hak warga negara dalam menjalankan agamanya dan kewajiban pemerintah untuk menjamin kebebasan...

7/22/2019 Hak Warga Negara dalam Menjalankan Agamanya dan Kewajiban Pemerintah untuk Menjamin Kebebasan Beragama

1/21

1

Hak Warga Negara dalam Menjalankan Agamanya

dan Kewajiban Pemerintah dalam Menjamin Kebebasan Beragama

Disusun Untuk Memenuhi Tugas Mata Kuliah Pancasila

Dosen Pengampu:

Itok Dwi Kurniawan, S.H., M.H.

Disusun oleh:

Agustin Poncowati (K1513004)

PENDIDIKAN TEKNIK BANGUNAN

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

UNIVERSITAS SEBELAS MARET

SURAKARTA

2013


2/21


3/21

3

Namun, dalam pelaksanaan kebijakan tersebut, masih terdapat beberapa

permasalahan yang timbul. Sehingga, menurut penulis perlu untuk dijabarkan

dalam makalah ini.

B. Perumusan MasalahBerdasarkan latar belakang penulisan makalah di atas, berikut ini

permasalahan yang akan dibahas:

1. Apakah Agama dan HAM itu?2. Apakah landasan hukum hak kebebasan beragama di Indonesia dan

Internasional?

3. Apa sajakah agama yang resmi di Indonesia?4. Apakah Problematika agama di Indonesia?5. Apakah peran pemerintah dalam mengatasi permasalahan tersebut?6. Apakah atheis diperbolehkan di Indonesia?7. Apakah agama minoritas dengan agama mayoritas memiliki hak yang

berbeda?

C. Batasan MasalahPembahasan di dalam makalah ini perlu dibatasi agar tertuju pada apa

dibicarakan yakni, Hak Beragama dan Kewajiban Pemerintah melindungi

kebebasan tersebut serta permasalahan kehidupan agama yang terjadi di

Indonesia.


4/21

4

BAB II

Hak Warga Negara dalam Menjalankan Agamanya

dan Kewajiban Pemerintah dalam Menjamin Kebebasan Beragama

A. Agama dan HAM1. Agama

Agama secara etimologis berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari kata:

aartinya tidak, gamaartinya kacau. Agama berarti tidak kacau. Sebagian yang

lain mengartikan a adalah cara, gama adalah jalan. Agama berarti cara jalan,

maksudnya cara berjalan menempuh keridaan Tuhan.2

Agama dalam bahasa Inggris adalah religion, berasal dari bahasa Latin

relegereyang artinya mengumpulan, membaca.Religionmengandung pengertian

sebagai kumpulan cara-cara peribadatan yang terdapat dalam kitab suci yang

harus dibaca. Sedangkan dalam bahasa Arab adalah Al-din yang secara

etimologis memiliki arti: balasan atau pahala, ketentuan, kekuasaan,

pengaturan, perhitungan, taat dan patuh, kebiasaan.3

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, agama berarti sistem yang mengatur

tata keimanan(kepercayaan) dan peribadatan kepada Tuhan yang Maha Kuasa

serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan manusia serta

lingkungannya.4

Agama juga berhubungan dengan Hak Asasi Manusia karena agama termasuk

di dalamnya. Hak Asasi Manusia adalah hak-hak dasar atau hak-hak pokok yang

2. Dr. Ali Nurdin, M.Ag., Drs. Syaiful Mikdar, M.Pd., Drs. Wawan Suharwan, M.Pd.,Pendidikan Agama Islam(Jakarta: Universitas Terbuka, 2009) hal.5.3

3. Ibid.4. Ibid. hal.9.2


5/21

5

dimiliki manusia sejak lahir dan merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa

kepada hamba-Nya tanpa terkecuali.5

Agama diklasifikasikan menjadi tiga kategori:6

1. Wahyu dan Non-WahyuAgama wahyu adalah agama yang menghendaki iman kepada Tuhan,

kepada para Rasul dan kepada kitabNya, serta pesannya untuk disebarkan

kepada segenap umat manusia. Sedangkan agama non-wahyu tidak

memandang esensial penyerahan manusia kepada tata aturan ilahi diatas.

