naskah sistem kredit semester sma

7/24/2019 NASKAH SISTEM KREDIT SEMESTER SMA

1/36


2/36

Model Penyelenggaraan SKS

2015, Dit. Pembinaan SMA ii

KATA PENGANTAR

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mulai tahun pelajaran 2013/2014 telahmenetapkan kebijakan implementasi Kurikulum 2013 secara terbatas di 1.270 SMA sasarandan sejumlah SMA yang melaksanakan secara mandiri. Selanjutnya pada tahun pelajaran2014/2015, Kurikulum 2013 dilaksanakan di seluruh SMA untuk kelas X dan XI.Mempertimbangkan pentingnya Kurikulum 2013 dan masih ditemukannya beberapa kendalateknis, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan telah menetapkan kebijakan penataan kembaliimplementasi Kurikulum 2013 pada semua satuan pendidikan mulai semester dua tahunpelajaran 2014/2015 melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 160Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Kurikulum Tahun 2006 dan Kurikulum 2013.Implementasi Kurikulum 2013 di SMA akan dilakukan secara bertahap mulai semestergenap tahun pelajaran 2014/2015 di 10% SMA sampai dengan tahun pelajaran 2020/2021 di

seluruh SMA. Sepanjang implementasi secara bertahap tersebut akan dilakukan evaluasi,perbaikan konsep dan strategi implementasi Kurikulum 2013 agar siap untuk dilaksanakansecara menyeluruh di semua SMA.

Sejalan dengan kebijakan diatas, Direktorat Pembinaan SMA sesuai dengan tugas danfungsinya terus melakukan fasilitasi pembinaan implementasi Kurikulum 2013, antara lainmelalui pengembangan naskah pendukung kurikulum. Pada tahun 2015 DirektoratPembinaan SMA melakukan reviu naskah yang dikembangkan tahun sebelumnya danmenyusun naskah baru mengikuti perkembangan kebijakan Kurikulum 2013. Naskah-naskahyang direviu dan disusun sebagai berikut : Panduan Pengembangan KTSP, PanduanPengembangan Silabus, Panduan Pengembangan RPP, Model-Model Pembelajaran, PanduanPengembangan Penilaian, Model Pembelajaran dan Penilaian Projek, Model Pelaksanaan

Remedial dan Pengayaan, Model Penyelenggaraan SKS, Model Penyelenggaraan AktualisasiMata Pelajaran Dalam Kegiatan Kepramukaan, Model Penyelengaraan Peminatan, ModelPenyelenggaraan Pendalaman Minat, Panduan Pengembangan Muatan Lokal, ModelPenyelenggaraan Kewirausahaan, Panduan Transisi Kurikulum 2013 ke Kurikulum 2006, danPanduan Pengisian Aplikasi Rapor. Naskah-naskah pendukung kurikulum dikembangkanoleh tim pengembang yang terdiri dari unsur staf Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota,pengawas, kepala sekolah, dan guru dengan prinsip dari kita, oleh kita, dan untuk kita.Naskah-naskah tersebut disusun sebagai acuan bagi sekolah dalam mengelola pelaksanaankurikulum dan acuan bagi guru untuk melaksanakan pembelajaran di kelas sesuai denganketentuan yang telah ditetapkan.

Naskah-naskah pendukung kurikulum akan terus dikembangkan, sehingga menjadi lebihoperasional. Oleh karena itu, sekolah diharapkan memberi masukan untuk penyempurnaanlebih lanjut. Kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan dan pembahasannaskah-naskah ini diucapkan terima kasih.

Jakarta, 00Juni 2015Direktur Pembinaan SMA,

Harris Iskandar, Ph.DNIP. 196204291986011001


3/36


2015, Dit. Pembinaan SMA iii

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ................................................................................................................................. i

DAFTAR ISI ............................................................................................................................................ iii

BAB I PENDAHULUAN ............................................................................................................................ 1

A. Latar Belakang .......................................................................................................................... 1

B. Tujuan ........................................................................................................................................ 2

C. Ruang Lingkup ........................................................................................................................... 3

D. Landasan .................................................................................................................................... 3

BAB II PENGERTIAN DAN KONSEP ....................................................................................................... 4

A. Pengertian ................................................................................................................................. 4

B. Prinsip ........................................................................................................................................ 4

C. Penyelenggaraan ...................................................................................................................... 5

