makalah politik luar negeri indonesia terhadap malaysia

7/22/2019 Makalah Politik Luar Negeri Indonesia Terhadap Malaysia

1/27

Makalah Politik Luar Negeri Indonesia terhadap Malaysia

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANGDalam lingkungan internasional saat ini tidak ada negara yang dapat mengisolasi dirinya

terhadap pengaruh asing atau pengaruh dari negara lain. Tiap negara saling membutuhkan satu

sama lain untuk mencukupi kebutuhan-kebutuhan negara tersebut. Untuk mencapai apa yangmenjadi kepentingan dan keinginan negara satu terhadap negara lain, maka perlu dijalin kerja

sama antar negara baik secara bilateral maupun multilateral.kerjasama tersebut dapat terbentuk

melalui kebijakan politik luar negeri suatu negara.

Sebagai suatu Negara merdeka dan berdaulat, serta anggota masyarakat internasional, Indonesiamempunyai dan melaksanakan politik luar negeri. Politik luar negeri tersebut merupakan bagian

dari seluruh kebijaksanaan pemerintah. Politik luar negeri bertujuan untuk mencapai dan

memelihara kepentingan nasional dalam hubungannya dengan luar negeri. Politik luar negerimencerminkan kepentingan nasional,diwujudkan dalam berbagai kegiatan dengan Negara -Negara lain, baik dalam bentuk bilateral maupun dalam bentuk kerjasama regional ataupun

internasional.Hubungan baik antar negara yang bertetangga memang diperlukan untuk memperat

jalinan kerja sama dan mencegah timbulnya konflik. Hal ini juga dialami oleh Indonesia denganMalaysia dimana kedua negara tersebut memiliki sejarah panjang dalam hubungan kenegaraan,

baik dalam lingkup bilateral maupun regional. Seiring dengan proses globalisasi yang semakin

meluas, termasuk dalam kawasan Asia Tenggara, maka terjadi perubahan pula dalam hubungankedua negara tersebut Kerja sama bilateral juga terjadi diantara negara Indonesia dengan negara

Malaysia, dua negara yang dekat secara geografis maupun historis telah lama menjalin kerja

samanya di segala bidang.Namun dalam perjalanan kerja samanya tidak selalu berjalan harmonis

karena terdapat persoalan-persoalan.Perubahan-perubahan tersebut tidak dapat dihindari karenayang memegang peranan penting hubungan antar negara adalah kepentingan nasional masing-

masing negara. Permasalahanpun muncul ketika kepentingan-kepentingan nasional negara-

negara tersebut saling berbenturan yang pada akhirnya mempengaruhi pola hubungan antarnegara.

B. RUMUSAN MASALAH

BAGAIMANA HUBUNGAN POLITIK LUAR NEGERI INDONESIA DAN MALAYSIA ?

Hubungan Politik Luar Negeri Indonesia dengan Malaysia sering mengalami pasang-surut, hal

tersebut disebabkan oleh banyak hal, baik dikarenakan oleh keadaan atau situasi politik luarnegeri masing-masing negara, maupun oleh permasalahan yang disebabkan oleh Negara-Negara

atau kelompok-kelompok serta organisasi Internasional diluar hubungan Bilateral kesua negara

ini (Indonesia dan Malaysia).Berbagai kesepakatan dan Upaya-upaya diplomatic maupun upaya-upaya secara langsung

dilakukan kedua negara ini, baik Indonesia maupun Malaysia, keduanya sama-sama

menginginkan hubungan dan kerjasama Internasional yang terjalin baik dan saling melengkapi.Tetapi semua itu tidak berjalan sesuai dengan rencana,


2/27

Dalam pembahasan akan dibahas mengenai Permasalahan yang dihadapi kedua negara dalam

menjaga hubungan bilateral yang baik, serta upaya-upaya dalam mengatasi permasalah tersebut.

BAB IIPEMBAHASAN

A. PENGERTIAN POLITIK LUAR NEGERIPolitik luar negeri adalah strategi dan taktik yang digunakan oleh suatu negara dalam

hubungannya dengan negara-negara lain atau pola perilaku yang digunakan oleh suatu Negaradalam hubungannya dengan negara-negara lain. Politik luar negeri berhubungan dengan proses

pembuatan keputusan untuk mengikuti pilihan jalan tertentu. Menurut buku Rencana Strategi

Pelaksanaan Politik Luar Negeri Republik Indonesia (1984-1988), politik luar negeri diartikan

sebagai suatu kebijaksanaan yang diambil oleh pemerintah dalam rangka hubungannya dengandunia internasional dalam usaha untuk mencapai tujuan nasional. Melalui politik luar negeri,

pemerintah memproyeksikan kepentingan nasionalnya ke dalam masyarakat antar bangsa. Dari

uraian tersebut ,dapat diketahui bahwa tujuan politik luar negeri adalah untuk mewujudkan

kepentingan nasional. Tujuan tersebut memuat gambaran mengenai keadaan negara di masamendatang serta kondisi masa depan yang diinginkan.

B. POLITIK LUAR NEGERI INDONESIA

Dasar - dasar politik luar negeri Indonesia tercantum dalam pembukaan UUD 1945. politik luar

negeri mempunyai landasan yang kuat karena berakar dari falsafah pancasila yang merupakanpencerminan cita cita bangsa dan harus dipatuhi secara setia, serta tidak boleh menyimpang dari

pancasila.Adapun landasan dari politik luar negeri adalah Pancasila dan UUD 1945.Sebagaimana

telah diuraikan terdahulu, rumusan yang ada pada alinea I dan alinea IV Pembukaan UUD 1945merupakan dasar hukum yang sangat kuat bagi politik luar negeri RI. Politik luar negeri

indonesia adalah politik bebas aktif.Namun dari rumusan tersebut, kita belum mendapatkan

gambaran mengenai makna politik luar negeri yang bebas aktif.Politik luar negeri Indonesia dikenal dengan politik luar negeri bebas dan aktif yang diabdikan

untuk kepentingan nasional. Bebas, artinya tidak memihak pada kekuatan kekuatan yang

berhadapan untuk saling menguasai.

Aktif, artinya Indonesia berperan secara aktif mengusahakan perdamaian dunia.Karena itu dalamuraian ini akan dikutip beberapa pendapat mengenai pengertian bebas dan aktif. Bahkan di

belakang kata bebas dan aktif masih ditambahkan dengan sifat-sifat yang lain, misalnya anti

kolonialisme, anti imperialisme. Strategi Pelaksanaan Politik Luar Negeri Republik Indonesia

telah ditetapkan oleh Menteri Luar Negeri RI tanggal 19 Mei 1983, dijelaskan bahwa sifat PolitikLuar Negeri adalah : Bebas Aktif , Anti kolonialisme , Mengabdi kepada Kepentingan Nasional

dan Demokratis.

C. HUBUNGAN KERJASAMA INDONESIA DAN MALAYSIA

Indonesia dan Malaysia telah bekerjasama sejak lama.Berbagai kerja sama telah dilakukanIndonesia dengan Malaysia hingga saat ini, sehingga tercipta hubungan baik diantara kedua


3/27

negara. Kerja sama yang dilakukan meliputi berbagai bidang antara lain di bidang ekonomi,

bidang pendidikan,bidang sosial,kerjasama anti teroris.Dalam bidang pendidikan, antara

Indonesia dan Malaysia menjalin hubungan dengan mengadakan pertukaran pelajar setiaptahunnya.dalam Bidang Ekonomi,Banyaknya investor-investor dari Malaysia yang berinvestasi

di Indonesia telah sedikit banyak membantu pemerintah Indonesia di dalam mengentaskan

pengangguran. Investor dari Malaysia banyak menanamkan investasinya dalam industriperkebunan kelapa sawit. . Di bidang perkebunan kelapa sawit, Indonesia-Malaysia telah setujuuntuk memperkuat pasar, meningkatkan kapasitas perdagangan, memfasilitasi praktik

perdagangan yang adil, dan berpartisipasi dalam misi investasi dan bisnis. Kedua negara saat ini

menguasai 80 persen produksi sawit dunia .Hal ini tentu menguntungkan bagi kedua belah pihak.Selain itu di bidang sosial, di Malaysia juga banyak di tempatkannya Tenaga Kerja dari

Indonesia yang bekerja sebagai Pembantu Rumah Tangga(PRT), petugas medis, pekerja

bangunan serta tenaga profesional lainnya.dalam kerjasama anti teroris, Indonesia dan Malaysia

sepakat menjadikan terorisme sebagai musuh bersama. Kedua negara bertekad memerangi terorisdengan melakukan pertukaran intelijen dalam waktu dekat.

