkewajiban untuk membantusecara optimal pengalihan hak kepemilikan tersebut kepada PPK sesuai dengan hukum yang berlaku.

b. Hak kepemilikan atas peralatan dan barang/bahan yang disediakan oleh PPK tetap pada PPK, dan semua peralatantersebut harus dikembalikan kepada PPK pada saat SPK berakhir atau jika tidak diperlukan lagi oleh penyedia.Semua peralatan tersebut harus dikembalikan dalam kondisi yang sama pada saat diberikan kepada penyediadengan pengecualian keausan akibat pemakaian yang wajar.

7. CACAT MUTUPPK akan memeriksa setiap hasil pekerjaan penyedia dan memberitahukan penyedia secara tertulis atas setiap cacatmutu yang ditemukan. PPK dapat memerintahkan penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan cacat mutu, sertamenguji pekerjaan yang dianggap oleh PPK mengandung cacat mutu. Penyedia bertanggung jawab atas cacat mutuselama 6 (enam) bulan setelah serah terima hasil pekerjaan.

8. PERPAJAKAN

Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang dibebankan oleh hukumyang berlaku atas pelaksanaan SPK. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SPK.

9. PENGALIHAN DAN/ ATAU SUBKONTRAK Penyedia dilarang untuk mengalihkan dan/ atau mensubkontrakkan sebagian atau seluruh pekerjaan. Pengalihanseluruh pekerjaan hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama penyedia, baik sebagai akibat peleburan (merger ),konsolidasi, pemisahan atau akibat lainnya.

10. JADWALa. SPK ini berlaku efektif pada tanggal penandatanganan oleh para pihak atau pada tanggal yang ditetapkan dalam

SPMK.b. Waktu pelaksanaan SPK adalah sejak tanggal mulai kerja yang tercantum dalam SPMK.

c. Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal yang ditentukan.d. Apabila penyedia berpendapat tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal karena keadaan diluarpengendaliannya dan penyedia telah melaporkan kejadian tersebut kepada PPK, maka PPKdapat melakukan



penjadwalan kembali pelaksanaan tugas penyedia dengan adendum SPK.

11. ASURANSIa. Penyedia wajib menyediakan asuransi sejak SPMK sampai dengan tanggal selesainya pemeliharaan untuk:

1) semua barang dan peralatan yang mempunyai risiko tinggi terjadinya kecelakaan, pelaksanaan pekerjaan,serta pekerja untuk pelaksanaan pekerjaan, atas segala risiko terhadap kecelakaan, kerusakan, kehilangan,serta risiko lain yang tidak dapat diduga;

2) pihak ketiga sebagai akibat kecelakaan di tempat kerjanya; dan3) perlindungan terhadap kegagalan bangunan.

b. Besarnya asuransi sudah diperhitungkan dalam penawaran dan termasuk dalam harga SPK.

12. PENANGGUNGAN DAN RISIKOa. Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas PPK beserta instansinya

terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutanhukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap PPK beserta instansinya (kecuali kerugianyang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian berat PPK) sehubungan dengan klaim yangtimbul dari hal-hal berikut terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan tanggal penandatanganan beritaacara penyerahan akhir:1) kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda penyedia, dan Personil;2) cidera tubuh, sakit atau kematian Personil;3) kehilangan atau kerusakan harta benda, dan cidera tubuh, sakit atau kematian pihak ketiga;

b. Terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan awal,semua risiko kehilangan atau kerusakan Hasil Pekerjaan ini, Bahan dan Perlengkapan merupakan risiko penyedia,kecuali kerugian atau kerusakan tersebut diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian PPK.

c. Pertanggungan asuransi yang dimiliki oleh penyedia tidak membatasi kewajiban penanggungan dalam syarat ini.d. Kehilangan atau kerusakan terhadap Hasil Pekerjaan atau Bahan yang menyatu dengan Hasil Pekerjaan selama

Tanggal Mulai Kerja dan batas akhir Masa Pemeliharaan harus diganti atau diperbaiki oleh penyedia atastanggungannya sendiri jika kehilangan atau kerusakan tersebut terjadi akibat tindakan atau kelalaian penyedia.

13. PEMELIHARAAN LINGKUNGANPenyedia berkewajiban untuk mengambil langkah-langkah yang memadai untuk melindungi lingkungan baik didalam maupun di luar tempat kerja dan membatasi gangguan lingkungan terhadap pihak ketiga dan harta bendanyasehubungan dengan pelaksanaan SPK ini.

14. PENGAWASAN DAN PEMERIKSAANPPK berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan olehpenyedia.Apabila diperlukan, PPK dapat memerintahkan kepada pihak ketiga untuk melakukan pengawasan danpemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia.

15. PENGUJIAN Jika PPK atau Pengawas Pekerjaan memerintahkan penyedia untuk melakukan pengujian Cacat Mutu yang tidaktercantum dalam Spesifikasi Teknis dan Gambar, dan hasil uji coba menunjukkan adanya Cacat Mutu maka penyediaberkewajiban untuk menanggung biaya pengujian tersebut. Jika tidak ditemukan adanya Cacat Mutu maka uji cobatersebut dianggap sebagai Peristiwa Kompensasi.

16. LAPORAN HASIL PEKERJAANa. Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan SPK untuk menetapkan volume pekerjaan atau kegiatan

yang telah dilaksanakan guna pembayaran hasil pekerjaan. Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalamlaporan kemajuan hasil pekerjaan.

b. Untuk kepentingan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pekerjaan, seluruh aktivitas kegiatan pekerjaan dilokasi pekerjaan dicatat dalam buku harian sebagai bahan laporan harian pekerjaan yang berisi rencana danrealisasi pekerjaan harian.

c. Laporan harian berisi:1) jenis dan kuantitas bahan yang berada di lokasi pekerjaan;2) penempatan tenaga kerja untuk tiap macam tugasnya;3) jenis, jumlah dan kondisi peralatan;4) jenis dan kuantitas pekerjaan yang dilaksanakan;5) keadaan cuaca termasuk hujan, banjir dan peristiwa alam lainnya yang berpengaruh terhadap kelancaran

pekerjaan; dan6) catatan-catatan lain yang berkenaan dengan pelaksanaan.

d. Laporan harian dibuat oleh penyedia, apabila diperlukan diperiksa oleh konsultan dan disetujui oleh wakil PPK.e. Laporan mingguan terdiri dari rangkuman laporan harian dan berisi hasil kemajuan fisik pekerjaan dalam periode

satu minggu, serta hal-hal penting yang perlu ditonjolkan.



f. Laporan bulanan terdiri dari rangkuman laporan mingguan dan berisi hasil kemajuan fisik pekerjaan dalamperiode satu bulan, serta hal-hal penting yang perlu ditonjolkan.

g. Untuk merekam kegiatan pelaksanaan proyek, PPK membuat foto-foto dokumentasi pelaksanaan pekerjaan dilokasi pekerjaan.

17. WAKTU PENYELESAIAN PEKERJAANa. Kecuali SPK diputuskan lebih awal, penyedia berkewajiban untuk memulai pelaksanaan pekerjaan pada Tanggal

Mulai Kerja, dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan program mutu, serta menyelesaikan pekerjaan selambat-lambatnya pada Tanggal Penyelesaian yang ditetapkan dalam SPMK.

b. Jika pekerjaan tidak selesai pada Tanggal Penyelesaian bukan akibat Keadaan Kahar atau Peristiwa Kompensasiatau karena kesalahan atau kelalaian penyedia maka penyedia dikenakan denda.

c. Jika keterlambatan tersebut semata-mata disebabkan oleh Peristiwa Kompensasi maka PPK dikenakan kewajibanpembayaran ganti rugi. Denda atau ganti rugi tidak dikenakan jika Tanggal Penyelesaian disepakati oleh ParaPihak untuk diperpanjang.

d. Tanggal Penyelesaian yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah tanggal penyelesaian semua pekerjaan.

18. PENERIMAAN BARANG/ JASAPPK berhak memeriksa barang/ jasa setelah serah terima barang/ jasa atau menolak penerimaan barang yang tidakmemenuhi spesifikasi dalam SPK ini. Pembayaran atas barang bukan merupakan bukti penerimaan barang tersebut.

19. SERAH TERIMA PEKERJAANa. Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus), penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK

untuk penyerahan pekerjaan.b. Dalam rangka penilaian hasil pekerjaan, PPK menugaskan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.c. Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan oleh

penyedia. Apabila terdapat kekurangan-kekurangan dan/ atau cacat hasil pekerjaan, penyedia wajibmemperbaiki/ menyelesaikannya, atas perintah PPK.

d. PPK menerima penyerahan pertama pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai denganketentuan SPK dan diterima oleh Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.

e. Apabila PPHP belum menerima hasil pekerjaan, PPK memerintahkan Penyedia untuk memperbaiki pekerjaan dandikenakan denda sesuai dengan ketentuan dalam SPK.

f. Pembayaran dilakukan sebesar 95% (sembilan puluh lima perseratus) dari harga SPK, sedangkan yang 5% (limaperseratus) merupakan retensi selama masa pemeliharaan, atau pembayaran dilakukan sebesar 100% (seratusperseratus) dari harga SPK dan penyedia harus menyerahkan Jaminan Pemeliharaan sebesar 5% (lima perseratus)dari harga SPK.

g. Penyedia wajib memelihara hasil pekerjaan selama masa pemeliharaan sehingga kondisi tetap seperti pada saat

penyerahan pertama pekerjaan.h. Setelah masa pemeliharaan berakhir, penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk

penyerahan akhir pekerjaan.i. PPK menerima penyerahan akhir pekerjaan setelah penyedia melaksanakan semua kewajibannya selama masa

pemeliharaan dengan baik. PPK wajib melakukan pembayaran sisa harga SPK yang belum dibayar ataumengembalikan Jaminan Pemeliharaan.

j. Apabila penyedia tidak melaksanakan kewajiban pemeliharaan sebagaimana mestinya, maka PPK berhakmenggunakan uang retensiuntuk membiayai perbaikan/pemeliharaan atau mencairkan Jaminan Pemeliharaan.

20. JAMINAN PEMELIHARAANa. Jaminan Pemeliharaan diberikan kepada PPK setelah pekerjaan dinyatakan selesai 100% (seratus perseratus).b. Pengembalian Jaminan Pemeliharan dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah masa

pemeliharaan selesai dan pekerjaan diterima dengan baik sesuai dengan ketentuan SPK.c. Masa berlakunya Jaminan Pemeliharaan sekurang-kurangnya sejak tanggal serah terima pertama pekerjaan (PHO)

sampai dengan tanggal penyerahan akhir pekerjaan (Final Hand Over/ FHO).

21. PERUBAHAN SPK a. SPK hanya dapat diubah melalui adendum SPK.b. PerubahanSPK bisa dilaksanakan apabila disetujui oleh para pihak, meliputi:

1) perubahan pekerjaan disebabkan oleh sesuatu hal yang dilakukan oleh para pihak dalam SPK sehinggamengubah lingkup pekerjaan dalam SPK;

2) perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan akibat adanya perubahan pekerjaan;3) perubahan harga SPK akibat adanya perubahan pekerjaan dan/atau perubahan pelaksanaan pekerjaan.

c. Untuk kepentingan perubahan SPK, PA/ KPA dapat membentuk Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak atas usul PPK.

22. PERISTIWA KOMPENSASIa. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal sebagai berikut:

1) PPK mengubah jadwal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan;2) keterlambatan pembayaran kepada penyedia;3) PPK tidak memberikan gambar-gambar, spesifikasi dan/atau instruksi sesuai jadwal yang dibutuhkan;

4) penyedia belum bisa masuk ke lokasi sesuai jadwal;5) PPK menginstruksikan kepada pihak penyedia untuk melakukan pengujian tambahan yang setelah

dilaksanakan pengujian ternyata tidak ditemukan kerusakan/kegagalan/penyimpangan;



26. DENDAPenyedia berkewajiban untuk membayar sanksi finansial berupa Denda sebagai akibat wanprestasi atau cidera janjiterhadap kewajiban-kewajiban penyedia dalam SPK ini. PPK mengenakan Denda dengan memotong angsuranpembayaran prestasi pekerjaan penyedia. Pembayaran Denda tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual penyedia.

27. PENYELESAIAN PERSELISIHANPPK dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihanyang timbul dari atau berhubungan dengan SPK ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui mediasi,konsiliasi, arbitrase, atau pengadilan negeri dalam wilayah hukum Republik Indonesia.

28. LARANGAN PEMBERIAN KOMISIPenyedia menjamin bahwa tidak satu pun personil satuan kerja PPK telah atau akan menerima komisi dalam bentukapapun (gratifikasi) atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SPK ini. Penyediamenyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SPK ini.



BAB. X

SYARAT – SYARAT

UMUM KONTRAK (SSUK)





BAB X

SYARAT – SYARAT UMUM KONTRAK (SSUK)

A. Ketentuan Umum1. Definisi Istilah-istilah yang digunakan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak

ini harus mempunyai arti atau tafsiran seperti yang dimaksudkansebagai berikut:

1.1 Pekerjaan Konstruksi adalah seluruh pekerjaan yangberhubungan dengan pelaksanaan konstruksi bangunanatau pembuatan wujud fisik lainnya.

1.2 Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA adalahpejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaranKementerian/ Lembaga/ Satuan Kerja Perangkat Daerah

atau Pejabat yang disamakan pada Institusi lain PenggunaAPBN/ APBD.

1.3 Kuasa Pengguna Anggaranyang selanjutnya disebut KPAadalah pejabat yang ditetapkan oleh PA untukmenggunakan APBN atau ditetapkan oleh Kepala Daerahuntuk menggunakan APBD.

1.4 Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaanPengadaan Pekerjaan Konstruksi.

1.5 Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan adalahpanitia/ pejabat yang ditetapkan oleh PA/ KPA yangbertugas memeriksa dan menerima hasil pekerjaan.

1.6 Aparat Pengawas Intern Pemerintahatau pengawas internpada Institusi lain yang selanjutnya disebut APIP adalahaparat yang melakukan pengawasan melalui audit, reviu,evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainterhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi.

1.7 Penyediaadalah badan usaha atau orang perseoranganyang menyediakan Pekerjaan Konstruksi.

1.8 Subpenyediaadalah penyedia yang mengadakan perjanjiankerja dengan penyedia penanggung jawab kontrak, untukmelaksanakan sebagian pekerjaan (subkontrak).

1.9 Kemitraan/ Kerja Sama Operasi (KSO) adalah kerjasama

usaha antar penyedia baik penyedia nasional maupunpenyedia asing, yang masing-masing pihak mempunyaihak, kewajiban dan tanggung jawab yang jelasberdasarkan perjanjian tertulis.

1.10 Surat Jaminan yang selanjutnya disebut Jaminan, adalah jaminan tertulis yang bersifat mudah dicairkan dan tidakbersyarat (unconditional ), yang dikeluarkan oleh BankUmum/ Perusahaan Penjaminan/ Perusahaan Asuransiyang diserahkan oleh penyedia kepada PPK untukmenjamin terpenuhinya kewajiban penyedia.

1.11 Kontrak Pengadaan Barang/ Jasa yang selanjutnya disebutKontrak adalah perjanjian tertulis antara PPK denganpenyedia yang mencakup Syarat-Syarat Umum Kontrak



(SSUK) ini dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK) sertadokumen lain yang merupakan bagian dari kontrak.

1.12 Nilai Kontrak adalah total harga yang tercantum dalamKontrak.

1.13 Hari adalah hari kalender.

1.14 Direksi lapangan adalah tim pendukung yangdibentuk/ditetapkan oleh PPK, terdiri dari 1 (satu)orang atau lebih, yang ditentukan dalam syarat-syaratkhusus kontrak untuk mengendalikan pelaksanaanpekerjaan.

1.15 Direksi teknis adalah tim pendukung yangditunjuk/ ditetapkan oleh PPK untuk mengawasipelaksanaan pekerjaan.

1.16 Daftar kuantitas dan harga (rincian harga penawaran)adalah daftar kuantitas yang telah diisi harga satuan dan

jumlah biaya keseluruhannya yang merupakan bagian daripenawaran.

1.17 Harga Perkiraan Sendiri (HPS)adalah perhitunganperkiraan biaya pekerjaan yang ditetapkan oleh PPK,dikalkulasikan secara keahlian berdasarkan data yangdapat dipertanggungjawabkan serta digunakan oleh PokjaULP untuk menilai kewajaran penawaran termasukrinciannya.

1.18 Pekerjaan utamaadalah jenis pekerjaan yang secaralangsung menunjang terwujudnya dan berfungsinya suatukonstruksi sesuai peruntukannya yang ditetapkan dalamDokumen Pengadaan;

1.19 Harga Satuan Pekerjaan (HSP)adalah harga satu jenispekerjaan tertentu per satusatuan tertentu;

1.20 Metode pelaksanaan pekerjaanadalah cara kerja yanglayak, realistik dan dapat dilaksanakan untukmenyelesaikan seluruh pekerjaan dan diyakinimenggambarkan penguasaan dalam penyelesaianpekerjaan dengan tahap pelaksanaan yang sistimatisberdasarkan sumber daya yang dimiliki penawar;

1.21 Jadwal waktu pelaksanaanadalah jadwal yang

menunjukkan kebutuhan waktu yang diperlukan untukmenyelesaikan pekerjaan, terdiri atas tahap pelaksanaanyang disusun secara logis, realistik dan dapatdilaksanakan.

1.22 Personil inti adalah orangyang akan ditempatkan secarapenuh sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalamDokumen Pengadaan serta posisinya dalam manajemenpelaksanaan pekerjaan sesuai dengan organisasipelaksanaan yang diajukan untuk melaksanakanpekerjaan.

1.23 Bagian pekerjaan yang disubkontrakkanadalah bagian

pekerjaan bukan pekerjaan utama yang ditetapkan dalamDokumen Pengadaan, yang pelaksanaannya diserahkan



kepada penyedia lain dan disetujui terlebih dahulu olehPPK.

1.24 Masa Kontrak adalah jangka waktu berlakunya Kontrak initerhitung sejak tanggal penandatanganan kontrak sampaidengan masa pemeliharaan berakhir.

1.25 Tanggal mulai kerja adalah tanggal mulai kerja penyediayang dinyatakan pada Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK),yang diterbitkan oleh PPK.

1.26 Tanggal penyelesaian pekerjaan adalah tanggalpenyerahan pertama pekerjaan selesai, dinyatakan dalamBerita Acara penyerahan pertama pekerjaan yangditerbitkan oleh PPK.

1.27 Masa pemeliharaan adalah kurun waktu kontrak yangditentukan dalam syarat-syarat khusus kontrak, dihitungsejak tanggal penyerahan pertama pekerjaan sampai

dengan tanggal penyerahan akhir pekerjaan.1.28 Kegagalan Konstruksi adalah keadaan hasil pekerjaan yang

tidak sesuai dengan spesifikasi pekerjaan sebagaimanadisepakati dalam kontrak baik sebagian maupunkeseluruhan sebagai akibat kesalahan pengguna ataupenyedia.

1.29 Kegagalan Bangunan adalah keadaan bangunan, yangsetelah diserahterimakan oleh penyedia kepada PPK danterlebih dahulu diperiksa serta diterima olehPanitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan, menjadi tidakberfungsi, baik secara keseluruhan maupun sebagian

dan/atau tidak sesuai dengan ketentuan yang tercantumdalam kontrak, dari segi teknis, manfaat, keselamatan dankesehatan kerja, dan/ atau keselamatan umum.

2. Penerapan SSUK diterapkan secara luas dalam pelaksanaan PekerjaanKonstruksi ini tetapi tidak dapat bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam Dokumen Kontrak lain yang lebih tinggiberdasarkan urutan hierarki dalam Surat Perjanjian.

3. Bahasa danHukum

3.1 Bahasa kontrak harus dalam Bahasa Indonesia.[kecuali dalam rangka pin jaman/ hibah luar neger i menggunakan Bahasa Indonesia dan bahasa nasional pemberi pi njaman/ hibah tersebut dan/ atau bahasa Inggris.]

3.2 Hukum yang digunakan adalah hukum yang berlaku diIndonesia.[kecuali dalam rangka pin jaman/ hibah luar neger i menggunakan hukum yang ber laku di Indonesia

atau hukum yang berlaku di negara pemberi pinjaman/ hibah (tergantung kesepakatan antara



5.4 Jika dalam material/ bahan digunakan komponen berupabarang, jasa, atau gabungan keduanya yang tidak berasaldari dalam negeri (impor) maka penggunaan komponenimpor harus sesuai dengan besaran TKDN dalam formulirrekapitulasi perhitungan TKDN (apabila diberikanpreferensi harga) yang merupakan bagian dari penawaranpenyedia

6. Korespondensi 6.1 Semua korespondensi dapat berbentuk surat, e-mail dan/ atau faksimili dengan alamat tujuan para pihak yangtercantum dalam SSKK.

6.2 Semua pemberitahuan, permohonan, atau persetujuan

berdasarkan Kontrak ini harus dibuat secara tertulis dalamBahasa Indonesia, dan dianggap telah diberitahukan jikatelah disampaikan secara langsung kepada wakil sah ParaPihak dalam SSKK, atau jika disampaikan melalui surattercatat, e-mail, dan/ atau faksimili yang ditujukan kealamat yang tercantum dalam SSKK.

7. Wakil Sah ParaPihak

Setiap tindakan yang disyaratkan atau diperbolehkan untukdilakukan, dan setiap dokumen yang disyaratkan ataudiperbolehkan untuk dibuat berdasarkan Kontrak ini oleh PPK atau Penyedia hanya dapat dilakukan atau dibuat oleh pejabat

yang disebutkan dalam SSKK. Khusus untuk penyediaperseorangan, Penyedia tidak boleh diwakilkan.

8. Pembukuan Penyedia diharapkan untuk melakukan pencatatan keuangan yangakurat dan sistematis sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaanini berdasarkan standar akuntansi yang berlaku.

9. Perpajakan Penyedia, Subpenyedia (jika ada), dan Personil yang bersangkutanberkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, danpungutan lain yang dibebankan oleh peraturan perpajakan ataspelaksanaan Kontrak ini. Semua pengeluaran perpajakan inidianggap telah termasuk dalam Nilai Kontrak.

10. Pengalihandan/atauSubkontrak

10.1 Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalamhal pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibatpeleburan (merger ),konsolidasi, pemisahan, maupun

akibat lainnya.



10.2 Penyedia dapat bekerjasama dengan penyedia lain denganmensubkontrakkan sebagian pekerjaan.

10.3 Penyedia hanya boleh mensubkontrakkan sebagianpekerjaan dan dilarang mensubkontrakkan seluruhpekerjaan.

10.4 Penyedia hanya boleh mensubkontrakkan pekerjaanapabila pekerjaan tersebut sejak awal di dalam DokumenPengadaan dan dalam Kontrak diijinkan untukdisubkontrakkan.

10.5 Subkontrak sebagian pekerjaan utama hanyadiperbolehkan kepada Penyedia spesialis.

10.6 Penyedia hanya boleh mensubkontrakkan pekerjaansetelah persetujuan tertulis dari PPK. Penyedia tetapbertanggung jawab atas bagian pekerjaan yangdisubkontrakkan.

10.7 Jika ketentuan di atas dilanggar maka Kontrak diputuskandan Penyedia dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalamSSKK.

11. Pengabaian Jika terjadi pengabaian oleh satu Pihak terhadap pelanggaranketentuan tertentu Kontrak oleh Pihak yang lain maka pengabaiantersebut tidak menjadi pengabaian yang terus-menerus selamaMasa Kontrak atau seketika menjadi pengabaian terhadappelanggaran ketentuan yang lain. Pengabaian hanya dapatmengikat jika dapat dibuktikan secara tertulis dan ditandatanganioleh Wakil Sah Pihak yang melakukan pengabaian.

