dokumen kontrak ''abdul rohman fauzi (3 sipil 1 siang)

7/24/2019 Dokumen Kontrak ''Abdul Rohman Fauzi (3 Sipil 1 Siang)

1/87

Proyek Pendistribusian Air BersihTarakan, Kaltim

1

PEMERINTAH KOTA TARAKAN

DINAS PEKERJAAN UMUM

Jl. Suparman Raya No. 37 Telp. (0551) 6896767 Fax. (0551) 6896868, Kaltim

PROJECT WORK 2

LAPORAN 1

DOKUMEN PEMILIHAN

Disusun oleh :

Abdul Rohman Fauzi (3110120008)

Kelas 3 Sipil 1 Siang

untuk pengadaan jasa pemborongan :

PROYEK PENDISTRIBUSIAN AIR BERSIH TARAKAN, KALTIM

TAHUN ANGGARAN 2013

Panitia Pengadaan Barang/Jasa

Dinas Pekerjaan Umum Kota Tarakan,Kaltim


2/87


2

BAB I

SPESIFIKASI UMUM

Peserta harus mempelajari seluruh gambar serta Rencana Kerja dan Syarat

(RKS) ini dengan seksama untuk memahami benar-benar isi dokumen tersebut secara

keseluruhan maupun setiap bagian. Tidak ada gugatan yang akan dipertimbangkan

jika gugatan itu disebabkan oleh peserta tidak atau kurang memahami setiap isi

dokumen ini.

1.1 KETERANGAN UMUM

1.Nama Proyek : PROYEK PENDISTRIBUSIAN AIR BERSIH

TARAKAN, KALTIM

2.

Alamat Proyek : Jl. Patimura, Kelurahan Tarakan, Kaltim

3. Pemberi Tugas : DINAS PEKERJAAN UMUM

4. Konsultan Perencana : PT. MANDIRI JAYA

5.

Konsultan Pengawas : PT. JAYA KARYA KONSTRUKSI

1.2 PENGERTIAN ISTILAH

1. Proyek

Suatu pekerjaan yang memiliki jangka waktu tertentu yang dikehendaki

oleh pemberi tugas untuk direncanakan dan dilaksanakan oleh pihak lain atau

wakilnya yang ditunjuk.

2. Satuan Kerja

Pihak yang mengkehendaki suatu pekerjaan dilaksanakan oleh pihak lain

sehubungan dengan kepentingan atas hasil pekerjaan tersebut dan wakilnya yangditunjuk dalam pekerjaan ini dan juga merupakan Pihak Pertama yang tercantum

dalam surat perjanjian pemborong dan yang dimaksud sebagai Pihak Pertama

adalah pemerintah daerah Kota Kaltim yang diwakili oleh Kepala Dinas

Pekerjaan Umum Kota Kaltim adalah sebagai Pemimpin Proyek Pendistribusian

Air Bersih di Kelurahan Tarakan, Kaltim.

Hak dan Kewajiban Pemilik Proyek (Owner) meliputi:

a. Menyediakan, membayar sejumlah biaya yang diperlukan untuk

terwujudnya pekerjaan.


3/87


3

b.

Menerima hasil pekerjaan apabila sudah sesuai dengan rencana yang

disepakati.

c. Penerimaan dan persetujuan dapat dilaksanakan apabila pekerjaan

bangunan telah selesai secara keseluruhan atau dapat pula dilakukan

perbagian, sesuai dengan perjanjian yang dibuat antara Pemberi Tugas

dan Kontraktor.

3. Konsultan Perencana

Pihak yang ditunjuk oleh Pemberi Tugas untuk melaksanakan pekerjaan

perencanaan, dalam batas-batas yang telah ditentukan baik teknis maupun

administratif, dalam hal ini adalah PT. Mandiri Jaya.

Hak dan Kewajiban Perencana:

a.

Membuat sketsa gagasan atau pemikiran utama.

b. Membuat perencanaan.

c. Membuat rencana pelaksanaan.

d. Membuat gambar detail dan penjelasan lengkap, termasuk perhitungan

konstruksinya.

e. Membuat peraturan dan syarat-syarat.

4.

Pengawas lapangan

Seorang ahli bangunan yang ditunjuk oleh Konsultan Pengawas untuk

melakukan pengawasan di lapangan setiap harinya supaya pelaksanaan pekerjaan

berjalan dengan lancar.

5. Kontraktor

Individu atau suatu perusahaan yang memenuhi persyaratan yang telah

ditetapkan untuk melaksanakan pekerjaan, yang memenangkan pelelangan sesuai

berita acara penunjukan pemenang dan mengikatkan diri dengan Pemberi Tugas

melalui surat kontrak antara pemberi tugas dan Kontraktor yang ditunjuk tersebut.


4/87


4

6.

Sub Kontraktor

Pihak yang diserahkan tugas oleh Kontraktor untuk melakukan pekerjaan

tertentu yang sifatnya khusus dimana penunjukan dengan sepengetahuaan dan

persetujuan Pemberi Tugas.

7. Panitia Pelelangan ( ULP )

Sekelompok orang yang terdiri atas Pemberi Tugas atau wakilnya yang

ditunjuk, yang bertugas untuk mengadakan lelang dalam rangka memilih

kontraktor untuk pelaksanaan pekerjaan Proyek Pendistribusian Air Bersih,

Kelurahan Tarakan, Kaltim.

8. Peserta Lelang

Badan Hukum atau Perusahaan yang masuk dalam Daftar Rekanan

Terseleksi yang diundang oleh Pemberi Tugas untuk mengikuti pelelangan

pekerjaan proyek ini.

9. Dokumen Pelelangan

Berkas-berkas yang dikeluarkan oleh panitia pelelangan yang akan

digunakan untuk mengajukan penawaran dan terdiri atas:

a.

Seluruh gambar-gambar rencana pelaksanaan.

b. RKS lengkap dengan lampiran-lampiran serta keterangan lainnya.

c. Daftar volume pekerjaan (Bill of Quantity / BQ)

d.

Risalah berita Acara Penjelasan berikut beserta Addendum.

10. Dokumen Kontrak

Kumpulan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan kontrak yang

sekurang-kurangnya berisi yaitu:

a. Surat Perjanjian.

b.

Dokumen Tender (spesifikasi dan gambar gambar).

c. Penawaran (rincian pekerjaan dan harga).

d. Surat Penunjukan.

e. Syarat syarat perjanjian (surat pernyataan penggunaan jasa dan

penyedia jasa).


5/87


5

f.

Dokumen Lain (berita acara, klasifikasi, prebid meeting, data

pengadaan tanah, dll).

( PP No.29 / 2000 pasal 22)

11. Addendum

Semua penjelasan, perubahan, dan perbaikan atas apa yang tercantum

dalam dokumen kontrak yang dikeluarkan secara tertulis oleh Pemberi Tugas

sebelum atau selama pelaksanaan berlangsung.

12.

Penyerahan Pertama

Penyerahan pekerjaan untuk pertama kali yang dilaksanakan oleh

Kontraktor kepada Pemberi Tugas setelah seluruh pekerjaan yang tercantum

dalam kontrak selesai dan telah disetujui oleh Konsultan Pengawasan dan

dinyatakan dalam berita acara Serah Terima Pertama.

13. Penyerahan Kedua

Penyerahan pekerjaan untuk kedua kalinya yang dilaksanakan oleh

Kontraktor kepada Pemberi Tugas setelah masa pemiliharaan berakhir dan setelah

seluruh cacat atau kekurangan sempurnaan serta kekurangan-kekurangan lainnya

telah selesai dikerjakan.

14. Kontrak

Ikatan persetujuan dengan pasal-pasal tertentu antara Pemberi Tugas dan

Kontraktor dalam melaksanakan pekerjaan, yang didalamnya terdapat dokumen

kontrak serta segala sesuatu yang merupakan kelengkapan.

15. Harga Kontrak

Jumlah biaya proyek secara keseluruhan yang tersebut dalam Surat

Penawaran dan yang disetujui serta ditetapkan oleh Pemberian Tugas dalam Surat

Perintah Kerja dan disahkan dalam kontrak.


6/87


6

16.

Pekerjaan Sementara

Semua pekerjaan atau fasilitas yang dibangun sementara untuk menunjang

pelaksanaan, penyelesaian, dan pemeliharaan pekerjaan.

17. Hari kerja

Seluruh hari dalam hari kalender kecuali hari besar ataupun hari-hari libur

lainnya.

18. Jam Kerja

Waktu kerja efektif dalam sehari yang dipakai untuk bekerja biasanya

delapan jam (pukul 8:00 s/d pukul 12:00 dan pukul 13:00 s/d pukul 17:00). Diluar

delapan jam itu disebut lembur.

19. Rencana Kerja dan Syarat

Pedoman dasar dan persyaratan mengenai segala pekerjaan yang akan

dilaksanakan, yang termasuk dan menjadi satu kesatuan dengan Dokumen Surat

Perjanjian. Dan selanjutnya dapat disingkat RKS.

20.

Gambar rencana

Gambar dasar mengenai segala pekerjaan yang akan dilaksanakan, yang

termasuk dan menjadi satu kesatuan dengan Dokumen Surat Perjanjian Pekerjaan

Pemborongan.

21. Gambar Jadi

Gambar yang betul-betul sesuai dengan keadaan yang telah dibangun di

lapangan. Semua perubahan dan perbaikan dari gambar kerja di dokumentasikan

dalam gambar akhir yang disebutAs Built Drawing.

1.2.1

SYARAT-SYARAT LELANG

1. Surat Kuasa menghadiri Lelang bagi Direktur yang berhalangan hadir.

2. Dokumen Penawaran

a. Dibuat dalam rangkap 5 (lima) tersendiri dari 1 (satu) asli dan 4 (empat)

rekaman (copy).

b. Diberi tulisan asli atau copy sesuai dengan dokumen yang dimaksud.


7/87


7

c.

Masing-masing rapih dan dijilid dalam bentuk baku. Syarat-syarat

administratif dan teknis yang tidak lengkap atau tidak memenuhi syarat,

menyebabkan dokumen penawaran yang bersangkutan langsung

dinyatakan tidak lengkap.

d. Syarat-syarat administratif / teknis yang harus dipenuhi meliputi sebagai

berikut:

1)

Surat penawaran dibuat dikertas dengan Kop Perusahaan,

bertanggal, bermeterai Rp. 6.000,00 (enam ribu rupiah), Cap

perusahaan, dan tanda tangan Direktur serta nama jelas.

2)

Surat penawaran dilengkapi dengan Daftar RAB, Daftar Harga

Satuan Upah, Bahan, dan Analisis Satuan Pekerjaan.

3) Syarat Administratif yang harus dilengkapkan adalah sebagai

berikut :

Neraca perusahaan terakhir (Dilegalisir).

Susunan pemilik modal.

Susunan pengurus.

Akte pendirian.

SIUJK/Surat Ijin Usaha Jasa Konstruksi (Dilegalisir).

Pengalaman.

Referensi Bank.

Daftar Peralatan.

NPWP/Nomor Pokok Wajib Pajak atau PKP/Perusahaan Kena

Pajak (Dilegalisir).

Jaminan penawaran.

Tidak lengkapnya syarat-syarat administratif di atas dapat

mengugurkan peserta lelang.

4) Kelengakapan lain yang harus dilampirkan adalah sebagai berikut :

Asli brosur-brosur bahan/peralatan yang ditawarkan dengan

membubuhkan tanda tangan yang jelas (misalnya :

pembubuhan stabile) sesuai yang disyaratkan dalam RKS.

Asli Surat Pernyataan Tenaga Ahli yang Akan ditugasi untuk

melaksanakan proyek ini sebagai Kepala Proyek dan Staf Ahli

proyek lainnya sesuai dengan diagram organisasi proyek


8/87


8

laninya sesuai dengan diagram organisasi proyek yang

diusulkan serta Surat Pernyataan Pemborong (lihat lampiran).

