perlindungan hukum nasabah terhadap klausuk eksonerasi
TRANSCRIPT
-
7/25/2019 perlindungan hukum nasabah terhadap klausuk eksonerasi
1/24
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH TERHADAP KLAUSULAEKSENORASI DALAM PELAKSANAAN PERJANJIAN BAKUKREDIT PERBANKAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 8
TAHUN 1999 PERLINDUNGAN KONSUMEN
BAB I
PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
Perlindungan konsumen ( consumer protection ) merupakan salah satu sisi dari
hubungan antara bidang perekonomian dengan bidang hukum yang memiliki peranan penting
untuk dapat menjamin terciptanya kondisi perekonomian yang stabil. Dalam hal ini meliputi
kegiatan ekonomi atau bisnis para pelaku usaha dengan para konsumen sebagai pihak
pengguna barang maupun jasa yang diproduksi oleh para pelaku usaha. Bagi pelaku usaha,
prinsip dengan biaya yang sekecil-kecilnya untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-
besarnya sangat diperhatikan untuk mewujudkan suatu e ekti itas dan e isiensi waktu
maupun biaya salah satu terobosan yang dilakukan dalam pelayanannya terhadap konsumen
yaitu dengan cara membuat klausula baku atau kontrak baku .!
1 Ni Luh Putu Sri Suryaningsih, Perlindungan Hukum Bagi Pemohon Kredit
Dengan Mengacu Pada Asas Keseimbangan Antara Pelaku Usaha (Bank)
Dan Konsumennya (Pemohon Kredit, jurnal FH Unud.
1
-
7/25/2019 perlindungan hukum nasabah terhadap klausuk eksonerasi
2/24
Pembangunan nasional yang dilaksanakan pada saat ini dilakukan berdasarkan
demokrasi ekonomi yang mandiri guba meweujudkan terciptanya masyarakat adil dan
makmur secara meluas, selaras adil, dan merata. Pembangunan ekonomi dilakukan"diarahkan
untuk meningkatkan pendapatan masyarakat serta mengatasi ketimpangan ekonomi serta
kesenjangan sosial guna mencapai kesejahteraan manusia. # Dalam dunia perbankan, terhadap
transaksi pemberian kredit bagi para nasabahnya, pihak perbankan memberlakukan perjanjian
baku guna menghasilkan pelayanan yang cepat dan e isien. Dalam prakteknya, terdapat
beberapa istilah yang sering dipergunakan untuk kontrak baku antara lain dalam bahasa
$nggris disebut Standard Contract , Pad Contract dan dalam bahasa Belanda disebut
Standaardregeling .%
Perjanjian Baku adalah perjanjian berbentuk tertulis yang telah digandakan berupa
ormulir ormulir, yang isinya telah distandarisasi atau dibakukan terlebih dahulu secara
sepihak oleh pihak yang menawarkan (dalam hal ini pelaku usaha), serta ditawarkan secara
masal,tanpa mempertimbangkan perbedaan kondisi yang dimiliki konsumen. &eseluruhan isi
perjanjian baku berupa pasal'pasal dinamakanklausula baku ( standardized clause ).
2 Lina Jamilah, Kajian Hukum atas Perjanjian Kredit dengan aminan
Pihak Ketiga (orang) di !ndonesia , Jurnal Hukum untuk Manusia
Pembangunan Hukum k!n!mi Nasi!nal, UN"S#$, 2%12.
& Munir Fuady, 2%%&, Hukum Kontrak (Dari "udut Pandang Hukum Bisnis) ,
'itra $ditya #akti, #andung, hal.().
2
-
7/25/2019 perlindungan hukum nasabah terhadap klausuk eksonerasi
3/24
aktor yang menyebabkan bank menggunakan perjanjian baku dalam kegiatan
usahanya yakni aktor e isiensi dan e ekti*itas. aktor ini menjadi sangat penting karena bank
berhadapan dengan nasabah yang jumlahnya banyak sehingga untuk memudahkan pelayanan
dan mempersingkat waktu digunakan kontrak baku mengingat transaksi perbankan umumnya
sejenis dan selalu terjadi secara berulang'ulang. +elanjutnya aktor untuk mengurangi
tanggung jawab dari segala resiko yang mungkin timbul yaitu dengan menggunakan klausula
eksonerasi, yaitu aktor keamanan. Pihak bank akan berusaha semaksimal mungkin agar dana
yang dikelolanya benar'benar aman terhindar dari segala resiko sekecil apapun .