12. PenyediaMandiri

Penyedia berdasarkan Kontrak ini bertanggung jawab penuhterhadap personil dan subpenyedianya (jika ada) serta pekerjaanyang dilakukan oleh mereka.

13. Kemitraan/KSO Kemitraan/ KSO memberi kuasa kepada salah satu anggota yangdisebut dalam Surat Perjanjian untuk bertindak atas namaKemitraan/ KSO dalam pelaksanaan hak dan kewajiban terhadapPPK berdasarkan Kontrak.



14. Penemuan-penemuan

Penyedia wajib memberitahukan kepada PPK dan kepada pihakyang berwenang semuapenemuan benda/barang yangmempunyai nilai sejarah atau penemuan kekayaan di lokasi

pekerjaan yang menurut peraturan perundang-undangandikuasai oleh negara .

B. PELAKSANAAN, PENYELESAIAN, ADENDUM DAN PEMUTUSAN KONTRAK 15. Jadwal

PelaksanaanPekerjaan

15.1 Kontrak ini berlaku efektif pada tanggal penandatangananSurat Perjanjian oleh Para Pihak atau pada tanggal yangditetapkan dalam SSKK.

15.2 Waktu pelaksanaan kontrak adalah jangka waktu yang

ditentukan dalam syarat-syarat khusus kontrak dihitungsejak tanggal mulai kerja yang tercantum dalam SPMK.

15.3 Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwalyang ditentukan dalam SSKK.

15.4 Apabila penyedia berpendapat tidak dapat menyelesaikanpekerjaan sesuai jadwal karena keadaan diluarpengendaliannya dan penyedia telah melaporkan kejadiantersebut kepada PPK, maka PPKdapat melakukan

penjadwalan kembali pelaksanaan tugas penyedia denganadendum kontrak.

B.1 Pelaksanaan Pekerjaan

16. PenyerahanLokasi Kerja

16.1 PPK berkewajiban untuk menyerahkan keseluruhan lokasikerja kepada penyedia sebelum SPMK diterbitkan.Penyerahan dilakukan setelah sebelumnya dilakukanpemeriksaan lapangan bersama. Hasil pemeriksaan danpenyerahan dituangkan dalam berita acara penyerahanlokasi kerja.

16.2 Jika dalam pemeriksaan lapangan bersama ditemukan hal-hal yang dapat mengakibatkan perubahan isi Kontrakmaka perubahan tersebut harus dituangkan dalamadendum Kontrak.

16.3 Jika penyerahan hanya dilakukan pada bagian tertentudari lokasi kerja maka PPK dapat dianggap telah menunda

pelaksanaan pekerjaan tertentu yang terkait denganbagian lokasi kerja tersebut, dan kondisi ini ditetapkansebagai Peristiwa Kompensasi.



17. Surat PerintahMulai Kerja(SPMK)

17.1 PPK menerbitkan SPMK selambat-lambatnya 14 (empatbelas) hari sejak tanggal penanda-tanganan kontrak.

17.2 Dalam SPMK dicantumkan saat paling lambat dimulainya

pelaksanaan kontrak oleh penyedia.

18. Program Mutu 18.1 Penyedia berkewajiban untuk menyerahkan program mutupada rapat persiapan pelaksanaan kontrak untuk disetujuioleh PPK.

18.2 Program mutu disusun paling sedikit berisi:a. informasi mengenai pekerjaan yang akan dilaksanakan;b. organisasi kerja penyedia;c. jadwal pelaksanaan pekerjaan;

d. prosedur pelaksanaan pekerjaan;e. prosedur instruksi kerja; danf. pelaksana kerja.

18.3 Program mutu dapat direvisi sesuai dengan kondisi lokasipekerjaan.

18.4 Penyedia berkewajiban untuk memutakhirkan programmutu jika terjadi adendum Kontrak dan PeristiwaKompensasi.

18.5 Pemutakhiran program mutu harus menunjukkanperkembangan kemajuan setiap pekerjaan dan dampaknyaterhadap penjadwalan sisa pekerjaan, termasuk perubahanterhadap urutan pekerjaan. Pemutakhiran program mutuharus mendapatkan persetujuan PPK.

18.6 Persetujuan PPK terhadap program mutu tidak mengubahkewajiban kontraktual penyedia.

19. Rapat PersiapanPelaksanaanKontrak

19.1 Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak diterbitkannyaSPMK dan sebelum pelaksanaan pekerjaan, PPK bersamadengan penyedia, unsur perencanaan, dan unsurpengawasan, harus sudah menyelenggarakan rapatpersiapan pelaksanaan kontrak.

19.2 Beberapa hal yang dibahas dan disepakati dalam rapatpersiapan pelaksanaan kontrak meliputi:a. program mutu;b. organisasi kerja;

c. tata cara pengaturan pelaksanaan pekerjaan;d. jadwal pelaksanaan pekerjaan;



e. jadwal pengadaan bahan/ material, mobilisasi peralatandan personil;

f. penyusunan rencana dan pelaksanaan pemeriksaanlokasi pekerjaan.

20. Mobilisasi 20.1 Mobilisasi paling lambat harus sudah mulai dilaksanakandalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan SPMK.

20.2 Mobilisasi dilakukan sesuai dengan lingkup pekerjaan,yaitu:a. mendatangkan peralatan-peralatan terkait yang

diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan;b. mempersiapkan fasilitas seperti kantor, rumah, gedung

laboratorium, bengkel, gudang, dan sebagainya;dan/ atau

c. mendatangkan personil-personil.

20.3 Mobilisasi peralatan dan personil dapat dilakukan secarabertahap sesuai dengan kebutuhan.

21. PengawasanPelaksanaanPekerjaan

21.1 Selama berlangsungnya pelaksanaan pekerjaan, PPK jikadipandang perlu dapat mengangkat Pengawas Pekerjaanyang berasal dari personil PPK atau konsultan pengawas.Pengawas Pekerjaan berkewajiban untuk mengawasipelaksanaan pekerjaan.

21.2 Dalam melaksanakan kewajibannya, Pengawas Pekerjaanselalu bertindak untuk kepentingan PPK. Jika tercantumdalam SSKK, Pengawas Pekerjaan dapat bertindak sebagaiWakil Sah PPK.

22. PersetujuanPengawasPekerjaan

22.1 Semua gambar yang digunakan untuk mendapatkan HasilPekerjaan baik yang permanen maupun sementara harusmendapatkan persetujuan Pengawas Pekerjaan.

22.2 Jika dalam pelaksanaan pekerjaan ini diperlukan terlebihdahulu adanya Hasil Pekerjaan Sementara maka penyediaberkewajiban untuk menyerahkan spesifikasi dan gambarusulan Hasil Pekerjaan Sementara tersebut untuk disetujuioleh Pengawas Pekerjaan. Terlepas dari ada tidaknyapersetujuan Pengawas Pekerjaan, penyedia bertanggung

jawab secara penuh atas rancangan Hasil PekerjaanSementara.

23. Perintah Penyedia berkewajiban untuk melaksanakan semua perintah

Pengawas Pekerjaan yang sesuai dengan kewenangan Pengawas



Pekerjaan dalam Kontrak ini.

24. Akses ke LokasiKerja

Penyedia berkewajiban untuk menjamin akses PPK, Wakil Sah PPK dan/ atau Pengawas Pekerjaan ke lokasi kerja dan lokasi lainnyadimana pekerjaan ini sedang atau akan dilaksanakan.

25. PemeriksaanBersama

25.1 Apabila diperlukan, pada tahap awal pelaksanaan Kontrak,PPK bersama-sama dengan penyedia melakukanpemeriksaan lokasi pekerjaan dengan melakukanpengukuran dan pemeriksaan detail kondisi lokasipekerjaan untuk setiap rencana mata pembayaran.

25.2 Untuk pemeriksaan bersama ini, PA/ KPA dapatmembentuk Panitia/Pejabat Peneliti Pelaksana-an Kontrakatas usul PPK.

25.3 Hasil pemeriksaan bersama dituangkan dalam BeritaAcara. Apabila dalam pemeriksaan bersamamengakibatkan perubahan isi Kontrak, maka harusdituangkan dalam adendum Kontrak.

25.4 Jika hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa Personildan/atau Peralatan ternyata belum memenuhi persyaratanKontrak maka penyedia tetap dapat melanjutkan pekerjaandengan syarat Personil dan/ atau Peralatan yang belummemenuhi syarat harus segera diganti dalam jangka waktu

yang disepakati bersama.

26. WaktuPenyelesaianPekerjaan

26.1 Kecuali Kontrak diputuskan lebih awal, penyediaberkewajiban untuk memulai pelaksanaan pekerjaan pada

Tanggal Mulai Kerja, dan melaksanakan pekerjaan sesuaidengan program mutu, serta menyelesaikan pekerjaanselambat-lambatnya pada Tanggal Penyelesaian yangditetapkan dalam SPMK.

26.2 Jika pekerjaan tidak selesai pada Tanggal Penyelesaian

bukan akibat Keadaan Kahar atau Peristiwa Kompensasiatau karena kesalahan atau kelalaian penyedia makapenyedia dikenakan denda.

26.3 Jika keterlambatan tersebut semata-mata disebabkan olehPeristiwa Kompensasi maka PPK dikenakan kewajibanpembayaran ganti rugi. Denda atau ganti rugi tidakdikenakan jika Tanggal Penyelesaian disepakati oleh ParaPihak untuk diperpanjang.

26.4 Tanggal Penyelesaian yang dimaksud dalam angka 26 iniadalah tanggal penyelesaian semua pekerjaan.



27. PerpanjanganWaktu

27.1 Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaianpekerjaan akan melampaui Tanggal Penyelesaian makapenyedia berhak untuk meminta perpanjangan TanggalPenyelesaian berdasarkan data penunjang. PPK berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaanmemperpanjang Tanggal Penyelesaian Pekerjaan secaratertulis. Perpanjangan Tanggal Penyelesaian harusdilakukan melalui adendum Kontrak jika perpanjangantersebut mengubah Masa Kontrak.

27.2 PPK berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan harustelah menetapkan ada tidaknya perpanjangan dan untukberapa lama, dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) harisetelah penyedia meminta perpanjangan. Jika penyedialalai untuk memberikan peringatan dini atasketerlambatan atau tidak dapat bekerja sama untuk

mencegah keterlambatan maka keterlambatan seperti initidak dapat dijadikan alasan untuk memperpanjang Tanggal Penyelesaian.

28. Penundaan olehPengawasPekerjaan

Pengawas Pekerjaan dapat memerintahkan secara tertulispenyedia untuk menunda pelaksanaan pekerjaan. Setiap perintahpenundaan ini harus segera ditembuskan kepada PPK.

29. RapatPemantauan

29.1 Pengawas Pekerjaan atau penyedia dapatmenyelenggarakan rapat pemantauan, dan meminta satusama lain untuk menghadiri rapat tersebut. Rapat

pemantauan diselenggarakan untuk membahasperkembangan pekerjaan dan perencanaaan atas sisapekerjaan serta untuk menindaklanjuti peringatan dini.

29.2 Hasil rapat pemantauan akan dituangkan oleh PengawasPekerjaan dalam berita acara rapat, dan dokumennyadiserahkan kepada PPK dan pihak-pihak yang menghadirirapat.

29.3 Mengenai hal-hal dalam rapat yang perlu diputuskan,Pengawas Pekerjaan dapat memutuskan baik dalam rapatatau setelah rapat melalui pernyataan tertulis kepadasemua pihak yang menghadiri rapat.

30. Peringatan Dini 30.1 Penyedia berkewajiban untuk memperingatkan sedinimungkin Pengawas Pekerjaan atas peristiwa atau kondisitertentu yang dapat mempengaruhi mutu pekerjaan,menaikkan Nilai Kontrak atau menunda penyelesaianpekerjaan. Pengawas Pekerjaan dapat memerintahkanpenyedia untuk menyampaikan secara tertulis perkiraandampak peristiwa atau kondisi tersebut di atas terhadapNilai Kontrak dan Tanggal Penyelesaian. Pernyataan



perkiraan ini harus sesegera mungkin disampaikan olehpenyedia.

30.2 Penyedia berkewajiban untuk bekerja sama denganPengawas Pekerjaan untuk mencegah atau mengurangidampak peristiwa atau kondisi tersebut.

B.2 Penyelesaian Kontrak

31. Serah TerimaPekerjaan

31.1 Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus),penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepadaPPK untuk penyerahan pekerjaan.

31.2 Dalam rangka penilaian hasil pekerjaan, PPK menugaskanPanitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.

31.3 Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan melakukanpenilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikanoleh penyedia. Apabila terdapat kekurangan-kekurangandan/ atau cacat hasil pekerjaan, penyedia wajibmemperbaiki/ menyelesaikannya, atas perintah PPK.

31.4 PPK menerima penyerahan pertama pekerjaan setelah

seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai denganketentuan Kontrak dan diterima oleh Panitia/PejabatPenerima Hasil Pekerjaan.

31.5 Pembayaran dilakukan sebesar 95% (sembilan puluh limaperseratus) dari nilai kontrak, sedangkan yang 5% (limaperseratus) merupakan retensi selama masa pemeliharaan,atau pembayaran dilakukan sebesar 100% (seratusperseratus) dari nilai kontrak dan penyedia harusmenyerahkan Jaminan Pemeliharaan sebesar 5% (limaperseratus) dari nilai kontrak.

31.6 Penyedia wajib memelihara hasil pekerjaan selama masapemeliharaan sehingga kondisi tetap seperti pada saatpenyerahan pertama pekerjaan.

31.7 Setelah masa pemeliharaan berakhir, penyediamengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untukpenyerahan akhir pekerjaan.

31.8 PPK menerima penyerahan akhir pekerjaan setelahpenyedia melaksanakan semua kewajibannya selama masa



pemeliharaan dengan baik. PPK wajib melakukanpembayaran sisa nilai kontrak yang belum dibayar ataumengembalikan Jaminan Pemeliharaan.

31.9 Apabila penyedia tidak melaksanakan kewajibanpemeliharaan sebagaimana mestinya, maka PPK berhakmenggunakan uang retensi untuk membiayaiperbaikan/pemeliharaan atau mencairkan JaminanPemeliharaan.

31.10 Jika Hasil Pekerjaan berupa bangunan maka umurkonstruksi bangunan ditetapkan dalam SSKK.

32. Pengambilalihan PPK akan mengambil alih lokasi dan hasil pekerjaan dalam jangka

waktu tertentu setelah dikeluarkan surat keteranganselesai/ pengakhiran pekerjaan.

33. PedomanPengoperasiandan Perawatan

33.1 Penyedia diwajibkan memberikan petunjuk kepada PPK tentang pedoman pengoperasiandanperawatan sesuaidengan SSKK.

33.2 Apabila penyedia tidak memberikan pedomanpengoperasian dan perawatan, PPK berhak menahan uang

retensi atau Jaminan Pemeliharaan.

B.3 Perubahan Kontrak 34. Perubahan

Kontrak 34.1 Kontrak hanya dapat diubah melalui adendum kontrak.

34.2 Perubahan Kontrak dapat dilaksanakan apabila disetujuioleh para pihak, meliputi:4) perubahan pekerjaan disebabkan oleh sesuatu hal yang

dilakukan oleh para pihak dalam kontrak sehinggamengubah lingkup pekerjaan dalam kontrak;

5) perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan akibat adanyaperubahan pekerjaan; dan/ atau

6) perubahan nilai kontrak akibat adanya perubahanpekerjaan perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan,dan/ atau penyesuaian harga.

34.3 Perubahan kontrak sebagaimana dimaksud pada angka34.2 tidak dapat dilakukan untuk bagian lump sum darikontrak gabungan lump sum dan harga satuan.

34.4 Untuk kepentingan perubahan kontrak, PA/ KPA dapatmembentuk Panitia/ Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak



atas usul PPK.

35. PerubahanLingkupPekerjaan

35.1 Untuk pekerjaan yang menggunakan Kontrak HargaSatuan atau Kotrak Gabungan Lump Sum dan HargaSatuan pada bagian harga satuan, apabila terdapatperbedaan yang signifikan antara kondisi lokasipekerjaan/ lapangan pada saat pelaksanaan dengangambar dan spesifikasi yang ditentukan dalam Kontrak,maka:a. PPK bersama penyedia dapat melakukan perubahan

kontrak yang meliputi antara lain :a. menambah atau mengurangi volume pekerjaan

yang tercantum dalam kontrak;b. mengurangi atau menambah jenis pekerjaan;c. mengubah spesifikasi teknis dan gambar

pekerjaan sesuai dengan kebutuhan lokasipekerjaan; dan/ atau

d. melaksanakan pekerjaan tambah yang belumtercantum dalam kontrak yang diperlukan untukmenyelesaikan seluruh pekerjaan.

b. Pekerjaan tambah harus mempertimbangkan tersedianyaanggaran dan paling tinggi 10% (sepuluh perseratus) darinilai kontrak awal.

c. Perintah perubahan pekerjaan dibuat oleh PPK secaratertulis kepada penyedia kemudian dilanjutkan dengannegosiasi teknis dan harga dengan tetap mengacu padaketentuan yang tercantum dalam kontrak awal.

d. Hasil negosiasi tersebut dituangkan dalam Berita Acarasebagai dasar penyusunan adendum kontrak.

35.2 Untuk pekerjaan yang menggunakan Kontrak GabunganLump Sum dan Harga Satuan pada bagian Lump Sum,tidak dapat dilakukan perubahan kontrak.

36. Perubahan JadwalPelaksanaanPekerjaan

36.1 [Untuk pekerjaan yang menggunakan Kontrak Harga Satuan atau Kontrak Gabungan Lump Sum dan Harga Satuan pada bagian harga satuan, perubahan jadwal dalam hal terjadi perpanjangan waktu pelaksanaan dapat diberikan oleh PPK atas pertimbangan yang layak dan

wajar untuk hal-hal sebagai ber ikut: a. peker jaan tambah; b. perubahan disain ; c. keterlambatan yang disebabkan oleh PPK; d. masalah yang timbul di luar kendali penyedia; dan/ atau e. keadaan kahar.] [Untuk peker jaan yang menggunakan Kontr ak Gabungan

Lump Sum dan Harga Satuan pada bagian Lump Sum,

perubahan jadwal dalam hal ter jadi perpanjangan waktu

pelaksanaan dapat di ber ikan oleh PPK atas pert imbangan



yang layak dan wajar untuk hal- hal sebagai beri kut :

a. keterlambatan yang disebabkan oleh PPK; b. masalah yang timbul di luar kendali penyedia; dan/ atau c. keadaan kahar.]

36.2 Waktu penyelesaian pekerjaan dapat diperpanjang palingkurang sama dengan waktu terhentinya kontrak akibatkeadaan kahar.

36.3 PPK dapat menyetujui perpanjangan waktu pelaksanaanatas kontrak setelah melakukan penelitian terhadap usulantertulis yang diajukan oleh penyedia.

36.4 PPK dapat menugaskan Panitia/Pejabat PenelitiPelaksanaan Kontrak untuk meneliti kelayakan usulanperpanjangan waktu pelaksanaan.

36.5 Persetujuan perpanjangan waktu pelaksanaan dituangkandalam adendum kontrak.

B.4 Keadaan Kahar

37. Keadaan Kahar 37.1

suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihakdan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehinggakewajiban yang ditentukan dalam Kontrak menjadi tidakdapat dipenuhi.

37.2 Yang digolongkan Keadaan Kahar meliputi:a. bencana alam;b. bencana non alam;c. bencana sosial;d. pemogokan;e. kebakaran; dan/ atau

f. gangguan industri lainnya sebagaimana dinyatakanmelalui keputusan bersama Menteri Keuangan danmenteri teknis terkait.

37.3 Apabila terjadi Keadaan Kahar, maka penyediamemberitahukan kepada PPK paling lambat 14 (empatbelas) hari sejak terjadinya Keadaan Kahar, denganmenyertakan pernyataan Keadaan Kahar dari pejabat yangberwenang, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

37.4 Jangka waktu yang ditetapkan dalam Kontrak untuk



pemenuhan kewajiban Pihak yang tertimpa Keadaan Kaharharus diperpanjang paling kurang sama dengan jangkawaktu terhentinya Kontrak akibat Keadaan Kahar.

37.5 Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan akibat KeadaanKahar yang dilaporkan paling lambat 14 (empat belas)hari sejak terjadinya Keadaan Kahar, tidak dikenakansanksi.

37.6 Pada saat terjadinya Keadaan Kahar, Kontrak ini akandihentikan sementara hingga Keadaan Kahar berakhirdengan ketentuan, Penyedia berhak untuk menerimapembayaran sesuai dengan prestasi atau kemajuanpelaksanaan pekerjaan yang telah dicapai. Jika selamamasa Keadaan Kahar PPK memerintahkan secara tertulis

kepada Penyedia untuk meneruskan pekerjaan sedapatmungkin maka Penyedia berhak untuk menerimapembayaran sebagaimana ditentukan dalam Kontrak danmendapat penggantian biaya yang wajar sesuai denganyang telah dikeluarkan untuk bekerja dalam situasidemikian. Penggantian biaya ini harus diatur dalam suatuadendum Kontrak.

B.5 Penghentian dan Pemutusan Kontrak

38. PenghentianKontrak 38.1 Penghentian kontrak dapat dilakukan karena pekerjaansudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar.

38.2 Dalam hal kontrak dihentikan, maka PPK wajib membayarkepada penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan yangtelah dicapai, termasuk:4) biaya langsung pengadaan Bahan dan Perlengkapan

untuk pekerjaan ini. Bahan dan Perlengkapan ini harusdiserahkan oleh Penyedia kepada PPK, dan selanjutnyamenjadi hak milik PPK;

5) biaya langsung pembongkaran dan demobilisasi Hasil

Pekerjaan Sementara dan Peralatan;6) biaya langsung demobilisasi Personil.

39. PemutusanKontrak

Pemutusan kontrak dapat dilakukan oleh pihak penyedia ataupihak PPK.

40. PemutusanKontrak oleh PPK

40.1 Menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,PPK dapat memutuskan Kontrakmelalui pemberitahuan tertulis kepada Penyedia setelah

terjadinya hal-hal sebagai berikut:a. kebutuhan barang/ jasa tidak dapat ditunda melebihi



batasberakhirnya kontrak;b. berdasarkan penelitian PPK, Penyedia tidak akan

mampu menyelesaikan keseluruhanpekerjaanwalaupun diberikan kesempatan sampaidengan 50(lima puluh) hari kalender sejak masaberakhirnyapelaksanaan pekerjaan untukmenyelesaikan pekerjaan;

c. setelah diberikan kesempatan menyelesaikanpekerjaansampai dengan 50 (lima puluh) harikalender sejakmasa berakhirnya pelaksanaanpekerjaan, Penyediatidak dapatmenyelesaikan pekerjaan;

d. Penyedia lalai/ cidera janji dalam melaksanakankewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannyadalam jangka waktu yang telah ditetapkan;

e. Penyedia tanpa persetujuan Pengawas Pekerjaan, tidakmemulai pelaksanaan pekerjaan;

f. Penyedia menghentikan pekerjaan selama 28 (duapuluh delapan) hari dan penghentian ini tidak

tercantum dalam program mutu serta tanpa persetujuanPengawas Pekerjaan;g. Penyedia berada dalam keadaan pailit;h. Penyedia selama Masa Kontrak gagal memperbaiki

Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditetapkan olehPPK;

i. Penyedia tidak mempertahankan keberlakuan JaminanPelaksanaan;

j. Pengawas Pekerjaan memerintahkan Penyedia untukmenunda pelaksanaan atau kelanjutan pekerjaan, danperintah tersebut tidak ditarik selama 28 (dua puluhdelapan) hari;

k. Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangandan/ atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yangdiputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/ atau

l. pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaanKKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalampelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansiyang berwenang.

