hak penduduk asli

7/22/2019 Hak Penduduk Asli

1/31

HAK PENDUDUK ASLI

Lembar Fakta No. 9 (Revisi 1)

Ulang Tahun ke 50 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia1948 - 1998


2/31

Tujuan dari Dekade ini adalah pemajuan dan perlindungan terhadap hak penduduk asli dan pemberdayaan mereka

untuk menentukan pilihan sendiri yang memungkinkan mereka untuk mempertahankan identitas kebudayaan dan

ikut berpartisipasi dalam kehidupan politik, ekonomi, dan sosial dengan penghormatan yang penuh terhadap

nilai-nilai budaya, bahasa, tradisi dan bentuk-bentuk organisasi sosial mereka.

PROGRAM AKTIVITAS UNTUK DEKADE INTERNASIONAL

PENDUDUK ASLI DUNIA (1995 - 2004)

(alinea 4)

Keputusan Dewan Umum 50/157, 21 Desember 1995, Lampiran

2


3/31

PENGANTAR

Penduduk asli mendiami area yang cukup luas di permukaan bumi. Tersebar di seluruh dunia dari Kutub Utara

sampai dengan Pasifik Selatan, mereka berjumlah sekitar 300 juta. Menurut perkiraan kasar, mereka disebut sebagai

penduduk asli atau masyarakat aborijinalkarena telah tinggal di tanah mereka sebelum adanya pendatang dari mana pun.Menurut satu definisi, mereka adalah keturunan orang-orang yang telah mendiami suatu daerah atau wilayah geografis,

pada saat datangnya masyarakat dari asal-usul budaya atau etnik yang berbeda. Pendatang baru tersebut kemudian menjadi

dominan melalui penaklukan, pendudukan, pemukiman, dan cara-cara lain.

Di antara banyak penduduk asli adalah suku Indian dari Amerika (misalnya, Masyarakat Maya di Guatemala dan

Masyarakat Aymaras di Bolivia), Inuit dan Aleutian dari wilayah sirkumpolar, Saami di Eropa Utara, Aborijin dan Selat

Torres di Australia, serta Maori di New Zealand. Penduduk asli ini sebagian besar telah mempertahankan karakter sosial,

budaya, ekonomi, dan politik yang jelas berbeda dengan yang dimiliki segmen-segmen masyarakat lain dalam suatu

nasion.

Sepanjang sejarah manusia, bila penduduk terdekat yang dominan telah memperluas wilayah mereka ataupendatang dari jauh telah memperoleh tanah baru melalui jalan kekerasan, maka kebudayaan, kehidupan dan bahkan

keberadaan pendudukan asli berada dalam bahaya. Ancaman-ancaman terhadap budaya dan tanah milik penduduk asli,

terhadap status mereka dan hak hukum lainnya sebagai suatu kelompok dan penduduk yang berbeda, tidak selalu dalam

bentuk yang sama dengan masa sebelumnya. Meskipun beberapa kelompok secara relatif telah berhasil, penduduk asli di

hampir seluruh bagian dunia sedang aktif mencari pengakuan atas identitas dan cara hidup mereka.

Pada Maret 1997, 15 organisasi penduduk asli telah memiliki status konsultatif dengan Dewan Ekonomi dan

Sosial PBB.Status konsultatif ini memberikan hak kepada mereka untuk hadir dan berpartisipasi dalam berbagai konperensi

internasional dan konperensi antar pemerintah. Organisasi-organisasi tersebut adalah: Aboriginal and Torres Strait Islander

Commission, Asociacin Kunas Unidos por Nabguana, Four Directions Council, Grand Council of the Crees (Quebec), Indian Council of

South America, Indian Law Resource Centre, Indigenous World Association, International Indian Treaty Council, International

Organization of Indigenous Resource Development, Inuit Circumpolar Conference, National Aboriginal and Islander Legal Services

Secretariat, National Indian Youth Council, Saami Council, Sejekto Cultural Association of Costa Rica, dan World Council of

Indigenous Peoples. Ditambah lagi dengan ratusan wakil dari penduduk asli lainnya dan organisasi mereka yang berpartisipasi

dalam pertemuan PBB, terutama pertemuan Kelompok Kerja untuk Penduduk asli. Organisasi non-pemerintah yang

mempunyai perhatian terhadap hak asasi manusia yang bersifat umum, ikut berpartisipasi dengan bekerja secara aktif di

bidang hak penduduk asli, disamping mendukung perkara-perkara mereka sendiri.

Walaupun berbeda secara budaya dan etnis, dalam paparan penduduk asli di forum-forum internasional, terlihat

ada persamaan-persamaan yang menyolok dalam hal permasalahan, keluhan, dan kepentingan. Partisipasi penduduk asli

dan organisasi-organisasi dalam pertemuan yang diadakan oleh PBB telah menyoroti persamaan-persamaan ini.

Sejak munculnya Bangsa-bangsa baru dalam gelombang dekolonisasi setelah Perang Dunia Kedua, kasus yang

sering terjadi adalah upaya penduduk asli untuk tetap mempertahankan identitas dan warisan budaya mereka. Saat ini

secara umum telah diakui bahwa kebijakan tentang asimilasi dan integrasi yang bertujuan untuk membawa penduduk asli

ke dalam populasi mayoritas penduduk seringkali tidak berhasil.

3


4/31

Aktivitas organisasi non-pemerintah di satu pihak, dan inisiatif antar pemerintah di pihak lain, telah membuahkan

pengaruh yang saling menguntungkan. Konperensi internasional pertama organisasi non-pemerintah mengenai penduduk

asli telah diadakan di Jenewa pada 1977. Konperensi ini kemudian diikuti oleh konperensi organisasi non-pemerintah

lainnya mengenai penduduk asli dan tanah, yang juga diselenggarakan di Jenewa, pada 1981. Pertemuan ini dan kajiankhusus PBB yang hampir selesai, berpengaruh pada perkembangan yang mengarah pada pendirian Kelompok Kerja PBB

untuk Penduduk Asli.

PBB dan Organisasi Buruh Internasional (ILO) mengakui bahwa penetapan dan perlindungan hak penduduk asli

merupakan bagian yang penting dari hak asasi manusia, dan layak diperhatikan masyarakat internasional. Kedua organisasi

ini aktif dalam menyusun dan menerapkan standar yang dirancang untuk menjamin penghargaan atas hak penduduk asli

yang telah ada dan menetapkan hak tambahan. Lembar Fakta ini secara singkat menjelaskan apa yang dilakukan oleh PBB

pada saat ini, perkembangannya dan rencana-rencana ke depan untuk memajukan dan melindungi hak penduduk asli di

mana pun.

STUDI MENGENAI DISKRIMINASI TERHADAP PENDUDUK ASLI

Pada 1920-an, suku Indian Amerika mendatangi Liga Bangsa-bangsa. Kunjungan mereka di Jenewa benar-benar

menarik perhatian, namun tidak memperoleh hasil yang nyata. Pada tahun-tahun awal berdirinya PBB, wakil-wakil dari

penduduk asli mencoba untuk menarik perhatian organisasi dunia secara sporadis. Walaupun demikian, tidak ada reaksi

khusus dari organisasi dunia tersebut. Pada 1948, pemerintah Bolivia di PBB berinisiatif untuk membentuk Sub-Komisi

yang meneliti masalah-masalah sosial penduduk asli, namun tidak membuahkan hasil apa pun

Sejak didirikan, sebenarnya PBB telah memberikan perhatian pada kondisi yang berpengaruh pada penduduk

asli, walaupun hanya sebagai bagian dari hak asasi manusia secara keseluruhan. Perhatian terhadap penduduk asli

diwujudkan dalam sejumlah instrumen dan studi yang dipersiapkan selama bertahun-tahun, dan aktivitas dari badan-badan

hak asasi manusia yang menangani minoritas, perbudakan, perhambaan, dan tenaga kerja paksa misalnya.

Titik balik terjadi pada 1970, saat Sub-Komisi untuk Pencegahan Diskriminasi dan Perlindungan terhadap Kaum

Minoritas memberikan rekomendasi akan perlunya dilakukan suatu studi yang menyeluruh mengenai masalah diskriminasi

terhadap penduduk asli. Pada 1971, Jos R. Martinez Cobo dari Ekuador ditunjuk sebagai Pelapor Khusus untuk

melakukan studi. Jos R. Martinez Cobo mengusulkan upaya-upaya nasional dan internasional untuk menghapus

diskriminasi terhadap penduduk asli. Laporan terakhirnya1disampaikan kepada Sub-Komisi pada 1981 -1984.

Pelapor Khusus ini memusatkan perhatiannya pada masalah hak asasi manusia yang luas. Mereka merumuskan

definisi penduduk asli, peran organisasi antar pemerintah dan non-pemerintah, penghapusan diskriminasi, asas pokok hak

asasi manusia, serta tindakan di bidang-bidang khusus seperti kesehatan, tempat tinggal, pendidikan, bahasa, budaya,

institusi sosial dan hukum, lapangan pekerjaan, tanah, hak politik, hak dan praktek keagamaan, serta persamaan dalam

penyelenggaraan peradilan. Kesimpulan, usulan, dan rekomendasi dari Jos R. Martinez Cobo merupakan tonggak sejarah

1 Studi Masalah Diskriminasi terhadap Populasi Penduduk Asli, dipubilikasikan dalam bentuk gabungan dalam 5 volume seperti yang tercantum dalamdokumen E/CN.4/Sub.2/1986/7 dan Lampiran 1 - 4 dalam Volume 5, Kesimpulan, Proposal, dan Rekomendasi,dipublikasikan secara terpisah (Sales no.E.86.XIV.3)

4


5/31

yang penting dalam proses pertimbangan PBB tentang masalah hak asasi manusia yang dihadapi oleh penduduk asli.

Sebagian besar hasil studi tersebut masih dipertimbangkan, tetapi sebagian lagi telah dimasukkan ke dalam resolusi Sub-

Komisi.

KELOMPOK KERJA UNTUK PENDUDUK ASLI

Studi yang dilakukan oleh Martnez Cobo, ide-ide yang muncul dalam Sub-Komisi untuk Pencegahan

Diskriminasi dan Perlindungan terhadap Kaum Minoritas, serta dukungan dari organisasi non-pemerintah, mengarah pada

terbentuknya Kelompok Kerja untuk Penduduk Asli oleh Dewan Ekonomi dan Sosial pada 1982. Kelompok kerja ini

merupakan badan subsider atau pelengkap dari Sub-Komisi. Kelima anggotanya2, yang masing-masing berasal dari setiap

wilayah geopolitis dunia, merupakan ahli-ahli yang mandiri dan menjadi anggota Sub-Komisi.

Sebelum sidang tahunan Sub-Komisi di Jenewa, Kelompok Kerja ini terlebih dahulu mengadakan pertemuan

selama seminggu. Pertemuan Kelompok Kerja ini diadakan setiap tahun sejak 1982, kecuali pada 1986. Pada tahun

tersebut diselenggarakan Lokakarya Hak Penduduk Asli yang disponsori oleh Masyarakat Anti Perbudakan bagiPerlindungan Hak Asasi Manusia dan Dewan Dunia Penduduk Asli. Lokakarya tersebut diketuai oleh Erica-Irene A. Daes,

Ketua/Pelapor Kelompok Kerja yang sekarang.