BAB III MODEL IMPLEMENTASI PENYELENGGARAAN ....................................................................... 10

A. Mekanisme Persiapan ............................................................................................................ 10

B. Struktur Kurikulum dan Beban Belajar ............................................................................... 12

C. Pengelolaan Pembelajaran ................................................................................................... 16D. Pemberdayaan Pembimbing Akademik (PA) dan Konselor/BK ....................................... 23

E. Penilaian Hasil Belajar .......................................................................................................... 24

F. Pengawasan dan Evaluasi ...................................................................................................... 26

BAB IV PENUTUP ................................................................................................................................. 28

DAFTAR PUSTAKA ............................................................................................................................... 29

Lampiran 1. Contoh Roadmap Pembelajaran Pada Pola Diskontinu ..................................... 31

Lampiran 2 Contoh Kartu Rencana Studi (KRS) ......................................................................... 32


4/36


2015, Dit. Pembinaan SMA 1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak

serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan

bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia

yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat,

berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta

bertanggung jawab (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003). Departemen Pendidikan

Nasional menjelaskan dalam visinya bahwa kecerdasan mencakup cerdas intelektual,

cerdas emosional dan cerdas spiritual (Renstra Kemdiknas 2010-2014). Sedangkankemandirian merupakan salah satu dari tugas perkembangan yang harus dicapai siswa.

Kondisi kemandirian siswa SMA dewasa ini (Sarlito Wirawan, 2003) cukup

memprihatinkan. Umumnya siswa ragu dan tidak tahu kemana mereka harus

melanjutkan studi. Banyak siswa yang belum dapat menentukan pilihan karier dan

pendidikan di masa depan. Sejumlah siswa merasa yakin memilih jurusan bisnis yang

dianggap favorit juga tidak memiliki alasan yang rasional. Mereka umumnya hanya

ikut-ikutan berdasarkan trend yang terjadi di kalangan remaja. Salah satu

penyebabnya adalah pengembangan kemandirian di sekolah maupun keluarga belumoptimal. Belum ada iklim yang kondusif dalam membangun kemandirian siswa SMA.

Sekolah dengan layanan yang dilakukan selama ini belum memberikan alternatif yang

dapat dipilih dan diambil keputusan sebagai bentuk pengembangan kemandirian.

Kurikulum tingkat satuan pendidikan diharapkan dapat mengembangkan potensi

peserta didik agar lebih optimal. Sekolah dapat mengembangkan kurikulum sesuai

dengan karakteristik kebutuhan dan potensi peserta didik, masyarakat, dan

lingkungan.

Realitas menunjukkan bahwa peserta didik memiliki karakteristik yang beragam.

Masing-masing memiliki kebutuhan dan potensi yang berbeda. Dengan mudah kita

temukan bahwa kecepatan belajar, potensi belajar, serta minat peserta didik terhadap

mata pelajaran tidak sama. Padahal peserta didik akan lebih sukses jika belajar sesuai

dengan potensi dan minatnya. Dengan demikian diperlukan pola penyelenggaraan

pendidikan yang dapat secara optimal melayani realitas tersebut.

Pola pembelajaran Sistem Kredit Semester (SKS) yang memberikan kebebasan peserta

didik dalam memilih beban belajar dan mata pelajaran dipandang dapat melayani

keragaman lebih luas dibanding dengan Sistem Paket. Peserta didik dapat memilih


5/36



mata pelajaran dan beban belajar sesuai dengan minat, potensi, dan kebutuhan.

Dengan demikian kondisi belajar diharapkan merupakan upaya sadar yang diawali sejak

pemilihan beban belajar dan mata pelajaran sesuai dengan kebutuhan dan potensi

yang dimiliki. Kebebasan memilih beban belajar dan mata pelajaran dapat mendorong

kesadaran dan motivasi yang tinggi sehingga memungkinkan prestasi belajar tercapailebih optimal.

