laporan pendahuluan pemuktahiran data jalan dan jembatan kab.bangka barat

7/24/2019 Laporan Pendahuluan Pemuktahiran Data Jalan Dan Jembatan Kab.bangka Barat

1/32

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT

DINAS PEKERJAAN UMUM


2/32

LAPORAN PENDAHULUAN

Bab I - hal 1

PEMUKTAHIRAN DATA JALAN DAN JEMBATAN

1.1. LATAR BELAKANG

Jalan sebagai salah satu prasarana utama sektor perhubungan mempunyai peranan

dalam mendukung terwujudnya sarana pembangunan terutama dalam mendukung

kegiatan pembangunan sektor produksi dan jasa serta suatu wilayah sehingga

terwujud keselarasan pembagian dan kesesuaian pertumbuhan wilayah regional,

perkotaan dan perdesaan yang diselenggarakan secara berkelanjutan, berwawasan

lingkungan dan memberdayakan masyarakat. Dalam mendukung inventarisasi jalan

dan jembatan Kabupaten secara komprehensif, diperlukan kegiatan monitoring kondisi

jalan dan jembatan yang up to-date dalam kerangka penyiapan solusi teknis dari

permasalahan jalan yang ada, agar jaringan jalan dapat beroperasi secara optimal.

Informasi ini dapat menjadi masukan bagi pihak terkait lainnya di lingkungan

Pemerintah Kabupaten Bangka Barat dalam rangka penyusunan rencana dan program

serta kegiatan pelaksanaan fisik jalan.

Kabupaten Bangka Barat terdiri atas enam Kecamatan yaitu Muntok, SimpangTeritip, Jebus, Parittiga, Kelapa dan Tempilang. Setiap Kecamatan memerlukan

sarana dan prasarana yang menunjang dan memadai untuk meningkatkan

kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut. Program pembinaan jaringan jalan dan

jembatan merupakan salah satu upaya pemerintah Kabupaten dalam menunjang

pencapaian sasaran pembangunan di daerah, karena jaringan jalan sebagai prasarana

yang memiliki kedudukan yang strategis dalam meningkatkan kegiatan ekonomi

secara keseluruhan. Oleh karena itu diperlukan inventarisasi atau pemutakhiran

data jaringan jalan dan jembatan yang hasilnya akan dimanfaatkan sebagai masukan

PEND HULU N

B

B

B

B

111


3/32

LAPORAN PENDAHULUAN

Bab I - hal 2


untuk penyusunan rencana dan program pembinaan jalan dan jembatan di wilayah

Kabupaten Bangka Barat.

1.2.

MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN KEGIATAN

1.2.1. Maksud Dan Tujuan

Pemutakhiran/ inventarisasi data jalan dan jembatan ini dimaksudkan untuk

memperoleh gambaran yang akurat dan lengkap mengenai keadaan ruas jalan dan

jembatan yang ada di Kabupaten Bangka Barat.

Tujuan yang diharapkan adalah tersedianya data base jaringan jalan dan jembatan di

Kabupaten Bangka Barat, yang datanya dapat digunakan sebagai masukan untuk

penyusunan rencana dan program pembinaan jaringan jalan dan jembatan.

1.2.2. SASARAN KEGIATAN

Sasaran yang ingin dicapai dalam kegiatan Pemutakhiran/ inventarisasi data jalan dan

jembatan ini adalah :

Tersusunnya pola jaringan jalan di Kabupaten Bangka Barat;

Tersedianya pola penanganan skala prioritas sistem program pembangunan,

peningkatan dan pemeliharaan/ Rehabilitasi jalan dan jembatan;

Tersedianya sistem informasi database jaringan jalan dan jembatan sehingga

memudahkan dalam pengelolaan jaringan jalan dan jembatan sebagai prasarana

publik agar dapat berfungsi dengan baik.

1.3. RUANG LINGKUP

1.3.1. Lingkup Wilayah Perencanaan

Wilayah perencanaan dalam Kegiatan Pemutakhiran Data Jalan dan Jembatan ini

terletak di Wilayah Kabupaten Bangka Barat, yaitu di 6 (enam) kecamatan (gambar

1.1). Keenam kecamatan yang dimaksud adalah:

1. Kecamatan Muntok;

2. Kecamatan Simpang Teritip;

3. Kecamatan Jebus;


4/32

LAPORAN PENDAHULUAN

Bab I - hal 3


4. Kecamatan Parittiga;

5. Kecamatan Kelapa;

6. Kecamatan Tempilang.

1.3.2. Lingkup Kegiatan

Lingkup kegiatan yang harus dilakukan sesuai dengan tahapannya meliputi

pengumpulan data jaringan jalan dan jembatan, menganalisa dan evaluasi data

kemudian melakukan manual program database.

1.3.3. Waktu Pelaksanaan

Berdasarkan Kerangka Acuan Kerja yang telah disepakati, maka pelaksanaan kegiatan

pekerjaan inventarisasi data jalan dan jembatan berlangsung selama 3 bulan kalender

kerja, terhitung sejak ditandatanganinya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK).

1.4. KELUARAN

Keluaran yang dihasilkan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah dokumen update data

jalan dan jembatan.

1.5. SISTEMATIKA PELAPORAN

Laporan Pendahuluan ini disusun secara sistematis dan runtun bab per bab sesuai

dengan materi pokoknya yang perlu diuraikan sebagaimana ditentukan dalam KAK.

Uraian diawali dari :

Bab I : Bab Pendahuluan yang di dalamnya menguraikan latar belakang

penyusunan laporan, maksud dan tujuan, lingkup pekerjaan, dan sistematika

penyajian Laporan pendahuluan ini.

Bab II : Tinjuan Umum Wilayah Perencanaan berisi tentang gambaran umum

kawasan perencanaan mencakup fisik, kependudukan, ekonomi dan kelembagaan di


Bab III : Pendekatan dan Metodologi dalam bab ini diuraikan mengenai uraian

metodologi pelaksanaan yang akan dilakukan untuk mencapai output studi


5/32

LAPORAN PENDAHULUAN

Bab I - hal 4


Bab IV : Organisasi Personil dan Rencana Kerja

Pada bab ini berisi tentang tahapan pelaksanaan pekerjaan meliputi tahap persiapan,

kunjungan lapangan, pengumpulan data, penyusunan dokumen rencana penataan

lingkungan permukiman kumuh. Terakhir menguraikan tentang personil serta

tanggung jawab dan penugasannya dalam kegiatan ini.


