regulasi terkait dengan hak pengelolaan (hpl)

7/23/2019 Regulasi Terkait Dengan Hak Pengelolaan (HPL)

http://slidepdf.com/reader/full/regulasi-terkait-dengan-hak-pengelolaan-hpl 1/30

(

,l

I A *i1i4 lfu,

REG

ULASI

TER

KAIT

DEA.TGAN

HAK

PE'I\I

GEL

O

L Ar+^f

(HPt)

KE]TfEAIIERIA

N

A

GRA RIA

DA N

T

AT A

R

LIA

NG.BADA.N

P

E R"TAN

AIIAN NA

SI O NAL



Undang-Undang

Nomor

5

Tahun

1950

tentang

Peraturan

Dasar

Pokok-Pokok

Agra

ria

Pasal

2 avat

(21

Hak

menguasai dari

Negara

termaksud

dalam ayat (1)

pasal

ini

memberi wewenang

untuk

:

:'

mengatur

dan

menyelenggarakan peruntukan, penggunaan,

persediaan

dan

pemeliharaan

i-

bumi,

air

dan

ruang

angkasa

tersebut;

fi*;

menentukan

dan

mengatur

hubungan-hubungan

hukum antara

orang-orang

dengan

bumi,

air

.,r::i

dan

ruang

angkasa;

menentukan

dan

mengatur

hubungan-hubungan

hukum antara

orang-orang dan

perbuatan-

perbuatan hukum

yang

mengenai bumi, air dan

ruang angkasa.

Penielasan

Umum Angka

ll Nomor

2

Negara

dapat memberikan

tanah

yang

demikian

itu kepada

seseorang

atau

badan hukum

dengan

sesuatu

hak menurut

peruntukan

dan

keperluannya,

misalnya

hak milik, hak

guna

usaha,

hak

guna

bangunan

atau hak

pakai

atau memberikannya

dalam

pengelolaan

kepada

sesuatu

Badan

Penguasa

(Departemen,

Jawatan

atau

Daerah

Swatantra)

untuk

dipergunakan

bagi

pelaksanaan

tugasnya

masing-masing.



Undang-undang

Nomor

20

Tahun

2000

tentang

perubahan

Atas

undang-undang

Nomor

21

Tahun

1997

Tentang

Bea

perotehan

Hak

Atas

Tanah

dan

Bangunan

Penielasan

Pasal

2

avat

(3)

huruf

f

Hak

pengelolaan

adalah

hak

menguasai

dari

Negara yang

kewenangan

,,,*+

pelaksanaannya

sebagian

dilimpahkan

kepada pemegang

haknya,

antara

lain,

berupa

perencanaan

peruntukan

dan

pengtunaan

tanah,

penggunaan

tanah

untuk

keperluan

pelaksanaan

tugasnya, penyerahan

bagian-bagian

dari

tanah

tersebut

kepada

pihak

ketiga

dan

atau

bekerja

sama

dengan

pihak

ketiga.



,,l.:n

undang-Undang

Nomor

20

Tahun

2011

tentang

Rumah

susun

Pasal

1

Angka

11

sertifikat

hak

milik

sarusun

yang

selanjutnya

disebut

SHM

sarusun

adalah

tanda

bukti

kepemilikan

atas

sarusun

di

atas

tanah

hak

milik,

hak

guna bangunan

atau

hak

pakai

di

atas

tanah

negara,

serta

hak

guna bangunan

atau

hak pakai

di

atas

tanah hak pengelolaan'

Pasal

17

numah

susun

dapat

dibangun

di

atas

tanah:

a.

hak

milik;

b.

hak

guna

bangunan

atau

hak

pakai

atas

tanah

negara;

dan

c.

hak

guna bangunan

atau

hak

pakai

di

atas

hak

pengelolaan'

Pasal

22

avat

(3)

Dalam

hal

pembangunan

rumah

susun dilakukan

di

atas

tanah hak guna

bangunan

atau

hak

pakai

di

atas

hak

pengelolaan

sebagaimana

dimaksud

dalam

Pasal

17

huruf c'

pelaku

pembangunan

wajib

menyelesaikan

status

hak

guna

bangunan

atau

hak

pakai

di atas

hak

pengelolaan

sesuai

dengan

ketentuan

peraturan

perundang-undangan

sebelum

menjual

sarusun

Yang

bersangkutan.

Pasal

47

avat

(1)

S"b"C"itr"d"

bukti

kepemilikan

atas

sarusun

di

atas

tanah

hak

hak

pakai

di

atas

tanah

negara,

hak

guna

bangunan

atau

pengelolaan

diterbitkan

SHM

sarusun'

milik,

hak

guna bangunan,

atau

hak

pakai di

atas

tanah

hak

\

\'1



,\

r,'A

Undang-undang

Nomor

2

Tahun

zoLzrentang

pengadaan

Tanah

Bagi

Pembangunan

Untuk

Kepentingan

Umum

Pasal 1

Angka

7

Hak

Pengelolaan

adalah

hak

menguasai

dari

negara

yang

kewenangan pelaksanaannya

sebagian

dilimpahkan

kepada

pemegangnya.

Penielasan

Pasal

tl()

Pemberian

Ganti

Kerugian

pada

prinsipnya

harus

diserahkan

langsung

kepada

pihak

yang

Berhak

atas Ganti

Kerugian.

Apabila

berhalangan,

Pihak

yang

Berhak

karena

hukum

dapat

memberikan

kuasa

kepada pihaklain

atau

ahli waris'

Penerima

kuasa

hanya

dapat

menerima

kuasa

dari

satu

orang

yang

berhak

atas

Ganti

Kerugian.

Yang

berhak

antara

lain:

a.

pemeg-ang

hak

atas

tanah;

b.

pemegang

hak

pengelolaan;

c. nadzir,

untuk tanah

wakaf;

d.

pemilik tanah

bekas

milik

adat;

e.

masyarakat

hukum

adat;

f.

pihakyang

menguasai

tanah

negara

dengan

itikad

baik;

g. pemegang

dasar

penguasaan

atas

tanah;

dan/atau

h.

pemilik

bangunan,

tanaman

atau

benda

lain

yang

berkaitan

dengan

tanah.

Pada

ketentuannya,

Ganti

Kerugian

diberikan

kepada

pemegang

Hak

atas

Tanah.

untuk

hakguna

bangunan

atau hak

pakai

yang

berada

di

atastanah

yang

bukan

miliknya,

Ganti

Kerugian

diberikan

kepada

pemeganghak

guna

bangunan

atau

hak

pakai

atas

bangunan,

tanaman,

atau

bendalain

yang

berkaitan

dengan

tanah

yang

dimiliki atau

dipunyainya,sedangkan

Ganti

Kerugian

atas

tanahnya

diberikan

kepada

pernegang

hakrnilik

atau

hak

pengelolaan.