Yang tergolong agama wahyu adalah Yahudi, Kristen, dan Islam.

Sedangkan agama non-wahyu adalah Hindu, Budha, Confusionisme.

2. Misionaris dan Non-misionarisAgama misionaris adalah agama yang ajarannya mengharuskan

pengikutnya menyebarkan kepada seluruh manusia. Sedangkan agama

non-misionaris tidak memuat tuntutan tersebut. Menurut Al Masdoosi

agama yang tergolong misionaris hanya Islam. Akan tetapi pada

perkembangan selanjutnya, Kristen dan Budha menjadi agama misionaris.

3. Rasial dan UniversalDitinjau dari segi rasial dan geografis agama di dunia terbagi ke dalam

tiga golongan: semitik, arya, da Mongolia. Yang termasuk agama semitik

adalah Yahudi, Kristen, dan Islam. Sedangkan yang tergolong arya adalah

Hindu, Jainisme, Sikhiisme, Zoaterianisme.

5. C.S.T. Kansil, Christine S.T. Kansil, Lili Nurlaili, Pendidikan Kewarganegaraan 1 SMP/MTs(Jakarta: PT Bumi Aksara, 2007) hal.65

6. Dr. Ali Nurdin, M.Ag., Drs. Syaiful Mikdar, M.Pd., Drs. Wawan Suharwan, M.Pd.,Pendidikan Agama Islam(Jakarta: Universitas Terbuka, 2009) hal.5.4 5.5


6/21

6

Sedangkan yang tergolong Mongolian adalah Confusionisme, Taoisme,

dan Shintoisme.

Indonesia sendiri telah mengakui dan meresmikan 6 agama, yaitu: Islam,

Kristen, Katolik, Hindu, Budha, dan Konghuchu.

2. HAMHAM dapat meliputi Hakhak asasi pribadi (personal rights) yang meliputi

kebebasan menyatakan pendapat, kebebasan memeluk agama, dan kebebasan

bergerak. Hak hak asasi ekonomi (property rights) yang meliputi hak untuk

memiliki sesuatu, hak untuk membeli dan menjual serta memanfaatkannya. Hak

hak asasi politik (political rights) yaitu hak untuk ikut serta dalam

pemerintahan, hak pilih (dipilih dan memilih dalam pemilu) dan hak untuk

mendirikan partai politik. Hak asasi untuk mendapatkan perlakuan yang sama

dalam hukum dan pemerintahan ( rights of legal equality). Hakhak asasi sosial

dan kebudayaan (social and culture rights). Misalnya hak untuk memilih

pendidikan dan hak untuk mengembangkan kebudayaan. Dan hak asasi untuk

mendapatkan perlakuan tata cara peradilan dan perlindungan (procedural rights).

Misalnya peraturan dalam hal penahanan, penangkapan, penggeledahan, dan

peradilan.7

Walau secara historis pemakaian Ham dalam kehidupan bernegara telah

dimulai sejak berabad-abad yang lalu, namun pada umumnya dipahami bahwa

wacana ini baru berkembang pesat setelah revolusi Amerika dan revolusiPerancis. Sebab sejak resolusi itulah ada upaya mengimplementasikan gagasan

7. Aunur Rohim, Ham di Indonesia,http://hukum.kompasiana.com/2013/05/28/ham-di-indonesia-563659.html (akses 14 Oktober 2013)

8. Dr. Moh. Mhfud MD,Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi(Yogyakarta:Gama Media,1999)hal.100
http://hukum.kompasiana.com/2013/05/28/ham-di-indonesia-563659.htmlhttp://hukum.kompasiana.com/2013/05/28/ham-di-indonesia-563659.htmlhttp://hukum.kompasiana.com/2013/05/28/ham-di-indonesia-563659.htmlhttp://hukum.kompasiana.com/2013/05/28/ham-di-indonesia-563659.htmlhttp://hukum.kompasiana.com/2013/05/28/ham-di-indonesia-563659.html