Dibuat di atas Kop perusahaan peserta, dibubuhi tanggal, tanda

tangan dan nama jelas, cap perusahaan serta bermaterai sebesar

Rp. 6.000,00 (enam ribu rupiah). Dilampirkan dengan daftar

pengalama tenaga kerja ahli yang bersangkutan.

Asli judul waktu pelaksanaan proyek dalam bentuk diagaram

panah serta bar chart lengkap dengan S-Curve. Dibuat diatas

kertas bebas dibubuhi tanggal, tanda tangan, dan nama jelas

Pimpinan Perusahaan Peserta serta Cap Perusahaan.

Asli diagram Organisasi dan susunan personalia untuk

melaksanakan poyek ini. Dibuat diatas Kop perusahaan peserta,

dibubuhi tanggal, tanda tangan, nama jelas pemimpin

perusahaan serta Cap Perusahaan

Metode pelaksanaan dibuat Kop Perusahaan.

e.

SBU

f. Harus mempunyai sertifikat ahli dalam pekerjaan.

1.3 PENJELASAN PEKERJAAN (AANWIJZING)

1. Penjelasan akan diadakan pada:

hari / tanggal : Rabu, 22 Maret 2013.

tempat : Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kota Kaltim, Jl.

Suparman Raya, Kota Kaltim.

waktu : Pukul 10.00 WIB s/d selesai.

2.

Peserta sebelumnya mengajukan penawaran dan harus melakukan peninjauan ke

lapangan dengan biaya dan risiko sendiri dan didampingi oleh Pemberi Tugas

untuk memperoleh semua keterangan mengenai keadaan lapangan, dimana

pekerjaan akan dilaksanakan.

3. Peserta diwajibkan untuk memperhatikan secara khusus kewajaran gambar-

gambar serta kelengkapan RKS. Peserta tidak boleh mengabaikan kemungkinan

adanya kenyataan kekurangan dalam gambar-gambar dan RKS yang akan


9/87


9

berpengaruh tidak baik pada hasil pekerjaan. Dalam hal ini peserta dapat

dinyatakan salah bila dalam rapat penjelasan pekerjaan tidak mengemukakan

kekurangan yang dimaksud.

4.

Peserta diberi kesempatan untuk mendapatkan penjelasan mengenai pedoman-

pedoman pelaksanaan yang akan diberikan oleh Pemberi Tugas/Panitia

Pelelangan/Konsultan Perencana/Konsultan Pengawas.

5.

Dari hasil penjelasan pekerjaan akan dimuat dalam berita acara Penjelasan

Pekerjaan, yang akan diambil oleh peserta pada :

hari/Tanggal : Rabu, 23 Maret 2013

tempat : Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kota Kaltim, Jl.Suparman Raya, Kota Kaltim.

6.

Berita acara penjelasan tersebut ditandatangani oleh sekurang-kurangya 2 (dua)

orang wakil peserta dari :

a. Peserta Lelang.

b. Pemberi Tugas.

c. Konsultan Perencanaan.

7. Berita acara Penjelasan Pekerjaan yang tersebut pada butir (5) disususn oleh

Konsultan Perencana dibawah koordinasi Konsultan Pengawasan dan Panitia

Pelelangan.

8. Peserta yang tidak hadir pada waktu penjelasan pekerjaan, tidak dibolehkan

mengajukan penawaran.

1.4 DOKUMEN KUALIFIKASI

1. Dalam pengisian dokumen kualifikasi peserta harus melengkapi dokumen

kualifikasi yang disyaratkan. Sesuai dengan PERPRES No 54 tahun 2010 metode

yang digunakan dalam proses pelelangan ini dengan metode Pasca

Kualifikasi.

Kelengkapan dokumen kualifikasi terdiri dari :


10/87


10

a.

Surat pernyataan minat untuk mengikuti pekerjaan.

b. Fakta integrasi.

c. Formulir isian penilaian kualifikasi.

d.

Lampiran sertifikat dasar.

e. Lampiran bukti pajak.

2.

Pasca Kualifikasi adalah proses penilaian kompetisi dan kemampuan usaha serta

pemenuhan persyaratan tertentu lainya dari Penyedia barang/jasa setelah

memasukan penawaran.

3.

Selama proses kualifikasi Panita/Pejabat pengadaan dilarang menambah

persyartan Pasca Kualifikasi diluar yang telah ditetapkan dalam ketentuan

Keputusan Presiden.

4.

Penyedia Barang/Jasa wajib menandatangani surat persyaratan di atas materai

bahwa semua informasi yang disampaikan dalam formulir isian kualifikasi adalah

benar, dan apabila ditemukan penipuan/pemalsuan atas informasi yang

disampaikan terhadap yang bersangkutan dikenakan sanksi pembatalan sekurang-

kurangnya 2 (dua) tahun berikut serta diancam/dituntut secara perdata dan pidana.

5. Proses Pasca Kualifikasi secara umum meliputi pemasukan dokumen kualifikasi

besamaan dengan dokumen penawaran dan terhadap peserta yang diusulkan

untuk jadi pemenang serta cadangan pemenang dievaluasi dokumen

kualifikasinya.

1.5 HARGA SATUAN PEKERJAAN DAN PEKERJAAN TAMBAH KURANG

1.4 Harga satuan pekerjaan adalah harga selesainya suatu pekerjaan dimana

didalamnya sudah termasuk harga bahan, upah, peralatan, pengakutan, resiko, bea

materai, pajak, asuransi, serta biaya-biaya umum lainnya. Harga satuan pekerjaan

tersebut belum termasuk keuntungan Kontraktor, biaya perijinan serta PPN 10%

yang dimuat pada rekapitulasi.

1.5 Harga satuan pekerjaan tersebut mengikut dan harus digunakan sebagai dasar

perhitungan harga penawaran pekerjaan, termasuk menetukan harga pekerjaan

tambahan atau kurang, yang diperintahkan oleh Konsultan Pengawas dan

disetujui oleh Pemberi Tugas, kecuali apabila harga satuan pekerjaan tersebut


11/87


11

dinilai tidak wajar maka harga satuan pekerjaan ditetapkan bersama dengan

Konsultan Pengawasan dan disetujui oleh Pemberi Tugas.

1.6 Didalam penawaran tidak ada pehitungan kembali harga satuan pekerjaan akibat

adanya fluktuasi harga bahan, upah, dan peralatan.

1.6 PERUBAHAN PEKERJAAN DAN PEKERJAAN TAMBAH KURANG

1. Pekerjaan tambahan maupun kurang akan diperhitungkan apabila jelas

menyangkut pekerjaan tambah/kurang dan jelas bukan pekerjaan yang seharusnya

menjadi tanggung jawab kontraktor.

2. Untuk menentukan besarnya tambah kurang ditentukan dari harga satuan

penawaran kontrak terdahulu.

3. Nilai dari perubahan pekerjaan tambah kurang tersebut diperhitungkan setelah

pekerjaan mencapai 100% dan dibayar bersamaan pekerjaan tersebut.

1.7 HARGA KONTRAK, PAJAK, DAN BEA MATERAI

1.

Kontrak yang dipakai untuk menentukan harga yakni Lumpsum Fixed Price

yang artinya kontrak untuk melaksanakan seluruh pekerjaan dengan nilai kontrak

pasti yang mengikat.

Pedoman yang dipakai adalah :

a.

Surat Edaran Bersama Bappenas

No. 2262/d.II/5/2000

------------------------- Tanggal 6 April 2009

SE.42/A/3/0500

b. Surat Edaran Bersama Bappenas dan Ditjen Anggaran

No. 1342/D.IV/4/2000

------------------------- Tanggal 28 Maret 2009

SE.40/A/13/0400

2. Harga kontrak tersebut telah meliputi seluruh lingkup pekerjaan baik yang

tercantum di dalam gambar recana, RKS, daftar volume pekerjaan, dan berita


12/87


12

acara Penjelasan Pekerjaan, yang masing-masing saling melengkapi satu terhadap

yang lain serta menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.

3.

Bea materai sesuai dengan peraturan yang berlaku.

4. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) akan dipotong pada setiap pembayaran dan akan

disetorkan oleh Pemberi Tugas ke kas Negara dan dilaporkan ke Kantor Inspeksi

Pajak.

1.8 DAFTAR VOLUME PEKERJAAN (BILL OF QUANTITY)

1. Daftar volume pekerjaan (BQ) yang dibuat oleh Konsultan Perencanaan

merupakan pedoman saja. Peserta harus tetap menghitung item dan volume

pekerjaan sesuai dengan gambar rencana, RKS, serta berita acara penjelasan

pekerjaan. Khususnya untuk volume pekerjaan (terlampir) agar dihitung kembali

oleh Peserta Lelang yang selanjutnya akan dievaluasi bersama.

2. Bila terdapat ketidaksesuaian antara perhitungan Peserta Lelang dengan daftar

volume pekerjaan (BQ) yang dibuat oleh Konsultan Perencanaan, maka

kekurangan atau kelebihan pekerjaan dan volume yang dimaksud akan

disesuaikan dan disepakati bersama pada waktu rapat penjelasan pekerjaan dan

bersifat mengikat.

3. Pengertian mengikat disini yakni bahwa Pemborong (Kontraktor) harus

melaksanakan pekerjaan sesuain gambar rencana, RKS, berita acara penjelasan

Pekerjaan (Aanwijzing) serta daftar volume pekerjaan yang telah disepakati

bersama antara Pemborong (Kontraktor) dan Pemberi Tugas. Apabila kenyataandi lapangan volume pekerjaan lebih besar dibandingkan penawaran pemborong,

maka pemborong wajib melaksanakan pekerjaan tersebut hingga selesai

sempurna tanpa tambahan biaya dan perpanjangan waktu. Dalam hal ini dianggap

resiko Pemborong (Kontraktor).

5. Tidak ada perhitungan kembali atas item pekerjaan maupun volume pekerjaan diluar

butir 2 (dua) pada ayat ini, yang dapat dijadikan dasar perhitungan pekerjaan

tambahan.


13/87


13

1.9 TATA CARA PELELANGAN

Pelelangan berpedoman kepada PERPRES No. 54 Tahun 2010 dengan memilih tata

cara pemasukan dokumen penawaran sitem satu sampul.

1.9.1 SAMPUL

1.Sampul disiapkan oleh Pemberi Tugas dan akan didistribusikan kepada

Pemborong (Kontraktor) pada saat penjelasan pekerjaan (aanwijzing).

2.Sampul direkatkan dengan lem, di sebelah belakang dilak pada 5 (lima)

tempat. Satu tempat di tengah dan empat tempat masing-masing di sudut

simpul.

3.Pada sampul tidak boleh terdapat tulisan-tulisan atau simbol-simbol yang

menandakan identitas peserta, kecuali alamat penawaran disebelah kanan,

keterangan isi di sebelah depan kiri atas, dan 5 lak di sebelah belakang.

4.Dokumen penawaran sebelum dimasukan kedalam sampul panitia, terlebih

dahulu dimasukan kedalam sampul yang disediakan oleh Pemborong

(Kontraktor) sendiri dengan ukuran bebas, tetapi dapat dimasukan dalam

sampul panitia, terbuat dari kertas sampul warna coklat harus tidak tembus

baca.

5.

Sampul dalam tidak diijinkan terdapat tanda-tanda atau tulisan apapun

terkecuali nama dan alamat Pemborong (Kontraktor) disebelah kanan,

kemudian direkatkan dengan lem.

1.9.2

CONTOH PENAMPILAN SAMPUL PENUTUP

SAMPUL DEPAN SAMPUL BELAKANG


14/87


14

1.10 PEMASUKAN DOKUMEN PENAWARAN

Pemasukan Dokumen Penawaran akan dilaksanakan pada :

hari / Tanggal : Jumat, 25 Maret 2013.

tempat : Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kota Kaltim, Jl. Suparman

Raya, Kota Kaltim.

waktu : Pukul 08.00 s/d 12.00 WIB.