A,rA

Peraturan

Pemerintah

Nomor

40

Tahun

1996

tentang Hak

Guna

usaha,

Hak

Guna

Bangunan

dan

Hak

pakai

Atas

Tanah

Pasal 1

angka

2

Hak

Pengelolaan

adalah

hak

menguasai

dari

Negara

yang

kewenangan pelaksanaannya

sebagian

dilimpahkan

kepada

pemeganBnya.

Pasal

22

(L)

Hak

Guna

Bangunan

atas

tanah

Negara

diberikan

dengan

keputusan

pemberian

hak

oleh

Menteri

atau

pejabat

yang

ditunjuk.

(2)

Hak

Guna

Bangunan

atas

tanah

Hak

Pengelolaan

diberikan

dengan

keputusan

pemberian

hak

oleh

Menteri

atau

pejabat

yang

ditunjuk

berdasar-kan

usul

pemegang

Hak

pengelolaan.

(3)

Ketentuan

mengenai

tata

cara

dan

syarat

permohonan

dan

pemberian

diatur

lebih

lanjut

dengan

Keputusan

Presiden.

Pasal

26

arrat

(2)

Hak

Guna

Bangunan atas

tanah

Hak

Pengelolaan

diperpanjang

atau diperbaharui atas

permohonan

pemegang

Hak

Guna

Bangunan

setelah

mendapat

persetujuan

dari

pemegang

Hak

pengelolaan.

Pasal

30 huruf

d

Pemegang

Hak

Guna

Bangunan

berkewajiban

:

menyerahkan

kembali

tanah

yang

diberikan

dengan Hak

Guna

Bangunan

kepada

Negara,

pemegang

Hak

Pengelolaan

atau

pemegang

Hak

Milik

sesudah

Hak

Guna

Bangunan

itu

hapus;

trasal

34 ayat

(7)

Peralihan

Hak

Guna

Bangunan

atas

tanah

Hak Pengelolaan

harus

dengan

persetujuan

tertulis

dari

pemegang

Hak

Pengelolaan.

'r- r

'

. t

ll_.*t --

..--.

-:---

.:---

'

l

l

\\ \)



t)

Pasal 35

(L)

Hak

Guna Bangunan

hapus

karena

:

berakhirnya

jangka

waktu

sebagaimana

ditetapkan

dalam

keputusan

pemberian

atau

perpanjangannya

atau

dalam

perjanjian

pemberiannya;

dibatalkan

oleh

pejabat

yang

berwenang,

pemegang

Hak Pengelolaan

atau

pemegang

Hak

Milik

sebelum

jangka

waktunya

berakhir,

karena

:

1) tidak

dipenuhinya

kewajiban-kewajiban

pemegang

hak dan/atau dilanggarnya ketentuan-ketentuan

sebagaimana

dimaksud

dalam

pasal

30,

pasal

31

dan

pasal

32;

atau

2)

tidak

dipenuhinya

syarat-syarat

atau

kewajiban-kewajiban

yang

tertuang

dalam

perjanjian

pemberian

Hak

Guna

Bangunan

antara

pemegang

Hak

Guna

Bangunan

dan

pemegang

Hak

Milik

atau

perjanjian

penggunaan

tanah

Hak

pengelolaan;

atau

3)

putusan

pengadilan

yang

telah

mempunyai

kekuatan

hukum

yang

tetap;

Pasal 35

(1)

Hapusnya

Hak

Guna

Bangunan

atas

tanah

Negara

sebagaimana

dimaksud

dalam

pasal

35

mengakibatkan

tanahnya

menjadi

tanah

Negara.

(2)

Hapusnya

Hak Guna

Bangunan

atas

tanah

Hak

Pengelolaan

sebagaimana

dimaksud dalam

pasal

35

mengakibatkan

tanahnya

kembali

ke

dalam

penguasaan

pemegang

Hak

pengelolaan.

(3)

Hapusnya

Hak

Guna

Bangunan

atas

tanah

Hak

Milik

sebagaimana

dimaksud

dalam

pasal

35

mengakibatkann

tanahnya

kembali

ke dalam

penguasaan

pemegang

Hak

Milik.

Pasal

38

Apabila

Hak

Guna

Bangunan

atas

tanah

Hak

Pengelolaan

atau

atas

tanah

Hak

Milik hapus

sebagaimana

dimaksud

Pasal

35,

maka

bekas

pemegang

Hak

Guna Bangunan

wajib

menyerahkan

tanahnya

kepada

pemegang

Hak

Pengelolaan

atau

pemegang

Hak

Milik

dan

memenuhi

ketentuan

yang

sudah

disepakati

dalam

perjanjian

penggunaan

tanah

Hak

Pengelolaan

atau

perjanjian

pemberian

Hak

Guna

Bangunan

atas

tanah Hak

Milik.

l

ri



Pasal

55

ayat

(1)

(1)

Hak Pakai

hapus

karena

:

berakhirnya

jangka

waktu sebagaimana

ditetapkan

dalam

keputusan

pemberian

atau

perpanjangannya

atau

dalam

perjanjian

pemberiannya;

dibatalkan

oleh

pejabat

yang

berwenang, pemegang

Hak

pengelolaan

atau

pemegang

Hak

Milik

sebelum

jangka

waktunya

berakhir,

karena

:

1)

tidak

dipenuhinya kewajiban-kewajiban

pemegang

hak

dan/atau

dilanggarnya

ketentuan-ketentuan

sebagaimana

dimaksud

dalam

pasal

50,

pasal

51 dan

pasal

52; atau

2) tidak

dipenuhinya

syarat-syarat

atau

kewajiban-kewajiban

yang

tertuang

dalam

perjanjian

pemberian

Hak

Pakai

antara

pemegang

Hak Pakai

dan

pemegang

Hak

Milik atau

perjanjian

penggunaan

Hak

Pengelolaan;

atau

3)

putusan

pengadilan

yang

telah

mempunyai

kekuatan

hukum

yang

tetap.

Pasal

55

(1)

Hapusnya

Hak

Pakai

atas

tanah

Negara

sebagaimana

dimaksud

dalam

pasal

55 mengakibatkan

tanahnya

menjadi

tanah

Negara.

(2)

Hapusnya

Hak

Pakai

atas tanah Hak

Pengelolaan sebagaimana

dimaksud

dalam

pasal

55

mengakibatkan

tanahnya

kembali

dalam

penguasaan

pemegang

Hak

pengelolaan.

(3)

Hapusnya

Hak

Pakai

atas

tanah

Hak

Milik

sebagaimana

dimaksud

dalam

pasal

55

mengakibatkan

tanahnya

kembali

dalam

penguasaan

pemegang

Hak

Milik.