Peraturan Menteri Pedidikan dan Kebudayaan Nomor158 tahun 2014 menjelaskan

konsep dan strategi penerapan sistem kredit semester (SKS) di SMP/MTs dan

SMA/MA/SMK. Dalam lampiran tersebut dijelaskan tentang kebijakan, konsep, dan

prinsip penyelenggaraan SKS di sekolah. Penjelasan tersebut masih bersifat umum

sehingga sekolah masih banyak mengalami kendala, diantaranya dalam menentukan

beban belajar, menyusun struktur kurikulum, menfasilitasi pilihan beban belajar dan

mata pelajaran, serta menyusun jadwal pelajaran fleksibel untuk mata pelajarantertentu. Di sisi lain sekolah belum mampu memfasiltasi keragaman peserta didik

dalam hal kecepatan belajar sehingga memungkinkan mereka menyelesaikan studi

dalam waktu yang beragam. Oleh karena itu diperlukan model pelaksanaan yang

didasarkan pada pengalaman empirik dan ide yang relevan dengan kebijakan SKS yang

dapat digunakan sekolah untuk melaksanakan SKS.

Sebagai respon atas temuan dan masukan tersebut, Direktorat Pembinaan SMA perlu

menyusun model penyelenggaraan yang memberikan gambaran tentang alternatif

penyelenggaraan SKS di SMA.

B. Tujuan

Secara umum naskah ini bertujuan untuk memberikan gambaran mekanisme

pelaksanaan SKS di SMA. Secara khusus, naskah ini bertujuan:

1. Memberikan gambaran tentang teknis persiapan, pelaksanaan, dan pengendalianpelaksanaan SKS di SMA;

2. Memberikan penjelasan tentang model tahapan persiapan, pelaksanaan, danevaluasi pelaksanaan SKS di SMA;

3. Memberikan penjelasan model penilaian SKS di SMA; dan

4. Mendorong kesiapan SMA untuk melaksanakan SKS sebagai layanan inovasipendidikan untuk meningkatan mutu lulusan.


6/36



C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup naskah model penyelenggaraan SKS di SMA mencakup prinsip dan

mekanisme penyelanggaran mulai dari persiapan, pelaksanaan dan pengelolaan secara

bertahap, pembelajaran dan penilaian, serta pengawasan dan evaluasi.

D. Landasan

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan

Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Pendidikan Nasional;

3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 64 Tahun 2013 Tentang

Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah;


Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah;

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 66 Tahun 2013Tentang

Standar Penilaian Pendidikan;


Penyelenggaraan SKS pada Pendidikan Dasar dan Menengah;

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 61 Tahun 2014 tentang

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan pada Pendidikan Dasar dan Menengah


Ekstrakurikuler pada Pendidikan Dasar dan Menengah


Kepramukaan sebagai Ekstrakurikuler Wajib pada Pendidikan Dasar dan Menengah


Peminatan pada Pendidikan Dasar dan Menengah


Penilian oleh Pendidik pada Pendidikan Dasar dan Menengah12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 111 Tahun 2014 tentang

Bimbingan dan Konseling pada Pendidikan Dasar dan Menengah


Kriteria Kelulusan Peerta Didik pada Satuan Pendidikan Penyelenggaran

US/Madrasah/Pendidikan Kesetaraan dan Ujian Nasional


7/36



BAB II

PENGERTIAN DAN KONSEP

A. Pengertian

Pada hakikatnya, SKS merupakan perwujudan dari amanat Pasal 12 Ayat (1) Undang-

Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pasal tersebut

mengamanatkan bahwa Setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan

berhak, antara lain: (b) mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat,

minat, dan kemampuannya; dan (f) menyelesaikan program pendidikan sesuai

dengan kecepatan belajar masing-masing dan tidak menyimpang dari ketentuan

batas waktu yang ditetapkan. Penerapan SKS dalam pengelolaan pembelajaran pada jenjang pendidikan dasar

dan menengah di Indonesia merupakan suatu upaya inovatif untuk menambah

kekayaan pengelolaan pembelajaran. Selama ini sistem pengelolaan pendidikan

hanya menggunakan satu cara, yaitu Sistem Paket. Melalui penerapan SKS

dimungkinkan peserta didik dapat menyelesaikan program pendidikan lebih cepat

sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya.

Beban belajar pada SKS di SMA dinyatakan dengan jam pelajaran (JP) dengan beban

keseluruhan pada tingkat SMA minimal 260 JP. Beban belajar 1 JP secara umum terdiriatas 45 menit kegiatan tatap muka dan minimal 60% (sekitar 27 menit) untuk kegiatan

penguasan terstruktur dan tugas mandiri tidak terstruktur.

Sistem Kredit Semester selanjutnya disebut SKS adalah bentuk penyelenggaraan

pendidikan yang peserta didiknya menentukan jumlah beban belajar dan mata

pelajaran yang diikuti setiap semester pada satuan pendidikan sesuai dengan

bakat, minat, dan kemampuan/kecepatan belajar.

