kd 2 hukum dan peradilan nasional

7/24/2019 KD 2 HUKUM DAN PERADILAN NASIONAL

1/37

Pendidikan Kewarganegaraan Kelas X SISTEM HUKUM DAN PERADILAN NASIONAL SMA N 3 SALATIGA

( www.pknsmun3salatiga.blogspot.com)1

SISTEM HUKUM D N PER DIL N N SION L

Standar Kompetensi :2. Menampilkan sikap positif terhadap sistem hukum dan peradilan Nasional.

Kompetensi Dasar :2.1. Mendeskripsikan pengertian sistem hukum dan peradilan nasional.2.2. Menganalisis peranan lembaga-lembaga peradilan.2.3. Menunjukkan sikap yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.2.4. Menganalisis upaya pemberantasan korupsi di Indonesia2.5. Menampilkan peran serta dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

A.PENDAHULUAN

Pertanyaan pertama sebelum membahas lebih lanjut tentang sistem hukum dan peradilannasional, mengapa manusia perlu aturan di dalam membangun komunitas kehidupan bersama?Bahwa manusia di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara memerlukanaturan-aturan yang mampu menjamin rasa keadilan, ketenteraman dan keamanan bersama.Setiap negara dimanapun berada, memiliki tujuan atau nilai-nilai tertentu yang ingindiperjuangkan. Dalam mencapai tujuan tersebut, agar tidak salah arah dan otoriter makadiperlukan kaidah atau pedoman baik yang tertulis maupun tidak tertulis.

Kaidah atau pedoman tertulis, misalnya : Undang-Undang Dasar, Peraturan Pemerintah,Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Peraturan Daerah, dan lain-lain. Sedangkanpedoman yang tidak tertulis, antara lain : Kovensi (kebiasaan di dalam penyelenggaraan negara),hukum adat pembagian waris, kebiasaan-kebiasaan upacara kematian, dan sebagainya. Kaidahatau pedoman yang ada di dalam suatu masyarakat, bangsa atau negara, pada hakikatnyamerupakan cerminan nilai-nilai/aturan suatu bangsa secara keseluruhan.

Untuk apa kaidah itu ada ? Kaidah itu ada atau diciptakan adalah untuk menjaminterciptanya keteraturan dalam hidup bermasyarakat. Kehidupan bersama suatu masyarakat danbangsa akan timbul kekacauan, manakala tidak berlandaskan pada nilai-nilai dan norma. Untukitulah, setiap individu di dalam masyarakat atau negara sangat perlu mempelajari tentang sistem

hukum dan peradilan yang ingin diperjuangkan guna mewujudkan keteraturan hidup(ketertiban), rasa aman dan sejahtera. Hal ini sejalan dengan pandangan Prof. Y. Van Kant,bahwa tujuan hukum (dibuatnya aturan) adalah untuk menjaga agar kepentingan tiap-tiapmanusia tidak diganggu.

B.SISTEM HUKUM DAN PERADILAN NASIONAL

1. Sistem Hukuma. Pengertian Sistem

Dalam berbagai kesempatan kita sering mendengar kata sistem. Ketika berbicara

pendidikan, maka orang akan bertanya pentingnya sistem pendidikan, demikian juga


2/37



ketika orang berbicara tentang ekonomi, orang akan bertanya bagaimana sistemekonominya dan sebagainya. Dalam kesempatan ini kita akan membahas tentang sistemhukum yang ada di Indonesia (sistem hukum nasional).

Kata sistem dalam Kamus Umum Bahasa Indonesiamengandung arti susunan

kesatuan-kesatuan yang masing-masing tidak berdiri sendiri-sendiri, tetapi berfungsimembentuk kesatuan secara keseluruhan. Pengertian sistem dalam penerapannya, tidakseluruhnya berasal dari suatu disiplin ilmu yang mandiri, karena dapat pula hanya berasaldari pengetahuan, seni maupun kebiasaan : seperti sistem mata pencaharian, sistemtarian, sistem perkawinan, sistem pemerintahan, sistem hukum dan sebagainya.

Untuk dapat memperjelas dan memperluas pemahaman tentang sistem, berikut initerdapat beberapa sarjana yang memberikan defenisinya.

Prof. PrajudiSistem adalah suatu jaringan daripada prosedur-prosedur yang berhubungan satusama lain menurut skema atau pola yang bulat untuk menggerakkan suatu fungsiyang utama dari suatu usaha atau urusan.

W. J. S. PoerwadarmintaSistem adalah sekelompok bagian-bagian (alat dan sebagainya), yang bekerjabersama-sama untuk melakukan sesuatu maksud.

Prof. SumantriSistem adalah sekelompok bagian-bagian yang bekerja bersama-sama untukmelakukan suatu maksud. Apabila salah satu bagian rusak atau tidak dapatmenjalankan tugasnya, maka maksud yang hendak dicapai tidak akan terpenuhi, atausetidak-tidaknya sistem yang telah terwujud akan mendapat gangguan.

Drs. MusanefSistem adalah suatu sarana yang menguasai keadaan dan pekerjaan agar dalammenjalankan tugas dapat teratur, atauSuatu tatanan dari hal-hal yang paling berkaitan dan berhubungan sehinggamembentuk suatu kesatuan dan satu keseluruhan.

Sistem adalah kesatuan yang utuh dari sesuatu rangkaian, yang kait mengait satusama lain. Bagian atau anak cabang dari suatu sistem , menjadi induk sistem dari rangkaianselanjutnya. Begitulah seterusnya sampai pada bagian yanng terkecil, rusaknya salah satu bagianakan mengganggu kestabilan sistem itu sendiri. Ketatanegaraan Indonesia adalah salah satucontoh sistem hukum pemerintahan pusat sampai ke daerah serta seterusnya hingga sistem hukum

pemerintahan desa/ kelurahan.

Unsur-unsur dalam sistem mencakup antara lain :1) Seperangkat komponen, elemen, bagian.2) Saling berkaitan dan tergantung.3) Kesatuan yang terintergrasi.4) Memiliki peranan dan tujuan tertentu.5) Interaksi antar sistem membentuk sistem lain yang lebih besar.


3/37



b. Karakteristik Umum Sistem

Pemahaman tentang sebuah sistem sangat diperlukan dalam rangka untuk semakinmemperjelas pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing komponen atau unsur-unsuryang ada di dalamnya guna mencapai suatu tujuan tertentu. Di dalam setiap sistem,terkandung prinsip-prinsip atau karakteristik umum sebagai berikut :

a. Cenderung ke arah entropi-lamban, menua, mati.b. Hadir dalam ruang dan waktu yang tidak bisa dihentikan.c. Mempunyai batas-batas yang dapat berubah.d. Mempunyai lingkunganproksimaldan distal:

Lingkunganproksimal(lingkungan yang disadari oleh sistem). Lingkuangn distal (lingkungan yang berada di luar sistem).

e.

Mempunyai variabel danparameter: Variabel adalah faktor-faktor dalam sistem Parameter adalah faktor-faktor di luar sistem

f. Mempunyai sub-sistemg. Mempunyai supra sistem.

c. Sistem Hukum

Bertolak dari pengertian sistem yang telah dikemukakan di atas, maka sistem hukumdimaksudkan adalah satu kesatuan hukum yang berlaku pada suatu negara tertentu yangdipatuhi dan diataati oleh setiap warganya. Sistem hukum yang dianut oleh negara-negara

di dunia pada saat ini, antara lain sistem hukum Eropa Kontinental, sistem hukumAnglo-Saxon, sistem hukum adat, dan sistem hukum agama.

1) Sistem hukum Eropa Kontinental, adalah suatu sistem hukum dengan ciri-ciriadanya berbagai ketentuan-ketentuan hukum dikodifikasi (dihimpun) secarasistematis yang akan ditafsirkan lebih lanjut oleh hakim dalam penerapannya. Hampir60% dari populasi dunia tinggal di negara yang menganut sistem hukum ini.

2) Sistem hukum Anglo Saxon, adalah suatu sistem hukum yang didasarkan padayurisprudensi, yaitu keputusan-keputusan hakim terdahulu yang kemudian menjadidasar putusan hakim-hakim selanjutnya. Sistem hukum ini diterapkan di Irlandia,Inggris, Australia, Selandia Baru, Afrika Selatan, Kanada (kecuali Provinsi Quebec)

dan Amerika Serikat (walaupun negara bagian Louisiana mempergunakan sistemhukum ini bersamaan dengan sistim hukum Eropa Kontinental Napoleon). Selainnegara-negara tersebut, beberapa negara lain juga menerapkan sistem hukum Anglo-Saxon campuran, misalnya Pakistan, India dan Nigeria yang menerapkan sebagianbesar sistem hukum Anglo-Saxon, namun juga memberlakukan hukum adat danhukum agama.

3) Sistem hukum Adat/Kebiasaan, adalah seperangkat norma dan aturanadat/kebiasaan yang berlaku di suatu wilayah, dan

4) Sistem hukum Agama, merupakan sistem hukum yang berdasarkan ketentuanagama tertentu. Sistem hukum agama biasanya terdapat dalam Kitab Suci.


4/37



d. Pengertian Hukum

Hukum sulit didefinisikan karena kompleks dan beragamnya sudut pandang yangmau dikaji. Prof. Van Apeldoorn mengatakan bahwa definisi hukum sangat sulitdibuat karena tidak mungkin mengadakannya yang sesuai dengan kenyataan. Karena itu,

sebaiknya kita lihat dulu pengertian hukum menurut para ahli hukum terkemuka berikutini.

Prof. Mr. E.M. Meyers

Hukum adalah semua aturan yang mengandung pertimbangan kesusilaan, ditujukankepada tingkah laku manusia dalam masyarakat, dan menjadi pedoman bagipenguasa negara dalam melaksanakan tugasnya.

Leon Duguit

Hukum adalah aturan tingkah laku anggota masyarakat, aturan yang daya

penggunaannya pada saat tertentu diindahkan oleh suatu masyarakat sebagai jaminandari kepentingan bersama dan yang pelanggaran terhadapnya akan menimbulkanreaksi bersama terhadap pelakunya.

Drs. E. Utrecht, S.H.

Hukum adalah himpunan peraturan (perintah dan larangan) yang mengurus tatatertib suatu masyarakat dan karen aitu harus ditaati oleh masyarakat itu.

S.M. Amin, S.H.

Hukum merupakan kumpulan peraturan yang terdiri dari norma dan sanksi, dengan

tujuan mewujudkan ketertiban dan pergaulan manusia.

J.C.T. Simorangkir, S.H. dan Woerjono Sastropranoto, S.H.

Hukum adalah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukantingkah laku manusia dalam lingkungan ,masyarakat, yang dibuat oleh badan-badanresmi yang berwajib, dan yang pelanggraan terhadapnya mengakibatkan diambilnyatindakan, yaitu hukuman tertentu.

Samidjo

Hukum adalah himpunan peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, berisikan

perintah, larangan, atau izin untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu serta denganmaksud untuk mengatur tata tertib dalam kehidupan masyarakat.

Dari beberapa pengertian tentang hukum, secara umum dapat dikatakan bahwa hukummencakup unsur-unsur berikut ini :

a. Peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat ;

b. Peraturan itu diadakan oleh badan badan resmi yang berwenang;

c. Peraturan itu bersifat memaksa;dan

d. Adanya sanksi yang tegas terhadap pelanggaran peraturan tersebut.


5/37



2. Tujuan Hukum

Hukum mempunyai sifat mengatur dan memaksa. Adapun tujuan dibuatnya hukumdapat dilihat pada matriks di bawah ini.