Pertukaran intelejen ini sangat penting untuk menempatkan posisi kedua negara ke tempat yanglebih baik dalam memerangi teroris yang mengancam negara. Misalnya Tentara Nasional

Indonesia dan Angkatan Tentara Malaysia kembali melakukan latihan gabungan yang

difokuskan terhadap pengamanan perbatasan kedua negara di wilayah Kalimantan. Kedua negara

bersepakat untuk berkoordinasi, beroperasi bersama tentang keamanan di perbatasan keduanegara. Kerja sama ini dimaksudkan untuk mewujudkan kondisi keamanan strategis kawasan

kedua negara.

Pada bidang teknologi, di tahun 2002 Indonesia-Malaysia bekerjasama membuat satelit mikro.dibidang budaya,kedua negara sering mengadakan festival budaya secara bersama

sama,mempromosikan budaya masing-masing,serta melakukan hubungan diplomatik guna

membahas peningkatan kerjasama di bidang kebudayaan.

D. PERMASALAHAN YANG DIHADAPI ANTARA INDONESIA DAN MALAYSIA

Kerjasama yang terjadi antara Indonesia dan Malaysia dalam berbagai bidang tidak berjalanmulus,muncul permasalahan-permasalahan sebagai berikut :

1. Masalah Perbatasana. Selat Malaka

Seperti halnya negara-negara yang sedang berkembang lainnya di kawasan Asia, masalah

perbatasan merupakan masalah yang kerap dihadapi. Tumpang tindih pengaturan ZEE dengan

beberapa negara tetangga juga berpotensi melahirkan sengketa yang dapat mengarah padakonflik internasional. Kaitannya dengan hubungan Indonesia-Malaysia, masalah perbatasan

dapat terlihat dalam kasus Selat Malaka dimana kawasan perairan tersebut diklaim oleh beberapa

negara yaitu Singapura, Malaysia, dan termasuk Indonesia. Kenapa Selat Malaka begitu penting?

Karena Selat Malaka merupakan jalur lalu lintas perdagangan yang menghubungkan antaranegara-negara barat dengan negara-negara timur, sehingga kawasan ini merupakan kawasan

yang strategis bagi jalur perdagangan. Masalah Selat Malaka sempat akan

diinternasionalisasikan, namun tidak jadi karena cukup negara-negara pantai yang menjagaperairan tersebut, yaitu Singapura, Malaysia, dan Indonesia.Penjagaan Selat Malaka dilakukan


4/27

dengan cara masing-masing angkatan laut negara-negara pantai melakukan patroli bersama di

sekitar wilayah perairan selat Malaka. Hingga sekarang masih belum jelas status daru Selat

Malaka merupakan bagian dari wilayah negara mana.b. Pulau Sipadan-Ligitan dan masalah Ambalat

Negara Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri dari 17.504 pulau dan terdapat

pulau-pulau terluar yang berbatasan langsung dengan Malaysia. Namun kondisi geografistersebut kurang diperhatikan oleh pemerintah Indonesia terutama pulau-pulau terluar dariIndonesia.

Hal ini terbukti dengan hilangnya Pulau Sipadan-Ligitan, Sebenarnya skenario

pengambilalihan Pulau Sipadan-Ligitan telah dipersiapkan sejak lama oleh Malaysia tinggalmenunggu waktu yang tepat dan tiba-tiba pada tahun 2000 Malaysia membawa masalah

Sipadan-Ligitan ke International Court of Justice (ICJ) yang pada akhirnya dimenangkan oleh

Malaysia. Setelah mendapatkan Sipadan-Ligitan, Malaysia berambisi menduduki Ambalat yang

diduga mengandung minyak dan gas bumi yang nilainnya amat besar mencapai miliaran dollarAmerika.Krisis hubungan ini dimulai sejak PETRONAS (perusahaan minyak milik Malaysia)

memberikan konsesi pengeboran minyak lepas pantai Sulawesi yaitu di blok Ambalat kepada

SHELL (perusahaan milik Inggris dan Belanda) yang mengakibatkan hubungan Indonesia-Malaysia mengalami ketegangan yang mencemaskan.

2. Persoalan Tenaga Kerja Indonesia (TKI)

Masalah tenaga kerja asal Indonesia, khususnya TKI ilegal, telah sejak lama menjadi ganjalandalam hubungan Indonesia-Malaysia. Seperti yang diketahui bahwa Indonesia adalah pemasok

tenaga kerja (baik legal, maupun ilegal) paling banyak ke Malaysia yang rata-rata bekerja

sebagai buruh pabrik atau pembantu rumah tangga. Banyaknya kejadian penganiayaan,pelecehan seksual, hingga tidak dibayarkannya gaji oleh majikan,para TKI dihukum tanpa alasan

yang pasti.ini merupakan masalah yang kerap dihadapi oleh para TKI khususnya para TKI ilegal

di Malaysia,yang tak kunjung usai karena status mereka yang ilegal.

3. Masalah Ilegal LoggingIndonesia merupakan salah satu negara yang mempunyai potensi sumber daya alam (SDA) yang

sangat besar khususnya adalah hutan yang dapat memberikan hasil-hasil hutan yang sangatmenjanjikan seperti kayu, rotan, dan lain-lain. Persoalan ilegal logging yang telah lama terjadi di

Indonesia mencuat kembali karena makin banyaknya kayu-kayu Indonesia yang dicuri dan

dibawa keluar negeri. Malaysia yang berbatasan langsung dengan Kalimantan juga dianggapsebagai pencuri hasil hutan Indonesia. Mafia-mafia kayu tersebut membawa kayu-kayu dari

Indonesia dengan cara membeli kayu dan membiayai pencuri kayu dari Kalimantan dan Papua,

yang kemudian makin maraklah ilegal logging yang didukung dana dari pengusaha kayu

Malaysia.Dengan makin banyaknya kayu-kayu yang dicuri, Indonesia mengalami kerugian yang sangat

besar karena kekayaan alamnya telah dicuri oleh negara lain dan Karena kayu-kayu curian

tersebut dijual ke Eropa atau Jepang.

Selain itu ilegal logging juga mengakibatkan kerusakan lingkungan karena makin banyaknyapenebangan liar dilakukan di hutan-hutan Indonesia.

4. Masalah Asap Kebakaran HutanDampak dari kerusakan hutan Indonesia tak hanya dirasakan oleh Indonesia sendiri tapi juga


5/27

oleh negara lain termasuk Malaysia. Salah satunya adalah kebakaran hutan yang terjadi akibat

penggundulan hutan dan ditambah dengan fenomena El Nino yang menyebabkan kekeringan

sehingga menyebabkan kebakaran hutan yang hebat seperti di hutan Kalimantan (kasus tahun1994-1997) dimana asap dari kebakaran hutan tersebut sampai terbawa ke negara tetangga

karena tertiup angin. Karena luasnya wilayah kebakaran hutan maka terbentuklah kabut asap

yang hampir menutupi beberapa daerah termasuk Malaysia. Selama kebakaran hutan diIndonesia terjadi, indeks standar pencemaran udara di Malaysia mencapai titik yangmembahayakan.

Awan tebal yang menyelimuti disamping udara yang tidak sehat di wilayah tersebut

menimbulkan kemarahan dari masyarakat dan pemerintah Malaysia. Kabut asap mengganggukegiatan sehari-hari penduduk Malaysia seperti jarak pandang yang terbatas dan mereka harus

menggunakan masker jika mereka melakukan kegiatan diluar rumah.

5. Masalah KebudayaanIndonesia dan Malaysia memiliki persamaan budaya, karena kedua negara berasal dari rumpun

yang sama (Rumpun Melayu). sering terjadi pengklaiman budaya dari pihak malaysia, misalnya

terjadi konflik akan lagu Rasa Sayange dikarenakan lagu ini digunakan oleh departemenPariwisata Malaysia untuk mempromosikan kepariwisataan Malaysia, Pengklaiman Batik

sebagai salah satu warisan kebudayaan bangsa oleh malaysia, Pengklaiman seni Reog

ponorogo, Pengklaiman alat musik angklung,dan contoh yang terakhir yaitu Tari pendet.