Pasal 58

Apabila

Hak

Pakai

atas

tanah

Hak

Pengelolaan

atau

atas

tanah

Hak

Milik

hapus

sebagaimana

dimaksud

Pasal

55, bekas

pemegang

Hak

Pakai

wajib

menyerahkan

tanahnya

kepada

pemegang

Hak

pengelolaan

atau

pemegang

l-lak

Milik

dan

memenuhi

ketentuan

yang

sudah disepakati

dalam

perjanjian

penggunaan

tanah

Hak

Pengelolaan

atau

perjanjian

pemberian

Hak

Pakai atas

tanah

Hak

Milik.

,\r'4,

\\[



Peraturan

Pemerintah

Nom

or 24

Tahun

1997

tentang

Pendaftaran

Tanah

Pasal

1

angka

4

Hak

pengelolaan

adalah

hak

menguasai

dari

Negara

yang

kewenangan

pelaksanaannya

sebagian

dirimpahkan

kepada

pemegangnya.

Pasal

9

avat

(1)

Huruf

b

Obyek

pendaftaran

tanah

meliputi

:

b.

tanah

hak

pengelolaan

Il A

I'

r)



rllll

Peraturan

Pemerintah

Nomor

112

Tahun

2000

tentang

pengenaan

Bea

Perolehan

Hak

Atas

Tanah

dan

Bangunan

karena

pemberian

Hak

pengelolaan

Pasal

1

Dalam Peraturan Pemerintah

ini,

yang

dimaksud dengan Hak

pengelolaan

adalah

hak

menguasai

dari

Negara

atas

tanah

yang

kewenangan

pelaksanaannya

sebagian

dilimpahkan

kepada

pemegang

haknya

untuk

merencanakan

peruntukan

dan

penggunaan

tanah,

menggunakan

tanah

untuk

keperluan

pelaksanaan

tugasnya,

menyerahkan

bagianbagian

tanah

tersebut

kepada

pihak

ketiga

dan

atau

bekerja

sama

dengan

pihak

ketiga.

Pasal

2

Besarnya

Bea

Perolehan

Hak

atas

Tanah

dan

Bangunan

karena

pemberian

Hak

pengelolaan

adalah

sebagai

berikut

:

0%

(nol

persen)

dari

Bea

Perolehan

Hak

atas

Tanah

dan

Bangunan yang

seharusnya

terutang,

dalam

hal

penerima Hak

Pengelolaan

adalah

Departemen, Lembaga Pemerintah

Non

Departemen,

pemerintah

Daerah

Propinsi,

Pemerintah

Daerah

Kabupaten/Kota,

lembaga pemeri.ntah

lainnya,

dan

perusahaan

Umum

Pembangunan

perumahan

Nasional

(perum

perumnas);

5o%

(lima

puluh

persen)

dari

Bea

Perolehan

Hak

atas

Tanah

dan

Bangunan

yang

seharusnya

terutang

dalam

hal

penerima

Hak

pengelolaan

selain

dimaksud

pada

huruf

a.

Penielasan

Pasal

2

Huruf

a

Yang

dimaksud

dengan

lembaga

pemerintah

lainnya

antara

lain otorita

pengembangan

Daerah

lndustri

Pulau

Batam'

Badan

Pengelola

Gelanggang

olahraga

Senayan,

dan

lembaga pemerintah

sejenis

yang

ditetapkan

dengan

Keputusan

presiden.



Peraturan

Pemerintah

Nomor

11

Tahun

2010

tentang

penertiban

dan

Pendayagunaan

Tanah

Tertantar

Pasal

1

angka

2

ffi

Hak

pengerolaan

adarah

Hak

Menguasai

dari

Negara

yang

kewenangan

pelaksanaannya

sebagian

ffi

dilimpahkan

kepada

pernegangnya.



it;:1i,:

'.1

.:

'

't':i:i:

Peraturan

Presiden

Republik

rndonesia

Nomor

71

Iiahun

zolz

Tentang

Penyelenggaraan

pengadaan

Tanah

Bagi

pembangunan

Untuk

Kepentingan

Umum

Pasal

1

Aneka

7

Hak

Pengelolaan

adalah

hak

menguasai

dari

negara yang

kewenangan

pelaksanaannya

sebagian

dilimpahkan

kepeda pemegangnya.

Pasal

17

(1)

Pihak

yang

Berhak

sebagaimana

dimaksud

dalam

pasal

16

berupa perseorangan,

badan

hukum,

badan

sosial'

badan

keagamaan,

atau

instansi

pemerintah

yang

memiliki

atau

menguasai

obyek

Pengadaan

Tanah

sesuai

dengan

ketentuan

peraturan

perundang-undangan.

(21

Pihak yang

Berhak

sebagaimana

dimaksud

pada

ayat

1i;

metiputi:

a.

pemegang hak

atas

tanah;

b.

pemegangpengelolaan;

c'

nadzir

untuk

tanah

wakaf;

Pusat

Hukum

dan

Hubungan

Masyarakat

BpN

Rl

Bidang

sJDl

Hukum

d.

pemilik

tanah

bekas

milik

adat;

e.

masyarakat

hukum

adat;

f.

pihakyang

menguasai

tanah

negara

dengan

itikad

baik;

C.

pemegang

dasar penguasaan

atas

tanah;

dan/atau

h'

pemilik

bangunan,

tanaman,

atau

benda

lain

yang

berkaitan

dengan

tanah

Pasal

19

Pemegang

hak

pengelolaan

sebagaimana

dimaksud

datam

pasal

menguasai

dari

negara yang

kewenangan

pelaksanaannya

berdasarka

n

ketentuan

peratu

ra

n

peru

n dang_undangan.

L7

ayat (2)

huruf

b

merupakan

hak

dilimpahkan

kepada

pemegangnya



Peraturan

Menteri

Agraria

Nomor

9

riahun

lgos

tentang

Pelaksanaan

Konversi

Hak

penguasaan

Atas

Tanah

Negara

dan

Ketentuan-Ketentuan

tentang

Kebijaksanaan

selanjutnya

Pasal

1

Hak

penguasaan

atas

tanah

Negara

sebagai

dimaksud

dalam

peraturan

pemerintah

No.

g

tahun

953'

yang

diberikan

kepada

Departemen-departemen,

Direktorat-direktorat

dan

daerah-daerah

swatantra

sebelum

berlakunya

Peraturan

ini

sepanjang

tanah-tanah

tersebut

hanya

dipergunakan

untuk

kepentingan

instansi-instansi

itu

sendiri

dikonversi

menjadi

hak

pakai,

sebagai

dimaksud

alam

Undang-undang

Pokok

Agraria,

yang

berlangsung

serama

tanah

tersebut

dipergunakan

untuk

keperluan

itu

oleh

instansi

yang

bersangkutan.