7/21

7

John Locke (1632-1704), Montesquieu (1689-1755), dan penggagas-penggagas

besar lainnya tentang perlindungan Ham di bawah pemerintahan yang

demokratis.8

Setelah perang dunia kedua, mulai tahun 1946, disusunlah rancangan piagam

hak-hak asasi manusia oleh organisasi kerja sama untuk sosial ekonomi

Perserikatan Bangsa-Bangsa yang terdiri dari 18 anggota. PBB membentuk

komisi hak asasi manusia (commission of human right). Sidangnya dimulai pada

bulan januari 1947 di bawah pimpinan Ny. Eleanor Rossevelt. Baru 2 tahun

kemudian, tanggal 10 Desember 1948 Sidang Umum PBB yang diselenggarakan

di Istana Chaillot, Paris menerima baik hasil kerja panitia tersebut. Karya itu

berupa UNIVERSAL DECLARATION OF HUMAN RIGHTS atau Pernyataan

Sedunia tentang Hak Hak Asasi Manusia, yang terdiri dari 30 pasal. Dari 58

Negara yang terwakil dalam sidang umum tersebut, 48 negara menyatakan

persetujuannya, 8 negara abstain, dan 2 negara lainnya absen. Oleh karena itu,

setiap tanggal 10 Desember diperingati sebagai hari Hak Asasi Manusia.9 Ini

semua muncul sebagai ungkapan keinginan menyatukan manusia dan hak-hak

asasi manusia dalam masyarakta internasional yang mersakan akibat buruk

peperangan.10

Sebelumnya dunia barat sangat tidak perduli dengan HAM sampai membuat

mereka terbelakang dan mundur sekali. Sampai pada 15 Juni 1215M muncullah

piagam MAGNA CHARTA dimasa kesewenangan raja inggris yang bernama

John Lackland. Waktu itu para bangsawan merasa tidak puas dan berhasil

memaksa raja John untuk menandatangani perjanjian yang mereka namakan

Magna Charta atau Piagam Agung. Namun piagam ini hanya memuat

9. Kholid Syamhudi, Lc, Hak Asasi Manusia Dalam Pandangan Islam, (Makalahdisampaikan dalam Kajian Tematik, Masjid Jami Al Shofwa, Jakarta Selatan, 17 April,

2011)

10. Ibid.


8/21

8

pembatasan kekuasaan raja dan hak asasi manusia lebih penting daripada

kedaulatan raja. Tak seorang pun dari warga negara merdeka dapat ditahan atau

dirampas harta kekayaannya atau diasingkan atau dengan cara apapun dirampas

hak-haknya, kecuali berdasarkan pertimbangan hukum. Piagam Magna Charta itu

menandakan kemenangan telah diraih sebab hak-hak tertentu yang prinsip telah

diakui dan dijamin oleh pemerintah. Piagam tersebut menjadi lambang

munculnya perlindungan terhadap hak-hak asasi karena ia mengajarkan bahwa

hukum dan undang-undang derajatnya lebih tinggi daripada kekuasaan raja.11

Indonesia sendiri telah mengakui HAM dalam pembukaan UUD 1945 dan

beberapa landasan hukum lain dan menjamin akan perlindungannya. Indonesia

juga telah meratifikasi sejumlah konvensi internasional tentang HAM.

B. Instrumen HAM Kebebasan Beragama12,13Dalam pelaksanaan perlindungan terhadap HAM beragama di Indonesia, ada

beberapa landasan hukum yang mengikat, yakni:

Pasal 29 ayat (2) UUD:Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya

masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Pasal 28E UUD 19451. Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya,

memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih

kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan

meninggalkannya, serta berhak kembali.11. Ibid.12. Cekli Setya Pratiwi, SH.,LL.M.,Relasi Antara Agama dan Negara Menurut Konstitusi

Indonesia dan Problematikanya(Malang: UMM, 2012), hal.2-4

13. Dasar Landasan Hukum,http://www.komnasham.go.id/profil-6/landasan-hukum (akses 9Oktober 2013)
http://www.komnasham.go.id/profil-6/landasan-hukumhttp://www.komnasham.go.id/profil-6/landasan-hukumhttp://www.komnasham.go.id/profil-6/landasan-hukum


9/21

9

2. Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan

pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.

Pasal 28I UUD 19451. Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati

nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai

pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum

yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam

keadaan apa pun.