E. UPAYA UPAYA PEMERINTAH INDONESIA

Deterrence (Penangkalan )Pemerintah Indonesia harus lebih meningkatkan konsep deterrence atau penangkalan. Dengan

adanya deterrence ini diharapkan dapat memberikan dampak psikologis terhadap negara-negara

yang akan melakukan serangan militer ke Indonesia sehingga mereka akan mengetahui efeknya

.Salah satu langkah untuk mewujudkan deterrence tersebut yaitu dengan melakukan modernisasiatau pembangunan kekuatan militer Indonesia. Pembaharuan harus benar benar dilakukan,

tidak hanya sekedar perawatan persenjataan yang telah ada tetapi kita perlu membeli senjata dan

peralatan tempur lainnya yang modern juga memiliki teknologi yang canggih untuk melindungaiwilayah NKRI ini. Kekuatan militer Indonesia terutama di bidang teknologi telah tertinggal jauh.

Modernisasi perlu dilakukan, terutama dalam Angkatan Laut (AL) dan Angkatan Udara (AU)

juga stabilisasi dalam Angkatan Darat (AD) untuk mempertahankan wilayah NKRI dari ancamanyang datang baik dari luar maupun dalam negeri.

Diplomasi

Tidak semua persoalan antara Indonesia dengan Malaysia dapat diselesaikan dengan jalan militeruntuk mencapai suatu penyelesaian. Kebanyakan untuk menyelesaikan masalahnya, pemerintah

Indonesia dengan Malaysia melakukan hubungan diplomasi untuk membicarakan dan melakukan

lobi-lobi menyangkut permasalahan yang dihadapi kedua negara. Berbagai upaya diplomasi

ditempuh untuk mencari jalan keluar terbaik bagi kedua pihak tanpa melukai hubungan bilateral.Indonesia perlu meningkatkan upaya diplomasi untuk mencegah segala bentuk permasalahan

yang dihadapi dengan Malaysia berkembang mejadi konflik militer. Dalam pelaksanaannya,

diplomasi yang dilakukan harus diaksanakan oleh orang-orang yang ahli dalam berdiplomasi danmengerti akan masalah yang tengah dihadapi sehingga kepentingan-kepentingan kita dapat


6/27

tersampaikan dalam berbagai perundingan menyangkut hubungan Indonesia dengan Malaysia.

diplomasi perlu dilakukan Indonesia setidaknya untuk membangun komunikasi dan saling

pengertian diantara kedua negara sehingga Indonesia diharapkan dapat mengantisipasipermasalahan yang ada agar tidak muncul ke permukaan dan mengakibatkan terjadinya konflik.

Cooperative Security (Kerjasama Keamanan)Kerja sama keamanan memang perlu dilakukan oleh Indonesia,mengingat banyaknya masalah-masalah yang terjadi di kawasan-kawasan perbatasan Indoesia-Malaysia. Setidaknya dengan

dilakukannya kerja sama kemanan dapat meredam konflik yang terjadi.Seperti yang dilakukan di

Selat Malaka, dilakukan dengan patroli bersama di perairan tersebut dengan begitu Indonesia,Malaysia, Singapura tidak terlibat dalam peperangan namun penjagaan wilayah yang diklaim

masing-masing negara. Cooperative security dapat meminimalisir terjadinya konflik dan

meningkatkan kerja sama antar negara di bidang pertahanan dan keamanan.misalnya Masalah

piracy, illegal logging yang merupakan tantangan besar bagi kita, tapi merupakan bentuk konfliklain sehingga Indonesia tidak perlu mencurahkan dana terlalu besar. Pemerintah Indonesia

bekerjasama dengan masyarakat untuk menjaga perairan beramai-ramai mengingat keterbatasan

kapasitas pertahanan maritim Indonesia dengan demikan efisiensi juga dapat tercapai..Indonesiadan Malaysia juga perlu mengadakan latihan militer,gabungan berkaitan dengan banyaknya

masalah kemanan yang muncul di sepanjang perbatasan antara Indonesia dengan Malaysia

diamana latihan gabungan ini meliputi aspek darat, samudera, dan angkasa.Diharapkan dengan

adanya latihan gabungan ini hubungan angkatan bersenjata kedua negara dapat kembali pulih.

Di bidang non-militer, Indonesia-Malaysia pernah menjalin kerja sama dalam mengatasi kasus

kabut asap di kawasan Sumatera yang menimbulkan berbagai masalah di wilayah keduanegara.Termasuk apakah nanti akan dibuat hujan buatan atau cara-cara lain disamping

pengiriman tenaga untuk memadamkan kebakaran hutan.

Pengawasan Lalu-lintas Lintas Batas

Negara Kesatuan Republik Indonesia mempunyai wilayah yang sangat luas terdiri dari sebagian

besar lautan dan hanya 36,6 % berupa daratan. Daratan yang ada merupakan rangkaian dari dariberibu ribu pulau sehingga batas-batas antar wilayah kabupaten/kota dan propinsi di dalam

negeri, maupun dengan negara tetangga menjadi sangat mudah ditembus dengan berbagai

cara.oleh karena itu pemerintah Indonesia perlu meningkatkan Pengawasan lalu lintas batas.

Perlindungan Warga Negara

Pemerintah RI memberikan perlindungan kepada warga negaranya di manapun dia berada, baik

di dalam maupun di luar negeri. Perwakilan RI di luar negeri (KBRI) adalah lembaga Pemerintahyang bertanggung jawab memberikan perlindungan kepada warga negara Indonesia (WNI)

sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 7 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri.

Perlindungan yang diberikan selain layanan kesehatan, konseling, dan bantuan administratif,juga termasuk memberikan penampungan yang aman serta mengusahakan pemulangannya keIndonesia. misalnya dalam kasus TKI di malaysia,pemerintah berupaya dalam berbagai cara

misalnya mencakup kegiatan penampungan dalam tempat yang aman, pemulangan (ke daerah

asalnya atau ke dalam negeri) termasuk upaya pemberian bantuan hukum dan pendampingan,rehabilitasi (pemulihan kesehatan fisik, psikis), reintegrasi (penyatuan kembali ke keluarganya

atau ke lingkungan masyarakatnya) dan upaya pemberdayaan (ekonomi, pendidikan).


7/27

Upaya-upaya lain

Pemerintah berupaya Meningkatan Sumber daya Manusia melalui pendidikan masyarakat

melalui sarana dan prasarana pendidikannya, dan peningkatan pengetahuan masyarakat melaluipemberian informasi seluas-luasnya dalam berbagai aspek-aspek yang terkait.khususnya yang

berkaitan dengan kebudayaan Bangsa Indonesia yang merupakan Identitas Bangsa. Upaya lain

dalam mengatasi masalah yang berkaitan dengan budaya (Pengklaiman budaya indonesia olehMalaysia seperti batik) : pemerintah mendaftarkan batik ke dalam jajaran daftar budaya padaUNESCO yang membuahkan hasil yang memuaskan karena pada tanggal 2 oktober 2009

UNESCO telah mengukuhkan BATIK sebagai warisan budaya indonesia dan diakui seluruh

dunia. Selain itu dalam kasus TKI ilegal Pemerintah harus mengadakan pendekatanpersonal,penegakkan hukum tentang tenaga kerja lebih diperkuat agar dapat melindungi TKI

yang legal dan meminimalisir para TKI yang ilegal.selain itu , pemerintah harus lebih

memberikan pelayanan yang terbaik khususnya dalam prosedur birokrasi dan pembuatan paspor.

Indonesia dan malaysia membuat perjanjian bilateral yang harus mengakomodasi perlindunganterhadap TKI dan prosedur pengiriman tenaga kerja dan pengaturan hak-hak dasar TKI yang

harus dihormati oleh warga Malaysia dan aparat penegak hukum. Demikian pula harus dimuat

ketentuan tentang kesamaan kedudukan para TKI di depan hukum Malaysia, layaknya wargasetempat

BAB III

PENUTUP

A. KESIMPULANDalam hubungan bernegara memang tidak selamanya berjalan harmonis pasti terdapat beberapa

potensi persoalan yang dapat menggoyahkan hubungan antar negara. Setiap persoalan yang

terjadi dapat menimbulkan dampak yang berbeda bagi masingmasing negara, dampak tersebut

dapat berupa kerja sama atau konflik. Misalnya dalam pelaksanaan politik luar negeri Indonesiadan Malaysia telah mengalami berbagai persoalan yang mengganggu kerja sama yang selama ini

telah dibangun. Dari permasalahan perbatasan yang hampir mengarah pada konflik militer

kemudian Persoalan TKI ilegal,masalah pengklaiman budaya Indonesia olehMalaysia.Terkadang dalam suatu konflik, satu aspek yang terkena konflik dapat merambat ke

aspek-aspek lainnya. agar tidak terulang lagi atau setidaknya mengantisipasi dan meminimalisir

konflik-konflk yang terjadi,Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya untukmengatasi konflik dan perlu meningkatkan posisi tawar (bargaining position) Indonesia terhadap