Kelompok Kerja ini terbuka untuk wakil-wakil dari semua penduduk asli dan komunitas dan organisasi mereka.

Sidang Kelompok Kerja yang terbuka untuk semua pihak yang berminat dan dialog konstruktif yang terjadi antara mereka

yang berminat, telah memperkuat posisi Kelompok Kerja sebagai pusat aktivitas internasional yang menangani masalah

penduduk asli. Beberapa organisasi penduduk asli mengadakan pertemuan persiapan untuk merumuskan inisiatif dan

kedudukan yang sama sebelum pertemuan Kelompok Kerja diselenggarakan.

Perhatian yang diberikan pada hak penduduk asli melalui aktivitas Kelompok Kerja ini, secara umum dapat

dilihat dari jumlah orang yang terlibat. Sekitar 700 orang secara teratur menghadiri sidang-sidang yang diadakan. Mereka

termasuk pengamat dari pemerintah dan penduduk asli dan organisasi non-pemerintah, serta para ahli dan akademisi.

Kelompok Kerja ini merupakan salah satu forum PBB yang terbesar di bidang hak asasi manusia.

Selain mendukung dan mendorong dialog antara pemerintah dengan penduduk asli, Kelompok Kerja memiliki dua

tugas utama:

Meninjau kembali pembangunan nasional yang menyangkut pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia dankebebasan dasar penduduk asli; dan

Mengembangkan standar internasional yang berkaitan sehubungan dengan hak penduduk asli denganmempertimbangkan baik persamaan maupun perbedaan situasi dan aspirasi mereka di seluruh dunia.

Dalam meninjau kembali pembangunan nasional, Kelompok Kerja menerima dan menganalisis informasi tertulis yang

diberikan oleh Pemerintah, badan-badan khusus dan badan-badan PBB lainnya, organisasi antar pemerintah regional dan

internasional, organisasi non-pemerintah, serta dari pihak penduduk asli sendiri.

2 Pada Juli 1996, anggota dari Kelompok Kerja adalah: Miguel Alfonso Martinez (Cuba), Volodymyr Boutkevitch (Ukrania), Erica Irene A. Daes(penanggung jawab pelaporan) (Yunani), El-Hadji Guisse (Sinegal) dan Ribot Hatano (Jepang).

5


6/31

Ketua/Pelapor Kelompok Kerja, Mrs. Erica-Irene A. Daes, mengunjungi Negara-negara untuk melakukan tiga hal,

yaitu memperoleh informasi langsung dari tangan pertama, memberikan informasi mengenai aktivitas PBB di bidang hak

penduduk asli, serta mengidentifikasi hal-hal yang harus dilakukan dalam menentukan standar.

Kelompok Kerja tidak berwenang untuk memeriksa, membuat rekomendasi atau mengambil keputusan terhadappengaduan tertentu tentang dugaan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia, karena PBB telah menyediakan saluran

pengaduan lainnya untuk keperluan tersebut.3

PENETAPAN STANDAR

Kelompok Kerja untuk Penduduk Asli memberikan penekanan khusus pada bagian kedua dari tugasnya yaitu:

pengembangan standar internasional mengenai hak penduduk asli. Pada 1985, Kelompok Kerja mulai mempersiapkan

rancangan Deklarasi Hak Penduduk Asli dengan mempertimbangkan komentar dan saran dari para peserta sidang,

terutama dari wakil-wakil penduduk asli dan Pemerintah. Dalam sidang kesebelas pada Juli 1993, Kelompok Kerja

menyetujui satu naskah akhir rancangan deklarasi dan menyerahkannya kepada Sub-Komisi.Berdasarkan resolusi 1994/45 tertanggal 26 Agustus 1994, Sub-Komisi Pencegahan Diskriminasi dan

Perlindungan terhadap Kaum Minoritas menetapkan rancangan deklarasi dan menyampaikannya kepada Komisi Hak Asasi

Manusia untuk dipertimbangkan.4

Rancangan Deklarasi PBB untuk Hak Penduduk Asli memperlihatkan salah satu perkembangan yang paling

penting dalam memajukan dan melindungi hak asasi manusia dan kebebasan dasar penduduk asli. Rancangan deklarasi itu

terdiri dari 19 alinea pembukaan serta 45 pasal mengenai hak-hak dan kebebasan yang meliputi pemeliharaan dan

pengembangan karakter suku, budaya, serta identitas yang berbeda; perlindungan dari etnosida dan genosida; hak yang

berhubungan dengan keagamaan, bahasa, dan institusi pendidikan; kepemilikan, penggunaan dan kepemilikan atas tanah

dan sumber daya alam dari penduduk asli, perlindungan budaya dan hak milik intelektual, pemeliharaan struktur ekonomi

tradisional dan kehidupan sehari-hari termasuk berburu, memancing, berternak, berkumpul, menebang pohon, bercocok

tanam; perlindungan terhadap lingkungan; partisipasi dalam kehidupan politik, sosial dan ekonomi di dalam Negara yang

bersangkutan; terutama hal-hal khusus yang mempengaruhi kehidupan dan martabat penduduk asli; penentuan nasib

sendiri; pemerintahan sendiri, otonomi penduduk asli tentang masalah internal/lokal, kontak-kontak tradisional dan kerja

sama antar batas negara; serta penghargaan perjanjianan dan kesepakatan yang dibuat dengan penduduk asli.

Rancangan deklarasi juga dibuat agar prosedur-prosedur bersifat adil dan dapat diterima oleh kedua belah pihak

untuk menyelesaikan konflik atau perselisihan antara penduduk asli dan pemerintah, melalui cara-cara seperti negosiasi,

mediasi, arbitrasi, pengadilan nasional, serta peninjauan hak asasi manusia dan sarana pengaduan secara internasional dan

regional.

Lebih jauh lagi, rancangan deklarasi menyatakan bahwa hak-hak yang tercantum di dalamnya merupakan standar

minimum untuk hidup dan kesejahteraan penduduk asli seluruh dunia.

3Lihat Lembar Fakta No. 7, Prosedur Komunikasi.4Text rancangan deklarasi, lihat Sub-Komisi Pencegahan Diskriminasi dan Perlindungan Minoritas, Resolusi 1994/45, Lampiran.

6


7/31

KELOMPOK KERJA UNTUK RANCANGAN DEKLARASI

Berdasarkan Resolusi 1995/32 tertanggal 3 Maret 1995, Komisi Hak Asasi Manusia membentuk sidang terbuka

antar bagian Kelompok Kerja untuk mempertimbangkan naskah yang disampaikan oleh Sub-Komisi, dan menguraikanrancangan deklarasi untuk dipertimbangkan dan disahkan oleh Majelis Umum pada Dekade Internasional Penduduk Asli

Dunia (1995-2004).5Majelis Umum telah menyatakan bahwa penetapan deklarasi merupakan tujuan utama Dekade ini. 6

Dalam Aneks resolusi 1995/32, Komisi Hak Asasi Manusia menetapkan prosedur untuk berpartisipasi dalam

aktivitas Kelompok Kerja mengenai rancangan deklarasi bagi kelompok penduduk asli yang tidak memiliki status

konsultatif dengan Dewan Ekonomi dan Sosial (lihat Aneks II).

Organisasi tersebut diminta untuk mengirim permohonan mereka ke Komisioner Tinggi Hak Asasi Manusia

PBB/Pusat Hak Asasi Manusia yang akan meminta komentar dari Negara yang terkait. Permohonan dan komentar

pemerintah terkait itu dipertimbangkan oleh Dewan Komite bagi organisasi non-pemerintah. Pada Maret 1997, 99

organisasi penduduk asli telah diakui oleh komite dewan tersebut.Sejak didirikan, Kelompok Kerja untuk rancangan deklarasi telah dua kali mengadakan sidang di kantor PBB di

Jenewa. Pada sidang pertama di November-Desember 1995, Kelompok Kerja rancangan deklarasi mempertimbangkan

rancangan deklarasi yang ditetapkan oleh Sub-Komisi, dan mengadakan debat umum mengenai bagian demi bagian dari

naskah itu, dalam rangka mengidentifikasi kesepakatan umum dan pasal-pasal yang membutuhkan perundingan lebih lanjut

(lihat E/CN.4/1996/84). Di sidang kedua pada Oktober-November 1996, pasal-pasal yang memiliki kemiripan tema

atau yang mempunyai hubungan satu sama lain dikelompokkan kembali untuk didiskusikan lebih lanjut, dan untuk

memperoleh saran-saran (lihat E/CN.4/1997/102). Sampai saat ini, tidak ada perubahan-perubahan pada rancangan

deklarasi yang ditetapkan oleh Sub-Komisi; rancangan ini tetap merupakan landasan kerja bagi Kelompok Kerja antar

sidang.

DANA SUKARELA UNTUK KELOMPOK PENDUDUK ASLI

Pada 1985, Majelis Umum mendirikan Dana Sukarela PBB untuk Penduduk Asli. Dana tersebut disediakan bagi

wakil-wakil dari komunitas-komunitas dan organisasi-organisasi penduduk asli, sehingga memungkinkan mereka

menghadiri sidang Kelompok Kerja bagi Penduduk Asli. Sidang Kelompok Kerja di Jenewa mempertemukan orang-orang

dari seluruh dunia, dan melalui dana itu PBB memungkinkan berpartisipasinya para wakil dari komunitas penduduk asli

yang berasal dari wilayah yang cukup jauh.

Dana tersebut dikelola oleh Sekretaris Jenderal PBB dengan lima anggota Dewan Perwalian 7sebagai penasihat,

yang mengadakan pertemuan tahunan untuk menilai permohonan bantuan. Dana tersebut diperoleh dari sumbangan

Negara-negara, organisasi non-pemerintah serta badan umum dan swasta lainnya. Setiap tahunnya dana sukarela ini

5Diproklamirkan oleh Dewan Umum melalui Resolusi 48/13 per 21 Desember 1993.6Lihat Resolusi Majelis Umum 50/157 per 21 Desember 1995, Pasal 4.7Per-Maret 1997, anggota dari Dewan Perwalian adalah: Mr. Michael Dodson (Australia), Mr. Ole Ntimama (Kenya), Ms. Nina Pacari Vega (Ekuador),Ms. Tove Sovndahl Petersen (Denmark), dan Ms. Victoria Tauli-Corpuz (Filipina).

7


8/31

menyediakan dana perjalanan untuk 40 orang wakil dari penduduk asli.

Daftar pertanyaan yang diberikan oleh Dewan Perwalian untuk diisi dengan lengkap oleh pemohon dapat dilihat

pada Lampiran 1.

Pada Desember 1995, Majelis Umum memperluas ruang lingkup Dana Sukarela, dengan tujuan untukmemberikan bantuan keuangan bagi wakil-wakil dari organisasi-organisasi penduduk asli yang diakui oleh Komite

Organisasi Non-Pemerintah untuk berpartisipasi dalam kegiatan Kelompok Kerja Komisi Hak Asasi Manusia untuk

rancangan deklarasi.