6/32

LAPORAN PENDAHULUAN

Bab I - hal 5


Gambar 1.1

Peta Wilayah Perencanaan


7/32

LAPORAN PENDAHULUAN

Bab 2 - hal 1

PEMUKTAHIRAN DATA JALAN DAN JEMBATANPEMUKTAHIRAN DATA JALAN DAN JEMBATAN

2.1. KONDISI GEOGRAFIS DAN FISIK DAERAH

Lingkup wilayah Kabupaten Bangka Barat secara geografis terletak pada 105o 00

106o00 Bujur Timur dan 01o 00 02o10 Lintang Selatan dengan batas administrasi

(gambar 2.1)sebagai berikut:

Sebelah utara : Laut Natuna;

Sebelah timur : Kabupaten Bangka;

Sebelah selatan : Selat Bangka dan Kabupaten Bangka; dan

Sebelah barat : Selat Bangka.

Kabupaten Bangka Barat terdiri atas 6 (enam) Kecamatan, yaitu: Muntok,

Simpangteritip, Kelapa, Jebus, Parittiga, dan Tempilang. Luas wilayah berdasarkan

RTRW terbagi menjadi luas daratan di pulau utama 284.886,05 ha, luas daratan di

pulau-pulau kecil 214,85 ha sehingga luas total daratan di Kabupaten Bangka Barat

285.100,90 ha; dan Luas wilayah laut kewenangan 202.438,03 ha.

Kondisi topografi dan morfologi di Kabupaten Bangka Barat sangat bervariasi. Puncak

tertinggi adalah Gunung Menumbing terletak di Kecamatan Muntok dengan ketinggian

sekitar 445 meter di atas permukaan laut sedangkan bukit-bukit lainnya relatif lebih

rendah dari Gunung Menumbing antara lain adalah Bukit Kelumpang, Bukit Kukus

(Kecamatan Muntok), Bukit Mayang, Bukit Penyabung (Kecamatan Simpangteritip),

Bukit Kebon Kapit, Bukit Pasukan, Bukit Penyabung, Sinar Kelabat (Kecamatan Jebus),

Bukit Galang (Kecamatan Kelapa), dan Bukit Telimpuk (Kecamatan Tempilang), yang

ketinggiannya bervariasi antara 150 meter sampai 200 meter.

TINJ U N WIL Y H

PERENC N N

B

B

B

B

222


8/32

LAPORAN PENDAHULUAN

Bab 2 - hal 2


Gambar 2.1Peta Wilayah Administrasi


9/32

LAPORAN PENDAHULUAN

Bab 2 - hal 3


2.2. Iklim

Kabupaten Bangka Barat memiliki iklim tropis tipe A dengan variasi curah hujan antara 11,8

hingga 370,3 mm per bulan. Untuk tahun 2009, dengan curah hujan terendah pada bulan

September. Suhu rata-rata berdasarkan data dari Stasiun Meteorologi dan GeofisikaPangkalpinang menunjukan variasi antara 25,7 hingga 29,0 derajat Celcius. Sedangkan

kelembaban udara bervariasi antara 66,0% hingga 83,6% pada tahun 2009 (Sumber:

Bangka Barat Dalam Angka, 2010).

2.3. Hidrologi

Pada umumnya Sungai-sungai di Kabupaten Bangka Barat berhulu diperbukitan dan

bermuara di pantai laut. Sungai-sungai yang terdapat di Kabupaten Bangka Barat antara lain

Sungai Dua, Sungai Kampak, Sungai Jering, Sungai Semubur. Sungai-sungai tersebut belum

bermanfaat untuk pertanian dan perikanan karena para nelayan lebih cenderung mencari

ikan ke laut.

2.4. Demografi

Berdasarkan data dari BPS Kabupaten Bangka Barat Tahun 2013, jumlah penduduk pada

tahun 2012 sebanyak 197.325 jiwa dengan jumlah penduduk laki-laki sebesar 101.946 jiwa

dan jumlah penduduk perempuan sebesar 95.379 jiwa, jumlah ini meningkat dibanding

tahun 2011 yang berjumlah 189.526. Kecamatan Muntok memiliki jumlah penduduk paling

besar yaitu 53.155 jiwa. Secara rinci jumlah penduduk menurut Kecamatan, dan jenis

kelamin di Kabupaten Bangka Barat tahun 2012 sebagaimana tertera pada tabel 2.1.

Tabel 2.1Jumlah Penduduk Di Kabupaten Bangka Barat Tahun 2012

No KecamatanJenis Kelamin

JumlahLaki-laki Perempuan

1 Muntok 27.357 25.798 53.155

2 Simpang Teritip 14.575 13.731 28.306

3 Kelapa 17.385 15.940 33.325

4 Tempilang 14.089 13.319 27.408

5 Jebus 10.590 9.935 20.525

6 Parittiga 17.950 16.656 34.606

Total 101.946 95.379 197.325Sumber: BPS Kabupaten Bangka Barat Tahun 2013


10/32

LAPORAN PENDAHULUAN

Bab 2 - hal 4


2.5. Sosial Budaya

Perkembangan sosial dan budaya merupakan faktor yang terpenting dalam pembangunan

manusia di Kabupaten Bangka Barat, perkembangan sosial dan budaya dapat dilihat dari

berbagai bidang salah satunya seperti pendidikan serta penduduk miskin di KabupatenBangka Barat. Tingkat pendidikan masyarakat merupakan investasi daerah baik untuk

individu maupun kelompok. Melalui pendidikan diharapkan dapat terbentuk manusia yang

berkualitas sebagaimana yang dicita-citakan yang memiliki kemampuan memanfaatkan,

mengembangkan dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi yang diperlukan untuk

mendukung pembangunan ekonomi, sosial budaya dan berbagai bidang lainnya.

Dengan demikian pendidikan merupakan salah satu cara untuk membangun manusia

sebagai sumberdaya pembangunan. Gambaran sektor pendidikan di Kabupaten BangkaBarat dapat dilihat dari perkembangan sarana dan prasarana sekolah pada tingkat Sekolah

Dasar (SD), Sekolah Lanjutan Tingkatan Pertama (SLTP), dan Sekolah Menengah

Atas/Kejuruan (SMA/SMK). Dalam bidang pendidikan, Pemerintah Kabupaten Bangka Barat

terus berupaya meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan, baik pada tingkat dasar

hingga menengah.