Malaysia. Segala upaya yang dilakukan bertujuan agar kelak tidak ada lagi permasalahan yang

mengganggu hubungan kerja sama bilateral Indonesia-Malaysia.Pada dasarnya hubungan antar

negara dipengaruhi oleh kepentingan masing-masing negara dan hubungan antar negara dapatberjalan dengan baik jika kepentingan-kepentingan tersebut tidak saling berbenturan. Oleh

karena itu kedua negara harus saling menghormati,menghargai satu sama lain,saling terbuka

dalam menyikapi setiap permasalahan serta mengantisipasi dan mengelola potensi konflik, dan

akhirnya mengembangkan kerja sama bilateral yang saling menguntungkan diberbagai bidang.Jadi, perlu kita sadari bahwa membina hubungan baik antar negara merupakan hal yang penting

bagi kelangsungan hidup bernegara. Untuk itu perlu adanya kesadaran dari masyarakat indonesia

serta kerja sama antara masyarakat dan pemerintah dalam membina hubungan tersebut. Darifaktor-faktor penyebab konflik serta hambatan hambatan yang terjadi, mari kita upayakan


8/27

sedikit demi sedikit untuk dikurangi , Yang penting bagi bangsa Indonesia saat ini adalah

mengadakan rekonsiliasi bagi semua kejadian akibat situasi dan kondisi yang tidak kondusif saat

ini.Kita harus terus berupaya dan saling mendukung dan berjuang merajut masa depan yang lebihbaik.mari kita curahkan energi kita untuk membangun bangsa dan Negara Indonesia demi

terwujudnya kesejahteraan dan Kepentingan seluruh rakyat indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

1. Budiardjo , M ir iam , Dasardasar i lmu polit ik , Gramedia , Jakarta , 2008

2. H.I , Rahman , sistem poli tik indonesia , Graha ilmu , Yogyakarta , 2007

3. Sekitar kita , 2009 , kerjasama Indonesia dan Malaysia , www.sekitarkita.com , 10Desember 2009.

4. Wikipedia , 2009 , Politik Luar Negeri , www.wikipedia.org , 11 desember 2009.

5. Tempointeraktif , 2009 , Hubungan kerjasama Indonesia dan Malaysia

www.tempoin terkati f .com , 12 Desember 2009.,


9/27

MAKALAH POLITIK LUAR NEGERI INDONESIA

BAB 1

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Indonesia merupakan Negara yang berperan penting dalam percaturan dunia, hal ini bisa

dilihat dari letak wilayah Indonesia yang menghubungkan dua benua yaitu asia dan Australia.

Keberadaan Indonesia saat ini pun telah dikenal oleh Negara-negara lain. Karena Indonesia

mempunyai banyak kebudayaan serta berbagai macam flora dan fauna yang dapat memikat

wisatawan asing untuk berkunjung ke Indonesia.

Indonesia juga mempunyai wilayah yang amat luas, serta kekayaan alam yang berlimpah.

Oleh karena itu Indonesia dianggap penting oleh Negara lain. Peran Indonesia dimata

internasional pun sangat dibutuhkan. Indonesia banyak bergabung pada hubungan diplomatic

dengan Negara lain.

Di era globalisasi seperti sekarang, Indonesia banyak mengadakan perubahan yang bersifat

membangun. Baik dari segi politik, ekonomi maupun social dengan Negara-negara yang sudah

maju. karena pada hakikatnya tidak mungkin sebuah Negara mampu berdiri sendiri, tanpa

berhubungan dengan Negara lain. Oleh sebab itu, Indonesia pada pemerintahan presiden susilo

bambang yudoyono tahun 2004-2009 dalam visi dan misi beliau diantaranya denagn melakukanusaha memantapkan politik luar negeri yaitu dengan cara meningkatkan kerjasama internasional

dan meningkatkan kualitas diplomasi Indonesia dalam rangka memperjuangkan kepentingan

nasional. Dan hingga saat ini visi dan misi tersebut masih terus ditingkatkan. Ini terbukti dengan

beberapa kali Indonesia banyak mengadakan hubungan dengan beberapa Negara.

BAB II

PERMASALAHAN

Di era globalisasi saat ini, sebuah Negara tidak dapat mengucilkan diri tanpa

berhubungan dengan Negara lain. Suatu kebijakan yang diambil oleh pemerintah dalam rangka

hubungannya dengan dunia internasional dalam usaha untuk mencapai tujuan nasional itulah


10/27

yang disebut politik luar negeri. Namun yang jadi masalah sekarang ialah bagaimana gambaran

politik luar negeri di Indonesia ? dan apa sajakah peran Indonesia bagi dunia ?

Seiring dengan banyaknya perubahan pada dunia yang lebih dikenal denagn globalisasi,

bagaimanakah politik luar negeri Indonesia di era globalisasi ?

Kajian-kajian dibawah ini, akan membahas permasalahan diatas. Baik dari gambaran

politik luar negeri di Indonesia, peran Indonesia bagi dunia serta politik luar negeri Indonesia di

era globalisasi.

BAB III

PEMBAHASAN MASALAH

A.

Politik luar negeri Indonesia

Pengertian dari politik bermacam-macam, diantaranya politik adalah hal yang berkaitan

dengan penyelenggaraan pemerintah dan Negara. Politik sebagai sarana atau usaha untuk

memperoleh kekuasaan dan dukungan dari masyarakat dalam melakukan kehidupan bersama.

Politik juga mengandung makna bahwa sebagai usaha untuk memperoleh, memperbesar,

memperluas, serta mempertahankan kekuasaan. Dengan demikian politik membicarakan hal-hal

yang berkaitan dengan Negara, kekuasaan, pengambilan keputusan, kebijakan, dan desentralisasi

atau alokasi sumber daya.

Pada pembukaan undang-undang dasar 1945 alinea I dan alinea IV telah dijelaskan dasar

hukum pelaksanaan politik luar negeri di Indonesia. Dalam alinea tersebut menegaskan bahwa

Negara Indonesia sebagai Negara yang merdeka dan berdaulat berhak menentukan nasibnya

sendiri serta berhak mengatur hubungan kerjasama dengan Negara lain. Pengertian politik luar

negeri Indonesia terdapat dalam UU no.37 tahun 1999 pasal 1 ayat ( 2 ), tentang hubungan luar


11/27

negeri yang menjelaskan bahwa politik luar negeri Indonesia adalah kebijakan, sikap dan

langkah pemerintah RI yang diambil dalam melakukan hubungan dengan Negara lain, organisasi

internasional dan subyek hokum internasional lainnya dalam rangka menghadapi masalah

internasional guna mencapai tujuan nasional

Indonesia menerapkan kebijakan luar negeri yang disebut politik bebas-aktif, bebas

artinya bahwa Indonesia bebas menentukan sikap yang berkaitan dengan dunia internasional,

tidak memihak kepada salah satu blok. Aktif artinya ikut memberikan sumbangan baik dalm

bentuk pemikiran maupun menyelesaikan berbagai konflik dan permasalahan dunia. Aktif

menunjukan adanya kewajiban pemerintah menunaikan instruksi UUD 1945 untuk ikut

melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan

social. Politik luar negeri merupakan bagian yang integral dari strategi nasional keseluruhan

yang merupakan sarana untuk mencapai tujuan nasional.

B. Peran Indonesia bagi dunia

Global village itulah yang bisa menggambarkan interaksi antar bangsa di dunia saat ini.

Global village dapat diartikan sebagai menyatunya Negara-negara di dunia dalam satu system

internasional, dimana satu Negara membutuhkan keunggulan Negara lain yang

didimplementasikan dalam bentuk kerjasama.

Indonesia mempunyai peran-peran yang sangat besar dalam organisasi tingkat dunia,

diantaranya ialah :

1. Indonesia sebagai Anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PPB)

Pada tanggal 28 september 1966, Indonesia secara resmi kembali menjadi anggota PBB. hal ini

disambut baik oleh pihak PBB kemudian Adam Malik dipilih sebagai ketua Majelis Umum PBB

untuk masa sidang tahun 1974.

2. Normalisasi Hubungan dengan Malaysia

Hubungan Indonesia dengan Malaysia pernah renggang. Pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni

diadakan perundingan Bangkok,yang isinya :

1. Rakyat sabah dan serawak diberi kesempatan menegaskan kembali keputusan yang telah

diambil mengenai kedudukan mereka dalam Federasi Malaysia.