Jumlah pemohon bantuan jauh melebihi sumber dana yang ada. Dewan Perwalian, Kelompok Kerja untuk Penduduk

Asli, Sub-Komisi Pencegahan Diskriminasi dan Perlindungan Minoritas, dan Komisi Hak Asasi Manusia ikut serta dalam

pencarian dana. Semua sumbangan harap dialamatkan ke:

Voluntary Fund for Indigenous PopulationsHigh Commissioner/Centre for Human Rights, Palais des Nations,

1211 Genewa 10, Switzerland.

Penduduk asli yang meminta bantuan dana harus menulis ke alamat yang sama sebelum 15 Maret setiap tahunnya.

STUDI MENGENAI PERJANJIAN DAN KESEPAKATAN DENGAN PENDUDUK ASLI

Dalam banyak kasus, hubungan antara penduduk asli dengan pemerintah Negara tempat mereka berdiam diatur

dengan perjanjian, kesepakatan dan aturan lainnya. Beberapa dokumen mengacu pada abad VII dan abad VIII. Di sebagian

besar negara, pembuatan perjanjian semacam itu masih terus berlangsung.

Beberapa perjanjian yang bersifat abadi menjadi dasar bagi masyarakat dengan latar belakang dan budaya yang

berbeda-beda untuk hidup harmonis. Beberapa perjanjian lain menimbulkan perselisihan, karena lahir dari negosiasi yang

tidak adil, atau karena hak-hak dalam perjanjian telah dilanggar, dan kewajiban-kewajiban tidak dipenuhi.

Banyak perjanjian yang sangat memiliki arti simbolik bagi penduduk asli. Perjanjian ini memberikan pengakuan

terhadap penentuan nasib sendiri (self-determination)masyarakat penduduk asli, dan menjamin hak kolektif masyarakat yang

bersangkutan. Kesepakatan yang mempunyai ciri perjanjian diam-diam antara satu sama lain, yang dihargai sepenuhnya

oleh kedua belah pihak, akan menghasilkan rasa saling percaya dan saling menghormati. Kesepakatan ini memiliki peran

yang sangat potensial dalam memajukan dan melindungi hak asasi dan kebebasan mendasar dari para penduduk asli.

Berdasarkan alasan-alasan di atas, pada 1989 Dewan Ekonomi dan Sosial memberi wewenang kepada Sub-Komisi

Pencegahan Diskriminasi dan Perlindungan terhadap Kaum Minoritas untuk menunjuk Mr. Miguel Alfonzo Martnez,

anggota Kelompok Kerja untuk Penduduk Asli, sebagai Pelapor Khusus (Special Rappoteur). Ia bertugas untukmempersiapkan sebuah studi mengenai potensi perjanjian, kesepakatan, dan pengaturan konstruktif lainnya yang dilakukan

antara pemerintah dengan penduduk asli. Meskipun studi ini mempertimbangkan aspek kedaulatan dan integritas wilayah

Negara masing-masing, tetapi Pelapor Khusus diminta untuk memberikan perhatian khusus terhadap standar universal hak

asasi manusia yang telah ada dan yang sedang diproses. Ia juga diminta untuk memberikan jalan keluar bagi dicapainya

8


9/31

pemajuan dan perlindungan maksimum yang dimungkinkan bagi hak penduduk asli baik dalam perjanjian domestik, mau

pun hukum internasional.

PBB telah meminta Negara-negara dan penduduk asli untuk memberikan semua informasi yang relevan dengan

masalah perjanjian yang ada di antara mereka kepada Pelapor Khusus. Ia meneliti ribuan perjanjian dan kesepakatan yangada dan segala sesuatu yang berkaitan dengan persiapan perjanjian atau kesepakatan itu. Ia juga menganalisis undang-

undang dan peraturan negara, keputusan peradilan nasional dan internasional, serta informasi yang relevan.

Pada 1992, Pelapor Khusus menyerahkan laporan pendahuluan kepada Sub-Komisi. Laporan kedua dan ketiga

diberikan secara berturut-turut pada 1994 dan 1996. Laporan terakhir diharapkan dapat diserahkan ke Sub-Komisi pada

1997 ini.

STUDI PERLINDUNGAN TERHADAP WARISAN PENDUDUK ASLI

Eksplorasi dan penjajahan yang dimulai pada abad ke-15 tidak hanya mengarah pada penguasaan tanah dan

sumber daya alam, tetapi juga merusak ilmu pengetahuan, ide-ide, kesenian, dan kebudayaan penduduk asli.Saat ini, minat terhadap pengetahuan dan kebudayaan penduduk asli semakin besar dan eksploitasi kebudayaan

pun terus berlanjut. Bidang pariwisata yang dikelola oleh penduduk asli dan komersialisasi kesenian penduduk asli tumbuh

dengan subur. Ilmu pengobatan tradisional, keahlian akan keragaman pertanian, dan pengelolaan lingkungan pun

digunakan, tetapi keuntungan yang diperoleh tidak sepenuhnya dibagi dengan penduduk asli. Banyak penduduk asli merasa

prihatin terhadap peninggalan kerangka nenek moyang mereka dan benda-benda sakral yang disimpan di museum. Mereka

sedang mencari jalan keluar untuk meminta ganti kerugian.

Penduduk asli di seluruh dunia menyatakan bahwa kebutuhan akan perlindungan terhadap budaya dan hak milik

intelektual mereka sudah sangat mendesak. Mereka tidak dapat menggunakan hak-hak fundamental mereka sebagai bangsa,

masyarakat, dan penduduk sehingga tidak mampu mengamalkan ilmu yang mereka peroleh dari nenek moyang mereka.

Pada 1992, Dewan Ekonomi dan Sosial menunjuk Ms. Erica-Irene A. Daes, Ketua/Pelapor Kelompok Kerja

untuk Penduduk Asli, sebagai Pelapor Khusus Sub-Komisi untuk Pencegahan Diskriminasi dan Perlindungan terhadap

Kaum Minoritas, yang menyiapkan kajian mengenai upaya-upaya yang akan diambil oleh komunitas internasional untuk

memperkuat penghormatan pada kekayaan budaya dan hak milik intelektual dari penduduk asli.

Hasil studi ini diserahkan kepada Sub-Komisi pada Agustus 1993 (lihat E/CN.4/Sub/2/1993/28). Hal ini

dipandang sebagai langkah formal pertama dalam memberikan perhatian pada penduduk asli, dan sebagai dasar bagi

pembentukan standar yang layak untuk membebaskan mereka dari ancaman yang sedang berkembang dan menyebar

terhadap integritas tradisi budaya, spiritual, seni, agama dan ilmu pengetahuan mereka.

Studi ini ditindaklanjuti dengan permintaan kepada Pelapor Khusus untuk membuat rancangan asas-asas dan

pedoman khusus untuk melindungi warisan penduduk asli dan untuk memajukan dialog yang lebih luas antara penduduk

asli, PBB, Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, Kebudayaan PBB (UNESCO), Organisasi Hak Milik Intelektual

Dunia (WIPO), lembaga keuangan internasional, dan asosiasi ilmu pengetahuan dan profesi dalam bidang ini. Rancangan

asas dan pedoman diajukan ke Sub-Komisi pada 1994 dan 1995, dan suatu laporan tambahan diajukan pada 1996.

9


10/31

SEMINAR MENGENAI HAK PENDUDUK ASLI

Dalam seminar PBB di Jenewa pada Januari 1989, para ahli dari kelompok-kelompok pemerintah dan penduduk

asli, diundang untuk mendiskusikan pengaruh-pengaruh rasisme dan diskriminasi rasial dalam konteks sosial dan ekonomiantara penduduk asli dan negara.

Kesimpulan dan rekomendasi dari seminar menunjukkan bahwa penduduk asli telah dan masih menjadi korban

rasisme dan diskriminasi sosial; bahwa hubungan antara Negara dan penduduk asli harus didasarkan pada kesepakatan dan

kerja sama yang bebas dan jelas, dan bukan hanya berdasarkan diskusi dan partisipasi; dan penduduk asli harus dianggap

sebagai subjek yang sesuai dalam hukum internasional dengan hak-hak kolektif yang dimilikinya.

Seminar ini diketuai oleh seorang ahli yang ditunjuk oleh pemerintah Senegal, yaitu Mr. Ndazry Toure. Seorang

ahli masyarakat penduduk asli, Mr. Ted Moses dari Dewan Agung Crees dari Quebec (Grand Council of Crees),

ditunjuk sebagai Pelapor.

Pada September 1991, kelompok para ahli mengadakan pertemuan di Nuuk, Greenland untuk meninjaukembali pengalaman Negara-negara dalam mempraktekkan sistem pemerintahan internal bagi masyarakat penduduk asli.

Negara-negara anggota PBB dan organisasi penduduk asli menunjuk ahli-ahli untuk membuat rekomendasi dan meninjau

kembali contoh-contoh pengaturan pemerintahan internal masyarakat penduduk asli.

Para ahli tersebut mengakui bahwa dalam sejarahnya penduduk asli merupakan masyarakat yang memiliki

pemerintahan sendiri (self-governing) dengan bahasa, budaya, hukum, dan tradisi yang dimiliki. Penentuan nasib sendiri

masyarakat penduduk asli merupakan syarat untuk menentukan kebebasan, keadilan, dan perdamaian di dalam suatu

Negara dan dalam komunitas internasional. Pusat Hak Asasi Manusia telah mempersiapkan buku pedoman yang berisikan

berbagai contoh sistem pemerintahan sendiri dan pengaturan sendiri dari masyarakat penduduk asli.

Seminar di Nuuk dianggap telah memberi kontribusi yang penting dalam pembahasan mengenai sistem

pemerintahan sendiri masyarakat penduduk asli. Seminar ini diketuai oleh seorang mantan pemimpin Greenland, Mr.

Jonathan Motzfeldt. Ms. Maria Lorenza Dalupan dari Filipina ditunjuk sebagai pelapor.

Peran penduduk asli itu sendiri dalam mendukung pembangunan, menjadi topik utama dalam konperensi teknis

yang diselenggarakan di Santiago, Chili pada Mei 1992. Konperensi ini dihadiri oleh wakil-wakil dari pemerintah dan

kelompok-kelompok penduduk asli, serta ahli-ahli mengenai penduduk asli yang mandiri dan merupakan bagian dari

persiapan untuk Earth Summit di Rio de Janeiro.

Konperensi Teknis PBB tentang pengalaman-pengalaman praktis penduduk asli dalam melaksanakan

pembangunan yang berkesinambungan dan berorientasi pada lingkungan, menghasilkan seperangkat asas kerja yang

mengakui kebutuhan penduduk asli untuk melaksanakan jurisdiksi yang lebih besar atas kehidupan pribadi mereka, dan hak

untuk menentukan pembangunan mereka sendiri dan mengawasi lembaga-lembaga, serta menggunakan sumber-sumber

yang mereka anggap cocok.