Perkembangan sosial budaya di suatu Kabupaten juga dapat dilihat dari jumlah penduduk

miskin di daerahnya. Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Bangka Barat mengalami

penurunan yang sangat besar dari tahun 2005 jumlah penduduk miskin 11.700 jiwa dan

menjadi 2.013 jiwa di tahun 2011 yang tersebar di seluruh kecamatan. hal ini disebabkan

oleh banyak faktor salah satunya adalah dengan adanya mata pencaharian melalui

penambangan dan melalui program pemerintah dengan memberikan bantuan kepada

penduduk miskin serta banyak hal lainnya yang mempengaruhi pendapatan masyarakat.

2.6.

Ekonomi

Secara umum perekonomian Kabupaten Bangka Barat dalam beberapa tahun kedepan

masih akan didominasi oleh empat sektor utama yang menjadi Unggulan Daerah. Masing-

masing berdasarkan peringkatnya adalah: (1) pertambangan dan penggalian;(2)

pertanian;(3) perdagangan, hotel dan restoran sebagai representasi sektor pariwisata; serta

(4). industri pengolahan. Kontribusi keempat sektor ini sangat dominan dalam pembentukan

Pendapatan Domestik Regional Bruto(PDRB) Kabupaten Bangka Barat.


11/32

LAPORAN PENDAHULUAN

Bab 2 - hal 5


2.7. Kelembagaan Daerah

Penataan ruang bukan merupakan komponen yang berdiri sendiri di dalam pembangunan

Daerah, tentunya melibatkan berbagai komponen sektoral lainnya yang secara lansung

membutuhkan keterlibatan kelembagaan baik dari pihak pemerintah, swasta maupunmasyarakat. Salah satu tolok ukur yang penting didalam menentukan keberhasilan

penataan ruang adalah peran serta dari lembaga-lembaga yang terkait sangat diperlukan.

Penataan ruang yang akan menjadi payung pembangunan di daerah harus mendapatkan

apresiasi yang sama oleh seluruh lembaga yang ada, sehingga kepentingan-kepentingan

yang bersifat sektoral tidak lagi menjadi penghambat didalam melaksanakan pembangunan

melainkan harus dapat diupayakan untuk saling memberikan dukungan satu sama lain

sehingga arah pembangunan dapat berjalan secara efektif dan terjadi proses percepatan

pembangunan.

Dalam pengembangan kelembagaan penataan ruang, terdapat pilihan-pilihan antara

pembentukan lembaga-lembaga baru yang independen, atau pemanfaatan lembaga-

lembaga yang sudah ada. Masing-masing pilihan memiliki kelebihan dan kekurangan, dan

tentunya masing-masing daerah memiliki karakteristik yang berbeda walaupun secara

struktural terdapat keseragaman. Salah satu tantangan yang paling berat dihadapi dalam

aspek kelembagaan dalam penataan ruang ini adalah melakukan koordinasi yang intensif

antara lembaga yang ada, karena komunikasi menjadi aspek yang paling penting didalam

pengembangan kelembagaan. Kegiatan penataan ruang yang memiliki tahapan penyusunan

rencana tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang pada

masing-masing tahapan kontribusi keterlibatan yang berbeda. Pada berbagai kasus di

daerah telah dibentuk BKPRD yang melibatkan instansi-instansi penting yang ada, belum

dapat berjalan secara maksimal dimana permasalahan pokok yang ada adalah masih

terdapatnya perbedaan persepsi antar instasi, dan fungsi koordinasi yang tidak berjalan

secara maksimal.

Menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4741), pemerintah Kabupaten Bangka Barat telah

melakukan penataan kelembagaan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Barat. Organisasi

dan tata kerja pemerintah Kabupaten Bangka Barat tersebut dibentuk berdasarkan

Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan

Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten


12/32

LAPORAN PENDAHULUAN

Bab 2 - hal 6


Bangka Barat, Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 4 Tahun 2008 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bangka Barat, dan Peraturan Daerah

Kabupaten Bangka Barat Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah



13/32

LAPORAN PENDAHULUAN

Bab 3 - hal 1


3.1.

PENDEKATAN STUDI

3.1.1 Model Pendekatan

Model pendekatan yang akan dilakukan dalam kegiatan ini adalah model deduktif

eksploratif, agar diperoleh hasil proses perencanaan yang optimal sebagaimana

diharapkan dari keluaran pelaksanaan pekerjaan ini.

Selain itu kegiatan penyusunan ini juga, dilakukan dengan beberapa pendekatan :

Pendekatan Strategis meliputi pengkajian kebijakan pemerintah terkait

sebagai dasar penentuan fungsi, pengembangan kegiatan dan perencanaan

promosi yang merupakan penjabaran atau pengisian dari rencana-rencana

pembangunan daerah (provinsi/kabupaten/kota) dalam jangka menengah dan

panjang.

Pendekatan Teknis meliputi kebijaksanaan dasar yang ditujukan untuk

menyerasikan dan mengoptimalkan, memberikan fasilitas dan utilitas secaratepat, mendayagunakan pola pergerakan dan meningkatkan kualitas lingkungan

permukiman serta menjaga kelestarian lingkungan sesuai dengan aspirasi

masyarakat.

3.1.2 Kerangka Pola Pikir

Pola pikir pelaksanaan studi ini dikembangkan atas dasar latar belakang, maksud dan

tujuan, dan lingkup studi yang disampaikan pada KAK. Untuk dapat menyusun suatu

studi yang komprehensif maka perlu dipahami konteks studi secara holistik yang

PENDEK T N D N METODOLOGI

B

B

B

B


14/32

LAPORAN PENDAHULUAN

Bab 3 - hal 2


menyangkut semua issue, aspek normatif, lingkungan strategis, dan semua elemen

sistem yang terkait dengan Inventarisai Data Jalan dan Jembatan Kabupaten Bangka

Sealatan.

Diagram pola pikir umum studi ini secara garis besar disampaikan pada Gambar 2.1.

Dimulai dari cicilan hasil studi terdahulu dalam dokumen perencanaan eksisting

(RTRW Provinsi /Kabupaten), dan studi terdahulu) sejumlah data eksisting serta

rencana dan program eksisting dapat ditelusuri. Pemetaaan terhadap peran masing-

masing stakeholders (Pemkab, Swasta, dan Masyarakat) dalam lingkungan strategis

yang dikoridori oleh aspek normatif berupa peraturan perundangan yang berlaku

merupakan langkah penting untuk dapat memahami konteks, lingkup, serta

identifikasi masalah yang dihadapi dalam Inventarisai Data Jalan dan Jembatan

Kabupaten Bangka Barat. Kolaborasi hasil pemetaan peran serta kondisi obyektif dari

sistem transportasi yang ada saat ini diharapkan dapat menjadi dasar dalam

penyusuan Inventarisai Data Jalan dan Jembatan Kabupaten Bangka Barat yang

komprehensif dan terpadu (antar-moda, antar-wilayah, antar-stakeholders, dll).