Secara khusus kegiatan satu jam pelajaran tatap muka dalam beban belajar bagi

peserta didik yang memiliki kecepatan belajar diatas rata-rata, durasi satu jam

pelajaran dapat dilaksanakan selama 30 menit (Permendikbud 158 tahun 2014 pasal 9).

B. Prinsip

Penyelenggaraan SKS di SMA mengacu pada prinsip sebagai berikut.

1. Fleksibel , artinya penyelenggaraan SKS harus memberikan pilihan mata

pelajaran dan waktu penyelesaian masa belajar yang memungkinkan peserta

didik menentukan dan mengatur strategi belajar secara mandiri.


8/36



2. Keunggulan , artinya penyelenggaraan SKS memungkinkan peserta didik

memperoleh kesempatan belajar dan mencapai tingkat kemampuan optimal

sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuan/kecepatan belajar.

3. Maju berkelanjutan, artinya penyelenggaraan SKS yang memungkinkan peserta

didik dapat langsung mengikuti muatan, mata pelajaran atau program lebihlanjut tanpa terkendala oleh peserta didik lain.

4. Keadilan, artinya penyelenggaraan SKS memungkinkan peserta didik

mendapatkan kesempatan untuk memperoleh perlakuan sesuai dengan

kapasitas belajar yang dimiliki dan prestasi belajar yang dicapainya secara

perseoranga

C. Penyelenggaraan

SKS diselenggarakan melalui pengorganisasian pembelajaran bervariasi danpengelolaan waktu belajar yang fleksibel. SKS adalah alternatif sistem belajar selain

sistem paket yang dapat dilakukan oleh SMA berakreditasi A. Penyelenggaraan SKS di

SMA merupakan salah satu upaya inovatif dan kreatif dalam meningkatkan mutu

pendidikan melalui layanan yang bervariasi untuk mengakomodasi kemajemukan

peserta didik dalam hal minat, kebutuhan, potensi, bakat, dan kecepatan belajarnya.

Penyelenggara SKS harus melakukan persiapan fisik dan non fisik dalam memberikan

layanan yang bervariasi dan fleksibel.Berbeda dengan sistem paket dengan pola

layanan yang seragam, penyelenggara SKS perlu menyiapkan paradigma terkait

keragaman dalam menyusun, melaksanakan, dan mengevalusai program pendidikan di

sekolahnya.

Pengorganisasian pembelajaran bervariasi dilakukan melalui penyediaan unit-unit

pembelajaran utuh setiap mata pelajaran yang dapat diikuti oleh peserta didik. Variasi

pembelajaran normal ditempuh rata-rata enam semester dengan beban rata-rata 42

s.d 46 jam pelajaran per minggu. Variasi pembelajaran lebih cepat dapat diselesaikan

dalam waktu empat atau lima semester. Layanan seperti ini ditempuh dengan beban

belajar 54 s.d 70 jam pelajaran per minggu.

Pengelolaan waktu belajar yang fleksibel dilakukan melalui pengambilan beban

belajar untuk unit-unit pembelajaran utuh setiap mata pelajaran oleh peserta didik

sesuai dengan kecepatan belajar masing-masing. Peserta didik dengan kecepatan

belajar dan prestasi tinggi dapat mengambil beban lebih banyak dibanding dengan

lainnya. Layanan pembelajaran dapat dilakukan dalam bentuk individu dan/atau

kelompok.

Layanan individu diberikan kepada peserta individu yang meminta tambahan bebanbelajar dan mata pelajaran di luar jam pelajaran kelas atau rombongan belajar.


9/36



Layanan dapat diberikan sampai malam hari sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan

peserta didik.Layanan kelompok dapat dilakukan dengan membuat kelompok/kelas

tertentu dengan kecepatan dan prestasi/kemampuan yang hampir sama.

Pengelompokan dalam kelas secara bervariasi dapat dilakukan berdasarkan data yang

diperoleh pada saat penerimaan peserta didik baru (PPDB). Pada beberapa sekolah berasrama ( boarding ) layanan individu lebih mudah

dilaksanakan. Sebaliknya pada sekolah tidak berasrama, layanan kelompok lebih

mudah dilaksanakan. Ketersediaan sumber daya dan fleksibiltas waktu layanan sangat

berpengaruh pada bentuk individu dan/atau kelompok yang dilakukan.