Pasal

2

Jika

tanah

Negara

sebagai

dimaksud

pasal

1,

selain

dipergunakan

untuk

kepentingan

instansi-

nstansi

itu

sendiri,

dimaksudkan

juga

untuk

dapat

diberika-n

dengan

sesuatu

hak

kepada pihak

ketiga'

maka

hak penguasaan

tersebut

diatas

dikonversi

menjadi

hak pengelolaan

sebagai

irnaksud

dalam

pasal

5

dan

6,

yang

i"rlangsung

selama

tanah

tersebut

dipergunakan

untuk

epertuan

itu

oleh

instansi

yang

bersangkutan.

Pasat

5

Apabila

tanah-tanah

Negara

sebagai

dimaksud

dalam pasal

4

di

atas,

selain

dipergunakan oleh

nstansi-instansi

itu

sendiri,

luga

dimaksudkan

untuk

diberikan

dengan

sesuatu

hak

kepada

pihak

etiga'

maka

oleh

Menteri

Agraria

tanah-tanah

tersebut

akan

diberikan

kepada

instansi

tersebut

engan

hak

pengelolaan.

,.+



Pasal 6

(1)

Hak

pengelolaan

sebagaidimaksud

dalam

pasal

2

dan

pasal

5 di

atas

memberikan

wewenang

kepada

pemegangnya

untuk

:

a.

Merencanakan

peruntukkan

dan

penggunaan

tanah

tersebut;

b.

Menggunakan

tanah

tersebut

untuk

keperluan pelaksanaan

tugasnya;

c.

Menyerahkan

bagian-bagian

dari

tanah

tersebut

kepada

pihak ketiga dengan hak

pakai

yang

berjangka

waktu

6

(enam)

tahun;

d.

Menerima

uang

pemasukan/ganti-rugidan/atau

uang

wajib

tahunan;

{2)Wewenang

untuk

menyerahkan

tanah

kepada

pihak

ketiga

sebagai

dimaksud

dalam

ayat

1

huruf

c

di

atas

terbatas

pada

:

a. Tanah

yang

luasnya

maksimum

1.000

m2

(seribu

meter

persegi)

;

b-

Hanya

kepada

warganegara

lndonesia

dan

badan-badan

hukum

yang

dibentuk

menurut

hukum

lndonesia

dan

berkedudukan

di

lndonesia

;

c'

Pemberian

hak

untuk

yang

pertama

kali

saja,

dengan

ketentuan

bahwa

perubahan,

perpanjangan

dan penggantian

hak

tersebut

akan

dilakukan

oleh

instansi

agraria

yang

bersangkutan,

dengan

pada

azasnya

tidak

mengurangi penghasilan

yang

diterima

sebelumnya

oleh

pemegang

hak.

Pasal

7

Selain

kepada

instansi-instansitersebut

pada

pasal

4

hak

pengelolaan

oleh

Menteri

Agraria

dapat

diberikan

pula

kepada

badan-badan

lain

yang

untuk

melaksanakan

tugasnya

memerlukan

penguasaantanah-tanah

Negara

dengan

wewenang-wewenangtersebut

pada

pasal

6.

Pasal

8

Pemberian

hak

pakai

dan

hak

pengelolaan

tersebut

dalam

pasal

4

dan

pasal

5 di atas

disertai

syarat-syarat

khusus

yang

akan

ditetapkan

di

dalam

surat

keputusan

pemberiannya.



Peraturan

Menteri

Agraria

Nornor

l

Tahun

1966

tentang

Pendaftaran

Hak

pakai

dan

Hak

pengelolaan

Pasal

1

selain hak

milik,

hak

guna

usaha

dan

hak

guna

bangunan

akan harus pula

didaftarkdn

menurut

ketentuan-ketentuan

Peraturan

pemerintah

no.10

tahun

1961

(1.N.

1961

No.28)

:

a.

semua

hak

pakai, termasuk

yang diperoleh

Departemen-Departemen,

dalam

Peraturan

Menteri

Agraria

No.9

tahun

19G5.

b'

Semua

hak

Pengelolaan

sebagai

dimaksud

dalam

peraturan

-

Menteri

Agraria

No.9

tahun

1965.



Peraturan

Menteri

Datam

Negeri

Nomor

5

Tahu

n

Lgr4tentang

Ketentuan-Ketentuan

Mengenai

penyediaan

dan

pemberian

Tanah

untuk

Kepertuan

perusahaan

Pasal

3

Dengan

mengubah

seperlunya

ketentuan

dalam

Peraturan

Menteri

Agraria

No.

g

rahun

1g65

tentang

"Pelaksanaan

Konversi

Hak

Penguasaan

atas

tanah

Negara

dan

Ketentuanketentuan

tentang

Kebijaksanaan

selanjutnya",

hak

pengelolaan

sebagai

yang

dimaksudkan

dalam pasal

2

ayat

t

huruf

a berisikan

wewenang

untuk:

a'

Merencanakan

peruntukan

dan

penggunaan

tanah

yang

bersangkutan;

b'

Menggunakan

tanah

tersebut

untuk

keperluan

peraksanaan

usahanya;

c'

Menyerahkan

bagian-bagian

daripada

tanah

itu

kepada

pihak

ketiga

menurut persyaratan

yang

ditentukan

oreh

perusahaan

pemegang

hak

tersebut,

yang

meriputi

segi_segi

peruntukan,

penggunaan,

jangka

waktu

dan

keuangannya,

dengan

ketentuan

bahwa

pemberian

hak

atas

tanah

kepada

pihak

ketiga

yang

bersangkutan

dilakukan

oleh

pejabat-

pejabat

yang

wewenang

menurut

Peraturan

Menteri

Dalam

Negeri

No.

6

Tahun

1g72

tentang

"Pelimpahan

wewenang

Pemberian

Hak

atas

Tanah",

sesuai

dengan

peraturan

perundangan

agraria

yang

berlaku.



Peraturan

Menteri

Dalam

Nomor

1

Tahun

1977

tentang Tata

egeri

Cara Permohonan

dan

Penyelesaian

Pemberian

Hak

Atas

Bagian-Bagian

Tanah

Hak

pengelolaan

serta

pendaftarannya

(Telah

dicabut

menjadi

Peraturan

Menteri

Negara

Agraria/Kepala

Badan

pertanahan

Nasional

Nomor

9

Tahun 1999)

Pasal 1

Yang dimaksud

dengan "Hak

pengelolaan,,

dalam

peraturan

ini adalah:

(1)

Hak

pengelolaan,

yang

berisi

wewenang

untuk:

a. Merencanakan peruntukan

dan

penggunaan

tanah

yang

bersangkutan;

b. Menggunakan

tanah

tersebut

untuk

keperruan

pelaksanaan

usahanya;

c.