2. Pemerintah kedua belah pihak menyetujui pemulihan hubungan diplomatik.

3. Tindakan permusuhan antar kedua belah pihak akan dihentikan.


12/27

secara resmi pemulihan hubungan Indonesia dengan Malaysia berlangsung di Jakarta,11 Agustus

1966.

3. Peranan Indonesia dalam ASEAN

ASEAN merupakan perhimpunan bangsa-bangsa di Asia Tenggara (Perbara).

Tujuan Berdirinya ASEAN :

1. Mempererat kemajuan ekonomi,sosial,dan budaya di kawasan Asia Tenggara.

2. Meningkatkan kerja sama antar bangsa untuk saling membantu satu sama lain.

3. Meningkatkan perdamaian dan stabilitas regional.

4. Bekerja sama dalam upaya peningkatan pendayagunaan

pertanian,industry,perluasanperdagangan komoditi internasional,perbaikan sarana

distribusi dan komunokasi,dan peningkatan taraf hidup rakyat.

4. Peran Serta Indonesia Sebagai Salah Satu Negara Pendiri Gerakan Non Blok

Gerakan non blok lahir sekitar tahun 1960-an. Blok barat yang menganut liberalism dalam

pengaruh amerika serikat dan blok timur yang menganut komunis dalam pengaruh uni soviet.

Penyelenggaraan konferensi tingkat tinggi pertama gerakan non blok di Beograd,Yugoslavia.

Indonesia pernah menjadi tuan rumah pada KTT ke-10 yang berlangsung di Jakarta pada tanggal

1 sampai 6 September 1992. Indonesia sangat setuju dengan gerakan non blok karena sesuai

dengan politik luar negeri yang bebas aktif.

5. Peran Serta Indonesia dalam organisasi Internasional APEC

Organisasi APEC merupakan frum kerja sama bidang ekonomi antara negara-negar dikawasan

Asia dan Pasifik.APEC dibentuk di Canberra, Australia pada bulan Desember 1989. Indonesia

sebagai anggota APEC ikut berperan aktif dalam organisasi tersebut. Hal ini menunjukkan

bahwa politik luar negeri Indonesia telah diterapkan dalam upaya mencapai tujuan negara yang

sesuai dengan pembukaan UUD 1945.

C. Politik luar negeri Indonesia di era globalisasi

Indonesia menerapkan politik luar negeri bebas-aktif, dasar pelaksanaan politik tersebut

ialah :

Menjalankan politik damai

Sahabat dengan segala bangsa


13/27

Saling menghormati dan tidak mencampuri urusan dalam Negara lain

Terus berusaha ikut mewujudkan keadilan social internasional dengan berpedoman pada piagam

PBB

Adapun wujud beberapa politik luar negeri Indonesia di era globalisasi:

1. Meningkatnya peranan Indonesia dalam hubungan Internasional dalam menciptakan

perdamaian dunia, serta pulihnya citra Indonesia dan kepercayaan masyarakat Internasional,

mendorong terciptanya tatanan dan kerja sama ekonomi regional dan Internasional yang lebih

baik dalam mendukung pembangunan Nasional merupakan sasaran dalam hubungan

Internasional di era globalisasi bagi negara Indonesia.

2. Arah kebijakan dalam pemantapan Politik Luar Negeri dan peningkatan kerja sama

Internasional dijabarkan dalam program-program pembangunan.

3. Program pemantapan Politik Luar Negeri dan optimalisasi Diplomasi Indonesia.

Tujuan: Meningkatkan kapasitas dan kinerja politik luar negeri dalam memberikan kontribusi

bagi proses demokralisasi, stabilitas politik, dan persatuan Nasional dan lebih memperkuat

kinerja Diplomasi Indonesia.

4. Program peningkatan kerja sama Internasional.

Tujuan: Memanfaatkan secara lebih optimal yang ada pada forum-forum kerja sama

Internasional terutama melalui kerja sama ASEAN, APEC, dan kerja sama multilateral lainnya

dan antara negara-negara yang memiliki kepentingan yang sejalan dengan Indonesia.

5. Program Penegasan Komitmen Perdamaian Dunia

Tujuan: Menegaskan komitmen Indonesia terhadap perlakuan dan perumusan aturan-aturan

serta hokum Internasional, mempertahankan pentingnya prinsip-prinsip multilateralisme dalam

hubungan Internasional derta menentang unilateralisme, agresi, dan penggunaan segalabentuk

kekerasan dalam menyelesaikan permasalahan Internasional

Pada era globalisasi seperti sekarang menjadi tantangan bagi semua Negara, setiap Negara

dihadapkan pada berbagai persoalan dunia. Persoalan tersebut termasuk dalam bidang politik.

Keadaan politik di sebuah Negara dapat mempengaruhi Negara lain. Setiap Negara dapat merasa

terlibat atas suatu permasalahan politik di suatu Negara. Hal itu terjadi karena hubungan

antarnegara yang sangat luas.


14/27

Peran politik Indonesia di era globalisasi di tunjukan dalam menyikapi peristiwa dunia.

Indonesia turut aktif dalam menyikapi permasalahan dan isu-isu yang bersifat global. Hal itu

biasanya ditunjukan dengan pernyataan sikap pemerintah Indonesia terhadap peristiwa di Negara

lain. Pernyataan tersebut merupakan sikap politik bangsa Indonesia.

Peran Indonesia di bidang ekonomi pada era global adalah kunjungan Wapres Jusuf Kalla

ke Jepang 22-27 Mei 2007 dan China 6-10 Juni 2007 mengindikasikan ingin ditingkatkannya

hubungan dagang kedua negara dimana terutama Cina telah menjadi salah satu raksasa ekonomi

dunia. Kemudian Baru-baru ini juga telah diadakan petemuan D8 di nusa dua Bali, yaitu

kerjasama dalam bentuk perdagangan antara Negara-negara berkembang (Bangladesh, Mesir,

Iran, Malaysia, Pakistan, Nigeria, Turki, dan Indonesia). Dalam kerjasama regional ASEAN

telah menciptakan kerjasama ASEAN+3 (Korsel, Cina, dan Jepang yang memungkinkan

Indonesia mengambil manfaat ekonomi dari pembentukan kerjasama itu. Di forum regional

Indonesia juga memprakarsai visi ASEAN kearah ASEAN Community layaknya Uni Eropa

sekarang ini dan Common Security dimana ASEAN akan memiliki nilai-nilai bersama sebagai

suatu komunitas besar baik ekonomi, kemakmuran, dan keamanan bersama.


15/27

Makalah Politik Luar Negeri Indonesia

BAB I

PENDAHULUAN

Dari sebagian masyarakat dunia, bangsa Indonesia selalu melakukan hubungan dengan

bangsa lainnya. Dalam menjalin hubungan dengan bangsa lain, kita menetapkan politik luar

negeri yang "bebas" dan "aktif". Politik luar negeri bebas aktif ini mulai dicanangkan sejak awal

merdeka.

Bebas artinya bahwa bangsa Indonesia bebas menjalin hubungan dan kerja sama dengan

bangsa mana pun di dunia ini. Bangsa kita tidak membatasi hubungan dengan Negara - negara

barat saja, juga tidak membatasi dengan bangsa-bangsa timur saja. Indonesia menjalin hubungan

dengan semua bangsa di dunia.

Aktif artinya bahwa bangsa Indonesia selalu berusaha secara aktif dalam usaha

menciptakan perdamaian dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan

sosial.

Pelaksanaan politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif berdasar pada landasan

konstitusional, yakni tercantum pada alinea keempat Pembukaan UUD 1945 dan pasal 11 UUD

1945. Dalam perkembangan sejarah bangsa Indonesia, pada masa orde lama (tahun 1959 - 1965)

pernah terjadi penyimpangan terhadap politik luar negeri yang bebas dan aktif ini. Saat itu

bangsa Indonesia cenderung mengeblok ke Rusia (timur). Pada waktu itu, politik luar negeri

Indonesia berporos Jakarta - Pyongyang - Peking.

Sebagai salah satu perwujudan politik luar negeri yang bebas aktif, bangsa Indonesia

pernah menyelenggarakan Konferensi Asia Afrika di Bandung pada tahun 1955 dan juga

membentuk Gerakan Non Blok bersamabeberapa negara Asia Afrika lainnya.