Mr. Jos Bengoa dari Chili mengetuai pertemuan dan Mr. Ingmar Egede, wakil dari Inuit Circumpolar Conference,

bertindak sebagai pelapor.

Seminar Ahli tentang Pengalaman Praktis sehubungan dengan Hak atas Tanah dan Tuntutan-Tuntutan Penduduk

10


11/31

Asli diselenggarakan di Whitehorse, Canada pada Maret 1996 atas undangan Pemerintah Kanada. Seminar ini merupakan

bagian dari Program Aksi Dekade Internasional Penduduk Asli Dunia. Mr. David Keenan dari Yukon Council of First Nations,

mengetuai seminar, dan Mr. Jos Aylwin Oyarzon dari pemerintah Chili ditunjuk sebagai pelapor.

Seminar ini menetapkan kesimpulan dan rekomendasi akhir mengenai hak atas tanah dan tuntutan dari pendudukasli. Seminar ini menekankan bahwasanya pemajuan dan perlindungan hak atas tanah dan sumber daya alam penduduk asli,

merupakan hal yang penting bagi perkembangan masyarakat dan perjuangan budaya. Lebih lanjut ditegaskan tentang

pentingnya partisipasi penduduk asli dalam proses pengambilan keputusan. Seminar ini menyimpulkan bahwa kemauan

politik dalam bentuk komitmen yang sungguh-sungguh dari pemerintah sebagai mitra dalam pengambilan keputusan,

merupakan hal yang sangat penting untuk keberhasilan pengelolaan, dan untuk menghindari terjadinya pertentangan antara

berbagai pihak. Seminar ini juga menyatakan bahwa pelaksanaan pembangunan yang berkesinambungan harus benar-benar

memperhatikan nilai-nilai penduduk asli, pengetahuan, dan teknologi, dalam rangka menjamin sumber daya alam bagi

generasi-generasi selanjutnya.

HAK PENDUDUK ASLI: PERSPEKTIF YANG LEBIH LUAS

Kelompok Kerja untuk Penduduk Asli merupakan pusat aktivitas hak penduduk asli di PBB. Pada saat laporan

Kelompok Kerja ditinjau dan didiskusikan, fokus beralih ke badan-badan induk seperti Sub-Komisi untuk Pencegahan

Diskriminasi dan Perlindungan Kaum Minoritas dan Komisi Hak Asasi Manusia. Badan-badan induk ini mengembangkan

rekomendasi yang ada di dalam laporan Kelompok Kerja dengan memasukkan banyak inisiatif dari penduduk asli.

Sub-Komisi meninjau kembali laporan tahunan Kelompok Kerja, dan bertindak sesuai dengan rekomendasi

menurut Pasal dalam agenda yang berjudul diskriminasi terhadap penduduk asli. (Sub-Komisi menyetujui penggunaan

istilah penduduk asli (indigenous peoples) dan meninggalkan istilah populasi asli (indigenous populations) sejak 1988).

Kemudian, laporan Kelompok Kerja yang sekaligus merupakan laporan Sub-Komisi ini dianalisis oleh Komisi Hak Asasi

Manusia. Pada 1996, Komisi Hak Asasi Manusia memutuskan untuk menambahkan satu Pasal baru dalam agenda yang

diberi judul Permasalahan Penduduk Asli. Di dalam kedua badan induk itu, laporan Kelompok mendapat perhatian yang

sungguh-sungguh dalam bentuk berbagai debat dan resolusi. Semakin banyak organisasi penduduk asli hadir dalam

pertemuan hak asasi manusia PBB, disamping mereka yang bergabung di dalam Kelompok Kerja.

Penduduk asli berhak untuk menikmati seluruh hak asasi manusia yang ada. Komite PBB yang mengawasi

penerapan kesepakatan yang mengikat, yaitu Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik, Kovenan Internasional

tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, Konvensi Internasional mengenai Penghapusan Semua Bentuk Diskriminasi

Rasial, dan Konvensi Hak Anak, termasuk ketentuan khusus sehubungan dengan penduduk asli, mempertimbangkan

masalah-masalah penduduk asli dan memeriksa laporan Negara mengenai pelaksanaan perjanjian itu. Badan-badan yang

terlibat adalah Komite Hak Asasi Manusia, Komite Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, Komite Penghapusan Diskriminasi

Rasial, serta Komite Hak Anak.

Penduduk asli dan organisasi mereka makin lama makin sering menggunakan beragam prosedur komunikasi atau

pengaduan yang tersedia. Prosedur yang biasa digunakan adalah prosedur 1503, yang ditetapkan oleh Dewan Ekonomi dan

Sosial untuk melihat pola tetap pelanggaran yang serius terhadap hak asasi manusia dan prosedur dari Protokol Opsional

11


12/31

Kovenan Internasional mengenai Hak Sipil dan Politik.8Pelapor Khusus melakukan investigasi mengenai situasi-situasi hak

asasi manusia di Negara-negara tertentu, atau menyiapkan laporan tentang topik-topik yang spesifik, misalnya tidak adanya

toleransi beragama, hak asasi manusia dan lingkungan hidup, pemindahan penduduk, dan masalah-masalah khusus yang

dikemukakan oleh penduduk asli.Dua Konperensi Dunia untuk Penghapusan Rasisme dan Diskriminasi Rasial yang diselenggarakan oleh PBB di

Jenewa pada 1978 dan 1983, memperdebatkan aspek-aspek diskriminasi terhadap penduduk asli, prinsip-prinsip yang

layak dan upaya-upaya dalam resolusi dan program aksi mereka. Beberapa prinsip direfleksikan dalam rencana deklarasi

tentang penduduk asli. Seminar-seminar yang diselenggarakan untuk Dekade bagi Aksi untuk Memberantas Rasisme dan

Diskriminasi Rasial, diadakan di Jenewa pada 1979 dan di Managua pada 1981, telah mencakup masalah hak asasi manusia

yang berpengaruh pada penduduk asli.

Konsultasi sedunia di Jenewa pada Oktober 1988 diselenggarakan di bawah Program Aksi untuk Dekade Kedua

yang memperhatikan masalah rentannya penduduk asli terhadap rasisme dan diskriminasi rasial. Para peserta menyarankan

agar pemerintah menetapkan upaya-upaya legislatif, administratif, ekonomi dan sosial untuk menghapus kebijakan danpraktek diskriminatif terhadap penduduk asli sebagai individu, kolektif, dan bangsa, dengan tujuan untuk memperbaiki

kondisi kehidupan serta mencapai hubungan yang harmonis antara penduduk asli dan yang bukan penduduk asli. Semua

upaya yang dimungkinkan, apabila mereka setuju, harus diambil untuk mengijinkan penduduk asli mempertahankan dan

mengembangkan budaya mereka. Pemerintah harus menciptakan kondisi dan menerapkan upaya-upaya hukum untuk

memajukan dan melindungi hak asasi manusia semua pihak yang menikmatinya, termasuk penduduk asli.

TAHUN INTERNASIONAL PENDUDUK ASLI SEDUNIA

Majelis Umum PBB dalam resolusinya No. 45/164 tanggal 18 Desember 1990, mengakui bahwa dibutuhkan

suatu pendekatan baru dalam masalah penduduk asli. Resolusi ini menyatakan bahwa 1993 adalah Tahun Internasional

Penduduk Asli Sedunia. Selama bertahun-tahun penduduk asli mengharapkan suatu tahun internasional untuk

meningkatkan kesadaran internasional akan situasi yang mereka hadapi. Pada upacara pembukaan di New York, untuk

pertama kalinya dalam sejarah PBB, pemimpin-pemimpin penduduk asli berbicara secara langsung dari podium PBB.

Tujuan dari tahun tersebut adalah untuk memperkuat kerja sama internasional dalam mencari solusi masalah-

masalah yang dihadapi oleh penduduk asli, seperti di bidang hak asasi manusia, lingkungan, pembangunan, pendidikan, dan

kesehatan. Tema dari tahun tersebut, Penduduk Asli: Sebuah Kemitraan Baru, ditujukan untuk mengembangkan

hubungan baru yang sejajar antara komunitas internasional, Negara-negara, dan penduduk asli berdasarkan keterlibatan

penduduk asli dalam perencanaan, penerapan dan evaluasi proyek yang mempengaruhi kondisi kehidupan dan masa depan

mereka.

Sebagai bagian dari aktivitas program tahunan tersebut, Sekretaris Jenderal PBB membuka dana sukarela yang

menyediakan bantuan bagi 40 proyek penduduk asli yang berbasis komunitas dan berskala kecil. Aktivitas lain dalam

jumlah besar dibiayai langsung oleh Pemerintah-pemerintah. Sekretaris Jenderal menunjuk Rigoberta Mench Tum,

8Lihat, Lembaran Fakta No. 7, Prosedur Komunikasi.

12


13/31

pemenang Nobel Perdamaian 1992, sebagai Duta Besar yang Beritikad Baik (Goodwill Ambassador)untuk tahun itu. Asisten

Sekretaris Jenderal ditunjuk sebagai koordinator Tahun Internasional Penduduk Asli Sedunia.

KONPERENSI DUNIA MENGENAI HAK ASASI MANUSIAPada Juni 1993, Konperensi Hak Asasi Manusia Sedunia kedua diselenggarakan di Wina. Ratusan wakil

penduduk asli menghadiri konperensi ini, dan wakil-wakil mereka mengikuti sidang paripurna. Di dalam Deklarasi Wina

dan Program Aksi yang telah ditetapkan 9, Konperensi ini mengakui martabat yang melekat dan kontribusi yang unik dari

penduduk asli demi perkembangan dan keragaman komunitas dan menegaskan komitmen komunitas internasional

terhadap kesejahteraan ekonomi, sosial dan budaya, serta kesempatan bagi penduduk asli untuk menikmati pembangunan

yang berkesinambungan (Bagian I, Pasal 20). Konperensi ini mengundang Negara-negara untuk mengambil langkah-

langkah positif untuk menjamin penghormatan hak asasi manusia dan kebebasan dasar bagi penduduk asli berdasarkan asas

persamaan dan non-diskriminatif, serta mengakui nilai dan keragaman identitas, organisasi sosial dan budaya. Konperensi

ini juga menyarankan diproklamirkannya suatu dekade internasional bagi masyarakat penduduk asli dunia danmempertimbangkan pendirian forum tetap untuk penduduk asli dalam sistem PBB.

Forum Tetap

Berdasarkan masukan dalam Konperensi Dunia Hak Asasi Manusia mengenai usulan supaya Majelis Umum

mempertimbangkan pembentukan forum tetap bagi penduduk asli dalam sistem PBB, diselenggarakanlah sebuah lokakarya

pada Juni 1995 di Kopenhagen. Pesertanya terdiri dari 21 wakil pihak pemerintah, 21 delegasi dari penduduk asli, dan 2

ahli independen. Masalah yang didiskusikan adalah ruang lingkup dari forum tetap, badan PBB di mana forum ini akan

melapor, mandat dan konteks acuan, aktivitas yang dilaksanakan, keanggotaan, partisipasi, dan hubungan forum dengan

Kelompok Kerja untuk Penduduk Asli, serta implikasi finansial dan kesekretariatan. Atas permintaan Majelis Umum,

Sekretaris Jenderal telah mempersiapkan suatu evaluasi dari mekanisme yang ada, prosedur dan program-program bagi

penduduk asli dalam sistem PBB (A/51/493).