Konsekuensi keragaman dalam penyelenggaraan SKS di SMA antara lain adalah sebagai

berikut.

1) Terdapat pola layanan yang dapat dilakukan, yaitu layanan kelompok dan layanan

individu2) Pada layanan kelompok dapat dilakukan dengan pola kontinu dan diskontinu atau

On/Off . Pada pola kontinu setiap mata pelajaran selalu muncul tiap semester,

sedangkan pola diskontinu mata pelajaran tidak harus dimunculkan tiap semester.

3) Pada layanan kelompok pola kontinu, satuan pendidikan dapat menyusun variasi

pembelajaran sesuai dengan kecepatan belajarnya. Struktur kurikulum dapat

disusun beragam, terdiri atas: 4 semester, 5 semester, dan/atau 6 semester.

4) Pada layanan kelompok pola diskontinu, satuan pendidikan menyusun serial mata

pelajaran dengan jumlah maksimal 4 seri. Penyusuan serial mata pelajaran tidak

mengubah urutan materi dan kompetensi (KI dan KD) yang tertuang pada standar

isi. Satuan pendidikan dapat menyusun peta jalan ( roadmap ) sebagai pilihan yang

disediakan bagi peserta didik sesuai dengan strategi yang dipilih.

5) Konsekuensi keragaman tersebut adalah menyusun silabus dan bahan ajar dalam

unit-unit tertentu yang disusun berdasarkan perhitungan alokasi waktu, yaitu satu

semester minimal 18 minggu efektif termasuk dua minggu efektif yang terpakai

untuk UTS dan UAS.

6) Satuan pendidikan dengan jumlah rombongan relatif sedikit (menerima peserta

didik baru sampai dengan 6 kelas) disarankan menggunakan layanan kontinu.

Sebaliknya satuan pendidikan dengan jumlah rombongan belajar relatif banyak

dapat menggunakan layanan diskontinu ( On/Off ).

7) Variasi layanan kontinu dan diskontinu dapat memunculkan kelas dinamis, artinya

terdapat kelas mayor (utama) dengan mata pelajaran tertentu yang dipilih dan

kelas minor sesuai dengan tambahan mata pelajaran lainnya.

Beberapa perbandingan pola kontinu dan diskontinu dapat dilihat pada tabel berikutini:


10/36



Tabel 1. Perbandingan Pola Kontinu dan Diskontinu

Aspek Pola Kontinu Pola Diskontinu

Penjadwalan matapelajaran

Muncul di tiap semester Beberapa mata pelajarantidak muncul tiap semester

Struktur mata pelajaran o Tidak sama sesuaikecepatan belajarnya.Satuan pendidikanmenyediakan strukturkurikulum dan bebanbelajar mata pelajaranbervariasi

o Program aplikasimenggunakanpengkodean matapelajaran berbeda

untuk kecepatanbelajar yang berbeda

o Disusun masksimal 4seri berlaku samauntuk semua variasikecepatan belajar

o Program aplikasi dapatdisusun dengan kodematapelajaran yangsama

Pengaturan bebanmegajar guru minimal24 jam pelajaran

Lebih mudah Lebih sulit, karena harusdiatur roadmapp bervariasi

Pengambilan bebantambahan sesuaidengan indeks Prestasi

Kurang fleksibel, pesertadidik terkondisi denganpemilihan beban belajaryang seragam

Lebih fleksibel, pesertadidik terkondisi pengisianKRS yang beragam

Pengalihan darirombongan belajarlebih cepat ke lebihlambat

Lebih sulit, karenanyatugas PA dan BK menjagaprestasi dan kecepatanbelajar peserta didik tetapstabil

Lebih mudah, karenamasih ada pilihanbervariasi yang tersedia

Pengalihan darirombongan belajarlebih lambat ke lebihcepat

Lebih Sulit, karena serimata pelajaran berbeda dikelas lebih cepat matericenderung lebih banyak.Solusinya adalah denganprogram matrikulasi padajeda waktu sebelumsemester berikutnyadimulai.