40.2 Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan karena kesalahanPenyedia:a. Jaminan Pelaksanaan dicairkan (untuk nilai paket di

atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah));b. sisa Uang Muka harus dilunasi oleh penyedia atau

Jaminan Uang Muka dicairkan (apabila ada);c. Penyedia membayar denda keterlambatan sebagaimana

tercantum dalam SSKK (apabila ada);d. Penyedia dimasukkan dalam Daftar Hitam; dane. PPK membayar kepada Penyedia sesuai dengan

pencapaian prestasi pekerjaan yang telah diterima olehPPK sampai dengan tanggal berlakunya pemutusanKontrak dikurangi dengan denda keterlambatan yangharus dibayar Penyedia (apabila ada), serta Penyediamenyerahkan semua hasil pelaksanaan pekerjaankepada PPK dan selanjutnya menjadi hak milik PPK.



41. PemutusanKontrak olehPenyedia

41.1 Menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,Penyedia dapat memutuskanKontrak melalui pemberitahuan tertulis kepada PPK apabila PPK tidak menerbitkan SPP untuk pembayarantagihan angsuran sesuai dengan yang disepakatisebagaimana tercantum dalam SSKK.

41.2 Penyedia dapat memutuskan Kontrak apabila PPK gagalmematuhi keputusan akhir penyelesaian perselisihan.Dalam hal ini pemutusan Kontrak dilakukan paling kurang30 (tiga puluh) hari setelah Penyedia menyampaikanpemberitahuan rencana pemutusan Kontrak secara tertuliskepada PPK.

41.3 Kejadian sebagaimana dimaksud angka 41.2 adalah:

a. akibat keadaan kahar sehingga Penyedia tidak dapatmelaksanakan pekerjaan sesuai ketentuan dokumen kontrak;

b. PPK gagal mematuhi keputusan akhir penyelesaianperselisihan.

41.4 Dalam hal terjadi pemutusan Kontrak, PPK membayarkepada Penyedia sesuai dengan pencapaian prestasipekerjaan yang telah diterima oleh PPK sampai dengantanggal berlakunya pemutusan Kontrak dikurangi dengandenda keterlambatan yang harus dibayar Penyedia (apabilaada), serta Penyedia menyerahkan semua hasil pelaksanaankepada PPK dan selanjutnya menjadi hak milik PPK.

42. [Keter lambatan Pelaksanaan Peker jaan dan Kontr ak Kriti s

(Untuk Pekerjaan Konstruksi Bangunan)]

42.1 [Apabila Penyedia terlambat melaksanakan pekerjaan sesuai jadwal, maka PPK harus memberikan peringatan secara ter tulis atau dikenakan ketentuan tentang kontr ak kritis.

42.2 Kontr ak dinyatakan kr it is apabila:

a. dalam per iode I (rencana fisik pelaksanaan 0% - 70%dari Kontrak), realisasi fisik pelaksanaan terlambat

lebih besar 10% dari rencana;

b. dalam periode II (rencana fisik pelaksanaan 70% - 100% dari Kontrak), realisasi fisik pelaksanaan terl ambat lebih besar 5% dari rencana.

c. rencana fi sik pelaksanaan 70% - 100% dari Kontrak,realisasi f isik pelaksanaan ter lambat kurang dar i 5%dari rencana dan akan melampaui tahun anggaran berjalan.

42.3 Penanganan kontrak kr it is a. dalam hal keterlambatan pada angka 42.1 dan



penanganan Kontrak pada pasal kritis 42.2 penanganan Kontrak Kritis dilakukan dengan Rapat Pembukti kan (show cause meeting/ SCM) 1) pada saat Kontrak dinyatakan krisis, direksi

pekerjaan menerbitkan surat peringatan kepada Penyedia dan selanjutnya menyelenggarakan SCM.

2) dalam SCM direksi peker jaan, di reksi teknis dan penyedia membahas dan menyepakati besaran kemajuan fi sik yang harus dicapai oleh Penyedia dalam peri ode waktu tertentu (uj i coba pertama) yang dituangkan dalam Ber ita Acara SCM Sampu l I

3) apabila Penyedia gagal pada uji coba pertama,maka dil aksanakan SCM Sampul II yang membahas dan menyepakati besaran kemajuan fisik yang harus dicapai oleh Penyedia dalam periode waktu ter tentu (u ji coba kedua) yang dituangkan dalam Ber ita Acara SCM Sampul II .

4) apabil a Penyedia gagal pada uj i coba tahap kedua,maka diselenggarakan SCM Sampul II yang membahas dan menyepakati besaran kemajuan fisik yang harus dicapai oleh Penyedia dalam periode waktu ter tentu (u ji coba ketiga) yang dituangkan dalam Ber ita Acara SCM Sampul I I.

5) pada setiap uji coba yang gagal, PPK harus menerbitkan sur at peri gatan kepada Penyedia atas keter lambatan r ealisasi fi sik pelaksanaan pekerjaan.

b. dalam hal keterlambatan pada angka 42.2 c PPK setelah dilakukan rapat bersama atasan PPK sebelum tahun anggaran berakhir dapat langsung memutuskan

Kontrak secara sepihak dengan mengesampingkan pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.]

43. PemutusanKontrak akibatlainnya

Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan karena PPK/Pokja ULPterlibat penyimpangan prosedur, melakukan KKN dan/ ataupelanggararan persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan,maka PPK/Pokja ULP dikenakan sanksi berdasarkan peraturanperundang-undangan.

44. Peninggalan Semua Bahan, Perlengkapan, Peralatan, Hasil Pekerjaan Sementara

yang masih berada di lokasi kerja setelah pemutusan Kontrakakibat kelalaian atau kesalahan penyedia,dapat dimanfaatkansepenuhnya oleh PPK tanpa kewajiban perawatan. Pengambilankembali semua peninggalan tersebut oleh penyedia hanya dapatdilakukan setelah mempertimbangkan kepentingan PPK.

C. HAK DAN KEWAJIBAN PENYEDIA 45. Hak dan

Kewajiban

Penyedia

Penyedia memiliki hak dan kewajiban:

a. menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuaidengan harga yang telah ditentukan dalam kontrak;

b. berhak meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan



prasarana dari PPK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaansesuai ketentuan kontrak;

c. melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepadaPPK;

d. melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalamkontrak;

e. melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat,akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakantenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau darilapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementarayang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian danperbaikan pekerjaan yang dirinci dalam kontrak;

f. memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untukpemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPK;

g. menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwalpenyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak;

danh. mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untukmelindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi perusakandan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibatkegiatan penyedia.

46. PenggunaanDokumenKontrak danInformasi

Penyedia tidak diperkenankan menggunakan danmenginformasikan dokumen kontrak atau dokumen lainnya yangberhubungan dengan kontrak untuk kepentingan pihak lain,misalnya spesifikasi teknis dan/atau gambar-gambar, kecuali

dengan ijin tertulis dari PPK.

47. Hak AtasKekayaanIntelektual

Penyedia wajib melindungiPPK dari segala tuntutan atau klaimdari pihak ketiga yang disebabkan penggunaan Hak AtasKekayaan Intelektual (HAKI) oleh penyedia.

48. Penanggungandan Risiko

48.1 Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan,dan menanggung tanpa batas PPK beserta instansinyaterhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab,kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau

tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biayayang dikenakan terhadap PPK beserta instansinya (kecualikerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkankesalahan atau kelalaian berat PPK) sehubungan denganklaim yang timbul dari hal-hal berikut terhitung sejak

Tanggal Mulai Kerja sampai dengan tanggalpenandatanganan berita acara penyerahan akhir:4) kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda

penyedia, Subpenyedia (jika ada), dan Personil;5) cidera tubuh, sakit atau kematian Personil;6) kehilangan atau kerusakan harta benda, dan cidera

tubuh, sakit atau kematian pihak ketiga;



48.2 Terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengantanggal penandatanganan berita acara penyerahan awal,semua risiko kehilangan atau kerusakan Hasil Pekerjaanini, Bahan dan Perlengkapan merupakan risiko penyedia,kecuali kerugian atau kerusakan tersebut diakibatkanolehkesalahan atau kelalaian PPK.

48.3 Pertanggungan asuransi yang dimiliki oleh penyedia tidakmembatasi kewajiban penanggungan dalam angka 48 ini.

48.4 Kehilangan atau kerusakan terhadap Hasil Pekerjaan atauBahan yang menyatu dengan Hasil Pekerjaan selama

Tanggal Mulai Kerja dan batas akhir Masa Pemeliharaanharus diganti atau diperbaiki oleh penyedia atastanggungannya sendiri jika kehilangan atau kerusakantersebut terjadi akibat tindakan atau kelalaian penyedia.

49. PerlindunganTenaga Kerja

49.1 Penyedia dan Subpenyedia berkewajiban atas biaya sendiriuntuk mengikutsertakan Personilnya pada program

Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) sebagaimanadiatur dalam peraturan perundang-undangan.

49.2 Penyedia berkewajiban untuk mematuhi danmemerintahkan Personilnya untuk mematuhi peraturankeselamatan kerja. Pada waktu pelaksanaan pekerjaan,penyedia beserta Personilnya dianggap telah membaca dan

memahami peraturan keselamatan kerja tersebut.

49.3 Penyedia berkewajiban atas biaya sendiri untukmenyediakan kepada setiap Personilnya (termasuk PersonilSubpenyedia, jika ada) perlengkapan keselamatan kerjayang sesuai dan memadai.

49.4 Tanpa mengurangi kewajiban penyedia untuk melaporkankecelakaan berdasarkan hukum yang berlaku, penyediaakan melaporkan kepada PPK mengenai setiap kecelakaan

yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Kontrak inidalam waktu 24 (dua puluh empat) jam setelah kejadian.

50. PemeliharaanLingkungan

Penyedia berkewajiban untuk mengambil langkah-langkah yangmemadai untuk melindungi lingkungan baik di dalam maupun diluar tempat kerja dan membatasi gangguan lingkungan terhadappihak ketiga dan harta bendanya sehubungan dengan pelaksanaanKontrak ini.

51. Asuransi 51.1 Penyedia wajib menyediakan asuransi sejak SPMK sampai

dengan tanggal selesainya pemeliharaan untuk:a. semua barang dan peralatan yang mempunyai risiko



tinggi terjadinya kecelakaan, pelaksanaan pekerjaan,serta pekerja untuk pelaksanaan pekerjaan, atas segalarisiko terhadap kecelakaan, kerusakan, kehilangan,serta risiko lain yang tidak dapat diduga;

b. pihak ketiga sebagai akibat kecelakaan di tempatkerjanya; dan

c. perlindungan terhadap kegagalan bangunan.

51.2 Besarnya asuransi sudah diperhitungkan dalam penawarandan termasuk dalam nilai kontrak.

52. TindakanPenyedia yangMensyaratkanPersetujuan PPK

atau PengawasPekerjaan

52.1 Penyedia berkewajiban untuk mendapatkan lebih dahulupersetujuan tertulis PPK sebelum melakukan tindakan-tindakan berikut:a. mensubkontrakkan sebagian pekerjaan;

b. menunjuk Personil yang namanya tidak tercantumdalam Lampiran A SSKK;

c. mengubah atau memutakhirkan program mutu;d. tindakan lain yang diatur dalam SSKK.

52.2 Penyedia berkewajiban untuk mendapatkan lebih dahulupersetujuan tertulis Pengawas Pekerjaan sebelummelakukan tindakan-tindakan berikut:a. menggunakan spesifikasi dan gambar dalam angka15

SSUK;b. mengubah syarat dan ketentuan polis asuransi;

c. mengubah Personil Inti dan/ atau Peralatan;d. tindakan lain yang diatur dalam SSKK.

53. Laporan HasilPekerjaan

53.1 Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaankontrak untuk menetapkan volume pekerjaan ataukegiatan yang telah dilaksanakanguna pembayaran hasilpekerjaan. Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalamlaporan kemajuan hasil pekerjaan.

53.2 Untuk kepentingan pengendalian dan pengawasan

pelaksanaan pekerjaan, seluruh aktivitas kegiatanpekerjaan dilokasi pekerjaan dicatat dalam buku hariansebagai bahan laporan harian pekerjaan yang berisirencana dan realisasi pekerjaan harian.

53.3 Laporan harian berisi:a. jenis dan kuantitas bahan yang berada di lokasi

pekerjaan;b. penempatan tenaga kerja untuk tiap macam tugasnya;c. jenis, jumlah dan kondisi peralatan;d. jenis dan kuantitas pekerjaan yang dilaksanakan;

e. keadaan cuaca termasuk hujan, banjir dan peristiwaalam lainnya yang berpengaruh terhadap kelancaran



pekerjaan; danf. catatan-catatan lain yang berkenaan dengan

pelaksanaan.

53.4 Laporan harian dibuat oleh penyedia, apabila diperlukandiperiksa oleh konsultan dan disetujui oleh wakil PPK.

53.5 Laporan mingguan terdiri dari rangkuman laporan hariandan berisi hasil kemajuan fisik pekerjaan dalam periodesatu minggu, serta hal-hal penting yang perlu ditonjolkan.

53.6 Laporan bulanan terdiri dari rangkuman laporanmingguan dan berisi hasil kemajuan fisik pekerjaan dalamperiode satu bulan, serta hal-hal penting yang perlu

ditonjolkan.

53.7 Untuk merekam kegiatan pelaksanaan proyek, PPK membuat foto-foto dokumentasi pelaksanaan pekerjaan dilokasi pekerjaan.

54. KepemilikanDokumen

Semua rancangan, gambar, spesifikasi, desain, laporan, dandokumen-dokumen lain serta piranti lunak yang dipersiapkanoleh penyedia berdasarkan Kontrak ini sepenuhnya merupakanhak milik PPK. Penyedia paling lambat pada waktu pemutusan

atau akhir Masa Kontrak berkewajiban untuk menyerahkansemua dokumen dan piranti lunak tersebut beserta daftarrinciannya kepada PPK. Penyedia dapat menyimpan 1 (satu) buahsalinan tiap dokumen dan piranti lunak tersebut. Pembatasan (jikaada) mengenai penggunaan dokumen dan piranti lunak tersebutdi atas di kemudian hari diatur dalam SSKK.

55. KerjasamaAntara Penyedia

dan Sub Penyedia

55.1 Bagian pekerjaan yang disubkontrakkan tersebut harusdiatur dalam Kontrak dan disetujui terlebih dahulu oleh

PPK.

55.2 Penyedia tetap bertanggung jawab atas bagian pekerjaanyang disubkontrakkan tersebut.

55.3 Ketentuan-ketentuan dalam subkontrak harus mengacukepada Kontrak serta menganut prinsip kesetaraan.

56. Usaha Mikro,Usaha Kecil danKoperasi Kecil

56.1 Penyedia dapat bekerja sama dengan Usaha Mikro, UsahaKecil dan koperasi kecil, antra lain denganmensubkontrakkan sebagian pekerjaanya.



56.2 Dalam melaksanakan kewajiban di atas penyedia terpilihtetap bertanggungjawab penuh atas keseluruhan pekerjaantersebut.

56.3 Bentuk kerjasama tersebut hanya untuk sebagian pekerjaanyang bukan pekerjaan utama.

56.4 Membuat laporan periodik mengenai pelaksanaanketetapan di atas.

56.5 Apabila ketentuan tersebut di atas dilanggar, makapenyedia dikenakan sanksi yang diatur dalam SSKK.

57. Penyedia Lain Penyedia berkewajiban untuk bekerjasama dan menggunakanlokasi kerja bersama dengan penyedia yang lain (jika ada) danpihak lainnya yang berkepentingan atas lokasi kerja. Jikadipandang perlu, PPK dapat memberikan jadwal kerja penyediayang lain di lokasi kerja.

58. Keselamatan Penyedia bertanggung jawab atas keselamatan semua pihak dilokasi kerja.

59. PembayaranDenda

Penyedia berkewajiban untuk membayar sanksi finansial berupaDenda sebagai akibat wanprestasi atau cidera janji terhadapkewajiban-kewajiban penyedia dalam Kontrak ini. PPK mengenakan Denda dengan memotong angsuran pembayaranprestasi pekerjaan penyedia. Pembayaran Denda tidak mengurangitanggung jawab kontraktual penyedia.

60. Jaminan 60.1 Jaminan Pelaksanaan diberikan kepada PPK selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelahditerbitkannya Surat Penunjukan Penyedia Barang/ Jasa(SPPBJ) sebelum dilakukan penandatanganan kontrakdengan besar:a. 5% (lima perseratus) dari nilai kontrak; ataub. 5% (lima perseratus) dari nilai total Harga Perkiraan

Sendiri (HPS) bagi penawaran yang lebih kecil dari 80%(delapan puluh perseratus) HPS.



60.2 Masa berlaku Jaminan Pelaksanaan paling kurang sejaktanggal penanda-tanganan kontrak sampai dengan serahterima pertama pekerjaan (Provisional Hand Over/ PHO ).

60.3 Jaminan Pelaksanaan dikembalikan setelah pekerjaandinyatakan selesai 100% (seratus perseratus) dan digantidengan Jaminan Pemeliharaan atau menahan uang retensisebesar 5% (lima perseratus) dari nilai kontrak;

60.4 Jaminan Uang Muka diberikan kepada PPK dalam rangkapengambilan uang muka dengan nilai 100% (seratusperseratus) dari besarnya uang muka;

60.5 Nilai Jaminan Uang Muka dapat dikurangi secara

proporsional sesuai dengan pencapaian prestasi pekerjaan;

60.6 Masa berlaku Jaminan Uang Muka paling kurang sejaktanggal persetujuan pemberian uang muka sampai dengantanggal penyerahan pertama pekerjaan (PHO).

60.7 Jaminan Pemeliharaan diberikan kepada PPK setelahpekerjaan dinyatakan selesai 100% (seratus perseratus).

60.8

Pengembalian Jaminan Pemeliharan dilakukan palinglambat 14 (empat belas) hari kerja setelah masapemeliharaan selesai dan pekerjaan diterima dengan baiksesuai dengan ketentuan kontrak;

60.9 Masa berlaku Jaminan Pemeliharaan paling kurang sejaktanggal serah terima pertama pekerjaan (PHO) sampaidengan tanggal penyerahan akhir pekerjaan (Final Hand Over / FHO );

D. HAK DAN KEWAJIBAN PPK

61. Hak danKewajiban PPK

PPK memiliki hak dan kewajiban :

a. mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan olehpenyedia;

b. meminta laporan-laporan secara periodik mengenaipelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh penyedia;

c. membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantumdalam kontrak yang telah ditetapkan kepada penyedia;

d. mengenakan denda keterlambatan (apabila ada);

e. membayar uang muka (apabila diberikan);f. memberikan instruksi sesuai jadwal;



g. membayar ganti rugi, melindungi dan membela Penyediaterhadap tuntuan hukum, tuntutan lainnya dan tanggunganyang timbul karena kesalahan, kecerobohan dan pelanggarankontrak yang dilakukan PPK; dan

h. mengusulkan penetapan sanksi Daftar Hitam kepada PA/KPA(apabila ada).

62. Fasilitas PPK dapat memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana ataukemudahan lainnya (jika ada) yang tercantum dalam SSKK untukkelancaran pelaksanan pekerjaan ini.

63. PeristiwaKompensasi

63.1 Peristiwa Kompensasidapat diberikan kepada penyediadalam hal sebagai berikut:a. PPK mengubah jadwal yang dapat mempengaruhi

pelaksanaan pekerjaan;b. keterlambatan pembayaran kepada penyedia;

c. PPK tidak memberikan gambar-gambar, spesifikasidan/ atau instruksi sesuai jadwal yang dibutuhkan;

d. penyedia belum bisa masuk ke lokasi sesuai jadwaldalam kontrak;

e. PPK menginstruksikan kepada pihak penyedia untukmelakukan pengujian tambahan yang setelahdilaksanakan pengujian ternyata tidak ditemukankerusakan/kegagalan/penyimpangan;

f. PPK memerintahkan penundaan pelaksanaan pekerjaan;g. PPK memerintahkan untuk mengatasi kondisi tertentu

yang tidak dapat diduga sebelumnya dan disebabkanoleh PPK;

h. ketentuan lain dalam SSKK.

63.2 Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan pengeluarantambahan dan/ atau keterlambatan penyelesaian pekerjaanmaka PPK berkewajiban untuk membayar ganti rugidan/atau memberikan perpanjangan waktu penyelesaianpekerjaan.

63.3 Ganti rugi hanya dapat dibayarkan jika berdasarkan datapenunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukanoleh penyedia kepada PPK, dapat dibuktikan kerugiannyata akibat Peristiwa Kompensasi.

63.4 Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaianpekerjaan akan melampaui Tanggal Penyelesaian makapenyedia berhak untuk meminta perpanjangan waktuPenyelesaian berdasarkan data penunjang dan perhitungankompensasi yang diajukan oleh Penyedia kepada PPK.Perpanjangan Tanggal Penyelesaian harus dilakukanmelalui adendum Kontrak jika perpanjangan tersebutmengubah Masa Kontrak.



63.5 Penyedia tidak berhak atas ganti rugi dan/ atauperpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan jika penyediagagal atau lalai untuk memberikan peringatan dini dalammengantisipasi atau mengatasi dampak PeristiwaKompensasi.

E. PERSONIL DAN/ ATAU PERALATAN PENYEDIA

64. Personil Intidan/atauPeralatan

64.1 Personil inti dan/ atau peralatan yang ditempatkan harussesuai dengan yang tercantum dalam DokumenPenawaran.

64.2 Penggantian personil inti dan/ atau peralatan tidak bolehdilakukan kecuali atas persetujuan tertulis PPK.

64.3 Penggantian personil inti dilakukan oleh penyedia denganmengajukan permohonan terlebih dahulu kepada PPK dengan melampirkan riwayat hidup/pengalaman kerjapersonil inti yang diusulkan beserta alasan penggantian.

64.4 PPK dapat menilai dan menyetujuipenempatan/ penggantian personil inti dan/ atau peralatanmenurut kualifikasi yang dibutuhkan.

64.5 Jika PPK menilai bahwa personil inti:a. tidak mampu atau tidak dapat melakukan pekerjaan

dengan baik;b. berkelakuan tidak baik; atauc. mengabaikan pekerjaan yang menjadi tugasnya;maka penyedia berkewajiban untuk menyediakanpengganti dan menjamin personil inti tersebutmeninggalkan lokasi kerja dalam waktu 7 (tujuh) harisejak diminta oleh PPK.

64.6 Jika penggantian personil inti dan/ atau peralatan perludilakukan, maka penyedia berkewajiban untukmenyediakan pengganti dengan kualifikasi yang setaraatau lebih baik dari personil inti dan/ atau peralatan yangdigantikan tanpa biaya tambahan apapun.

64.7 Personil inti berkewajiban untuk menjaga kerahasiaanpekerjaannya. Jika diperlukan oleh PPK, Personil inti dapatsewaktu-waktu disyaratkan untuk menjaga kerahasiaanpekerjaan di bawah sumpah.



F. PEMBAYARAN KEPADA PENYEDIA

65. Harga Kontrak 65.1 PPK membayar kepada penyedia atas pelaksanaanpekerjaan dalam kontrak sebesar harga kontrak.

65.2 Harga kontrak telah memperhitungkan keuntungan, bebanpajak dan biaya overhead serta biaya asuransi yangmeliputi juga biaya keselamatan dan kesehatan kerja.