1.11 PEMBUKAAN DOKUMEN PENAWARAN

1. Pembukaan dokumen penawaran dilaksanakan sesuai dengan PERPRES No. 54

Tahun 2010.

2. Pembukaan Dokumen penawaran akan dilaksanakan pada :

hari / Tangal : Jumat, 25 Maret 2013.

tempat : Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kota Kaltim, Jl. Suparman

Raya, Kota Kaltim.

waktu : Pukul 13.00 WIB.

Dengan Petunjuk sebagai berikut :

a. Panitia Pelelangan membuka kotak dan sampul dokumen penawaran

dihadapan para peserta.

b.

Semua Dokumen Penawaran dan Surat Keterangan yang berisi data

Administratif, Teknis, dan Harga dibaca dengan jelas sehingga terdengar oleh

semua peserta dan kemudian dilampirkan Berita Acara Pembukaan Surat

Penawaran.

1.12 JAMINAN PENAWARAN

1. Jaminan Penwaran diterbitkan oleh Bank pemerintah atau Lembaga Keuangan

yang disahkan sesuai Surat Keputusan Menteri Keuanagn RI No. 558 / KMK

0114 / 1999, dengan masa berlaku sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sejak

tanggal penyerahan Dokumen Penawaran dan dapat diperpanjang jika diperlukan.

2.

Nilai Jaminan Penawaran sebesar 3% (tiga persen) dari harga penawaran.

3. Jaminan Penawaran untuk keperluan Pelelangan Pekerjaan, ditunjukan kepada

Yth :

PANITIA PENGADAAN / PEMBELIAN BARANG DAN JASA PROYEK

PENDISTRIBUSIAN AIR BERSIH DI KELURAHAN TARAKAN,

KALTIM


15/87


15

4.

Bagi peserta yang dinyatakan kalah, Jaminan Penawaran akan dikembalikan

segera setelah penunjukan pemenang dan berakhir masa sanggah.

5. Jaminan Penawaran dari pemenang akan dikembalikan pada saat Penandatangan

Surat Perjanjian Kontraktor dan yang bersangkutan telah menyerahkan Jaminan

Pelaksanaan.

1.13 JAMINAN PELAKSANAAN

1. Pemborong (Kontraktor) harus memberikan jaminan pelaksaaan sebesar 5% (lima

persen) dari nilai kontrak, yang diterbitkan oleh Perusahan Bank yang disetujui

oleh Pemberi Tugas.

2. Jaminan Pelaksanaan harus diserahkan kepada pemberi tugas paling lambat 7

(tujuh) hari setelah SPK dikeluarkan.

3.

Jaminan pelaksanaan tersebut akan menjadi milik pihak Pemberi Tugas apabila :

a. Rekanan Kontraktor mengundurkan diri setelah penandatanganan perjanjian

pemborongan.

b. Terjadi pemutusan perjanjian oleh Pemberi Tugas yang disebabkan oleh

kelalaian dan kesalahan Kontraktor.

1.14

PENETAPAN PEMENANG

1.

Penilaian penawaran adminstratif dilakukan oleh Panitia Pelelangan berdasarkan

evaluasi teknis dan biaya, berpedoman pada ketentuan yang diatur dalam

PERPRES No. 54 Tahun 2010.

2.

Peserta yang dinyatakan sebagai pemenang pelelangan dan diberi Surat Perintah

Kerja (SPK), wajib melaksanakan pekerjaan sesuai dengan yang tercantum dalam

SPK.

3.

Penarikan diri setelah peserta dinyatakan sebagai pemenang mengakibatan

Jaminan Penawaran yang telah diserahkan dicairkan dan menjadi milik Pemberi

Tugas (owner).

4.

Jika pemenang I (pertama) mengundurkan diri, maka pemenang II (kedua) dapat

ditunjuk untuk melaksanakan pemborongan sesuai dengan harga penawaran

pemenang II (kedua).

5. Jika pemenang kedua tidak bersedia untuk ditunjuk sebagai pelaksana pekerjaan

maka dapat ditunjuk pemenang III (ketiga) untuk melaksanakan sesuai dengan

penawaran pemenang pertama.


16/87


16

6.

Jika ketiga pemenang tersebut tidak bersedia ditunjuk sebagai pelaksana

pekerjaan, selanjutnya diadakan pelelangan ulang.

7. Bagi peserta yang tidak setuju atas Penetapan Pemenang Pelelangan diberikan

kesempatan untuk mengajukan sanggahan secara tertulis selambat-lambatnya

dalam waktu 4 (empat) hari kerja setelah pengumuman pemenang.

8. Sanggahan hanya dapat diajukan terhadap pelaksaan prosedur pelelangan.

Jawaban terhadap sanggahan diberikan secara tertulis selambat-lambatnya dalam

waktu 4 (empat) hari kerja setelah diterimanya sanggahan tersebut.

1.15 PENARIKAN DIRI

1. Penarikan diri sebagai pelelangan hanya dapat dilakukan sebelum pembukaan

Dokumen Penawaran.

2.

Penarikan diri setelah pembukaan Dokumen Penawaran mengakibatkan Jaminan

Penawaran yang telah diserahkan, dicairkan dan menjadi milik Pemberi Tugas

(owner).

1.16 PEMBERIAN PEMBORONG PEKERJAAN

1. Peserta yang ditunjuk sebagai Pemborong (Kontaktor) tidak diperbolehkan

menyerahkan atau memberikan pekerjaannya baik sebagaian atau keseluruhan

kepada pihak lain tanpa adanya persetujuan tertulis dari Pemberi Tugas atas

rekomendasi Konsultan Pengawas. Ketentuan ini akan diterapkan dengan seksama

dan ketat. Pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat mengakibatkan penunjukkan

terhadap Kontraktor dibatalkan dan Jaminan Pelaksanaan yang diserahkan,

dicairkan menjadi milik Pemberi Tugas (Owner).

2. Untuk Pemberi Pekerjaan ini akan dibuat Surat Perjanjian Kerja. Sambil

menunggu penyelesaian Surat Perjanjian Kerja, akan dibuat Surat Perintah Kerja

yang harus dikeluarkan paling lambat 7 (tujuh) hari kalender setelah penunjukan

pemenang dan jika ada sanggahan.

3.

Penunjukan Pemborong (Kontaktor) bawahan harus mengutamakan pengusaha

dari golongan ekonomi lemah yang permodalannya milik orang Indonesia asli.

1.17 AWAL PELAKSANAAN PEKERJAAN

1.

Untuk dapat memulai pekerjaan pemborongan, Pemborong (Kontraktor) akan

menerima Surat Penyerahan Lapangan dari Pemberi Tugas.


17/87


17

2.

Setelah Pemborong (Kontraktor) menerima Surat Perintah Kerja dan Surat

Penyerahan Lapangan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender, Kontraktor

wajib menyerahkan pengembangan rencana kerja, metode kerja yang diusulkan,

dan tata cara pelaksanaan kepada Konsultan Pengawas untuk mendapatkan

persetujuan Pemberi Tugas. Kontaktor wajib memberitahukan kepada Konsultan

Pengawas dan Pemberi Tugas pada waktu akan memulai pekerjaan dan

pemancanagn pondasi untuk diperiksa bersama. Kelalaian Pemborong

(Kontraktor) dalam hal ini, penunjukan sebagai Pemborong (Kontraktor)

dibatalkan dan Jaminan Pelaksanaan akan dicairkan dan menjadi milik Pemberi

Tugas (owner).

3. Pemborong (Kontraktor) wajib melaksanakan pekerjaan menurut rencana kerja

yang telah disetujui tersebut dan harus menyerahkan detail program kerja kepada

Konsultan Pengawas, yang menunjukan : kapan pekerjaan dilaksanakan, kapan

peralatan import akan sampai di site, yang secara keseluruhan harus dibuatkan

Time Schedule dalam bentuk balok (Barchart) dilengkapi dengan Kurva S dan

Jaringan kerja ( Net Working Planning ). Time schedule akan disahkan oleh

pengelola teknis Dinas Pekerjaan Umum Kota Depok, Satuan Kerja dan

Konsultan Pengawas.

1.18 PELELANGAN ULANG

Panitia pelelangan dapat mengambil keputusan untuk mengadakan pelelangan

ulang karena adanya satu dan lain hak yang berkenaan dengan persyaratan

Pemborong (Kontraktor) tidak memenuhi ketentuan yang diatur dalam PERPRES No.

54 Tahun 2010.


18/87


18

BAB II

SPESIFIKASI ADMINISTRASI

2.1 SURAT PRJANJIAN KONTRAKTOR (KONTRAK) DAN DOKUMEN

KONTRAK.

1. Kontrak dibuat rangkap 10 (sepuluh) terdiri dari :

a. Rangkap satu asli materai ada di pihak Pimpinan Proyek.

b. Rangkap 2 s/d 7 materai ada di pihak Kontraktor.

c. Rangkap 8 s/d 10 copy tanpa materai.

2. Isi dari Surat Perjanjian Kontraktor (Kontrak), sebagai berikut :

a.

Pemberi Tugas dan Kontraktor.

a. Kewajiban Pemberi Tugas dan Kontraktor.

b. Lingkup Pekerjaaan.

c. Dasar Pelaksanaan.

d. Bagan Kemajuan Pekerjaan.

e. Jangka Waktu Pelaksanaan.

f.

Jaminan Pelaksanaan.

g.

Harga Kontrak.

h. Cara Pembayaran.

i. Pelaksanaan Pekerjaan.

j.

Personalia Pemborong (Kontraktor).

k. Bahan Bangunan, Barang-barang dan Pekerjaan.

l. Penyerahan Pekerjaaan.

m.

Jangka Waktu Pemeliharaan.

n. Laporan-laporan Proyek.

o. Sub-Kontraktor.

p.

Keamanan dan Ketertiban.

q. Pekerjaan Tambah Kurang.

r. Denda Keterlambatan.

s. Tuntutan dan Force Majeure.

t.

Pemutusan Perjanjian.

u. Perselisihan.


19/87


19

v.

Pajak dan Bea Materai.

w. Pembatalan Kontrak.

x. Asuransi.

y.

Dan lain-lain yang dianggap perlu dalam perjanjian.

Kontrak tersebut dilampirkan :

a.

Surat Perjanjian Kerja.

b. Surat Perintah Kerja.

c. Berita Acara Penelitian Kontraktor (DRT).

d.

Berita Acara Penjelasan Pekerjaan.

e. Berita Acara Pembukaan Penawaran.

f. Berita Acara Negosiasi.

g.

Rencana Kerja dan Syarat (RKS) lengkap.

h. Surat Penawaran Harga Lengkap.

i. Jadwal Rencana Pelaksanaan.

j. Gambar-gambar.

2.2 KEWAJIBAN PEMBERI TUGAS DAN KONTAKTOR

1.

Pemberi Tugas memberi tugas kepada Kontraktor untuk melaksanakan pekerjaan

pemborongan seperti diuraikan dalam pasal-pasal RKS ini, sesuai gambar

rencana, Berita Acara Penjelasan Pekerjaan maupun Berita Acara Kualifikasi

menurut syarat-syarat teknis hingga pekerjaan selesai seluruhnya dengan baik.

2. Pemberi Tugas harus memberikan keterangan kepada Pembororng (Kontraktor)

mengenai pekerjaan seperti dimaksud dibutir (1) pasal ini dengan sejelas-jelasnya

dan harus menyediakan segala gambar rencana dan RKS yang diperlukan untuk

pelaksanaan.

3.

Bila Pemborong (Kontraktor) menemukan ketidaksesuaian atau penyimpangan

antara gambar rencana dengan KRS, ia harus segera memberitahukan kepada

Pemberi Tugas / Konsultan Pengawas secara tertulis, menguraikan

ketidaksesuaian atau penyimpangan itu, dan Pemberi Tugas melalui Konsultan

Pengawas harus mengeluarkan petunjuk mengenai hal ini.


20/87


20

4.