DEKADE INTERNASIONAL PENDUDUK ASLI SEDUNIA

Berdasarkan hasil Konperensi Dunia mengenai Hak Asasi Manusia, melalui Resolusi No. 48/163 tertanggal 21

Desember 1993, Majelis Umum menyatakan Dekade Internasional Penduduk Asli Sedunia (1995 - 2004). Tujuan dari

diproklamirkannya dekade ini adalah untuk memperkuat kerja sama internasional dalam rangka penyelesaian masalah yang

dihadapi oleh penduduk asli di bidang hak asasi manusia, lingkungan hidup, pembangunan, pendidikan, dan kesehatan.

Tema yang dipilih untuk dekade ini adalah Penduduk Asli: Aksi Kemitraan. Program aksi untuk dekade ini telah disetujui

oleh Dewan Umum pada Desember 1995 , seperti yang terdapat dalam Lampiran 3.

9A/CONF.157/24 (bagian I), Bab III

13


14/31

DANA SUKARELA UNTUK DEKADE INTERNASIONAL

Dana sukarela untuk Dekade Internasional Penduduk Asli Dunia merupakan dana khusus yang ditetapkan oleh

Majelis Umum, dengan tujuan untuk mendukung aspek finansial proyek dan program yang dilaksanakan dalam dekade ini.

Pada bulan April 1996, sebuah lembaga penasihat mengadakan pertemuan untuk pertama kalinya dengan tujuan menyusunpedoman bagi Dana ini, peninjauan proyek dan program. Pedoman-pedoman yang disetujui dapat dilihat dalam Lampiran

4.

Lembaga penasihat ini terdiri dari anggota-anggota Dewan Perwalian Dana Sukarela untuk Populasi Penduduk

Asli, Ketua/Pelapor Kelompok Kerja untuk Penduduk Asli, dan seorang wakil dari Program Pembangunan PBB (UNDP).

Tiga lembaga dari pihak pemerintah pemberi donor (pendukung dana) bertugas sebagai pengawas.

HARI INTERNASIONAL: 9 AGUSTUS

Dalam Resolusi 49/214 tertanggal 23 Desember 1994 (alinea 8), Majelis Umum menetapkan bahwa setiap

tahun selama dekade internasional, 9 Agustus merupakan Hari Internasional Penduduk Asli Sedunia. Peristiwa inidigunakan oleh PBB untuk memberikan perhatian terhadap masalah-masalah penduduk asli dan masyarakat. Pada hari

tersebut, pemerintah, organisasi non-pemerintah dan kelompok-kelompok lain yang peduli mempunyai kesempatan untuk

mengadakan berbagai kegiatan yang dapat meningkatkan kesadaran akan keberadaan dan kebudayaan penduduk asli.

SISTEM PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA

Organisasi Buruh Internasional (ILO) merupakan badan internasional pertama yang melakukan tindakan untuk

penduduk asli. Sejak didirikan pada 1919, ILO telah membela hak-hak sosial dan ekonomi kelompok yang memiliki

kebiasaan, tradisi, lembaga sendiri, serta bahasa yang berbeda dari komunitas lain dalam suatu negara. Pada 1953, ILO

mempublikasikan studi tentang penduduk asli dan pada 1957 ILO menetapkan Kovensi no: 107 dan Rekomendasi no. 104

mengenai Perlindungan dan Integrasi Penduduk Asli dan Masyarakat Suku. Konvensi dan rekomendasi ini merupakan

instrumen hukum internasional pertama yang diciptakan untuk melindungi hak-hak masyarakat yang gaya hidup dan

keberadaannya terus terancam oleh budaya yang dominan baik di masa lampau maupun sekarang.

Setelah selama empat tahun dipersiapkan, pada Juli 1996 Konperensi ILO menetapkan versi yang diperbaharui

dari Konvensi No. 107 (sekarang menjadi Konvensi No. 169) tentang Penduduk dan Suku Bangsa Asli. Instrumen baru ini

menghapuskan pendekatan-pendekatan paternalistik dan asimilatif terhadap penduduk asli yang terjadi pada 1950-an.

Konvensi No. 169 merupakan dasar bagi pelaksanaan ILO dan kegiatan bantuan teknis bagi penduduk asli. Pada Juli 1996,

beberapa Negara seperti Bolivia, Kolombia, Kosta Rika, Denmark, Guatemala, Honduras, Meksiko, Norwegia, Paraguay

dan Peru, meratifikasi Konvensi ILO no. 169 tersebut. (Deklarasi PBB mengenai hak penduduk asli yang saat ini masih

dalam tahap persiapan, sebagai suatu resolusi dari Majelis Umum, terdiri atas seperangkat rekomendasi untuk Negara-

negara anggota; Konvensi ILO menciptakan komitmen hukum internasional yang mengikat Negara-negara yang secara

resmi meratifikasi naskah itu)

PBB dan ILO bekerja sama secara erat dalam mengembangkan kegiatan-kegiatan untuk mewujudkan tujuan

Konvensi no. 169 dan tujuan Dekade Internasional.

14


15/31

Dalam beberapa tahun terakhir ini, bagian lain dari sistem PBB telah aktif dalam memajukan hak-hak penduduk

asli. Sebagai contoh, pada tahun 1981, UNESCO menyelenggarakan sebuah seminar internasional tentang pembasmian

etnis (ethnocide) dan perkembangan etnik di Amerika Latin. Dalam seminar tersebut, ethnocide didefinisikan sebagai

kondisi-kondisi di mana sebuah kelompok etnik dihapus hak-haknya untuk menikmati, mengembangkan, mewariskankebudayaan dan bahasa yang dimilikinya. Sejak itu, UNESCO telah mendukung sejumlah proyek di bidang pendidikan dan

kebudayaan yang berhubungan dengan penduduk asli.

Konperensi PBB tentang Lingkungan Hidup dan Pembangunan yang diadakan di Rio de Janeiro pada Juni 1992,

menghasilkan sebuah perkembangan baru bagi penduduk asli tentang hubungan mereka dengan PBB. Konperensi tersebut

mengakui bahwa penduduk asli dan komunitasnya memiliki peran yang sangat penting dalam pengelolaan lingkungan dan

pembangunan, berdasarkan ilmu yang dimiliki dan praktek-praktek tradisional mereka. Ditekankan bahwa usaha dalam

lingkup nasional dan internasional untuk menerapkan pembangunan yang berkesinambungan dan berorientasi lingkungan

harus mengakui, mengakomodasi, memajukan dan memperkuat peran penduduk asli dan komunitasnya. Pasal 26 dari

Agenda 21 (program aksi yang ditetapkan dalam konperensi) diperuntukkan bagi penduduk asli. Penduduk aslimengadakan pertemuan dalam Earth Summit, yaitu suatu Forum Organisasi Non-Pemerintah yang terbesar. Forum

tersebut menetapkan DeklarasiKari-Oka, sebuah deklarasi mengenai lingkungan dan pembangunan. Salah satu hasil dari

forum tersebut adalah ditandatanganinya Konvensi Keanekaragaman Hayati yang memasukkan kondisi-kondisi yang

berhubungan dengan penduduk asli.

Konperensi-konperensi tingkat tinggi termasuk Konperensi Internasional tentang Penduduk dan Pembangunan

(Kairo, 1994), Pertemuan Dunia untuk Pembangunan Sosial (Kopenhagen, 1995), Konperensi Dunia tentang Wanita yang

Keempat (Beijing, 1995), dan Konperensi PBB tentang Kependudukan Manusia (Habitat II) (Istambul, 1996) telah

menghasilkan rekomendasi-rekomendasi sehubungan dengan penduduk asli.

Bank Dunia juga telah mengakui kebutuhan akan perlindungan bagi penduduk asli. Pada September 1991, Bank

Dunia menetapkan Arahan Operasional (operational directive) 4.20 untuk menyusun kebijakan-kebijakan dan prosedur-

prosedur bagi proyek-proyek yang berpengaruh pada penduduk asli. Arahan operasional ini memberikan pedoman

kebijakan untuk menjamin bahwa penduduk asli juga akan memperoleh keuntungan dari proyek pembangunan yang

dilaksanakan, dan akan terhindar dari pelanggaran-pelanggaran terhadap mereka.

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dan Organisasi Kesehatan Pan Amerika (Pan American Health Organization)

telah memulai proyek-proyek bagi penduduk asli. Pada Juli 1996, Kelompok Kerja untuk Penduduk Asli yang bekerja

sama dengan WHO mengadakan sesi untuk membahas masalah kesehatan dan penduduk asli.

KESIMPULAN

Pembahasan dalam Kelompok Kerja untuk Penduduk Asli Dunia dan dalam badan-badan hak asasi manusia

lainnya menunjukkan, bahwa walaupun proses tertentu sudah dibuat, banyak hal yang masih harus dilakukan untuk

mengatasi masalah pelik yang berasal dari kepentingan penduduk asli dengan pembangunan nasional dan sektor swasta,

antara kehidupan dan gaya hidup masyarakat yang bersangkutan dan kebijaksaan dan proyek publik. Sumbangan positif

yang diberikan penduduk asli bagi perlindungan terhadap lingkungan hidup telah disebutkan di atas.

15


16/31

Tanah masih merupakan permasalahan penting. Pembangunan ekonomi nasional memberikan tekanan pada

wilayah yang dimiliki oleh penduduk asli. Lahan tidur yang tidak subur atau hutan pedalaman yang sebelumnya dianggap

kurang memiliki nilai ekonomis, politis, maupun militer, sekarang diidentifikasi sebagai daerah yang sangat penting.

Pembangunan lahan tersebut dapat mempengaruhi ekonomi dan lingkungan hidup, serta sistem sosial, agama, dankebudayaan penduduk asli.

Komunitas dunia sejak dulu mengakui bahwa budaya dan bahasa penduduk asli merupakan bagian dari warisan

budaya manusia yang harus dilindungi. Bahasa tidak hanya diartikan sebagai cara berkomunisasi sehari-hari, tetapi juga

terutama merupakan budaya dan identitas penduduk asli. Organisasi yang membela penduduk asli melihat kasus-kasus

dimana sistem pendidikan yang ada di suatu Negara memaksakan digunakannya satu bahasa, satu sejarah, dan satu budaya.

Banyak pemerintah Negara menyatakan bahwa mereka menyadari ada masalah serius yang dihadapi oleh

penduduk asli yang hidup di dalam wilayah mereka, dan ada faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat penduduk asli

menjadi kelompok yang rentan dalam kehidupan nasional. Di beberapa Negara telah diselenggarakan pertemuan tetap

mengenai penduduk asli. Di tempat lain, negosiasi langsung antara penduduk asli dan pemerintah telah dimulai dan sedangberjalan dengan tujuan untuk meningkatkan hubungan dan memberikan perlindungan yang lebih baik bagi hak penduduk

asli.