No Tokoh/ Pakar Pendapat yang Dikemukakan

1. Prof. Subekti, S.H. Hukum itu mengabdi pada tujuan negara, yang menda-tangkan atau ingin mencapai kemakmuran dan kebahagiaanpada rakyatnya.

2. Van Apeeldoorn Mengatur pergaulan oleh hukum dengan melindungikepentingan-kepentingan hukum manusia tertentu,(kehormatan, kemerdekaan jiwa, harta benda) dari pihakyang merugikan.

3. Teori Etis Hukum itu semata-mata menghendaki keadilan. Isihukum semata-mata harus ditentukan oleh kesadaran etiskita mengenai apa yang adil dan apa yang tidak adil.

4. Oeny Hukum bertujuan semata-mata untuk mencapai keadilan,sedangkan unsur-unsur keadilan ialah: Kepentingan dayaguna dan kemanfaatannya.

5. Bentham (TeoriUtilitarianisme)

Tujuan hukum adalah semata-mata untuk mewujudkan apayang berfaedah bagi banyak orang. Dengan kata lain,Menjamin kebahagiaan sebesar-besarnya bagi sebanyak

mungkin orang.

6. Prof. Y. Van Kant Tujuan hukum adalah untuk menjaga agar kepentinbgantiap-tiap manusia tidak diganggu.

7. Geny Hukum bertujuan semata-mata untuk mencapai keadilan.Sebagai unsur keadilan, ada kepentingan daya guna dankemanfaatan.

8. Tujuan HukumNasional

Indonesia

Ingin mengatur secara pasti hak-hak dan kewajibanlembaga tertinggi negara, lembaga-lembaga tinggi negara,

semua pejabat negara, setiap warga Indonesia agarsemuanya dapat melaksanakan kebijaksanaan-kebijaksanaandan tindakan-tindakan demi terwujudnya tujuan nasionalbangsa Indonesia, yaitu terciptanya masyarakat yangterlindungi oleh hukum, cerdas, terampil, cinta dan banggabertanah air Indonesia dalam suasana kehidupan makmurdan adil berdasarkan falsafah Pancasila.

Dengan demikian, hukum merupakan peraturan-peraturan hidup di dalam masyarakatyang dapat memaksa orang supaya mentaati tata tertib dalam masyarakat serta memberikansanksi yang tegas (berupa hukuman) terhadap siapa saja yang tidak mematuhinya.


6/37



3. Sumber Hukum

Sumber hukum adalah segala yang menimbulkan aturan yang mempunyai kekuatanmemaksa, yakni aturan-aturan yang pelanggarannya dikenai sanki yang tegas dan nyata.Sumber hukum dibedakan antara sumber hukum material (welborn) dan sumber hukumformal (kenborn). Sumber hukum material adalah keyakinan dan perasaan (kesadaran)hukum individu dan pendapat umum yang menentukan isi atau materi (jiwa) hukum.

Isi hukum dapat menjadi peraturan yang berlaku dalam pergaulan manusia, bila diberibentuk tertentu. Bentuk atau kenyataan yang oleh karenanya kita dapat menemukanhukum yang berlaku, disebut sebagai sumber hukum formal. Sumber hukum formaladalahperwujudan bentuk dari isi hukum material yang menentukan berlakunya hukum itu sendiri.Macam-macam sumber hukum formal, antara lain : Undang-undang, Traktat, Kebiasaan(Hukum tidak tertulis), Doktrin, dan Yurisprudensi,

a) Undang-Undang

Pengertian undang-undang dapat dibedakan menjadi 2 macam, yaitu undang-undangdalam arti material dan undang-undang dalam arti formal.

a. Undang-undang dalam arti material, adalah setiap peraturan yang dikeluarkan olehpemerintah yang isinya mengikat secara umum. Di dalam UUD 1945, dapat kitajumpai beberapa contoh, seperti : Undang-Undang Dasar, Ketetapan MPR, Undang-Undang, Perpu, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, dan Peraturan Daerah.

b. Undang-undang dalam arti formal, adalah setiap peraturan yang karena bentuknyadapat disebut undang-undang. Misalnya, ketentuan pasal 5 ayat (1) UUD 1945

(Amandemen) yang berbunyi Presiden memegang kekuasaan membentuk undang-undangdengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Jadi, Undang-undang yang dibentuk olehPresiden bersama DPR tersebut dapat diakui sebagai sumber hukum formal, karenadibentuk oleh yang berwenang sehingga derajat peraturan itu sah sebagai undang-undang.

b) Kebiasaan (Hukum Tidak Tertulis)

Di dalam masyarakat, keberadaan hukum tidak tertulis (kebiasaan) diakui sebagaisalah satu norma hukum yang dipatuhi. Kebiasaan, merupakan perbuatan yang diulang-ulang terhadap hal yang sama dan kemudian diterima serta diakui oleh masyarakat.

Dalam praktik penyelenggaraan negara, hukum tidak tertulis disebut Konvensi.Dipatuhinya hukum tidak tertulis, karena adanya kekosongan hukum tertulis yang sangatdibutuhkan masyarakat/negara. Oleh karena itu, hukum tidak tertulis (kebiasaan) seringdigunakan oleh para hakim untuk memutuskan perkara yang belum pernah diatur didalam undang-undang.

Agar suatu kebiasaan mempunyai kekuatan dan dapat dijadikan sebagai sumberhukum, maka ditentukan oleh 2 (dua) faktor sebagai berikut :

a. Adanya perbuatan yang dilakukan berulang kali dalam hal yang sama, yang selaludiikuti dan diterima oleh yang lainnya.


7/37



b.Adanya keyakinan hukum dari orang-orang atau golongan-golongan yangberkepentingan. Maksudnya adanya keyakinan bahwa kebiasaan itu memuat hal-halyang baik dan pantas ditaati serta mempunyai kekuatan mengikat.

Contoh : dalam hal jual beli atau sewa menyewa terdapat pihak penghubung(makelar) yang selalu mendapat komisi atau persen dari hasil usahanya

menghubungkan antara penjual dengan pembeli. Meskipun hal ini tidakdiatur di dalam hukum tertulis, namun dalam kenyataan praktikpemberian komisi selalu dipatuhi oleh masyarakat.

c) Yurisprudensi

Yurisprudensi adalah keputusan hakim terdahulu terhadap suatu perkara yang tidakdiatur oleh undang-undang dan dijadikan pedoman oleh hakim lainnya dalammemutuskan perkara yang serupa. Timbulnya yurisprudensi, karena adanya peraturanperundang-undangan yang kurang atau tidak jelas pengertiannya, sehingga menyulitkan

hakim dalam memutuskan suatu perkara. Untuk itulah hakim membuat atau membentukhukum baru dengan cara mempelajari putusan-putusan hakim terdahulu, khususnyatentang perkara-perkara yang yang sedang dihadapinya.

Kata yurisprudensi (Latin : Jurisprudentia = sarjana hukum). Istilah yurisprudensi,dapat dibedakan sebagai berikut :

1. Secara umum, berarti peradilan ;2. Dalam arti sempit, merupakan ajaran hukum yang tersusun dari dan di dalam

peradilan, yang kemudian dipakai sebagai landasan hukum ;3. Himpunan putusan-putusan pengadilan yang disusun secara sistematik.

Dalam membuat yurisprudensi, bisanya seorang hakim akan melaksanakan berbagaimacam penafsiran sebagai berikut :

1) Penafsiran secaragramatikal(tata bahasa), yaitu penafsiran berdasarkan arti kata ;

2) Penafsiran secara historis, yaitu penafsiran berdasarkan sejarah terbentuknya undang-undang ;

3) Penafsiran sistematis, yaitu penafsiran dengan cara menghubungkan pasal-pasal yangterdapat dalam undang-undang ;

4) Penafsiran teleologis, yaitu penafsiran dengan jalan mempelajari hakekat tujuan undang-undang yang disesuaikan dengan perkembangan zaman, dan

5) Penafsiran otentik, yaitu penafsiran yang dilakukan oleh si pembentuk undang-undangitu sendiri.

d)Traktat

Traktak adalah perjanjian yang dibuat oleh dua negara atau lebih mengenaipersoalan-persoalan tertentu yang menjadi kepentingan negara yang bersangkutan.Dalam pelaksanaannya, traktat dapat dibedakan menjadi dua, yaitu: Traktat bilateral, adalah perjanjian yang dibuat oleh dua negara. Traktat ini bersifat

tertutup, karena hanya melibatkan dua negara yang berkepentingan. Misalnya,

masalah Perjanjian Dwi-Kewarganegaraan antara Indonesia dan RRC.


8/37



Traktat multilateral, adalah perjanjian yang dibuat atau dibentuk oleh lebih dari duanegara. Traktat ini bersifat terbuka bagi negara-negara lainnya untuk mengikatkandiri (PBB, NATO, dan sebagainya).

Pembuatan traktat, biasanya melalui tahap-tahap berikut ini.1) Penetapan isi perjanjian dalam bentuk konsep yang dibuat/disampaikan oleh

delegasi negara yang bersangkutan.2) Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat masing-masing.3) Ratifikasi atau pengesahan oleh kepala negara masing-masing sehingga sejak saat

itu traktat dinyatakan berlaku di seluruh wilayah negara.4) Pengumuman, yaitu penukaran piagam perjanjian.

Setelah diratifikasi oleh DPR dan kepala negara, traktat tersebut menjadi undang-undang dan merupakan sumber hukum formal yang berlaku.

e) Doktrin

Doktrin adalah pendapat para ahli hukum terkemuka yang dijadikan dasar atau asas-asas penting dalam hukum dan penerapannya. Doktrin sebagai sumber hukum formal

banyak digunakan para hakim dalam memutuskan perkara melalui yurisprudensi, bahkanpunya pengaruh yang sangat besar dalam hubungan internasional.

Dalam hukum ketatanegaraan, kita mengenal doktrin, seperti doktrin dariMontesquieu, yaitu Trias Politica yang membagi kekuasaan menjadi tiga bagian yangterpisah, yakni:

Kekuasaan eksekutif (kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang) Kekuasaan legislatif (kekuasaan untuk membuat undang-undang) Kekuasaan yudikatif (kekuasaan untuk mengadili pelanggaran undang-undang)

Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan(TAP MPR No. III/MPR/2003)

Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan, merupakan pedoman pembuatanaturan hukum di bawahnya. Tata urutan peraturan perundang-undangan Indonesiaadalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Dasar 1945 ;2. Ketetapan MPR-RI ;3. Undang-undang /Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) ;4. Peraturan Pemerintah ;

5.

Keputusan Presiden ; dan6. Peraturan Daerah.

Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan

Menurut Pasal 7 UU No. 10 Thn 2004

(1)Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan adalah sebagai berikut :a.Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;b.Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;c.Peraturan Pemerintah;d.Peraturan Presiden;e.Peraturan Daerah.

(2)

Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi :


9/37



a.Peraturan Daerah provinsi dibuat oleh dewan perwakilan rakyat daerahprovinsi bersama dengan gubernur;

b.Peraturan Daerah kabupaten/kota dibuat oleh dewan perwakilan rakyatdaerah kabupaten/kota bersama bupati/walikota;

c.Peraturan Desa/peraturan yang setingkat, dibuat oleh badanperwakilan desa atau nama lainnya bersama dengan kepala desa ataunama lainnya.


10/37



4. Penggolongan Hukum

Perhatikan bagan penggolongan hukum di bawah ini.


11/37



Keterangan:

Berdasarkan Wujudnya Hukum tertulis, yaitu hukum yang dapat kita temui dalam bentuk tulisan dan

dicantumkan dalam berbegai peraturan negara. Contoh : UUD 1945, UU, dan lain-lain.

