kasus pelanggaran perlindungan konsumen - kelompok 1

7/22/2019 Kasus Pelanggaran Perlindungan Konsumen - Kelompok 1

1/24

Kasus Pelanggaran Perlindungan Konsumen

(Hukum Bisnis)

KELOMPOK 01

Anggota:

Restu Laras Wati (1111031094)

Rika Lusiana Surya (1111031097)

Rindy Dwi Ladista (1111031098)

Riris Karisma Kholid (1111031099)

S. Nicho Jayakusuma (1111031100)

Shanti Ananda Tanoto (1111031102)

Sherly Dwi Saptari (1111031103)

JURUSAN S1 AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS LAMPUNG

2013


2/24

KASUS I

Penarikan Indomie di Taiwan

Kasus Pelanggaran Perlindungan

Konsumen Akhir


3/24

I. PENDAHULUAN1.1 Latar Belakang

Konsumen merupakan target penting bagi perusahaan. Eksistensi perusahaan

bergantung pada keberpihakan konsumen. Namun, dalam persaingan antar

perusahaan dalam menarik konsumen dan memperoleh keuntungan seringkali

melakukan pelanggaran etika bisnis.

Kepentingan konsumen yang harusnya dilindungi dan dipenuhi malah

dilanggar. Bukan hal langka lagi untuk menemukan kasus pelanggaran

perlindungan konsumen. Padahal, undang undang jelas sudah mengatur

mengenai bagaimana kedudukan konsumen.

Kasus pelanggaran perlindungan konsumen ini pun menimpa PT Indofood

CBP Sukses Makmur Tbk, yang produknya dituding terdapat kandungan

bahan pengawet mie instan yang mengandung bahan berbahaya bagi

manusia.

Namun, pihak PT Indofood CBP Sukses Makmur tak tinggal diam. PT

Indofood bersikeras bahwa produk mie instan yang diekspor ke Taiwan

sudah memenuhi peraturan dari Departemen Kesehatan Biro Keamanan

Makanan Taiwan.

1.2 Alasan MemilihKami memilih kasus penarikan Indomie di Taiwan menjadi tema bahasan

kelompok pada kasus pelanggaran perlindungan konsumen, mata kuliah

Hukum Bisnis, karena beberapa pertimbangan berikut:

a. Indomie mengandung bahan yang berbahaya bagi manusia padahalindomie merupakan produk mie yang populer bahkan menjadi primadona

di Indonesia.

b.Ada perbedaan standar pangan yang melibatkan perlindungan konsumendi Indonesia dan Taiwan.

1.3 Rumusan MasalahDari latar belakang yang telah diuraikan, maka muncul masalah sebagai

berikut:


4/24

a. PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk dituding melakukan pelanggaranperlindungan konsumen sebab mengandung bahan berbahaya bagi

manusia sehingga Indomie ditarik dari peredaran di Taiwan.

b. PT Indofood bersikeras bahwa produk mie instan yang diekspor keTaiwan sudah memenuhi peraturan dari Departemen Kesehatan Biro

Keamanan Makanan Taiwan

1.4 TujuanMakalah ini disusun dengan tujuan sebagai berikut:

a. Menjelaskan konsep konsumen.b. Menjelaskan perlindungan konsumen.c. Memberi contoh kasus pelanggaran perlindungan konsumen akhir.


5/24

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Tentang IndomieIndomie adalahmerekprodukmi instan dariIndonesia.DiIndonesia,Indomie

diproduksi olehPT. Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. Produk dari

perusahaan milikSudono Salim ini mulai diluncurkan sejak tanggal9

September1970 dan diperkenalkan ke konsumen sejak tahun1972, dahulu

diproduksi olehPT. Sanmaru Food Manufacturing Co. Ltd.,dan pertama kali

hadir dengan rasaAyam danUdang.Selain dipasarkan di Indonesia, Indomie

juga dipasarkan secara cukup luas di manca negara, antara lain diAmerika

Serikat,Australia, berbagai negaraAsia danAfrika serta negara-

negaraEropa; hal ini menjadikan Indomie sebagai salah satu

produkIndonesia yang mampu menembus pasar internasional . Di Indonesia

sendiri, sebutan "Indomie" sudah umum dijadikan istilah generik yang

merujuk kepada mi instan

Indomie diklaim sebagai makanan yang sehat dan bergizi oleh produsennya.Produk mi instan ini disebut memiliki berbagai kandungan gizi

sepertienergi,protein,niasin,asam folat, mineral zat besi,natrium, dan

berbagaivitamin seperti vitamin A, B1, B6, dan B12.

2.2 Tinjauan Tentang KonsumenPengertian Konsumen menurut Hornby

Konsumen (consumer) adalah seseorang yang membeli barang ataumenggunakan jasa.

Seseorang atau suatu perusahaan yang membeli barang tertentu ataumenggunakan jasa tertentu.

Sesuatu atau Seseorang yang menggunakan suatu persediaan atausejumlah barang.