Dalam strategi umum ini termasuk sejumlah program pokok (main programs) yang

harus dijabarkan dalam tahapan jangka pendek, menengah dan panjang.


15/32

LAPORAN PENDAHULUAN

Bab 3 - hal 3


Gambar 3.1

Pola Pikir Pekerjaan


16/32

LAPORAN PENDAHULUAN

Bab 3 - hal 4


3.2.

METODE PELAKSANAAN PEKERJAAN

3.2.1 Tahap Persiapan

Langkah yang dilakukan dalam pelaksanaan pekerjaan ini adalah menyiapkan semua

sarana dan prasarana dengan tujuan agar pelaksanaan kegiatan dapat menghasilkan

pekerjaan secara efisien dan efektif sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja oleh pihak

pemberi pekerjaan. Tahap Persiapan untuk kegiatan Pemutakhiran Data Jalan dan

Jembatan akan dilakukan dalam beberapa tahap yaitu:

1. Persiapan Internal

Persiapan internal dimaksudkan sebagai sarana untuk mengkoordinasikan dan

mengkonsolidasikan seluruh tim pelaksana pekerjaan dengan tujuan sebagai berikut

:

Memobilisasikan tenaga pelaksana pekerjaan baik untuk tenaga ahli, tenaga

surveyor dan tenaga pendukung sesuai dengan jadwal penugasan personil.

Melaksanakan diskusi dengan seluruh tim guna menyamakan persepsi terhadap

teknis pelaksanaan dan hasil pekerjaan.

Mengidentifikasikan tugas dan tanggung jawab dari masing masing anggota tim

sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada Kerangka Acuan Kerja (KAK).

Mengidentifikasikan data primer dan data sekunder yang harus dikumpulkan,

serta mengidentifikasi instansi instansi sumber data untuk keperluan koordinasi.

Mengidentifikasikan jenis survey dan pelaporan yang harus dilaksanakan oleh

tim.

Mengimplementasikan rencana kegiatan dan jadwal penugasan yang telah

disusun dan disepakati oleh pemberi kerja kedalam tahapan-tahapan yang lebih

detail.

2. Persiapan Eksternal

Melakukan koordinasi dengan pemberi pekerjaan sejak awal telah dilakukan untuk

mendiskusikan semua aspek mulai dari persiapan, maksud dan tujuan, sasaran

pekerjaan, output dan outcome, sampai pada ruang lingkup kegiatan. Koordinasi

yang menyangkut perbaikan laporan pendahuluan dan persiapan survei. Sedangkan

koordinasi internal antara tenaga ahli, asisten tenaga ahli dan personil pendukung


17/32

LAPORAN PENDAHULUAN

Bab 3 - hal 5


telah dilakukan untuk mempertegas batasan tugas dan pekerjaan yang akan

dilakukan sesuai dengan keahlian masing-masing.

Penentuan tenaga ahli yang terlibat dilakukan dengan pertimbangan tingkat efisiensi

dan efektifitas kerja yang akan dilaksanakan. Hal ini dilakukan dengan harapan

bahwa proses pelaksanaan pekerjaan dapat berjalan secara efisien dan efektif. Pada

sisi lain koordinasi tim internal telah menyiapkan segala sesuatu yang berkaitan

dengan pelaksanaan pekerjaan secara matang dan rinci. Kegiatan yang dimaksud

meliputi penyusunan organisasi kerja, penyusunan rencana kerja, pembagian kerja,

kebutuhan bahan dan peralatan yang akan dipergunakan dalam survei lapangan.

3. Kajian Pustaka

Kajian pustaka dilakukan dengan maksud untuk memperoleh pengetahuan, wawasan

dan pemahaman awal mengenai lingkup materi studi serta aspek-aspek lain yang

berkaitan dengan rona awal dan teknologi basis data spasial. Pada prinsipnya, kajian

pustaka akan terus dibutuhkan selama pekerjaan ini berlangsung untuk kolaborasi

materi secara mendalam agar bisa menghasilkan dokumen awal Pemutakhiran Data

Jalan dan Jembatan lebih akurat.

3.2.2 Pengumpulan Data

Tahap Inventarisasi dan Pengumpulan data mencakup inventarisasi studi- studi,

referensi, kebijakan dan rencana-rencana Pemda serta pengumpulan data yang

mencakup data primer dan data sekunder.

Tahapan inventarisasi ini juga dilakukan kaji ulang (review) terhadap studi- studi

yang telah dilakukan, kajian literature, kajian terhadap rencana-rencana daerah

termasuk RTRW/RUTR dan rencana pengembangan sistem transportasi serta aspek-

aspek legal dan institusional yang berpengaruh terhadap pelaksana program dan

rencana-rencana pengembangan sistim jaringan jalan.

a) Pengumpulan Data Sekunder

Data sekunder perlu dikumpulkan dari instansi-instansi terkait, seperti : Dinas PU,

Bappeda, Dinas Perhubungan, Kantor Statistik dan lain-lain sebagai data tambahan

untuk mendukung data primer dalam proses analisis. Data sekunder yang

dikumpulkan diantaranya meliputi:

1) Data tata guna lahan dan sarana pendukung di tiap wilayah studi


18/32

LAPORAN PENDAHULUAN

Bab 3 - hal 6


Tata guna lahan yang ada meliputi: kehutanan, pertanian, perkebunan,

perdagangan, perkantoran, pendidikan (sekolah dan kampus), industri rumah

tangga. Selain besaran potensi, perlu diketahui juga pertumbuhannya selama

rentang waktu tertentu, serta lokasi penyebaran potensi tersebut. Apabila

potensi-potensi ini bisa dimanfaatkan, akan membangkitkan arus barang dan

penumpang yang menuntut penyediaan sarana transportasi.