Hukum tidak tertulis, yaitu hukum yang masih hidup dan tumbuh dalam keyakinanmasyarakat tertentu (hukum adat). Dalam praktik ketatanegaraan hukum tidak keyakinandisebut konvensi(Contoh: pidato kenegaraan presiden setiap tanggal 16 Agustus).

Berdasarkan Ruang atau Wilayah Berlakunya Hukum lokal, yaitu hukum yang hanya berlaku di daerah tertentu saja (hukum adat

Manggarai-Flores, hukum adat Batak, Jawa, Minangkabau, dan sebagainya). Hukum nasional, yaitu hukum yang berlaku di negara tertentu (hukum Indonesia,

Malaysia, Mesir, dan sebagainya). Hukum Internasional, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara dua negara atau

lebih (hukum perang, hukum perdata internasional, dan sebagainya).

Berdasarkan Waktu dan Diaturnya Hukum yang berlaku saat ini(ius constitutum); disebut juga hukum positif. Hukum yang berlaku pada waktu yang akan datang(ius constituendum). Hukum antarwaktu, yaitu hukum yang mengatur suatu peristiwa yang menyangkut

hukum yang berlaku saat ini dan hukum yang berlaku pada masa lalu.

Berdasarkan Pribadi dan Diaturnya Hukum satu golongan, yaitu hukum yang mengatur dan berlaku hanya bagi golongan

tertentu saja.

Hukum semua golongan, yaitu hukum yang mengatur dan berlaku bagi semua golongan. Hukum antargolongan, yaitu hukum yang mengatur dua orang atau lebih yang masing-

masingnya tunduk pada hukum yang berbeda.

Berdasarkan Isi Masalah yang DiaturnyaBerdasarkan isi masalah yang diaturnya, hukum dapat dibedakan menjadi : hukum publikdan hukum privat.

Hukum Publik, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara warga negara dan negarayang menyangkut kepentingan umum. Dalam arti formal, hukum publik mencakupHukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, Hukum Pidana, dan Hukum Acara.

a. Hukum Tata Negara, mempelajari negara tertentu, seperti bentuk negara, bentukpemerintahan, hak-hak asasi warga negara, alat-alat perlengkapan negara, dan.Singkatnya mempelajati hal-hal yang bersifat mendasar dari negara.

b. Hukum Administrasi negara, adalah seperangkat peraturan yang mengatur carabekerja alat-alat perlengkapan negara, termasuk cara melaksanakan kekuasaan dan

wewenang yang dimiliki oleh setiap organ negara. Singkatnya, mempelajari hal-halyang bersifat teknis dari negara.

c. Hukum Pidana, adalah hukum yang mengatur pelanggaran-pelanggaran dankejahatan-kejahatan terhadap kepentingan umum yang diancam dengan sanksi pidanatertentu. Dalam KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana), pelanggaran


12/37



(overtredingen) adalah perbuatan yang melanggar (ringan) dengan ancaman denda.Sedangkan kejahatan (misdrijven) adalah perbuatan yang melanggar (berat) sepertipencurian, penganiayaan, pembunuhan, dan sebagainya.

d. Hukum Acara, disebut juga hukum formal (Pidana dan Perdata), hukum acara

adalah seperangkat aturan yang berisi tata cara menyelesaikan, melaksanakan, ataumempertahankan hukum material. Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum AcaraPidana (KUHAP) No.8/1981 diatur tata cara penangkapan, penahanan, penyitaan,dan penuntutan. Selain itu juga diatur siapa-siapa yang berhak melakukan penyitaan,penyelidikan, pengadilan yang berwenang, dan sebagainya.

Hukum Privat (hukum perdata), adalah hukum yang mengatur kepentingan orang-perorangan. Perdata, berarti warga negara, pribadi atau sipil. Sumber pokok hukumperdata adalah Buergelijik Wetboek (BW). Dalam arti luas hukum privat (perdata)mencakup juga Hukum Dagang dan Hukum Adat. Hukum Perdata dapat di bagi sebagaiberikut:

a. Hukum Perorangan, adalah hampunan peraturan yang mengatur manusia sebagaisubyek hukum dan tentang kecakapannya memiliki hak-hak serta bertindak sendiridalam melaksanakan hak-haknya itu. Manusia dan Badan Hukum (PT,CV


13/37



1) Hukum Benda Bergerak: karena sifatnya (kendaraan bermotor) dan karenapenetapan undang-undang (surat-surat berharga);

2) Hukum Benda Tidak Bergerak: karena sifatnya (tanah dan bangunan), katenatujuannya (mesin-mesin pabrik), dan karena penetapan undang-undang (hakopstal dan hipotik).

Hukum Perikatan, mengatur hubungan yang bersifat kehartaan antara duaorang atau lebih. Pihak pertama (kreditur) berhak atau suatu prestasi (pemenuhansesuatu). Pihak lain (debitur) wajib memberikan sesuatu. Bila debitur tidakmenetapi perikatannya, hal itu dinamakan wanprestasi. Obyeknya adalah prestasi,yaitu hal pemenuhan perikatan yang terdiri dari :

1) Memberikan ssesuatu; yaitu membayar harga, menyerahkan barang, dansebagainya

2) Berbuat sesuatu; yaitu memperbaiki barang yang rusak, membongkarbangunan, karena putusan pengadilan , dan sebagainya.

3) Tidak berbuat sesuatu; yaitu tidak mendirikan bangunan, tidak memakai merk

tertentu karena putusan pengadilan.

d. Hukum WarisHukum yang mengatur kedudukan hukum harta kekayaan seseorang setelah iameninggal, terutama berpindahnya harta kekayaan itu kepada orang lain. Hukum

waris mengatur pembagian harta peninggalan, ahli waris, urutan penerima waris, sertahibah serta wasiat. Pembagian waris dapat dilakukan dengan cara :

Menurut Undang-Undang, yaitu pembagian kepada si waris yang memilikihubungan darah terdekat. Contoh: jika seorang ayah meninggal, hartanya akan di

wariskan kepada anak dan istrinya, tetapi apabila ia tidak mempunyai keturunanpembagian warisannya diatur menurut undang-undang.

Menurut Wasiat, yaitu pembagian waris berdasarkan pesan atau kehendakterakhir (wasiat) dari si pewaris yang harus dinyatakan secara tertulis dalam aktenotaris. Penerima warisan disebut legataris, dan bagian warisan yang diterimanyadisebut legaat.

Dalam arti luas, hukum perdata mencakup pula Hukum Dagang dan Hukum Adat.

Hukum Dagang (Bersumber dari Wetboek Van Koophandel), adalah

hukum yang mengatur soal-soal perdagangan/perniagaan yang timbul karenatingkah laku manusia (person) dalam perdagangan atau perniagaan. Hal-hal yang

diatur mencakup : Buku I (perniagaan pada umumnya) dan Buku II (hak dankewajiban yang timbul dalam dunia perniagaan).

Hukum Adat, hukum adat adalah hukum yang tumbuh dan berkembang didalam masyarakat tertentu serta hanya dipatuhi dan ditaati oleh masyarakat yangbersangkutan. Contoh: pernikahan menurut adat manggarai-Flores, pernikahandaerah Bugis, pembagian waris di Batak, dan sebagainya.

5. Sanksi Hukum


14/37



Pada setiap negara yang menerapkan supremasi hukum, maka setiap jenis apapunpelanggarannya akan diberikan sanksi. Pemberian sanksi kepada yang melanggar hukum,merupakan bentuk nyata dari suatu produk hukum baik tertulis maupun tidak tertulistelah dilaksanakan oleh aparat penegak hukum. Hal ini juga dimaksudkan agar para

pelanggar hukum tidak mengulangi lagi perbuatannya.

Materi Hukum Marterial dan Formal ( Hukum Acara )Hukum material adalah hukum yang berisi tentang perintah dan larangan,. Sedangkan hukumformal adalah hukum yang berisi tentang tata cara melaksanakan mempertahankan hukummaterial.

Prosedur Peradilan ( Komponen yang bersifat Prosedural )Yaitu bagaimana proses pengajuan perkara mulai dari penyelidikanpenyelidikanpenuntutan sampai pada pemeriksaan di siding pengadilan. Prosedur pengadilan yang berlaku

meliputi :

a. Penyelidikan

b. Penyidikanc. Penuntutan

d. Mengadili

Apabila digambarkan dalam bentuk skema maka prosedur peradilan adalah sebagai berikut :

Penyelidikan oleh Penyidikan oleh Penuntutan oleh Persidanganpenyelidik penyidik penuntut umum (Jaksa) oleh hakim

Secara umum peranan lembaga peradilan adalah menerima, memaksa, dan sekaligusmemutuskan suatu perkara di siding pengadilan dalam rangka unutuk menegakkan hukum

dan keadilan.

Pada negara yang warga negaranya telah melaksanakan hukum atau peraturan-peraturan dengan baik, hal ini akan tercermin pada kesadaran warga negara dalam halantara lain : berlalu lintas dengan tertib, rasa aman dan nyaman pada saat di ruang publik,disiplin dalam antrian di halte kendaran, dan sebagainya. Berikut ini, adalah macam-macam sanksi Pidana sesuai dengan Pasal 10 KUHP :

Hukuman Pokok, yang terdiri dari :a. Hukuman Matib. Hukuman Penjara, yang terdiri dari :

Hukuman seumur hidup

Hukuman sementara waktu (setinggi-tingginya 20 tahun dan sekurang-kurangnya 1 tahun)

c. Hukuman Kurungan (setinggi-tingginya 1 tahun dan sekurang-kurangnya 1 hari).

Hukuman Tambahan, yang terdiri dari :a. Pencabutan hak-hak tertentu.b. Perampasan (penyitaan) barang-barang tertentu.c. Pengumuman keputusan hakim.

Catatan: Bahwa KUHP yang berlaku, terlahir pada zaman Hindia Belanda (1 Januari1918) yang bersumber dari (Wetboek Van Strafreht). Namun pada masa sekarang iniKUHP tersebut telah banyak mengalami penyesuaian.


15/37



6. Perbedaan Hukum Pidana dan Hukum Perdata

Dalam mempelajari hukum pidana dan hukum perdata, perlu diberikan pemahamanperbedaan yang sangat mendasar dari keduanya sebagai berikut :

Hukum PidanaPelanggaran terhadap norma hukum pidana pada umumnya segera disikapi olehpengadilan setelah menerima berkas polisi yang mengadakan penyelidikan danpenyidikan. Tindakan Pidana (delik) yang disengaja disebut delik doloes, sedangkantindak pidana yang tidak sengaja di sebut delik coelpa.

Ciricirri hukum pidana :

1. Mengatur hubungan antar warga negara dengan negara yang menguasai tata

tertib masyarakat Indonesia.

2. Mengatur halhal yang berupa pelanggaran dan kejahatan.

3. Pelanggaran terhadap hukum pidana segera diambil tindakan oleh pengadilanwalaupun tanpa adanya pengadilan dari pihak yang dirugikan.

4. Pihak yang dirugikan cukup melapor kepada yang berwajib dan akan menjadi

saksi.

5. Penggugat adalah penuntut umum.

Hukum Perdata

Pelanggaran terhadap norma hukum perdata baru dapat disikapi oleh pengadilansetelah ada pengaduan dari pihak yang merasa ingin dirugikan. Di sini, ada pihak yangmengadu (penggugat) dan pihak yang diadukan (tergugat).