Beberapa Negara telah memperkenalkan lembaga otonomi dan program khusus untuk penduduk asli di tingkat

lokal dan regional. Gerakan-gerakan tersebut dirancang untuk perbaikan di bidang kesehatan, perumahan, pekerjaan dan

pendidikan, serta mencoba untuk tetap memelihara cara hidup tradisional seoptimal mungkin.

Pada tahun-tahun terakhir ini, beberapa pemerintahan telah memberi tambahan ketentuan pada peraturan dan

undang-undangnya dengan memperhatikan karakter keragaman budaya dalam kehidupan nasional. Beberapa kemajuan

telah dicapai dalam rangka mengembalikan dan menjamin pemilikan kolektif atas tanah penduduk asli.

Keterlibatan PBB dalam pemajuan dan perlindungan hak penduduk asli telah mengalami kemajuan yang pesat.

Peran PBB ini akan mempertinggi kesadaran dan pemahaman tentang masalah-masalah yang mendasar. Dekade

Internasional menawarkan suatu kesempatan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat umum dan minat untuk

mengembangkan rencana aksi internasional dalam rangka meningkatkan kondisi kehidupan penduduk asli.

16


17/31

LAMPIRAN-LAMPIRAN

LAMPIRAN 1

Kuesioner Permohonan Memperoleh Bantuan Keuangan

dari Dana Sukarela untuk Populasi Penduduk Asli

Perserikatan Bangsa-Bangsa

1. Berikan nama lengkap dari organisasi atau komunitas penduduk asli anda dan jelaskan kelembagaannya, juga

jenis dan tingkatan dari fungsi serta aktivitasnya.

2. Identifikasi kelompok penduduk asli yang diwakili oleh organisasi atau komunitas anda. Berikan informasi

tentang lokasi geografis penduduk asli ini dan data demografis yang relevan.

3. Tunjukkan, apakah ada kebutuhan dana untuk bepergian baik seluruhnya maupun sebagian, dan uang saku

ketika anda berada di Jenewa. Sangat penting untuk menyertakan data tentang anggaran dan/atau pengeluaran tahunan

serta aspek lain tentang keadaan keuangan organisasi atau komunitas bersangkutan, juga kemungkinan-kemungkinan

penggalangan dana dari sumber lainnya, termasuk dukungan pemerintah.

4. Berikan nama lengkap dan ciri umum orang yang akan mewakili organisasi atau komunitas anda dalam

Kelompok Kerja. Alamat setiap penerima dana yang dapat langsung dihubungi sangatlah penting untuk dicantumkan. Anda

juga harus memberikan informasi berikut: keterangan tentang riwayat hidupnya, termasuk juga posisi dan pekerjaan atau

aktivitas orang ini atas nama organisasi atau komunitas anda di tingkat lokal, nasional, regional dan internasional;

pengalaman lain dalam urusan-urusan tentang penduduk asli; bahasa-bahasa yang dikuasai baik bahasa asli ataupun bukan;

berikan prioritas jika ada wakil lebih dari seorang; apakah membutuhkan penerjemah atau pendamping.

5. Tunjukkan, jika mungkin, catatan tentang kontribusi yang dapat diberikan oleh setiap wakil dalam agenda

Kelompok Kerja, berdasarkan pengalaman-pengalaman komunitasnya yang berhubungan dengan hak-hak dasar mereka dan

masukan-masukan tentang cara terbaik untuk membuat kontribusi tersebut ada gunanya, terutama yang berhubungan

dengan kajian tentang perkembangan usaha pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar, dan/atau

untuk perkembangan standar internasional.

6. Kemukakan, secara khusus, rencana perjalanan yang akan ditempuh ke dan dari Jenewa, termasuk rute, alat

transportasi dan biayanya. Para pendaftar harus ingat bahwa Dewan akan mengutamakan para calon yang telah berupaya

untuk mendapatkan cara perjalanan yang paling murah menuju dan dari Jenewa.United Nations Voluntary Fund for Indigenous Populations

High Commissioner/Centre for Human Rights

Palais des Nations

1211 Geneva 10

Switzerland

17


18/31

LAMPIRAN 2

Prosedur bagi Organisasi Penduduk Asli Untuk Berpartisipasi dalam Sidang Antar Kelompok Kerja

yang Terbuka yang Dibentuk oleh Komisi Hak Asasi Manusia untuk menguraikan Rancangan Deklarasi

Tentang Hak Penduduk Asli

1. Prosedur yang terdapat dalam Lampiran ini hanya untuk menyetujui partisipasi organisasi penduduk asli yang

tidak mempunyai status konsultasi dengan Dewan Ekonomi dan Sosial.

2. Prosedur-prosedur ini sejalan dengan prosedur-prosedur yang ditetapkan dalam resolusi 1296 (XLIV)

tertanggal 23 Mei 1968 dari Dewan Ekonomi dan Sosial, dan tidak menciptakan preseden apa pun dalam situasi lain.

Prosedur ini hanya berlaku untuk Kelompok Kerja yang dibentuk berdasarkan resolusi Dewan 1995/32 tertanggal 25 Juli

1995 dan harus tetap berlaku selama Kelompok Kerja bertugas.

3. Organisasi penduduk asli yang tidak mempunyai status konsultasi tetapi ingin berpartisipasi dalam Kelompok

Kerja, dapat mendaftar ke Koordinator Dekade Internasional untuk Penduduk Asli Sedunia. Pendaftar harus memasukkan

informasi-informasi berikut mengenai organisasi yang bersangkutan:

a) Nama, kantor pusat atau tempat, alamat dan orang yang menjadi penghubung untuk organisasi;b) Cita-cita dan tujuan organisasi (semuanya harus sesuai dengan semangat, tujuan, dan prinsip dari Piagam PBB);c) Keterangan mengenai program dan kegiatan organisasi dan Negara atau Negara-negara tempat semua kegiatan

tesebut dilaksanakan atau diterapkan;

d) Uraian tentang keanggotaan dalam organisasi yang menjelaskan jumlah anggota secara keseluruhan.

4. Dalam menerima pendaftaran, Koordinator Dekade Internasional harus berkonsultasi dengan Negara yang

bersangkutan, sesuai ketentuan Pasal 71 Piagam Perserikatan Bangsa-bangsa dan alinea 9 resolusi 1296 (XLIV) Dewan

Ekonomi dan Sosial. Koordinator harus segera menyampaikan semua pendaftaran dan informasi yang diterima ke Komite

Dewan untuk Organisasi Non-Pemerintah untuk menunggu keputusan dari Komite.

5. Persetujuan untuk berpartisipasi harus tetap berlaku selama Kelompok Kerja yang tunduk pada ketentuan-

ketentuan yang relevan dari bagian VIII resolusi 1296 (XLIV) Dewan Ekonomi dan Sosial bertugas.

18


19/31

6. Kegiatan-kegiatan organisasi penduduk asli yang disetujui untuk berpartisipasi dalam Kelompok Kerja, sesuai

dengan prosedur-prosedur ini akan diatur oleh peraturan-peraturan 75 dan 76 dari aturan-aturan prosedur yang

dikeluarkan oleh komisi fungsional Dewan Pembimbing Ekonomi dan Sosial.

7. Organisasi penduduk asli yang disetujui untuk berpartisipasi dalam Kelompok Kerja akan memiliki

kesempatan untuk mengarahkan Kelompok Kerja, sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang relevan dari alinea 31 dan 33

dari resolusi 1296 (XLIV) Dewan, dan didorong untuk mengatur mereka sendiri ke arah tujuan kegiatan.

8. Organisasi penduduk asli dapat membuat presentasi tertulis, yang tidak akan ditetapkan sebagai dokumen

resmi.

9. Negara-negara yang memiliki populasi penduduk asli harus melakukan upaya-upaya efektif untuk menerima

memenuhi undangan untuk berpartisipasi dan membuat agar prosedur ini diperhatikan oleh organisasi penduduk asli yang

secara potensial tertarik untuk memberikan kontribusi dan berpartisipasi dalam Kelompok Kerja.

19


20/31

LAMPIRAN 3

Program Kegiatan-Kegiatan dalam Rangka

Dekade Internasional untuk Penduduk Asli Dunia

A. TUJUAN

1. Memperhatikan resolusi Majelis Umum PBB No. 48/163 tertanggal 21 Desember 1993, tujuan utama

Dekade Internasional untuk Penduduk Asli Dunia adalah memperkuat kerja sama internasional untuk penyelesaian

masalah-masalah yang dihadapi oleh penduduk asli di bidang hak asasi manusia, lingkungan hidup, pembangunan,

kesehatan, budaya dan pendidikan.

2. Badan-badan khusus dalam sistem PBB dan badan-badan internasional dan nasional lainnya, serta komunitas

dan perusahaan swasta, harus memberikan perhatian khusus kepada pembangunan kegiatan yang menguntungkan bagi

komunitas penduduk asli.

3. Tujuan utama Dekade adalah pendidikan masyarakat baik yang asli maupun yang bukan asli mengenai situasi,

budaya, bahasa, hak dan aspirasi penduduk asli. Secara khusus, usaha-usaha harus diwujudkan untuk bekerja sama dengan

Dekade PBB bagi Pendidikan Hak Asasi Manusia

4. Salah satu tujuan Dekade adalah pemajuan dan perlindungan hak penduduk asli, dan pemberdayaan mereka

untuk membuat pilihan-pilihan yang membuat mereka mampu untuk mempertahankan identitas budaya sambil

berpartisipasi dalam kehidupan politik, ekonomi dan sosial, dengan penghormatan penuh terhadap nilai-nilai kebudayaan,

bahasa, tradisi dan bentuk organisasi sosial mereka.

5. Suatu tujuan Dekade adalah melanjutkan penerapan rekomendasi yang berkaitan dengan penduduk asli dari

semua konperensi internasional tingkat tinggi, termasuk Konperensi PBB mengenai Lingkungan Hidup dan Pembangunan,

Konperensi Dunia tentang Hak Asasi Manusia terutama rekomendasi bahwa pertimbangan harus diberikan untuk

pembentukan forum tetap penduduk asli dalam sistem PBB, Konperensi Internasional mengenai Kependudukan dan

Pembangunan dan Pertemuan Dunia untuk Pembangunan Sosial, juga semua pertemuan tingkat tinggi di masa datang.

6. Suatu tujuan Dekade adalah penetapan rancangan deklarasi PBB tentang hak penduduk asli dan perkembangan

20


21/31

lebih lanjut dari standar internasional serta hukum nasional untuk melindungi dan memajukan hak asasi manusia, termasuk

cara-cara efektif untuk memantau dan menjamin hak-hak tersebut.

7. Tujuan Dekade harus dinilai dengan hasil kuantitatif yang dapat memperbaiki kehidupan penduduk asli dan

dapat dievaluasi di pertengahan waktu dan pada akhir dekade ini.