Lebih mudah, karena serimata pelajarannya sama

Pelaksanaan tugas PA Lebih mudah, pesertadidik cenderung ada padakelas yang tetap

Lebih dinamis, pesertadidik boleh jadi tidakselalu dalam kelas yangtetap

Penyusunan perangkatpembelajaran (silabus,

RPP, bahan ajar)

Disusun dalam unit-unittertentu sesuai dengan

materi pokok. Kemudiandikemas untuk tiap

Disusun dalam unit-unittertentu sesuai dengan

materi pokok. Kemudiandikemas menurut seri yang


11/36



Aspek Pola Kontinu Pola Diskontinu

semester menurut variasikecepatan belajar

dapat digunakan untuksemua variasi kecepatanbelajar

Penerapan sesuaijumlah rombonganbelajar

Disarankan untuk sekolahkecil (jumlah paralelrombongan belajar sampaidengan 6)

Disarankan untuk sekolahbesar (jumlah paralelrombongan belajar 8 keatas)

Keunggulan penyelenggaraan SKS antara lain sebagai berikut.

1) Peserta didik dapat terlayani sesuai dengan keragaman bakat, minat, dan

kemampuannya

2) Kemandirian peserta didik terkondisi dengan adanya pengisian KRS (kartu rencana

studi) setiap semester pada saat memilih beban belajar dan mata pelajaran.

3) Dapat menyusun strategi lebih efektif dalam menghadapi Ujian Nasional (UN) di

semester 6, yaitu dengan cara menyelesaikan semua beban belajar dan mata

pelajaran di semester 5. Dengan demikian ujian sekolah (US) sudah terlaksana

sampai awal semester 6. Sedangkan di semester dapat difokuskan pada kegiatan

Try Out persiapan UN dan seleksi perguruan tinggi.

4) Ujian Sekolah dapat dilakukan tiap semester untuk mengurangi beban yang selama

ini terpusat di semester 6.

5) Hubungan antara peserta didik dengan pembimbing akademik (PA) lebih kuat sejak

awal tahun pertama sampai dengan selesai masa studinya.

6) Tidak ada kenaikan kelas. Kelulusan mata pelajaran dilakukan di akhir semester.

7) Dapat melayani peserta didik tertentu sesuai dengan kecepatan belajarnya dengan

tetap memungkinkan hasil belajar tinggi meskipun masa studinya lebih lama.

Keunggulan ini memungkinkan peserta didik yang selesai 8 semeter (empat tahun)

tetap dapat mengikuti seleksi perguruan tinggi jalur SNMPTN (Undangan)

8) Motivasi belajar peserta didik lebih tinggi karena hak memilih beban belajar dan

mata pelajaran tiap semester.

Beberapa kelemahan penyelenggaraan SKS di SMA antara lain adalah sebagai berikut.

1) Keragaman layanan dianggap menyulitkan karena terbiasa dengan pola yang

seragam

2) Memerlukan dukungan administrasi berbasis TIK yang memadai

3) Pengaturan peta jalan ( roadmapp ) pada pola diskontinu dianggap sulit karena harus

mengakomodasi distribusi jam mengajar guru. Hal ini untuk memenuhi tuntutan

minimal mengajar 24 jam tatap muka


12/36



4) Pemahaman peran dan fungsi pembimbinag akademik (PA) yang berbeda dibanding

dengan wali kelas. Pelaksanaan layanan PA sampai peserta didik selesai juga

dianggap sulit dalam pengadministrasian.

5) Adaptasi terhadap PDSS, terutama pada pola diskontinu ( On/Off ). Satuan

pendidikan perlu membuat tabel konversi dari serial pada SKS dengan semesterpada sistem paket. Hambatan ini dapat diatasi dengan penyediaan PDSS yang

fleksibel dan difasilitasi oleh pemerintah dan pemerintah daerah.

6) Peraturan daerah dan tradisi harus masuk dan pulang secara bersamaan

masihmenjadi kendala bagi satuan pendidikan. Peserta didik tertentu yang tidak

dapat masuk mulai jam pertama belum bisa dilayani.

7) Pelaksanaan UN tiap semester oleh pemerintah belum terlaksana. Sebagian satuan

pendidikan penyelenggaran SKS masih ragu untuk melaksanakan US tiap semester.

8) Sebagian perguruan tinggi masih belum memahami pelaksanaaan SKS di SMA.


13/36



BAB III

MODEL IMPLEMENTASI PENYELENGGARAAN

A.