Ciricirri hukum perdata :

1. Mengatur hubungan antara orang satu dengan yang lainnya

2. Mengatur hukum keluarga, hukum harta kekeyaaan, dan hukum waris.

3. Proses pengadilan didasarkan pada pengaduan dari pihak yang merasa

dirugikan

4. Korban berlaku sebagai penggugat

5. Tersangka berlaku sebagai tergugat

Sedangkan untuk perbedaan antara hukum acara pidana dan hukum acara perdata,

dapat dilihat pada matrik berikut ini :

Titik PerhatianPerbedaan Hukum Acara

Hukum Acara Perdata Hukum Acara PidanaPelaksanaan Inisiatif datang dari pihak yang

dirugikan (penggugat)Inisiatif datang dari pihakpenuntut umum (Jaksa)

Penuntutan Penuntut adalah pihak yangdirugikan (penggugat), danberhadapan dengan tergugat.

Jaksa sebagai penuntut umum,yang memiliki wewenang atasnama negara dan berhadapandengan pihak terdakwa.

Alat-alat Bukti 1. tulisan 1. tulisan


16/37



2. saksi3. persangkaan4. pengakuan5. sumpah

2. saksi3. persangkaan4. pengakuan

Kedudukan Para

Pihak

Semua pihak mempunyai

kedudukan yang sama, danhakim bertindak sebagai wasitdan bersifat pasif.

Jaksa mempunyai kedudukan

yang lebih tinggi dari padaterdakwa. Hakim aktif.

Macam Hukuman Hukum dapat berupa denda,atau hukuman kurungan seba-gai pengganti hukuman denda.

Hukum berupa hukuman mati,penjara, kurungan, denda danhukuman tambahan.

Sumber-sumber yang dijadikan pedoman dalam pelaksanaan Hukum Acara Perdatadan Hukum Acara Pidana antara lain:

1. UU Darurat No.1 Tahun 1951 (Het Herziene Indonesische Reglement, disingkat HIR,atau Reglement Indonesiayang sudah diperbaharui)

2.

UU No.14 Tahun 1970 yang sudah dirubah dengan UU. No. 35 Tahun 1999 tentangketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, dan dirubah dengan UU No. 4

Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.3. UU No.14 tahun 1985 tentang Mahkama Agung dan dirubah dengan UU No.5

Tahun 2004.4. UU No. 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum, dan dirubah dengan UU No.8

Tahun 2004.5. UU No. 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, dan dirubah dengan

UU No. 16 Tahun 2004.

7. Peradilan Nasional

Sesuai dengan Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentangKekuasaan Kehakiman, bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yangmerdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilanberdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.

Berdasarkan pasal 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, bahwa kekuasaankehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya dalamlingkungan sebagai berikut : Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer,

Peradilan Tata Usaha Negara, dan Oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.


17/37



Berikut adalah Susunan Badan atau Lembaga Peradilan yang ada di Indonesia.

Dari bagan tersebut, badan peradilan dapat diklasifikasikan berdasarkan tingkatannyasebagai berikut.

Pengadilan Sipil, terdiri dari :1. Pengadilan Umum

a. Pengadilan Negerib. Pengadilan Tinggi

c.

Mahkamah Agung

2. Pengadilan Khususa. Pengadilan Agamab. Pengadilan Adatc. Pengadilan Tata Usaha Negara (Administrasi Negara)

Pengadilan Militer, terdiri dari:1) Pengadilan Tentara2) Pengadilan Tentara Tinggi3) Mahkamah Tentara Agung

a. Pengadilan Negeri

Pengadilan Negeriadalah suatu pengadilan umum yang sehari-hari memeriksadan memutuskan perkara dalam tingkat pertama dari segala perkara perdata danpidana sipil untuk semua golongan penduduk (warga negara dan orang asing). DalamUndang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-UndangNomor 2 Tahun1986 tentang Peradilan Umum, bahwa yang dimaksud PeradilanUmumadalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilanpada umumnya.

Mahkamah Agung

Pengadilan TinggiUmum/Sipil

Pengadilan TinggiAgung

Pengadilan TinggiMiliter

Pengadilan TinggiTata Usaha Negara

Pengadilan NegeriUmum/Sipil

Pengadilan NegeriAgung

PengadilanMiliter

PengadilanTata Usaha Negara


18/37



Pengadilan Negeri berkedudukan di ibukota Kabupaten/Kota, dan daerahhukumnya meliputi wilayah Kabupaten/Kota. Perkara-perkara yang ada diselesaikanoleh hakim dan dibantu oleh panitera. Pada tiap-tiap Pengadilan Negeri ditempatkanpula Kejaksaan Negeri sebagai alat pemerintah yang bertindak sebagai penuntutumum dalam suatu perkara pidana terhadap si pelanggar hukum. Tetapi dalam

perkara perdata, Kejaksaan negeri tidak ikut campur (tangan).

b. Pengadilan Agama

Adalah pengadilan yang memeriksa dan memutuskan perkara-perkara yangtimbul antara orang-orang Islam, yang berkaitan dengan nikah, rujuk, talak(perceraian), nafkah, waris, dan lain-lain. Dalam hal yang dianggap perlu, keputusanPengadilan Agama dapat dinyatakan berlaku oleh Pengadilan Negeri.

c. Pengadilan Militer

Adalah pengadilan yang mengadili hanya dalam lapangan pidana, khususnya bagi :

1)

Anggota TNI dan Polri,2) Seseorang yang menurut Undang-Undang dapat dipersamakan dengan anggotaTNI dan Polri,

3) Anggota jawatan atau golongan yang dapat dipersamakan dengan TNI dan Polrimenurut Undang-Undang,

4) Tidak termasuk asampai dengan c tetapi menurut keputusan Menteri Pertahananyang ditetapkan dengan persetujuan Menteri Kehakiman harus diadili olehPengadilan Militer.

d. Pengadilan Tata Usaha Negara

Kehadiran Pengadilan Tata Usaha Negara di Indonesia tergolong masih sangatbaru. Hal itu bisa kita lihat dari keberadaannya yang berdasarkan UU Nomor 5 tahun1986 dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1991.

Pengadilan Tata Usaha Negara adalah badan yang berwenang memeriksa danmemutus semua sengketa tata usaha negara dalam tingkat pertama. Sengketa dalamtata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara sebagaiakibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara.

Keputusan tata usaha negara adalah suatu ketetapan tertulis yang dikeluarkan olehbadan tata usaha negara yang berisi tindakan hukum badan tata usaha negaraberdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang menerbitkan akibathukum bagi seseorang atau badan hukum.

Masalah-masalah yang menjadi jangkauan Pengadilan Tata Usaha Negara,antara lain sebagai berikut.1) Bidang Sosial, yaitu gugatan atau permohonan terhadap keputusan administrasi

tentang penolakan permohonan suatu izin.2) Bidang Ekonomi, yaitu gugatan atau permohonan yang berkaitan dengan

perpajakan, merk, agraria, dan sebagainya.3) Bidang Function Publique, yaitu gugatan atau permohonan yang berhubungan

dengan status atau kedudukan seseorang. Misalnya, bidang kepegawaian,pemecatan, pemberhentian hubungan kerja, dan sebagainya.

4) Bidang Hak Asasi Manusia, yaitu gugatan atau permohonan yang berkaitandengan pencabutan hak milik seseorang serta penangkapan dan penahanan yang


19/37



tidak sesuai dengan prosedur hukum (seperti yang diatur di dalam KUHP)mengenai praperadilan, dan sebagainya.Pengadilan Tata Usaha Negara dilaksanakan oleh badan pengadilan berikut :a) Pengadilan Tata Usaha Negara sebagai pengadilann tingkat pertama di

kabupaten/kota.

b)

Pengadilan Tata Usaha Negara sebagai pengadilan tingkat banding diprovinsi.

Dalam lingkungan pengadilan umum, selain pengadilan negeri juga terdapat Pengadilan Tinggi.Pengadilan Tinggi merupakan pengadilan banding tingkat kedua yang mengadili lagi suatu perkaraperdata atau pidana yang telah diputuskan oleh Pengadilan Negeri tingkat pertama. Pemeriksaan disini hanya atas dasar pemeriksanaan berkas perkara saja, kecuali bila Pengadilan Tinggi merasa perluuntuk langsung mendengarkan para pihak yang berperkara.

Salah satu kekuasaan Pengadilan Tinggi adalah melakukan pengawasan terhadap jalannyaperadilan di dalam daerah hukumnya dan menjaga peradilan itu diselenggarakan dengan seksama dansewajarnya. Pengadilan Tinggi juga mempunyai wewenang untuk memerintahkan pengiriman berkas-

berkas perkara dan surat-surat untuk memberi penilaian tentang kecakapan dan kerajinan para hakim.Sebagai catatan, tidak semua perkara yang telah diputuskan oleh Pengadilan Negeri dapat dimintabanding.

Pengadilan Tinggi tidak saja berada di lingkungan pengadilan umum, tetapi juga terdapat padapengadilan khusus (Pengadilan Agama dan Tata Usaha negara), serta Pengadilan Militer.

Perlu diketahui bahwa untuk dapat menuntut seseorang yang dianggap bersalah, asas-asasberikut harus diperhatikan.

a. Asas OpportunitasDalam asas ini, kejaksaan tak berkewajiban untuk menutut seseorang walaupun telah diketahuibenar-benar bahwa ia bersalah, demi kepentingan umum (asas ini dianut oleh Indonesia).

b. Asas LegalitasDalam asas ini, jaksa diwajibkan menuntut setiap orang yang melakukan delik (tindak pidana)

tanpa memperhatikan akibat-akibat yang akan timbul. Dengan perkataan lain, setiap perkarayang cukup buktinya harus dituntut.

2. Peranan Lembaga-Lembaga Peradilan

a. Pengadilan Tingkat Pertama (Pengadilan Negeri)

Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum,bahwa Pengadilan Tingkat Pertama atau Pengadilan Negeri, dibentuk oleh MenteriKehakiman dengan persetujuan Mahkamah Agung yang mempunyai kekuasaan

hukum pengadilan meliputi satu Kabupaten/Kota. Dengan adanya perubahanUndang-Undang Nomor 8 Tahun 2004, maka pembentukan Pengadilan Umumbeserta fungsi dan kewenangannya ada pada Mahkamah Agung.

Fungsi pengadilan tingkat pertama adalah memeriksa tentang sah atau tidaknyasuatu penangkapan atau penahanan yang diajukan oleh tersangka, keluarga ataukuasanya kepada Ketua Pengadilan dengan menyebutkan alasan-alasannya. Tugas dan

wewenang pengadilan negeri adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkarapidana dan perdata di tingkat pertama. Hal lain yang menjadi tugas dankewenangannya, antara lain :1) Menyatakan sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian

penyelidikan, atau penghentian tuntutan.


20/37



2) Tentang ganti kerugian dan/atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkaranyadihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

3) Memberikan keterngan, pertimbangan, dan nasihat tentang hukum kepadainstansi Pemerintah di daerahnya, apabila diminta.

4) Mengadakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim,

Panitera, Sekretaris, dan Juru Sita di daerah hukumnya.5) Melakukan pengawasan terhadap jalannya peradilan dan menjaga agar peradilan

diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya.6) Memberikan petunjuk, teguran dan peringatan yang dipandang perlu dengan

tidak mengurangi kebebasan Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara.7) Melakukan pengawasan atas pekerjaan notaris di daerah hukumnya, dan

melaporkan hasil pengawasannya kepada Ketua Pengadilan Tinggi, KetuaMahkamah Agung, dan Menteri yang tugas dan tanggung jawabnya meliputijabatan notaris.