Setiap orang yang menggunakan barang atau jasa.Jenis Konsumen
http://id.wikipedia.org/wiki/Merekhttp://id.wikipedia.org/wiki/Mi_instanhttp://id.wikipedia.org/wiki/Indonesiahttp://id.wikipedia.org/wiki/Indonesiahttp://id.wikipedia.org/wiki/Indofood_Sukses_Makmurhttp://id.wikipedia.org/wiki/Sudono_Salimhttp://id.wikipedia.org/wiki/9_Septemberhttp://id.wikipedia.org/wiki/9_Septemberhttp://id.wikipedia.org/wiki/1970http://id.wikipedia.org/wiki/1972http://id.wikipedia.org/wiki/Indofood_Sukses_Makmurhttp://id.wikipedia.org/wiki/Ayamhttp://id.wikipedia.org/wiki/Udanghttp://id.wikipedia.org/wiki/Amerika_Serikathttp://id.wikipedia.org/wiki/Amerika_Serikathttp://id.wikipedia.org/wiki/Australiahttp://id.wikipedia.org/wiki/Asiahttp://id.wikipedia.org/wiki/Afrikahttp://id.wikipedia.org/wiki/Eropahttp://id.wikipedia.org/wiki/Indonesiahttp://id.wikipedia.org/wiki/Energihttp://id.wikipedia.org/wiki/Proteinhttp://id.wikipedia.org/wiki/Niasinhttp://id.wikipedia.org/wiki/Asam_folathttp://id.wikipedia.org/wiki/Natriumhttp://id.wikipedia.org/wiki/Vitaminhttp://id.wikipedia.org/wiki/Vitaminhttp://id.wikipedia.org/wiki/Natriumhttp://id.wikipedia.org/wiki/Asam_folathttp://id.wikipedia.org/wiki/Niasinhttp://id.wikipedia.org/wiki/Proteinhttp://id.wikipedia.org/wiki/Energihttp://id.wikipedia.org/wiki/Indonesiahttp://id.wikipedia.org/wiki/Eropahttp://id.wikipedia.org/wiki/Afrikahttp://id.wikipedia.org/wiki/Asiahttp://id.wikipedia.org/wiki/Australiahttp://id.wikipedia.org/wiki/Amerika_Serikathttp://id.wikipedia.org/wiki/Amerika_Serikathttp://id.wikipedia.org/wiki/Udanghttp://id.wikipedia.org/wiki/Ayamhttp://id.wikipedia.org/wiki/Indofood_Sukses_Makmurhttp://id.wikipedia.org/wiki/1972http://id.wikipedia.org/wiki/1970http://id.wikipedia.org/wiki/9_Septemberhttp://id.wikipedia.org/wiki/9_Septemberhttp://id.wikipedia.org/wiki/Sudono_Salimhttp://id.wikipedia.org/wiki/Indofood_Sukses_Makmurhttp://id.wikipedia.org/wiki/Indonesiahttp://id.wikipedia.org/wiki/Indonesiahttp://id.wikipedia.org/wiki/Mi_instanhttp://id.wikipedia.org/wiki/Merek


6/24

Konsumen yang menggunakan barang/ jasa untuk keperluan komersial(intermediate consumer, intermediate buyer, derived buyer, consumer of

industrial market)

Konsumen yang menggunakan barang/ jasa untuk keperluan diri sendiri/keluarga/ non komersial ( Ultimate consumer, Ultimate buyer, end user,

final consumer, consumer of the consumer market)

Pengertian Konsumen Akhir

Menurut Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia: yaitu: Pemakai barang

atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, bagi keperluan diri sendiri atau

keluarganya atau orang lain dan tidak untuk diperdagangkan kembali.

Kedudukan Konsumen

Let the buyer beware(caveat emptor)Pelaku usaha dan konsumen seimbang sehingga tidak perlu perlindungan.

The due care theoryPelaku usaha mempunyai kewajiban untuk melakukan prinsip kehati-

hatian dalam memasyarakatkan produk (barang/ jasa).

The privity of contractPelaku usaha mempunyai kewajiban untuk melindungi konsumen, tetapi

hal itu baru dapat dilakukan apabila di antara mereka terjalin suatu

hubungan kontraktual.

Prinsip kontrak bukan merupakan syaratKontrak bukan merupakan syarat untuk menetapkan eksistensi suatu

hubungan hukum.

2.3 Tinjauan Tentang Perlindungan KonsumenPerlindungan konsumen dalam kegiatan etika berbisnis di Indonesia telah

diatur menurut Pasal 1 UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan

Konsumen, perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin

adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.

Tujuan Perlindungan Konsumen:

1. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untukmelindungi diri;

2. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan caramenghindarkannya dari ekses negatif pemakaian barang dan/atau jasa;


7/24

3. Meningkatkan pemberdayaankonsumen dalam memilih, menentukan danmenuntut hak- haknya sebagai konsumen;

4. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsurkepastian hukum, keterbukaan informasi serta akses untuk memperolehinformasi;

5. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha, sehingga tumbuh sikap jujur danbertanggung jawab dalam penyediaan barang dan/atau jasa yang

berkualitas.