Pemborong (Kontraktor) wajib melaksanakan segala sesuatu dengan baik sesuai

dengan sifat pekerjaan dan penggunaan bahan-bahan yang baik tanpa adanya

tambahan biaya, walaupun segala sesuatu tersebut tidak dinyatakan dengan tegas.

5.

Pemborong harus melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan yang tertera di

dalam gambar rencana dan RKS serta Berita Acara Penjelasan Pekerjaan sehingga

dalam segala hal Pemberi Tugas merasa puas.

2.3 DASAR PELAKSANAAN PEKERJAAN

1.

Pemborong melaksanakan pekerjaan sesuai yang disyaratkan dalam RKS ini yang

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Perjanjian Pemborongan.

2.

Hal-hal lain yang tidak dituliskan dalam RKS, berlaku peraturan-peraturan umum

yang berlaku di Indonesia sesuai yang dimaksud pada BAB III, Spesifikasi Teknis

Pelaksanaan penyelesaian Pekerjaan.

2.4 JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

1. Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan ini adalah hari kalender terhitung sejak

Surat Perintah Kerja dari Pemberi Tugas.

2. Jangka waktu pelaksanaan dan jangka waktu pemeliharaan, tetap mengikat dan

tidak berubah kecuali adanya alasan yang dapat dipertanggungjawabkan dan

disetujui oleh Pemberi Tugas.

2.5 JAMINAN PELAKSANAAN

1.

Bagi penawar yang ditunjuk sebagai Pemenang, selambat-lambatnya dalam waktu7 (tujuh) hari kalender setelah menerima Surat Penunjukan Pemenang / Surat

Perintah Kerja harus mengganti Jaminan Penawaran dengan Jaminan Pelaksanaan

yang berjangka waktu selama masa pelaksanaan sesuai yang tercantum dalam

Kontrak.

2. Jaminan Pelaksanaan akan dikembalikan setelah pekerjaan telah diselesaikan

dengan sempurna dan diserahkan pada saat Serah Terima Pertama Pekerjaan.


21/87


21

3.

Besarnya Jaminan pelaksanaan ditentukan sebesar 5 % (lima persen) dari nilai

Kontrak, berupa Jaminan Bank Pemerintah atau Lembaga Keuangan yang berhak,

berlaku selama masa pelaksanaan sesuai Surat Perjanjian.

4. Jaminan pelaksanaan tersebut akan menjadi milik Pihak Pemberi Tugas apabila :

a. Rekanan kontraktor mengundurkan diri setelah penandatanganan Perjanjian

Pemborongan.

b. Terjadi pemutusan Perjanjian oleh Pemberi Tugas yang disebabkan oleh

kelalaian dan kesalahan Kontraktor.

2.6 JANGKA WAKTU DAN JAMINAN PEMELIHARAAN

1. Waktu pemeliharaan untuk bangunan adalah 180 (seratus delapan puluh) hari

kerja.

2. Waktu pemeliharaan untuk peralatan adalah 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari

kalender. Besarnya jaminan Pemeliharaan adalah 5 % (lima persen) dari nilai

kontrak.

3.

Apabila dalam waktu pemeliharaan dilampaui dengan memuaskan, selanjutnya

Pemberi Tugas atas dasar rekomendasi dari Konsultan Pengawas Menyatakan

secara tertulis kepada kontraktor untuk dilakukan penyerahan kedua.

2.7 PERPANJANGAN WAKTU

1. Bila sudah jelas bahwa kemajuan pekerjaan mengalami hambatan, Kontraktor

harus segera memberikan laporan secara tertulis penyebab dari hambatan

tersebut.

2.

Pada 2 (dua) minggu terakhir, sebelum tanggal penyerahan pertama, Pemborong

(Kontraktor) diperbolehkan mengajukan permohonan tertulis kepada Pemberi

Tugas, Untuk perpanjang waktu lengkap dengan alasan-alasannya.


22/87


22

3.

Dengan pertimbangan bersama antara Pemberi Tugas / Konsultan Pengawas,

terhadap alasan Pemborong (Kontraktor), maka perpanjangan waktu yang adil dan

layak untuk menyelesaikan pekerjaan dapat disetujui dan diberikan secara tertulis.

4. Alasan yang diajukan Pemborong (Kontraktor) karena kelalaian dalam

melaksanakan pekerjaan tambah, memperbaiki kerusakan yang diakibatkan oleh

kesalahan Pemborong (Kontraktor), tidak dapat dijadikan alasan untuk perpanjang

waktu.

5.

Apabila terjadi keadaan Memaksa / Force Majeure, maka Pemborong

(Kontraktor) dibebaskan dari tangungan atas kerugian dan keterlambatan

penyelesaian pekerjaan yang telah ditetapkan.

6.

Alasan-alasan yang menyebabkan suatu proyek diperpanjang :

a. Terlambatnya Surat Penyerahan Lahan (SPL). Hal ini dapat menyebabkan

Kontraktor tidak dapat memulai pekerjaan.

b. Force majeure (keadaan memaksa), seperti:

Bencana Alam yang dinyatakan oleh Gubernur / Kepala Daerah Tingkat I :

Gempa Bumi, Angin topan, Banjir, Tanah longsor, Kebakaran.

Peperangan, Pemberontakan

c. Peraturan Pemerintah di bidang moneter yang pelaksanaannya sesuai

Keputusan Pemerintah.

d. Pemogokan buruh yang bukan disebabkan kesalahan Kontraktor.

2.8 KEMAJUAN PEKERJAAN DAN RAPAT KOORDINASI

1.

Pemborong (Kontraktor) harus melaporkan kepada Pemberi Tugas melalui

Konsultan Pengawas tentang kemajuan pekerjaan yag telah dicapai dan langkah-

langkah yang diambil untuk melakukan percepatan kerja.

2.

Pemborong (Kontraktor) harus melaporkan kemajuan pekerjaan dalam rapat

koordinasi proyek yang diselenggarakan sekurang-kurangnya sekali dalam

sebulan.


23/87


23

3.

Pemborong (Kontraktor) tidak diperbolehkan untuk menambah biaya tambahan

atas pekerjaan percepatan ini, karena bukan merupakan perubahan pekerjaan,

kecuali untuk kerja lembur.

4. Kelalaian dalam memasukan laporan yang dimaksud pada butir I (satu) dapat

menyebabkan perkerjaan dihentikan sementara. Dan ini menjadi tanggungjawab

Pemborong (Kontraktor).

2.9HARGA KONTRAK

1. Biaya yang ada hubungannya dengan penyediaan dan pemakaian barang dan atau

proses yang mempunyai hak paten dalam pelaksanaan sesuai dengan RKS

dianggap telah masuk dalam daftar kontrak.

2. Tuntutan yang mungkin terjadi dikarenakan Pemborong (Kontraktor) melanggar

hak paten seperti tersebut pada butir 1 (satu) sepenuhnya menjadi tanggung jawab

Pemborong (Kontraktor).

2.10 RESIKO UPAH DAN HARGA

Didalam pelaksanaan pekerjaan ini Fluktuasi besarnya upah dan harga bahan

yang terjadi selama masa pembangunan menjadi resiko Pemborong (Kontraktor).

2.11 CARA PEMBAYARAN

1. Pembayaran yang akan dilakukan akan diatur dalam Surat Perjanjian tersendiri.

2. Pada tiap-tiap tahap pembayaran Pemborong (Kontraktor) wajib mengajukan surat

kepada Konsultan Pengawas untuk mendapatkan berita Acara kemajuan pekerjaan

yang dicapai, sebagai dasar pembayaran yang akan dilakukan oleh Pemberi Tugas.

2.12 PERSONALIA KONTRAKTOR

1. Pemborong (Kontraktor) tidak diperkenankan menberi pekerjaan lain diluar

proyek ini kepada para wakil atau pelaksananya.


24/87


24

2.

Selama jam-jam kerja, wakil atau para pelaksana Pemborong (Kontraktor) harus

berada ditengah-tengah perkerjaan, bila berhalangan atau sakit, Pemborong

(Kontraktor) segera menunjuk / menempatkan penggantinya dan segera

memberitahukan kepada Konsultan Pengawas.

3. Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, Pemborong diwajibkan membuat

bagan organisasi, lengkap dengan nama-nama dan alamat karyawan utama.

4.

Sebagai pimpinan sehari-hari ditempat pekerjaan, Pemborong (Kontraktor) harus

menempatkan seorang tenaga ahli pelaksanaan atas persetujuan Konsultan

Pengawas.

5. Pemborong (Kontraktor) wajib memperkerjakan tenaga kerja lapangan (mandor,

tukang, dan lain-lain) yang benar-benar mempunyai keahlian dalam bidangnya

masing-masing.

6.

Konsultan Pengawas sewaktu-waktu berhak meminta kepada Pemborong

(Kontraktor) untuk menganti pelaksana maupun tenaga pekerja lapangan, bila

ternyata mereka dianggap tidak cakap atau kurang menpunyai keahlian dalam

bidang pekerjaannya.

2.13 PENYERAHAN PEKERJAAN

1. Penyerahan pertama pekerjaan dilakukan oleh Pemborong (Kontraktor) setelah

prestasi fisik pekerjaan selesai seluruhnya (100%).

2.

Bila terdapat kekurangan, cacat atau kesalahan yang tidak sesuai dengan gambarrencana dan RKS, Pemberi Tugas atau Konsultan Pengawas harus segera

menyerahkan daftar perbaikan kepada Pemborong (Kontraktor), selanjutnya

Pemborong (Kontraktor) segera melaksanakan perbaikan tersebut dengan penuh

tanggung jawab.

3. Penyerahan kedua pekerjaan dilakukan setelah berakhirnya Masa pemeliharaan.

4. Tiap penyerahan pekerjaan dibuat Berita Acara Serah Terima Pekerjaan.


25/87


25

2.14 LAPORAN KONTRAKTOR

1.

Pemborong (Kontraktor) wajib menyediakan buku harian untuk mencatat semua

petunjuk perintah dan detail pekerjaan dan menyerahkan laporan tersebut secara

berkala kepada Pemberi Tugas / Konsultan Pengawas.

2. Setiap laporan harus diperiksa dan disetujui kebenarannya oleh Konsultan

Pengawas. Perselisihan mengenai ini mengakibatkan pekerjaan dihentikan

sementara untuk diadakan pemeriksaan.

3.

Berdasarkan Laporan harian tersebut, maka dibuat laporan mingguan oleh

Pemborong yang disampaikan langsung kepada Konsultan Pengawas.

4.

Penugasan dan perintah Konsultan Pengawas baru dianggap berlaku dan mengikat

apabila dibuat secara tertulis dan dicatat dalam buku / laporan harian. Selanjutnya

laporan harian dibuat laporan bulanan, yang berisi antara lain:

a.

Jumlah pegawai yang dipekerjakan bulan ini

b. Uraian kemajuan pekerjaan pada akhir bulan

c. Rencana pekerjaan bulan berikutnya

d.

Bahan dan perlengkapan yang telah masuk

e. Hambatan pekerjaan yang dialami

f. Kunjungan-kunjungan tamu

g. Jumlah/jenis peralatan yang digunakan.

h. Kejadian-kejadian khusus lainnya

i. Dan lain-lain yang dianggap perlu untuk dilaporkan

Laporan tersebut ditandatangani oleh Pemborong (Kontraktor) dan Konsultan

Pengawas sebagai tanda bukti bahwa ai setuju atas laporan tersebut.

5. Pemborong (Kontraktor) harus mengambil foto berwarna ukuran minimal kartu

pos untuk dokumentasi dalam keadaan-keadaan :

a. Daerah sebelum pekerjaan dimulai

b. Pada saat dan setelah pelaksanaan pondasi

c.

Setiap tahap pekerjaan sesuai dengan tahap pembayaran


26/87


26

d.

Saat Force majeure.

e. Serah terima pertama.

f. Serah terima kedua.

Photo-photo tersebut ditempelkan dalam dalam ukuran A4 dengan beberapa

keterangan singkat, sebagai lampiran dari laporan bulanan tersebut.