65.3 [Rincian harga kontrak sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga (untuk kontrak harga satuan atau Kontrak Gabungan Lump Sum dan Harga Satuan ).]

66. Pembayaran 65.1 Uang mukaa. uang muka dibayar untuk membiayai mobilisasi

peralatan, personil, pembayaran uang tanda jadi kepadapemasok bahan/ material dan persiapan teknis lain;

b. besaran uang muka ditentukan dalam SSKK dan dibayarsetelah penyedia menyerahkan Jaminan Uang Mukasenilai uang muka yang diterima;

c. dalam hal PPK menyediakan uang muka maka Penyediaharus mengajukan permohonan pengambilan uangmuka secara tertulis kepada PPK disertai denganrencana penggunaan uang muka untuk melaksanakan

pekerjaan sesuai Kontrak;d. PPK harus mengajukan Surat Permintaan Pembayaran(SPP) kepada Pajabat Penandatangan Surat PerintahMembayar (PPSPM) untuk permohonan tersebut padahurufc, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah

Jaminan Uang Muka diterima;e. Jaminan Uang Muka diterbitkan oleh bank umum,

perusahaan penjaminan, atau Perusahaan AsuransiUmum yang memiliki izin untuk menjual produk

jaminan (suretyship ) yang ditetapkan oleh MenteriKeuangan;

f. pengembalian uang muka harus diperhitungkan

berangsur-angsur secara proporsional pada setiappembayaran prestasi pekerjaan dan paling lambat haruslunas pada saat pekerjaan mencapai prestasi 100%(seratus perseratus).

65.2 Prestasi pekerjaana. pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati

dilakukan oleh PPK, dengan ketentuan:1) penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan

kemajuan hasil pekerjaan;2) pembayaran dilakukan dengan sistem bulanan,

sistem termin atau pembayaran secara sekaligus,sesuai ketentuan dalam SSKK;



3) pembayaran dilakukan senilai pekerjaan yang telahterpasang, tidak termasuk bahan/ material danperalatan yang ada di lokasi pekerjaan;

4) pembayaran harus dipotong angsuran uang muka,denda (apabila ada), pajak dan uang retensi; dan

5) untuk kontrak yang mempunyai sub kontrak,permintaan pembayaran harus dilengkapi buktipembayaran kepada seluruh sub penyedia sesuaidengan prestasi pekerjaan.

b. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaanselesai 100% (seratus perseratus) dan Berita Acarapenyerahan pertama pekerjaan diterbitkan;

c. PPK dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari kerja setelahpengajuan permintaan pembayaran dari penyedia harussudah mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP)kepada Pejabat Penandatangan Surat PerintahMembayar (PPSPM);

d. bila terdapat ketidaksesuaian dalam perhitunganangsuran, tidak akan menjadi alasan untuk menundapembayaran. PPK dapat meminta penyedia untukmenyampaikan perhitungan prestasi sementara denganmengesampingkan hal-hal yang sedang menjadiperselisihan.

65.3 Denda dan ganti rugia. denda merupakan sanksi finansial yang dikenakan

kepada penyedia;b. ganti rugi merupakan sanksi finansial yang dikenakan

kepada PPK karena terjadinya cidera janji/ wanprestasi;c. besarnya denda yang dikenakan kepada penyedia atas

keterlambatan penyelesaian pekerjaan untuk setiap hariketerlambatan adalah:1) 1/ 1000 (satu perseribu) dari sisa harga bagian

kontrak yang belum dikerjakan, apabila bagianpekerjaan yang sudah dilaksanakan dapatberfungsi; atau

2) 1/ 1000 (satu perseribu) dari harga kontrak,apabila bagian pekerjaan yang sudah dilaksanakanbelum berfungsi.

sesuai yang ditetapkan dalam SSKK;

d. besarnya ganti rugi yang dibayar oleh PPK atasketerlambatan pembayaran adalah sebesar bunga darinilai tagihan yang terlambat dibayar, berdasarkantingkat suku bunga yang berlaku pada saat itu menurutketetapan Bank Indonesia, atau dapat diberikankompensasi;

e. pembayaran denda dan/ atau ganti rugi diperhitungkandalam pembayaran prestasi pekerjaan;

f. ganti rugi dan kompensasi kepada peserta dituangkandalam adendum kontrak;

g. pembayaran ganti rugi dan kompensasi dilakukan olehPPK, apabila penyedia telah mengajukan tagihandisertai perhitungan dan data-data.



67. Hari Kerja 67.1 Semua pekerja dibayar selama hari kerja dan datanyadisimpan oleh penyedia. Daftar pembayaranditandatangani oleh masing-masing pekerja dan dapatdiperiksa oleh PPK.

67.2 Penyedia harus membayar upah hari kerja kepada tenagakerjanya setelah formulir upah ditandatangani.

67.3 Jam kerja dan waktu cuti untuk pekerja harus dilampirkan.

68. PerhitunganAkhir

68.1 Pembayaran angsuran prestasi pekerjaan terakhirdilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen)dan berita acara penyerahan awal telah ditandatanganioleh kedua belah Pihak.

68.2 Sebelum pembayaran terakhir dilakukan, penyediaberkewajiban untuk menyerahkan kepada PengawasPekerjaan rincian perhitungan nilai tagihan terakhir yang

jatuh tempo. PPK berdasarkan hasil penelitian tagihan olehPengawas Pekerjaan berkewajiban untuk menerbitkan SPPuntuk pembayaran tagihan angsuran terakhir selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tagihan dankelengkapan dokumen penunjang diterima oleh PengawasPekerjaan.

69. Penangguhan 69.1 PPK dapat menangguhkan pembayaran setiap angsuranprestasi pekerjaan penyedia jika penyedia gagal atau lalaimemenuhi kewajiban kontraktualnya, termasukpenyerahan setiap Hasil Pekerjaan sesuai dengan waktuyang telah ditetapkan.

69.2 PPK secara tertulis memberitahukan kepada penyediatentang penangguhan hak pembayaran, disertai alasan-alasan yang jelas mengenai penangguhan tersebut.Penyedia diberi kesempatan untuk memperbaiki dalam

jangka waktu tertentu.

69.3 Pembayaran yang ditangguhkan harus disesuaikan denganproporsi kegagalan atau kelalaian penyedia.

69.4 Jika dipandang perlu oleh PPK, penangguhan pembayaranakibat keterlambatan penyerahan pekerjaan dapatdilakukan bersamaan dengan pengenaan denda kepadapenyedia.



70. [Penyesuaian Harga (Untuk

Kontr ak Harga Satuan atau

Kontrak GabunganLump Sum dan HargaSatuan )]

70.1 [Hargayang tercantum dalam kontrak dapat berubah akibat adanya penyesuaian harga sesuai dengan peraturan yang berlaku.

70.2 Penyesuaian harga diberlakukan pada Kontrak Tahun Jamak yang masa pelaksanaannya lebih dar i 12 (dua belas) bulan dan diberlakukan mulai bulan ke-13 ( tiga belas) sejak pelaksanaan pekerjaan.

70.3 Penyesuaian harga diber lakukan terhadap Kontr ak Tahun Jamak yang berbentuk Kontrak Harga Satuan atau KontrakGabungan Lump Sum dan Harga Satuan yang mengacu pada Dokumen Pengadaan dan/ atau perubahan Dokumen

Pengadaan, yang selanjutnya di tuangkan dalam SSKK.

70.4 Penyesuaian Harga Satuan berlaku bagi seluruh kegiatan/ mata pembayaran, kecuali komponen keuntungan dan biaya overhead sebagaimana tercantum dalam penawaran.

70.5 Penyesuaian Harga Satuan diberlakukan sesuai dengan jadwal pelaksanaan yang tercantum dalam kontr ak awal/ adendum kontrak.

70.6 Penyesuaian Harga Satuan bagi komponen pekerjaan yang berasal dari luar neger i , menggunakan indeks penyesuaian harga dari negara asal barang tersebut .

70.7 Jeni s peker jaan baru dengan Harga Satuan baru sebagai akibat adanya adendum kontrak dapat diberikan penyesuaian harga mulai bul an ke-13 (tiga belas) sejak adendum kontrak tersebut ditandatangani .

70.8 Kontrak yang ter lambat pelaksanaannya disebabkan oleh kesalahan Penyedia diberlakukan penyesuaian harga berdasarkan indeks harga terendah antara jadwal awal dengan jadwal realisasi peker jaan.

70.9 Penyesuaian Harga Satuan, ditetapkan dengan rumus sebagai berikut : Hn = Ho (a+b.Bn/ Bo+c.Cn/ Co+d.Dn/ Do+.....)

Hn = Harga Satuan pada saat pekerjaan dilaksanakan;

Ho = Harga Satuan pada saat harga penawaran;



a = Koefi sien tetap yang terdi r i atas keuntungan dan

overhead;

Dalam hal penawaran tidak mencantumkan

besaran komponen keuntungan dan overhead

maka a = 0,15.

b, c, d = Koefi sien komponen kontrak seperti tenaga

kerja, bahan, alat ker ja, dsb;

Penjumlahan a+b+c+d+ ....dst adalah 1 ,00.

Bn, Cn, Dn = Indeks harga komponen pada saat peker jaan

dilaksanakan (mulai bulan ke-13 setelah

penandatanganan kontrak).

Bo, Co, Do = Indeks harga komponen pada bulan ke-12

setelah penanda-tanganan kontrak.

70.10 Penetapan koefisien bahan, tenaga kerja dan alat kerja di tetapkan dalam SSKK.

70.11 Indeks harga yang digunakan bersumber dari penerbitan BPS.

70.12 Dalam hal indeks harga tidak dimuat dalam penerbitan BPS, digunakan indeks harga yang dikeluarkan oleh instansi tekni s.

70.13 Rumusan penyesuaian nilai kontrak ditetapkan sebagai berikut: Pn = (Hn1xV1)+ (Hn2xV2)+ (Hn3xV3)+ .... dst

Pn = Ni lai Kontrak setelah dil akukan penyesuaian Harga

Satuan;

Hn = Harga Satuan baru setiap jenis komponen pekerjaan

setelah dil akukan penyesuaian harga menggunakan

rumusan penyesuaian Harga Satuan;

V = Volume setiap jenis komponen pekerjaan yang

dilaksanakan.

70.14 Pembayaran penyesuaian harga dilakukan oleh PPK,apabila penyedia telah mengajukan tagihan disertai

perhi tungan dan data-data;



70.15 Penyedia dapat mengajukan secara berkala selambat- lambatnya setiap 6 (enam) bul an.]

G. PENGAWASAN MUTU

71. Pengawasan danPemeriksaan

PPK berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaanterhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan olehpenyedia.Apabila diperlukan, PPK dapat memerintahkan kepadapihak ketiga untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atassemua pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia.

72. PenilaianPekerjaan

Sementara olehPPK

72.1 PPK dalam masa pelaksanaan pekerjaan dapat melakukanpenilaian atas hasil pekerjaan yang dilakukan oleh

penyedia.

72.2 Penilaian atas hasil pekerjaan dilakukan terhadap mutudan kemajuan fisik pekerjaan.

73. Cacat Mutu PPK atau Pengawas Pekerjaan akan memeriksa setiap HasilPekerjaan dan memberitahukan penyedia secara tertulis atas setiapCacat Mutu yang ditemukan. PPK atau Pengawas Pekerjaan dapatmemerintahkan penyedia untuk menemukan dan

mengungkapkan Cacat Mutu, serta menguji Hasil Pekerjaan yangdianggap oleh PPK atau Pengawas Pekerjaan mengandung CacatMutu. Penyedia bertanggung jawab atas perbaikan Cacat Mutuselama Masa Kontrak dan Masa Pemeliharaan.

74. Pengujian Jika PPK atau Pengawas Pekerjaan memerintahkan penyedia untukmelakukan pengujian Cacat Mutu yang tidak tercantum dalamSpesifikasi Teknis dan Gambar, dan hasil uji coba menunjukkanadanya Cacat Mutu maka penyedia berkewajiban untuk

menanggung biaya pengujian tersebut. Jika tidak ditemukanadanya Cacat Mutu maka uji coba tersebut dianggap sebagaiPeristiwa Kompensasi.

75. Perbaikan CacatMutu

75.1 PPK atau Pengawas Pekerjaan akan menyampaikanpemberitahuan Cacat Mutu kepada penyedia segera setelahditemukan Cacat Mutu tersebut. Penyedia bertanggung

jawab atas cacat mutu selama Masa Kontrak dan MasaPemeliharaan.



75.2 Terhadap pemberitahuan Cacat Mutu tersebut, penyediaberkewajiban untuk memperbaiki Cacat Mutu dalam

jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan.

75.3 Jika penyedia tidak memperbaiki Cacat Mutu dalam jangkawaktu yang ditentukan maka PPK, berdasarkanpertimbangan Pengawas Pekerjaan, berhak untuk secaralangsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh PPK melakukan perbaikan tersebut. Penyedia segera setelahmenerima klaim PPK secara tertulis berkewajiban untukmengganti biaya perbaikan tersebut. PPK dapatmemperoleh penggantian biaya dengan memotongpembayaran atas tagihan penyedia yang jatuh tempo (jikaada) atau uang retensi atau pencairan Surat Jaminan

Pemeliharaan atau jika tidak ada maka biaya penggantianakan diperhitungkan sebagai utang penyedia kepada PPK yang telah jatuh tempo.

75.4 PPK dapat mengenakan Denda Keterlambatan untuk setiapketerlambatan perbaikan Cacat Mutu, danmendaftarhitamkan penyedia.

76. Kegagalan

Bangunan

76.1 Jika Hasil Pekerjaan sebagaimana ditetapkan dalam SSKK

berupa bangunan maka PPK dan/ atau penyedia terhitungsejak tanggal penandatanganan berita acara penyerahanakhir bertanggung jawab atas kegagalan bangunan sesuaidengan kesalahan masing-masing selama umur konstruksiyang tercantum dalam SSKK tetapi tidak lebih dari 10(sepuluh) tahun.

76.2 Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan,dan menanggung tanpa batas PPK beserta instansinyaterhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab,kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau

tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biayayang dikenakan terhadap PPK beserta instansinya (kecualikerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkankesalahan atau kelalaian PPK) sehubungan dengan klaimkehilangan atau kerusakan harta benda, dan cidera tubuh,sakit atau kematian pihak ketiga yang timbul darikegagalan bangunan.

76.3 Pertanggungan asuransi yang dimiliki oleh penyedia tidakmembatasi kewajiban penanggungan penyedia dalamangka 70 ini.



76.4 Penyedia berkewajiban untuk menyimpan dan memeliharasemua dokumen yang digunakan dan terkait denganpelaksanaan ini selama umur konstruksi yang tercantumdalam SSKK tetapi tidak lebih dari 10 (sepuluh) tahun.

H. PENYELESAIAN PERSELISIHAN

77. PenyelesaianPerselisihan

77.1 Para Pihak berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihanyang timbul dari atau berhubungan dengan Kontrak iniatau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaanpekerjaan ini.

77.2 Penyelesaian perselisihan atau sengketa antara para pihak

dalam Kontrak dapat dilakukan melalui musyawarah,arbitrase, mediasi, konsiliasi atau pengadilan sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan.

78. Itikad Baik 78.1 Para pihak bertindak berdasarkan asas saling percaya yangdisesuaikan dengan hak-hak yang terdapat dalam kontrak.

78.2 Para pihak setuju untuk melaksanakan perjanjian dengan jujur tanpa menonjolkan kepentingan masing-masingpihak.

78.3 Apabila selama kontrak, salah satu pihak merasadirugikan, maka diupayakan tindakan yang terbaik untukmengatasi keadaan tersebut.



BAB. XI

SYARAT – SYARAT

KHUSUS KONTRAK (SSKK)





BAB XI

SYARAT–SYARAT KHUSUS KONTRAK (SSKK)

A. Korespondensi Alamat Para Pihak sebagai berikut:

Satuan Kerja PPK:

Nama :__________Alamat :__________

__________

Telepon :__________ __________

Website :__________ __________

Faksimili :__________ __________

e-mail :__________ __________

Penyedia:

Nama :__________Alamat :__________

__________

Telepon :__________ __________

Website :__________ __________

Faksimili :__________ __________

e-mail :__________

B. Wakil Sah ParaPihak

Wakil Sah Para Pihak sebagai berikut:



Untuk PPK :_______________ _

_ _

_________

Untuk Penyedia :_______________

Pengawas Pekerjaan ________ sebagai wakil sah PPK (apabila ada)

C. TanggalBerlakuKontrak

Kontrak mulai berlaku sejak: 29 Juli 2013 s.d. 26 Nopember 2013

D. JadwalPelaksanaanPekerjaan

Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan selama :

120 (seratus dua puluh ) hari kalender

E. MasaPemeliharaan

Masa Pemeliharaan berlaku selama: 180(seratus delapan puluh )hari Kalender

F. Umur Konstruksi Bangunan Hasil Pekerjaan memiliki umur konstruksi: ____ (__________) tahun sejak tanggal penanda-tanganan Berita Acara

penyerahan akhir.

G. PedomanPengoperasiandan Perawatan

Gambar ”As built ” dan/atau pedoman pengoperasian danperawatan harus diserahkan selambat-lambatnya: 7 (tujuh) harikalender setelah tanggal penandatanganan Berita Acarapenyerahan awal.

H. PembayaranTagihan

Batas akhir waktu yang disepakati untuk penerbitan SPP oleh PPK untuk pembayaran tagihan angsuran adalah ______ hari kalenderterhitung sejak tagihan dan kelengkapan dokumen penunjang yangtidak diperselisihkan diterima oleh PPK.

I. Pencairan Jaminan

Jaminan dicairkan dan disetorkan pada Kas Daerah

J. TindakanPenyedia yangMensyaratkan

Persetujuan PPK atau Pengawas

Tindakan lain oleh Penyedia yang memerlukan persetujuan PPK adalah: __________



Pekerjaan

Tindakan lain oleh Penyedia yang memerlukan persetujuanPengawas Pekerjaan adalah: __________

K. KepemilikanDokumen

Penyedia diperbolehkan menggunakan salinan dokumen danpiranti lunak yang dihasilkan dari Pekerjaan Konstruksi ini denganpembatasan sebagai berikut: __________

L. Fasilitas PPK akan memberikan fasilitas berupa :

_________________

M. SumberPembiayaan

Kontrak Pengadaan Pekerjaan Konstruksi ini dibiayai dari APBDKota Dumai Tahun Anggaran 2013

N. PembayaranUang Muka

Pekerjaan Konstruksi ini dapat diberikan uang muka (YA/ TIDAK).

[j ika ”YA”]

Uang muka diberikan sebesar 30 % (tiga puluh per seratus) dariNilai Kontrak

O. PembayaranPrestasiPekerjaan

Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara: (Termin).

Pembayaran berdasarkan cara tersebut di atas dilakukan denganketentuan sebagai berikut: __________

Dokumen penunjang yang disyaratkan untuk mengajukan tagihanpembayaran prestasi pekerjaan: __________

P. [Penyesuaian Harga]

1. [Untuk Penyesuaian Harga digunakan indeks yang dikeluarkan oleh _________ [BPS/ Instansi Teknis Lainnya]

2. Indeks yang dipergunakan adalah indeks _______(perdagangan, industr i , impor, dl l) sebesar_______



3. Koefisien tetap adalah sebesar____________

4. Koefisien komponen kontr ak adalah sebesar__________]

Q. PeristiwaKompensasi

Ketentuan selain yang diatur dalam SSUK mengenai pemberianperistiwa kompensasi adalah: ________ (apabila ada)

R. Denda Untuk pekerjaan ini besar denda keterlambatan untuk setiap hariketerlambatan adalah 1/1000 (satu perseribu) dari [harga

kontr ak/ harga bagian kontr ak yang belum dikerjakan]

S. Sanksi Pelanggaran terhadap ketentuan Pengalihan dan/ atau Subkontrakdikenakan sanksi _________

T. Penyelesaian

Perselisihan

Jika perselisihan Para Pihak mengenai pelaksanaan Kontrak tidak

dapat diselesaikan secara damai maka Para Pihak menetapkanlembaga penyelesaian perselisihan tersebut di bawah sebagaiPemutus Sengketa:

[Pengadil an Republi k Indonesia yang berkompeten/ Badan

Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) ]

[Jika BANI yang dipi lih sebagai Lembaga Pemutus Sengketa maka cantumkan klausul arbit rase ber ikut tepat di bawah pi li han yang

dibuat di atas:

“Semua sengketa yang timbul dari Kontrak ini, akan diselesaikandan diputus oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI)menurut peraturan-peraturan administrasi dan peraturan-peraturan prosedur arbitrase BANI, yang keputusannya mengikatkedua belah pihak yang bersengketa sebagai keputusan tingkatpertama dan terakhir. Para Pihak setuju bahwa jumlah arbitrator

adalah 3 (tiga) orang. Masing-masing Pihak harus menunjukseorang arbitrator dan kedua arbitrator yang ditunjuk oleh Para



Pihak akan memilih arbitrator ketiga yang akan bertindak sebagaipimpinan arbitrator.” ]



Lampiran A – Syarat-Syarat Khusus Kontrak Personil Inti, Subpenyedia dan Peralatan

- Personil Inti yang ditugaskan: [cantumkan nama, uraian detil tanggung jawab kerja,

min imum kualif ikasi, dan jumlah orang bulan]

- Subpenyedia yang ditunjuk: [cantumkan nama Subpenyedia (j ika ada) ber ikut uraian

personi lnya seperti ur aian personi l Penyedia di atas]

- Peralatan yang digunakan: [cantumkan jenis peralatan khusus yang disyaratkan untuk pelaksanaan pekerjaan]



BAB. XII

SPESIFIKASI

TEKNIS DAN GAMBAR





BAB XII

SPESIFIKASI TEKNIS DAN GAMBAR

Keterangan

Pokja ULPmenguraikan Spesifikasi Teknis dan Gambar yang diperlukan dalam pelaksanaanpekerjaan.



BAB. XIII

DAFTAR

KUANTITAS DAN HARGA





BAB XIII

DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA

Keterangan (Untuk Kontrak Harga Satuan atau Kontrak Gabungan Harga Satuan dan LumpSum)

1. Daftar Kuantitas dan Harga harus dibaca sesuai dengan Instruksi Kepada Peserta (IKP),Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK),Spesifikasi Teknis dan Gambar.

2. Pembayaran terhadap prestasi pekerjaan dilakukan berdasarkan kuantitas pekerjaanaktual yang dimintakan dan dikerjakan sebagaimana diukur oleh Penyedia dan

diverifikasi oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), serta dinilai sesuai dengan hargayang tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga.

3. Harga dalam Daftar Kuantitas dan Harga telah mencakup semua biaya pekerjaan,personil, pengawasan, bahan-bahan, perawatan, asuransi, laba, pajak, bea,keuntungan, overhead dan semua risiko, tanggung jawab, dan kewajiban yang diaturdalam Kontrak.

4. Harga harus dicantumkan untuk setiap mata pembayaran, terlepas dari apakahkuantitas dicantumkan atau tidak. Jika Penyedia lalai untuk mencantumkan hargauntuk suatu pekerjaan maka pekerjaan tersebut dianggap telah termasuk dalam hargamata pembayaran lain dalam Daftar Kuantitas dan Harga.

5. Semua biaya yang dikeluarkan untuk memenuhi ketentuan Kontrak harus dianggaptelah termasuk dalam setiap mata pembayaran, dan jika mata pembayaran terkaittidak ada maka biaya dimaksud harus dianggap telah termasuk dalam harga matapembayaran yang terkait.