Kepentingan Konsumen

1. Perlindungan konsumen dari bahaya-bahaya terhadap kesehatan dankeamanannya,

2. Promosi dan perlindungan kepentingan ekonomi sosial konsumen,3. Tersedianya informasi yang memadai bagi konsumen untuk memberikan

kemampuan mereka melakukan pelatihan yang tepat sesuai kehendak dan

kebutuhan pribadi,

4. Pendidikan konsumen,5. Tersedianya upaya ganti rugi yang efektif,6. Kebebasan untuk membentuk organisasi konsumen atau organisasi

lainnya yang relevan dan memberikan kesempatan kepada organisasi

tersebut untuk menyuarakan pendapatnya dalam proses pengambilan

keputusan yang menyangkut kepentingan mereka.


8/24

III. PEMBAHASAN3.1 Kasus Penarikan Indomie di Taiwan

Kasus Indomie yang mendapat larangan untuk beredar di Taiwan karenadisebut mengandung bahan pengawet yang berbahaya bagi manusia dan

ditarik dari peredaran. Zat yang terkandung dalam Indomie adalah methyl

parahydroxybenzoate dan benzoic acid (asam benzoat). Kedua zat tersebut

biasanya hanya boleh digunakan untuk membuat kosmetik, dan pada Jumat

(08/10/2010) pihak Taiwan telah memutuskan untuk menarik semua jenis

produk Indomie dari peredaran. Di Hongkong, dua supermarket terkenal

juga untuk sementara waktu tidak memasarkan produk dari Indomie.

A Dessy Ratnaningtyas, seorang praktisi kosmetik menjelaskan, dua zat yang

terkandung di dalam Indomie yaitu methyl parahydroxybenzoate dan benzoic

acid (asam benzoat) adalah bahan pengawet yang membuat produk tidak

cepat membusuk dan tahan lama. Zat berbahaya ini umumnya dikenal dengan

nama nipagin. Dalam pemakaian untuk produk kosmetik sendiri pemakaian

nipagin ini dibatasi maksimal 0,15%.

Ketua BPOM Kustantinah juga membenarkan tentang adanya zat berbahayabagi manusia dalam kasus Indomie ini. Kustantinah menjelaskan bahwa

benar Indomie mengandung nipagin, yang juga berada di dalam kecap dalam

kemasam mie instan tersebut. tetapi kadar kimia yang ada

dalam Indomie masih dalam batas wajar dan aman untuk dikonsumsi.

Indonesia yang merupakan anggota Codex Alimentarius Commision,

produk Indomie sudah mengacu kepada persyaratan Internasional tentang

regulasi mutu, gizi dan kemanan produk pangan. Sedangkan Taiwan bukan

merupakan anggota Codec. Produk Indomie yang dipasarkan di Taiwan

seharusnya untuk dikonsumsi di Indonesia. Dan karena standar di antara

kedua negara berbeda maka timbulah kasus Indomie ini.

Analisis kasus berdasar Undang Undang No 8 Tahun1999 tentang

Perlindungan Konsumen

Kasus penarikan indomie di Taiwan dikarena pihak Taiwan menuding mie


9/24

dari produsen indomie mengandung bahan pengawet yang tidak aman bagi

tubuh yaitu bahan Methyl P-Hydroxybenzoate pada produk indomie jenis

bumbu Indomie goreng dan saus barberque

Hal ini disanggah oleh Direktur Indofood Sukses Makmur, Franciscus

Welirang berdasarkan rilis resmi Indofood CBP Sukses Makmur, selaku

produsen Indomie menegaskan, produk mie instan yang diekspor ke Taiwan

sudah memenuhi peraturan dari Departemen Kesehatan Biro Keamanan

Makanan Taiwan. BPOM juga telah menyatakan Indomie tidak berbahaya.

3.2 Pelanggaran Perlindungan KonsumenKasus ini merupakan pelanggaran perlindungan konsumen akhir.

Berikut adalah pasal-pasal dalam UU No 8 tahun 1999 tentang perlindungan

konsumen yang berhubungan dengan kasus diatas serta jalan penyelesaian

Pasal 2 UU NO 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Pasal 3 UU NO 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Pasal 4 (c) UU NO 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Pasal 7 ( b dan d )UU NO 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Pasal 2 UU PK adalah tentang tujuan perlindungan konsumen yang akan

menyinggung tentang

a. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsurkepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk

mendapatkan informasi.

b. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjaminkelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan,

kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen

Perlu ditilik dalam kasus tersebut adalah adanya perbedaan standar mutu

yang digunakan produsen indomie dengan pemerintahan Thailand yang

masing-masing berbeda ketentuan batas aman dan tidak aman suatu zat

digunakan dalam pengawet,dalm hal ini Indonesia memakai standart BPOM

dan CODEX Alimentarius Commission (CAC) yang diakui secara

internasional.