Ketua Pengadilan Negeri dapat menetapkan perkara yang harus diadiliberdasarkan nomor urut, kecuali terhadap tindak pidana yang pemeriksaannya harus

didahulukan, yaitu :1) Korupsi,2) Terorisme3) Narkotika/psikotropika,4) Pencucian uang, atau5) Perkara tidak pidana lainnya yang ditentukan oleh undang-undang dan perkara

yang terdakwanya berada di dalam Rumah Tahanan Negara.

b. Pengadilan Tingkat KeduaPengadilan Tingkat Kedua disebut juga Pengadilan Tinggi yang dibentuk dengan

undang-undang. Daerah hukum Pengadilan Tinggi berkedudukan di ibukota Provinsi,

dan daerah hukumnya meliputi wilayah Provinsi. Pengadilan Tinggi, disebut juga sebagaiPengadilan Tingkat Banding.

Fungsi Pengadilan Tingkat Kedua adalah.1) Menjadi pemimpin bagi pengadilan-pengadilan Negeri di dalam daerah hukumnya.2) Melakukan pengawasan terhadap jalannya peradilan di dalam daerah hukumnya dan

menjaga supaya peradilan itu diselesaikan dengan seksama dan sewajarnya.3) Mengawasi dan meneliti perbuatan para hakim pengadilan negeri di daerah

hukumnya.4) Untuk kepentingan negara dan keadilan, Pengadilan Tinggi dapat memberi

peringatan, teguran, dan petunjuk yang dipandang perlu kepada Pengadilan Negeri

dalam daerah hukumnya.Wewenang Pengadilan Tingkat Kedua adalah.1) Mengadili perkara yang diputus oleh pengadilan negeri dalam daerah hukumnya yang

dimintakan banding.2) Berwenang untuk memerintahkan pengiriman berkas-berkas perkara dan surat-surat

untuk diteliti dan memberi penilaian tentang kecakapan dan kerajinan para hakim.

c. Kasasi oleh Mahkamah Agung


21/37



Mahkamah Agung, sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun2004 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, adalah pemegangPengadilan Negara Tertinggi dari semua Lingkungan Peradilan, yang dalam melaksanakantugasnya terlepas dari pengaruh Pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain. Mahkamah

Agung berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia atau dilain tempat yang

ditetapkan oleh Presiden.Pimpinan Mahkamah Agung terdiri dari seorang Ketua, seorang Wakil Ketua, dan

beberapa orang Ketua Muda. Tiap-tiap bidang dipimpin oleh seorang Ketua Muda yangdibantu oleh beberapa Hakim Anggota Mahkamah Agung, yaitu Hakim Agung.

Tugas atau Fungsi Mahkamah Agung adalah sebagai berikut.1) Melakukan pengawasan tertinggi terhadap penyelenggaraan peradilan di semua

lingkungan peradilan dalam menjalankan kekuasaan kehakiman.2) Mengawasi tingkah laku dan perbuatan para Hakim disemua lingkungan peradilan

dalam menjalankan tugasnya.3) Mengawasi dengan cermat semua perbuatan-perbuatan para hakim di semua

lingkungan peradilan.4)

Untuk kepentingan negara dan keadilan Mahkamah Agung memberi peringatan,teguran, dan petunjuk yang dipandang perlu baik dengan surat tersendiri, maupundengan surat edaran.

Wewenang Mahkamah Agung (dalam lingkungan peradilah) adalah sebagai berikut.1) Memeriksa dan memutus permohonan kasasi, (terhadap putusan Pengadilan Tingkat

Banding atau Tingkat Terakhir dari semua Lingkungan Peradilan),2) Memeriksa dan memutus sengketa tentang kewenangan mengadili,3) Memeriksa dan memutus permohonan peninjauan kembali putusan Pengadilan yang

telah memperoleh kekuatan hukum tetap,4) Menguji secara materiil hanya terhadap peraturan perundang-undangan di bawah

undang-undang,5)

Meminta keterangan tentang hal-hal yang bersangkutan dengan teknis peradilan darisemua Lingkungan Peradilan,

6) Memberi petunjuk, teguran, atau peringatan yang dipandang perlu kepada Pengadilandi semua Lingkungan Peradilan, dengan tidak mengurangi kebebasan Hakim dalammemeriksa dan memutus perkara.

7) Memeriksa dan memutus permohonan peninjauan kembali pada tingkat pertama danterakhir atas putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Tugas dan kewenangan lain (di luar lingkungan peradilan) dari Mahkamah Agung, adalahsebagai berikut :

1) Menyatakan tidak sah semua peraturan perundang-undangan dari tingkat yang lebih

rendah daripada undang-undang atas alasan bertentangan dengan peraturanperundang-undangan yang lebih tinggi,2) Memutus dalam tingkat pertama dan terakhir, semua sengketa yang timbul karena

perampasan kapal asing dan muatannya oleh kapal perang Republik Indonesiaberdasarkan peraturan yang berlaku,

3) Memberikan nasihat hukum kepada Presiden selaku Kepala Negara dalam rangkapemberian atau penolakan grasi,

4) Bersama Pemerintah, melakukan pengawasan atas Penasihat Hukum dan Notaris,5) Memberikan pertimbangan-pertimbangan dalam bidang hukum baik diminta maupun

tidak kepada Lembaga Tinggi Negara yang lain.


22/37



Dalam hal kasasi, yang menjadi wewenang Mahkamah Agung adalah membatalkanputusan atau penetapan pengadilan-pengadilan dari semua Lingkungan Peradilan karena :

1) Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang,2) Salah menerapkan atau karena melanggar hukum yang berlaku,3) Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan

yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan.Permohonan suatu kasasi dapat dilakukan oleh orang-orang dalam perkara berikut ini.1) Dalam hal perkara perdata, yaitu oleh pihak-pihak yang berperkara. Permohonan

demikian hanya dapat diterima apabila upaya-upaya hukum biasa yang dapatdigunakan telah dimanfaatkan.

2) Dalam perkara pidana, dapat dilakukan oleh terpidana atau jaksa yang bersangkutansebagai pihak atau pihak ketiga yang dirugikan.

Daerah hukum MA meliputi seluruh Indonesia dan kewajiban utamanya adalahmelakukan pengawasan tertinggi atas tindakan-tindakan segala pengadilan lainnyadiseluruh Indonesia, dan menjaga/menjamin agar hukum dilaksanakan dengansepatutnya.

Disamping Mahkmah Agung, juga ada suatu Kejaksaan Agung yang dikepalai olehJaksa Agung. Dibawah Jaksa Agung ada seorang atau lebih Jaksa Agung Muda. Dalamhal memeriksa dan memutuskan perkara pidana militer, ketua, wakil ketua dan anggota-anggota Mahkamah Agung beserta Jaksa Agung diberi pangkat militer (tituler).

3.

Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 yang selanjutnyadisyahkan menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003, memiliki wewenang dankewajiban sebagai berikut :a. Wewenang, yaitu mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat

final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutussengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihanPemilihan Umum.

b. Kewajiban, yaitu memberi putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenaidugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar 1945.

Ketua Mahkamah Konstitusi dipilih dari dan oleh Hakim Konstitusi untuk masajabatan 3 (tiga) tahun. Mahkamah Konstitusi mempunyai 9 (sembilan) Hakim Konstitusiyang ditetapkan oleh Presiden. Hakim Konstitusi diajukan masing-masing 3 (tiga) orangoleh Mahkamah Agung, 3 (tiga) orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan 3 (tiga) orangoleh Presiden. Masa jabatan Hakim Konstitusi adalah 5 (lima) tahun, dan dapat dipilihkembali untuk 1 kali masa jabatan berikutnya.


23/37



IHWAL MAHKAMAH KONSTITUSI

Sejarah berdirinya lembaga Mahkamah Konstitusi diawali denganPerubahan Ketiga

UUD 1945 dalam Pasal 24 ayat (2), Pasal 24C, dan Pasal 7B yang disahkan pada 9November2001.Setelah disahkannya Perubahan Ketiga UUD 1945, maka dalam rangkamenunggu pembentukan Mahkamah Konstitusi, MPR menetapkan Mahkamah Agungmenjalankan fungsi Mahkamah Konstitusi untuk sementara sebagaimana diatur dalamPasal III Aturan Peralihan UUD 1945 hasil Perubahan Keempat.

DPR dan Pemerintah kemudian membuat Rancangan Undang-Undang tentangMahkamah Konstitusi. Setelah melalui pembahasan mendalam, DPR dan Pemerintahmenyetujui secara bersama Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang MahkamahKonstitusi pada 13 Agustus 2003 dan disahkan oleh Presiden pada hari itu. Dua harikemudian, pada tanggal 15 Agustus 2003, Presiden mengambil sumpah jabatan parahakim konstitusi di Istana Negara pada tanggal 16 Agustus 2003.

Ketua Mahkamah Konstitusi RI yang pertama adalah Prof. Dr. JimlyAsshiddiqie SH. Guru besar hukum tata negara Universitas Indonesia kelahiran 17April 1956 ini terpilih pada rapat internal antar anggota hakim Mahkamah Konstitusitanggal 19 Agustus 2003. Ketua Mahkamah Konstitusi dipilih dari dan oleh HakimKonstitusi untuk masa jabatan 3 tahun. Saat ini Ketua Mahkamah Konstitusi dijabatolehProf. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H,pada masa bakti 2006-2009 (masa jabatan keduakalinya), disumpah pada tanggal22 Agustus2006.

4. Komisi Yudisial ( KY )

Tujuan dari pembentukan komisi Yudiasial adalah dalam rangka mewujudkan lembagaperadilan dan lembaga penegak hukum dan lainya yang mandiri, bebeas dari pengaruh penguasaataupun pihak lain, KY berkedudukan di Ibu Kota Negara RI.

Wewenang Komisi Yudisial adalah :

1. Memngusulkan pengangkatan Hakim Agung kepada DPR

2. Menegakkan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim diseluruh lingkunganperadilan.

Komisi Yudisial mempunyai tugas melekukan pengawasan terhadap perilaku hakim. Tugas

pengawasan tersebut meliputi :

1. Menerima laporan masyarakat mengenai perilaku hakim

2. Meminta laporan secara berkala kepada badan peradilan tentang perilaku hakim.3. Memeriksa pelanggaran perilaku hakim yang diduga melangggar kode etik perilaku

hakim.4. Memanggil dan meminta keterangan dari hakim yang diduga melanggar kode etik

perilaku hakim.5. Membuat laporan hasil pemeriksaan yang berupa rekomendasi yang akan disampaikan

kepada MA dan / MK yang terdasar disampaikan kepada presiden dan DPR.
http://id.wikipedia.org/wiki/Perubahan_Ketiga_UUD_1945http://id.wikipedia.org/wiki/Perubahan_Ketiga_UUD_1945http://id.wikipedia.org/wiki/9_Novemberhttp://id.wikipedia.org/wiki/9_Novemberhttp://id.wikipedia.org/wiki/2001http://id.wikipedia.org/wiki/Jimly_Asshiddiqiehttp://id.wikipedia.org/wiki/22_Agustushttp://id.wikipedia.org/wiki/2006http://id.wikipedia.org/wiki/2006http://id.wikipedia.org/wiki/22_Agustushttp://id.wikipedia.org/wiki/Jimly_Asshiddiqiehttp://id.wikipedia.org/wiki/2001http://id.wikipedia.org/wiki/9_Novemberhttp://id.wikipedia.org/wiki/9_Novemberhttp://id.wikipedia.org/wiki/Perubahan_Ketiga_UUD_1945http://id.wikipedia.org/wiki/Perubahan_Ketiga_UUD_1945


24/37



5. Tujuan Hukum Nasional Indonesia

1. Hukum itu mengabdi pada tujuan negara, yaitu mendatangkan atau ingin mencapaikemakmuran dan kebahagiaan pada rakyatnya.

2.

Mengatur pergaulan oleh hukum dengan melindungi kepentingan-kepentingan hukummanusia tertentu., (kehormatan, kemerdekaan jiwa, harta benda) dari pihak yang merugikan.