BAB II

PERMASALAHAN


16/27

A. Jelaskan pengertian Politik Luar Negeri Indonesia ?

B. Bagaimana perwujudan Politik Luar Negeri Indonesia yang Bebas Aktif ?

C. Jelaskan Politik Luar Negeri Indonesia Bebas Aktif di Era Globalisasi ?

BAB II

PEMBAHASAN MASALAH

A. Pengertian Politik Luar Negeri Indonesia

Suatu bangsa yang merdeka tidak dengan serta merta dapat hidup sendiri tanpa bantuan dari

negara lain. Untuk menjaga kelangsungan hidupnya dan mempertahankan kemerdekaannya,

negara tersebut membutuhkan dukungan dari negara lain. Nah, untuk mendapatkan dukungan

tersebut, suatu negara harus mengadakan hubungan yang baik dengan negara lain. Misalnya,

ketika awal berdirinya negara Kesatuan republik Indonesia, untuk memperoleh pengakuan dan

dukungan dari negara lain terhadap kemerdekaannya, para pendiri negara kita mengadakan


17/27

hubungan dengan Australia, Amerika Serikat, Belgia, Mesir dan sebagainya. Alhasil,negara kita

dapat berdiri dengan tegak dan mempertahankan kemerdekaanya sampai sekarang.

Hubungan yang dilakukan oleh suatu negara dengan negara lain, tentu saja tidak bisa

dilepaskan dari kebijakan politik luar negeri suatu negara termasuk Indonesia, perlu dipahamami

dulu definisi atau pengertian dari politik luar negeri seperti di bawah ini:

1. Politik luar negeri adalah strategi dan taktik yang digunakan oleh suatu negara dalam

berhubungan dengan negara lain.

2. Politik luar negeri merupakan kumpulan kebijaksanaan atau setiap yang ditetapkan oleh suatu

negara untuk mengatur hubungan dengan negara lain untuk yang ditujukan untuk kepentingan

nasional.

3. Politik luar negeri merupakan penjabaran dari politik nasional, sedangkan politik nasional

merupakan penjabaran untuk dari kepentingan nasional atau tujuan negara yang bersangkutan.

Jadi, pada dasarnya politik luar negeri merupakan strategi untuk melaksanakan kepentingan

nasional atau tujuan negara yang ada kaitannya dengan negara lain.

Dalam sejarah bangsa Indonesia, sejak tanggal 2 September 1948, Pemerintah Indonesia

mengambil haluan bebas aktif untuk politik luar negerinya. Dalam siding Badan Pekerja Komite

Nasional Indonesia Pusat (BP-KNIP), Pemerintah Indonesia menyampaikan sikap politik luar

negeri Indonesia seperti berikut.Sikap pemerintah tersebut dipertegas lagi oleh kebijakan politik

luar negeriIndonesia yang antara lain dikemukakan oleh Drs. Moh. Hatta. Ia mengatakan, bahwa

tujuan politik luar negeri Indonesia adalah sebagai berikut:

a. Mempertahankan kemerdekaan bangsa dan menjaga keselamatan negara;

b. Memperoleh barang-barang dari luar untuk memperbesar kemakmuran rakyat, apabila barang-

barang itu tidak atau belum dapat dihasilkan sendiri;

c. Meningkatkan perdamaian internasional, karena hanya dalam keadaan damai Indonesia dapat

membangun dan syarat-syarat yang diperlukan untuk memperbesar kemakmuran rakyat;d. Meningkatkan persaudaraan segala bangsa sebagai cita-cita yang tersimpul dalam Pancasila,

dasar dan falsafah negara Indonesia.

Politik yang bebas aktif, bebas berarti bahwa bangsa Indonesia bebas menentukan dan

berhubungan dengan negara mana pun. Kita tidak membatasi hubungan dengan bangsa-bangsa

Eropa saja atau dengan bangsa Timur saja. Kita berhubungan dengan semua bangsa di dunia.


18/27

Aktif, artinya bahwa bangsa Indonesia turut aktif dalam menciptakan perdamaian dunia.

Perwujudannya, bahwa bangsa Indonesia akan berusaha untuk membantu negara-negara yang

terjajah agar terbebas dari penjajahan, tidak mau menjajah bangsa lain, dan selalu mengutamakan

jalan pemecahan dengan cara damai terhadap setiap konflik yang terjadi.

2. Tujuan dan Prinsip Politik Luar Negeri Indonesia

Apabila kita simpulkan dari uraian di atas, tujuan politik luar negeri Indonesia bebas aktif

ialah:

a. untuk menjaga kedaulatan negara dan mempertahankan kemerdekaan bangsa;

b. ikut serta menciptakan perdamaian dunia internasional, sebab hanya dalam keadaan damai kita

dapat memenuhi kesejahteraan rakyat;

c. menggalang persaudaraan antarbangsa sebagai realisasi dari semangat Pancasila.

Dalam menjalankan politik luar negeri yang bebas aktif, bangsa Indonseia menjalankan

prinsip-prinsip berikut:

a. Negara Indonesia menjalankan politik damai, dalam arti bangsa Indonesia bersama-sama

dengan masyarakat bangsa-bangsa lain di dunia ingin menegakkan perdamaian dunia;

b. Negara Indonesia ingin bersahabat dengan negara-negara lain atas dasar saling menghargai

dan tidak akan mencampuri urusan dalam negeri negara lain. Indonesia menjalankan politik

bertetangga baik dengan semua negara di dunia.

c. Negara Indonesia menjunjung tinggi sendi-sendi hukum internasional;

d. Indonesia membantu pelaksanaan keadilan sosial internasional dengan berpedoman kepada

Piagam PBB.

3. Landasan Politik Luar Negeri Indonesia

Pelaksanaan politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif memilki landasan yang kuat

dan kokoh. Landasan tersebut tercantum pada alinea pertama dan keempat Pembukaan UUD

Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 serta pasal 11 UUD 1945. Dalam alinea

pertama disebutkan, " penjajahan harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan

dan perikeadilan." Sedangkan dalam alinea keempat dinyatakan, " ikut melaksanakan ketertiban

dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial " Pasal 11 ayat 1


19/27

UUD 1945 berbunyi, "Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan

perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain."

Selain landasan tersebut, pelaksanaan politik luar negeri Indonesia bebas aktif juga

berdasar pada Keterangan Pemerintah di depan sidang BP-KNIP tanggal 2 September 1948.

Politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif tetap diabdikan untuk mencapai kepentingan

dan tujuan nasional bangsa Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945.

Secara sosial bangsa Indonesia menghendaki kehidupan yang damai dengan semua

negara di dunia. Sebab itu, kita tidak hanya menjalin kerjasama dengan negara-negara tertentu

saja. Kita terbuka terhadap semua bangsa dan negara dalam menjalin kerjasama.

Secara kejiwaan, apabila bangsa kita membatasi diri hanya dengan negaranegara tertentu

saja, maka dapat menyebabkan bangsa kita terkucil oleh salah satu kelompok. Karena alasan itu

juga, bangsa Indonesia menentukan haluan politik luar negeri yang bebas aktif. Bebas artinya

dalam menjalin hubungan internasional tidak dibatasi pada negara-negara tertentu saja. Aktif

artinya, bangsa kita tak mau tinggal diam dalam upaya menciptakan perdamaian dan keamanan

internasional.

4. Pelaksanaan Politik Luar Negeri Bebas Aktif pada Masa Orde Lama

Pada masa orde lama (Demokrasi Terpimpin), politik luar negeri Indonesia pernah belok

ke arah negara-negara Eropa Timur atau Uni Sovyet, dan memusuhi negara-negara eropa. Hal ini

disebabkan oleh dua faktor penting, yaitu:

a. Faktor dari dalam negeri (intern), yaitu karena dominannya (besarnya pengaruh) Partai

Komunis Indonesia (PKI) menguasai kehidupan politik Indonesia;

b. Faktor dari luar negeri (ekstern), yaitu kurang simpatiknya bangsa eropa dan Amerika dalam

menghadapi berbagai persoalan di negara Indonesia.

Dengan dua alasan itu, pemerintah Indonesia akhirnya membelokkan haluan politiknya

ke arah timur (Uni Sovyet). Indonesia mengambil haluan politik luar negeri dengan membentuk

Poros Jakarta _ Hanoi _ Phnom Penh _ Peking _ Pyongyang.

Dianutnya politik luar negeri yang cenderung condong ke Sovyet menyebabkan

perubahan kehidupan sosial politik bangsa Indonesia. Partai Komunis Indonesia (PKI)

berkembang dengan leluasa. Partai-partai politik lain dibubarkan satu per satu, sehingga dalam


20/27

negara hanya ada satu partai, yaitu Partai Komunis Indonesia (PKI). Puncaknya terjadilah

peristiwa G30S/PKI pada tanggal 30 September 1965.