Penggunaan kontrak atau perjanjian baku dewasa ini menunjukkan satu sisi dominasi
ekonomi modern oleh badan usaha atau perusahaan. Perusahaan'perusahaan menciptakan
bentuk kontrak sebagai bagian untuk menstabilkan hubungan pasar eksternal mereka. -
Dengan alasan keseragaman dan e isiensi perusahaan telah merumuskan seluruh atau
* "da Susanti + #ayu Set! edit!r-, 2%%&, As#ek Hukum Dari Perdagangan
Bebas$ Menelaah Kesia#an Hukum !ndonesia Dalam Melaksanakan
Perdagangan Bebas , 'itra $ditya #akti, #andung, hal.11 .
) "ntan Sahat Sit!m/ul, %ksistensi Klausula %ksonerasi Dalam Kontrak
Baku di Dunia Perbankan dan !m#likasinya Bagi &asabah ("tudi Kasus
Permata Bank Medan) , 0esis Pr!gram Pas asarjana Uni ersitas Sumatra
Utara Medan, 2%%&.
3 4id5an 6hairandy, Keabsahan Perjanjian "tandar Pasca Berlakunya
Undang'Undang Perlindungan Konsumen , Makalah, J!gjakarta, 2%%(, hlm.
1.
&
-
7/25/2019 perlindungan hukum nasabah terhadap klausuk eksonerasi
4/24
sebagian besar klausul perjanjian secara sepihak. Pihak konsumen tidak memiliki kesempatan
untuk menegosiasikan isi perjanjian. &onsumen hanya memiliki pilihan take it or leave it.
Penerapan perjanjian baku ini sejak awal kelahirannya hingga kini menimbulkan
kontro*ersi baik menyangkut keberadaan dan keabsahan kontrak baku. &itab ndang'
ndang /ukum Perdata (& /Perdata) tidak secara spesi ik mengatur baku. &ini dengan
telah berlakunya ndang' ndang Perlindungan &onsumen ( P&) masalah keabsahannya
mulai terjawab. 0asyarakat menginginkan perjanjian atau kontrak tetap menjunjung asas'
asas uni*ersal yang berlaku dalam hukum kontrak yaitu asas kebebasan berkontrak, asas
kebebasan memilih hukum yang berlaku dan asas kebebasan menentukan yurisdiksi.
&enyataannya berbeda dimana adanya kecenderungan pelaku usaha untuk menutup suatu
transaksi dengan terlebih dahulu telah menyiapkan ormat' ormat kontrak yang umumnya
telah tercetak ( modelled draft of contract ) untuk ditandatangani oleh mitra berkontraknya.
Disadari maupun tidak disadari hal itu telah menghilangkan atau paling tidak telah membatasi
kebebasan berkontrak ( reedom o contract) dari mitra berkontraknya untuk secara seimbang
dapat menegosiasikan isi kesepakatan yang dapat diterimanya. 1
Perdebatan tentang sah atau tidaknya suatu perikatan yang timbul dari suatu perjanjian
standar (standardi2ed contract) untuk mengikat ataupun berlaku sebagai hukum para pihak
yang berkontrak sudah menjadi persoalan lama kelanjutan dari persoalan yang telah muncul
di negara'negara yang telah lebih dahulu menghadapi permasalahan penggunaan pola kontrak
standar tersebut, sebagai reaksi atau upaya masyarakat hukum untuk mencari ukuran
( 4i ard! Simanjuntak, Akibat dan indakan' indakan Hukum erhada#
Pencantuman Klausula Baku Dalam Polis Asuransi ang bertentangan
dengan Pasal *+ Undang'Undang &o + ahun *--- tentang Perlindungan
Konsumen , Jurnal Hukum #isnis, 7!lume 22 N!m!r 2 0ahun 2%%&, hlm. )&.
*
-
7/25/2019 perlindungan hukum nasabah terhadap klausuk eksonerasi
5/24
keadilan, khususnya bagi pihak pengguna barang dan jasa (konsumen) yang lebih cenderung
didudukkan pada posisi yang lemah. 3
/al ini menunjukkan bahwa perlu adanya hukum yang tegas mengenai pelarangan
klausul'klausul baku yang tidak adil yang sering digunakan oleh pelaku usaha untuk menekan
konsumen tersebut, asas kebebasan berkontrak serta konsekuensi mengikatnya kesepakatan
hukum bagi para pihak (pacta sunt ser*anda). 4
0elihat dari kondisi tersebut, maka penting untuk diteliti. +elanjutnya maka penulis
akan menulis karya ilmiah yang berjudul PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH
TERHADAP KLAUSULA EKSENORASI DALAM PELAKSANAAN PERJANJIAN
BAKU KREDIT PERBANKAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN
1999 PERLINDUNGAN KONSUMEN
B. IDENTIFIKASI MASALAH!. Bagaimana perlindungan hukum bagi nasabah terhadap klausula eksenorasi dalam
perjanjian baku kredit ditinjau dari ndang' ndang 5o.3 tahun !4446#. Bagaimanakah keabsahan perjanjian dengan klausula eksenorasi dalam perjanjian
baku kredit6
4.M. Panggabean, Keabsahan Perjanjian dengan Klausul Baku ,
urnal Hukum &o . /ol *0, 1ktober 23*3, hlm 45*
8 4i ard! Simanjutak, !/. it, hlm. )(.