6. Pokja ULP akan melakukan koreksi aritmatik atas kesalahan penghitungan denganketentuan sebagai berikut:

(a) jika terdapat perbedaan antara penulisan nilai dalam angka dan huruf pada Surat

Penawaran maka yang dicatat nilai dalam huruf; dan

(b) jika terjadi kesalahan hasil pengalian antara volume dengan harga satuanpekerjaan maka dilakukan pembetulan, dengan ketentuan volume pekerjaansesuai dengan yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan dan harga satuantidak boleh diubah.



Keterangan (Untuk Kontrak Lump Sum)

1. Daftar Kuantitas dan Harga harus dibaca sesuai dengan Instruksi Kepada Peserta (IKP),

Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK),Spesifikasi Teknis dan Gambar.

2. Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan terhadappekerjaan yang telah dilaksanakansesuai dengan ketentuan dalam SSUK dan SSKK.

3. Harga dalam Daftar Kuantitas dan Harga telah mencakup semua biaya pekerjaan,personil, pengawasan, bahan-bahan, perawatan, asuransi, laba, pajak, bea,keuntungan, overhead dan semua risiko, tanggung jawab, dan kewajiban yang diaturdalam Kontrak.

4. Harga harus dicantumkan untuk setiap mata pembayaran, terlepas dari apakahkuantitas dicantumkan atau tidak. Jika Penyedia lalai untuk mencantumkan hargauntuk suatu pekerjaan maka pekerjaan tersebut dianggap telah termasuk dalam hargamata pembayaran lain dalam Daftar Kuantitas dan Harga.

5. Semua biaya yang dikeluarkan untuk memenuhi ketentuan Kontrak harus dianggaptelah termasuk dalam setiap mata pembayaran, dan jika mata pembayaran terkaittidak ada maka biaya dimaksud harus dianggap telah termasuk dalam harga matapembayaran yang terkait.

6. Pokja ULP akan melakukan koreksi aritmatik terhadap volume pekerjaan sesuai

dengan yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan.



Daftar 1: Mata Pembayaran Umum1

No. Uraian Pekerjaan Satuan

Ukuran

Kuantitas Harga

Satuan

Total

Harga 2

Total Daftar 1

(pindahkan nilai total ke Daftar Rekapitulasi)

1

Mata Pembayaran Umum memuat rincian komponen pekerjaan yang bersifat umum.2Semua jenis harga yang tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga adalah harga sebelum PPN (Pajak Pertambahan Nilai).



Daftar 2: Mata Pembayaran Pekerjaan Utama: __________ 3


Ukuran

Kuantitas Harga

Satuan

Total

Harga 4

Total Daftar 2


3Cantumkan Mata Pembayaran Pekerjaan Utama yang menjadi pokok dari paket Pekerjaan Konstruksi ini di

antara bagian-bagian pekerjaan lain.4Semua jenis harga yang tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga adalah harga sebelum PPN (Pajak Pertambahan Nilai).



Daftar 3: Mata Pembayaran ______________________ 5


Ukuran

Kuantitas Harga

Satuan

Total

Harga 6

Total Daftar 3


5Cantumkan Mata Pembayaran Jenis Pekerjaan selain yang sudah diuraikan dalam Mata Pembayaran

Pekerjaan Utama jika terdapat lebih dari satu jenis pekerjaan.6Semua jenis harga yang tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga adalah harga sebelum PPN (Pajak

Pertambahan Nilai).



Daftar Rekapitulasi

Mata Pembayaran Harga

Daftar No. 1: Mata Pembayaran Umum

Daftar No. 2: Mata Pembayaran Pekerjaan Utama

Daftar No. 3: Mata Pembayaran __________

—dll.—

Jumlah (Daftar 1+2+3+___)

PPN 10%

TOTAL NILAI



BAB. XIV

BENTUK

DOKUMEN LAIN





BAB XIV

BENTUK DOKUMEN LAIN

A. BENTUK SURAT PENUNJUKAN PENYEDIA BARANG/ JASA (SPPBJ)

[kop surat K/ L/ D/ I]

Nomor : __________ __________, ____________ 20__ Lampiran : __________

Kepada Yth. __________ di __________

Perihal : Penunjukan Penyedia untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan __________ _________________________________________ Dengan ini kami beritahukan bahwa penawaran Saudara nomor __________

tanggal __________ perihal __________ dengan [ni lai penawaran/ penawaran terkoreksi] sebesar Rp_____________ (____________________) kami nyatakan diterima/ disetujui.Sebagai tindak lanjut dari Surat Penunjukan Penyedia Barang/ Jasa (SPPBJ) ini Saudaradiharuskan untuk menyerahkan Jaminan Pelaksanaan dan menandatangani SuratPerjanjian paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterbitkannya SPPBJ.Kegagalan Saudara untuk menerima penunjukan ini yang disusun berdasarkan evaluasiterhadap penawaran Saudara, akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan dalam PeraturanPresiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah yang terakhirdiubah dengan Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2012 beserta petunjuk teknisnya.

Satuan Kerja __________ Pejabat Pembuat Komitmen

[tanda tangan]

[nama lengkap ] [jabatan] NIP. __________

Tembusan Yth. :1. ____________ [PA/ KPA K/ L/ D/ I] 2. ____________ [APIP K/ L/ D/ I] 3. ____________ [Pokja ULP] ......... dst



B. BENTUK SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)

[kop surat satuan kerja K/ L/ D/ I] SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)

Nomor: __________ Paket Pekerjaan: __________

Yang bertanda tangan di bawah ini: _______________ [nama Pejabat Pembuat Komitmen] _______________ [ jabatan Pejabat Pembuat Komitmen] _______________ [alamat satuan kerja Pejabat Pembuat Komitmen] selanjutnya disebut sebagai Pejabat Pembuat Komitmen;berdasarkan Surat Perjanjian __________ nomor __________ tanggal __________,bersama ini memerintahkan:

_______________ [nama Penyedia Pekerjaan Konstruksi] _______________ [alamat Penyedia Pekerjaan Konstruksi]

yang dalam hal ini diwakili oleh: __________ selanjutnya disebut sebagai Penyedia;untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:1. Macam pekerjaan: __________;

2. Tanggal mulai kerja: __________;

3. Syarat-syarat pekerjaan: sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Kontrak;

4. Waktu penyelesaian: selama ___ (__________) hari kalender/ bulan/ tahun danpekerjaan harus sudah selesai pada tanggal __________

5. Denda: Terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan/penyelesaian pekerjaanPenyedia akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/ 1000 (satu per seribu) dariNilai Kontrak atau bagian tertentu dari Nilai Kontrak sebelum PPN sesuai denganSyarat-Syarat Khusus Kontrak.

__________, __ __________ 20__

Untuk dan atas nama __________ Pejabat Pembuat Komitmen

[tanda tangan]

[nama lengkap] [jabatan] NIP: __________

Menerima dan menyetujui:


[tanda tangan]

[nama lengkap wakil sah badan usaha] [jabatan]



C. BENTUK SURAT-SURAT JAMINAN

Jaminan Sanggahan Banding dari Bank


GARANSI BANK sebagai

JAMINAN SANGGAHAN BANDINGNo. ____________________

Yang bertanda tangan dibawah ini: __________________________________ dalam jabatan selaku ____________________________ dalam hal ini bertindak untuk dan atasnama ______________________ [nama bank] berkedudukan di

_________________________________________ [alamat]


dengan ini menyatakan akan membayar kepada:Nama : ___________________________________ [Pokja ULP] Alamat : _______________________________________________


sejumlah uang Rp _____________________________________ (terbilang ________________________________________________________) dalam

bentuk garansi bank sebagai Jaminan Sanggahan Banding atas pekerjaan ______________ berdasarkan Dokumen Pengadaan No. ______________ tanggal _________________,apabila:

Nama : _____________________________ [peserta pelelangan] Alamat : _______________________________________________


ternyata sampai batas waktu yang ditentukan, namun tidak melebihi tanggal batas waktuberlakunya Garansi Bank ini, sanggahan banding yang diajukan oleh YANG DIJAMINdinyatakan tidak benar.


1. Berlaku selama __________ (____________) hari kalender, dari tanggal _____________________s.d.____________________

2. Tuntutan pencairan atau klaim dapat diajukan secara tertulis dengan melampirkan Surat Jawaban Sanggahan Banding yang menyatakan bahwa Sanggahan Banding tidak benar dari ______________ [M enteri/ Pimpinan Lembaga/ Kepala Daerah/ Pimpinan Institusi Lain/ Pejabat yang menerima penugasan menjawab sanggah banding] paling lambat 14(empat belas) hari kalender setelah tanggal jatuh tempo Garansi Bank sebagaimanatercantum dalam butir 1.

3. Penjamin akan membayar kepada Penerima Jaminan sejumlah nilai jaminan tersebut di atasdalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat (Unconditional) setelah

menerima tuntutan pencairan dari Penerima Jaminan berdasar Surat Jawaban SanggahanBanding yang menyatakan bahwa “Sanggahan Banding tidak benar dan pengenaan sanksiakibat Sanggahan Banding yang diajukan oleh Yang Dijamin tidak benar”.



4. Penjamin melepaskan hak-hak istimewanya untuk menuntut supaya benda-benda yangdiikat sebagai jaminan lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi hutang Yang Dijaminsebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

5. Tidak dapat dipindahtangankan atau dijadikan jaminan kepada pihak lain.6. Segala hal yang mungkin timbul sebagai akibat dari Garansi Bank ini, masing-masing pihak

memilih domisili hukum yang umum dan tetap di Kantor Pengadilan Negeri ________ .


[Bank]

Materai Rp.6000,00



_____ [bank]



Jaminan Pelaksanaan dari Bank


GARANSI BANK sebagai JAMINAN PELAKSANAANNo. ____________________


_________________________________________ [alamat]


dengan ini menyatakan akan membayar kepada:Nama : ___________________________________ [nama PPK] Alamat : _______________________________________________


sejumlah uang Rp _______________________________________________ (terbilang ________________________________________________________) dalambentuk garansi bank sebagai Jaminan Pelaksanaan atas pekerjaan _________________ berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/ Jasa (SPPBJ) No. ________________ tanggal _________________, apabila:

Nama : _____________________________ [nama penyedia] Alamat : _______________________________________________


ternyata sampai batas waktu yang ditentukan, namun tidak melebihi tanggal batas waktuberlakunya Garansi Bank ini, lalai/ tidak memenuhi kewajibannya kepada Penerima

Jaminan berupa:

a. Yang dijamin tidak menyelesaikan pekerjaan tersebut pada waktunya dengan baik dan benarsesuai dengan ketentuan dalam Kontrak;

b. Pemutusan kontrak akibat kesalahan Yang Dijamin.

sebagaimana ditentukan dalam Dokumen Pengadaanyang diikuti oleh Yang Dijamin.



2. Tuntutan pencairan atau klaim dapat diajukan secara tertulis dengan melampirkan SuratPernyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminan paling lambat 14 (empat belas) hari kalendersetelah tanggal jatuh tempo Garansi Bank sebagaimana tercantum dalam butir 1.

3. Penjamin akan membayar kepada Penerima Jaminan sejumlah nilai jaminan tersebut di atasdalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat (Unconditional) setelahmenerima tuntutan pencairan dari Penerima Jaminan berdasar Surat Pernyataan Wanprestasidari Penerima Jaminan mengenai pengenaan sanksi akibat Yang Dijamin cidera

janji/ lalai/ tidak memenuhi kewajibannya.







[Bank]

Materai Rp.6000,00



_____ [bank]



Jaminan Pelaksanaan dari Asuransi/Perusahaan Penjaminan


JAMINAN PELAKSANAAN

Nomor Jaminan: __________________ Nilai: ___________________

1. Dengan ini dinyatakan, bahwa kami: _____________________ [nama], _____________[alamat] sebagai Penyedia, selanjutnya disebut TERJAMIN, dan _____________________ [nama penerbi t jaminan], _____________ [alamat] sebagai Penjamin, selanjutnya disebutsebagai PENJAMIN, bertanggung jawab dan dengan tegas terikat pada

_____________________ [nama PPK], _________________________ [alamat] sebagai PemilikPekerjaan, selanjutnya disebut PENERIMA JAMINAN atas uang sejumlah Rp ________________ (terbilang __________________________________)

2. Maka kami, TERJAMIN dan PENJAMIN dengan ini mengikatkan diri untuk melakukanpembayaran jumlah tersebut di atas dengan baik dan benar bilamana TERJAMIN tidakmemenuhi kewajiban dalam melaksanakan pekerjaan __________________ sebagaimanaditetapkan berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) No. _______________ tanggal ________________untuk pelaksanaan pelelangan pekerjaan ______________yangdiselenggarakan oleh PENERIMA JAMINAN.

3. Surat Jaminan ini berlaku selama ____ (____________) hari kalender dan efektif mulai daritanggal ___________ sampai dengan tanggal__________

4. Jaminan ini berlaku apabila:

a. TERJAMIN tidak menyelesaikan pekerjaan tersebut pada waktunya dengan baik dan benarsesuai dengan ketentuan dalam Kontrak;

b. Pemutusan kontrak akibat kesalahan TERJAMIN.

5. PENJAMIN akan membayar kepada PENERIMA JAMINAN sejumlah nilai jaminan tersebut diatas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat(Unconditional) setelah menerima tuntutan pencairan secara tertulis dari PENERIMA JAMINANberdasar Keputusan PENERIMA JAMINAN mengenai pengenaan sanksi akibat TERJAMIN cidera

janji.


7. Tuntutan pencairan terhadap PENJAMIN berdasarkan Jaminan ini harus sudah diajukan

selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sesudah berakhirnya masaberlaku Jaminan ini.


TERJAMIN PENJAMIN

Materai Rp.6000,00

_____________________ __________________[Nama dan Jabatan] [Nama dan Jabatan]

Untuk keyakinan, pemegang Jaminan disarankan untukmengkonfirmasi Jaminan ini ke

_____ [Penerbi t Jaminan]



Jaminan Uang Muka dari Bank



JAMINAN UANG MUKANo. ____________________


_________________________________________ [alamat]


dengan ini menyatakan akan membayar kepada:Nama : ___________________________________ [nama PPK] Alamat : _______________________________________________


sejumlah uang Rp _____________________________________ (terbilang ________________________________________________________) dalambentuk garansi bank sebagai Jaminan Uang Muka atas pekerjaan _________________

berdasarkan Kontrak No. ________________ tanggal __________________, apabila:Nama : _____________________________ [nama penyedia] Alamat : _______________________________________________


ternyata sampai batas waktu yang ditentukan, namun tidak melebihi tanggal batas waktuberlakunya Garansi Bank ini, Yang Dijamin lalai/ tidak memenuhi kewajibannya dalammelakukan pembayaran kembali kepada Penerima Jaminan atas uang muka yangditerimanya, sebagaimana ditentukan dalam Dokumen Kontrak.




3. Penjamin akan membayar kepada Penerima Jaminan sejumlah nilai jaminan tersebut di atasatau sisa Uang Muka yang belum dikembalikan Yang Dijamin dalam waktu paling lambat 14(empat belas) hari kerja tanpa syarat (Unconditional) setelah menerima tuntutan pencairandari Penerima Jaminan berdasar Surat Pernyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminanmengenai pengenaan sanksi akibat Yang Dijamin cidera janji/ lalai/ tidak memenuhikewajibannya.







[Bank]

Materai Rp.6000,00


Untu eya inan, pemegangGaransi Bank disarankan untukmengkonfirmasi Garansi ini ke

_____ [bank]



Jaminan Uang Muka dari Asuransi/Perusahaan Penjaminan


JAMINAN UANG MUKA

Nomor Jaminan: __________________ Nilai: ___________________ 1. Dengan ini dinyatakan, bahwa kami: _____________________ [nama], _____________

[alamat] sebagai Penyedia, selanjutnya disebut TERJAMIN, dan _____________________ [nama penerbi t jaminan], _____________ [alamat] sebagai Penjamin, selanjutnya disebutsebagai PENJAMIN, bertanggung jawab dan dengan tegas terikat pada


2.

Maka kami, TERJAMIN dan PENJAMIN dengan ini mengikatkan diri untuk melakukanpembayaran jumlah tersebut di atas dengan baik dan benar bilamana TERJAMIN tidakmemenuhi kewajiban dalam melaksanakan pekerjaan _______________________ sebagaimana ditetapkan berdasarkan Kontrak No. _______________ tanggal

_____________________ dari PENERIMA JAMINAN.


4. Jaminan ini berlaku apabila: TERJAMIN tidak memenuhi kewajibannya melakukan pembayaran kembali kepada PENERIMA JAMINAN senilai Uang Muka yang wajib dibayar menurut Dokumen Kontrak.

5. PENJAMIN akan membayar kepada PENERIMA JAMINAN sejumlah nilai jaminan tersebut diatas atau sisa Uang Muka yang belum dikembalikan TERJAMIN dalam waktu paling lambat 14(empat belas) hari kerja tanpa syarat (Unconditional) setelah menerima tuntutan pencairansecara tertulis dari PENERIMA JAMINAN berdasar Keputusan PENERIMA JAMINAN mengenaipengenaan sanksi akibat TERJAMIN cidera janji.


7. Tuntutan pencairan terhadap PENJAMIN berdasarkan Jaminan ini harus sudah diajukanselambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sesudah berakhirnya masa

berlaku Jaminan ini.


TERJAMIN PENJAMIN

Materai Rp.6000,00

_____________________ __________________[Nama dan Jabatan] [Nama dan Jabatan]

Untu eya inan, pemegang Jaminan disarankan untuk



Jaminan Pemeliharaan dari Bank



JAMINAN PEMELIHARAANNo. ____________________


_________________________________________ [alamat]


dengan ini menyatakan akan membayar kepada:Nama : ___________________________________[nama PPK] Alamat : _______________________________________________


sejumlah uang Rp _____________________________________ (terbilang ________________________________________________________) dalambentuk garansi bank sebagai Jaminan Pemeliharaan atas pekerjaan _________________

berdasarkan Kontrak No. _______________ tanggal ________________, apabila:Nama : _____________________________ [nama penyedia] Alamat : _______________________________________________


ternyata sampai batas waktu yang ditentukan, namun tidak melebihi tanggal batas waktuberlakunya Garansi Bank ini, lalai/ tidak memenuhi kewajibannya kepada Penerima

Jaminan berupa:

Yang Dijamin tidak memenuhi kewajibannya melakukan pemeliharaan sebagaimana ditentukandalam Dokumen Kontrak.




3. Penjamin akan membayar kepada Penerima Jaminan sejumlah nilai jaminan tersebut di atasdalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat (Unconditional) setelahmenerima tuntutan pencairan dari Penerima Jaminan berdasar Surat Pernyataan Wanprestasidari Penerima Jaminan mengenai pengenaan sanksi akibat Yang Dijamin cidera

janji/ lalai/ tidak memenuhi kewajibannya.







[Bank]

Materai Rp.6000,00



_____ [bank]



Jaminan Pemeliharaan dari Asuransi/Perusahaan Penjaminan


JAMINAN PEMELIHARAAN

Nomor Jaminan: __________________ Nilai: ___________________

1. Dengan ini dinyatakan, bahwa kami: _____________________ [nama], _____________[alamat] sebagai Penyedia, selanjutnya disebut TERJAMIN, dan _____________________ [nama penerbi t jaminan], _____________ [alamat] sebagai Penjamin, selanjutnya disebutsebagai PENJAMIN, bertanggung jawab dan dengan tegas terikat pada


2. Maka kami, TERJAMIN dan PENJAMIN dengan ini mengikatkan diri untuk melakukanpembayaran jumlah tersebut di atas dengan baik dan benar bilamana TERJAMIN tidakmemenuhi kewajiban dalam melaksanakan pekerjaan _________________ sebagaimanaditetapkan berdasarkan Kontrak No. _______________ tanggal _____________________ dariPENERIMA JAMINAN.


4. Jaminan ini berlaku apabila: TERJAMIN tidak memenuhi kewajibannya melakukan pemeliharaan sebagaimana ditentukandalam Dokumen Kontrak.

5. PENJAMIN akan membayar kepada PENERIMA JAMINAN sejumlah nilai jaminan tersebut diatas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat(Unconditional) setelah menerima tuntutan pencairan secara tertulis dari PENERIMA JAMINANberdasar Keputusan PENERIMA JAMINAN mengenai pengenaan sanksi akibat TERJAMIN cidera

janji.


7. Tuntutan pencairan terhadap PENJAMIN berdasarkan Jaminan ini harus sudah diajukanselambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sesudah berakhirnya masaberlaku Jaminan ini.


TERJAMIN PENJAMIN

Materai Rp.6000,00

_____________________ __________________[Nama &Jabatan] [Nama &Jabatan]

Untu eya inan, pemegang Jaminan disarankan untukmengkonfirmasi Jaminan ini ke

_____ [Penerbi t Jamin an]



155

D. LAMPIRAN

DAFTAR PERSONIL MINIMAL YANG DIBUTUHKANNama Paket Pekerjaan : Parit Jl.Kesuma gg. Cemara RT 16

No. Nama Tgl/bln/ thn

lahirPendidikan Minimal Jabatan dalam

pekerjaan Jumlah

PengalamanMinimum

Profesi/ keahlian Tahun

sertifikat/ ijaz

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

1 Pea sana 1 Orang 3 XPengalaman

SKA / SKT Pea sana BangunanIrigasi

SKA/SKT Tahun....Nomor...........

2 SMK Bangunan/STM Bangunan uru Ukur ( Surveyor) 1 Orang 3 XPengalaman

SKT / Izajah Ijazah / SKTtahun......

Nomor............

3 SMK Bangunan / STM Bangunan Juru Gambar (Drafman)

1 Orang 3 XPengalaman

SKT / Ijazah Ijazah / SKTtahun......

Nomor............

4 SLTA Sederajat Logistik 1 Orang 3 XPengalaman

Ijazah Ijazah / SKTtahun......

Nomor............

5 SLTA Sederajat Administrasi 1 Orang 3 XPengalaman

Ijazah Ijazah tahun...

Nomor............

6 SMK Bangunan / STM Bangunan Quality Control 1 Orang 3 XPengalaman

Ijazah / SKT Ijazah tahun...

Lampiran I Lembar Data Pemilihan (LDP)



156

Nomor............

7

8

Catatan :

1. Ringkasan pengalaman untuk masing – masing personil minimal.2. Kolom (9) diisi dengan nomor ijazah atau nomor SKA atau nomor SKT3. Sertifikat Keahlian (SKA) / Sertifikat Keterampilan ( SKT ) yang dikeluarkan oleh Asosiasi Profesi yang masih berlaku sesuai

dengan SE MENTERI PEKERJAAN UMUM NO. 10 TAHUN 2012

……………………………………………….

PT/CV……………………………….

(…..Nama Jelas…….)

Jabatan



157

DAFTAR PERALATAN MINIMAL YANG DIBUTUHKAN

Nama Paket Pekerjaan : Parit Jl.Kesuma gg. Cemara RT 16

No. Jenis Fasilitas /

Peralatan /Perlengkapan

Jumlah AlatMinimal

Kapasitas AlatMerk dan

type Tahun

PembuatanKondisi % Lokasi Sekarang

StatusKepemilikan/

Dukungan / sewa

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

1 Concrete Mixer 1 Unit 0,3 - 0,6 m³

2 Concrete Vibrator 1 Unit

3 Water Pump 1 Unit 70 - 100 mm

4 Water Tanker 1 Unit 3000 - 4500 L

5 Pick Up 1 Unit

6 Survey Equipment 1 Set

7

8

9

10

11

12

13

Lampiran II Lembar Data Pemilihan (LDP)



158

14

Catatan :

1. Penawaran dinyatakan memenuhi Persyaratan sesuai Peralatan Mi nimal yang ditetapkanDalam lampir an II Lembaran Data Pemilihan ( LDP) in i.