Pasal 28 J1. Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib

kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

2. Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada

pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud

sematamata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan

kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil dan sesuai

dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban

umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi ManusiaPasal 4

Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan

hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui

sebagai pribadi dan persamaan dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut

atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak

dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun.

Pasal 22

1. Setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat

menurut agamanya dan kepercayaannya itu.


10/21

10

2. Negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya dan

kepercayaannya itu.

KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIKINDONESIA NOMOR XVII/MPR/1998

Pasal 13

Setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat

menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Pasal 37

Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati

nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai

pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum

yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam

keadaan apapun (non - derogable).

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Ratifikasi KovenanInternasional Hak Sipil dan Politik

Pasal 18

1.Setiap orang berhak atas kebebasan berpikir, keyakinan dan beragama. Hak

ini mencakup kebebasan untuk menetapkan agama atau kepercayaan atas

pilihannya sendiri, dan kebebasan, baik secara sendiri maupun bersama-sama

dengan orang lain, baik di tempat umum atau tertutup, untuk menjalankan

agama dan kepercayaannya dalam kegiatan ibadah, pentaatan, pengamalan,

dan pengajaran.

2.Tidak seorang pun dapat dipaksa sehingga terganggu kebebasannya untuk

menganut atau menetapkan agama atau kepercayaannya sesuai dengan

pilihannya.

3.Kebebasan menjalankan dan menentukan agama atau kepercayaan

seseorang hanya dapat dibatasi oleh ketentuan berdasarkan hukum, dan yang


11/21

11

diperlukan untuk melindungi keamanan, ketertiban, kesehatan, atau moral

masyarakat, atau hak-hak dan kebebasan mendasar orang lain.

4.Negara Pihak dalam Kovenan ini berjanji untuk menghormati kebebasan

orang tua dan apabila diakui, wali hukum yang sah, untuk memastikan bahwa

pendidikan agama dan moral bagi anak-anak mereka sesuai dengan keyakinan

mereka sendiri.

C. Agama di IndonesiaPada tahun 1965, dengan Penetapan Presiden Nomor 1 Tahun 1965, yang

kemudian diangkat menjadi undang-undang dengan UU No. 5 Tahun 1969,

dinyatakan dalam Penjelasan Pasal 1 UU itu, bahwa terdapat 6 agama yang hidup

dan berkembang di Indonesia, yaitu: Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik,

Hindu, Buddha, dan Khonghucu. Tetapi tidaklah berarti bahwa hanya 6 agama

itu yang boleh hidup di Indonesia, karena pada paragraph berikutnya dari

Penjelasan Pasal 1 itu dinyatakan bahwa hal itu tidaklah berarti bahwa agama-

agama lainnya, seperti Zoroaster, Shinto, dan Tao dilarang di Indonesia.

Agama-agama itu juga boleh hidup di Indonesia dan mendapatkan jaminan

sebagaimana diatur dalam Pasal 29 UUD 1945. Dengan kata lain, UU No.

1/PNPS/1965 ternyata sangat terbuka di dalam menjamin kebebasan beragama di

Indonesia.14

Berikut ini penjelasan singkat mengenai 6 agama di Indonesia15:

1. IslamIslam secara bahasa adalah :Islamul wajh(menundukkanwajah),Al istislam

(berserah diri),As salamah(suci bersih),As Salam(selamat dan sejahtera),

14. M. Atho Mudzhar Pengaturan Kebebasan Beragama dan Penodaan Agama di Indonesia danBerbagai Negara, (Makalah disampaikan dalam Kajian tentang Putusan Mahkamah

Konstitusi No. 140, Kementerian Hukum dan HAM, Padang, 28 Juni, 2010)

15. Coelumprocyon, Penjelasan Singkat 6 agama di Indonesia,http://coelumprocyon.wordpress.com/2012/07/15/penjelasan-singkat-6-agama-di-indonesia/

(akses 19 Oktober 2013)
http://www.anneahira.com/tips-merawat-wajah-berjerawat.htmhttp://coelumprocyon.wordpress.com/2012/07/15/penjelasan-singkat-6-agama-di-indonesia/http://coelumprocyon.wordpress.com/2012/07/15/penjelasan-singkat-6-agama-di-indonesia/http://www.anneahira.com/tips-merawat-wajah-berjerawat.htm


12/21

12

As Silmu(perdamaian), dan Sullam(tangga, bertahap, atau taddaruj).