)
-
7/25/2019 perlindungan hukum nasabah terhadap klausuk eksonerasi
6/24
C. TUJUAN PENULISAN
!. Dapat mengetahui perlindungan hukum bagi nasabah terhadap klausula eksenorasi
dalam pelaksanaan perjanjian baku kredit ditinjau dari ndang' ndang 5o.3
tahun !444.
#. Dapat mengetahui keabsahan perjanjian dengan klausula eksenorasi dalam
perjanjian baku kredit.
3
-
7/25/2019 perlindungan hukum nasabah terhadap klausuk eksonerasi
7/24
BAB II
PEMBAHASAN
A. Perlin !n"#n H!$!% "i N#'#( Ter(# #) Kl#!'!l# E$'en*r#'i
#l#% Pel#$'#n##n Per+#n+i#n B#$! Kre i, i,in+#! #ri Un #n"-
Un #n" N*.8 T#(!n 1999 ,en,#n" Perlin !nn"#n K*n'!%en
&redit berasal dari bahasa 7omawi, yaitu credere yang berarti percaya. +eorang
nasabah yang mendapat kredit dari bank, memang adalah seorang yang mendapatkan
kepercayaan dari bank. Beberapa sarjana memberikan pengertian kredit sebagai berikut, !8
1% Mariam 9arus #adrul:aman, Perjanjian Kredit Bank , $lumni,
#andung, 188&, hlm. 2&;2*
(
-
7/25/2019 perlindungan hukum nasabah terhadap klausuk eksonerasi
8/24
+el*elberg menyatakan bahwa kredit adalah menyerahkan secara sukarela sejumlah uang
untuk dipergunakan pinjaman itu untuk keuntungannya dengan kewajiban mengembalikan
jumlah pinjaman itu di kemudian hari. 0enurut ndang' ndang 5o.!8 tahun !443 tentang
Perbankan yang terdapat dalam Pasal ! 9yat (!!) yakni :
Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu,berdasarkan persersetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan
pihak lain yang me ajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setalah jangkaaktu tertentu dengan pemberian bunga.
Dalam praktik, perjanjian kredit dibuat dalam bentuk baku ( standard contract ) dimana
isi atau klausula perjanjian kredit tersebut telah dibakukan dan dituangkan dalam bentuk
ormulir. ;alon debitur hanya perlu membubuhkan tanda tangan saja, apabila menerima isi
perjanjian kredit tersebut. 0enurut +utan 7emy +jahdeini bahwa si atnya yang konsensual
dari suatu perjanjian kredit bank, itulah yang merupakan ciri utama yang membedakan dari
perjanjian pinjam meminjam uang yang bersi at riil. !!
0elihat posisi debitur sebagai nasabah"konsumen tidak memiliki kesempatan untuk
menegosiasikan isi perjanjian. &onsumen hanya memiliki pilihan take it or leave it. 0aka
perlu adanya perlindungan hukum bagi debitur (nasabah"konsumen) dalam pelaksanaan
perjanjian baku kredit.
Perlindungan konsumen !# merupakan upaya yang dilakukan untuk melindungi
konsumen dalam akti*itas konsumsi suatu barang atau jasa, hal ini dikarenakan posisi
11 Sutan 4emy Sjahdeini, Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan
yang "eimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di
!ndonesia , "nstitut #ankir "nd!nesia, Jakarta, 188&, hlm. 1) .