2. Pada kolom (9) diisi dengan status kepemilikan alat (Milik sendiri / Dukungan/ Sewa), Apabila Milik Sendirimelampirkan bukti kepemilikan berupa kwitansi dan invoice

3. Apabila Dukungan atau Sewa melampirkan Surat Dukungan Alat.4. Poin 2 dan 3 tersebut diatasdapat dibuktik an pada saat pembuktian Kualifik asi dan peninjauan l apangan.

……………………………………………….

PT/CV……………………………….


Jabatan



159

TIME SCHEDULE

KEGIATAN :

NO URAIAN KEGIATANJUMLAH BIAYA

(Rp.)

BOBOT

(%)

MASA PELAKSANAAN MASA PEMELIHARAAN BOBOT (%)

BULAN KE...

Minggu Ke... Minggu Ke... Minggu Ke... 100

I DIVISI I UMUM

1 Mobilisasi

II DIVISI II PEKERJAAN TANAH 75

1 Timbunan Biasa ( Manual )

2 Penyiapan Badan Jalan ( Manual )

III DIVISI III Pelebaran Perkerasan dan Bahu Jalan 50

1 Lapis Pondasi Aggregat Klas A

IV Perkerasan Berbutir

1Perkerasan Beton Semen K-300 dengan Anyaman

tulangan tunggal ( Wire Mesh M-6A 25

V Struktur

1 Deletasi dengan concrete cutter ( Manual )

2Menggaris / Finishing permukaan jalan beton (

Manual )

Contoh Format Time Scedule

0.0



160

A Jumlah Total Biaya

B Jumlah Total Bobot (%)

C Jumlah Bobot Rencana Kumulatif

D Jumlah Bobot Rencana Pelaksanaan

Catatan :

Time Scedule Menggambarkan / dibuatkan kurva SSerta Rincian Pekerjaan

……………………………………………….PT/CV……………………………….


Jabatan



161

PEKERJAAN YANG DI SUB-KONTRAK KAN

Nama Paket Pekerjaan : Parit Jl.Kesuma gg. Cemara RT 16

No. MataPembayaran

Jenis Pekerjaan Persentase DariHarga Total

MataPembayaran (%)

PersentaseDari HargaPenawaran

(%)

Nama Sub Kontraktor (Jika Diperlukan)

1.2.3.

Dst.

Lampiran III Lembar Data Pemilihan (LDP)

(Untuk Perusahaan Non Kecil )

……………………………………………….

PT/CV……………………………….


Jabatan



BENTUK PRA RENCANA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA KONTRAK (PRA-RK3K)

Contoh

……………………….

1. KEBIJAKAN K3

2. PERENCANAAN

1 2 3 4

(diisi dengan jenis /type

pekerjaan)

(diisi, JENIS BAHAYA & RISIKO pada

pekerjaan/ kegiatan dan/atau jenis alat,

jenis material, proses dan lingkungan kerja

terkait pekerjaan tersebut pada kolom no.

2)

(diisi jenis-jenis pengendalian risiko K3

berdasarkan hasil identifikasi BAHAYA & RISIKO

K3 yang tersebut pada kolom no. 3)

1 Contoh:

"Pekerjaan Tanah"

Galian Tanah Biasa:

- Galian Saluran L =1,5m,

d T=2 m -dst. (silahkan diisi)

Contoh:

enis Bahaya & Risiko:

a) Tertimbun longsoran ->Luka berat

b) Terjatuh ke lubang ->Luka berat

Contoh :

Pengendalian Risiko K3

a) Buat Turap Penahan Tanah

b) Buat pagar pelindung

2 Contoh:

"Pekerjaan Pondasi"

Pondasi Tiang Pancang

- Pancang Beton Dia 40 Cm

- dst. (silahkan diisi)

Contoh :

enis Bahaya dan Risiko

a) Tertimpa crane terguling ->Luka

berat/mati (l

b) Terbentur tiang pancang

Contoh :

Pengendalian Risiko K3

a) Pastikan crane pancang laik pakai

b) Buat landasan crane yang kuat

3 dst. (silahkan diisi) dst. (silahkan diisi) dst. (silahkan diisi)

PRA-RENCANA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA KONTRAK

(PRA-RK3K)

1) Identifi kasi Bahaya dan Pengendalian Risiko Bahaya

IDENTIFIKASI

J ENIS BAHAYA & RISIKO K3

[Logo &Nama Perusahaan ]

(Berupa pernyataan/komitmen Direktur Utama atas nama perusahaan untuk menerapkan Sistem

Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dalam melaksanakan kegiatan konstruksi.

PENGENDALIAN RISIKO K3 J ENIS/TYPE PEKERJ AANNO

Lampiran Formulir Pra - RK3K



aUU No 1 Tahun 1970 tentang Keselamtan Kerja

bUU No. 18 Tahun 1999 tentang J asa Konstruksi

c

3 Sasaran K3 dan Program K3

Sasaran K3 :

a Tidak ada kecelakan kerja yang berdampak korban jiwa (Zero Fatal Accident)

b Tingkat penerapan elemen SMK3 minimal 80 %

c Semua pekerja wajib memakai APD yang sesuai bahaya dan risiko pekerjaannya masing-masing

Program K3 :

a

b Melakukan inspeksi secara rutin terhadap kondisi dan cara kerja berbahaya

c Memastikan semua pekerja untuk mematuhi peraturan yang telah ditetapkan

Peraturan Menteri PU No. 09/PRT/M/2008 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan dan

Kesehatan Kerja (SMK3) Konstruksi Bidang PU

2) Pemenuhan Perundang -Undangan dan Persyaratan Lainnya

Daftar Peraturan Perundang-undangan dan Persyaratan K3 yang wajib dipunyai dan dipenuhi dalam

melaksanakan paket pekerjaan ini adalah :

Organisasi K3 :

Melaksanakan Rencana K3 dengan menyediakan sumber daya K3 (APD, Rambu-rambu, Spanduk,

Poster, pagar pengaman, jaring pengaman dsb) secara konsisten



E. BENTUK SURAT DUKUNGAN

KOP SURAT PEMBERI DUKUNGAN

SURAT DUKUNGAN ALAT

…………………………… 2013

Nomor : …………………….Lampiran : …………………….

Kepada Yth :

Kelompok Kerja II Pekerjaan Konstruksi

Unit Layanan Pengadaan (ULP)

Pemerintah Kota Dumai

Tahun Anggaran 2013

Di-

Dumai

Perihal : Dukungan Alat

Setelah mempelajari permohonan yang diajukan oleh PT/ CV ………………. yang beralamat di jalan ………………. Mengenaiperihal yang tersebut diatas, bersama ini kami menyatakan kesediaan memberikan dukungan Alat Untuk Pekerjaan:........................................................sebagai berikut :

No.

Jenis Fasilitas /

Peralatan /

Perlengkapan

Jumlah

Alat

Kapasitas

Alat

Merk dan

type

Tahun

Pembuatan

Kondisi

%

Lokasi

SekarangKet

1.

2.

3.

dst.

Bersama ini kami lampirkan bukti kepemilikan berupa kwitansi dan invoice alat.Demikianlah Surat Dukungan Alat ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya kami

ucapkan terimakasih. .

(Pemberi Dukungan)PT/ CV……………………………………..

Tanda Tangan dan Cap

Nama terangDirektur

BENTUK SURAT DUKUNGAN ALAT

Materai

6000




SURAT DUKUNGAN BATCHING PLANT…………………………… 2012

Nomor : …………………….Lampiran : …………………….

Kepada Yth :




Tahun Anggaran 2013

Di-

Dumai

Perihal : Surat Keterangan Dukungan Batching Plant

Setelah mempelajari permohonan yang diajukan oleh PT/ CV ………………. yang beralamat di jalan

………………. Mengenai perihal yang tersebut diatas, bersama ini kami menyatakan kesediaan memberikandukungan Batching Plant, Peralatan Pendukung dan Perlengkapannya melaksanakan Pekerjaan…….............(Nama Paket Pekerjaan ) Kota Dumai dengan harga sebagai berikut:

1. Beton K - 250 = Rp. …………………….. / M³

2. Beton K - 300 = Rp. …………………….. / M³

3. Beton K - 350 = Rp. …………………….. / M³

4. Beton K - 400 = Rp. …………………….. / M³

Apabila Harga Satuan yang ditawar PT/ CV……… dibawah nilai pada surat keterangan ini, makakami akan mencabut Surat Keterangan ini dan kami tidak bertanggung jawab atas Dukungan tersebut.`

(Pemberi Dukungan)PT/ CV……………………………………..


Nama terangDirektur

BENTUK SURAT DUKUNGAN BATCHING PLANT

Materai

6000



KOPSURATPERUSAHAANPEMBERI DUKUNGAN

SURATREKOMENDASIASPHALTMIXINGPLANT(AMP)

Nomor :……………….Lampiran :………………..

……………………………..2013

KepadaYth;



Pemerintah Kota DumaiTahun Anggaran 2013

Di–

DUMAI

Perihal :Surat Keterangan Dukungan AMP dan Peralatan

Setelah mempelajari permohonan yang diajukan oleh PT …………. yang beralamat di

jalan………….mengenaiperihalyang tersebutdiatas,bersamaini kamimenyatakankesediaanmemberikan

dukungan peralatan pengaspalan dan Asphalt Mixing Plant (AMP) untuk melaksanakan pekerjaan

CampuranAspalPanaspadaPekerjaan : ........................................................

Catatan:

1) Surat RekomendasiAMPdisertaidenganrekamansertifikasikelayakanAMP.

2) apabila terjadi perbedaan pemberian rekomendasi pada saat kualifikasi dengan

penawaran maka perusahaannya mempunyai spesifikasiyangsama.

(PemberiRekomendasi)PT…………………. TandatangandanCap

NamaTerang Direktur

BENTUK SURAT DUKUNGAN AMP

Materai

6000




DUKUNGAN BAJA RINGAN

…………………………… 2013

Nomor : …………………….

Lampiran : …………………….

Kepada Yth :




Tahun Anggaran 2013

Di-

Dumai

Perihal : Surat Keterangan Dukungan Baja Ringan

Bersama ini kami memberikan dukungan dan menjamin ketersediaan barang baja ringan

(truss) jenis zincalume ......... dan reng ..... (SNI) (Brosur Asli Terlampir) serta ketersediaan

anggota pemasangan bersertifikat pabrik......... dan bergaransi selama 10 (sepuluh) tahun kepada

perusahaan:

Perusahaan : .........................

Direktur : .........................

Alamat : .........................

Dukungan ini ditujukan untuk pelaksanaan pekerjaan:

......................................................(Nama Paket Pekerjaan)

Demikian, surat ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

(Pemberi Dukungan)

PT/ CV……………………………………..


Nama terang

BENTUK SURAT DUKUNGAN BAJA RINGAN

( Khusus untuk Pembangunan Gedung yang

menggunakan Baja Ringan )

Materai

6000



Direktur

KOP SURAT PEMBERI DUKUNGAN AGEN/DISTRIBUTOR

DUKUNGAN POMPA HISAP

…………………………… 2013

Nomor : …………………….


Kepada Yth :Kelompok Kerja II Pekerjaan KonstruksiUnit Layanan Pengadaan (ULP)Pemerintah Kota DumaiTahun Anggaran 2013Di-

Dumai

Perihal : Surat Keterangan Dukungan Pompa Hisap

Bersama ini kami memberikan dukungan dan menjamin ketersediaan serta pemasangan :

1. Pompa Hisap Submersibel (Scan Brosur Terlampir).

2. Panel Control Pompa Direct Online (Scan Brosur Terlampir).

3. Diesel Engine Generator Set (Continueus) (Scan Brosur Terlampir).

4. Accesories

(Surat penunjukan keagenan/distributor terlampir) serta ketersediaan anggota pemasangan bersertifikat pabrik

.................... dan bergaransi selama 10 (sepuluh) tahun kepada perusahaan:

Perusahaan : .........................

Direktur : .........................

Alamat : .........................


...................................................... (Nama Paket Pekerjaan)

Kami bersedia diklarifikasi apabila diperlukan.


(Pemberi Dukungan)

PT/ CV……………………………………..


Nama terang

Direktur

Materai

6000

BENTUK SURAT DUKUNGAN POMPA

(KHUSUS UNTUK PEKERJAAN POMPA HISAP)



KOP SURAT PEMBERI DUKUNGAN SUPPLIER/DISTRIBUTOR

DUKUNGAN PIPA DAN ACCECORIES

…………………………… 2013

Nomor : …………………….


Kepada Yth :Kelompok Kerja II Pekerjaan KonstruksiUnit Layanan Pengadaan (ULP)Pemerintah Kota Dumai

Tahun Anggaran 2013Di-

Dumai

Perihal : Surat Keterangan Dukungan Pipa Galvanized dan HDPE serta Acsesoris

Bersama ini kami memberikan dukungan dan menjamin ketersediaan serta pemasangan :

1. Pipa Galvanis (Scan Brosur asli Terlampir).

2. Pipa HDPE (Scan Brosur asli Terlampir).

3. Perlengkapan Perpipaan (Scan Brosur asli Terlampir).

(Surat penunjukan keagenan/distributor terlampir) serta ketersediaan anggota pemasangan bersertifikat pabrik .................... dan bergaransi selama 10 (sepuluh) tahun kepada perusahaan:

Perusahaan : .........................

Direktur : .........................

Alamat : .........................


...................................................... (Nama Paket Pekerjaan)

Kami bersedia diklarifikasi apabila diperlukan.


(Pemberi Dukungan)

PT/ CV……………………………………..


Nama terang

Direktur

Materai

6000

BENTUK SURAT DUKUNGAN PIPA

(KHUSUS UNTUK PEKERJAAN IKK Medang Kampai)



F. BENTUK SURAT PERNYATAAN

(KOP SURAT PERUSAHAAN)

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Jabatan :Perusahan :

Alamat :Berdasarkan Akte NotarisNomor/ Nama :Pendirian :Perubahan :

Saya selaku Pimpinan Perusahaan bertindak untuk dan atas nama perusahaan tersebut

diatas, sebagai peserta Pelelangan Kegiatan Pembangunan Saluran Drainase / gorong-

gorong Parit Jl.Kesuma gg. Cemara RT 16dilingkungan Dinas Pekerjaan umum Kota Dumai

Sumber Dana APBD Kota Dumai Tahun Anggaran 2013, Menyatakan Bahwa :

1. setelah melalui Proses Evaluasi penawaran, Jika ternyata Pembangunan Saluran

Drainase / gorong-gorong Parit Jl.Kesuma gg. Cemara RT 16 yang dimaksud

Batal/ Proses tidak dilanjutkan karena sesuatu dan lain hal, maka kami tidak akan

menuntut atas pembatalan tersebut ataupun ganti Rugi segala pengeluaran dalam

proses Pelelangan Kegiatan Pekerjaan tersebut diatas kepada Kelompok Kerja (POKJA)

II Pekerjaan Konstruksi Unit Layanan Pengadaan Pemerintah Kota Dumai, serta

Pengguna Anggaran/ Pejabat Pembuat Komitmen.

2. Bahwa salah satu dan/ atau semua pengurus dan Perusahaan Tersebut diatas tidaktermasuk dalam Daftar Hitam.

Demikian surat peryataan ini kami buat dengan penuh kesadaran, tanpa ada pengaruh dan

tekanan dari pihak menapun.

………………………… 2013PT/ CV……………………………………..


Materai

6000

LEMBAR LDK : SURAT PERNYATAAN



NamaDirektur

G. BENTUK SURAT PERJANJIAN KERJASAMA

PERJANJIAN KERJA SAMA PENGADAAN BAHAN ( SUPPLIER )

Pada hari ini .......... tanggal ............ bulan ............ Tahun Dua Ribu Tiga Belas yang bertandatangan

dibawah ini :I. NAMA :

ALAMAT :

PEKERJAAN :

JABATAN :

Bertindak sebagai dan atas nama PT/CV. ......................................... selanjutnya disebut sebagai

pihak pertama.

II. NAMA :

ALAMAT :

PEKERJAAN :

JABATAN :

Bertindak sebagai dan atas nama PT/CV. ..............................................selanjutnya disebut sebagai

pihak kedua.

Mengatakan bahwa :

Pihak pertama dan pihak kedua sepakat untuk melakukan Perjanjian Kerjasama Pengadaan Bahan (

Supplier ) untuk Paket Pekerjaan ......................................................... dengan ketentuan sebagai

berikut :

1. Pihak Kedua melakukan pengadaan bahan berupa drinase precase dengan harga Rp. .............

dan tutup precase dengan harga Rp. .................kepada pihak pertama dengan spesifikasi

...................

2. Pihak kedua mengatakan sanggup mengadakan bahan drainase precase dan tutup drainase

precase sesuai dengan permintaan yang terlampir didalam kontrak, apabila nantinya pihak

LEMBAR LDP : BENTUK SURAT PERJANJIAN KERJASAMA

(KHUSUS PEKERJAAN PARIT BETON JL. SULTAN SYARIF

KASIM DAN PARIT BETON JL. HASANUDIN)



pertama telah ditunjuk sebagai pemenang lelang pada paket pekerjaan

.............................................

3. Apabila pihak pertama telah ditunjuk sebagai pemenang lelang untuk paket pekerjaan

.............................................. maka pihak pertama wajib untuk mengambil barang dari pihak

kedua dengan harga sesuai dengan yang tertera pada angka 1 dalam perjanjian kerja sama

pengadaan bahan ini.

4. Aturan – aturan lain yang tidak tercantum didalam Perjanjian Kerjasama Pengadaan Bahan (

Supplier ) ini selanjutnya akan disahkan oleh pihak pertama dan pihak kedua.

Demikianlah surat Perjanjian Kerjasama Pengadaan Bahan ini dibuat untuk dapat dipergunakan

sebagaimana mestinya.

Pihak Pertama Pihak Kedua

( ................................................. ) (.................................................... )

Materai

6000



S P E S I F I K A S I T E K N I S U M U M

Pasal 1

JENIS PEKERJAAN

1. Pekerjaan yang akan dilaksanakan:

Pekerjaan: Parit Beton Jl. Kesuma Gg. Cemara RT.16 Uk. 377 x 0,6 x 0,60 m

Kelurahan Jaya Mukti

Uraian Pekerjaan terdiri dari :

1) Pekerjaan Persiapan

2) Pekerjaan Galian dan Pembongkaran

3) Pekerjaan Beton Dinding dan Lantai Parit

4) Pekerjaan Beton Sengkang Parit

2. Untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan, pemborong harus menyediakan :

a. Tenaga kerja / tenaga ahli yang memadai dengan jenis pekerjaan yang

dilaksanakan

b. Alat-alat yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan disediakan olehKontraktor.

Pasal 2

STANDAR – STANDAR PELAKSANAAN

Apabila tidak ditentukan lain dalam pelaksanaan pekerjaan ini berlaku danmengikat ketentuan-ketentuan yang tersebut di bawah ini dan dianggappemborong telah mengetahui dan memahaminya termasuk (apabila ada) segalaperubahan dan tambahannnya sampai saat ini, yaitu :

1. Peraturan Umum untuk Pemeriksaan Bahan Bangunan ( PUBB – NI.3 )

2. Peraturan Konstruksi Kayu Indonesia ( PKKI – NI. 5 )

3. Peraturan Beton Bertulang Indonesia ( PBI – 71 ) dan atau SNI Beton untukBangunan Gedung 1992 ( SKSNI T-15-1991-02 ).

4. Peraturan Pembebanan Bangunan Indonesia ( PBBI )



Pasal 3

PERSYARATAN BAHAN-BAHAN BANGUNAN

1. A i r

a. Air yang di pergunakan tidak boleh mengandung minyak, asam alkali,garam-garam, bahan organis atau lainnya yang dapat merusak beton.

b. Air yang di pergunakan untuk adukan beton konstruksi harus menurut,sesuai dengan PBI – 1971 ( bab 3 ayat 4 ).

2. Tanah timbun / Tanah Urug

Tanah yang dipergunakan untuk pekerjaan timbunan harus bersih dari tanahhumus maupun akar kayu serta rumput, bebas sampah dan bebas dari bahan-

bahan organik.

3. Pasir / Agregat Halus

a. Pasir yang dipergunakan dapat berupa pasir alam hasil dari desintegrasialami batuan atau dapat berupa hasil dari pemecahan batu dari alatmekanis.

b. Agregat halus harus terdiri dari butir-butir yang tajam dan keras. Butir-butiragregat halus harus bersifat kekal, artinya tidak pecah atau hancur olehpengaruh cuaca, seperti terik matahari dan hujan.

c. Agregat halus tidak boleh mengandung lumpur lebih dari 5 % (ditentukanterhadap berat kering) yang diartikan dengan lumpur adalah bagian-bagianyang dapat melalui ayakan 0.063 mm. Apabila kadar lumpur melampaui5%, maka agregat halus harus dicuci.

d. Pasir laut tidak boleh dipakai sebagai agregat halus untuk semua mutubeton, kecuali dengan petunjuk-petunjuk dari lembaga pemeriksaan bahan-bahan yang diakui.

4. Kerikil / Agregat kasar

a Agregat kasar untuk beton berupa kerikil sebagai hasil desintegrasi alamidari batuan-batuan atau berupa batu pecah yang diperoleh dari pemecahanbatu. Pada umumnya yang dimaksud dengan agregat kasar adalah agregatbesar butir lebih dari 5 mm.

b Agregat kasar harus terdiri dari butir-butir yang keras dan tidak berpori.Agregat yang mengandung butir-butir pipih hanya dapat dipakai, apabila

jumlah butir-butir pipih tersebut tidak melampaui 20% dari berat agregatseluruhnya.



c Butir-butir Agregat kasar harus bersifat kekal artinya tidak pecah atauhancur oleh pengaruh-pengaruh cuaca seperti terik matahari dan hujan.

d Agregat kasar tidak boleh mengandung lumpur lebih dari 1% (ditentukanterhadap berat kering yang diartikan dengan lumpur adalah bagian-bagian

yang dapat melalui ayakan 0.063 mm).Apabila kadar lumpur melampaui1 %, maka aregat kasar harus dicuci.

e Agregat kasar tidak boleh mengadung zat-zat yang dapat merusak beton,seperti zat-zat yang reaktif alkali.

f Besar butir agregat maksimum tidak boleh lebih dari pada seperlima jarakterkecil antara bidag-bidang samping dari cetakan, sepertiga dari tebal platatau tiga perempat dari jarak bersih minimum diantara batang-batang ataubekas-bekas tulangan.

Penyimpangan dari penbatasan ini diizinkan apabila menurut penilaianpengawas ahli cara-cara pengecoran beton adalah sedemikian rupa sehinggamenjamin tidak terjadinya sarang-sarang kerikil.

5. Semen

a. Semen yang digunakan harus semen yang bermutu tinggi (Semen Type I),berat dan volumenya tidak kurang dari ketentuan yang tercantum pada zaksemen. Pada umumnya tidak terjadi pembatuan atau bongkah-bongkahkecil.

b. Semen untuk konstruksi beton bertulang dipakai jenis-jenis semen yangmemenuhi ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat yang ditentukan dalamNI.8

c. Pemakaian semen untuk setiap campuran dapat ditentukan dengan ukuranisi atau berat. Ukuran semen tidak boleh mempunyai kesalahan lebih dari2,5%.