Namun hal itu menjadi polemik karena Taiwan menggunakan standar yang

berbeda yang melarang zat mengandung Methyl P-Hydroxybenzoate yang


10/24

dilarang di Taiwan.hal ini yang dijadikan pokok masalah penarikan indomie

oleh karana itu akan dilakukan penyelidikan dan investigasi yg lebih lanjut

Pada pasal 3 UU PK menjelaskan tentang asas perlindungan konsumen yang

isinya sebagai berikut

Asas keamanan dan keselamatan konsumenDiharapkan penerapan UU PK akan memberikan jaminan atas

keamanan dan keselamatan konsumen dalam penggunaan,

pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang

dikonsumsi atau digunakan

Asas manfaatAsas ini mengandung makna bahwa penerapan UU PK harus

memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada kedua pihak,

konsumen dan pelaku usaha. Sehingga tidak ada satu pihak yang

kedudukannya lebih tinggi dibanding pihak lainnya. Kedua belah

pihak harus memperoleh hak-haknya.

Pada Pasal 4 ( C )UU PK adalah menyinggung tentang hak konsumen

(konsumen di Taiwan)

Hak atas informasi yang benar,jelas dan jujur mengenai kondisi dan

jaminan barang dan /atau jasa

Untuk menyikapi hal tersebut PT Indofood sukses makmur harusnya

mencantumkan segala bahan dan juga campuran yang dugunakan dalam

bumbu produk indomie tersebut sehinnga masyarakat/ atau konsumen di

Taiwan tidak rancu dengan berita yang dimuat di beberapa pers di Taiwan

Pada pasal 7 ( b dan d ) adalah menyinggung tentang

Memberikan informasi yang benar,jelas dan jujur mengenai kondisidan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan

penggunaan,perbaikan dan pemeliharaan menjamin mutu barang

dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan

ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku.

Berdasar pasal 7 (b dan d) diatas maka diwajibkan kepada produsen untuk

mencantum segala informasi mengenai produknya disini adalah kewajiban


11/24

PT Indofood untuk mencantum informasi bahan apa saja yang digunakan

dalam produknya .

3.3 Penyelesaian KasusKementerian Perdagangan Indonesia menyatakan otoritas Taiwan berjanji

untuk bekerja sama dan mencari solusi bersama untuk temuan produk mi

instan Indomie yang tidak memenuhi standar setempat.

Menteri Perdagangan Indonesia, Mari Elka Pangestu meminta Food and

Drugs Administration Department of Health (FDA-DOH) Taiwan memberi

klarifikasi soal adanya perbedaan interpretasi standar pengawet antara

Taiwan dan Indonesia. Tetapi kedua-duanya diakui secara internasional dan

produk yang memenuhi standar tersebut aman untuk konsumen.Mie instan produk PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk (ICBP), Indomie

yang dianggap Taiwan 'berbahaya' ternyata sebenarnya untuk spesifikasi

pasar Indonesia. Tak heran, ketika sampai di Taiwan, produk itu langsung tak

memenuhi standar negara tersebut.

Hal itu terungkap berdasarkan hasil klarifikasi Kantor Dagang Indonesia

(KDI) di Taiwan kepada pihak produsen mie instan yakni Indofood untuk

memberikan keterangan mengenai informasi tersebut.

Klarifikasi itu diajukan setelah KDI di Taiwan mendapat surat pemberitahuan

dari Departemen Kesehatan setempat terkait kasus temuan produk mie instan

Indomie 'berbahaya'..

Kustantinah, Kepala BPOM, menjelaskan BPOM mempunyai aturan yang

mengatur bahan tambahan makanan yang diperbolehkan ada di dalam pangan

dengan batas maksimum penggunaannya.

BPOM mengacu kepada Peraturan Menteri Kesehatan nomor 722 tahun 1988

yang salah satunya mengatur masalah tambahan makanan.

Sementara Direktur PT Indofood Sukses Makmur Tbk (INDF) Fransiscus

Welirang juga mengatakan, Taiwan memiliki kriteria khusus atas produk


12/24

makanan minuman yang masuk ke negaranya, berbeda dengan standarisasi

internasional yang ditetapkan Codex Alimentarius Commission (CAC).

Forum CAC (Codex Alimentarius Commission) merupakan organisasiperumus standar internasional untuk bidang pangan. Indonesia merupakan

anggota CAC sedangkan Taiwan bukan, ini yang menjadi perbedaan standar.


13/24

IV. PENUTUP4.1 Simpulan

Dalam kasus ini taiwan melarang peredaran indomie di negaranya karena

indomie disebutkan mengandung bahan pengawet berbahaya. Zat yang

terkadung dalam indomie adalah adalah methyl parahydroxybenzoate dan

benzoic acid (asam benzoat). Kedua zat tersebut biasanya hanya boleh

digunakan untuk membuat kosmetik, dan pada Jumat (08/10/2010) pihak

Taiwan telah memutuskan untuk menarik semua jenis produk Indomie dari

peredaran. Di Hongkong, dua supermarket terkenal juga untuk sementara.