6. Laporan bulanan tersebut hendaknya dikirimkan kepada :

a. Pemberi Tugas : 1 (satu) asli dan 1 (satu) copy

b. Konsultan Pengawas : 3 (tiga) eksemplar copy dan 1 (satu) asli

foto album berwarna

2.15 PERINTAH PEMBERI TUGAS DAN KONSULTAN PENGAWAS

1. Segala perintah yang diberikan oleh Pemberi Tugas / Konsultan Pengawas dibuat

secara tertulis.

2. Jika Pemborong (Kontraktor) tidak menerima / menyetujui pendapat atau perintah

Pemberi Tugas / Konsultan Pengawas, maka Pemborong (Kontraktor) harus

mengajukan keberatan secara tertulis dalam jangka waktu 3 (tiga) hari.

2.16 PENUGASAN DAN PENGOPERASIAN PEKERJAAN

1. Pekerjaan hanya dapat diserahkan kepada Kontraktor lain bila ada persetujuan

tertulis dari Pemberi Tugas berdasarkan rekomendasi Konsultan Pengawas.

2. Jika Kontraktor Utama berhenti atau diberhentikan, Kontraktor bawahannya juga

harus berhenti.

3.

Apabila Kontraktor utama tidak sanggup melaksanakan pekerjaan tanpa alasan

yang jelas, maka Pemberi Tugas akan menunjuk Kontraktor lain dengan biaya dari

Kontraktor Utama.

2.17 BENGKEL KERJA KONTRAKTOR

Pemberian Tugas atau Konsultan Pengawas mempunyai wewenang untuk memasuki

bengkel kerja atau tempat lainnya dimana Pemborong (Kontraktor) dan Sub-

Kontraktor mempersiapkan dan melaksanakan pekerjaan.


27/87


27

2.18 KEAMANAN DAN KETERTIBAN

1. Pemborong (Kontraktor) bertanggung jawab atas kebersihan dan keamanan

terhadap bangunan-bangunan yang sedang dikerjakan, gudang dan bahan

bangunan selama pekerjaan berlangsung.

2.

Pemborong (Kontraktor) bertanggung jawab atas keselamatan para pekerja,

Pemberi Tugas / Konsultan Pengawas dan tamu-tamu selama pelaksanaan

pekerjaan.

3. Pemborong bertanggung-jawab sepenuhnya atas semua kerugian, tuntutan, ganti

rugi apapun ataupun kerusakan barang-barang milik Pemberi Tugas atau secara

langsung atau tidak langsung karena kelalaian Pemborong, atau oleh orang-orang

yang bekerja padanya.

4. Segala tuntutan dan persoalan Sub Kontraktor menjadi beban dan tanggung jawab

Pemborong (Kontraktor) sepenuhnya.

2.19 DENDA KETERLAMBATAN DAN SANKSI

1.

Terhadap keterlambatan penyerahan pertama adanya alsan-alasan yang cukup kuat

Pemborong (Kontraktor) akan diancam dengan denda sebesar 1 % (satu permil)

dari harga kontrak untuk setiap hari keterlambatan dan maksimum 5 % (lima

persen) dari harga kontrak.

2. Pelaksanaan pembayaran denda ini akan diperhitungkan dan dilaksanakan pada

saat penyerahan pertama ( tahap pekerjaan 100% = tahap pembayaran 95 %).

3. Apabila jangka waktu pelaksanaan pekerjaan tidak dapat dipenuhi dan diperlukan

perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan, maka biaya yang timbul sehubungan

pengawasan yang dilaksanakan oleh Konsultan Pengawas menjadi tanggung

jawab Pemborong (Kontraktor) berdasarkan atas perhitungan Billing rate sesuai

Surat Edaran Bersama Bappenas dan Ditjen Angaran.

Ditjen Anggaran :

No. 1324/D.IV/4/200

--------------------------Tanggal 23 Maret 2009.


28/87


28

4.

Apabila terbukti bahwa pelaksanaan pekerjaan tidak sesuai dengan persyaratan

Dokumen Kontrak yang antara lain meliputi : bahan, peralatan, personil,

administratif, metode dan manajemen pelaksanaan yang mengakibatkan terjadinya

penyimpangan mutu pekerjaan, jadwal pelaksanaan dam administratif Kontrak,

maka pemberian Tugas akan memberikan sanksi yang berupa:

a. Menangguhkan pembayaran

b.

Tidak membayar bagian pekerjaan yang diSub Kontraktor tanpa persetujuan

dari Pemberi Tugas.

c. Pembongkaran / Penggantian.

d.

Penghentian pekerjaan dan menunjuk Kontraktor lain untuk penyelesaian sisa

pekerjaan atas beban biaya Kontraktor.

2.20 RENCANA KERJA DAN PERINGATAN

1. Pemborong (Kontraktor) harus menyerahkan Rencana Kerja yang terperinci,

antara lain berisi :

Tanggal yang diusulkan untuk memulai dan menyelesaikan masing-masing

pekerjaan.

Tanggal yang diusulkan untuk memperoleh bahan.

Jam kerja yang diusulkan untuk pekerja.

Dan lain-lain yang harus diperinci.

2. Pelaksanaan kemajuan pekerjaan yang terlambat disbanding dengan Rencana

Kerja, Konsultan Pengawas / Pemberi Tugas akan memberi saran / petunjuk

secara tertukis untuk mempercepat pelaksanaan.

3.

Apabila terjadi penyimpangan (baik mengenai lokasi, jenis pekerjaanm, kualitas

dan kuantitas maupun jadwal) terhadap rencana dan gambar, maka segera pada

saat diketahui adanya penyimpangan, Pemberi Tugas / Konsultan Pengawas

memberi teguran / peringatan.

4. Teguran / Peringatan tersebut pada butir 3 (tiga) pasal ini oleh Pemberi Tugas /

Konsultan Pengawas kepada Pemborong (Kontraktor) dilakukan dengan lisan dan

tertulis secara bertahap sebagai berikut :


29/87


29

a.

Teguran Lisan

Segera pada saat diketahui adanya penyimpangan

b. Teguran I tertulis

Dikeluarkan 1 (satu) hari setelah teguran lisan dan menyebutkan dengan jenis

lokasi, jenis pekerjaan, kuantitas pekerjaan maupun jadwal yang dianggap

tidak sesuai dengan RKS dan gambar Kerja.

c.

Teguran II tertulis

Dikeluarkan bila Pemborong (Kontraktor) ternyata tidak melaksanakan isi

surat teguran I tertulis

d.

Peringatan I tertulis

Dikeluarkan selambat-lambatnya dalam 3 (tiga) hari kerja setelah Surat

Teguran II tertulis disampaikan kepada Pemborong (Kontraktor).

e.

Peringatan II tertulis

Dikeluarkan selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) hari kerja Pemborong

(Kontraktor) masih belum melaksanakan isi Surat Peringatan I, maka Surat

Peringatan II tertulis.

f. Peringatan III tertulis.

Dikeluarkan selambat-lambatnya setelah 3 (tiga) hari kerja jika Pemborong

masih belum melaksanakan isi dari Surat Peringatan II, maka dikeluarkan

Surat Peringatan III, yang merupakan Surat Peringatan Terakhir.

5. Setelah Pemborong (Kontraktor) menerima surat teguran I, teguran II, peringatan

I, peringatan II, dan peringatan III, Pemborong (Kontraktor) wajib melaksanakan

isi surat tersebut selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja.

2.21

PERSELISIHAN

1. Jika masing-masing pihak yang tersebut dalam kontrak mmenderita kerugian dan

kerusakan terhadap orang atau benda yang disebabkan oleh kelalaian pihak lain

atau pegawainya, maka tuntutan harus diajukan secara tertulis kepada pihak

lainnya dalam jangka waktu yang cukup setelah mengetahui adanya kerugian.


30/87


30

2.

Jika terjadi perselisihan yang tidak dapat diselesaikan dengan musyawarah maka

penyelesaian selanjutnya diserahkan kepada suatu Tim Arbitrasi terdiri dari 3

(tiga) orang wakil :

a.

1 (satu) orang Pemberi Tugas.

b. 1 (satu) orang Pemborong (Kontraktor)

c. 1 (satu) orang atas persetujuan kedua belah pihak.

3. Dan jika Tim Abitrasi ini tidak dapat mengambil keputusan, maka masalah ini

akan diputusakan ke Pengadilan Negeri setempat. Dalam hal ini kedua belah pihak

harus memiliki tempat tinggal (domisili) tetap.

2.22 PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA

Pemberi tugas dapat memutus hubungan kerja, jika Pemborong (Kontraktor)

melakukan kelalaian mengenai satu atau beberapa hal dibawah ini :

a. Jika Pemborong (Kontraktor) tanpa adanya alasan yang tepat menagguhkan atau

menunda pelaksanaan pekerjaan yang belum selesai.

b. Jika Pemborong (Kontraktor) tidak dapat melanjutkan pelaksanaan pekerjaan

secara profesional (kesungguh-sunguhan).

c.

Pemborong (Kontraktor) tidak menghiraukan / mengabaikan Surat Peringatan yang

diberikan oleh Pemberi Tugas / Konsultan Pengawas sehingga berdampak buruk

begi pekerjaan.

d.

Dan hal lainnya yang diatur dalam Surat Perjanjian Pemborongan.

Bila pekerjaan ternyata tidak dapat juga diselesaikan walaupun Pemborong

telah dikenakan denda maksimum 5 % dari harga kontrak dan Pemberi Tugas menilai

bahwa tidak mungkin dapat diselesaikan, maka Pemilik Proyek dapat memutuskan

secara sepihak dan berhak menunjuk Pemborong lain guna menyelesaikan pekerjaan

atas biaya Pemborong pertama

2.23 TUNTUTAN DAN FORCE MAJEURE

1. Kenaikan harga bahan dan upah setelah kontrak ditandatangani, tidak dapat

dijadikan alasan Pemborong (Kontraktor) untuk mengajukan tuntutan/klaim.


31/87


31

2.

Yang dikatakan sebagaiforce majeure yakni segala sesuatu kejadian yang terjadi

diluar kekuasaaan Pemborong (Kontraktor), antara lain bencana alam (gempa,

angin topan, banjir), huru-hara, perang, keputusan Pemerintah di bidang moneter

(devaluasi).

3. Kejadian yang terjadi pada butir 2 (dua) pasal ini timbul selama proyek

berlangsung, dan Pemborong (Kontraktor) harus melaporkan kepada Pemberi

Tugas / Konsultan Pengawas paling lambat 3 x 24 jam.

4. Force mejeure dibidang moneter (devaluasi) hanya disetujui apabila ada

keputusan dari pihak Pemerintah.

2.24 ASURANSI

1. Pemborong diwajibkan menutup pertanggungan (asuransi).

2. Dua mingu setelah dikeluarkan Surat Perintah Kerja (SPK) pemborong atas

biayanya sendiri telah mempertanggungkan resiko tersebut kepada suatu

perusahaan asuransi yang telah disetujui oleh Pemilik Proyek/Konsultan

Pengawas.

3. Jenis asuransinya antara lain :

-

Construction All Risk Insurance (CAR).

- Third Party Liability (Pertanggungan untuk pihak ketiga).

- Asuransi kecelakaan, pertanggungan untuk pihak pertama sebanyak 6 (enam)

orang dengan nilai pertanggungan masing-masing Rp. 10.000.000,- (sepuluh

juta rupiah). Nama-nama yang bersangkutan akan ditentukan oleh Pemberi

Tugas.

- Asuransi Tenaga Kerja (ASTEK) untuk Tenaga Kerja Pemborong berdasarkan

Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor : Kep. 425/MEN/1984. Pemborong

wajib melaksanakan progran ASTEK bagi seluruh karyawannya yang

dipekerjakan.

4 Surat Polis tersebut harus atas nama Pemberi Tugas dan bersama-sama kwitansi

dari premi yang telah dibayar oleh Pemborong harus diserahkan kepada Pemberi

Tugas.