B Perwujudan Politik Luar Negeri Indonesia Bebas Aktif

Sebagai bangsa yang menganut politik luar negeri bebas aktif, Indonesia melakukan

berbagai kegiatan yang merupakan perwujudan dari politik luar negeri bebas aktif itu. Di antara

kegiatan yang dilakukan bangsa Indonesia dapat kamu baca seperti berikut ini.

1. Menyelenggarakan Konferensi Asia Afrika (KAA) di Bandung

Sebagai bangsa yang pernah merasakan betapa pahitnya hidup dalam penjajahan, bangsa

Indonesia memprakarsai diselenggarakannya Konferensi Asia Afrika bersama dengan negara

India, Pakistan, Birma, dan Sri Lanka.

Persiapan untuk menyelenggarakan Konferensi Asia Afrika dilakukan di Colombo (Sri

Lanka) pada tanggal 28 April - 2 Mei 1954 dan di Bogor (Indonesia) pada tanggal 29 Desember

1954.

Dalam persiapan itu disepakati bahwa Konferensi Asia Afrika (KAA) akan dilaksanakan

di Bandung (Indonesia) pada tanggal 18 _24 April 1955. Setelah disepakati, maka pada tanggal

18 sampai dengan 24 April 1955 di Kota Bandung (Jawa Barat) diseleng-garakan Konferensi

Asia Afrika, tepatnya di Jalan Asia Afrika.

Maksud dan tujuan diadakannya Konferensi Asia Afrika di Bandung adalah untuk:

a. meningkatkan kemauan baik (goodwill) dan kerja sama antar bangsa-bangsa Asia Afrika, serta

untuk menjajagi dan melanjutkan baik kepentingan timbale balik maupun kepentingan bersama;

b. mempertimbangkan masalah-masalah sosial, ekonomi, dan budaya dalam hubungannya

dengan negara-negara peserta;

c. mempertimbangkan masalah-masalah mengenai kepentingan khusus yang menyangkut rakyat

Asia Afrika, dalam hal ini yang menyangkut kedaulatan nasional, rasialisme, dan kolonialisme;

d. meninjau posisi Asia Afrika dan rakyatnya dalam dunia masa kini dan saham yang diberikan

untuk peningkatan perdamaian dunia dan kerja sama internasional.

Konferensi yang diselenggarakan di Bandung itu menghasilkan 10 prinsip yang dikenal

dengan nama Dasa Sila Bandung.Konferensi Asia Afrika ini dihadiri oleh 29 negara Asia dan

Afrika

.


21/27

2. Mendirikan Gerakan Non Blok

Seusai Perang Dunia II, negara-negara di dunia terbagi ke dalam dua blok, yaitu Blok

Barat yang dipimpin oleh Amerika Serikat dan Blok Timur yang dipimpin oleh Uni Sovyet.

Adanya dua kekuatan tersebut menyebabkan terjadinya "Perang Dingin" (Cold War) di antara

kedua blok itu. Akibatnya, suhu politik dunia menjadi memanas dan penuh dengan ketegangan-

ketegangan.

Guna mengatasi ketegangan antara Blok Barat dan Blok Timur yang terus bersitegang,

bangsa Indonesia memprakarsai didirikannya Gerakan Non-Blok (Non Aligned). Negara-negara

pemrakarsa Non-Blok ialah:

a) Afghanistan

b ) India

c ) Indonesia

d) Republik Arab Persatuan (Mesir)

e) Yugoslavia.

Gerakan Non Blok ini dibentuk atas dasar Dasa Sila Bandung (hasil Konferensi Asia

Afrika di Bandung). Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) pertama Non Blok diadakan di Beograd

atau Belgrado (Yugoslavia) dari tanggal 1 - 6 September 1961 atas undangan dari Presiden Yosef

Broz Tito (Yugoslavia), Abdul Nasser (Mesir), dan Sukarno (Indonesia). KTT ini dihadiri oleh

25 negara dari Asia-Afrika, Amerika Latin, dan Eropa.

Konferensi ini dimaksudkan untuk meredakan ketegangan dunia dan menunjukkan

kepada dunia bahwa masih ada pihak ketiga yang berada di luar kedua blok yang sedang

bertentangan itu. Setelah diadakan KTT Non Blok I, negaranegara yang tergabung dalam Non-

Blok oleh Negara - Negara barat disebut sebagai Dunia Ketiga (The Third World). Sampai saat

ini, Non-Blok telah mengadakan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) puluhan kali. Temukan KTT

kedua dan seterusnya, apa keputusan yang dihasilkan dalam setiap KTT.

3. Mengirimkan Misi Garuda (MISIRIGA)

Politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif menyatakan, bahwa bangsa Indonesia akan

senantiasa aktif dalam upaya menciptakan perdamaian dunia. Untuk mewujudkan misi ini, maka

Indonesia mengirimkan misi perdamaian dunia dengan nama Pasukan Garuda. Pasukan ini


22/27

diperbantukan untuk PBB dalam usaha turut mendamaikan daerah-daerah yang sedang

bersengketa.

Pada bulan Januari 1957 dikirimlah Pasukan Garuda I ke Timur Tengah di bawah

komando Kolonel Hartoyo, yang kemudian diganti oleh Letnan Kolonel Suadi. Pada tahun 1960,

di Kongo terjadi perang saudara. Untuk mendamaikan situasi di Kongo ini, Indonesia

mengirimkan Pasukan Garuda II di bawah pimpinan Kolonel Prijatna, sedangkan sebagai

komandan batalion adalah Letkol Solichin Gautama Purwanegara. Selanjutnya Misi Garuda III

dikirim ke Kongo dipimpin oleh Brigjen Kemal Idris.

Dalam setiap sengketa internasional yang menerjunkan PBB, Indonesia selalu siap sedia

menjadi petugas misi perdamaian PBB melalui Pasukan Garuda. Keikutsertaan Indonesia dalam

Misi Perdamaian ini tergabung dalam Pasukan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa

(DK-PBB). Dalam pengiriman misi perdamaian ini, tentara dari Indonesia mendapat sambutan

baik dari negara yang menerima. Hal ini karena tentara kita mengembangkan sikap bersahabat

dan cinta damai. Sampai saat ini, bangsa Indonesia telah puluhan kali terlibat dalam misi

perdamaian dunia di bawah bendera Perserikan Bangsa-Bangsa (PBB).

4. Menjadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)natau United Nations Organization

(UNO)

Dalam rangka mewujudkan perdamaian dunia, bangsa Indonesia ikut aktif menjadi

anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tanggal 28 September 1950 dengan nomor

anggota ke-60. Pada masa Orde Lama (Demokrasi Terpimpin), Indonesia pernah menyatakan

keluar dari keanggotaan PBB, yakni pada tanggal 7 Januari 1965. Pada saat itu, politik luar

negeri Indonesia sedang condong ke Sovyet. Akan tetapi, setelah zaman orde baru, Indonesia

kembali menjadi anggota PBB pada tanggal 28 September 1966 dan tetap pada urutan ke-60,

karena oleh PBB Indonesia masih belum dicoret dari keanggotaan. Sebagai anggota PBB, bangsa

Indonesia aktif terus dalam usaha menciptakan perdamaian dan keamanan dunia internasional,

salah satu di antaranya ialah dengan aktifnya Indonesia dalam mengirimkan misi perdamaian

yang tergabung dalam Misi Republik Indonesia Garuda (MISIRIGA).

5. Mendirikan ASEAN

Sebagai perwujudan dari politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif, pada tanggal 8

Agustus 1967, Indonesia dengan negara-negara Asia Tenggara lainnya mendirikan organisasi


23/27

yang diberi nama ASEAN (Association of The South East Asian Nations), Organisasi Negara-

negara Asia Tenggara.