-
7/25/2019 perlindungan hukum nasabah terhadap klausuk eksonerasi
9/24
konsumen yang lemah. &arena posisi lemah inilah maka konsumen harus diberikan
perlindungan hukum. !% /al tersebut senada dengan apa yang dinyatakan oleh lowe, yakni :
......rules of la s hich recognize the barganing eakness of the individual consumer and
hich ensure that eakness is not unfairly e!ploited. "#
+ecara umum terdapat empat hak dasar konsumen yaitu ! :
!. /ak untuk mendapatkan keamanan yang megatur tentang perjanjian, tidak disebutkan tujuan
mengadakan perjanjian sehingga pihak'pihak mengikatkan diri itu tidak jelas untuk apa,
dirumuskan sebagai berikut, perjanjian adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau
leih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal mengenai harta kekayaan. ##
0enurut @. trecht perjanjian adalah perbuatan hukum yang bersegi dua, artinya perjanjian
itu diadakan oleh kehendak dua atau lebih. #%
ntuk mengetahui keabsahan dalam perjanjian standar harus dikaji bagaimana hukum
kontrak mengatur syarat'syarat keabsahan kontrak. Pasal !%#8 & /Perdata menentukan
adanya (empat) syarat sahnya suatu perjanjian, yakni: (!). 9danya kata sepakat bagi mereka
21 dm!n Makarim, Kom#ilasi Hukum elematika , P0 4aja =raAnd!
Persada, Jakarta, 2%%&, hlm. 21).
22 $bdul 6adir Muhammad, Hukum Perdata "nd!nesia, P0. 'itra
$ditya #akti, #andung, 2%%%, hlm. 22*;22).
2& . Utre ht dan M!h. Saleh 9jindang, Pengantar dalam Hukum
!ndonesia , etakan ke;11, Pustaka Sinar Hara/an, Jakarta, 18 2,
hlm. &%3.
1&
-
7/25/2019 perlindungan hukum nasabah terhadap klausuk eksonerasi
14/24
yang mengikatkan dirinya< (#) kecakapan para pihak untuk membuat suatu perikatan< (%)
harus ada suatu hal tertentu< dan ( ) harus ada suatu sebab (causa) yang halal.
Persyaratan tersebut di atas berkenaan baik mengenai subjek maupun objek perjanjian.
Persyaratan yang pertama dan kedua berkenaan dengan subjek perjanjian. Persyaratan yang
ketiga dan keempat berkenaan dengan objek perjanjian. Pembedaan kedua persyaratan
tersebut dikaitkan pula dengan masalah batal demi hukumnya $nieteg, null and void, void ab
initio ) dan dapat dibatalkannya $vernietigbaar, voidable ) suatu perjanjian. Perjanjian yang
batal demi hukum adalah perjanjian yang sejak semula sudah batal, hukum menganggap
perjanjian tersebut tidak pernah ada. Perjanjian yang dapat dibatalkan adalah sepanjang
perjanjian tersebut belum atau tidak dibatalkan pengadilan, maka perjanjian yang
bersangkutan masih terus berlaku. #
Pakar hukum $ndonesia umumnya berpendapat bahwa apabila persyaratan subjekti
perjanjian (kata sepakat dan kecakapan untuk melakukan perikatan) tidak dipenuhi tidak
mengakibatkan batalnya perjanjian, tetapi hanya dapat dibatalkan melalui putusan
pengadilan. 9pabila persyaratan yang menyangkut objek perjanjian (suatu hal tertentu dan
adanya causa hukum yang halal) tidak dipenuhi, maka perjanjian tersebut batal demi
hukum. #
&ata sepakat di dalam perjanjian pada dasarnya adalah pertemuan atau persesuaian
kehendak antara para pihak di dalam perjanjian. +eseorang dikatakan memberikan
2* 4.M Pangabean, o# cit, hlm 45.
2) "bid
1*
-
7/25/2019 perlindungan hukum nasabah terhadap klausuk eksonerasi
15/24
persetujuannya atau kesepakatannya ( toestemming ) jika ia memang menghendaki apa yang
disepakati. #- 0ariam Darus Badrul2aman melukiskan pengertian sepakat sebagai persyaratan
kehendak yang disetujui ( overeenstemende ilsverklaring ) antar pihak'pihak. Pernyataan
pihak yang menawarkan dinamakan tawaran ( offerte ). Pernyataan pihak yang menerima
penawaran dinamakan akseptasi ( accceptatie ).#1 0engingat tidak adanya de inisi penawaran
tersebut, 7utten mende inisikan penawaran sebagai suatu usul untuk menutup perjanjian yang
ditujukan kepada pihak lawan janjinya, usul mana telah dirumuskan sedemikian rupa
sehingga penerimaan usul itu langsung menimbulkan perjanjian .#3
+uatu perjanjian dapat mengandung cacat kehendak atau kata sepakat dianggap tidak
ada jika terjadi hal'hal yang disebut di bawah ini, yaitu adanya paksaan ( d ang ), adanya
kesesatan atau kekeliruan ( d aling ), dan adanya penipuan ( bedrog )< dan dalam
perkembangan lebih lanjut, dikenal pula cacat kehendak yang lain, yakni penyalahgunaan
keadaan ( misbruik van omstandigheden ).#4 ?adi, sekarang ini dikenal adanya kelompok
bentuk cacat kehendak :
23 J. Satri!, Hukum Perikatan, Perikatan ang imbul dari Perjanjian , #uku
1,'itra $diyta #akti, #andung, 188),hlm. 13*.