B. AKTIVITAS YANG DIJALANKAN OLEH PARA PELAKU UTAMA1. Pengamatan oleh PBB

8. Suatu pengamatan formal dilakukan tiap tahun, yaitu pada Hari Internasional Penduduk Asli Dunia di New

York, Jenewa dan di kantor-kantor PBB lainnya.

9. Pengamatan resmi dari Dekade sebagai bagian dari Konperensi Dunia Keempat mengenai Wanita, Konperensi

PBB mengenai Pemukiman Manusia dan konperensi internasional lainnya yang berkaitan dengan tujuan dan tema-tema

dalam Dekade.

10. Penerbitan sebuah perangko seri khusus oleh Administrasi Pos PBB yang menunjukkan tujuan dan tema-

tema dalam Dekade.

2. Aktivitas Koordinator dan Pusat Hak Asasi Manusia11. Membentuk sebuah unit yang beranggotakan ahli-ahli mengenai penduduk asli.

12. Meminta para pemerintah untuk menyokong penduduk asli yang berkualitas, melalui konsultasi dengan

organisasi penduduk asli di negaranya, untuk membantu dalam penyelenggaraan Dekade.

13. Menciptakan program beasiswa melalui kerja sama dengan Pelayanan Bimbingan dari Pusat Hak Asasi

Manusia dari pihak Sekretariat dan Pemerintah, untuk membantu penduduk asli yang ingin memperoleh pengalaman dari

cabang-cabang Pusat ini dan dari bagian lain sistem PBB. Beasiswa ini bisa digunakan untuk penelitian mengenai penduduk

asli dan aktivitas lain yang serupa.

14. Membuat daftar tentang ahli-ahli mengenai penduduk asli di berbagai bidang, yang mungkin membantu

badan-badan PBB, bekerja sama dengan Pemerintah-pemerintah, atau bila mungkin untuk menjadi mitra atau konsultan.

15. Menciptakan kelompok pembimbing yang terdiri dari orang-orang yang memiliki pengetahuan tentang isu-

isu penduduk asli, bertindak dalam kapasitas dirinya, untuk membimbing Koordinator Dekade dan organisasi PBB

berdasarkan permintaan kelompok. Anggota-anggota kelompok ini dapat mengikutsertakan tokoh-tokoh penduduk asli,

21


22/31

wakil-wakil pemerintah, ahli-ahli yang independen, dan pejabat-pejabat dari badan-badan khusus.

16. Mempertimbangkan kebutuhan untuk mengadakan pertemuan koordinatif antara Pemerintah-pemerintah,

organisasi dalam sistematika PBB dan penduduk asli serta organisasi non-pemerintah. Jika perlu, mempertimbangkan,

menganalisis dan menilai kegiatan Dekade dan mengembangkan strategi yang terpadu dan berorientasi kepada pelaksanaan

untuk meningkatkan minat-minat penduduk asli. Dewan Ekonomi dan Sosial harus mengadakan penilaian pada

pertengahan dan akhir Dekade, sesuai dengan Resolusi No. 63/1988 tanggal 27 Juli 1988. Kelompok Kerja mengenai

Populasi Penduduk Asli dari Sub-Komisi tentang Pencegahan Diskriminasi dan Perlindungan Minoritas harus meninjau

kembali kegiatan internasional yang dilakukan selama Dekade dan menerima informasi dari Pemerintah-pemerintah

tentang penerapan tujuan Dekade di negaranya masing-masing.

17. Menyusun lembar berita berkala yang berisi informasi tentang pertemuan yang berkenaan dengan minat,

proyek penting atau inovatif, sumber pendanaan baru, pengembangan kebijakan dan berita lain yang akan disebarluaskan,

berdasarkan komunikasi antar titik dalam sistem PBB.

18. Mendorong pengembangan proyek kemitraan melalui kerja sama dengan Pemerintah-pemerintah untuk

mengarahkan masalah-masalah khusus yang bersifat regional atau pokok bersama-sama dengan pemerintah, penduduk asli

dan badan-badan PBB yang terkait.

19. Membentuk suatu program informasi yang menghubungkan Koordinator Dekade dengan titik-titik temu

dari sistem PBB, komite nasional untuk Dekade dan jaringan-jaringan penduduk asli, melalui jalur-jalur yang tepat; juga

mengembangkan database tentang organisasi-organisasi penduduk asli dan informasi lain yang berkaitan, melalui kerja

sama dengan penduduk asli, pemerintah, lembaga-lembaga akademis dan badan-badan lainnya yang terkait.

20. Mengadakan pertemuan mengenai tema-tema yang sesuai dengan pusat perhatian penduduk asli, dengan

partisipasi penduduk asli.

21. Meluncurkan sebuah publikasi berseri mengenai isu-isu penduduk asli untuk memberi informasi kepada

pembuat kebijakan, pembentuk opini, pelajar dan masyarakat lain yang tertarik mengenai isu ini.

22. Mengembangkan program pelatihan mengenai hak asasi untuk penduduk asli, melalui kerja sama dengan

Pemerintah, termasuk mempersiapkan materi pelatihan, jika memungkinkan dalam bahasa penduduk asli.

23. Membentuk sebuah dewan kehormatan atau kelompok pembimbing dengan melibatkan penduduk asli,

untuk membantu Koordinator Dana Sukarela untuk Dekade Internasional.

22


23/31

24. Mendorong pengembangan proyek dan program untuk mendukung Dana Sukarela untuk Dekade

Internasional, melalui kerja sama dengan pemerintah dan dengan memperhitungkan pandangan penduduk asli dan badan-

badan PBB yang terlibat.

25. Memastikan dilakukannya langkah-langkah yang diperlukan untuk menjamin pembiayaan demi mencapai

tujuan dari Dekade, melalui kerja sama dengan Pemerintah dan organisasi penduduk asli.

3. Aktivitas Informasi Publik PBB26. Menghasilkan dan menyebarluaskan seperangkat poster-poster tentang Dekade dengan menggunakan desain

seniman-seniman penduduk asli.

27. Mengorganisasikan sejumlah kuliah di pusat-pusat informasi PBB dan kampus-kampus yang berhubungan

dengan Universitas Perserikatan Bangsa-bangsa, dengan penceramah dari penduduk asli.

28. Menerbitkan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, konvensi internasional hak asasi manusia dalam bahasa

penduduk asli, juga deklarasi PBB tentang hak-hak penduduk asli pada saat ditetapkan; dengan menggunakan alat-alat

audio-visual untuk tujuan ini. Mempertimbangkan pula keterlibatan para ahli tentang penduduk asli dan jaringan-jaringan

informasi yang mereka miliki dalam penyebaran informasi tentang Dekade.

29. Mempersiapkan informasi mengenai penduduk asli, dengan bekerja sama dengan Pusat Hak Asasi Manusia

untuk disebarkan ke masyarakat umum.

4. Aktivitas Operasional Sistem PBB30. Membentuk titik-titik sentral untuk isu-isu mengenai penduduk asli di semua organisasi yang terkait dalam

sistem PBB.

31. Mendorong penentu keputusan dalam badan-badan khusus dalam sistem PBB untuk menetapkan program

pelaksanaan Dekade di bidang-bidang yang dikuasainya, melalui kerja sama dengan penduduk asli.

32. Mendorong Pemerintah-pemerintah untuk menjamin bahwa program dan anggaran organisasi antar

pemerintah yang terkait memberikan prioritas dan menyediakan sumber-sumber yang cukup untuk mencapai cita-cita

Dekade, dan meminta mereka menyerahkan laporan berkala kepada badan pengarah atau badan eksekutif tiap organisasi

mengenai langkah-langkah yang diambil dan tentang pelaksanaannya.

33. Mempersiapkan, menerbitkan dan menyebarkan suatu panduan berisi informasi praktis untuk penduduk asli

mengenai cara kerja dan prosedur badan-badan PBB.

23


24/31

34. Mengembangkan penelitian mengenai kondisi sosial ekonomi penduduk asli, melalui kerja sama dengan

organisasi penduduk asli dan mitra-mitra lain yang tepat, untuk menerbitkan laporan berkala dalam rangka memberikan

kontribusi bagi penyelesaian masalah-masalah yang dihadapi oleh penduduk asli, dengan mempertimbangkan alinea 6.26

dari Program Pelaksanaan Konperensi Internasional mengenai Kependudukan dan Pembangunan yang berlangsung di

Kairo antara 5 sampai 13 Desember 1994.

35. Mendorong Pemerintah-pemerintah untuk membentuk mekanisme dan praktek yang tepat untuk menjamin

partisipasi penduduk asli dalam perencanaan dan penerapan program nasional dan regional yang menjadi perhatian mereka.

36. Mengadakan konsultasi antar-lembaga secara berkala, melalui kerja sama dengan Pemerintah-pemerintah dan

penduduk asli, untuk bertukar pandangan dan mengembangkan strategi mengenai program pelaksanaan untuk Dekade.

37. Mengadakan konsultasi dengan Pemerintah-pemerintah untuk mengamati kemungkinan kerja sama dalam

kegiatan Dekade, dengan komite nasional dan badan pembangunan.

38. Mengembangkan materi pelatihan untuk penduduk asli tentang hak asasi manusia, termasuk juga

penerjemahan instrumen internasional yang penting ke bahasa-bahasa asli, dan menyebarluaskannya. Mempertimbangkan

kemungkinan penggunaan program radio untuk memperoleh akses ke komunitas penduduk asli yang tidak memiliki bahasa

tertulis.

39. Mempersiapkan suatu database tentang peraturan nasional mengenai hal-hal khusus yang berkaitan dengan

penduduk asli.

40. Mengadakan konsultasi dengan semua pihak yang tertarik dengan tema hak asasi manusia, lingkungan hidup,

pembangunan, kesehatan, budaya dan pendidikan, dengan tujuan merinci program-program di bidang ini.

5. Aktivitas Organisasi Regional41. Menerapkan program pelaksanaan regional yang sudah ada dan mengembangkan program yang baru untuk

memajukan dan mendukung tujuan Dekade.

42. Mengadakan pertemuan regional mengenai isu-isu penduduk asli dengan organisasi yang sudah ada dengan

maksud untuk memperkuat koordinasi, memanfaatkan perlengkapan sistem PBB dan mempromosikan partisipasi langsung

dan aktif penduduk asli dari daerah-daerah yang berbeda, melalui kerja sama dengan pemerintah. Kelompok Kerja

mengenai Penduduk Asli dapat mempertimbangkan kemungkinan untuk mengadakan sesi yang berhubungan dengan

pertemuan ini.

24


25/31

43. Mengembangkan kursus pelatihan dan program bantuan teknis untuk penduduk asli di bidang-bidang seperti

perencanaan proyek dan pengelolaan, lingkungan hidup, kesehatan, dan pendidikan, dan mempromosikan pertukaran

ketrampilan dan pengalaman penduduk asli dari daerah-daerah yang berbeda.

44. Menyediakan dana di tingkat regional untuk aktivitas yang memberi manfaat bagi penduduk asli.

45. Mendorong organisasi regional untuk membuat instrumen regional untuk memajukan dan melindungi

penduduk asli dalam struktur kerangka kerja mereka sendiri dan mempromosikan instrumentasi regional yang sudah ada.