Secara istilah, Islam berarti wahyu Allah, diin para nabi dan rasul, pedoman

hidup manusia, hukum-hukum Allah yang ada di dalamAl Quran dan As

Sunnah, dan dia merupakan jalan yang lurus, untuk keselamatan dunia dan

akhirat.

a. Nama kitab suci Agama Islam : Al-Quran.b. Nama pembawa Ajarannya :Nabi Muhammad SAWc. Permulaan : Kurang lebih 1400 tahun lalu.d. Nama tempat peribadatan :Masjid.e. Hari besar keagamaan : Muharram, Asyura, Maulid Nabi, Isra Miraj,

Nuzulul Qur an, Idul Fitri,Idul Adha, dan Tahun Baru Hijriah.

2. Kristen Protestan dan KatolikAgama kristen ini meyakini Yesus Kristus adalah Tuhan dan Mesias, juru

selamat bagi seluruh umat manusia, yang menebus manusia dari dosa.

Protestan adalah sebuah mazhab dalam agama Kristen. Kata Protestan sendiri

diaplikasikan kepada umat Kristen yang menolak ajaran maupun otoritas

Gereja Katolik.

Kata Katolik sebenarnyabermakna universal atau keseluruhan atau umum dari

ajektiva BahasaYunani (katholikos) yang menggambarkan sifat gereja yang

didirikan oleh Yesus Kristus.

a. Nama kitab suci Kristen Protestan dan Katolik :Injil.b. Nama pembawa Ajaranya : Isa / Yesus Kristus.c. Permulaan : Kurang/lebih 2.000 tahun lalu.
http://www.anneahira.com/bacaan-al-quran.htmhttp://www.anneahira.com/sejarah-dakwah-nabi-muhammad-saw.htmhttp://www.anneahira.com/masjid-252.htmhttp://www.anneahira.com/dunia/yunani-kuno.htmhttp://www.anneahira.com/http://www.anneahira.com/http://www.anneahira.com/dunia/yunani-kuno.htmhttp://www.anneahira.com/masjid-252.htmhttp://www.anneahira.com/sejarah-dakwah-nabi-muhammad-saw.htmhttp://www.anneahira.com/bacaan-al-quran.htm


13/21

13

d. Nama tempat peribadatan : Gereja.e. Hari besar keagamaan :Natal, Jumat Agung, Paskah, Kenaikan Isa

Almasih, dan Pantekosta.

3. HinduAgama Hindu Adalah agama tertua di dunia yang masih bertahan hingga kini,

Hindu dalam Bahasa Sanskerta artinya : Sanatana Dharma(Kebenaran

Abadi), dan Vaidika-Dharma(Pengetahuan Kebenaran). Hindu adalah sebuah

agama yang berasal dari anak benuaIndia.

Agama ini merupakan lanjutan dari agama Weda (Brahmanisme) yang

merupakan kepercayaanbangsa Indo-Iran (Arya). Agama ini diperkirakan

muncul antara tahun 3102 SM sampai 1300 SM.

a. Nama kitab suciHindu : Wedab. Nama pembawa Ajaran: -c. Permulaan : Masaprasejarah.d. Nama tempat peribadatan : Pura.e. Hari besar keagamaan : Nyepi, Saraswati, Pagerwesi, Galungan, dan

Kuningan.

4. BuddhaBuddha dalamBahasa Sansekerta adalah : Mereka yang Sadar, Yang

mencapai pencerahan sejati. dari perkataan Sansekerta: Budh, untuk

mengetahui, Buddha merupakan gelar kepada individu yang menyadari

potensi penuh untuk memajukan diri dan yang berkembang kesadarannya.