ASEAN ini didirikan berdasarkan Deklarasi Bangkok. Tujuan didirikannya ASEAN

adalah untuk:

a. Mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, serta mengembangkan kebudayaan di

kawasan ini melalui usaha bersama dalam semangat kebersamaan dan persahabatan untuk

memperkokoh landasan sebuah masyarakat bangsa-bangsa Asia Tenggara yang sejahtera dan

damai;

b. Meningkatkan perdamaian dan stabilitas regional dengan jalan menghormati keadilan dan

ketertiban hukum dalam hubungan antarnegara di kawasan ini serta mematuhi prinsip-prinsip

Piagam PBB;

c. Meningkatkan kerja sama yang aktif dan saling membantu dalam masalah yang menjadi

kepentingan bersama di bidang ekonomi, sosial, teknik, ilmu pengetahuan, dan administrasi;

d. Saling memberi bantuan dalam bentuk sarana pelatihan dan penelitian dalam bidang-bidang

pendidikan, profesi, teknik, dan administrasi;

e. Bekerja sama secara lebih efektif guna meningkatkan pemanfaatan pertanian dan industri,

perluasan perdagangan dan pengkajian masalah-masalah komoditi internasional, perbaikan

sarana-sarana, pengangkutan dan komunikasi serta taraf hidup rakyatnya;

f. Memelihara kerja sama yang erat dan berguna dengan organisasiorganisasi internasional dan

regional dengan tujuan serupa yang ada dan untuk menjajaki segala kemungkinan untuk saling

bekerja sama secara erat di antara mereka sendiri.

Tujuan tersebut termaktub dalam Deklarasi Bangkok yang ditanda tangani oleh lima

menteri luar negeri negara-negara Asia Tenggara. Kelima menteri tersebut ialah:

a) Adam Malik (Indonesia),

b) Tun Abdul Razak (Malaysia),

c) Thanat Khoman (Thailand),

d) Rajaratnam (Singapura),

e) Narcisco Ramos (Filipina).

Dalam usaha memelihara stabilitas dan keamanan Asia Tenggara, Indonesia

memprakarsai untuk melakukan pendekatan agar Asia Tenggara menjadi daerah bebas nuklir.


24/27

Pada saat berkecamuk Perang Vietnam, Indonesia juga memprakarsai diselenggarakannya

Jakarta Informal Meeting (JIM) yang membahas mengenai upaya-upaya mendamaikan Vietnam.

6. Menjalin Kerja Sama dengan Negara-negara di Dunia

Politik luar negeri yang bebas dan aktif memberikan kesempatan kepada bangsa

Indonesia untuk melakukan hubungan dengan negara-negara lain di dunia. Itulah sebabnya,

sehingga bangsa Indonesia juga menjalin hubungan kerja sama dengan negara-negara di dunia,

baik dalam bidang politik, ekonomi, sosial budaya, pendidikan dan ilmu pengetahuan, tanpa

membatasi diri dengan negara-negara blok barat saja atau blok timur saja.

Sebagai perwujudannya, bangsa kita menjadi anggota oragnisasi internasional. Dalam

organisasi internasional, Indonesia juga bekerja sama dalam OPEC (Organization of Petroleum

Exporting Countries =Negara-negara pengekspor minyak), Organisasi Konferensi Islam (OKI),

dan APEC (Asia Pacific Economic Cooperation = Kerjasama Ekonomi Negara Asia Pasifik).

Selain itu, Indonesia juga menjadi anggota organisasi internasional lainnya.

C Politik Luar Negeri Indonesia Bebas Aktif di Era Globalisasi

Kita semua memaklumi, bahwa saat ini kehidupan dunia sedang mengalami proses yang

dinamakan globalisasi. Globalisasi adalah proses kehidupan yang mulai mendunia. Keadaan ini

disebabkan oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, terutama teknologi komunikasi

dan transportasi.

Dengan globalisasi, dunia seakan-akan terasa mengecil. Hal ini terasa sekali ketika kita

sedang menyaksikan suatu peristiwa di belahan dunia lain dalam waktu yang bersamaan. Seolah-

olah dunia tidak mengenal batas-batas geografis. Demikian pula bila kita mengunjungi negara

lain atau daerah lain dengan menggunakan alat transportasi moderen. Untuk menempuh suatu

tempat hanya diperlukan waktu yang cukup singkat. Inilah salah satu tanda globalisasi.

Seiring dengan perkembangan globalisasi yang terus melesat, ketergantungan antarnegara

menjadi semakin tinggi, baik ketergantungan secara politis, ekonomi, maupun ilmu pengetahuan

dan teknologi. Menghadapi kenyataan ini, tentu saja kita harus membuka diri terhadap seluruh

bangsa-bangsa di dunia. Di abad globalisasi seperti sekarang ini, suatu bangsa tidak bisa lagi

hanya menjalin hubungan dengan negara-negara tertentu saja. Kebutuhan negara akan barang-


25/27

barang pemuas kebutuhan warga negara semakin beraneka ragam. Dan itu tidak semua dapat

diproduksi oleh negaranya. Oleh sebab itu, maka menjalin hubungan dan kerja sama yang seluas-

luasnya merupakan salah satu tantangan global.

Bagi bangsa Indonesia, politik luar negeri yang bebas dan aktif merupakan kunci dalam

menjalin hubungan di abad global. Ini berarti, bagi bangsa Indonesia, globalisasi tidak harus

mengubah haluan politiknya. Sebab, politik luar negeri Indonesia telah sesuai dengan tuntutan

globalisasi. Politik luar negeri Indonesia memberi kesempatan dan peluang untuk melakukan

hubungan dengan Negara mana pun tanpa dibatasi oleh perbedaan ideologi, politik, ekonomi,

dan social budaya, serta agama.

BAB IV

PENUTUP

Politik luar negeri Indonesia merupakan bebas aktif. Bebas, artinya bahwa bangsa kita

bebas menjalin hubungan dengan negara-negara lain di dunia tanpa harus terikat dengan blok

barat atau blok timur. Aktif, artinya bahwa kita akan senantiasa berusaha menciptakan dan

mewujudkan kehidupan dunia yang aman dan damai.

Landasan pelaksanaan politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif tertuang dalam

alinea pertama dan keempat Pembukaan UUD 1945 serta dalam pasal 11 UUD 1945.

Sebagai wujud pelaksanaan politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif, Indonesia

melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

a. menjadi anggota PBB pada tanggal 28 September 1950;

b . menyelenggarakan Konferensi Asia Afrika di Bandung pada tahun 1 9 5 5 ;

c . mengirimkan misi perdamaian dunia yang tergabung dalam Misi Republik Indonesia Garuda

(MISIRIGA);

d. membentuk gerakan non blok (non aligned) untuk meredakan ketegangan akibat perang dingin

antara blok barat yang dipimpin Amerika Serikat dan blok timur yang dipimpin Uni Sovyet.


26/27

e . Membentuk organisasi ASEAN untuk menciptakan stabilitas Asia Tenggara yang aman,

tertib, dan damai pada tanggal 8 Agustus 1967.

f. Menjalin kerja sama ekonomi, politik, sosial budaya, dan iptek dengan negara-negara di dunia.

g. Aktif dalam organisasi internasional seperti OKI, APEC, OPEC, dan sebagainya.

Di abad globalisasi, ketergantungan antarnegara semakin tinggi, sehingga tidak mungkin

suatu negara hanya menjalin hubungan dengan Negara tertentu saja. Bagi bangsa Indonesia,

tututan globalisasi tidak menjadi penghambat dalam pelaksanaan politik luar negeri bebas aktif,

sebab sejak awal kemerdekaan Indonesia menjalin hubungan dengan semua bangsa di dunia,

tanpa ada pembatasan blok atau kepentingan politik. Sehingga dapat dikatakan, bahwa politik

luar negeri bebas aktif sesuai dengan situasi globalisasi seperti sekarang ini.

Pelaksanaan politik luar negeri yang bebas dan aktif ditujukan untuk mencapai

kepentingan dan tujuan nasional sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim, 2004, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah, Jakarta: Eka Jaya.

- Badan Standar Nasional Pendidikan, 2006, Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar

Pendidikan Kewarganegaraan untuk SD/MI, Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional.

- Majelis Permusyawaratan Rakyat, 2005, Himpunan Ketetapan MPRS dan MPR RIBerdasarkan

Ketetapan MPR RI Nomor I/MPR/2003 Pasal 2 dan Pasal 4, Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR

RI.

- Majelis Permusyawaratan Rakyat, 2005, Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Sesuai dengan Urutan Bab, Pasal, dan Ayat, Jakarta:

Sekretariat Jenderal MPR RI.

- Majelis Permusyawaratan Rakyat, 2006, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945, Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI.

- Sujiyanto dan Muhlisin, 2007, Praktik Belajar Kewarganegaraan untuk SMA Kelas XI, Jakarta:

Ganeca Exact.

- Sukadi, 2007, Pegangan Guru PKn (Pendidikan Kewarganegaraan) untuk Sekolah Dasar-

Madrasah Ibtidaiah Kelas 6, Bandung: Acarya Media Utama.


27/27

W.J.S. Poerwadarminta, 1989, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka

makalah politik luar negeri indonesia terhadap malaysia

Documents