3. Hukum itu semaa-mata menghendaki keadilan. Isi hukum semata-mata harus ditentukanoleh kesadaran etis kita mengenai apa yang adil dan apa yang tidak adil.

4. Hukum bertujuan semata-mata untuk mencapai keadilan, sedangkan unsur-unsur keadilanialah : Kepentingan dayaguna dan kemanfaaannya.

5. Tujuan hukum adalah semata-mata untuk mewujukan apa yang berfaedah bagi banyak orang.Dengan kata lain, Menjamin kebahagiaan sebesar-besarnya bagi sebanyak mungkin orang.

6. Tujuan hukum ialah untuk menjaga agar kepentingan tiap-tiap manusia tidak diganggu.7. Hukum bertujuan semata-mata untuk mencapai keadilan. Sebagai unsur keadilan, ada

kepentingan daya guna dan kemanfaatan.

6. Perbuatan Yang Sesuai Dengan Ketentuan Hukum

Contoh Perilaku yang sesuai dengan ketentuan hukum:

a) Di Keluarga- Mematuhi nasihat orangtua- Melaksanakan tugas sesuai dengan kesepakatan keluarga- Membersihkan rumah sesuai jadwal yang yelah ditetapkan, dll

b) Di Sekolah- Menghormati Guru- Mematuhi tata tertib sekolah

- Mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru- Tidak menyontek saat ulangan- Melaksanakan tugas piket, dll

c) Di Masyarakat- Ikut Melaksanakan ronda malam- Mengikuti kegiatan kerja bakti- Mentaati peraturan (adat istiadat) yang berlaku di masyarakat ,dll

d) Di Negara

- Turut sertamembela negara- Mentaati hukum yang berlaku di Negara, dll

C.MACAM-MACAM NORMA DAN SANKSINYA YANG BERLAKUDALAM MASYARAKAT

Setiap komunitas masyarakat dimanapun berada, sudah barang tentu memiliki pedomanatau kaidah dalam penyelenggaraan hidup secara bersama-sama. Kaidah atau pedoman didalam penyelenggaran kehidupan masyarakat, sering disebut sebagai norma yang selama inisesungguhnya telah kita laksanakan baik di dalam keluarga, sekolah, maupun masyarakat.

Norma merupakan peraturan yang disepakati dalam kehidupan bermasyarakat danbernegara. Norma merupakan aturan main dalam kehidupan masyarakat yang bertujuan agartidak ada benturan kepentingan antar anggota masyarakat.


25/37



1. Pengertian Norma

Norma merupakan pedoman perilaku bagi setiap manusia dalam suatu komunitasmasyarakat yang memungkinkan seseorang untuk menentukan terlebih dahulu bagaimanatindakannya itu akan dinilai orang lain; dan norma juga dapat dijadikan kriteria bagi orang lain

untuk mendukung atau menolak perilaku seseorang.

Dengan norma, setiap orang dapat dipaksa untuk bertindak sesuai dengan ketentuan yangtercantum dalam norma itu sendiri. Jika terjadi pelanggaran, maka terhadap si pelanggar harusdikenakan sanksi, yaitu berupa hukuman yang harus diterimanya karena pelanggaran itu.Contoh, jika seseorang melanggar aturan lalu lintas (menyerobot lampu merah), ia akanditilang dan dikenakan sanksi hukum (denda).

Berdasarkan uraian di atas, maka secara umum dapat dikatakan bahwa norma adalahpetunjuk hidup yang berisi perintah dan larangan agar setiap orang berperilaku sesuai denganaturan atau norma itu sehingga tercipta ketertiban dan kedamaian dalam masyarakat.Menurut A. Muis, normaadalah suatu cara berfikir dan bertindak yang terstruktur, terpola,

dan diatur oleh kaidah-kaidah yang memberitahukan suatu harapan akan konformitas sosial.

Di dalam Ensiklopedi Indonesia, yang disebut sebagai norma (Belanda : norm) dapatdigambarkan dalam bagan sebagai berikut :

NORMA

Filologi

Falsafat

Fisika

Merupakan aturan, ukuran, dan kaidah

Merupakan suatu ketetapan yang dipakai seba-gai tolok ukur yang tidak boleh diubah yangkemudian dijadikan dasar untuk mengukur ataumenilai atau memperbandingkan hal ihwal.

Dalam bentuk meter, liter, kilogram, detik dan sebagainya. Tetapidalam bidang non-fisik, menetapkan norma atau kaidah menjadinisbi dan berupa perbandingan atau urutan. Contoh :

Fiil, norma tingkah laku didasarkan pada adat kebiasaan;Seni, norma nilai kesenian (lebih) tergan-tung dari aliran yangsedang dominan;

Statistik, dalam lapangan psikologi, sosiologi, asuransiditetapkan norma atau rata-rata berdasarkan perhitunganstatistik;

Etika, norma tingkah laku orang dinilai sesuai dengan adatkebiasaan, dan oleh karena itu disebut en etahuan normatif.


26/37



2. Macam-Macam Norma dan Sanksinya

Kita dapat menjelaskan norma dalam masyarakat berdasarkan dua hal berikut :berdasarkan sumber/ asal-usulnya dan berdasarkan daya mengikatnya. Berdasarkan sumber/asal-usulnya, norma dapat dibagi menjadi : norma agama, norma kesusilaan, normakesopanan, dan norma hukum. Sedangkan berdasarkan daya mengikatnya, norma dapatdibagi menjadi : Cara (Usage), Kebiasaan (Folkways), Tata Kelakuan (Mores) dan Adat-istiadat(Custom). Masing-masing norma, entah berdasarkan asal-usulnya ataupun berdasarkan dayamengikatnya, memiliki sanksi tertentu.

b. Berdasarkan Sumber/ Asal-Usulnya

Untuk mempermudah pemahaman tentang macam-macam norma yang ada di dalammasyarakat pada umumnya, perhatikan matriks di bawah ini.

No. Norma Pengertian Contoh-contoh Sanksi

1. Agama Petunjuk hidup yang berasaldari Tuhan yang disampaikanmelalui utusan-Nya (Rasul/

Nabi) yang berisi perintah,larangan, atau anjuran-anjuran.

a. Bersembah-yang/ibadahsesuai

tempat-nya.b.

Tidakberjudi,

c. Sukaberamal, danlain-lain.

Tidak lang-sung, karenaakan diperoleh

setelah wafat/meninggal du-nia (pahalaatau dosa).

2. Kesusilaan Aturan yang datang ataubersumber dari hati nuranimanusia (insan kamil) tentangbaik buruknya suatu perbua-tan)

a. Berlakujujur.

b. Bertindakadil.

c. Menghargai

orang lain.

Tidak tegas,karena hanyadiri sendiriyang merasa-kan (merasa

bersalah, me-nyesal, malu,dsb).

3. Kesopanan Peraturan hidup yang timbuldari hasil pergaulan segolo-ngan manusia di dalam masya-rakat dan dianggap sebagaituntunan pergaulan sehari-harimasyarakat itu. Norma keso-panan bersifat relatif, artinyaapa yang dianggap sebagai

a. Menghormati orang yanglebih tua.

b. Tidakberkatakasar.

c. Menerimadengan

Tidak tegas,tapi dapatdiberikan olehmasyarakatberupa celaan,cemoohan,atau dikucilkandari pergaulan.

Norma atau kaidah, adalah aturan yang disepakati bersama dalam masyarakat dan memberipedoman bagi perilaku para anggotanya dalam mewujudkan sesuatu yang dianggap baik dan

diinginkan. Kaidah atau aturan tersebut, biasanya berwujud perintah atau larangan.


27/37



norma kesopanan berbeda-beda di berbagai tempat,lingkungan, atau waktu.

tangankanan.

4. Hukum Norma hukum adalahpedoman hidup yang dibuat

dan dipaksakan oleh lembagapolitik suatu masayarakat(negara). Dalam masyakarakattertentu, hukum diberlakukansecara lisan; ini disebut hukumadat atau hukum umum.

Hukum mempunyai dua aspekyang berkaitan erat satu samalain. Aspek pertama adalahsistem norma dan aspek keduaadalah sistem kontrol sosial.Hukum sebagai sistem normaberfungsi untuk menertibkandan menstabilkan kehidupansosial. Hukum sebagai kontrolsosial berfungsi untuk menin-dak tegas setiap pelanggaranterhadap nilai dan norma yangberlaku dalam masyarakat.

Menurut Soerjono Soekanto,kedua aspek tersebut perlu

dilengkapi dengan aspek hu-kum lain, yaitu hukum sebagaikonkretiasi atau perwujudannilai-nilai yang berlaku dalammasyarakat.

Ciri norma hukum antara lainadalah diakui oleh masyarakatsebagai ketentuan yang sahdan ada penegak hukumsebagai pihak yang berwenangmemberikan sanksi.

Tujuan utama norma hukumadalah menciptakan suasanaaman dan tentram dalammasyarakat.

a. Harus tertib.b. Harus sesuai

prosedur.c. Dilarang

mencuri,merampok,dll.

Tegas, artinyaada aturan

yang telah di-buat dan seca-ra materialtelah diaturdalam (UU,PeraturanPemerintah,KUHAP, dansebagainya).Nyata, mengi-kat dan me-

maksa, berartiadanya aturanyang secaramaterial telahditetapkan ka-dar hukuman-nya berdasar-kan perbuatanyang dilang-garnya. Contoh:dalam Pasal

359 KUHPmenyebutkan,Barang siapakarena kealpa-annya menye-babkan kema-tian orang laindiancam de-ngan pidanapenjara palinglama lima ta-

hun atau kuru-ngan palinglama satutahun.

c. Berdasarkan Daya Mengikatnya


28/37



Norma-norma yang ada dalam masyarakat mempunyai daya mengikat yang berbeda-beda. Ada yang ikatannya lemah, ada yang ikatannya sedang, ada yang ikatannya kuat.Umummnya para anggota masyarakat tidak berani melanggar norma yang berdayaikat kuat.Kalau dilihat dari daya mengikatnya terhadap para anggota masyarakat, norma dibagimenjadi beberapa tingkatan yaitu : Cara, Kebiasaan, Tata Kelakuan, dan Adat-Istiadat.

1) Cara (Usage)

Cara adalah norma yang paling lemah daya mengikatnya. Cara atau usagelebih menonjoldalam hubungan antar individu. Orang-orang yang melanggarnya paling-paling akanmendapatkan cemoohan atau ejekan saja.Contoh : ketika selesai makan seseorang bersendawaatau mengeluarkan bunyi sebagaitanda kekenyangan. Tindakan tersebut dianggap tidak sopan,dan karenanya orangtersebut akan diejek atau dicemooh.

2) Kebiasaan (Folkways)

Kebiasaan adalah perbuatan yang diulang-ulang dalam bentuk yang sama karena orangbanyak menyukai dan menganggapnya penting dan karenanya juga terus dipertahankan.Daya mengikatnya lebih tinggi dibandingkan Cara atau usage. Selain hanya merupakansoal rasa atau selera belaka, kebiasaan merupakan tindakan yang berkadar moral kurangpenting. Bila orang tidak melakukannya, ia paling-paling akan dianggap aneh, namuntidak dicap jahat atau jelek. Setiap perilaku aneh selalu mengundang gosip atautertawaan orang lain, namun tidak perlu dirajam atau dipenjarakan.Contoh: Jika mau masuk ke rumah orang harus permisi dulu dengan mengetuk pintu,menghormati orang yang lebih tua, kebiasaan menggunakan tangan kanan ketikahendak memberikan sesuatu kepada orang lain, dan sebagainya.