2) Data demografi kependudukan

Data Kependudukan meliputi: penyebaran penduduk, jumlah penduduk, mata

pencaharian, penghasilan perkapita, tingkat pendidikan, serta parameter-

parameter demografi lainnya. Keberadaan penduduk dapat dipandang sebagai

sumber daya manusia yang akan mengelolah potensi wilayah yamg ada danterlibat dalam implementasi pembangunan prasarana. Selain itu, penduduk juga

sebagai konsumen dari berbagai komoniti yang akan menimbulkan arus barang

yang butuh penyediaan prasarana tranportasi

3) Data dan peta jaringan jalan yang ada

Perlu dikaji ketersediaan data prasarana transportasi jalan raya yang sudah ada

(Existing). Hal yang khas didaerah pedalaman, selain jalan raya yang dibangun

oleh pemerintah, terdapat jalan Logging yang dibangun para pengusaha HPH

dan jalan setapak yang digunakan penduduk pedalaman, yang potensial untuk

ditingkatkan menjadi jalan raya, pembuatan rute jalan baru akan dipengaruhi

oleh tata guna tanah yang ada, yang akan menimbulkan bangkitan arus

lalulintas. Di daerah pedalaman, sebagian besar tanah dimanfaatkan untuk area

HPH. Adanya pemukiman transmigrasi yang dilengkapi dengan jalan poros dan

jalan-jalan penghubung ke pusat kegiatan yang sudah berkembang merupakan

pemacu pertumbuhan wilayah.Dimana keseluruhan jaringan jalan yang ada

tergambar dalam peta jaringan jalan.

4) Pengumpulan kebijakan pemerintah terkait

Pembuatan Klasifikasi Jalan Menurut Fungsinya ini merupakan turunan dari

RTRW Kabupaten Bangka Barat. Kebijakan pemerintah daerah terkait yang perlu

dipertimbangkan dalam hal ini termasuk peraturan-peraturan dan program

pembangunanan yang sudah ada, seperti Rencana Tata Ruang Nasional,

Rencana Tata Ruang Provinsi, Sistem Transportasi Nasional (Sistranas), Rencana


19/32


20/32

LAPORAN PENDAHULUAN

Bab 3 - hal 8


Dalam survei titik referensi ini dilakukan pula pengecekan di lapangan atas

perbedaan titik referensi data base jaringan jalan dengan Ruas jalan SK menteri

376/KPTS/M/2004.

Disamping itu survei data titik referensi dimaksudkan pula sebagai masukan data

untuk leger jalan dan database jalan, baik di tingkat pusat maupun di tingkat

propinsi.

2)Survei inventarisasi Jalan

Tujuan survei inventarisasi jalan untuk mengumpulkan informasi mengenai prasarana

transportasi jalan yang meliputi kondisi fisik dari jalan dan kualitas permukaaan jalan

dalam kaitannya dengan kenyamanan berkendaraan. Ketelitian pengukuran harus

diusahakan setinggi mungkin.

Informasi yang dikumpulkan dalam survei inventarisasi jalan dapat meliputi:

a. Panjang, lebar ruas jalan,

b. Fasilitas pejalan kaki, bahu jalan dan drainase,

c. Kondisi permukaan jalan

d. Kondisi jalan

Adapun acuan yang digunakan untuk pelaksanaan survei ini adalah menunjuk pada

Buku Petunjuk Pengisian Bina Marga 12 Agustus 1998.

Secara umum, data hasil survei inventarisasi jalan dapat berupa hasil dari

pengamatan atau pengukuran sebagai berikut:

Data Pengamatan

Pengamatan kuantitatif, menggambarkan sketsa peta jalan, simpangan dan

sekitarnya dengan menggunakan skala tertentu, pengamatan kualitatif denganmenggunakan skala yang sesuai dengan tingkat keseriusannya. Skala 5 angka biasa

digunakan, yaitu :

1 = buruk

2 = tidak begitu baik

3 = sedang

4 = baik


21/32

LAPORAN PENDAHULUAN

Bab 3 - hal 9


5 = memuaskan

Data Pengukuran

Mengukur jarak dengan menggunakan pita ukur (meteran) atau dengan odometer

pada kendaraan, alat ukur theodolite, peta/gambar teknik. Perkiraan jarak dapat

dilakukan selain dari peta, langsung dari lapangan dengan menggunakan meteran

atau dari dalam kendaraan. Objek yang diamati dicatat pada sketsa peta dengan

menunjukkan koordinat (x,y) terhadap titik awal ruas pada sumbu jalan. Skala yang

disarankan untuk survei ini adalah 1 : 1000. Hal ini berarti bahwa kertas berukuran

A4 dapat mencatat data untuk jalan sepanjang 250 meter.

3)Survei Kondisi Jalan

Maksud dan tujuan survei kondisi jalan disingkat SKJ (Road Condition Survei, RCS)

adalah untuk mendapatkan data kondisi dari bagian-bagian jalan yang mudah

berubah; baik untuk jalan aspal maupun jalan tanah/kerikil, sesuai kebutuhan untuk

penyusunan rencana dan program pembinaan jaringan jalan. Hasil survei kondisi

jalan bersama dengan hasil survei jalan lainnya serta perhitungan lalu lintas

digunakan untuk penyusunan rencana dan program pembinaan jaringan jalan, dan

sebagai masukan dalam sistem perencanaan teknis jalan.

Disamping itu survei kondisi jalan dimaksudkan pula untuk dapat memberikan

masukan data pada leger jalan dan bank data jalan, baik dilingkat pusat, ditingkat

Propinsi, serta ditingkat Kabupaten/Kota.

Survei kondisi jalan dilakukan berdasarkan data titik referensi. Untuk pelaksanaan

survei kondisi jalan pada jalan aspal agar diusahakan bersamaan waktunya dengan

survei kekasaran permukaan jalan, sehingga hasil keduanya dapat saling

melengkapi.Adapun survei kondisi jalan meliputi :

a. Kondisi Fisik Jalan

Survei ini dilakukan untuk menginventarisasi kondisi fisik jalan pada lokasi

wilayah studi. Kondisi fisik jalan yang disurvei diantaranya meliputi data: kondisi

geometrik jalan, kondisi perkerasan serta kondisi lingkungan (pemanfaatan

lahan) disekitar jalan.

b. Kondisi Visual Jalan


22/32

LAPORAN PENDAHULUAN

Bab 3 - hal 10


Dilakukan pengambilan gambar dengan foto digital pada setiap ruas jalan,

simpang dan jembatan.Dilakukan pengukuran koordinat geografis (dalam lintang

dan bujur) dengan GPS, pada awal dan akhir ruas (simpang) sebagai bagian dari

ground checkuntuk konfirmasi/validasi peta dasar.

4)Survei Kekasaran Permukaan Jalan

Maksud dan tujuan dari pekerjaan ini adalah untuk memberikan kejelasan mengenai

pelaksanaan survei kekasaran permukaan jalan dengan alat ukur NAASRA Data yang

diperoleh dari survei ini akan menjadi salah satu masukan dalam penyusunan

rencana dan program pembinaan jalan.