6. Aktivitas Negara Anggota46. Membentuk komite nasional untuk Dekade atau dengan mekanisme yang sama melibatkan penduduk asli,

semua depertemen yang terkait dan pihak-pihak lain, yang dibentuk oleh Pemerintah-pemerintah untuk memobilisasi

dukungan publik terhadap berbagai macam kegiatan yang berhubungan dengan Dekade.

47. Mengintensifkan koordinasi dan komunikasi di tingkat nasional antara kementerian, badan dan pemegang

wewenang regional dan lokal yang relevan dengan membentuk titik-titik sentral atau mekanisme lain untuk koordinasi dan

penyebaran informasi.

48. Memanfaatkan bagian dari sumber program yang telah ada dan bantuan internasional untuk kegiatan yang

secara langsung menguntungkan bagi penduduk asli dan, jika memungkinkan, menyediakan dana tambahan untuk aktivitas

yang khusus.

49. Mengembangkan perencanaan nasional untuk Dekade termasuk pula tujuan utama dan target, dan

mempertimbangkan kebutuhan untuk sumber yang ada atau kemungkinan lain untuk pendanaan, melalui kerja sama

dengan penduduk asli.

50. Menyediakan sumber-sumber yang tepat untuk lembaga penduduk asli, organisasi dan komunitas untuk

mengembangkan rencana mereka sendiri dan pelaksanaan yang sesuai dengan prioritas mereka.

51. Menetapkan langkah-langkah untuk mengembangkan pengetahuan, mulai dari tingkat sekolah dasar dan

sesuai dengan umur serta perkembangan anak-anak sekolah, dengan memperhatikan sejarah, tradisi, budaya dan hak asasi

manusia milik penduduk asli, dengan penekanan khusus terhadap pendidikan para guru di segala jenjang dan untuk

mengembalikan nama-nama tempat penduduk asli. Kegiatan-kegiatan itu dilakukan atas kerja sama dengan penduduk asli.

52. Mempertimbangkan untuk meratifikasi dan menerapkan Konvensi Organisasi Buruh Internasional mengenai

Penduduk Asli dan Masyarakat Suku (169), dan instrumen penduduk asli internasional dan regional lainnya, melalui

25


26/31

konsultasi dengan organisasi penduduk asli setiap negara.

53. Menyadari keberadaan, identitas dan hak penduduk asli melalui perubahan konstitusi atau penetapan hukum

baru, jika dipandang layak, untuk memperbaiki status hukum mereka dan menjamin hak ekonomi, sosial, budaya, politik

dan sipil.

54. Menerapkan Bab 26 Agenda 21, yang ditetapkan oleh Konperensi PBB mengenai Lingkungan Hidup dan

Pembangunan dan ketentuan yang terkait dengan Konvensi mengenai Keanekaragaman Hayati, Deklarasi Program

Pelaksanaan Wina yang ditetapkan oleh Konperensi Internasional tentang Hak Asasi Manusia. Program Pelaksanaan

Konperensi Internasional mengenai Populasi dan Pembangunan dan Program Pelaksanaan Pertemuan Tingkat Tinggi untuk

Pembangunan Sosial juga ketentuan yang relevan dengan konperensi tingkat tinggi di masa depan.

7. Aktivitas Organisasi Penduduk Asli

55. Membentuk suatu jaringan informasi yang dapat dihubungkan dengan Koordinator Dekade dan

menjembatani fasilitasi komunikasi antara sistem PBB, departemen pemerintah yang terkait dan komunitas penduduk asli.

56. Organisasi penduduk asli dan jaringan penduduk asli internasional harus mengembangkan informasi

mengenai tujuan Dekade dan kegiatan PBB untuk komunitas lokal.

57. Membentuk dan mendukung sekolah penduduk asli dan institusi setingkat universitas dan bekerja sama

dengan badan-badan PBB yang terkait; berpartisipasi dalam revisi buku pelajaran dan isi dari program studi dalam rangka

menghapuskan isi-isi yang dikriminatif dan memajukan perkembangan budaya penduduk asli dan jika mungkin, naskah dan

bahasa penduduk asli; mengembangkan kurikulum penduduk asli untuk sekolah dan lembaga penelitian.

58. Menciptakan pusat dokumentasi, arsip dan museum di situs aslinya (in situ) tentang penduduk asli, budaya,

hukum, kepercayaan dan nilai-nilai mereka dengan materi yang dapat digunakan untuk memberi informasi dan mendidik

penduduk non-asli. Penduduk asli harus berpartisipasi secara khusus dalam penyelenggaraan pusat-pusat semacam ini.

59. Membentuk dan mempromosikan jaringan wartawan penduduk asli dan meluncurkan terbitan periodik di

tingkat regional dan internasional.

60. Penduduk asli diperkenankan mengemukakan pandangan mereka tentang program mengenai hak prioritas

mereka kepada Pemerintah-pemerintah, PBB dan badan-badan khusus serta organisasi regional.

8. Aktivitas Organisasi Non-Pemerintah dan Pihak-Pihak Lain yang Memiliki Kepedulian,

Termasuk Pembentukan Tempat Pendidikan, Media Massa dan Bisnis

26


27/31

61. Bekerja sama dengan organisasi penduduk asli, komunitas dan masyarakat dalam perencanaan kegiatan untuk

Dekade.

62. Organisasi non-pemerintah yang bekerja dengan penduduk asli harus melibatkan penduduk asli dalam

kegiatan mereka.

63. Menciptakan pusat radio dan televisi di daerah-daerah penduduk asli, jika mungkin, dan disesuaikan dengan

peraturan nasional, untuk menyediakan informasi tentang masalah dan usulan dari masyarakat asli dan untuk memperbaiki

komunikasi antar komunitas penduduk asli.

64. Mempromosikan budaya penduduk asli, dengan menghormati hak milik intelektual, melalui buku-buku,

pembuatan compact discsdan pengorganisasian bermacam acara budaya dan kesenian yang meningkatkan pengetahuan dan

pelayanan untuk mengembangkan budaya penduduk asli dan membentuk pusat dokumentasi dan budaya.

65. Melibatkan kelompok-kelompok budaya dan sosial yang berbeda-beda dalam kegiatan yang direncanakan

untuk Dekade.

27


28/31

LAMPIRAN 4

Dana Sukarela untuk Dekade Internasional tentang Penduduk Asli Dunia:

Panduan yang Disepakati pada Pertemuan Pertama Kelompok Penasihat(Jenewa, April 1996)

Tujuan Dana Sukarela :

mendukung program kegiatan yang ditetapkan oleh Majelis Umum dalam resolusi 50/157; menyediakan pendampingan untuk proyek dan program peningkatan tujuan Dekade Internasional: kerja sama

internasional untuk penyelesaian masalah-masalah yang dihadapi penduduk asli di bidang-bidang seperti hak asasi

manusia, lingkungan hidup, pembangunan, pendidikan, budaya dan kesehatan.

Mereka yang dapat mendaftar adalah:

penduduk-penduduk asli, komunitas dan organisasi, organisasi non-pemerintah dan institusi akademis dan sejenisnya;organisasi harus berupa organisasi nirlaba;

komite nasional untuk Dekade; organisasi antar pemerintah dan Pemerintah-pemerintah dengan usulan untuk proyek kemitraan atau keterikatan yang

bekerja sama dengan penduduk asli.

Bidang-bidang Utama Proyek:

program kegiatan dan tujuan dari Dekade sebagaimana yang telah direkomendasikan dalam Deklarasi Wina danProgram Pelaksanaan (Programme of Action) karena berhubungan dengan penduduk asli;

struktur dan prosedur organisasi penduduk asli dan pemberdayaannya melalui pendidikan, pelatihan danpembangunan lembaga dan kemampuannya (institutional and capacity building), dengan mengingat perlunya

penghormatan terhadap tradisi mereka;

pendidikan dan pelatihan dalam hak asasi dan hak penduduk asli; informasi tentang penduduk asli dan Dekade Internasional;

28


29/31

komunikasi dan pertukaran antara sistem PBB dan penduduk asli, dan antar penduduk asli; inisiatif pengumpulan dana dalam rangka pencapaian tujuan Dekade lebih jauh lagi.

Kriteria pemilihan :

proyek harus mendatangkan manfaat langsung untuk penduduk asli di semua bagian dunia; proyek harus dipersiapkan oleh penduduk asli atau setidaknya dengan konsultasi penuh dengan penduduk asli; proyek akan dipertimbangkan dengan mengingat keseimbangan jender; pertimbangan khusus akan diberikan untuk proyek dari daerah terbelakang (underdeveloped areas) di wilayah-wilayah

yang berbeda;

proyek akan disetujui di daerah-daerah termasuk yang berkaitan dengan promosi, perlindungan dan penerapan hakasasi dan hak penduduk asli.

29


30/31

KUESIONER UNTUK PARA PELAMAR DANA SUKARELA

1. Harap cantumkan judul proyek.2. Deskripsikan tujuan-tujuan utama proyek. Harap tunjukkan pula bagaimana keterkaitan proyek dengan satu dari enam

bidang utama proyek.

3. Sediakan suatu ringkasan proyek, termasuk informasi tentang cara-cara penerapannya.4. Apa nama organisasi pelaksananya? Harap berikan informasi tentang organisasi tersebut, termasuk informasi tentang

keanggotaan, aktivitas-aktivitas dan proyek-proyek di masa lampau juga perincian keuangan. Berikan informasi tentang

organisasi yang menjadi mitra kerjanya.

5. Manfaat apa yang diharapkan untuk penduduk asli? Apa tindak lanjut yang diharapkan dari proyek ini?6. Berapa lama jangka waktu proyek? Harap masukkan informasi tentang tiap tahap dari proyek.7. Berapa jumlah total biaya proyek, termasuk uraian dari pengeluaran yang diusulkan? Apa sumbangan yang diharapkan

dari Dana Sukarela? Sumber lain apa yang mendanai? Bagaimana pengaturan pembukuan dari proyek tersebut?

8. Bagaimana cara penilaian/evaluasi proyek tersebut? Apakah hasilnya dapat dihitung secara kuantitatif?

PROYEK DIKIRIMKAN KE DANA SUKARELA

SEBELUM 15 MARET SETIAP TAHUN

PERMOHONAN KE DANA SUKARELA AKAN DIPERTIMBANGKAN

PADA BULAN APRIL SETIAP TAHUNNYA

SUMBANGAN DARI DANA SUKARELA TIDAK AKAN MELEBIHI US$ 50.000

Voluntary Fund for the International Decade

of the Worlds Indigenous People


Palais des Nations

1211 Geneva 10

Switzerland

30


31/31

Untuk informasi lebih lanjut mengenai program PBB tentang Penduduk Asli, silakan hubungi:

Indigenous Project Team


Palais des Nations1211 Geneva 10

Switzerland

Telefax : 41 22 917 0212

Informasi mutakhir mengenai program-program Penduduk Asli, termasuk dokumen dan sidang PBB, dapat anda temukan

di Internet pada situs www.unhchr.ch.

hak penduduk asli

Documents