3) Tata Kelakuan (Mores)

Apabila kebiasaan tertentu tidak sekedar dianggap sebagai cara berperilaku melainkanditerima sebagai norma pengatur, maka kebiasaan itu menjadi Tata Kelakuan. TataKelakuan mencerminkan sifat-sifat yang hidup dari kelompok manusia dandilaksanakan sebagai alat kontrol oleh masyarakat terhadap para anggotanya. Tatakelakuan memaksakan suatu perbuatan sekaligus melarang perbuatan tertentu.Pelanggaran terhadap tata kelakuan adalah sanksi yang agak berat, seperti dikucilkansecara diam-diam dalam pergaulan.Contoh : berciuman di depan umum, dan berpakaian sangat minim. Tata kelakuandianggap penting karena :

Memberikan batas-batas pada kelakuan setiap orang (individu). Hal ini pentingkarena setiap masyarakat mempunyai tata kelakuan masing-masing.Mengidentifikasikan individu dengan kelompoknya.Menjaga solidaritas di antara anggota-anggotanya demi menjaga keutuhan dan kerjasama di antara anggota masyarakat.

4) Adat Istiadat (Custom)

Adat-istiadat dipandang penting bagi berfungsinya suatu masyarakat dan kehidupansosial. Tindakan mencuri adalah bentuk kejahatan serius terhadap adat-stiadat yang


29/37



sangat menekankan penghargaan terhadap hak milik pribadi. Tabu merupakan adat-istiadat yang bersifat melarang (proscriptive), yaitu menjelaskan hal-hal yang tidak bolehdilakukan.Contoh : pada umumnya masyarakat menganggap tabu hubungan seksual danperkawinan antar kerabat dekat (tabu inses), atau makan daging sesama manusia. Sanksi

terhadap dilanggarnya tabu dan adat-istiadat umumnya lebih keras dibandingkanpelanggaran terhadap Cara, Kebiasaan, dan Tata Kelakuan. Sanksi-sanksi itu misalnyadipenjara, dibuang/ ditolak dalam pergaulan masyarakat, dan bahkan dirajam sampaimati.

NORMA, MORAL, MORALITAS, DAN ETIKA

Di dalam kehidupan masyarakat, kita sesungguhnya dihadapkan pada apa yangdisebut norma moral. Norma moral adalah petunjuk tentang yang baik dan yang jahat.Kita sering mendengar Anda tidak bermoral., itu artinya anda melakukan suatu

perbuatan yang tidak baik atau tercela. Lalu apa itu moralitas?Moralitas adalah prinsip-prinsip mengenai yang baik dan jahat. Akan tetapi karena

moralitas itu sifatnya abstrak, maka setiap masyarkat atau kebudayaan menetapkan danmenterjemahkan sendiri apa yang dianggapnya sebagai yang baik dan yang jahat.Hasilnya adalah terbentuknya norma-norma. Singkatnya, norma merupakan operasio-nalisasi konkretdari moralitas yang sifatnya abstrak itu.

Operasionalisasi yang paling tinggi misalnya tercermin dalam adat istiadat dannorma kesusilaan. Lalu, kita sering pula mendengar istilah etika. Apakah etika itu ? Etikaadalah kajian filosofis mengenai moralitas atau standar-standar perilaku. Singkatnyaetika adalah pelajaran atau ilmu tentang moralitas. Hampir seluruh sekolah danperguruan tinggi di Indonesia mengajarkan etika. Kata lain untuk etika adalahfilsafat moral.

Meskipun suatu kebudayaan merumuskan sendiri apa yang dianggapnya perilakubermoral atau tidak bermoral, moralitas itu sendiri bersifat universal; artinya apa yangdianggap bermoral atau tidak bermoral berlaku untuk semua kebudayaan dan masyarakatdi dunia ini.

D.MENUNJUKKAN SIKAP YANG SESUAI DENGAN KETENTUAN

HUKUM YANG BERLAKUHukum dibuat dengan tujuan menjaga dan memelihara ketertiban dalam masyarakat, dan

sekaligus juga untuk memenuhi rasa keadilan manusia. Oleh sebab itu, agar kehidupanmasyarakat dalam berbangsa dan bernegara dapat berlangsung dengan aman, tenteram dantertib diperlukan sikap yang mampu mendukung ketentuan hukum yang berlaku. Diantarasikap yang mendukung ketentuan hukum antara lain :

1. Sikap Terbuka

Sikap terbuka, merupakan sikap yang secara internal adanya keinginan bagi setiap warganegara untuk membuka diri dalam memahami hukum yang berlaku di dalam masyarakat.


30/37



Sikap ini sangat penting dalam rangka menghilangkan rasa curiga dan salah fahamsehingga dapat memupuk saling rasa percaya dalam membangun persatuan dan kesatuan.Sikap terbuka dalam memahami ketentuan hukum yang berlaku, dapat mencakup hal-halberikut :a. sanggup menyatakan suatu ketentuan hukum adalah benar atau salah,

b.

mau mengatakan apa adanya benar atau salah,c. berupaya selalu jujur dalam memahami ketentuan hukum,d. berupaya untuk tidak menutup-nutupi kesalahan.

2. Sikap Obyektif/Rasional

Bersikap obyektif atau rasional, merupakan sikap yang ditunjukkan oleh seseorang dalammemahami ketentuan-ketentuan hukum dikembalikan pada data, fakta dan dapat diterimaoleh akal sehat. Seseorang yang mengedepankan obyektivitas atau rasionalitas, akanmemiliki pendirian kuat dan mampu berfikir jernih dalam menghadapi berbagai persoalan

sehingga tidak mudah difitnah atau terombang-ambing oleh keadaan. Beberapa contohsikap obyektif yang dapat ditunjukkan antara lain :a. mampu menyatakan/menunjukkan bahwa suatu ketentuan hukum benar atau salah

dengan argumentasi yang baik,b. sanggup menyatakan ya atau tidak untuk suatu pelaksanaan ketentuan hukum dengan

segala konsekuensinya,c. mampu memberi penjelasan yang netral dan dapat diterima akal sehat bahwa suatu

pelaksanaan ketentuan hukum benar atau salah,d. sanggup menyatakan kekurangan atau kelemahannya jika orang lain lebih baik,e. menghargai orang lain sesuai dengan kemampuan, keahlian atau profesinya.

3.

Sikap Mengutamakan Kepentingan Umum

Kepentingan umum atau kepentingan orang lain, dimanapun berada agar didahulukan.Sikap mengutamakan kepentingan umum, merupakan sikap seseorang untuk menghargaiatau menghormati orang lain yang dirasakan lebih membutuhkan/penting dalam suatukurun waktu tertentu untuk sesuatu yang lebih besar manfaatnya. Dalam pelaksanaanketentuan hukum, sikap mengutamakan kepentingan umum dapat dilihat pada beberapacontoh berikut ini :a. merelakan tanah atau bangunan diambil oleh pemerintah untuk kepentingan sarana

jalan atau jembatan,b. memberikan jalan kepada orang lain untuk lebih dahulu menyeberang atau

melewatinya,c. memberi tempat/pertolongan kepada orang lain yang sangat membutuhkan,d. memenuhi tugas yang diberikan oleh atasan atau guru di sekolah sesuai dengan

kesepakatan,e. membayar pajak (bumi dan bangunan, kendaraan, perusahaan, dan lain-lain) berusaha

tepat waktu.

E.UPAYA PEMBERANTASAN KORUPSI DI INDONESIA

1. Pengertian Korupsi


31/37



Kata korupsi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, merupakan penyelewengan ataupenggelapan (uang negara atau perusahaan) dan sebagainya untuk keuntungan pribadiatau orang lain. Oleh sebab itu, perbuatan korupsi sesungguhnya selalu mengandungunsur penyelewengan atau dishonest (ketidak jujuran). Sedangkan sesuai denganUndang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih

dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, disebutkan bahwa Korupsi adalahtindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undanganyang mengatur tentang tindak pidana korupsi.

Istilah korupsi yang sebangun dengan kata kolusi dan nepotisme, nampaknyaperlu juga disebutkan sebagai berikut :

Kolusi, adalah permufakatan atau kerja sama secara melawan hukum antar penyelenggaraannegara atau antara penyelenggara negara dan lain yang merugikan orang lain, masyarakat danatau negara.

Nepotisme, adalah setiap perbuatan penyelenggara negara secara melawan hukum yang

menguntungkan kepentingan keluarga dan atau kroninya di atas kepentingan masyarakat bangsadan negara.

2. Gambaran Umum Korupsi

Praktik-praktik korupsi di bumi Indonesia, sebenarnya telah berlangsung sejak eraorde lama (sekitar tahun 1960-an) bahkan sangat mungkin pada tahun-tahunsebelumnya. Pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 24 Prp 1960 yang diikutidengan dilaksanakannya Operasi Budhi dan Pembentukan tim PemberantasanKorupsi berdsarkan Keputusan Presiden Nomor 228 Tahun 1967 yang dipimpimlangsung oleh Jaksa Agung, belum membuahkan hasil nyata.

Era Orde Baru, dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 denganOperasi Tertib yang dilakukan oleh Komando Operasi Pemulihan Keamanan danKetertiban (Kopkamtib), namun sejalan dengan kemajuan ilmu pengetahuan danteknologi, modus operandi korupsi semakin canggih dan rumit sehingga undang-undangtersebut dinyatakan tidak mampu lagi untuk dilaksanakan. Selanjutnya untuk lebihmemperkuat pelaksanaan pemberantasan korupsi, dikeluarkan kembali Undang-UndangNomor 31 Tahun 1999.

Upaya-upaya hukum yang telah dilakukan oleh pemerintah, sebenarnya sudah cukupbanyak dan sistematis. Namun dirasakan sangat berat beban korupsi di Indonesia, yaknisejak akhir tahun 1997 dimana negara mengalami krisis ekonomi dan moneter. Krisisdemi krisis menyusul kemudian terjadi krisis politik, sosial, kepemimpinan dankepercayaan yang pada akhirnya adalah menjadi krisis multi dimensi. Gerakan reformasiyang menumbangkan rezim Orde Baru, menuntut antara lain ditegakkannya supremasihukum dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Tuntutan masyarakat

Korupsi adalah produk dari sikap hidup satu kelompok masyarakat yang memakai uangsebagai standar kebenaran dan sebagai kekuasaan mutlak. Sebagai akibatnya, kaum koruptoryang kaya raya dan para politisi korup yang berkelebihan uang bisa masuk kedalam golonganelit yang berkuasa dan sangat dihormati serta menduduki status sosial yang tinggi.


32/37



tersebut selanjutnya dituangkan di dalam Ketetapan MPR Nomor IV/MPR/1999 danUndang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersihdan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

Beberapa contoh kasus yang dimuat dalam harian ibukota yang sedikit demi sedikit

terkuak dan muncul ke permukaan yang sarat berbau KKN antara lain :

a. Hilangnya aset tanah Pemda DKI Jakarta yang mencapai Rp. 5 trilyun (Kompas,26/3/1999),

b. Beberapa perusahaan dan pejabat Indonesia yang menerima suap dari perusahaanJepang sehingga mampu memenangkan proyek milayaran yen (Media Indonesia,15/10/1999),

c. Berdasarkan audit Price Waterhouse Cooper (PWC), terdapat in-efisiensi diPertamina sejak 1 April 1996 s.d. 31 Maret 1998 sebesar US $ 6,1 milyar (Kompas,20/7/1999).

d. Banyaknya penyimpangan di tubuh Departemen (Perhubungan, Koperasi, Dalam

Negeri) yang mencapi trilyunan rupiah antara tahun 1998 s.d. 1999 (Kompas,16/7/1999).

e. Dan tentu saja masih banyak yang lain.