6. Baja Tulangan

a. Baja tulangan untuk penulangan beton yang digunakan harus bebas darikotoran-kotoran, lemak, kulit giling, karat lepas dan bahan-bahan lain yangdapat mengurangi daya lekat beton terhadap baja tulangan.

b. Diameter baja tulangan yang digunakan harus sesuai dengan diameter yangditentukan dalam gambar-gambar rencana atau gambar detail.

c. Jika ternyata dalam pemeriksaan pengawas, diameter hasil dimaksudkantidak sesuai dengan diameter besi yang akan dipakai, maka pemakaiannyaharus dikonsultasikan terlebih dahulu dengan Konsultan Pengawas.

d. Penyimpangan penggunaan baja tulangan dari ketentuan-ketentuan yangberlaku dinyatakan tidak dapat diterima.



7. Kayu

a. Kayu yang digunakan harus kayu yang memenuhi persyaratan seperti yangtercantum dalam Peraturan Konstruksi kayu Indonesia ( PKKI – 1973 NI. 5 )

b. Kayu yang digunakan harus kayu yang berkualitas baik, tidak mempunyaicacat-cacat seperti mata kayu, celah-celah susut pinggir dan cacat lainnya,tidak boleh menggunakan hati kayu.

c. Jenis dan ukuran kayu yang di gunakan antara lain :

Untuk Bouwplank digunakan papan kayu meranti ukuran 2/20 cm.

Untuk patok digunakan balok kayu meranti ukuran 5/7 cm.

Untuk mal beton digunakan papan kayu meranti ukuran 2,5/20 cm.

Untuk pengunci digunakan papan kayu meranti 5/7 cm.

8. Bahan-bahan lain

a. Semua bahan-bahan bangunan yang akan dipakai dan belum disebutkandisini akan ditentukan pada waktu penjelasan pekerjaan atau pada waktupelaksanaan pekerjaan.

b. Semua bahan-bahan yang dimasukkan untuk dipakai harus ditunjukanterlebih dahulu kepada Pengawas untuk diperiksa guna mendapatkan izin

pemakaiannya.

c. Semua bahan-bahan bangunan yang tidak ditunjukkan kepada Pengawasatau ditolak oleh Pengawas, tidak dibenarkan pemakainnya dan harusdibawa ke luar lokasi segera mungkin.

d. Pemakaian bahan-bahan yang tidak sesuai dengan yang ditentukan harusdibongkar dan kerugian yang ditimbulkannya sepenuhnya menjaditanggung jawab Pemborong.

e. Tidak tersedianya bahan-bahan bangunan yang akan dipakai di pasarandengan ini dinyatakan tidak dapat sebagai alasan terhentinya / tertundanyapelaksanaan pekerjaan.



Pasal 4

PENYIMPANAN BAHAN-BAHAN

1. Semen

a. Semen harus ditempatkan / disimpan dalam gudang tertutup, di tempatyang kering tidak menjadi lembab, tidak mudah rusak dan tidak mudahbercampur dengan bahan-bahan lain.

b. Semen yang sudah tersimpan lama diragukan mutunya, maka sebelumdipakai harus diperiksa dahulu kepada pengawas.

2. Agregat

Antara agregat halus dan agregat kasar penyimpanannya dilakukan terpisah.

Jika tempat dasar selalu basah pada musim hujan, maka sebaiknyapenempatannya harus didasari alas tepas / papan.

3. Baja tulangan

Baja tulangan tidak boleh disimpan / ditumpuk langsung diatas tanah, tetapi diberi alas / ganjal berupa balok-balok. Penumpukan di tempat terbuka dalamwaktu lama dihindarkan.

4. Bahan-bahan lain

Untuk penyimpanan bahan-bahan lain berupa bahan-bahan yang tidak tahancuaca sebaiknya ditempatkan di gudang penyimpanan.

Pasal 5

PEKERJAAN PERSIAPAN

1. Sebelum melaksanakan pekerjaan Pemborong harus mempersiapkan jalur jalanke lokasi proyek untuk mempermudah pemasukan bahan bangunan ke lokasiproyek.

2. Sebelum memulai pelaksanaan pekerjaan, maka Pemborong harus terlebihdahulu merundingkan pembagian halaman kerja untuk tempat mendirikankantor, gudang, dan los kerja, tempat penimbunan bahan-bahan dan lainsebagainya.



Pasal 6

PEMASANGAN BOUWPLANK DAN PENGUKURAN

1. Pemasangan papan bouwplank dilaksanakan pada jarak 25 meter daribangunan parit yang akan dikerjakan

2. Ketinggian permukaan papan bouwplank dibuat sesuai dengan tinggi patok BMyang ada.

Pasal 7

PEKERJAAN GALIAN TANAH

1. Lebar, dalam dan bentuk galian tanah harus dikerjakan sesuai menurut ukuranyang tercantum dalam gambar rencana

2. Tanah hasil galian tanah yang tidak dapat dipergunakan untuk menimbunkembali dan harus dibuang pada tempat yang ditentukan pengawas lapangan.

3. Pemakaian bekas tanah galian untuk penimbunan kembali harus mendapatkanpersetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pengawas Lapangan.

Pasal 8

PEKERJAAN CAMPURAN

1. Pekerjaan campuran semen, pasir, kerikil dan air yang disebut "beton" jumlahsemen yang dipakai dalam setiap campuran untuk beton mutu B0, BI dan K-125ditentukan dengan ukuran isi. Sedangkan jumlah semen yang dipakai dalamsetiap campuran untuk beton mutu K-125 dan mutu yang lebih tinggiditentukan dengan ukuran berat atau direncanakan, seperti sebagai berikut:

a Untuk beton mutu B0 dengan beton 1 : 3 : 5.

- Berarti menggunakan 1 zak semen : 3 zak pasir : 5 zak kerikil.

b Untuk beton mutu BI dan K-125 dengan beton 1 : 2 : 3.

- Berarti menggunakan 1 zak semen : 2 zak pasir : 3 zak kerikil.

c Untuk beton mutu K-175 dan mutu yang lebih tinggi dengan beton 1 : 2 : 3dipakai perbandingan ukuran berat



2. Pengadukan mutu adukan mutu K-175 dan beton mutu B0 sedapatnyadiadukkan dengan mesin pengaduk, sedangkan untuk beton mutu BI hinggamutu yang lebih tinggi harus menggunakan mesin pengaduk.

3. Penyimpangan terhadap ketentuan ini tidak dapat diterima dan pekerjaan

dinyatakan ditolak, sedangkan pekerjaan yang dihasilkannya harus dibongkardan kerugian yang diakibatkannya sepenuhnya menjadi resiko pemborong.

Pasal 9

PEKERJAAN BETON

Lingkup Pekerjaan :

1. Beton terdiri dari campuran semen, pasir, kerikil dan air. Material tidakdiperbolehkan bahan-bahan lain kecuali atas izin Direksi.

2. Klas dan mutu beton

a. Beton Klas I mutu BO.

- Beton untuk pekerjaan-pekerjaan non strukturil.

- Pelaksanaannya tidak memerlukan keahlian khusus.

- Pengawasan ringan terhadap mutu bahan-bahan.

- Tanpa pengawasan terhadap kekuatan tekan.

- Beton untuk pekerjaan-pekerjaan strukturil.

- Pelaksanaannya memerlukan keahlian yang cukup.

- Pengawasan sedang terhadap mutu bahan-bahan.

- Tanpa pengawasan terhadap kekuatan tekan.

b. Beton Klas II mutu BI

c. Beton Klas II Mutu K-175 - Beton untuk pekerjaan-pekerjaan strukturil.

- Pelaksanaannya memerlukan keahlian khusus.

- Pengawasan ketat terhadap mutu bahan-bahan.

- Pengawasan yang kontiniu terhadap kekuatan tekan.



4. Campuran beton

a. Untuk beton mutu BO dipakai campuran yang biasa dipakai untukpekerjaan-pekerjaan non strukturil dengan perbandingan 1 : 3 : 5 dalamperbandingan ini.

b. Untuk beton mutu BI dan K125 dipakai campuran nominal semen, pasir dankerikil dalam perbandingan isi 1 : 2 : 3 atau 1 : 1,5 : 2,5.

c. Pengukuran semen tidak boleh mempunyai kesalahan lebih kurang 2,5 %.

d. Dan atau memakai perencanaan campuran berdasarkan SK SNI T-15-1991-03

5. Kekentalan adukan beton

a. Kekentalan (konsistensi) adukan harus disesuaikan dengan cara transport,

cara pemadatan, jenis konstruksi yang bersangkutan dan kerapatantulangan.

b. Jumlah semen minimum dan nilai faktor air semen maximum harusmemperhatikan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dari Peraturan BetonBertulang Indonesia (PBI-1971) dan atau SK SNI T-15-1991-03.

c. Untuk mencegah penggunaan adukan terlalu kental atau terlalu encer, makacampuran beton harus memperhatikan nilai-nilai slump yang tercantumdalam Peraturan Beton Bertulang Indonesia (PBI-1971) dan atau SK SNI T-15-

1991-03.

6. Cetakan dan acuan

a Cetakan dan acuan harus kokoh dan cukup rapat sehingga tidak terjadikebocoran-kebocoran yang dituangkan kedalam cetakan.

b Cetakan harus diberi ikatan-ikatan secukupnya, sehingga dapat terjaminkedudukan dan bentuk yang kuat serta tetap.

c Cetakan harus dibuat dari bahan-bahan yang baik dan tidak mudah

meresap air dan dipasang sedemikian rupa, sehingga pada waktupembongkaran cetakan tidak terjadi kerusakan pada beton.

7. Pemasangan tulangan

a Tulangan harus dipasang sedemikian rupa hingga sebelum dan selamapengecoran tidak berubah tempatnya.

b Untuk ketepatan tebal penutup beton, tulangan harus dipasang dengan

penahan jarak yang terbuat dari beton (deking segi empat) dengan mutubeton yang sama dengan mutu yang akan di cor.



8. Pengadukan beton

a Selama pengadukan berlangsung, kekentalan adukan beton harus diawasi.

b Apabila karena sesuatu hal pengadukan beton tidak memenuhi syarat

minimal seperti terlalu encer karena kesalahan pemberian jumlah airpencampur, sudah mengeras sebagian atau tercampur dengan bahan-bahanasing, maka adukan ini tidak boleh dipakai dan harus disingkirkan daritempat pelaksanaannya.

9. Pengecoran dan pemadatan

Untuk mencegah timbulnya rongga-rongga kosong dan sarang kerikil, adukanbeton harus dipadatkan selama pengecoran. Pemadatan dapat dilakukandengan menumbuk-numbuk atau dengan memukul-mukul cetakan atau denganmenggunakan alat / vibrator harus mengikuti ketentuan-ketentuan yangtercantum dalam Peraturan Beton Bertulang Indonesia ( PBI – 1971 )

Pasal 10

PEKERJAAN LAIN-LAIN

Pemborong harus membersihkan lokasi pekerjaan yang telah selesai dikerjakanseluas yang ditentukan pada waktu pekerjaan di lapangan.

1. Pemborong harus memperbaiki kerusakan-kerusakan pada daerah–daerah yang

dilalui dimana kerusakan yang diakibatkan saat pelaksanaan pekerjaan.

2. Pekerjaan yang belum tercantum pada spesifikasi Teknis umum ini secaraterperinci dan khusus akan dibuat dalam spesifikasi Teknis khusus



SPESIFIKASI TEKNIS KHUSUS

PASAL . I

PENJELASAN UMUM

Pekerjaan yang akan dilaksanakan adalah :

Parit Beton Jl. Kesuma Gg. Cemara RT.16 Uk. 377 x 0,6 x 0,6 m

Kelurahan Jaya Mukti

5. Gorong-gorong Ø 1 m : 1 Unit lebar 8 m

PASAL . 2

PEKERJAAN PENDAHULUAN

1. Sebelum memulai pekerjaan Penyedia Jasa harus memberitahu pengawas / Direksi

Teknis yang telah ditunjuk, serta Camat atau Lurah setempat

2. Pekerjaan harus dilaksanakan dengan baik dan rapi sesuai dengan Bestek ini /

Syarat-syarat teknis / Gambar rencana serta mengikuti Petunjuk-petunjuk dari

Pengawas dan Direksi. Semua ukuran dan persyaratan bahan yang ditentukan

dalam Bestek ini harus dipatuhi oleh pemborong.

3. Kontraktor / pemborong harus mengadakan pengukuran terlebih dahulu.

4. Setelah pengukuran selesai di laksanakan dan untuk memulai pekerjaan kontraktor

harus melaksanakan pembersihan lokasi.

5. Pekerjaan pasang papan nama proyek

Penyedia jalan Jasa harus membuat papan nama proyek yang ditetapkan pada

pangkal ruas jalan dan sejajar dengan arah jalan serta dapat dilihat dengan jelas

Tulisan yang tercantum adalah sebagai berikut :* Nama Proyek * Nama Pekerjaan* Harga Borongan* Jangka Waktu Pelaksanaan* Penyedia Jasa* Konsultan Pengawas / Direksi Teknis* Waktu Mulai Pelaksanaan

Papan tersebut dipasang pada dua buah tiang kayu ukuran 5/7 cm,yang ditanam



PASAL. 3

PEKERJAAN TANAH

1. Sebelum pekerjaan di mulai terlebih dahulu di kerjakan galian tanah / parit.

2. Pada Pek. Lantai kerja kontraktor / pemborong harus mengerjakan dengan benar

dan tepat.

3. Pada pekerjaan pembongkaran beton dilaksanakan apabila ada beton yang

menghalangi pekerjaan parit seperti jembatan yang menuju kerumah warga

setempat.

4. Pekerjaan harus dilaksanakan dengan baik dan rapi sesuai dengan ketentuan-

ketentuan dalam Bestek (syarat-syarat teknis dan gambar rencana, serta mengikuti

petunjuk dan pengawas, direksi teknik.

PASAL. 4

PEKERJAAN BETON

1. Pada pekerjaan saluran drainase beton kontraktor /pemborong harus mengunakan

cerucuk kayu bakau dia 6 – 8 Pjg 3M, Potong 2

2. Pek. lantai kerja kontraktor / pemborong harus mengerjakan dengan benar dan

tepat menggunakan mutu beton K-100

3. Pekerjaan bekisting menggunakan multiplek 9 mm dan kayu skor kelas IV,

pemborong harus membuat bekisting dengan rapi dan memakai minyak bekisting,

dan pekerjaan bekisting ini dapat dikerjakan sampai dengan 4 kali pakai

4. Besi yang dipakai adalah besi Dia 8 mm dan besi Dia 6 mm seperti tertera pada

gambar rencana. Besi yang berkarat terlebih dahulu dibersihkan dengan sikat besi.

5. Pekerjaan Cor Beton untuk Parit dengan mutu K-175 sepanjang 377 m dengan

lebar 0,6 m , Tinggi 0,6 m dan tebal 10 cm..

6. Pekerjaan balok sengkang parit , besi yang dipakai adalah untuk tulangan pokok

dia. 8mm dan tulangan beugel 6 mm jarak 15 cm dan cor beton yang dipakai

dengan mutu K-175, bekisting sengkang 2 kali pakai

7. Pekerjaan harus dikerjakan dengan baik dan rapi sesuai dengan ketentuan-

ketentuan dalam Bestek ( syarat-syarat Teknis / Spesifikasi dan gambar rencana,

serta mengikuti petunjuk dari pengawas dan PPTK).



8. Syarat-syarat teknis untuk pelaksanaan pekerjaan yang tidak terdapat dalan syarat-

syarat teknis khusus ini, berlaku SYARAT- SYARAT TEKNIS CIPTA KARYA..

PASAL . 5

PEKERJAAN LAIN-LAIN

1. Pengambilan Photo-photo untuk Dokumentasi terdiri dari beberapa arah yang

diatur oleh Pengawas Lapangan / Direksi.

2. Semua cetak photo dari proyek-proyek tersebut harus dikumpulkan dan

dikirimkan ke Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kota Dumai sebagai Dokumen

PPTK

3. Photo-photo dalam keadaan 0 % harus diambil sebelum pekerjaan dimulai beserta

ada papan pengenal proyek.

4. Foto phisik untuk lampiran tiap-tiap kali pengambilan termijn rangkap

secukupnya.

5. Foto visuil proyek mulai 0 % sampai 50 % dan 100 % untuk lampiran terminj dan

laporan dan diserahkan kepada PPTK atau Pengguna Anggaran.

Bahan-bahan Laporan Harian/Mingguan setiap kali pengambilan Termijn harus

disampaikan kekantor Dinas Pekerjaan Umum kota Dumai, oleh pemborong yang

menyatakan kelancaran pelaksanaan pekerjaan.

PASAL. 6

PEKERJAAN UKURAN

Kontraktor bertanggung jawab atas tepatnya pelaksanaan pekerjaan menurut ukuran-

ukuran yang tercantum dalam gambar rencana dan Bestek dan juga berkewajiban

memberitahukan kepada Direksi pada setiap selisih atau perubahan yang didapatnya

dalam bestek atau gambar.



PASAL. 7

HALAMAN KERJA

Pembagian halaman kerja dan penimbunan bahan-bahan harus diselenggarakan atas

perundingan dengan pihak setempat dan persetujuan Direksi.

PASAL . 8

PEMELIHARAAN DAN PEMBERSIHAN BANGUNAN / HALAMAN

Selama pekerjaan berlangsung, kontraktor harus memelihara kebersihan lingkungan

kerja, umpamanya menyingkirkan kelebihan bahan dan membuang sampah-sampah

dan lain-lain..Pada penyerahan pertama dari pekerjaan, keadaan lingkungan kerja harus bersih

seluruhnya.

PASAL . 9

PENYERAHAN PEKERJAAN

Pekerjaan seluruhnya harus sudah diserahkan lengkap dan baik kepada Direksi /

Panitia PHO, sebagaimana tercantum dalam akte perjanjian ini.

PASAL . 10

P E N U T U P

Semua syarat-syarat teknis khusus yang tercantum dalam bestek ini harus dilaksanakan

oleh kontraktor dan mengikuti petunjuk-petunjuk dari Direksi dalam pelaksanaan

pekerjaan.



Parit

SITE PLAN

Parit Jl. Kesuma Gg. Cemara RT. 16



Parit

C

EXISTING

Jalan Be

RENCANA

Jalan

STA +000 s/d +188,5

Parit Tanah Yang Ada

L

Rencana Parit Beton

CL



0 .

1 0

3.00

A

3.00

B

A

Tampak Atas

0 . 1

0

0 .

1 0

0 .

1 0

Parit



0.60

10

12

Pot.Sengka

3.00

Lantai Kerja k-100

Potongan A - A

0.05

0.1

0.60

0.1

0.10 0.10

Parit



0.15

Plat Beton Jalan K-250

Potongan D - D

3.000.10

0.10

Plat beton K-250

C

D

C

D

3.00

0.15

Beton K-250

Parit



Kegiatan : Pembangunan Drainase Kec. Dumai Timur

Pekerjaan : Parit Jl. Kesuma Gg. Cemara RT. 16

: Uk. 377 x 0,60 x 0,60 mLokasi : Kel. Jaya Mukti

T A : 2013

I. PEKERJAAN PERSIAPAN -Rp

II. PEKERJAAN GALIAN DAN PEMBONGKARAN -R

III. PEKERJAAN BETON DINDING DAN LANTAI -Rp

IV. PEKERJAAN BETON SENGKANG PARIT -RpV. PEKERJAAN PLAT BETON JALAN -R

Jumlah (a) -Rp

PPN 10% (b) -Rp

REKAPITULASIBILL OF QUANTITY ( BOQ )

NO. URAIAN PEKERJAAN HARGA

Jumlah Total (a+b) -Rp

Dibulatkan -Rp

Dumai , ............. 2013Penawar

PT/CV......................................

Nama Jelas

Jabatan

Terbilang : -



A. PEKERJAAN PERSIAPAN

0.012 m3 Kayu 5/7 Kelas III -Rp -Rp

0.020 Kg Paku biasa 2" - 5" -Rp -Rp

0.007 m3 Kayu sengon papan 3/20 -Rp -Rp

0.100 OH Pekerja -Rp -Rp

0.100 OH Tukang Kayu -Rp -Rp0.010 OH Kepala Tukang -Rp -Rp

0.005 OH Mandor -Rp -Rp

JUMLAH -Rp

HARGA SATUAN -Rp



JUMLAH -Rp

HARGA SATUAN -Rp

0.150 m3 Batu belah 15/20 -Rp -Rp

0.090 m3 Batu pecah 5/7 -Rp -Rp

0.010 m3 Pasir pasang -Rp -Rp


- -

TENAGA

1 m2

Membuat alan sementara SNI : 03-2835:2002

TENAGA

1 m2Membersihkan la an an dan erataan SNI : 03-2835:2002

BAHAN

1 m' Pengukuran dan pasang bouwplank SNI : 03-2835:2002

BAHAN

TENAGA. - -

JUMLAH -Rp

HARGA SATUAN -Rp

1.500 m3 Kayu dolken dia. 8-10 cm pjg. 4 m' -Rp -Rp

25.000 kg Semen PC 50 kg -Rp -Rp

0.005 m3 Pasir beton -Rp -Rp

0.009 m3 Kerikil -Rp -Rp

0.007 m3 Kayu kaso kelas III uk. 5/7 cm pjg. 4 m -Rp -Rp

0.060 kg Paku segala ukuran -Rp -Rp

1.200 lbr Seng gelombang -Rp -Rp

0.450 k Meni besi -R -R0.400 OH Peker a -R -R0.200 OH Tukang Kayu -R -R0.020 OH Ke ala Tukan -R -R0.020 OH Mandor -R -R

JUMLAH -R

HARGA SATUAN -R

1 m1Menbuat a ar en aman ro ek tin i 2 meter SNI 03-XXXX-2002

BAHAN

TENAGA



B. PEKERJAAN TANAH

0.750 OH Pekera -R -R0.025 OH Mandor -R -R

JUMLAH -R

HARGA SATUAN -R


JUMLAH -RHARGA SATUAN -R





TENAGA

TENAGA

SNI : 2835:2008

TENAGA

TENAGA

SNI : 2835:2008

1 m3Galian tanah biasa sedalam 1 meter

1 m3Galian tanah keras sedalam 1 meter

1 m3Galian tanah cadas sedalam 1 meter

1 m3 Galian tanah lum ur sedalam 1 meter

SNI : 2835:2008

SNI : 2835:2008


JUMLAH -R

HARGA SATUAN -R


JUMLAH -R

HARGA SATUAN -R

Men uru kembali dihitun dari 1/3 kali dari indeks ekeraan alian

1 m3 Uru an kembali tanah biasa alian sedalam 1 meter -R -R



BAHAN 1.000 bt Ka u Cerucuk bakau -R -R

0.230 OH Pekera -R -R0.154 OH Tukan Ka u -R -R0.003 OH Ke ala Tukan -R -R0.003 OH Mandor -R -R

JUMLAH -R

HARGA SATUAN -R

SNI : 2835:2008

SNI : 2835:2008

TENAGA

SNI : 2835:2008

TENAGA

1 m Stri in tebin setin i 1 meter

1 m3Membuan tanah seauh 15 meter

1 m3Uru an kembali alian :

1 btg Pasang kayu cerucuk dia. 6 - 8 CM SNI 03-2837-2002

TENAGA



C. PEKERJAAN LINGKUNGAN

1 m2Melabur den an as al untuk alan beton

1.0764 k As al -R -R

0.0162 m3 Pasir beton -R -R

0.0550 m3 Min ak tanah -R -R

0.0013 m3 Ka u bakar -R -R


1.5000 set Alat bantu 5% -R -R

JUMLAH -R

HARGA SATUAN -R

1 m1Membuat delatasi den an concrete cutter termasuk bahan en isi untuk alan beton