a. Namakitab suci Buddha : Tri Pitaka.b. Nama pembawa Ajarannya :Sidharta Gautama.
http://www.anneahira.com/tradisi-natal-indonesia.htmhttp://www.anneahira.com/dunia/india.htmhttp://www.anneahira.com/suku-bangsa-minangkabau.htmhttp://www.anneahira.com/pengertian-hindu.htmhttp://www.anneahira.com/bahasa-perancis.htmhttp://www.anneahira.com/kitab-islam.htmhttp://www.anneahira.com/tokoh-agama-budha.htmhttp://www.anneahira.com/tokoh-agama-budha.htmhttp://www.anneahira.com/kitab-islam.htmhttp://www.anneahira.com/bahasa-perancis.htmhttp://www.anneahira.com/pengertian-hindu.htmhttp://www.anneahira.com/suku-bangsa-minangkabau.htmhttp://www.anneahira.com/dunia/india.htmhttp://www.anneahira.com/tradisi-natal-indonesia.htm


14/21

14

c. Permulaan : Kurang/lebih 2.500 tahun lalu.d. Nama tempat peribadatan : Vihara.e. Hari besar keagamaan : Waisak dan Katina.

5. Kong Hu CuKong Hu Cu atau Konfusius, adalah seorang guru atau orang bijak yang

terkenal dan juga filsuf sosialTiongkok, terkadang sering hanya

disebut Kongcu (Hanzi, hanyu pinyin: Kongfuzi Kongzi) (551 SM479 SM).

Filsafahnya mementingkan moralitas pribadi dan pemerintahan, dan menjadi

populer karena asasnya yang kuat pada sifat-sifat tradisional Tionghoa. Oleh

para pemeluk agama Kong Hu Cu, ia diakui sebagainabi.

a. Nama Kitab suci Kong Hu Cu : -b. Nama Pembawa Ajarannya : Kong Hu Cuc. Permulaan : -d. Nama Tempat Ibadahnya : Klenteng/Viharae. Hari besar Keagamaannya : Sembayang kepada arwah leluhur, Tahun

BaruImlek,Cap Go Meh, Twan Yang, Hari Tangcik/Sembayang Ronde

dll.

D. Permasalahan Agama di Indonesia1. UU No. 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan atau

Penodaan agama dinilai bertentangan dengan HAM karena membatasi suatu

agama tertentu dan mengabaikan kepercayaan dan atau agama minoritas

selain 6 agama resmi di Indonesia.

Seperti dalam kasus Ahmadiyah, pemerintah mengeluarkan SKB tiga menteri

untuk membubarkan kelompok aliran tersebut.
http://www.anneahira.com/sejarah-kaisar-tiongkok.htmhttp://www.anneahira.com/akhlak-nabi.htmhttp://www.anneahira.com/budaya-china.htmhttp://www.anneahira.com/budaya-china.htmhttp://www.anneahira.com/akhlak-nabi.htmhttp://www.anneahira.com/sejarah-kaisar-tiongkok.htm


15/21

15

2. Anak sekolah yang beragama atau berkepercayaan minoritas biasanyadiwajibkan untuk mengikuti kelas agama mayoritas.

3. Kebebasan HAM di batasi oleh UU4. Dalam Pencatatan kependudukan, seringkali penduduk dengan agama selain 6

agama resmi diminta untuk mengisi agamanya dengan salah satu dari 6 agama

resmi tersebut.

5. Muncul pertanyaan, dapatkah menjadi atheis di Indonesia?E. Peran Pemerintah dalam Menjawab Permasalahan Agama

Mengenai pendapat yang mengatakan bahwa UU No.1/PNPS/1965 adalah

diskriminatif karena membatasi agama hanya pada enam agama, yaitu: Islam,

Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Khonghucu, adalah pendapat yang tidak

benar. Memang pada Penjelasan Pasal 1 paragraf pertama UU itu dikatakan

sebagai berikut: Agama-agama yang dipeluk oleh Penduduk Indonesia ialah:

Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha dan Khong Hu Cu (Confusius). Hal ini

dapat dibuktikan dalam sejarah perkembangan agama-agama di Indonesia.

Tetapi kemudian dalam paragraf ketiga Penjelasan Pasal 1 itu juga, secara

eksplisit disebutkan sebagai berikut: Ini tidak berarti bahwa agama-agama lain,

misalnya: Yahudi, Zarazustrian, Shinto, Thaoism, dilarang di Indonesia. Mereka

mendapat jaminan penuh seperti yang diberikan oleh pasal 29 ayat 2 (UUD

1945) dan mereka dibiarkan adanya . . .dst.