2(Mariam 9arus #adrul:aman, Aneka Hukum Bisnis , $lumni,
#andung, 188*, hlm. 2*.
2 J. Satri!, B/. 'it., hlm. 133.
28 "bid, hlm. 23 .
1)
-
7/25/2019 perlindungan hukum nasabah terhadap klausuk eksonerasi
16/24
!. Paksaan (Pasal !%# & /Perdata) : kekerasan jasmani atau ancaman dengan sesuatu
yang diperbolehkan hukum yang menimbulkan ketakutan sehingga ia membuat
perjanjian. Di sini paksaan tersebut harus benar'benar menimbulkan suatu ketakutan
bagi yang menerima paksaan. %8
#. &ekeliruan atau &esesatan : &ekeliruan terjadi apabila salah satu pihak khila tentang
hal'hal yang pokok dari para yang diperjanjikan atau tentang syarat yang penting dari
barang yang menjadi objek perjanjian atau mengenai orang dengan siapa perjanjian
itu dilakukan.&ekhilala an itu harus sedemikian rupa, hingga seandainya orang itu
tidak khila mengenai hal tersebut, ia tidak akan memberikan persetujuannya. %!
%. Penipuan : dengan sengaja mengajukan gambaran atau akta yang salah untuk
memasuki hubungan kontrak. Aleh karena itu, pihak yang tidak bersalah harus
bersandar pada gambaran yang salah tadi dan secara inansial pihak yang merugikan
pihak lain itu wajib membayar ganti rugi. %#
+yarat sahnya perjanjian yang kedua menurut Pasal !%#8 & /Perdata adalah
kecakapan untuk membuat perikatan (om eene *erbintenis aan te gaan). Pasal !%#4
& /Perdata menyatakan bahwa setiap orang adalah cakap untuk membuat perjanjian,
kecuali apabila menurut undang'undang dinyatakan tidak cakap. &emudian Pasal !%%8
menyatakan bahwa ada beberapa orang tidak cakap untuk membuat perjanjian, yakni: orang
&% Mariam 9arus #adrul:aman, Kom#ilasi Hukum Perikatan , 'itra$ditya #akti, #andung, 2%%1, hlm. 3).
&1 4. Subekti, Hukum Perjanjian , "ntermasa, Jakarta, 18 *, hlm. 2*.
&2 Salim H.S, Hukum Kontrak , eori dan eknik Penyusunan Kontrak ,
Sinar =raAka, Jakarta, 2%%&, hlm. 2(
13
-
7/25/2019 perlindungan hukum nasabah terhadap klausuk eksonerasi
17/24
yang belum dewasa< mereka yang ditaruh di bawah pengampuan< dan orang'orang
perempuan, dalam hal'hal yang ditetapkan oleh undang'undang dan pada umumnya semua
orang kepada siapa undang'undang telah melarang membuat perjanjian tertentu. +eseorang
dikatakan belum dewasa menurut Pasal %%8 & /Perdata jika belum mencapai umur #!
tahun. +eseorang dikatakan dewasa jika telah berumur #! tahun atau berumur kurang dari #!
tahun, tetapi telah menikah. Dalam perkembangannya, berdasar Pasal 1 dan 8 5o. !
=ahun !41 kedewasaan seseorang ditentukan bahwa anak berada di bawah kekuasaan orang
tua atau wali sampai umur !3 tahun. +elanjutnya 0ahkamah 9gung melalui Putusan 5o.
1"+ip"!41- tanggal !% Aktober !41- menyatakan bahwa dengan berlakunya 5o. !
=ahun !41 , maka batas seseorang berada di bawah kekuasaan perwalian adalah !3 tahun,
bukan #! tahun.
+yarat sahnya perjanjian yang ketiga adalah adanya suatu hal tertentu ( een bepaald
onder erp ). Pasal !%%% & /Perdata menentukan bahwa suatu perjanjian harus mempunyai
pokok suatu benda (2aak) yang paling sedikit dapat ditentukan jenisnya. ?. +atrio
menyimpulkan bahwa yang dimaksud dengan suatu hal tertentu dalam perjanjian adalah
objek prestasi perjanjian. $si prestasi tersebut harus tertentu atau paling sedikit dapat
ditentukan jenisnya. %% & /Perdata menentukan bahwa barang yang dimaksud tidak harus
disebutkan, asalkan nanti dapat dihitung atau ditentukan.