Menyerahkan

bagian-bagian

daripada

tanah

itu

kepada

pihak

ketiga

menurut

persyaratan

yang

ditentukan

oleh

perusahaan

pemegang

hak tersebut,

yang

meliputi

segi-segi

peruntukan,

penggunaan,

jangka

waktu

dan

keuangannya,

dengan ketentuan bahwa pemberian

hak

atas

tanah

kepada

pihak

ketiga

yang

bersangkutan

dilakukan

oleh

pejabat-pejabat

yang

berwenang,

sesuaI

dengan

peraturan

perundangan

yang

berlaku.

(2)

Hak

pengelolaan

yang

berasal

dari

pengkonversian

hak

penguasaan

berdasarkan

peraturan

Menteri

Agraria

No. 9/1965

tentang

"Pelaksanaan

konversi

hak

penguasaan

atas

tanah

Negara

dan ketentuan

tengang

kebijaksanaan

selanjutnya"

yang

memberi

wewenang

sebagaimana

tersebut

dalam

ayat

1

di

atas dan

yang

telah didaftarkan

di

Kantor

Sub

Direktorat

Agraria

setempat

serta

sudah

ada

sertipikatnya.

Pasal 2

Bagian-bagian

tanah

hak

pengelolaan

yang

diberikan

kepada

Pemerintah

Daerah,

Lembaga,

lnstansi

dan

atau

Badan/Badan Hukum (milik) Pemerintah

untuk

pembangunan

wilayah

permukiman,

dapat

diserahkan

kepada

pihak

ketiga

dan

diusulkan

kepada

Menteri

Dalam

Negeri

atau

Gubernur

Kepala

Daerah

yang

bersangkutan

untuk diberikan

dengan

hak

milik,

hak

guna

bangunan,

atau

hak

pakai,

sesuai

dengan

rencana

peruntukan

dan

penggunaan

tanah

yang

telah

dipersiapkan

oleh

pemegang

hak

pengelolaan

yang

bersangkutan.



Peraturan

Menteri

Negara

Agraria/Kepala

Badan

pertanahan

Nasional

Nomor

9

Tahun

1999

tentang

Tata

Cara

pemberian

dan

Pembatalan

Hak

Atas

Tanah

Negara

dan

Hak

pengeroraan

Pasal

1

aneka

3

'

Hak

Pengelolaan

adalah

hak

menguasai

dari

negara

yang

kewenangannya

sebagian

dilimpahkan

it,

kepada

pemegangnya

,;.:

r

Pasal

4

avat

{2}

i ?:Il t'-]:.l"n,vang

dimo.hon

merupakan

tanah

Hak

pengetotaan.

pemohon

harus

tertebih

#

ahulu

memperoleh

penunjukan

berupa

perjanjian

penggunaan

tanah

dari

pemegang

Hak

Pengelolaan

Pasal

57

(L)

Hak

Pengelolan

dapat

diberikan

kepada

:

a.

lnstansi

Pemerintah

termasuk

pemerintah

Daerah,.

b.

Badan

Usaha

Milik

Negara;

c.

Badan

Usaha

Milik

Daerah;

d.

PT.

Persero;

e.

Badan

Otorita;

f.

Badan-badan hukum pemerintah

rainnya yang

ditunjuk

pemerintah.

(2)

Badan-badan

hukum

sebagaimana

dimaksud

pida

ayat

(i)

aapat

diberikan

Hak

pengelolaan

sepanjang

sesuai

dengan

tugas pokok

dan

fungsinya

berkaitan

dengan

pengelolan

tanah.



Pasal

68

(1)

Permohonan

Hak

pengeroraan

diajukan

secara

terturis.

(2)

Permohonan

Hak

pengeroraan

sebagaimana

dimaksud

pada

ayat (1)

memuat:

1'

Keterangan

mengenai

pemohon:

Nama badan hukum,

tempat

kedudukan,

akta

atau

peraturan

pendiriannya

sesuai

dengan

ketentuan

peraturan

perundang-

undangan

yang

berlaku.

2.

Keterangan

mengenaitanahnya

yang

meliputi

data

yurisis

dan

data

fisik:

a'Bukti

pemilikan

dan

bukti perolehan

tanah

berupa

sertpikat,

penunjukan

atau

penyerahan

dari

pemerintah,

pelepasan

kawasan

hutan

dari

instansi

yang

b'berwenang,

akta pelepasan

bekas

tanah

milik

adat

atau

bukti perolehan

tanah

c.lainnya;

d'Letak,

batas-batas

dan

luasnya

(jika

ada

Surat

Ukur

atau

Gambar

situasi

sebutkan

tanggal

dan

nomornya);

e.Jenis

ta

nah (perta

nian,/non

perta

nian);

f. Rencana

penggunaan

tanah;

g.Status

tanahnya

(tanah

hak

atau

tanah

negara);

3.

Lain-lain:

a'Keterangan

mengenaijumlah

bidang,

luas

dan

status

tanah-

tanah yang

dimiliki

oleh pemohon, ternasuk

bidang

tanah

yang

dimohon;

b.Keterangan

lain yang

dianggap

perlu.



Pasal

69

Permohonan

Hak

Pengelolaan

sebagaimana

dimaksud

dalam

pasal

6g

ayat (1)

dilampiri

dengan:

'

Foto

copy

identitas

permohonan

atau

surat

keputusan

pembentukannya

atau

akta

pendirian

erusahaan

sesuai

dengan

peratura

n

perundang-undangan

yang

berra

ku;

.

Rencana

pengusahaal

tanah;angka

penOek

dan

jangka

panjang;

: 5#:ff:::;:::::i["ff;:.,tri

r"nr*n,"n

tanah atau surat izin

pencadangan

tanah

sesuai

d'

Bukti

pemilikan

dan

atau

bukti

,"Lr"h"n

tanah

berupa

sertifikat,

penunjukan

atau penyerahan

ari

pemerintah

perepar"n

tr*"r"n

hutan

d".i

;;;;;;

lr-ng

u"r*"nang,akta

perepasan

bekas

anah

milik

adat

atau

surat_surat

bukti

perolehan

tanah

lainnya;

;

*:::

:il:,i]ffi::"":

rekomendasi

Jari

instansi

te,r"it

"p"[ira

diperrukan,.

g'

surat pernyataan

atau

bukti

bahwa

seruruh

modalnya

dimiriki

oleh

pemerintah.

Pisal

70

Permohonan

Hak

Pengelolaan

sebagaimana

dimaksud

dalam

pasal

6g

ayat (1)

diajukan

kepada

Menteri

;::lfl-[:f''

Kantor

lvilavah

-p"""n"hr"

yans

Jr"r"i-r"rirnr.

meriputiretak

tanah

yans

Pasal

71

Setelah

berkas

permohonan

diterima,

Kepala

Kantor

pertanahan

:

a'

Memeriksa

dan

meneriti

kerengkapai

J"a" yuridis

dan

data

fisik.

.

Mencatatpada

formulir

i.irn

rlru.i.ontoh

lampiran

4.

c'

Memberikan

tanda

terima

berkas

purrohon.n

,"rrri

forrrlir

isian

sesuai

contoh

lampiran

5.