Perlu dicermati di sini bahwa baik ketika menyebutkan enam agama tersebut

di atas maupun ketika menyebutkan agama-agama lainnya, Penjelasan Pasal 1 itu

menyebutkan bahwa kedua jenis kelompok agama itu mendapat jaminan seperti

yang diberikan oleh Pasal 29 UUD 1945. Bahkan ketika menyebut agama-agama

lainnya selain yang enam tersebut, Penjelasan itu secara eksplisit menyatakan

bahwa jaminan itu bersifat penuh. Karena itu, UU No.1/PNPS/1965 tidak


16/21

16

bertentangan dengan UUD 194516. Makna kata dibiarkan yang terdapat di

dalam Penjelasan Pasal 1 paragraf 3 UU ini harus diartikan sebagai tidak

dihalangi dan bahkan diberi hak untuk tumbuh dan berkembang, dan bukan

dibiarkan dalam arti diabaikan17. Sedangkan Keberadaan SKB seperti dalam

kasus JAI merupakan bukti dari kehati-hatian dalam pelaksanaan kewenangan

negara untuk melakukan tindakan hukum terhadap orang/ kelompok yang

dianggap menyimpang menurut internal agama masing-masing.

Pada tahun 2003, Indonesia mengesahkan UU No. 20 Tahun 2003 tentang

Sistem Pendidikan Nasional, yang di dalam Pasal 12 ayat 1 Undang-Undang itudisebutkan bahwa setiap peserta didik berhak mendapatkan pendidikan agama

sesuai agama yang dianutnya. Diatur pula bahwa guru yang mengajarkan agama

itu harus memeluk agama yang sama dengan agama yang diajarkannya itu dan

agama muridnya. Ditegaskan pula dalam Penjelasannya bahwa bagi sekolah-

sekolah (swasta) yang tidak memiliki guru agama dimaksud, maka Pemerintah

memfasilitasi penyediaan guru-guru agama itu. Aturan ini sangat sejalan dengan

prinsip-prinsip HAM18.

Adanya pembatasan-pembatasan itu tidak perlu mengecilkan hati kita seolah-

olah kita adalah bangsa yang tidak memiliki kebebasan beragama. Hal itu

dimungkinkan sepanjang dilakukan melalui undang-undang, semata-mata untuk

menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan

untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-

nilai agama, keamanan dan ketertiban umum.

16. M. Atho Mudzhar, Op.Cit.17. Ibid.18. Ibid.


17/21

17

Sesungguhnya dalam instrumen-instrumen internasional pun hal serupa

memang diatur. Dengan demikian, Pasal 28J UUD 1945 sesungguhnya juga

sejalan dengan berbagai instrumen internasional yang telah diadopsi dan

ditandatangani oleh PBB. Dalam hal ini maka apabila UU No.1/PNPS/1965 itu

dipandang sebagai salahsatu pembatasan yang dilakukan dengan UU, maka hal

itu sebenarnya adalah tidak bertentangan dengan UUD 1945, karena adanya

peluang yang diberikan oleh Pasal 28J UUD 1945 itu yang harus dibaca sebagai

bagian tak terpisahkan dari pasal-pasal lainnya19.

Dalam permasalahan kependudukan yang diatur dalam UU no.23 tahun 2006pasal 2 disebutkan bahwa, Keterangan mengenai kolom agama sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) bagi Penduduk yang agamanya belum diakui sebagal

agama berdasarkan ketentuan Peraturan perundang-undangan atau bagi

penghayat kepercayaan tidak diisi, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam

database Kependudukan. Praktik diskriminasi yang dialami oleh masyarakat

penganut kepercayaan adalah bentuk dari kesalahan penerapan norma dalam

hukum administrasi dan bukan merupakan permasalahan pertentangan norma UU

Pencegahan Penodaan Agama terhadap UUD 1945.

Mengenai permasalahan seorang atheis di Indonesia20, memang belum ada

peraturan perundang-undangan yang secara tegas melarang seseorang menganut

paham ateisme. Di sisi lain, konsekuensi hukum dari paham ateisme yang

dianutnya, orang yang bersangkutan boleh jadi tidak dapat menikmati hak-hak

yang pada umumnya bisa dinikmati mereka yang menganut agama tertentu di

Indonesia.