+yarat sahnya perjanjian yang keempat adalah adanya kausa hukum yang halal.
0enurut Pasal !%% jo !%%1 & /Perdata bahwa suatu kausa dinyatakan terlarang jika
bertentangan dengan undang'undang, kesusilaan, dan ketertiban umum. +uatu kausa
dikatakan bertentangan dengan undang'undang, jika kausa di dalam perjanjian yang
&& J. Satri!, Hukum Perikatan ..., B/. 'it., hlm. *1.
1(
-
7/25/2019 perlindungan hukum nasabah terhadap klausuk eksonerasi
18/24
bersangkutan isinya bertentangan dengan undang'undang yang berlaku. &ausa hukum dalam
perjanjian yang terlarang juga apabila bertentangan ketertiban umum. ?. +atrio memaknai
ketertiban umum sebagai hal'hal yang berkaitan dengan masalah kepentingan umum,
keamanan negara, keresahan dalam masyarakat, dan karenanya dapat dikatakan berkaitan
masalah ketatanegaraan .% Dalam beberapa perkara yang terdapat klausul eksonerasi yang
dimuat dalam kontrak. /oge 7aad dalam perkara memberikan pertimbangan bahwa dalam
keadaan tertentu yang berbeda satu dengan lainnya, klausul eksonerasi tidak berlaku lagi,
karena bertentangan dengan iktikad baik .%
& /Perdata $ndonesia belum mengantisipasi hal tersebut, namun demikian berkaitan
dengan hubungan antara produsen dan konsumen terdapat pula pengaturan tentang klausul
baku ini dalam ndang' ndang 5omor 3 =ahun !444. Pasal !3 ayat (!) menentukan pelaku
usaha dalam menawarkan barang dan"atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan
dilarang membuat atau mencantumkan klausul baku di setiap dokumen dan"atau perjanjian
apabila: a. 0enyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha< b. menyatakan bahwa
pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang telah dibeli konsumen< c.
0enyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan
atas barang dan"atau jasa yang dibeli oleh konsumen< d. menyatakan pemberian kuasa dari
konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk
melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen
&* "bid, hlm.12(.
&) Setia5an, Kontrak "tandar dalam eori dan Praktek , 7aria Peradilan,
0ahun "C, N!.1%&, $/ril 188*, hlm. 1*8 D 1)%.
1
-
7/25/2019 perlindungan hukum nasabah terhadap klausuk eksonerasi
19/24
secara angsuran< e. mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau
peman aatan jasa yang dibeli oleh konsumen< . memberi hak kepada pelaku usaha untuk
mengurangi man aat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi yang
menjadi objek jual beli jasa< g. menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan berupa
aturan baru, tambahan, lanjutan dan"atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh
pelaku usaha dalam masa konsumen meman aatkan jasa yang dibelinya< h. 0enyatakan
bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan,
hak gadai, atau hak jaminan teradap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.
Dalam ayat (#) kemudian ditentukan pula bahwa pelaku usaha dilarang mencantum
klausul baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau
yang pengungkapannya sulit dimengerti. arangan tersebut di atas oleh ayat (%) pasal itu
dikaitkan dengan kausa hukum yang halal dalam kontrak. ?ika kontrak memuat klausul yang
dilarang tersebut, maka konsekuensinya, kontrak yang bersangkutan batal demi hukum.
/oge 7aad telah memberikan rumus'rumus yang bagus sekali untuk pengujian syarat'
syarat iktikad baik pada kontrak. 7umus'rumus beraneka ragam dan memperhitungkan
keadaan yang ada hubungannya dengan pelaksanaan kontrak. Dengan demikian, hakim dalam
suatu sengketa konkrit antara dua pihak yang mengadakan kontrak memiliki ukuran
pengujian yang tajam, yang memenuhi hukum alam semua keadaan dari sengketa itu. %-
0estinya sepanjang tidak memenuhi persayaratan yang dimaksud Pasal !%#8
& /Perdata, maka kontrak dengan klausul baku tetap sah. &ontrak tersebut jika tidak
&3 4id5an 6hairandy, !ktikad Baik dalam Kebebasan Berkontrak ,
Pas asarjana Fakultas Hukum Uni ersitas "nd!nesia, Jakarta, 2%%*, hlm.