Mekanisme PersiapanPelaksanaan atau penyelenggaraan SKS dilakukan secara bertahap dengan strategi

phasing in/out dimulai tahun pertama.Sehingga penerapan SKS dimulai kelas X,

sedangkan kelas XI dan XII menggunakan Sistem Paket. Pada tahun kedua, terdapatdua

angkatan yang menerapkan SKS,dan pada tahun ketiga seluruh angkatan menerapkan

SKS.

Tabel 2. Tahapan Penyelenggaraan SKS di SMA

PERIODE

PELAKSANAAN

KELAS X KELAS XI KELAS XII

Tahun PertamaSistem KreditSemester

Sistem Paket Sistem Paket

Tahun Ke DuaSistem KreditSemester

Sistem KreditSemester

Sistem Paket

Tahun Ke TigaSistem KreditSemester



Pada tahap awal penyelenggaraan SKS, satuan pendidikan.1. Menyusun KTSP yang memuat struktur kurikulum dengan Sistem Paket dan SKS

yang telah ditandatangani Dinas Pendidikan Provinsi.

2. Menyusun perangkat pembelajaran (Silabus dan RPP) SKS sesuai dengan unit-unit

pembelajaran tiap mata pelajaran, minimal untuk tahun pertama.

3. Merancang jadwal mata pelajaran dan jadwal konsultasi Pembimbing Akademik

(PA) dan Konselor/BK.

4. Mendapat izin tertulis dari Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan Provinsi. Izin

tersebut kemudian dilaporkan kepada Direktorat PSMA.

Implikasi Pelaksanaan

Jenis/Pola

Model Penyelenggaran SKS

Kontinu

VariasiKecepatan

Belajar

VariasiStruktur

Kurikulum

VariasiKonversi

Mapel

Diskontinu

VariasiKecepatan

Belajar

VariasiRoadmapp

Variasi bebanMengajar

Guru


14/36



5. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan orangtua.

Tabel 3. Mekanisme Persiapan Penyelenggaraan SKS

Tahapan

Deskripsi KegiatanOut Put

Kepala SekolahTim

PengembangKurikulum

Guru PAdanBK

Persiapan o Mempersiapkandanmenyamakanpersepsi wargasekolah tentangSKS

o Sosialisasiinternal

o Membentuk TimPelaksana SKS(TimPengembangKurikulum)

o Mengajukan ijinkepada DinasPendidikan

o Mendalamidanmemahamikonsep SKS

o Membuatjadwalkegiatan

o Membuat danm membahasdraftdokumenMerevisi draftdokumen

o Merancangsistemaplikasipendukung

o Merancangstrukturkurikulum danpetapembelajaran

untuk 6semester

o Memahamikonsep SKS

o Mempelajaridanmembahasdraftdokumen

o Menyusun KI-KD sesuaistrukturkurikulumMerancangSilabus danRPP sesuaidengan unitpembelajaran

o Memahamikonsep SKS

o Merancangprogramlayanan

o Merancangprogramkonsultasi

Dokumen KTSPdan IjinPelaksanaan

AwalPelaksanaan

o Sosialisasieksternalkepadamasyarakat

o Menetapkantugas guru, PA,dan BK kelas X

o Menghimpundokumenperangkatpembelajarandan penilaian

o Pembagiantugas guru,PA, dan BK

o Menyusun

jadwalpelajaran

o Menyiapkanperangkatpembelajarandan penilaian

o MeningkatkanpemahamanpembelajaranSKS

o Menyiapkanperangkatlayanan dankonsultasibimbingan

o Dukunganwargasekolah danpublik

o Kelengkapan dokumenperangkatpembelajaran dan

penilaiano Dokumen

peangkatlayanan danbimbingan


15/36



Tahapan

Deskripsi KegiatanOut Put

Kepala SekolahTim

PengembangKurikulum

Guru PAdanBK

Pelaksanaan o Mengontrol danmengevaluasipelaksanaan

o Memotivasi danmenginspirasiwarga sekolah

o menjaminpelaksanaanpembelajarandan penilaian

o mengaturpenjadwalandanpembagiantugasmengajar

o Membantupelaksanaanmonitoringdan evaluasi

o Melaksanakanpembelajaran

o Melakukanpenilaian

o Menganalisishasil belajar

o Melaksanakantindak lanjuthasil analisis

o Melaporkanpenilaiankompetensipeserta didik

o Melaksanakanlayanan danbimbingan

o Menganalisishasil layanandanbimbingan

o Menindak-lanjuti hasilanalisis

o Melaporkanhasil layanandanbimbingan

Efektifitaspelaksanaan

B. Struktur Kurikulum dan Beban Belajar

Secara umum struktur kurikulum dan beban belajar SKS mengacu pada Permendikbud

Nomor 59 tahun 2014, terdiri dari mata pelajarn kelompok Adan B (Umum) dan

kelompok C peminatan. Beban belajar untuk tingkat SMA berjumlah 260 jam pelajaran