Kepala BPOM membenarkan tentang adanyan zat berbahaya bagi manusia

dalam kasus indomie ini. Zat itu terkadung dalam kecap dan kemasan mie

instan tersebut, tapi kadar kimia yang ada dalam indomie masih dalam batas

wajar untuk di konsumsi.

Indonesia yang merupakan anggota Codex Alimentarius Commision,

produk Indomie sudah mengacu kepada persyaratan Internasional tentang

regulasi mutu, gizi dan kemanan produk pangan. Sedangkan Taiwan bukan

merupakan anggota Codex. Produk Indomie yang dipasarkan di Taiwan

seharusnya untuk dikonsumsi di Indonesia. Dan karena standar di antara

kedua negara berbeda maka timbulah kasus ini.

Karena Taiwan tidak termasuk anggota Codex Alimentarius Commision

mungkin saja standart kemanan pangannya berbeda dengan negara lain yang

merupakan anggota dari Codex sehingga standarisasi keamanan pangan di

Indonesia dan Taiwan jelas berbeda.

Namun, PT Indofood CBP Sukses Makmur melanggar Pasal 4 ( C )UU PK

yang menyinggung tentang hak konsumen (konsumen di Taiwan): Hak atas

informasi yang benar,jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang

dan /atau jasa karena tidak menampilkan bahan kandungan produk secara

tepat.


14/24

4.2 Sarana. Sebelum perusahaan memasuki pangsa pasar di negara asing harus

mengetahui standar pangannya terlebih dahulu agar produk yang di

pasarkan dapat dijual secara bebas dan tidak ada kasus seperti ini lagi.

b. apabila ada perbedaan standar produk di dalam dan di luar negeri,sebaiknya diberi perbedaan yang signifikan di kemasan produk sehingga

dapat dibedakan dengan mudah mana produk yang harusnya dipasarkan

di dalam negeri dan di luar negeri.

c. Dari kasus mi Indomie tersebut, kita bisa belajar tentang ketatnya otoritasnegara-negara lain dalam memantau produk makanan yang beredar di

negaranya. Langkah ini pula yang seharunya dilakukan oleh otoritas di

Indonesia (termasuk BPOM) untuk melindungimasyarakat konsumen di

tanah air.


15/24

V. REFERENSI

1. Indofood Tanggapi Larangan Indomie di TaiwanRenne R.A Kawilarang pada Senin, 11 Oktober 2010, 09:40

http://dunia.news.viva.co.id/news/read/182206-produsen-indomie-

tanggapi-masalah-di-taiwan

2. http://id.wikipedia.org/wiki/Indomie#cite_note-4 diakses pada Minggu, 24Nopember 2013

3. http://www.satulayanan.net/layanan/keluhan-konsumen/pengertian-dan-tujuan-perlindungan-konsumen diakses pada Jumat, 22 Nopember 2013

4. muji.unila.ac.id/ahde/bahan/28-11-2008.ppt diakses pada Senin, 18Nopember 2013

5. http://www.menkokesra.go.id/content/kasus-indomie-mestinya-untuk-indonesia diakses pada Sabtu, 23 Nopember 2013

6. http://vtastubblefield.wordpress.com/2012/11/ diakses pada Minggu, 24Nopember 2013