2*8.
18
-
7/25/2019 perlindungan hukum nasabah terhadap klausuk eksonerasi
20/24
memenuhi syarat subjekti dapat dibatalkan melalui gugatan pembatalan kontrak ke
pengadilan. &emudian jika berkaitan dengan persyaratan objekti , maka kontrak batal demi
hukum.
+ekarang ini bukan dipersoalkan sah tidaknya kontrak klausul baku, tetapi apakah isi
perjanjian itu ada yang memuat klausul yang dilarang oleh ndang' ndang Perlindungan
&onsumen. Demikian juga apakah isi kontrak memuat klausul yang mengandung
ketidakrasionalan dan ketidakpatutan.
BAB III
PENUTUP
A. Si%)!l#n
Perjanjian baku adalah perjanjian yang mengikat para pihak yang menandatanganinya,
walaupun harus diakui bahwa klausula yang terdapat dalam perjanjian baku banyak
mengalihkan beban tanggung gugat dari pihak perancang perjanjian baku kepada pihak
lawannya, namun setiap kerugian yang timbul dikemudian hari akan tetap ditanggung oleh
para pihak yang harus bertanggung gugat berdasarkan klausula perjanjian tersebut, kecuali
jika klausula tersebut merupakan klausula yang dilarang berdasarkan Pasal !3 ndang'
ndang 5o 3 =ahun !444 tentang Perlindungan &onsumen. 9danya perlindungan hukum
2%
-
7/25/2019 perlindungan hukum nasabah terhadap klausuk eksonerasi
21/24
bagi debitur (nasabah) selaku konsumen di bidang perbankan menjadi urgen , karena secara
aktual kedudukan antara para pihak seringkali tidak seimbang. 9danya kondisi demikian,
melatarbelakangi substansi ndang' ndang Perlindungan &onsumen untuk memberikan
pengaturan mengenai ketentuan pencantuman klausula baku antara lain: pelaku usaha
dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak
dapat dibaca secara jelas atau yang pengungkapannya sulit dimengerti, pelaku usaha dilarang
membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan"atau perjanjian yang
menyatakan pengalihan tanggungjawab pelaku usaha, serta hal'hal lain yang merugikan
debitur (nasabah). Perlindungan hukum bagi debitur (nasabah) dalam pelaksanaan perjanjian
kredit perbankan ditinjau dari ndang' ndang Perlindungan &onsumen terletak pada adanya
kewajiban bagi pihak bank untuk mengindahkan tata cara pembuatan klausula baku baik
bentuk maupun substansinya dalam hal pembuatan perjanjian kredit"pembiayaan untuk
melindungi kepentingan'kepentingan debitur (nasabah).
Perjanjian yang sepanjang tidak memenuhi persyaratan yang dimaksud Pasal !%#8
& /Perdata, maka kontrak dengan klausul baku tetap sah. &ontrak tersebut jika tidak
memenuhi syarat subjekti dapat dibatalkan melalui gugatan pembatalan kontrak ke
pengadilan. &emudian jika berkaitan dengan persyaratan objekti , maka kontrak batal demi
hukum. Dengan demikian, sekarang ini tidak lagi dipersoalkan sah tidaknya kontrak dengan
klausul baku, tetapi apakah isi perjanjian itu ada yang memuat klausul yang dilarang oleh
ndang' ndang Perlindungan &onsumen. Demikian juga apakah isi kontrak memuat klausul
yang mengandung ketidakrasionalan dan ketidakpatutan.
B. S#r#n
21
-
7/25/2019 perlindungan hukum nasabah terhadap klausuk eksonerasi
22/24
!. Bagi Bank agar lebih meningkatkan pelayanannya kepada nasabah khususnya dalam
hal nasabah kredit terhadap klausula baku pada perjanjian kredit untuk memberikan
perlindungan hukum nasabah.
#. Bagi para nasabah khususnya nasabah kredit, untuk lebih cermat dan teliti dalam
memahami dan mengerti isi perjanjian kredit dari pihak bank untuk menghindari
adanya klausula baku yang memberatkan atau merugikan pihak nasabah sendiri.
DAFTAR PUSTAKA
B!$!-B!$!
9bdul &adir 0uhammad, /ukum Perdata $ndonesia, P=. ;itra 9ditya Bakti, Bandung, #888.
9hmadi 0iru C +utarman odo, %ukum Perlidungan Konsumen , P= 7aja Era indo Persada,
?akarta,#88 .
22
-
7/25/2019 perlindungan hukum nasabah terhadap klausuk eksonerasi
23/24
@dmon 0akarim, Kompilasi %ukum &elematika , P= 7aja Era indo Persada, ?akarta, #88%.