'

Memberitahukan

kepada

o"*oiln"'u*rt

."mb"y".

-

biaya-biaya

yang

diperrukan

untuk

[il:J:

-;:il

ff

:'Tff

'*::,l"J::H

l;:U;;;;,i"

J"'."

i,

"'

ket

e

n

t

u an

o-".,i

u."

n

p

e

r

u

n

d a

n

g-



ifll

Pasal

72

(1)

Kepala

Kantor

Pertanahan

meneliti

kelengkapan

dan

kebenaran

data yuridis

dan

data

fisik

permohonan

Hak

Pengelolaan

sebagaimana

dimaksud

dalam

pasal

6g

ayat

(1)

dan

memeriksa

kelayakan

permohonan

tersebut

untuk

diproses

lebih

lanjut

sesuai

dengan

ketentuan

peraturan

perundang_undangan

yang

berlaku.

(2)

Dalam

hal

tanah

yang dimohon

Lelum

ada

surat

ukurnya.

Kepala

Kantor

pertanahan

memrintahkan

kepada

kepala

Seksi

Pengukuran

Dan

pendaftaran

Tanah

untuk

mempersiapkan

surat

ukur

atau

melakukan

pengukuran.

(3)

selanjutnya

Kepara

Kantor

pertanahan

memerintahkan

kepada:

a-

Kepala

Seksi

H.ak

Atas

Tanah

atau

petugas

yang

ditunjuk

untuk

memeriksa

b'permohonan

hak

terhadap

tanah yang

sudah

terdaftar,

sepanjang

data

yuridis

dan

data

fisiknya

telah

cukup

untuk

mengambil

keputusan

yang

dituangkan

dalam

Risalah

Pemeriksaan

Tanah (konstatering

Rapport),

sesuai

contoh

Lampiran

7;

atau

c'

Tim

Penelitian

Tanah

untuk

memeriksa permohonan

hak terhadap tanah

yang

belum

terdaftar

yang

dituangkan

daram

berita

acara,

sesuai

contoh

Lampiran

g;

atau

d'

Panitia

Pemeriksa

Tanah

A

untuk

memeriksa

permohonan

hak

terhadap

tanah

selain

yang

diperiksa

sebagaimana

dimaksud

pada

huruf

a

dan

huruf

b,

yang

dituangkan

dalam

Risalah

Pemeriksaan

Tanah

sesuai

contoh

Lampiran

9.-.

(4)

Dalam

hal

data yuridis

dan

data

fisik

belum

lengkap

Kepala

Kantor

pertanahan

memberitahukan

kepada

pemohon

untuk

melengkapinya.

(5)

Setelah permohonan

telah

memenuhi

syarat.

rlpata

Kantor

pertanahan

yang

bersangkutan

menyampaikan

berkas

permohonan

tersebut

kepada Kepala

Kantor

wilayah

disertai pendapat

dan

pertimbangannya,

sesuai

contoh

Lampiran

L0.



Pasal

73

(1)

setelah

menerima

berkas

permohonan

yang

disertai

pendapat

dan

pertimbangan

sebagaimana

dimaksud

dalam

Pasal

72

ayat

(5),

Kepala

Kantor

wilayah

memerintahkankepada

Kepala Bidang

Hak-hak

Atas

Tanah

untuk:

a.

Mencatat

dalam

formulir

isian

sesuaicontoh

Lampiran

L1.

b'

Memeriksa

dan

meneliti

kelengkapan

data

yuridis

dan

data

fisik,

dan

apabila

belum

lengkap

segera

meminta

Kepala

Kantor

pertanahan

yang

bersangkutan

untuk

melengkapinya.

(2)

Kepala

Kantor

wilayah

meneliti

kelengkapan dan kebenaran data

yuridis

dan

data

fisik

atas

tanah

YanE

dimohon

beserta

pendapat

dan

pertimbangan

Kepala

Kantor

pertanahan

sebagaimana

dimaksud

datam

Pasal

72

ayat

(5)

dan

memeriksa

kerayakan

permohonan

Hak

Pengelolaan

tersebut

untuk

diproses

lebih

raniut

sesuai

dengan

ketentuan

peraturan

perundang-undangan

yang

berlaku.

(3)

setelah

permohonan

telah

memenuhi

syarat.

Kepara

Kantor

wilayah

yang

bersangkutan

menyampaikan berkas permohonan

tersebut

kepada

Menteri

disertai

pendapat

dan

pertimbangannya.

Sesuai

contoh

Lampiran

12.



PasalT4

(1)

Setelah

menerima

berkas

permohonan

yang

sebagaimana

dimaksud

daiam

pasal

73

ayat

Pejabat

yang

ditunjuk

untuk:

disertai

pendapat

dan

pertimbangan

(1),

Menteri

memerintahkan

t"pJUa

a'

Mencatat

daram

formutir

isian

sesuai

contoh

Lampiran

13.

b'

Memeriksa

dan

meneliti

kelengkapan

data

vrriJiJ"n

data

fisik,

dan

apabila

belum

engkap

segera

meminta

repala

rantor

wir.v.r,

yang

bersangkutan

untuk

elengkapinya.

(2)

Menteri

meneliti

kelengkapan

dan

kebenaran

data yuridis

dan

data

fisik

atas

tanah

ang

dimohon

dengan

memperhatikan

pendapat

dan

pertimbangan

Kepala

Kantor

ilayah

sebagaimana

dimakzud

dalam

pasat

iilr.itrt

dan

seranjutnya

memeriksa

elayakan

permohonan

tersebut

dapat atau

tidaknya

dikabulkan sesuai

dengan

etentua

n

peratu

ran peru

ndang_undanga

n

yang

berlaku.

(3)

setelah

memp.ertimbangkan

i"no"p.i ai.

-p"rtiru.ng.n

Kepata

Kantor

wirayah

ebagaimana

dimaksud

dalam

Pasal.

73

ayat

(3),

Menteri

menerbitkan

keputusan

5::Hlt::l:;::;';5;:ff:j"n'r'

v"'c

ii'nl".,on'"'"u

keputusan

penota*an

vans

Pasal

75

Keputusan pemberian atau penolakan pemberian

Hak

pengelolaan

sebagaimana

dimaksud

alam

Pasal

74

ayat

(3)

disampaikan

t<epaaa

pemohon

me]alui

surat

tercatat

atau

dengan

ara

lain yang

menjamin

sesampainya

keputusan

tersebut

kepada

yang

berhak



Peraturan

Kepala

Badan

Pertanahan

Nasional

Repubtik

lndonesia

Nomor

3

Tahun

2oo7

Tentang

Ketentuan

Pelaksanaan

peraturan

presiden

Nomor

36

Tahun

2005

Tentang

Pengadaan

Tanah

Bagi

Pelaksanaan

pembangunan

untuk

Kepentingan

Umum

sebagaimana

Telah

Diubah

Dengan

pera

Turan

presiden

Nomor

55 Tahun

2006

Tentang Perubahan Atas

peraturan

presiden

Nomor

36

Tahun

2005

Tentang

Pengadaan

Tanah

Bagi

Pelaksanaan

pembangunan

Untuk

Kepentingan

Umum

Pasal

43

(1)

yang

berhak

atas

ganti

rugi

adalah:

a'

pemegang

hak

atas

tanah

atau

yang

berhak

sesuai

dengan

peraturan

perunda ng-undangan;

b.

atau

nazhir

bagi

harta

benda

wakaf.