32/87


32

5. Bila Pemborong tidak mengasuransikan pekerjaan dan bahan atau tiidak

memperpanjang asuransi sedangkan pekerjaan belum selesai, maka Pemberi

Tugas akan mengasuransikannya segala sesuatu tersebut dengan mengurangi

jumlah pembayaran kepada Pemborong, Jumlah nilai pengurangan tersebut sesuai

dengan biaya yang dikeluarkan oleh Pemilik Proyek untuk mengasuransikan

pekerjaan dan bahannya.

6. Kerusakan ataupun kerugian-kerugian akibat kejadian force majeure, harus segera

diperbaiki dan dikembalikan seperti keadaan semula.

2.25 TEMPAT PERADILAN

Jika terjadi perselisihan yang tidak dapat diselesaikan melalui jalan

musyawarah maka dapat dilanjutkan penyelesaiannya selajutnya diserahkan kepada

Tim Arbitrasi yang terdiri atas tiga orang wakil:

a. 1 (satu) orang Pemberi Tugas.

b. 1 (satu) orang Pemborong (Kontraktor)

c. 1 (satu) orang atas persetujuan kedua belah pihak.

Jika tim Arbitrasi ini tidak dapat mengambil keputusan, maka masalah ini

akan diputuskan ke Pengadilan Negeri setempat. Dalam hal ini kedua belah pihak

harus memiliki tempat tinggal (domisili) tetap.

2.26 HAK PATEN

1. Biaya yang ada hubungannya dengan penyediaan dan pemakaian barang yang

mempunyai hak paten dalam melaksanakan pekerjaan sesuai dengan RKS ini

dianggap telah masuk harga kontrak.

2. Tuntutan yang mungkin terjadi disebabkan karena Pemborong (Kontraktor)

melanggar hak paten seperti yang tersebut dalam butir 1 (satu) menjadi

tanggungjawab Pemborong (Kontraktor).


33/87


34/87


34

BAB III

SPESIFIKASI TEKNIS UMUM

GAMBARAN UMUM TENTANG PROYEK

- Nama Proyek : PEMBANGUNAN PENDISTRIBUSIAN AIR BERSIH

KEL. TARAKAN, KALTIM.

- Lokasi Proyek : Jl. Patimura, Kelurahan Tarakan, Kaltim

- Fungsi Bangunan : Penyediaan Air Bersih

- Instalasi listrik : PLN

- Instalasi air : PDAM dan Sumur Dangkal

- Instalasi telepon : Telkom

3.1LINGKUP PEKERJAAN

Yang dimaksud lingkup pekerjaan pada Tahap I adalah selesainya suatu jenis pekerjaan

secara menyeluruh hingga berfungsi sempurna, yang secara umum meliputi :

a. Pengadaan bahan dan perlengkapannya.

b. Pengadaan tenaga kerja.

c. Pemasangan.

d.

Pengetesan bahan.

e. Pembuatan gambar pelaksanaan (shop drawing).

f. Pengetesan instalasi.

g.

Pembuatan gambar instalasi terpasang (as build drawing).

h. Memberikan buku petunjuk serta pelatihan maitenance dan operasi dari peralatan

terpasang kepada personil yang ditugaskan oleh Pemberi Tugas.

i.

Dan lain-lain pekerjaan yang ada kaitannya dengan pelaksanaan proyek ini.

3.2PEKERJAAN PERSIAPAN

Pekerjaan persiapan meliputi :

a. Pekerjaan pembersihan lokasi.

b. Pekerjaan direksi keet.

c. Pembuatan gudang bahan.

d. Pekerjaan bouwplank.

e. Pembuatan barak pekerja.

f. Pekerjaan pemagaran.


35/87


35

g.

Pekerjaan pengukuran.

h. Dan lain-lain pekerjaan yang ada kaitannya dengan pekerjaan persiapan.

3.3PEKERJAAN SIPIL

a. Pekerjaan penyelesaian tanah.

1. Pekerjaan galian tanah.

2.

Pekerjaan urugan tanah.

3. Dan lain-lain pekerjaan yang ada kaitannya dengan pekerjaan peyelesaian tanah

ini.

b.

Pekerjaan struktur bawah.

1. Pekerjaan pondasi menerus.

2. Pekerjaan pondasi tangga.

3.

Dan lain-lain pekerjaan yang ada kaitannya dengan pekerjaan struktur bawah.

c. Pekerjaan struktur atas

1. Kolom/balok baja.

2. Pekerjaan pelat lantai beton.

3. Pekerjaan konstruksi atap baja dan penutup atap roof deck.

4. Dan lain-lain pekerjaan yang ada kaitannya dengan pekerjaan struktur atas.

3.4 PEKERJAAN FINISHING ARSITEKTUR

a. Pekerjaan pasangan dan plesteran.

b. Pekerjaan finishing pelapis lantai.

c.

Pekerjaan finishing pelapis dinding.

d. Pekerjaan dan railing tangga.

e. Pekerjaan plafond.

f.

Pekerjaan kusen pintu dan jendela.

g. Pekerjaan kaca.

h. Pekerjaan pengecatan.

i.

Pekerjaan sanitasi.

j. Pekerjaan pembuatan taman dan air mancur.

k. Dan lain-lain pekerjaan yang ada kaitannya dengan pekerjaan finishing arsitektur.


36/87


36

3.5 PEKERJAAN ELEKTRIKAL

a. Pekerjaan instalasi listrik.

b. Pekerjaan instalasi Air Conditioner (AC).

c.

Dan lain-lain pekerjaan yang ada kaitannya dengan pekerjaan elektrikal.

3.6 PEKERJAAN MEKANIKAL

a.

Pekerjaan instalasi plumbing.

b. Pekerjaan instalasi sumur dalam.

c. Dan lain-lain pekerjaan yang ada kaitannya dengan pekerjaan mekanikal.

3.7 IZIN

Seluruh izin-izin yang berkenaan dengan proyek ini menjadi tanggung jawab Pemborong

diantaranya meliputi :

a. Izin mendirikan bangunan.

b. Izin penyambungan daya listrik dari PLN.

c. Izin penyambungan pesawat telepon.

d. Izin pemakaian air minum dari PAM.

e. Izin pemakaian bangunan.

f.

Dan izin lain yang berkenaan dengan proyek ini.

3.8 PERATURAN TEKNIS UMUM

Untuk melaksanakan pekerjaan ini digunakan lembar-lembar ketentuan dan peraturan-

peraturan seperti yang tercantum dibawah ini termasuk segala perubahan-perubahannya

hingga kini ialah :

a. Peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan Pemerintah Republik Indonesia.

b.

Standar Industri Indonesia (SII).

c. Peraturan-peraturan Umum (Algemene Voorwarden) disingkat AV. 41.

d. Tata Cara Perhitungan Struktur Perhitungan Beton untuk Bangunan Gedung SK SNI

T-15-1991-03.

e. PPBBI 1984

f. Peraturan tentang Instalasi Listrik PUIL-1987 dan ketetapan PLN.

g. Pedoman Plumbing Indonesia tahun 1979 dan Perusahaan Air Minum.

h.

Peraturan Kebakaran Menteri Pekerjaan Umum No. 02/MKTS/1985.


37/87


37

i.

Peraturan Direktorat Jenderal Perawatan Departemen Tenaga Kerja tentang

penggunaan tenaga, keselamatan dan kesehatan pekerja.

j. Persyaratan umum dari Dewan Teknik Pembangunan Indonesia disingkat DTPI 1969.

k.

Pedoman Tatacara Penyelenggaraan Pembangunan Bangunan Gedung Negara oleh

Departemen Pekerjaan Umum.

l. Peraturan Pembebanan Indonesia untuk Gedung 1983.

m.

America Society for Testing Material (ASTM).

n. Peraturan Umum Bahan Bangunan Indonesia (PUBBI) 1982.

o. Peraturan Cat Indonesia.

3.9 PENJELASAN UMUM TENTANG TATA TERTIB PELAKSANAAN

a. Sebelum mulai pelaksanaan, pemborong diwajibkan mempelajari dengan seksama

gambar/ukuran/spesifikasi dan RKS pelaksanaan beserta Berita Acara Penjelasan

Pekerjaan.

b. Pemborong diwajibkan melaporkan kepada Konsultan Pengawas setiap ada perbedaan

ukuran diantara gambar-gambar dan RKS untuk mendapatkan keputusan. Tidak

dibenarkan sama sekali bagi Pemborong memperbaiki sendiri perbedaan tersebut.

Akibat-akibat dari kelalaian pemborong dalam hal ini sepenuhnya menjadi tanggung

jawab Pemborong.

c.

Daerah kerja (construction Area) akan diserahkan kepada pemborong (selama

pelaksanaan) dan dianggap bahwa Pemborong telah mengetahui benar-benar seluruh

lingkup pekerjaan.

d.

Pemborong wajib menyerahkan hasil pekerjaannya hingga selesai dan lengkap yaitu

membuat (menyuruh membuat), memasang, memesan maupun menyediakan bahan-

bahan bangunan, alat-alat kerja dan pengangkutan, membayar upah kerja dan lain-lain

yang bersangkutan dengan pelaksanaan.

e. Pemborong wajib menyediakan sekurang-kurangnya 1 (satu) salinan gambar-gambar

dan RKS di tempat pekerjaan untuk dapat digunakan setiap saat oleh Pemberi

Tugas/Konsultan Pengawas.

f. Atas perintah Konsultan Pengawas, kepada Pemborong dapat dimintakan membuat

gambar-gambar penjelasan dan perincian bagian-bagian khusus, semuanya atas beban

Pemborong. Gambar tersebut setelah disetujui oleh Pemberi Tugas/Konsultan

Pengawas secara tertulis akhirnya menjadi gambar pelengkap dari gambar-gambar

pelaksanaan.


38/87


38

g.

Setiap pekerjaan yang akan dimulai pekerjaannya maupun yang sedang dilaksanakan,

Pemborong diwajibkan berhubungan dengan Konsultan Pengawas, untuk ikut

menyaksikan sejauh ditentukan lain, untuk mendapat pengesahan /persetujuaannya.

h.

Setiap usul perubahan dari Pemborong ataupun persetujuan/pengesahan dari

Konsultan Pengawas dianggap berlaku sah serta mengikat bila dilakukan secara

tertulis.

i.

Pengawasan terhadap pelaksanaan penyelesaian/perapihan, harus dilakukan tenaga-

tenaga dari pihak pemborong yang benar-benar ahli.

j. Cara-cara menimbun bahan-bahan dilapangan maupun di gudang harus memenuhi

persyaratan teknis dan dapat dipertanggung jawabkan.

3.10 JADWAL

Paling lambat 1 (satu) minggu setelah mendapatkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK)

Pemborong harus mengajukan :

a. Jadwal waktu (Time Schedule) pelaksanaan secara terperinci yang digambarkan

secara Diagram Panah (Network Planning).

b. Jadwal pengadaan Tenaga Kerja.

c.

Jadwal pengadaan bahan.

Bagan-bagan yang disebutkan diatas (a) s/d (c) harus mendapatkan dari Pemberi

Tugas/Perencana sebagai patokan/dasar Pemborong dalam melaksanaan dan Pemborong

wajib mengikutinya.

Kelalaian dalam memasukan bagan-bagan yang dimaksud (a) s/d (c) tersebut diatas

dapat menyebabkan pekerjaan dihentikan sementara.

Akibat dari penghentian sementara ini menjadi tanggung jawab Pemborong

seluruhnya.

3.11 PEMAKAIAN UKURAN

a.