3. Persepsi Masyarakat Tentang Korupsi

Di negara Indonesia meskipun sejak orde lama, orde baru dan sekarang ini telah diupayakanpembernatasannya, namun hingga sekarang ini penyakit korupsi masih berkembang cukup subur disegala bidang pemerintahan dan sektor kehidupan. Rakyat kecil yang tidak memiliki alat pemukul gunamelakukan koreksi dan memberikan sanksi , pada umumnya bersikap acuh tak acuh.Namun yang paling menyedihkan adalah sikap rakyat menjadi semakin apatis dengan semakinmeluasnya praktek-praktek korupsi oleh beberapa oknum pejabat lokal, maupun nasional.

Sedangkan persepsi pada kelompok masyarakat terpelajar (mahasiswa), dapat identifikasi sebagaiberikut :

a. Kelompok mahasiswa sering menanggapi masalah korupsi dengan emosi yangmeluap-luap dan protes-protes terbuka. Mereka sangat sensitif terhadap perbuatan korup, juga sangatmengutuk perbuatan yang merugikan negara dan bangsa. Oleh aspirasi sosialnya yang sehat dantidak memiliki vested interest, tidak henti-hentinya mereka melontarkankritik. Lalu memberikan sugesti-sugesti kepada pemerintah untuk melakukantindakan korektif tegas terhadap perbuatan korupsi. Hal ini cukup berhasil terutama pada saat

gerakan reformasi digulirkan pada tahun 1998.b. Mereka pada umumnya tidak melakukan identifikasi terhadap trata ekonomi atau strata

etnik tertentu. Oleh karena pengaruh pembelajaran yang intensif, munculah kesadaran politikpada mereka dan timbul pula aspirasi politik. Mereka mampu melihat secara kritis, danmerasa sangat tidak puas terhadap perbuatan-perbuatan manipulatif dan koruptif daribanyak pejabat. Mereka masih memiliki idealisme tinggi dan berfikir jauh kedepan.

c. Kritik-kritik dan oposisi mahasiswa itu pada umumnya tidak bersumber pada masalah kekuranganmateriil atau kemiskinan, akan tetapi karena faktor ketidak puasan dan kegelisahan psikologis(psychological insecurity). Mereka ingin berpartisipasi dalam usaha rekonstruksiterhadap masyarakat dan sistem pemerintahan secara menyeluruh,


33/37


34/37



7. Pada umumnya, kesempatan korupsi akan lebih meningkat seiring dengan semakinmeningkatnya jabatan dalam hierarki politik kekuasaan. Para legislator (pembuat undang-undang) tingkat nasional pada umumnya lebih korup daripada pejabat-pejabat lokal. Demikianjuga untuk aparat birokrat tingkat atas, lebih memiliki kesempatan daripada pejabat-pejabat eselondibawahnya.

Dalam pemerintahan yang korup, mereka yang telah mendapatkan kekuasaan politik tertinggisangat mungkin memiliki kesempatan paling banyak .Dengan demikian, maka tumbuh suburnyakorupsi yang berat di puncak itu hampir selalu disebabkan oleh adanya sumber daya manusia padakekuasaan/kelembagaan politik yang sangat lemah. Mereka tidak mampu berdiri secara otonomsehingga tidak mampu pula membebaskan diri dari macam-macam pengaruh penyogokan danpembelian kekuasaan .

SISI LAIN PENANGGULANGAN KORUPSI

Korupsi, merupakan penyakit laten yang dihampir setiap negara memiliki tempat untuk bersemai sendiri. Korupsi dapat berkembang biak atau tidak, sangattergantung kondisi sosial politik para penyelenggara negara dan el it politik yang berkuasa. Dan yang tidak kalah pentingnya juga kondisi

sosial budaya masyarakat setempat, apakah mereka kritis, acuh tak acuh atau bisa diajak kerja sama.Di negara Indonesia, upaya penanggulangan korupsi sudah gencar dilaksanakan pada Tahun 1960 yaitu dengan

dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 24 Prp 1960. Keluarnya undang-undang tersebut diikuti dengan dilaksanakannya OperasiBudhi dan Pembentukan tim Pemberantasan Korupsi berdsarkan Keputusan Presiden Nomor 228 Tahun 1967 yang dipimpimlangsung oleh Jaksa Agung. Upaya pemberantasan kurang berjalan efektif, karena faktor-faktor antara lain : pelaku sulit untukditindak secara pidana, hanya ditujukan kepada pegawai negari dan belum didukung oleh peraturan-peraturan yang ada.

Kegagalan diterapkannya Undang-Undang Nomor 24 Prp 1960, pada masa Orde Baru kemudian diganti dengan Undang-UndangNomor 3 Tahun 1971 yang pada waktu itu diupayakan maksimal melalui Operasi Tertib yang dilakukan ol eh Komando OperasiPemulihan Keamanan dan Ketertiban (Kopkamtib). Namun sejalan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, modusoperandi korupsi semakin canggih dan rumit sehingga undang-undang tersebut dinyatakan tidak mampu lagi untuk dilaksanakan.

Selanjutnya untuk lebih memperkuat pelaksanaan pemberantasan korupsi, dikeluarkan kembali Undang-Undang Nomor 31Tahun 1999 yang dianggap sebagai penyempurnaan, yaitu antara lain :1. Tindak pidana korupsi dapat dilakukan korporasi,2. Tindak pidana korupsi dirumuskan sebagai tindak pidana formil,3. Perluasan pengertian tentang pegawai negeri,4. Ancaman pidana diperberat dengan menentukan batas minimum dan maksimum,

5. Akan dibentuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang melibatkan unsur masyarakat.

F. PERAN SERTA DALAM UPAYA PEMBERANTASAN KORUPSI DIINDONESIA

Negara Indonesia meskipun dewasa ini telah diwarisi oleh budaya korupsi yang sudah mengguritaatau berurat berakar dalam sendi-sendi kehidupan masyarakat, namun kita masih optimis untuk upayapenanggulangannya. Partisipasi dan dukungan segenap lapisan masyarakyat sangat dubutuhkan dalammengawal upaya-upaya pemerintah melalui Komisi Pembeberantasa Korupsi (KPK), dan aparat hukum lain.

KPK yang ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang KomisiPemberantasan Tindak Pidana Korupsi untuk mengatasi, menanggulangi dan memberantaskorupsi,merupakan komisi independen yang diharapkan mampu menjadi martit bagi para pelaku tindakKKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme).

KPK dengan keterbatasan yang ada sangat menyadari bahwa untuk memberantas Korupsi diIndonesia bukanlah pekerjaan mudah. Oleh sebab itu, agenda yang perlu dilakukan antara lain : Pertama,membangun kultur yang mendukung pemberantasan korupsi.. Kedua, mendorong pemerintah melakukanreformasipublic sectordengan mewujudkangood governance. Ketiga, membangun kepercayaan masyarakat. Keempat,mewujudkan keberhasilan penindakan terhadap pelaku korupsi besar (big fish). Kelima, memacu aparatpenegak hukum lain untuk memberantas korupsi.
http://id.wikipedia.org/wiki/Korupsihttp://id.wikipedia.org/wiki/Korupsi


35/37



Beberapa hal yang dapat dilakukan sebagai upaya untuk pemberantasan tindak pidana korupsi, kolusi dannepotisme di Indonesia antara lain :

1. Upaya Pencegahan (Preventif) :

a.

Menanamkan aspirasi, semangat dan spirit nasional yang positif dengan mengutamakan kepentingannasional, kejujuran serta pengabdian pada bangsa dan negara melalui sistem pendidikan formal, nonformal dan pendidikan agama.

b. Melakukan sistem penerimaan pegawai berdasarkan prinsip achievement atau keterampilan teknis dantidak lagi berdasarkan norma ascription yang dapat membuka peluang berkembangnya nepotisme.

c. Para pemimpin dan pejabat selalu dihimbau untuk memberikan keteladanan, dengan mematuhi polahidup sederhana, dan memiliki rasa tanggungjawab sosial yang tinggi.

d. Demi kelancaran layanan administrasi pemerintah, untuk para pegawai selalu diusahakankesejahteraan yang memadai dan ada jaminan masa tua.

e.

Menciptakan aparatur pemerintahan yang jujur dan disipl in ke rja yang tinggi. Jabatandan kekuasaan, akan didistribusikan melalui norma-norma teknis kemampuan dan kelayakan.

f. Sistem budget dikelola oleh pejabat-pejabat yang mempunyai tanggung jawab etis tinggi;dibarengi sistem kontrol yang efisien. Menyelenggarakan sistem pemungutan pajak dan beacukai yang efektif dan ada supervisi yang ketat, baik di pusat maupun di daerah.

g. Melakukan herregistrasi (pencatatan ulang) terhadap kekayaan perorangan pejabat yang mencolok.Kekayaan yang statusnya tidak jelas dan diduga menjadi hasil korupsi, akan disita oleh negara.

h. Berusaha untuk melakukan reorganisasi dan rasionalisasi dari organisasi pemerintahan, melaluipenyederhanaan jumlah departemen beserta jawatanjawatan bawahnya. Akan selalu ada koordinasiantar departemen yang lebih baik, disertai sistem kontrol yang teratur terhadap administrasi

pemerintah, baik di pusat maupun di daerah.

2. Upaya Penindakan (Kuratif) :

Upaya penindakan, yaitu dilakukan kepada mereka yang terbukti melanggar dengan diberikanperingatan, dilakukan pemecatan tidak hromat dan dihukum pidana. Beberapa contoh penanganan kasusdan penindakan yang sudah dilakukan oleh pemerintah melalui KPK yaitu :

a. Dugaan korupsi dalam pengadaan Helikopter jenis MI-2 Merk Ple Rostov Rusia milik

Pemda NAD (2004).b. Dugaan korupsi dalam pengadaan Buku dan Bacaan SD, SLTP, yang dibiayai olehBank Dunia (2004),

c. Dugaan korupsi dalam Proyek Program PengadaanBusway pada Pemda DKI Jakarta(2004),

d. Dugaan penyalahgunaan jabatan oleh Kepala Bagian Keuangan Dirjen PerhubunganLaut dalam pembelian tanah yang merugikan keuangan negara Rp10 milyar lebih.(2004),

e. Dugaan korupsi pada penyalahgunaan fasilitas preshipmentdan placementdeposito dariBI kepada PT Texmaco Group melalui Bank BNI (2004),

f. Kasus korupsi dan penyuapan anggota KPU, kepada tim audit BPK (2005),
http://id.wikipedia.org/wiki/Bank_Duniahttp://id.wikipedia.org/wiki/Buswayhttp://id.wikipedia.org/wiki/Buswayhttp://id.wikipedia.org/wiki/Bank_Dunia


36/37



g. Kasus penyuapan panitera Pengadilan Tinggi Jakarta oleh kuasa hukum AbdullahPuteh, dengan tersangka TSP, SRR, dan MS. (2005)

h. Kasus penyuapan Hakim AgungMA dalam perkaraProbosutedjo,dengan tersangkaHarini Wijoso,Sinuhadji, Pono Waluyo, Sudi Ahmad, Suhartoyo dan Triyadi

i. Dugaan korupsi perugian negara sebesar 32 miliar rupiah dengan tersangka Theo

Toemion (2005)j. Kasus korupsi diKBRIMalaysia (2005)

3. Upaya Edukasi Masyarakat/Mahasiswa.

a. Memiliki rasa tanggung jawab guna melakukan partisipasi politik dan kontrol sosial, terkait dengankepentingan-kepentingan publik (masyarakat luas),

b. Tidak bersikap apatis dan acuh tak acuh, karena hal ini justru akan merugikan masyarakat itu sendiri,

c. Melakukan

kd 2 hukum dan peradilan nasional

Documents