19. Ibid.20. Adi Condro Bawono, Diana Kusumasari, Bolehkan menjadi Atheis di Indonesia?,

http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4f4545a9b77df/bolehkah-menjadi-ateis-di-

indonesia? (akses 9 Oktober 2013)
http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4f4545a9b77df/bolehkah-menjadi-ateis-di-indonesiahttp://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4f4545a9b77df/bolehkah-menjadi-ateis-di-indonesiahttp://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4f4545a9b77df/bolehkah-menjadi-ateis-di-indonesiahttp://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4f4545a9b77df/bolehkah-menjadi-ateis-di-indonesia


18/21

18

Namun, Seorang ateis dilarang menyebarkan ateisme di Indonesia. Penyebar

ajaran ateisme dapat dikenai sanksi pidana Pasal 156a Kitab Undang-Undang

Hukum Pidana (KUHP) yang menyebutkan:

Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun barang siapa

dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan

perbuatan:

a. Yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan ataupenodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia;

b. Dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apa punjuga, yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa.
http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4c7b7fd88a8c3/node/38/wetboek-van-strafrecht-%28wvs%29-kitab-undang-undang-hukum-pidana-%28kuhp%29http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4c7b7fd88a8c3/node/38/wetboek-van-strafrecht-%28wvs%29-kitab-undang-undang-hukum-pidana-%28kuhp%29http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4c7b7fd88a8c3/node/38/wetboek-van-strafrecht-%28wvs%29-kitab-undang-undang-hukum-pidana-%28kuhp%29http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4c7b7fd88a8c3/node/38/wetboek-van-strafrecht-%28wvs%29-kitab-undang-undang-hukum-pidana-%28kuhp%29


19/21

19

BAB III

PENUTUP

A. KesimpulanIndonesia sebagai Negara yang mempercayai Tuhan Yang Maha Esa telah

mengakui dan menjamin kebebasan Warga Negaranya dalam menjalankan

ibadah. Tidak hanya sebatas agama mayoritas di Indonesia, namun juga agama

dan kepercayaan yang tidak disebutkan dalam UU. Maka, Warga Negara

Indonesia tidak perlu khawatir akan pembatasan-pembatasan kebebasan

menjalankan agama dan kepercayaannya. Pembatasan-pembatasan tersebut

semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan

orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan

moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum.

B. SaranSebaiknya dalam perumusan UU berkaitan dengan kebebasan beragama lebih

dijelaskan dengan rinci agar tidak menimbulkan kesalahan penafsiran dalam hal

praktiknya. Dan dalam hal praktik di kehidupan masyarakat, sebaiknya jangan

ada lagi diskriminasi terhadap agama dan atau kepercayaan minoritas.


20/21


21/21

21

Salmande, Ali. Delik Penghinaan terhadap agama.

http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl4464/delik-penghinaan-terhadap-agama.

Akses 9 Oktober 2013

Rachmadsyah, Shanti. Hak Anak dalam Keluarga (Memiliki Keyakinan Berbeda

dengan Orang Tua).

http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4ccaef70a8194/hak-anak-dalam-

keluarga-%28memiliki-keyakinan-berbeda-dengan-orang-tua%29. Akses 9 Oktober

2013

www.kompasham.go.id.Akses 9 Oktober 2013
http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl4464/delik-penghinaan-terhadap-agamahttp://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4ccaef70a8194/hak-anak-dalam-keluarga-%28memiliki-keyakinan-berbeda-dengan-orang-tua%29http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4ccaef70a8194/hak-anak-dalam-keluarga-%28memiliki-keyakinan-berbeda-dengan-orang-tua%29http://www.kompasham.go.id/http://www.kompasham.go.id/http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4ccaef70a8194/hak-anak-dalam-keluarga-%28memiliki-keyakinan-berbeda-dengan-orang-tua%29http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4ccaef70a8194/hak-anak-dalam-keluarga-%28memiliki-keyakinan-berbeda-dengan-orang-tua%29http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl4464/delik-penghinaan-terhadap-agama

hak warga negara dalam menjalankan agamanya dan kewajiban pemerintah untuk menjamin kebebasan...

Documents