7. Indonesia-Taiwan Sepakat Tangani Kasus Indomiehttp://www.republika.co.id/berita/breaking-

news/internasional/10/10/15/140164-indonesia-taiwan-sepakat-tangani-

kasus-indomie

Djibril Muhammad pada umat, 15 Oktober 2010, 00:51 WIB

http://perlindungankons.blogspot.com/ diakses pada Jumat 22 Nopember

2013
http://dunia.news.viva.co.id/news/read/182206-produsen-indomie-tanggapi-masalah-di-taiwanhttp://dunia.news.viva.co.id/news/read/182206-produsen-indomie-tanggapi-masalah-di-taiwanhttp://id.wikipedia.org/wiki/Indomie#cite_note-4http://www.satulayanan.net/layanan/keluhan-konsumen/pengertian-dan-tujuan-perlindungan-konsumenhttp://www.satulayanan.net/layanan/keluhan-konsumen/pengertian-dan-tujuan-perlindungan-konsumenhttp://www.satulayanan.net/layanan/keluhan-konsumen/pengertian-dan-tujuan-perlindungan-konsumenhttp://www.satulayanan.net/layanan/keluhan-konsumen/pengertian-dan-tujuan-perlindungan-konsumenhttp://www.menkokesra.go.id/content/kasus-indomie-mestinya-untuk-indonesiahttp://www.menkokesra.go.id/content/kasus-indomie-mestinya-untuk-indonesiahttp://www.menkokesra.go.id/content/kasus-indomie-mestinya-untuk-indonesiahttp://www.menkokesra.go.id/content/kasus-indomie-mestinya-untuk-indonesiahttp://vtastubblefield.wordpress.com/2012/11/http://www.republika.co.id/berita/breaking-news/internasional/10/10/15/140164-indonesia-taiwan-sepakat-tangani-kasus-indomiehttp://www.republika.co.id/berita/breaking-news/internasional/10/10/15/140164-indonesia-taiwan-sepakat-tangani-kasus-indomiehttp://www.republika.co.id/berita/breaking-news/internasional/10/10/15/140164-indonesia-taiwan-sepakat-tangani-kasus-indomiehttp://perlindungankons.blogspot.com/http://perlindungankons.blogspot.com/http://www.republika.co.id/berita/breaking-news/internasional/10/10/15/140164-indonesia-taiwan-sepakat-tangani-kasus-indomiehttp://www.republika.co.id/berita/breaking-news/internasional/10/10/15/140164-indonesia-taiwan-sepakat-tangani-kasus-indomiehttp://www.republika.co.id/berita/breaking-news/internasional/10/10/15/140164-indonesia-taiwan-sepakat-tangani-kasus-indomiehttp://vtastubblefield.wordpress.com/2012/11/http://www.menkokesra.go.id/content/kasus-indomie-mestinya-untuk-indonesiahttp://www.menkokesra.go.id/content/kasus-indomie-mestinya-untuk-indonesiahttp://www.satulayanan.net/layanan/keluhan-konsumen/pengertian-dan-tujuan-perlindungan-konsumenhttp://www.satulayanan.net/layanan/keluhan-konsumen/pengertian-dan-tujuan-perlindungan-konsumenhttp://id.wikipedia.org/wiki/Indomie#cite_note-4http://dunia.news.viva.co.id/news/read/182206-produsen-indomie-tanggapi-masalah-di-taiwanhttp://dunia.news.viva.co.id/news/read/182206-produsen-indomie-tanggapi-masalah-di-taiwan


16/24

KASUS II

Wanprestasi PT Telkomsel dan PT Prima

Jaya Informatika


17/24

1. PENDAHULUAN1.1 Latar Belakang

Dalam jalur pemasaran atau hubungan antara produsen dan konsumen

terdapat dua model yakni langsung dari produsen ke konsumen dan dari

produsen melalui grosir, pengecer lalu ke konsumen. Di model yang kedua

ini, seringkali terjadi pelanggaran atas perjanjian yang dilakukan pihak

produsen dan pihak grosir/ pengecer.

Tentu kita sudah tidak asing lagi dengan kasus kepailitan yang menimpa PT

Telkomsel yang telah direvisi menjadi kasus wanprestasi dengan PT Prima

Jaya Informatika. PT Telkomsel dituduh melanggar perjanjian atas kerja

sama dalam bentuk distribusi kartu voucher isi ulang dan kartu perdana

prabayar berdesain atlet nasional.

1.2 Alasan MemilihKami memilih kasus wanprestasi PT Telkomsel dan PT Prima Jaya

Informatika menjadi tema bahasan kelompok, karena kasus ini menampilkan

pelanggaran atas hubungan keterikatan atau perjanjian antara produsen dandistributor dimana PT Telkomsel yang merupakan raksasa telekomunikasi di

Indonesia pada awalnya dinyatakan pailit meskipun pada akhirnya

diputuskan bahwa kasus ini merupakan kasus wanprestasi.

1.3 Rumusan MasalahDari latar belakang yang telah diuraikan, maka muncul masalah sebagai

berikut:

PT Telkomsel dituding melakukan pelanggaran perjanjian dengan PT

Prima Jaya Informatika.

1.4 TujuanMakalah ini disusun dengan tujuan sebagai berikut:

a. Menjelaskan konsep hubungan produsen dan konsumen.b. Menjelaskan hubungan perikatan dan perjanjian antara produsen dan

distributor.


18/24

c. Memberi contoh kasus pelanggaran perjanjian antara produsen dandistributor.


19/24

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Tentang Hubungan Produsen dan KonsumenTerdapat dua model, yakni:

Model pertama, terjadi hubungan langsung dari produsen dan konsumen

deimana arus barang atau jasa dilakukan oleh hanya kedua belah pihak.

Model kedua, dalam penyerahan barang atau jasa dari produsen ke konsumen

melalui bantuan dari grosir dan pengecer.

2.2 Tinjauan Tentang Hubungan Perikatan dan Perjanjian antara Produsendan Distributor

Perikatan adalah kewajiban pada salah satu pihak dalam hubungan

hukum perikatan tersebut (Muljadi & Widjaja, Perikatan Pada Umumnya,

2004, p. 17). Istilah perikatan ini diambil dari istilah obligation dalam Code

Civil Perancis. Jika dilihat dari unsurunsurnya, unsur Perikatan terdiri dari:

1. perikatan merupakan suatu hubungan hukum2. hubungan hukum tersebut melibatkan dua atau lebih orang (pihak)3. hubungan hukum tersebut adalah hubungan hukum dalam lapangan

hukum harta kekayaan

4. hubungan hukum tersebut melahirkan kewajiban pada salah satupihak dalam perikatan

Pihak yang memiliki kewajiban dalam suatu perikatan disebut dengan

debitor. Kewajiban ini merupakan utang atau prestasi bagi debitor. Disisi

lain, pihak yang memiliki yang memiliki hak atas perikatan yang disepakati


20/24

disebut dengan kreditor, yaitu yang memeliki hak atas pelaksanaan

prestasi oleh debitor.