Pemborong tetap bertanggung jawab dalam menepati ketentuan yang tercantum dalam

RKS dan gambar berikut tambahan perubahannya.

b. Pemborong wajib memeriksa kebenaran dari ukuran-ukuran keseluruhan maupun

bagian-bagiannya dan berkoordinasi dengan Konsultan Pengawas tentang setiap

perbedaan yang ditemukan di dalam RKS dan gambar-gambar maupun dalam


39/87


39

pelaksanan, Pemborong baru diijinkan membetulkan kesalahan gambar dan

melaksanakannya setelah ada persetujuan tertulis dari Konsultan Pengawas.

c. Pengambilan ukuran-ukuran yang keliru dalam pelaksanaan didalam hal apapun

menjadi tanggung jawab Pemborong. Oleh karena sebelumnya diwajibkan

mengadakan pemeriksaan menyeluruh terhadap semua gambar-gambar yang ada.

3.12 LAPANGAN KERJA

a. Pemborong harus membuat Direksi Keet termasuk perlengkapannya.

b. Untuk menyimpan bahan-bahan bangunan yang dianggap perlu, Pemborong harus

membuat gudang.

c. Penggunan bahan yang ada di lapangan, hanya dilakukan dengan izin dari Pemberi


3.13 KEBERSIHAN DAN KETERTIBAN

a. Selama berlangsungnya pembangunan pelaksanaan fisik proyek ini kebersihan

halaman dan lingkungan terutama jalan-jalan disekitar proyek, kantor, los kerja dan

bagian dalam bangunan yang dikerjakan harus tetap bersih dan tertib, bebas dari

bahan bekas, tumpukan tanah dan lain-lain. Khusus kebersihan lingkungan terutama

jalan-jalan di sekitar proyek, yang harus dibersihkan adalah adanya kotoran yang

diakibatkan oleh keluar masuknya kendaraan proyek ini.

Kelalaian dalam hal ini dapat menyebabkan Pemberi Tugas/Konsultan Pengawas

memberi perintah penghentian seluruh pekerjaan. Akibat dari hal ini sepenuhnya

menjadi tanggungan Pemborong.

b. Penimbunan Barang-barang yang ada dalam gudang-gudang maupun yang ada di

halaman bebas harus diatur sedemikian rupa agar tidak mengganggu kelancaran dan

keamanan pekerjaan/umum dan juga agar memudahkan jalannya pemeriksaan dan

penelitian bahan-bahan oleh Konsultan Pengawas maupun oleh Pemberi Tugas.

c. Pemborong wajib membuat Urinoir dan WC untuk pekerja.

d.

Tidak diperkenankan :

1. Pekerja menginap di tempat pekerjaan, kecuali dengan izin Konsultan Pengawas.

2. Memasak di tempat bekerja, kecuali dengan izin Konsultan Pengawas.

3. Membawa masuk penjual makanan dan minuman, buah, rokok dan sebagainya ke

tempat pekerjaan.

4. Keluar masuk dengan bebas.


40/87


40

e.

Peraturan lain mengenai ketertiban akan dikeluarkan oleh Konsultan Pengawas pada

waktu pelaksanaan.

3.14 ALAT-ALAT KERJA DAN ALAT-ALAT PEMBANTU

a. Pemborong harus menyediakan alat-alat yang diperlukan untuk melaksanakan dan

menyelesaikan pekerjaan secara sempurna dan efisien misalnya : crane, truck-truck,

beton molen, steger, mesin-mesin dan alat-alat lain yang diperlukan.

b. Bila pekerjaan telah selesai, Pemborong diwajibkan segera menyingkirkan alat-alat

tersebut.

c.

Di samping harus menyediakan alat-alat yang diperlukan seperti yang dimaksud pada

butir (a) pasal ini, Pemborong harus menyediakan alat-alat bantu sehingga dapat

bekerja pada kondisi apapun, seperti tenda-tenda untuk bekerja pada waktu hujan dan

lain-lain.

3.15 PEMBANGKIT LISTRIK DAN SUMBER AIR

a. Setiap pembangkit listrik sementara untuk penerangan pekerjaan harus diadakan oleh

Pemborong, termasuk pemasangan sementara kabel-kabel, meteran, upah dan tagihan

serta pembersihannya kembali pada waktu pekerjaan selesai adalah beban pemborong.

b.

Air untuk keperluan pekerjaan harus diadakan dan apabila memungkinkan didapatkan

dari sumber air yang sudah ada di lokasi pekerjaan tersebut. Pemborong harus

memasang pipa-pipa sementara dan lain-lain pekerjaan untuk mengalirkan air dan

mencabutnya kembali pada waktu pekerjaan selesai. Biaya untuk pekerjaan

pengadaan air sementara adalah beban Pemborong.

c. Pemborong tidak diperbolehkan menyambung dan menghisap air dari saluran induk

dan sebagainya tanpa terlebih dahulu mendapatkan izin dari Pemberi


3.16 IKLAN

Pemborong tidak dizinkan memasang iklan dalam bentuk apapun di lapangan kerja atau

di tanah berdekatan tanpa izin Pemberi Tugas/Konsultan Pengawas.


41/87


41

3.17 JALAN MASUK DAN JALAN KELUAR

a. Pemakaian jalan masuk ke tempat pekerjaan menjadi tanggung jawab pihak

Pemborong dan disesuaikan dengan kebutuhan proyek tersebut.

b. Pemborong diwajibkan membersihkan kembali jalan masuk pada waktu penyelesaian

dan memperbaiki segala kerusakan yang diakibatkannya dan menjadi beban

Pemborong.

3.18 PERLINDUNGAN TERHADAP BANGUNAN MILIK UMUM

a.

Selama masa pelaksanaan pekerjaan, Pemborong bertanggung jawab penuh atas

segala kerusakan akibat operasi pelaksanaan pekerjaan terhadap bangunan yang ada,

utilitas, jalan, saluran dan lain-lain yang ada di lapangan pekerjaan dan lingkungan

dimana hal tersebut di atas tidak termasuk dalam pekerjaan.

b. Pemborong juga bertanggung jawab atas segala gangguan dan pemindahan yang

terjadi atas perlengkapan umumnya seperti saluran air, listrik, telepon dan sebagainya

yang disebabkan oleh operasi Pemborong. Segala biaya untuk pemasangan kembali

beserta perbaikan-perbaikannya adalah beban Pemborong.

3.19 KECELAKAAN DAN KESEHATAN

a.

Kecelakaan yang timbul selama pekerjaan berlangsung menjadi beban Pemborong.

b. Pemborong diwajibkan menyediakan kotak PPPK terisi menurut kebutuhan, lengkap

dengan seorang petugas yang telah terlatih mengenai pertolongan pertama.

c.

Terhadap kecelakaan-kecelakaan yang timbul akibat bencana alam, segala

perongkosannya menjadi beban Pemborong.

d. Pemborong diwajibkan menyediakan alat-alat pemadam kebakaran jenis Yamato (dari

segala jenis api).

e. Pemborong diwajibkan memperhatikan kesehatan karyawan-karyawannya.

f. Sejauh tidak disebutkan dalam RKS ini, maka pemborong harus mengikuti semua

ketentuan umum lainnya yang dikeluarkan oleh Jawatan/Instansi Pemerintah CQ

Undang-undang keelamatan kerja dan lain sebagainya termasuk semua perubahan

yang hingga kini tetap berlaku.


42/87


43/87


43

b.

Bila dalam RKS disebutkan nama dan pabrik pembuatan dari suatu bahan dan barang,

maka hal ini dimaksudkan menunjukkan standart minimal mutu/kualitas bahan dan

barang yang digunakan

c.

Bila Pemberi Tugas/Perencana meragukan kualitas bahan dan barang yang dimaksud,

maka Pemberi Tugas dapat memberikan perintah untuk mengadakan pengujian

melalui test laboratorium atas segala biaya Pemborong.

d.

Setiap bahan dan barang yang akan digunakan harus disampaikan kepada Konsultan

Pengawas, oleh pemborong untuk mendapatkan persetujuan Perencana dan Pemberi

Tugas. Waktu penyampaian dilaksanakan jauh sebelum pekerjaan dimulai.

e.

Setiap usulan penggunaan nama pabrik dan pembuatan dari suatu bahan atau barang

harus mendapat rekomendasi dari Konsultan Pengawas berdasarkan petunjuk dalam

RKS serta gambar-gambar dan risalah penjelasan untuk selanjutnya usulan tersebut

diteruskan untuk mendapat persetujuan dari Perencana dan Pemberi Tugas.

f. Contoh barang dan bahan yang akan digunakan dalam pekerjaan harus diadakan atas

biaya Pemborong, setelah disetujui Pemberi Tugas/Perencana maka bahan dan barang

seperti di atas yang akan dalam pelaksanaan pekerjaan nanti.

g. Contoh bahan dan barang tersebut disimpan oleh Pemberi Tugas dan Konsultan

Pengawas untuk dijadikan dasar penolakan bila ternyata bahan dan barang yang

dipakai tidak sesuai dengan contoh baik kualitas maupun sifatnya.

h.

Dalam pengajuan harga penawaran, Pemborong harus sudah memasukkan sejauh

keperluan biaya untuk keperluan biaya untuk pengujian berbagai bahan dan barang.

Tanpa mengingat jumlah tersebut, Pemborong tetap bertanggung jawab atas biaya

pengujian bahan dan barang yang tidak memenuhi syarat atas perintah Pemberi


i. Pada waktu mengajukan penawaran, Rekanan harus menyertakan/melampirkan

Daftar Material yang lebih terperinci dari semua bahan yang akan dipasang pada

proyek dan harus disebutkan nama pebrik, merk, spesifikasi teknis lengkap dengan

brosur/katalog. Daftar material yang diajukan pada waktu penawaran ini adalah

mengikat dan harus diajukan lengkap, tidak boleh sebagian-sebagian. Daftar harus

dibuat dalam rangkap 4 (empat).

j. Pemberi Tugas dan Konsultan Pengawas akan mengeluarkan perintah untuk

menyingkirkan bahan/barang yang tidak disetujui dalam tempo1 x 24 jam keluar

lapangan pekerjaan atas biaya Pemborong.


44/87


44

3.23 PENGGANTIAN BAHAN

a. Produk yang disebutkan nama pabriknya.

Material, peralatan, perkakas, accessories yang disebutkan nama pabriknya dalam

RKS, Pemborong harus melengkapi produk yang disebutkan di RKS. Jika produk

yang dimaksudkan tidak terdapat di pasaran Pemborong dapat mengajukan produk

pengganti yang setaraf, disertai data-data yang lengkap untuk mendapatkan

persetujuan Perencana/Pemberi Tugas sebelum pemesanan.

b. Produk yang tidak disebutkan nama pabriknya.

Material, peralatan, perkakas, accessories dan produk-produk yang tidak disebutkan

nama pabriknya dalam RKS, Pemborong dapat mengajukan secara tertulis nama

negara dari pabrik yang menghasilkannya, katalog dan selanjutnya menguraikan data

yang menunjukkan secara benar bahwa produk yang dipergunakan adalah sesuai

dengan RKS kondisi proyek.

3.24 RKS SERTA GAMBAR KERJA

a. Gambar-gambar detail merupakan bagian-bagian yang tidak terpisahkan pada RKS

ini.

b.

Jika terdapat perbedaan antara gambar-gambar dan RKS, Pemborong diwajibkan

mengajukan pertanyaan tertulis kepada Konsultan Pengawas dan Pemborong

diwajibkan pula mentaati dan mengikuti keputusan Konsultan Pengawas.

c. Ukuran-ukuran yang terdapat dalam gambar yang terbesar dan terakhirlah yang

berlaku, dan ukuran dengan angka adalah yang harus diikuti daripada ukuran skala

dari gambar-gambar, tetapi jika mungkin ukuran ini harus mengambil dari pekerjaan

yang sudah selesai.

d.