@. trecht dan 0oh. +aleh Djindang, Pengantar dalam %ukum 'ndonesia , cetakan ke'!!,
Pustaka +inar /arapan, ?akarta, !43#.
$da +usanti C Bayu +eto (editor), #88%, (spek %ukum )ari Perdagangan *ebas+ enelaah
Kesiapan %ukum 'ndonesia )alam elaksanakan Perdagangan *ebas , ;itra 9ditya
Bakti, Bandung.
?ohannes $brahim, #88 , Cross )efault dan Cross Collateral Sebagai paya Penyelesaian
Kredit *ermasalah , P=. 7e*ika 9ditama, Bandung.?. +atrio, %ukum Perikatan, Perikatan ang &imbul dari Perjanjian , Buku !,;itra 9diyta
Bakti, Bandung, !44 .
0ariam Darus Badrul2aman, (neka %ukum *isnis , 9lumni, Bandung, !44 , hlm. # .
'''''''''', Kompilasi %ukum Perikatan , ;itra 9ditya Bakti, Bandung.
0unir uady, #88%, %ukum Kontrak $)ari Sudut Pandang %ukum *isnis/ , ;itra 9ditya
Bakti, Bandung.
7idwan &hairandy, 'ktikad *aik dalam Kebebasan *erkontrak , Pascasarjana akultas /ukum
ni*ersitas $ndonesia, ?akarta, #88 .
7. +ubekti, %ukum Perjanjian , $ntermasa, ?akarta, !43 .
+alim /.+, %ukum Kontrak , &eori dan &eknik Penyusunan Kontrak , +inar Era ika, ?akarta,
#88%.+atjipto 7aharjo, 'lmu %ukum, cetakan ke'-, P=. ;itra 9ditya Bakti, Bandung, #88-.
+hidarta, %ukum Perlindungan Konsumen 'ndonesia , P= Eramedia >idiasarana $ndonesia,#88-.
+utan 7emy +jahdeini, Kebebasan *erkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi Para
Pihak dalam Perjanjian Kredit *ank di 'ndonesia , $nstitut Bankir $ndonesia, ?akarta,
!44%.
Per!n #n"#n
ndang' ndang 5o.3 =ahun !444 tentang Perlindungan &onsumenndang' ndang 5o. !8 =ahun #883 tentang Perbankan
2&
-
7/25/2019 perlindungan hukum nasabah terhadap klausuk eksonerasi
24/24
J!rn#l M#$#l#( Te'i'
@ndar 9gustyan, Perlindungan &erhadap Konsumen dalam Perjanjian 0ual *eli 1umah di
Ka asan 2indung *andung tara , ?urnal /ukum untuk manusia Pembangunan
/ukum @konomi $ndonesia, 5$+B9, #8!#.$ntan +ahat +itompul, 3ksistensi Klausula 3ksonerasi )alam Kontrak *aku di )unia
Perbankan dan 'mplikasinya *agi 4asabah $Studi Kasus Permata *ank edan/ , =esis
Program Pascasarjana ni*ersitas +umatra tara 0edan, #88%.ina ?amilah, Kajian %ukum atas Perjanjian Kredit dengan 0aminan Pihak Ketiga $orang/ di
'ndonesia , ?urnal /ukum untuk 0anusia Pembangunan /ukum @konomi 5asional,
5$+B9, #8!#.
5i uh Putu +ri +uryaningsih, Perlindungan %ukum *agi Pemohon Kredit )engan engacu
Pada (sas Keseimbangan (ntara Pelaku saha $*ank/ )an Konsumennya $Pemohon
Kredit/, jurnal / nud.
7icardo +imanjuntak, (kibat dan &indakan-&indakan %ukum &erhadap Pencantuman
Klausula *aku )alam Polis (suransi ang bertentangan dengan Pasal "5 ndang-
ndang 4o. 5 &ahun "666 tentang Perlindungan Konsumen , ?urnal /ukum Bisnis,
Folume ## 5omor # =ahun #88%.
7idwan &hairandy, Keabsahan Perjanjian Standar Pasca *erlakunya ndang- ndang
Perlindungan Konsumen , 0akalah, ?ogjakarta.
7.0. Panggabean, Keabsahan Perjanjian dengan Klausul *aku 0urnal %ukum 4o. # 7ol. "8,
9ktober :;";.+etiawan, Kontrak Standar dalam &eori dan Praktek , Faria Peradilan, =ahun $G, 5o.!8%,
9pril !44 .