(2)

Dalam

haltanah

hak

pakai

atau

hak

guna

bangunan

di

atas

tanah

hak

milik

atau

di

atas

tanah

hak

pengelolaan,

yang

berhak

atas

ganti

rugi

adalah

pemegang

hak

milik

atau pemegang

hak

pengelolaan.

(3)

Ganti

rugi

atas

bangunan

dan/atau

tanaman

dan/atau

benda-benda

lain

yang

berkaitan

dengan

tanah

di

atas

tanah

hak

pakai

atau

tanah

hak

guna

bangunan

yang

diberikan

di

atas

tanah hak milik

atau

tanah hak

pengelJlaan

diberikan

kepada

pemilik

bangunan

dan/atau

tanaman

dan/atau

benda-benda

lain

yang

berkaitan

dengan

tanah.



Peraturan

Kepala

Badan

Pertanahan

Nasional

Nomor

1

Tahun

zaLltentang

pelimpahan

Kewenangan

pemberian

Hak

Atas

Tanah

dan

Kegiatan

pendaftaran

Tanah

Tertentu

rr;:.1

:ii:i

Pasal

1

aneka

3

*,

Hak

Pengelolaan

adalah

hak

menguasai

dari

Negara

yang

uiri

kewenangan

pelaksanaannya

sebagian

dilimpahkan

kepada

pemegangnya.



Keputusan

Menteri

Negara

Agraria/Kepala

Badan

pertanahan

Nasional

Nomor

9

Tahun

Lggr

tentang

pemberian

Hak

Milik

Atas

Tanah

untuk

Rumah

sangat

sederhana

(RSS)

dan

Rumah

Sederhana

(RS)

Pasal

1

anFka

3

Hak

pengelolaan

adatah

hak

mensuasai

dari

Negara

yang

kewenangan

petaksanaannya

sebagian

dilimpahkan

kepada

pemegangnya.



Surat

Edaran

Nomor

630.1_

3433

tentang

Agunan

sertipikat

di

atas

tanah

Hak

pengetoraan

t.

sesuai

dengan

ketentuan

yang

berlaku

Hak

Pengerolaan

pada

dasarnya

adarah

kewenangan

untuk

elaksanakan

sebagian

dari

hak

,"rru.r"idari

Negara

atas

tanatr yang

dilimpahkan

kepada

rnstansi

i:T:tT'-:ffi:i:::

H[rJ:[;::H#',-

Pengeroraan,.oii,,-

Kewenangan

vangdirimpahkan

badan

hukum

u.",

i-.",ng

yang

diberi

n.u

,XliffJ,irJi":il:lr:.::lff"li,i:lTfl?"HTT:I

tertentu

sesuai

UUPA'

misalnya

Hak

Guna

Bangunan.

Daram

hal'demikian

maka

semua

ketentuan

engenai

Hak

Guna

Bangunan

pada

umumnya

berlaku

put.

o"gil-r.k

Guna

Bangunan

atas

tanah

Hak

engelolaan

dengan

ketentuan

bahwa

r"p"ni"ns

mengenai

p"urugrn""nnya

setiap

pemegang

Hak

una

Bangunan,

baik

pemegang

Hak

Guna

Banlunan

p"*"*,

irng

memperorehnya

berdasarkan

erjanjian

pemberian

penggunaan

tanah

dari

pemegang

Hak

cuna

bangunan

pertama,

terikat

oreh

syarat

penggunaan

yang

ditentukan

dalam

perjanjian

pemberian

penggunaan

tanah

antaraemegang

Hak pengeroraan

dengan

pemegang

Hak

Guna

Bangunan

pertama.

Berdasarkan

halyang

diuraikan

oi"i"r,

,}.,

orl.,

il;il;""**

kemungkinan

dibebankannya

Hak

anggungan

pada

Hak

Guna

Bangun.n

"t*

t"n"h

Hak

pengelotJi

uap"t

aijelasakan

sebagai

berikut:

'

sesuai

dengan

ketentuan

daram

UUpA

maupun

Undang-Undang

Hak

ranggungan

(UU

Nomor

4

ahun

1995)

Hak

Guna

Bangunan

atas

tanah

Hak

eengetJta"n

Japat

aiuebani

Hak

Tanggungan;

'

Dalam

Pasal

34

Peraturan

p"n]".intrt]

Nomor

ao

r"hun

1gg5

tentang

ditentukan

bahwa

engalihan

Hak

Guna

Bangunan

atas

tanah

Hak

Pengelolaan

m"m"rrukan

persetujuan

terturis

ari

pemegang

Hak

Pengelolaan'

sehubunga.n

dengan-itu

mengingat

kemungkinan

dialihkan

Hak

una

Bangunan

tersp.but

daram

rangka .eksekus]

H"k

i";;;ungan,

maka pembebanan

Hak

anggungan

atas

Hak

Guna

Bangunrrj,,

juga

memertut"i'p?r"tujuan

tertulis

dari

pemegang

ak

Pengelolaan

yang

akan

berliku

sebagai

persetujuan

untuk

pengalihannya

apabila

kemudianiperbukan

dalam

rangka

eksekusi

ff"t

funggrng"n

2.



surat

Edaran

Nomor

500-4352

tentang

penyampaian

peraturan

Menteri

egara

Agraria/

Kepata

B;;;,

pertanahan

wasionar

No.9

Tahun

1999

entang

rhta

cara

pemoeiiri'orn

pembatatan

uak

Atas

Tanah

Negara

dan

Hak

pengelotaan

1'

Peraturan

ini

merupakan

kelanjutan

dari

peraturan

Menteri

Negara

Agraria/Kepala

Badan

ertanahan

Nasaionar

Nomor

3

-Tahun

lggg

yang

o"*r;r"n

agar

ada

keseragaman

x::il::r::,iT

rata

cara

p",nou,.iln

Hak

Atas

ranah

dan

pembataran

Hak

Atas

ranah,

tentang

Ketentua

gai

pengganti

Peraturan

Menteri

Dalam

Negeri

Nomor

5

Tahun

1g73

;"j::":,T"I;::i:::r;:;'.#ilff

T:#il":*fu

ll*lni:t*":r,,m

p

e

m b

e

ri

a

n

n,

n

",i,

o,l:T

::,

j

:j

ff

]ff

:TJ:"'

il

i

:1ffi;

[

:

]

*ff

::ill

#,,:;T:

ang

diatur

diberbagai

peratur"n

a.n

t"prtrr.n

.uo"n,lu.rtrr.n

Menteri

Daram

Negeri

omor

1

Tahun

1977

tentang

Tdta

Cara

Permohonan

dan

penyeresaian

pemberian

Hak

Atas

IU1,tiil::f':n

r'ntr'

uak

eengelotaan

serta

pendaftarannya,

peraturan

Menteri

Daram

proyek

Departem:1lT"H:::"T::-

#1nT

r;:**r,*,""

ranah

r"r,.