Jika terdapat kekurangan penjelasan dalam gambar-gambar atau diperlukan gambar

tambahan/gambar detail untuk membesarkan gambar-gambar, atau untuk

memungkinkan pemborong melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai

dengan ketentuan, maka Pemborong harus dapat membuat gambar tersebut dan dibuat

3 (tiga) rangkap gambar, atas biaya Pemborong.

e. Apabila ada hal-hal yang disebutkan berulang pada gambar-gambar, RKS atau

Dokumen Kontrak lainnya, yang berlainan dan atau penjelasan-penjelasannya

bertentangan, maka ini harus diartikan bukan untuk menghilangkan satu terhadap

yang lain, tetapi untuk lebih menegaskan masalahnya. Kalau terjadi hal ini maka yang


45/87


45

diambil sebagai patokan adalah yang mempunyai BOBOT TEKNIS dan atau yang

mempunyai BOBOT BIAYA YANG TINGGI.

f. RKS Daftar Volume Pekerjaan (BQ), gambar serta Berita Acara Penjelasan Pekerjaan

adalah bagian yang saling melengkapi satu sama lain dan sesuatu yang termuat

didalamnya yang bersifat mengikat.

3.25 PENJELASAN PERBEDAAN GAMBAR

Bila ada perbedaan ukuran dan penjelasan-penjelasan atau tidak sesuai antara gambar

yang berlainan bidang/jenisnya, maka dapat dipakai pedoman sebagai berikut :

Gambar kerja Arsitektur dengan gambar Struktur/Mekanikal/Elektrikal yang dipakai

sebagai pegangan fungsional adalah gambar Arsitektur, sedang megenai

jenis dan kualitas bahan yang dipakai adalah gambar Struktur/Mekanikal/Elektrikal.

3.26 GAMBAR KERJA (SHOP DRAWING)

a. Pemborong harus membuat Shop Drawing guna pelaksanaan di lapangan yang harus

dibuat berdasarkan gambar rencana dan disampaikan kepada Konsultan Pengawas

untuk mendapat persetujuan.

b. Shop Drawing dibuat secara jelas, detail-detail, ukuran-ukuran, bahan yang

digunakan, perlengkapannya, pertemuan diantara bahan yang berlainan jenisnya dan

lain-lain harus dijelaskan. Termasuk dalam hal ini adalah Shop Drawing untuk

pekerjaan M/E.

c. Pekerjaan Pemborong belum dapat dimulai sebelum Shop Drawing tersebut disetujui

konsultan Pengawas.

d. Konsultan Pengawas harus mempunyai waktu yang cukup untuk meneliti Shop

Drawing yang diusulkan oleh Pemborong.

e.

Persetujuan terhadap Shop Drawing bukan berarti menghilangkan tanggung jawab

pihak pemborong terhadap pelaksanaan pekerjaan tersebut. Kelambatan atas proses

ini tidak berarti pemborong mendapat perpanjangan waktu pelaksanaan.

f.

Gambar tersebut diatas dalam rangkap 3 (tiga) berikut kalkirnya dan semua biaya

pembuatannya ditanggung oleh Pemborong.


46/87


46

3.27 GAMBAR YANG BERUBAH DARI RENCANA

a. Gambar rencana hanya dapat berubah dengan perintah tertulis Pemberi Tugas

berdasarkan pertimbangan Konsultan Pengawas dan Perencana.

b.

Perubahan rancangan ini harus digambar sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh

Pemberi Tugas, yang jelas memperlihatkan perbedaan antara gambar rencana dan

gambar perubahan rancangan.

c.

Gambar tersebut harus diserahkan dalam rangkap 3 (tiga) berikut kalkirnya (gambar

asli).

d. Gambar listrik menunjukkan kapasitas, jumlah serta persyaratan instalasi. Pemborong

wajib memeriksa kemungkinan kesalahan/ketidakcocokkan dari segi kapasitas,

dimensi dan lain-lain. Apabila ada ketidaksesuaian kapasitas maupun dimensi,

Pemborong harus menyampaikan secara tertulis sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari

sebelum dilaksanakan.

e. Gambar perubahan rancangan yang disetujui oleh Pemberi Tugas/Konsultan

Pengawas kemudian dilampirkan dalam Berita Acara Pekerjaan Tambah Kurang.

3.28 PENYERAHAN

Penyerahan pekerjaan ini dilakukan dua kali :

A.

Penyerahan Pertama.

Penyerahan pertama ini dilakukan apabila :

1. Semua bangunan sementara beserta perlengkapan dibongkar, setelah

diperintahkan oleh Konsultan Pengawas.

2.

Tiap bagian pekerjaan harus dalam keadaan baik, bersih, utuh tanpa cacat.

3. Seluruh peralatan yang bergerak harus dapat beroperasi dengan baik.

4. Semua anak kunci harus dikumpulkan dan diberi tempat yang baik dengan gambar

penjelasan dan diberi tanda.

5. Pemborong diwajibkan menyerahkan kepada Pemberi tugas berupa :

- 3 (tiga) set gambar As Built Drawing dan seluruh pekerjaan yang

dilaksanakannya termasuk gambar-gambar perubahan dari rencana yang

disetujui Konsultan Pengawas.

- Gambar tersebut harus diserahkan berikut kalkirnya (gambar asli) dan semua

biaya pembuatannya ditanggung oleh Pemborong.

-

3 (tiga) photo color album.

6. Seluruh lokasi harus kelihatan bersih.


47/87


47

B. Penyerahan Kedua.

Penyerahan kedua dilakukan setelah pemborong selesai menunaikan kewajiban-

kewajibannya dalam masa pemeliharaan dan telah mendapat persetujuan Pengawas

lapangan bahwa kewajiban-kewajiban tersebut dilaksanakan dengan sempurna

termasuk penggambaran-penggambaran kembali (As Built Drawing) dari bagian-

bagian pekerjaan serta menyerahkan kembali dalam bentuk microfilm. Pengawas

lapangan akan memeriksa gambar-gambar tersebut untuk menyetujui atau

mensyaratkan perbaikan. Pengawas lapangan tidak akan mengeluarkan Berita Acara

Penyerahan Kedua jika kewajiban-kewajiban tersebut belum diselesaikan dengan

sempurna.


48/87


48

BAB IV

SPESIFIKASI TEKNIS KHUSUS

PEKERJAAN SIPIL

PASAL I

PEKERJAAN PERSIAPAN

1. Pembersihan Lokasi

Sebelum Kontraktor memulai pekerjaan galian, penempatan bahan urugan atau

penimbunan bahan, dan semua bagian lapangan yang akan dikerjakan atau ditempati

harus dibersihkan dari semua tumbuh tumbuhan dan sampah yang kemudian dibuang

ke tempat yang disetujui oleh Direksi Pengawas.

2. Pembuatan Papan Nama Proyek

1.

Bahan - bahan yang digunakan

a. Tiang : Kayu kaso 8 / 12

b. Papan/rangka : Seng

c.

Ukuran : 1,5m x 1 m

d. Finishing : Cat dasar merah

e. Isi tulisan : Minimal menyebutkan

f.

Nama Proyek, Pemborong, Konsultan Perencana, Konsultan Pengawas dan

lain-lain yang berkenaan dengan nama Proyek ini.

g. Bentuk Tulisan : Tulisan dengan huruf kapital warna Hitam. Tinggi huruf 8

cm, tebal 1 cm untuk Pemborong, Perencana dan konsultan Pengawas, huruf yang

lain disesuaikan.

2. Pelaksanaan

a. Papan nama proyek diletakkan pada tempat yang mudah dilihat oleh umum

dengan ketinggian 2 meter.

b. Huruf harus jelas mudah dibaca .

c. Papan nama mudah digeser dan dipindahkan, karena pekerjaan berpindah- pindah.

d. Pemasangannya harus tegak dan kokoh.


49/87


49

e.

Pembuatan papan nama Proyek harus mendapat persetujuan perencana sebelum

dilaksanakan.

3. Pembuatan Direksi Keet

Direksi keet terdiri dari ruang rapat, ruang Konsultan Pengawas. Direksi Keet

disediakan oleh pemborong dengan menyewa bangunan penduduk yang memenuhi

syarat, diantaranya :

1. Bahan-bahan yang digunakan adalah :

a. Rangka kayu Borneo super diserut halus untuk bagian expose dan dimeni untuk

bagian tersembunyi.

b. Dinding multipleks dengan ketebalan 9 mm sebanyak 2 ( dua ) lapis.

c. Jendela kaca bening dalam rangka kayu Borneo Super.

d.

Dinding penyekat ruangan : Plywood atau Softboard dalam rangka kayu Borneo

Super yang dikeringkan.

e. Lantai : rabat beton dengan ketinggian 30 cm di atas permukaan tanah.

f. Penutup : asbes semen bergelombang.

g. Langit-langit : tripleks 4 mm di cat putih sebanyak 2 ( dua ) lapis.

h. Dilengkapi dengan instalasi penerangan, telepon dengan nomor tersendiri, air

bersih, air bekas dan septictank.

2.

Perlengkapan kantor :

- 1 ( satu ) meja rapat ukuran 1 x 2 m, serta 15 buah kursi lipat merk CASHI

dengan penutup mejanya.

-

4 (empat) meja kerja dengan 4 (empat) buah kursi putar merk OLYMPICdan 4

(empat) buah kursi biasa.

- 1 (satu) unit lemari kayu dari multipleks 50 x 200 cm panjang disesuaikan

kebutuhan untuk penyimpanan contoh bahan/material dan peralatan.

- 1 (satu) buah white board 2,4 x 1,2 m.

- 1 (satu) unit meja gambar ukuran A1dari kayu yang dapat dilipat, dengan kursi

putar.

- 1 (satu) buah lampu petromax atau lampu baterai.

- 3 (tiga) unit komputer dan 2 (satu) buah printer ukuran A2.

-

1 (satu) buah filling cabinet 3 (tiga) rak.

-

1 Unit AC kapasitas 2 PK.

- 1 Buah Sink


50/87


50

-

15 (lima belas) buah helm proyek.

- 15 ( lima belas) pasang sepatu lapangan merk CATERPILLAR.

- 15 (lima belas) jas hujan.

Kantor untuk Pemborong di Proyek ini dibuat oleh Pemborong atas biaya Pemborong

sendiri.

4. Pembuatan Gudang, Barak Pekerja, dan MCK

a.

Bahan - bahan yang digunakan adalah :

1. Atap terbuat dari asbes semen bergelombang

2. Kaso ukuran 5/7, jenis kayu meranti atau sejenisnya.

3.

Balok ukuran 8/12, jenis kayu meranti atau sejenisnya.

4. Papan tripleks 9 mm, ukuran 122 cm x 244 cm (2 lapis).

5. Finishing : dicat dengan cat kayu

6. Paku dan perlengkapan lainnya.

7. Khusus untuk direksi keet dan WC pekerja diperlukan bak penampung air dan

kloset jongkok.

b.

Gudang bahan-bahan serta tempat penimbunan material seperti pasir, koral, besi

beton, harus terlindung, dibuat secukupnya dan dapat dikunci. Lantai pada gudang

semen dibuat bebas dari kelembaban udara, minimal 30 cm di atas permukaan

plesteran.

5. Mobilisasi Alat dan Pekerja

Paket mobilisasi alat dilakukan pada wal dan akhir pekerjaan. Dilakukan untuk

memindahkan peralatan yang diperlukan didalam proyek dari tewmpat penyewaan,

gudang pemborong dan tempat asal peralatan tersebut dan mengangkutnya ke tempat

penyimpanan alat ( gudang ). Sedangkan mobilisasi pekerja dilakukan pada saaat awal

pekerjaan, dan apabila lokasi pekerjaan dengan lokasi rumah pekerja cukup jauh. Semua

biaya operasional tersebut dalam satu paket yang biayanya dibebankan kepada

pemborong.


51/87


51

6. Pekerjaan Pengukuran

a. Pemborong harus mengerjakan pematokan dan pengukuran untuk menentukan

batas-batas pekerjaan serta garis-garis kemiringan tanah sesuai gambar rencana.

b.

Dari pengukuran ini dibuat gambar kerja yang memuat tentang pembagian

lokasi/areal kerja untuk disetujui Konsultan Pengawas, sehingga jadwal pela

dokumen kontrak ''abdul rohman fauzi (3 sipil 1 siang)

Documents