Survei kekasaran permukaan jalan dengan alat NAASRA hanya dilakukan pada jalan

aspal/beton semen dengan kondisi rusak ringan. baik dan baik sekali. Survei ini tidak

dilakukan pada jalan tanah, kerikil dan jalan aspal/beton semen dengan kondisi rusak

berat.

Sebagai acuan untuk pelaksanaan survei ini menunjuk pada Buku Panduan Survei

Kekasaran Permukaan Jalan dengan Alat Ukur NAASRA, Ditjen Bina Marga 29 Juli

1998, dan Buku Petunjuk Pelaksanaan Survei Kekasaran Permukaan Jalan secara

Visual, Ditjen Bina Marga 12 Agustus 1998.

3.2.3 Pengolahan Data

Hasil penilaian kinerja setiap ruas jalani saat ini juga digunakan sebagai parameter

dalam pengklasifikasian jalan.Untuk keperluan tersebut juga dilakukan pembentukan

sistem zona dan sistem jaringan jalan.

Sistem Zona

Sebelum data-data hasil pengamatan dianalisa dan ditentukan hasilnya, maka

terlebih dahulu perlu disiapkan suatu sistem zona lalu lintas sebagai basis tempatasal dan tujuan perjalanan dan juga sebagai bangkitan perjalanan dimana dalam hal

ini penzonaan dengan membagi kecamatan terhadap desa-desa yang ada yang ada

dalam kecamatan tersebut, yang kemudian memperhatikan tata guna lahan dan

sarana-sarana pendukung di tiap desa yang dilewati oleh suatu ruas jalan dalam tiap

kecamatan, sehingga dapat ditentukan hierarki pusat pelayanannya.

Penzonaan (zoning system) yang diterapkan untuk wilayah studi di Kabupaten

Bangka Barat dimana zoning system dilakukan disetiap kecamatan dengan tetap


23/32

LAPORAN PENDAHULUAN

Bab 3 - hal 11


memperhatikan hubungannya dengan dengan kecamatan lain diluar kecamatan

tersebut dengan menganggapnya sebagai external zone.

Sistem Jaringan

Disamping penentuan zona lalu lintas dibutuhkan pula pembuatan sistem jaringan

jalan yang sudah ada yang menghubungkan zona-zona yang telah dianalisa sebagai

alat bantu dalam pengklasifikasian dari ruas-ruas jalan.

Untuk mempertajam kajian/analisa, sistem " Survey dan Penetapan Ruas Jalan

Kabupaten akan diberi nama pada ruas- ruas jalan, yang dalam tahap ini

diprioritaskan pada jalan jalan Kabupaten yang berada dalam wilayah Kabupaten

Bangka Barat.

Sebelum menuju output beberapa hal yang perlu disepakati pengertiannya antara

lain :

a. Ruas Jalan

Adalah jalan antara dua simpul yang mempunyai karakteristik lalu-lintas yang

relatif sama.

b. Daerah

Adalah wilayah yang mempunyai batas administrasi.

c. Persimpangan

Adalah persimpangan antara dua atau lebih ruas jalan yang dimaksudkan yang

mempunyai karakteristik lalu-lintas hampir sama. Persimpangan dimana salah

satu kakinya mempunyai volume lalu-lintas kurang dari 25 % terhadap kaki

lainnya tidak dikodefikasikan sebagai simpul.

d. Peta Ruas Jalan

Adalah peta yang menggambarkan ruas-ruas jalan yang berada pada wilayah survey.

3.2.4 Penyusunan Tabulasi

1) Tabel ruas jalan

Berdasarkan data kondisi jaringan jalan saat ini, maka dapat disusun suatu

sistim tabel yang memuat Nomor Ruas Jalan, Nama Jalan, Panjang Fungsi serta

status jalan itu sendiri.


24/32

LAPORAN PENDAHULUAN

Bab 3 - hal 12


2) Tabel kondisi eksisting jalan

Dan dengan merujuk ke tabel penomoran diatas maka dapatlah disusun tabel

yang memuat kondisi eksisting jalan. Ditabel ini termuat kondisi umum jalan

terebut

3) Penyusunan Program dan Anggaran

Setelah penyusunan kodefikasi dan melihat kondisi eksisting jalan,maka dapat

disusun suatu program penanganan jaringan jalan serta jumlah anggaran yang

diperlukan.

Program penanganan dan anggaran yang diperlukan adalah untuk pemeliharaan

dan peningkatan jalan, bukan untuk pembuatan jalan baru.

4) Dokumentasi / visualisasi,

Dokumentasi ini memberikan gambaran visualisasi terhadap kondisi existing

jalan yang ada.

5) Penyiapan Rekomendasi Biaya Penanganan

Berdasarkan hasil yang telah diperoleh maka akan disusun suatu rekomendasi

studi, termasuk studi lanjut untuk implementasi perencanaan sistem jaringan

jalan.

3.3. SISTEMATIKA PELAPORAN

Sistematika laporan pekerjaan ini adalah seluruh produk yang dihasilkan melalui

kegiatan tersebut yang dipresentasikan dalam format-format buku laporan. Secara

substansi/materi laporan meliputi narasi, tabel, perhitungan analisis kuantitatif, dan

gambar (peta, foto, grafik, bagan).

Sasaran fungsional laporan ini adalah untuk mendapatkan kesepakatan dengan

instansi pemerintah terkait mengenai hal-hal yang berkaitan dengan materi

laporan. Sasaran produk laporan adalah untuk menghasilkan laporan atau buku

sebagai media informasi dan komunikasi serta media pertanggungjawaban

pelaksanaan pekerjaan.


25/32

LAPORAN PENDAHULUAN

Bab 3 - hal 13


3.3.1 Jenis Dan Substansi Pelaporan

Dalam melaksanakan pekerjaan Pemutakhiran Data Jalan dan Jembatan di

Kabupaten Bangka Barat, tim kerja harus menyerahkan 4 (empat) macam produk

disesuaikan dengan proses dan waktu pelaksanaan. Secara umum jenis laporan ini,

meliputi :

1. Laporan Pendahuluan

Laporan Pendahuluan merupakan laporan pelaksanaan pekerjaan tahap awal

yang akan dikerjakan oleh Pelaksana. Substansi yang disajikan minimal

memuat rencana pelaksana pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan yang

dilakukan meliputi persiapan waktu, tenaga ahli, rencana lokasi survei,metodologi yang digunakan, metode analisis yang akan digunakan dan

rencana pelaporan.

Pengumpulan data sekunder dan bahan peta dasar (data bentang alam laut

dan daratan) serta peta tematik sesuai skala peta yang telah ditentukan.