Perikatan dapat dibagi dalam beberapa pembagian, antara lain menurut

sumber hukum, menurut isi perikatan, menurut sifat keutamaan

perikatan, dan kewajiban pihak dalam perikatan untuk melakukan

prestasi (Muljadi & Widjaja, Perikatan Pada Umumnya, 2004).

Pembagian menurut sumber perikatan dapat dibagi lagi menjadi:

1. Perikatan yang bersumber dari Perjanjian (Muljadi & Widjaja, Perikatan

Pada Umumnya, 2004, pp. 4245)

Dalam perjanjian, salah satu atau lebih pihak dalam perjanjian tersebut

mengikatkan diri untuk memenuhi kewajiban sebagaimana yang

dijanjikan. Prestasi yang timbul dari perjanjian tidak saja yang telah

ditentukan untuk dipenuhi salah satu pihak dalam perjanjian, tetapi juga

prestasi yang ditentukan oleh undangundang dan dilakukan secara

timbal balik antara kedua belah pihak dalam perjanjian.

2. Perikatan yang bersumber pada UndangUndang (Muljadi & Widjaja,

Perikatan Pada Umumnya, 2004, pp.4550)

UndangUndang Hukum Perdata membagi lagi perikatan ini menjadi

perikatan yang lahir dari undangundang saja dan perikatan yang lahir

dari undangundang yang disertai perbuatan manusia, baik yang

diperbolehkan maupun yang bertentangan dengan hukum. Peristiwa hukum

merupakan contoh dalam perikatan yang lahir dari undangundang saja


21/24

3. PEMBAHASAN3.1 Kronologi Kasus

Perjanjian terkait kartu dan voucher Prima terjadi 1 Juni 2011 lalu. Dimana

awalnya, memorandum of understanding (MoU) terjadi di antara Telkomsel

dengan Yayasan Olahragawan Indonesia (YOI). Dengan perjanjian ini,

Telkomsel memberi kewenangan kepada YOI untuk menjual produk

Telkomsel, yakni kartu perdana dan voucher isi ulang.

Untuk mengeksekusi MoU tersebut, YOI kemudian menunjuk PT Prima Jaya

Informatika. Dalam perjanjian kerja sama disebutkan bahwa PT Prima

ditargetkan harus menjual 10 juta kartu perdana dan 120 juta voucher isi

ulang dalam rentang waktu setahun. Tetapi untuk evaluasi dilakukan per

minggu.

Cara kerjanya adalah, PT Prima meminta berapa unit kartu perdana/voucher

kepada Telkomsel. Jadi setelah barang dikirim, baru dibayar oleh PT Prima

untuk kemudian dijual kepada komunitas olahragawan. Sebab disebutkan

pula dalam perjanjiannya, target pasar kartu/voucher ini adalah komunitas

olahraga, dan keuntungannya bisa diambil YOI untuk mensejahterakan

olahragawan.

Tetapi dalam setahun tersebut, PT Prima dikatakan kuasa hukum Telkomsel

Ricardo Simanjuntak, tidak mampu memenuhi target. Sehingga ketika PT

Prima meminta tambahan supply kartu perdana/voucher ditolak oleh

Telkomsel.

Merasa perjanjian itu diputuskan secara sepihak oleh Telkomsel, PT Prima

kemudian melancarkan somasi. Oleh Telkomsel, somasi itu pun tidak

dijawab, hingga akhirnya kasus ini dibawa oleh PT Prima ke meja hijau.Dalam gugatannya, PT Prima Jaya Informatika merasa dirugikan Rp5,2

miliar dalam bentuk tagihan. Padahal menurut Telkomsel, tidak ada transaksi

yang terjadi, sehingga bagaimana mungkin muncul tagihan tersebut.

Selain dituding tidak memenuhi target penjualan, PT Prima juga dianggap

melanggar perjanjian lantaran menjual kartu perdana/voucher ke luar

komunitas olahragawan.