J,"*om

dan

Pertanahan

Nasional

Nomor

r

rahun

1993

tentang

Tata

a",

*"t"t'

Agraria/Kepata

Badan

pem

ba

ha ru

a

n

Hak

Gu

na

Ba

ngu

n,

n

a.L,

Kawasa

n_ka*.

r,

"i

j;H;':Tr:r?#x?ff

i

"1i:

:""fi:ill":entuan

rain

vang

tiaat

surrai

dengan

ketentuan

daram

peraturan

ini,

dinyatakan



2.

Didalam

peraturan

ini.diadopsi

kembali

pemberian

hak

secara

individual

dan

pemberian

hak

secara

umum'

Pemberian

hak

secara

individual

merupakan

pemberian

hak

atas

sebidang

tanah

kepada

seseorang

atau

sebuah

badan

hukum

secara

bersama

sebagai

penerima

hak

bersama

yang

dilakukan

dengan

satu penetapan

sedangkan

pemberian

secara

kolektif

merupakan

pemberian

hak

atas

beberapa

bidangtanah

masing-masing

kepada

seseorang

atau

sebuah

badan

hukum

sebagai penerima

hak

yanidilakukan

dJngan

r.-,u

p"n",rpan.

pemberian

hak

secara

umum

merupakan

pemberian

hak

atas

sebidang

tanah yang

memenuhi

kriteria

tertentu

)xang

ilakukan

dengan

satu penetapan

pemberian

hak,

seperti

pemberian

hak

milik

atas

tanah

untuk

rurnah

tinggal

yang

diatur

dalam

Keputusan

Menteri

Negara

Agraria/Kepala

Badan

pertanahan

Nasional

Nomor

6

Tahun

199g.

Dalam

hal

pemeriksaan

tanah

terhadap

permohonan

hak

terhadap

tanah

yang

sudah

terdaftar

dan

data

yuridis

dan

data pisiknya

sudah

jelas

dan

cukup

untuk

mengambil

keputusan,

tidak

perlu

dilakukan

pemeriksaan

tanah

oleh

Panitia

Pemeriksa

Tanah

A

namum

cukup

dituangkan

dalam

risalah

Pemeriksaan

Tanah

{Konstatering Rapport). Demikian

juga terhadap

tanah-tanah

yang belum terdaftar,

yang

sudah

jelas

dan

iiart

'ra.'tagi

ku."gu-raguan

dalam

mengambil

keputusan

pemberian

haknya

,"p".ti

tanah-tanah

kapling

matang

dapat

diproses

melalui

konstatering

rapport

atau

untuk

rumah

pegawai

negeri

yang

sudah

dibeli

dari

pemerintah

dilakukan

melalui

sK

Konfirmasi

saja

bukan

melalui

panitia

pemlriksaan

Tanah

A,

dan

terhadap

permohonan

tanah-tanah

Yang

dimiliki

lnstansi

Pemerintah

yang

belum

terdaftar

tetap

di akukan

Pemeriksaan

tanahnya

yang

dituangkan

dalam

berita

acara yangliseaiakan

dalam peraturan

ini.

Ada

beberapa

ketentuan

baru

yang

sebelumnya

tidak

diatui

misalnya

mengenai

Daftar

lsian,

Daftar

lsian

dimaksud

diharapkan

akan

menciptakan

tertib

administrasi

dalam pemberian

dan

pembatalan hak

atas

tanah.

Peraturan

ini

selain mengatur

tata

cara

pemberian

Hak

Milik,

Hak

Pakai'

Hak

Guna

Bangunan

Juga

mengatur

tata

cara

pemberian

Hak

pengelolaan

dan

sekaligus

mengatur

kewajiban-kewajiban

yang

harus

dipenuhi

oleh

penerirna

hak

atas

tanah.

Dalam

pelaksanaannya

hendaknya

disesuaikin

dengan

kondisi

diwirayah

Saudara.

4.



5.

6.

ljin

Peralihan

hak

atas

tanah

diberlakukan

terhadap

tanah-tanah

yang

diberikan

kepada

badan

hukum

keagamaan,

badan

hukum

sosial

dan

badan

hukum

lainnya yang

ditunjuk

oleh

Pemerintah'

Hak

Guna

Usaha,

Hak

Pakai

tanah pertanian

diatas

tanah

Negara

dan

hak-hak

rain

yang

didaram

sertipikatnya

dicatat

memerrukan

ijin.

Disamping mengatur

tata

cara pemberian

hak

atas

tanah

negara

peraturan

ini

juga

memberikan

landasan

hukum

dan

mengatur

tata

cara

pembatalan

hak

atas

tanah

yang

selama

ini

belum

ada

ketentuan

yang

mengaturnya.

Bahwa peraturan

ini

memberikan

diskripsi

dan

limitasi

kewenangan

hukum

bagi

Badan

pertanahan

Nasional

Untuk

mengambil

keputusan

pembataran

hak

atas

tanah,

disamping juga

memberikan

kemudahan

prosedur

dan

pemangkasan

birokrasi

daram

hal

permohonan

pembatalan

hak atas

tanah'

Dalam

hal

permohonan

pembatalan

hak dalam

proses

penelitian,

hendaknya

Buku

Tanah

distatus

Quo

(

diblokir

).

Perlu

ditegaskan

yang

dimaksud

limitasi

adalah

bahwa

batas

waktu

penelitian

permohonan

pembatalan

agar

ditetapkan

sesuai

ketentuan

peraturan

perundangan

yang

berlaku,

dan

apabila

permohonan

pembatalan

tidak

beralasan

maka

permohonan

tersebut

harus

ditotak

dan

status quo

(

blokir

)

diangkat.

Perlu

diperhatikan,

dalam

pelaksanaannya

berkas

permohonan yang

telah

diterima

setelah peraturan

ini

berlaku,

dan

telah

dilaksanakan

sidang

panitia,

atau

Konstatering

Raport

atau penelitian

hendaknya

terus

dilanjutkan

sesuai

dengan

peraturan

yang

lama

7.

regulasi terkait dengan hak pengelolaan (hpl)

Documents