Laporan pendahuluan disusun berdasar pengumpulan data-data sekunder

dan bahan peta dasar tentang sumberdaya dan isu-isu perencanaan.

2. Laporan Bulanan

Aktifitas penyedia jasa dalam melaksanakan pekerjaan di bulan yang dijalani.

Rekap Laporan hasil pelaksanaan pekerjaan lapangan (dilampirkan barchart).

3. Laporan kendala dan hambatan selama pelaksanaan pekerjaan (jika ada).

3.

Laporan Akhir

Latar belakang pekerjaan

Ruang lingkup pekerjaan

Maksud dan tujuan

Hasil akhir/ kesimpulan/ resume/ analisis pekerjaan


26/32

LAPORAN PENDAHULUAN

Bab 3 - hal 14


Gambar/Album peta dengan dilengkapi nama jalan dan

jembatan dicetak dengan ukuran kertas ukuran A3

Album inventaris data jalan dan jembatan

Data-data survei pengukuran, dijilid dengan rapi.

Semua berbentuk hardcopy dan softcopy (dalam bentuk CD)


27/32

LAPORAN PENDAHULUAN

Bab 4 - hal 1


4.1 ORGANISASI PERSONIL

Selain organisasi perusahaan, untuk memudahkan dan memelihara efisiensi kerja,

perlu disusun suatu organisasi kerja, sehingga pekerjaan dapat berjalan lancar sesuai

dengan tujuan dan jadwal yang telah ditetapkan. Pada dasarnya, penyusunan

organisasi kerja tersebut menyangkut hubungan kerja antara pemberi kerja (Dinas

Kelautan dan Perikanan Prov Sulut) dan penerima/ pelaksana pekerjaan (Konsultan).

Dalam melaksanakan pekerjaan, penerima kerja akan selalu mengadakan hubungan

kerja dengan pemberi kerja dalam bentuk diskusi atau konsultasi, khususnya para ahli

yang ditunjuk untuk pelaksanaan pekerjaan ini. Hal ini sangat diperlukan terutama

dalam penelaahan yang berhubungan dengan penerapan kebijaksanaan pemerintah

serta persyaratan-persyaratan teknis operasional dalam bidang perencanaan sehingga

penerima kerja akan mendapatkan manfaat dan masukan dengan baik dari hasil

diskusi atau konsultasi tersebut. Keefektifan dan efisiensi kerja merupakan suatu

persyaratan yang harus dipenuhi dalam menangani pekerjaan. Kedua hal tersebut

perlu diterapkan agar tidak terjadi pemborosan materi, tenaga, dan waktu serta agar

pekerjaan dapat diselesaikan menurut jadwal yang sudah ditetapkan.

Penerapan mekanisme kerja, terutama antar komponen dan struktur organisasi

pelaksana kerja, dilakukan secara terpadu, saling mengisi dan menunjang, terutama

menyangkut kerjasama tim. Untuk menangani pekerjaan tersebut, dibutuhkan tim

kerja yang kuat/solid sehingga dapat saling mengisi satu sama lain. Tim Kerja akan

terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut :

ORG NIS SI PERSONIL

D N RENC N KERJ

B

B

B

B

444


28/32

LAPORAN PENDAHULUAN

Bab 4 - hal 2


Koordinator Proyek (Team Leader)

Tenaga Ahli dan Asisten

Bidang-bidang lainnya (staf pendukung).

Penetapan struktur organisasi kerja yang bersifat khusus ini bertujuan untuk menjamin

kualitas pekerjaan, sehingga pekerjaan berjalan lancar dalam mencapai target

pekerjaan seperti yang diharapkan. Adapun tugas dan tanggungjawab serta

wewenang masing-masing unsur dalam organisasi tersebut dirinci sebagai berikut :

1. Team Leader/Ketua Tim

Sarjana Teknik Planologi yang berpengalaman minimal 6 tahun dalam bidang

teknik perencanaan jalan dan jembatan, mengetahui dengan baik proses

perencanaan dan permasalahannya dan pernah menjadi team leader.

Tugas dan tanggung jawabnya antara lain:

Menyusun dan menyiapkan rencana kerja kegiatan;

Melakukan koordinasi dengan tenaga ahli atas penelahaahan sistem survey

jalan dan jembatan;

Melakukan koordinasi dengan Tenaga Ahli terhadap hasil kajian dan evaluasi

penyusunan informasi database jalan dan jembatan;

Melakukan koordinasi dengan pejabat pembuat komitmen;

Bertanggung jawab penuh di bidang teknis atas pelaksanaan kegiatan

inventarisasi data jalan dan jembatan.

Bertanggungjawab kepada Direktur Utama dan Pemberi Kerja;

Bersama-sama dengan tenaga ahli dan asisten pelaksana menyelesaikan

pekerjaan sesuai dengan materi dan waktu yang telah ditentukan dalam

kontrak perjanjian kerjasama.

2. Tenaga Ahli Jalan

Seorang Sarjana Teknik Sipil yang berpengalaman dalam pekerjaan teknik jalan

raya, mempunyai pengalaman minimal 8 tahun dibidangnya.

Tugas dan tanggung jawabnya antara lain:

Memeriksa hasil pengumpulan data lapangan dan menganalisanya;


29/32

LAPORAN PENDAHULUAN

Bab 4 - hal 3


Melakukan pengumpulan data ruas jalan baik dalam bentuk soft copy maupun

hard copy;

Menyusun rencana skala prioritas penanganan jalan dan jembatan;

merencanakan jaringan jalan baru yang memungkinkan pengembangan

wilayah dan jembatan baru yang diperlukan untuk mobilitas masyarakat

setempat dengan tidak melupakan kondisi dari status wilayah dan potensi

setempat;

Dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Ketua Tim.

3. Ahli Pemetaan

Memiliki latar pendidikan S1 Geodesi. Mempunyai pengalaman minimum 5 (lima)

tahun, tugas dan tanggung jawabnya antara lain:

Melakukan penyusunan Sistem Informasi Database Jalan dan Jembatan;

Melakukan penelaahan sistem database jalan dan jembatan

dankonstruksinyang telah dikembangkan;

Melakukan fasilitasi pemasukan data konstruksi;

Pembuatan Manual Operasi dan Manual Program Database. Database ini

meliputi sekurang kurangnya :

a. Seluruh ruas jalan hasil survey terkini baikjalan kolektor, jalan poros desa

maupun jalan lokal dan rencana jalan baru;

b. Seluruh bangunan jembatan hasil survey terkini dan rencana jembatan

baru.