3.2 Identifikasi Pelanggaran


22/24

Wanprestasi adalah satu tindakan mengingkari atau melanggar tidak

memenuhi perjanian atau perikatan antara kedua pihak yang telah

melakukan perjanjian kerjasama untuk beberapa waktu yang telah ditentukan

Bentukbentuk dari wanprestasi adalah (Muljadi & Widjaja, Perikatan

Pada Umumnya, 2004, p. 70):

1. debitor sama sekali tidak melaksanakan kewajibannya;2. debitor tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana

mestinya/melaksanakan kewajibannya tetapi tidak sebagaimana mestinya;

3. debitor tidak melaksanakan kewajibannya pada waktunya4. debitor melaksanakan sesuatu yang tidak diperbolehkanDengan demikian, PT Prima Jaya Informatika melakukan wanprestasi pada

bentuk ke tiga yakni PT Prima Jaya Informatika tidak mampu memenuhi

target sesuai waktunya dan melaksanakan sesuatu yang tidak diperbolehkan

yaitu menjual kartu perdana/voucher ke luar komunitas olahragawan.

3.3 Penyelesaian KasusAkibat dari wanprestasi itu biasanya dikenakan sanksi berupa ganti

rugi, pembatalan kontrak, peralihan risiko, maupun membayar biaya

perkara, namun demikian masih dapat membela diri dengan alasan

(Saliman, 2006).

Oleh karena itu mutlak (absolute) seperti bencana alam dan bersifat tidak

mutlak dalam setiap kontrak bisnis yang dibuat dapat dicantumkan

mengenai risiko, wanprestasi dan keadaan memaksa.

Keadaan memaksa merupakan kondisi dimana di luar kekuasaannya,memaksa dan tidak dapat diketahui sebelumnya. Keadaan memaksa ada

yang bersifat (relative) yaitu berupa keadaan di mana kontrak tersebut

masih dapat dilaksanakan namun dengan biaya yang sangat tinggi.

Atas kasus wanprestasi tersebut, Telkomsel memutuskan kerja sama dengan

PT Prima Jaya Informatika karena sudah disebutkan dalam Perjanjian

Kerjasama apabila terjadi pelanggaran.


23/24

4. PENUTUP4.1 Simpulan

Dalam jalur pemasaran atau hubungan antara produsen dan konsumen

terdapat dua model yakni langsung dari produsen ke konsumen dan dari

produsen melalui grosir, pengecer lalu ke konsumen. Di model yang kedua

ini, seringkali terjadi pelanggaran atas perjanjian yang dilakukan pihak

produsen dan pihak grosir/ pengecer.

PT Telkomsel dan PT Prima Jaya Informatika melakukan perjanjian

keagenan dan distributor yang kemudian menjadi wanprestasi karena PT

Prima Jaya tidak mampu memenuhi target dalam satu tahun sesuai perjanjian

yang dilakukan dan melaksanakan sesuatu yang tidak diperbolehkan yaitu

menjual kartu perdana/voucher ke luar komunitas olahragawan.

Akibat kasus wanprestasi tersebut, PT Telkomsel membatalkan perjanjian

kerja sama dengan PT Prima Jaya Informatika.


24/24

5. REFERENSI

1. Kronologi Sengketa 'Kartu Prima' Versi TelkomselSusetyo Dwi Prihadi - detikinet

Jumat, 21/09/2012 18:31 WIB

http://inet.detik.com/read/2012/09/21/180335/2030276/399/kronologi-

sengketa-kartu-prima-versi-telkomsel

2. http://xa.yimg.com/kq/groups/24009884/247684716/name/Prinsip-Prinsip+Hukum+Perikatan+dan+Perjanjian.pdf diakses pada Senin, 25

Nopember 2013

3. muji.unila.ac.id/ahde/bahan/28-11-2008.ppt diakses pada Senin, 18Nopember 2013
http://inet.detik.com/read/2012/09/21/180335/2030276/399/kronologi-sengketa-kartu-prima-versi-telkomselhttp://inet.detik.com/read/2012/09/21/180335/2030276/399/kronologi-sengketa-kartu-prima-versi-telkomselhttp://xa.yimg.com/kq/groups/24009884/247684716/name/Prinsip-Prinsip+Hukum+Perikatan+dan+Perjanjian.pdfhttp://xa.yimg.com/kq/groups/24009884/247684716/name/Prinsip-Prinsip+Hukum+Perikatan+dan+Perjanjian.pdfhttp://xa.yimg.com/kq/groups/24009884/247684716/name/Prinsip-Prinsip+Hukum+Perikatan+dan+Perjanjian.pdfhttp://xa.yimg.com/kq/groups/24009884/247684716/name/Prinsip-Prinsip+Hukum+Perikatan+dan+Perjanjian.pdfhttp://xa.yimg.com/kq/groups/24009884/247684716/name/Prinsip-Prinsip+Hukum+Perikatan+dan+Perjanjian.pdfhttp://xa.yimg.com/kq/groups/24009884/247684716/name/Prinsip-Prinsip+Hukum+Perikatan+dan+Perjanjian.pdfhttp://inet.detik.com/read/2012/09/21/180335/2030276/399/kronologi-sengketa-kartu-prima-versi-telkomselhttp://inet.detik.com/read/2012/09/21/180335/2030276/399/kronologi-sengketa-kartu-prima-versi-telkomsel

kasus pelanggaran perlindungan konsumen - kelompok 1

Documents