0.210 am Pekera -R -R

0.070 am Mandor -R -R

0.034 k As al -R -R

0.001 ltr Min ak tanah -R -R

0.046 am Concrete cutter -R -R

0.002 am Air Com ressor -R -R

1.500 set Alat bantu 5% -R -R


1 m2Men aris / Finishin ermukaan alan beton Manual

0.163 am Pekera -R -R

0.081 am Mandor -R -R

BAHAN

TENAGA

BAHAN &

TENAGA

BAHAN &

TENAGA. - -

JUMLAH -R

HARGA SATUAN -R

1 m2Membuat bekistin untuk alan beton

0.0313 m3 Bekistin ka u kelas IV -R -R

0.3000 k Paku 5 cm - 10 cm -R -R


0.0260 OH Mandor -R -R

JUMLAH -RHARGA SATUAN -Rp

1 m2

Membuat bekistin a an untuk arit beton

0.045 m3 Bekistin ka u kelas IV -R -R

0.300 k Paku 5 cm - 10 cm -R -R

0.520 OH Peker a -R -R


JUMLAH -RpHARGA SATUAN -Rp

1 m2

Membuat bekistin multi lek untuk arit beton

0.336 lbr Tri lek 9 mm' -R -R

0.035 m3 Ka u skor kelas IV -R -R

0.300 k Paku 5 cm - 10 cm -R -R

0.520 OH Peker a -R -R


JUMLAH -RHARGA SATUAN -Rp

SNI : 7394:2008

BAHAN

TENAGA

TENAGA

SNI : 7394:2008

BAHAN

TENAGA

BAHAN



D. PEKERJAAN BONGKARAN

1 m3Membon kar beton bertulan

6.667 OH Pekera -R -R


JUMLAH -R

HARGA SATUAN -R

1 m3

Membon kar dindin tembok bata merah2.000 OH Pekera -R -R


JUMLAH -R

HARGA SATUAN -R

1 m3Membon kar lesteran dindin



JUMLAH -R

HARGA SATUAN -R

1 m3Membon kar enten di akai la i



JUMLAH -R

HARGA SATUAN -R

1 m3Membon kar ren /kaso-kaso di akai la i

0.050 Oh Pekera -R -R

TENAGA

SNI Rev. : 2005

SNI Rev. : 2005

TENAGA

SNI : 2002

TENAGA

SNI Rev. : 2005

TENAGA

SNI Rev. : 2005

0.200 Oh Tukan ka u -R -R

0.005 Oh Ke ala Tukan -R -R

0.010 Oh Mandor -R -R

JUMLAH -R

HARGA SATUAN -R

1 m3Membon kar kuda-kuda/ ordin di akai la i

6.000 Oh Pekera -R -R4.000 Oh Tukan ka u -R -R



JUMLAH -R

HARGA SATUAN -R

1 m2Membon kar ran ka lafon di akai la i

0.100 Oh Pekera -R -R

0.250 Oh Tukan ka u -R -R



JUMLAH -R

HARGA SATUAN -R

TENAGA

TENAGA

TENAGA

SNI Rev. : 2005

SNI Rev. : 2005



PEKERJAAN BETON

230.000 kg PC -Rp -Rp


0.761 m3 Kerikil beton (maksimum 30 mm) -Rp -Rp

200.000 liter Air -Rp -Rp


0.200 OH Tukang batu -Rp -Rp

0.020 OH Kepala Tukang -Rp -Rp

0.060 OH Mandor -Rp -RpJUMLAH -Rp

HARGA SATUAN -Rp

326.000 kg PC -Rp -Rp


0.762 m3 Kerikil beton (maksimum 30 mm) -Rp -Rp






JUMLAH -Rp

HARGA SATUAN -Rp

384.000 kg PC -Rp -Rp


0.770 m3 Kerikil beton -Rp -Rp



BAHAN

1 m3

Beton mutu f'c = 21,7 Mpa (K 250), slump (12 ± 2) cm, w/c = 0,56 SNI : 7394:2008

1 m3

Beton mutu f'c = 14,5 MPa (K 175), slump (12 ± 2) cm, w/c = 0,66 SNI : 7394:2008

BAHAN

TENAGA

1 m3

Beton lantai kerja mutu f'c = 7,4 MPa (K 100), slump (3-6) cm, w/c = SNI : 7394:2008

BAHAN

TENAGA





10.500 kg Besi beton (polos/ulir) -Rp -Rp

0.150 kg Kawat beton -Rp -Rp

0.070 OH Pekerja -Rp -Rp0.070 OH Tukang besi -Rp -Rp



JUMLAH -Rp

HARGA SATUAN -Rp

10.500 kg Besi beton (polos/ulir) -Rp -Rp

0.150 kg Kawat beton -Rp -Rp


0.070 OH Tukang besi -Rp -Rp




1 kg -----------------> -Rp

TENAGA 4.000 OH Pekerja -Rp -Rp


1 m3

Membongkar bekisting SNI : 7394:2008

BAHAN

TENAGA

Pembesian 10 kg dengan besi polos atau ulir SNI : 7394:2008

Pembesian 10 kg dengan besi polos atau besi ulir SNI : 7394:2008

TENAGA

TENAGA

BAHAN



NO. SATUAN HARGA KETERANGAN

1 3 4 5

1 Pekerja Oh -Rp

2 Tenaga gali tanah/pondasi Oh -Rp

3 Tukang batu Oh -Rp

4 Tukang kayu Oh -Rp

5 Tukang cat Oh -Rp

6 Tukang besi Oh -Rp

7 Tukang politur Oh -Rp

8 Tukang Listrik Oh -Rp

9 Tukang Pipa ledeng Oh -Rp

10 Kepala tukang batu Oh -Rp

11 Kepala tukang kayu Oh -Rp12 Kepala tukang cat Oh -Rp

13 Kepala tukang besi Oh -Rp

14 Kepala tukang politur Oh -Rp

15 Mandor Oh -Rp

URAIAN

2

DAFTAR HARGA SATUAN UPAH

TAHUN 2013



NO. SATUAN KETERANGAN

1 3 4 5

1 Air ltr -Rp Belum termasuk pajak dan

2 Alumunium foil roll -Rp retribusi bahan galian C

3 Aspal curah kg -Rp

4 Alat Pancang M1

-Rp

5 Amplas Lbr -Rp

6 Angkur Bh -Rp

7 Aspal drum AC 60/70 kg -Rp

8 Akustik Lbr -Rp

9 Asbes gelombang kecil

3000x1050x4 mm lbr -Rp




10 Asbes gelombang besar




3000x920x6 mm lbr -Rp2250x920x6 mm lbr -Rp


11 Asbes plat




-

DAFTAR HARGA SATUAN BAHAN DAN UPAH

TAHUN 2013

2

URAIAN

-





12 Asbes nok

Gelombang kecil bh -Rp

Gelombang besar bh -Rp

13 Angle baket bh -Rp

14 Aspal Sement kg -Rp

15 Batu bata bh -Rp

16 Batu bata apple 5 bh -Rp

17 Batu belah hitam

batu belah 15/20 m3 -Rp




batu kricak 3/4 (MS) m3 -Rp

batu kricak 2/3 (MS) m3 -Rp

18 Batu kerikil sungai m3 -Rp

19 Batu Belah m3 -Rp

20 Batu belah putih m3 -Rp

21 Batu Alam m2 -Rp

paliaman( batu kuning ) RTA m2 -Rp

paliaman( batu kuning ) RTM m2 -Rp

Suka bumi ( Batu hijau ) RTA m2 -Rp

Suka bumi ( Batu hijau ) RTM m2 -Rp( Batu hitam / Jampang ) RTM m2 -Rp

( Batu hitam / Jampang ) RTA m2 -Rp

( Batu hitam / Candi ) RTM m2 -Rp

( Batu hitam / candi ) RTA m2 -Rp

( Batu putih / Paras ) RTM m2 -Rp

( Batu rainbow )RTM m2 -Rp

( Batu alur ) RTM m2 -Rp

( Batu rainbow green ) RTM m2 -Rp



1 3 4 52

22 Baja dan Besi

Baja WF kg -Rp

Baja konstruksi kg -Rp

Besi setrip kg -Rp

Besi cor kg -Rp

Besi beton kg -Rp

Besi rata -rata kg -Rp

Besi Ulir kg -Rp

Besi beton polos dia.8 mm, pjg 8 m kg -Rp

Besi beton polos dia. 9 mm, pjg 9 m kg -RpBesi beton polos dia. 10 mm, pjg 10 m kg -Rp

Besi beton polos dia. 12 mm, pjg 10 m kg -Rp




Besi Hollow 20X40 mm btg -Rp

Besi Hollow 40X40 mm btg -Rp

23 Baut / Mour dia. 16mm bh -Rp

24 Batako pejal bj -Rp

26 Bath tub

Bath tub ( fiber ) besar bh -Rp

Bath tub ( fiber ) kecil bh -Rp

Bath tub keramik rivera atau setaranya ( 1 set ) besar set -Rp

Bath tub keramik rivera atau setaranya ( 1 set ) set -Rp

27 Bambu

Bambu apus btg -RpBambu wulung btg -Rp

Bambu petung btg -Rp

28 Buis beton

diameter 15 mm x 1 m bh -Rp







diameter 100 mm x 0,5 m bh -Rp

29 Bak pelastik menenga* bh -Rp

30 Bak cuci piring aluminium ( satu lobang )* bh -Rp

31 Bak cuci piring aluminium ( dua lobang )* bh -Rp

32 Bak mandi lapis porselin/ keramik uk. 50x50x50 cm -Rp

33 Bon - bon keramik m' -Rp

34 Batten ceiling m1 -Rp35 Batten connecter bh -Rp

36 Beton ReadyMix :

Beton readymix K-125 m3 -Rp haga distributor rata-rata








37 Cat

Cat dasar kg -Rp

Cat kilap kg -Rp

Cat minyak Platon atau setaranya ( 1kg) kg -Rp

Cat minyak Maritex atau setaranya ( 1kg) kg -Rp

Cat minyak Spaldek atau setaranya ( 1kg) kg-RpCat minyak Spaldek atau setaranya (3,785 kg) kg -Rp

Cat minyak Avian atau setaranya ( 1kg) kg -Rp

Cat minyak Avian atau setaranya ( 3,785kg) kg -Rp

Cat minyak Kenglose atau setaranya ( 1kg) kg -Rp

Cat minyak Costalok atau setaranya ( 1kg) kg -Rp

Cat minyak Spaldek atau setaranya ( 1kg) kg -Rp

Cat minyak Catilak atau setaranya ( 1kg) kg -Rp

Cat air Dulux atau setaranya ( antu jamur ) kg -Rp

Cat air ICI ( Catilax ) atau setaranya ( 25kg ) kg -Rp

Cat air maritex atau setaranya ( 5 kg ) kg -Rp



1 3 4 52

Cat air Balilux atau setaranya ( 5 kg ) kg -Rp

Cat air Avitex atau setaranya ( 5 kg ) kg -Rp

Cat air Sunlex atau setaranya ( 5 kg ) kg -Rp

Cat air maritex atau setaranya ( 20 kg ) kg -Rp

Cat air elang atau setaranya ( 20 kg ) kg -Rp

Cat air Balilux atau setaranya ( 20 kg ) kg -Rp

Cat air Lippo atau setaranya ( 20 kg ) kg -Rp

Cat kayu kg -Rp Emco

Cat meni kg -Rp

Cat besi kg -RpCat tembok kg -Rp Decolith

Cerocok kayu (mahang ) dia. 15 cm, pjg 5 m btg -Rp

Cerocok kayu (mahang ) dia. 8 -10 cm, pjg 4 m btg -Rp

Cerocok kayu (Bakau ) dia. 6 -8 cm btg -Rp

Closet jongkok merek OTO * atau setaranya bh -Rp

Closet jongkok merek KIA* atau setaranya bh -Rp

Closet jongkok merek TOTO* atau setaranya bh -Rp

Closet duduk merek TOYO * atau setaranya bh -Rp

Closet duduk merek KIA * atau setaranya bh -Rp

Closet duduk merek TOTO * atau setaranya bh -Rp

Cran air 3/4 "biasa bh -Rp

Cran air 1/2'biasa bh -Rp

Cran air 1" biasa bh -Rp

38 Coral Sikal m2 -Rp

39 Dempul tembok/ plamir kg -Rp

40 Dempul kayu kg -Rp41 Dolken kayu galam dia. 8 - 10 cm, Panjang 4 m btg -Rp

42 Dorcloser bh -Rp

43 Doorholder bh -Rp

44 Dorstop bh -Rp

45 Engsel Angin bh -Rp

46 Engsel pintu bh -Rp

Engsel pintu merek Nylon * atau setaranya bh -Rp

Engsel pintu merek Alexch * atau setaranya bh -Rp

Engsel pintu merek Target * atau setaranya bh -Rp

Engsel pintu merek Gold hinges * atau setaranya bh -Rp

Engsel pintu merek Milano * atau setaranya bh -Rp

Engsel pintu merek Deer * atau setaranya bh -Rp

47 Engsel jendela bh -Rp

Engsel jendela Merek Nylon* atau setaranya bh -Rp

Engsel jendela Merek Alexch* atau setaranya bh -Rp

Engsel jendela Merek Target* atau setaranya bh -Rp

Handel pintu -RpEngsel jendela Merek Goldhinges* atau setaranya -Rp

Engsel jendela Merek Axaxi* atau setaranya -Rp

48 Eternit 100 x 100 (polos) lbr -Rp

49 Eternit (Asbes) -Rp

50 Fiber glas lbr -Rp

51 Fiber glas lbr -Rp

52 Floor drain bh -Rp

53 Filler kg -Rp

54 Fisher nailis bh -Rp

55 Formika 120 x 240 cm lbr -Rp

56 Formite/penjaga jarak bekisting/spacer bh -Rp

56 Gymfloor m2 -Rp

57 Gebalan rumput m2 -Rp

58 Grendel

Grendel pintu 3 " Merek malino * atau setaranya bh -Rp

Grendel pintu 2 " Merek calfel* atau setaranya bh-RpGrendel pintu 2 " Merek Fit* atau setaranya bh -Rp

Grendel pintu 2 " Merek Cantwo* atau setaranya bh -Rp

Grendel pintu 3 " Merek m alino* atau setaranya bh -Rp

Hak angin jendela * atau setara bh -Rp



1 3 4 52

59 Genteng

genteng beton besar bj -Rp

genteng beton kecil bj -Rp

genteng tanah paris bj -Rp

genteng tanah kodok bj -Rp

genteng kaca 3 mm bj -Rp

genteng kaca kodok bj -Rp

genteng metal multiroof atau setaranya ( 100 x 50 ) Lbr -Rp

genteng metal sakuraroof atau setaranya ( 70 x 80 ) Lbr -Rp

genteng metal starroof atau setaranya ( 70 x 80 ) Lbr -Rpgenteng metal sur iaroof atau setaranya ( 70 x 80 ) Lbr -Rp

genteng metal primadonaroof atau setaranya ( 70 x 80 ) Lbr -Rp

60 Gipsum

gypsum board ukuran ( 120 x 240 x 9 cm ) Lbr -Rp

gypsum list 1 -2 m btg -Rp

gypsum tepung 20 kg kg -Rp

gypsum profil 2- 4m btg -Rp61 Geotekstil non woven m2 -Rp62 Handel bh -Rp

63 Hak angin bh -Rp

64 Hollow block bh -Rp

65 Ijuk kg -Rp

66 Jendela nako ( rangka + Kaca 5mm ) m2 -Rp

67 Kaca

kaca polos m2 -Rp

kaca 3mm m2 -Rp

kaca bening 3 mm m2 -Rp

kaca bening 5 mm m2 -Rp

Kaca buram 3 mm m2 -Rp

kaca buram 5 mm m2 -Rp

kaca reyband 5 mm m2 -Rp

kaca putih biasa 5 mm m2 -Rp

kaca hitam 5 mm m2 -Rp

kaca buram m2 -Rp

kaca cermin 5 mm m2 -Rp



kaca wireglass 5 mm m2 -Rp

kaca patri 5 mm m2 -Rp

68 Karpet m2 -Rp

69 Karpet lebar 90 cm m' -Rp

70 kayu bakar m3 -Rp

71 Kayu bekisting m3 -Rp72 Kayu dolken ( perancah ) m3 -Rp

Kayu dolken dia. 8 - 10 cm ( perancah ) pjg. 4 m' btg -Rp

Kayu cerucuk dia. 10 -15 cm panjang 4 m' btg -Rp

73 Kayu glugu (kayu kelas I) m3 -Rp Klas I

74 Kayu lapis tripleks 3 mm lbr -Rp




78 Kayu lapis teakwood 4 mm lbr -Rp

79 Kayu bulat 2 m' Btg -Rp

80 Kayu meranti kls I M3 -Rp

81 Kayu meranti kls II M3 -Rp

82 Kayu meranti kls III M3 -Rp

83 Kayu tembusu M3 -Rp

84 Kapur pasang m3 -Rp

85 Kapur ktk -Rp

86 Kapur sirih m3 -Rp

87 Kawat harmonika m2 -Rp

88 Kawat nyamuk m2 -Rp

89 Kawat duri kg -Rp

90 Kawat las listrik kg -Rp

91 Kawat ayakan m2 -Rp

92 Kawat beton / bendrat kg -Rp

93 Kawat bronjong kg -Rp

94 Kait angin bh -Rp



1 3 4 52

95 Keramik

keramik masterina atau setaranya ( 20 x 20 ) kotak -Rp

bh -Rp


bh -Rp

keramik garuda atau setaranya ( 30 x 30) kotak -Rp

bh -Rp


bh -Rp

keramik roman atau setaranya ( 20 x 20 ) kotak -Rpbh -Rp

keramik panel gambar atau setaranya ( 20 x 20 ) kotak -Rp

bh -Rp

keramik roman atau setaranya ( 30 x 30 ) kotak -Rp

bh -Rp

keramik esenza atau setaranya ( 20 x 20 ) kotak -Rp

bh -Rp

keramik esenza atau setaranya ( 40 x 40 ) kotak -Rp

bh -Rp

keramik ukuran (60 x 60 ) kotak -Rp

bh -Rp

96 Krilkil beton m3 -Rp

97 Kerikil m3 -Rp

98 kerikil kg -Rp

99 kertas pasir lbr -Rp

100 Kuas gulung / roll bh -Rp100 Kuas bh -Rp

kuas 3' bh -Rp

kuas 4' bh -Rp

kuas 5' bh -Rp

kuas 1' bh -Rp

101 Krokos/ kroco 2-4 cm m3 -Rp

102 Kunci

Kunci tanam besar bh -Rp SES

Kunci tanam kecil bh -Rp PIONEER

kunci pintu slaag merk kodai * atau setaranya bh -Rp

kunci pintu slaag merk azzuro * atau setaranya bh -Rp

kunci pintu slaag merk jangkar * atau setaranya bh -Rp

kunci pintu slaag merk protek * atau setaranya bh -Rp

kunci pintu slaag merk ses * atau setaranya bh -Rp

Kunci tanam antik bh -Rp

Kunci tanam biasa bh -Rp

kunci tanam kamar mandi bh -RpKunci tanam Silinder bh -Rp

Kunci Selot bh -Rp

Kunci lemari bh -Rp

103 Kloset duduk lengkap bh -Rp

104 Kloset jongkok bh -Rp

105 Laburan aspal (buras) m2 -Rp

106 Lem aica aibon kg -Rp

107 Lem pipa tube kg -Rp

108 Lem badak kg -Rp

109 Lem fox kg -Rp

110 List kayu k4 m' -Rp

111 List kayu k2 m' -Rp

112 List eternit m' -Rp

113 Loster m2 -Rp

114 MCB bh -Rp

115 Melamin kg-Rp116 Menie kg -Rp

117 Minyak cat/ Thinner ltr -Rp

118 Minyak tanah ltr -Rp

119 Minyak solar ltr -Rp

120 Minyak pelumas ltr -Rp

121 Main truss C.75.T1.0 m1 -Rp

122 Main truss C.75.T0.75 m1 -Rp

123 Marmo m2 -Rp

124 Nako 1 daun ( lengkap dengan ram dan terali) Daun -Rp

125 Nok metal ( 1 meter ) m' -Rp



1 3 4 52

155 Rangka baja ringan :

Main truss C-75-75 m' -Rp

Roof bottom / Reng R 33-0,45 m' -Rp

Self Drilling Screw dia. 6X20 mm (truss screw) bh -Rp

Self Dri ll ing Screw dia. 4X16 mm (roof batten screw) bh -Rp

Dynabol dia. 12-20 mm bh -Rp

156 Reng ( U ) 0,6 TCT m1 -Rp

157 Ramset nails bh -Rp

158 Rel pintu dorong bh -Rp

159 Semen (PC)Semen Type I zak -Rp

Semen Padang atau setaranya 50kg / zak zak -Rp

Semen putih zak -Rp

Semen putih 50 kg / zak zak -Rp

Semen warna zak -Rp

Semen warna kg -Rp

160 Semen merah m3 -Rp

Semen merah m3 -Rp

161 seng BJLS 0,3 lbr -Rp

162 Seng plat lbr -Rp

seng BJLS 20 lebar 45 cm lbr -Rp





seng BJLS 20 lebar 90 cm lbr -Rpseng BJLS 25 lebar 90 cm lbr -Rp

163 Seng gelombang

BJLS 30 90x180 cm lbr -Rp




BJLS swan brand atau setaranya 11 parit lbr -Rp

BJLS swan brand atau setaranya 9 parit lbr -Rp

164 Solar ltr -Rp

165 Sirlak kg -Rp

166 Sirtu m3 -Rp

167 Spritus ltr -Rp

168 Saklar Tunggal ( nasional ) * atau setaranya bh -Rp

169 Saklar Ganda ( nasional ) * atau setaranya bh -Rp

170 Skor penahanan talang air bh -Rp

171 Stop kontak (nasional) * atau setaranya bh -Rp

172 Susp.Spring clip bh -Rp173 Susp. Rod 4 x 3600 mm bh -Rp

174 Storox kg -Rp

175 Tanah urugan m3 -Rp

176 Teak oil ltr -Rp

177 Teer / Residu ltr -Rp

178 Teer kg -Rp

179 Terpentin ltr -Rp

180 Tegel

marmer 40x40 cm m2 -Rp

keramik 20x20 cm m2 -Rp




porselin 11x11 cm m2 -Rp

teraso 30x30 cm m2 -Rp

kembang 20x20 cm m2-Rpkembang 30x30 cm m2 -Rp

warna 20x20 cm m2 -Rp

warna 30x30 cm m2 -Rp

abu - abu 20x20 cm m2 -Rp

abu - abu 30x30 cm m2 -Rp

181 Thinner melamin ltr -Rp

Thinner kg -Rp

182 Talang persegi pjg. 2,5 m m -Rp

183 Tanah timbunan pilihan m3 -Rp

184 Tanah liat m3 -Rp



1 3 4 52

185 Tanah hitam m3 -Rp

186 Tekwood lbr -Rp

187 Tepung keramik bks -Rp

188 Terawang/roster bh -Rp

189 Triplek

tripllek 3 mm lbr -Rp




tripllek 9 mm lbr -Rp190 Top Cross rail m1 -Rp

191 Urioir bh -Rp

192 Urinoir keramik ( kia mini wash Brook ) atau setaranya bh -Rp

193 Ubin

Ubin abu-abu uk. 20 x 20 cm bh -Rp



Ubin granit uk. 30 x 30 cm bh -Rp

Ubin granit uk. 40 x 40 cm bh -Rp

Ubin teraso uk. 40 x 40 cm bh -Rp

Ubin teraso uk. 30 x 30 cm bh -Rp

Ubin teralux uk 40 x 40 cm bh -Rp

dokumen pengadaan, boq(1)

Documents