4. Bidang-Bidang Lainnya (staf pendukung)

Merupakan pendukung terhadap lancarnya proses pekerjaan seperti dalam hal

pengetikan, pendigitasian peta, pengurusan administrasi, dan lain sebagainya.

Tenaga Ahli dalam melaksanakan tugasnya akan dibantu oleh tenaga pendukung dan

penunjang baik di bidang teknis maupun administrasi, semua dibawah kendali Ketua

Tim. Adapun tenaga pendukung yang akan dilibatkan adalah cad operator, surveyor

dan sekretaris.


30/32

LAPORAN PENDAHULUAN

Bab 4 - hal 4


4.2 RENCANA KERJA

Pelaksanaan suatu pekerjaan (proyek) pada dasarnya ditentukan oleh komponen-

komponen dari sistem kerja yang baik, dimana didalamnya disusun rencana kerja

sesuai dengan kedalaman materi dan waktu yang sudah ditetapkan. Rencana KerjaKonsultan meliputi beberapa hal antara lain tahapan pelaksanaan pekerjaan,

organisasi pelaksana pekerjaan dan lain sebagainya yang akan dijelaskan pada bab ini,

disesuaikan dengan pendekatan dan metodologi yang telah dijelaskan pada bab

sebelumnya, serta lingkup pekerjaan yang ditetapkan dalam Kerangka Acuan Kerja

(KAK) yang diberikan pada saat pendaftaran pekerjaan dan proses penjelasan

pekerjaan (Aanwijzing), dengan tujuan akhir terimplementasinya hasil rencana yang

sudah disusun. Mengingat pentingnya hal tersebut, berikut ini akan diuraikan secara

singkat beberapa rencana kerja dalam Pemutakhiran Data Jalan dan Jembatan di


Langkah-Langkah Pelaksanaan Pekerjaan

Dalam pelaksanaan pekerjaan Pemutakhiran Data Jalan dan Jembatan, konsultan akan

membagi kegiatan dalam beberapa tahapan pekerjaan. Pentahapan pekerjaan ini

dimaksudkan untuk memudahkan pengawasan dan evaluasi hasil pekerjaan sehingga

ketepatan waktu, mutu atau kualitas dan sasaran pekerjaan akan selalu terkontrol.

Pembagian tahapan pekerjaan secara global dijelaskan sebagai berikut :

a. Persiapan

Pada tahapan ini dilakukan persiapan pelaksanaan kegiatan yang meliputi:

Penyiapan personil dalam tim kerja (tenaga ahli dan tenaga pendukung

sesuai dengan tata laksana personil),

Penyiapan administrasi,

Studi literatur sebagai awal atau referensi untuk pelaksanaan kegiatan.

Melakukan diskusi untuk menyamakan persepsi tentang rencana kegiatan

yang dilakukan.

Melakukan diskusi tentang format dan mekanisme konsultasi rutin.

Menyusun jadual rencana kegiatan yang telah dilengkapi dengan matrik

rincian keterlibatan tenaga ahli dalam setiap jenis dan tahap kegiatan beserta

target yang akan dicapai.


31/32

LAPORAN PENDAHULUAN

Bab 4 - hal 5


Menyiapkan list data yang akan dicari serta lembaga/insitusi yang akan

dikunjungi.

Menyiapkan metode dan jenis survey.

menyiapkan formulir survey dan form isian.

menyusun format pengolahan data survey.

menyiapkan peralatan pendukung lainnya.

b. Pengumpulan Data Sekunder Dan Primer

Pada tahapan ini dilakukan pengumpulan data sekunder dan primer untuk

mengidentifikasi data ruas jalan dan jembatan, inventarisasi studi- studi,

referensi, kebijakan dan rencana-rencana Pemda.

Pengumpulan bahan peta dasar dan peta tematik sesuai skala peta yang telah

ditentukan.

c. Penyusunan Laporan Pendahuluan

Penyusunan laporan pendahuluan berdasar pengumpulan data sekunder dan

selanjutnya akan memuat latar belakang penyusunan laporan, maksud dan

tujuan, lingkup pekerjaan, dan sistematika penyajian Laporan pendahuluan.

d. Laporan Bulanan

Aktifitas penyedia jasa dalam melaksanakan pekerjaan di bulan yang dijalani.

Rekap Laporan hasil pelaksanaan pekerjaan lapangan (dilampirkan barchart).

Laporan kendala dan hambatan selama pelaksanaan pekerjaan (jika ada).

e. Penyusunan Laporan Akhir

Latar belakang pekerjaan

Ruang lingkup pekerjaan

Maksud dan tujuan

Hasil akhir/ kesimpulan/ resume/ analisis pekerjaan

Gambar/Album peta dengan dilengkapi nama jalan dan

jembatan dicetak dengan ukuran kertas ukuran A3

Album inventaris data jalan dan jembatan


32/32

LAPORAN PENDAHULUANPEMUKTAHIRAN DATA JALAN DAN JEMBATAN

Data-data survei pengukuran, dijilid dengan rapi.

Semua berbentuk hardcopy dan softcopy (dalam bentuk CD)

4.3 JADWAL PENUGASAN TENAGA AHLI

Keterlibatan tenaga ahli dialokasikan berdasarkan jadwal kegiatan yang telah

ditentukan. Keterlibatan tenaga ahli ditunjukkan dengan jumlah bobot keterlibatan

masing-masing tenaga ahli dalam satu jenis komponen kegiatan, dan lama jumlah

keterlibatan setiap personil untuk keseluruhan kegiatan mulai dari awal hingga akhir

pekerjaan (ditunjukkan dengan orang bulan/Man Month). Setiap tenaga ahli ke dalam

satu satuan waktu kegiatan di antara 3 bulan waktu pelaksanaan pekerjaan, yang

diturunkan berdasarkan jadwal kegiatan. Untuk lebih jelasnya, Jadwal Penugasan

Tenaga Ahli dapat dilihat pada Tabel 4.1berikut.

Tabel 4.1Jadwal Penugasan Personil

BULAN

No. Posisi I II III KET

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

I TENAGA AHLI

1 Team Leader2 Highway Engineer

3 Ahli Pengukuran

II ASS. TENAGA AHLI

1 Ass. Team Leader

2 Operator CAD/GIS

III TENAGA PENDUKUNG

1 Drafter CAD

2 Pembantu Ukur

3 Pembantu Ukur4 Pembantu Ukur

5 Pembantu Ukur

6 Sekretaris

Keterangan :

Tugas Lapangan

Tugas Di kantor

laporan pendahuluan pemuktahiran data jalan dan jembatan kab.bangka barat

Documents