(JP) yang dapat ditempuh secara bervariasi. Dengan demikian SMA penyelenggara SKS

dapat menyusun struktur kurikulum dan beban belajar tiap semeseter secara

bervariasi. Dua pola pembelajaran yang dapat dilakukan, yaitu pola kontinu dan poladiskontinu ( on/off )

1. Pola Kontinu

Pada pola pembelajaran kontinu setiap mata pelajaran selalu muncul di tiap

semester. Dalam hal ini pemilihan beban belajar berlaku ketika peserta didik

memilih tambahan jam pelajaran (beban belajar) pada beberapa atau semua mata

pelajaran sesuai dengan kemampuan dan pilihannya. Penambahan jam pelajaran

berimplikasi pada tambahan unit pembelajaran (konten) dan kegiatan yang

diperlukan.

Pada layanan kelompok pola kontinu, satuan pendidikan dapat menyusun variasi

pembelajaran sesuai dengan kecepatan belajarnya. Struktur kurikulum dapat

disusun beragam, terdiri atas: 6 semester, 5 semester, dan/atau 4 semester.

Contoh struktur kurikulum dan beban belajar pola kontinu disajikan pada tabel

berikut.


16/36



Tabel 4. Contoh Struktur Kurikulum dan Beban Belajar SKS Pola Kontinu Enam Semester

NO Mata PelajaranSemester/ Beban (JP)

JML1 2 3 4 5 6

KELOMPOK A (UMUM)

1 Pendidikan Agama dan Budi Pekerti 3 3 3 3 3 3 182 Pendiikan Pancasila dan Kewarganegaraan 2 2 2 2 2 2 12

3 Bahasa Indonesia 4 4 4 4 4 4 24

4 Martematika 4 4 4 4 4 4 24

5 Sejarah Indonesia 2 2 2 2 2 2 12

6 Bahasa Inggris 2 2 2 2 2 2 12

KELOMPOK B (UMUM)

7 Seni Budaya 2 2 2 2 2 2 128 Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan 3 3 3 3 3 3 18

9 Prakarya dan Kewirausahaan 2 2 2 2 2 2 12

KELOMPOK C (PEMINATAN)

10 MP 1 3 3 4 4 4 4 22

11 MP 2 3 3 4 4 4 4 22

12 MP 3 3 3 4 4 4 4 22

13 MP 4 3 3 4 4 4 4 22

14 MP 5 3 3 4 4 4 4 22

15 MP 6 3 3 6

JUMLAH BEBAN BELAJAR (JP) 42 42 44 44 44 44 260

Keterangan

(1) MP 1, MP 2, MP 3, dan/atau MP 4 adalah mata pelajaran peminatan utama

yang terdiri atas kelompok MIPA, IPS, dan Ilmu Bahasa

(2) MP 5, MP 6, dan/atau MP 4 adalah mata pelajaran lintas minat di luar

peminatan utama

Tabel 5. Contoh Struktur Kurikulum dan Beban Belajar SKS Pola Kontinu Lima Semester


JML1 2 3 4 5KELOMPOK A (UMUM)

1 Pendidikan Agama dan Budi Pekerti 3 3 4 4 4 18

2 Pendiikan Pancasila dan Kewarganegaraan 3 3 2 2 2 12

3 Bahasa Indonesia 4 5 5 5 5 24

4 Martematika 4 5 5 5 5 24

5 Sejarah Indonesia 3 3 2 2 2 12

6 Bahasa Inggris 3 3 2 2 2 12

KELOMPOK B (UMUM)

7 Seni Budaya 2 2 3 3 2 12


17/36




JML1 2 3 4 5

8 Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan 4 4 4 3 3 18

9 Prakarya dan Kewirausahaan 2 2 3 3 2 12

KELOMPOK C (PEMINATAN) 0

10 MP 1 4 4 4 5 5 2211 MP 2 4 4 4 5 5 22

12 MP 3 4 4 4 5 5 22

13 MP 4 4 4 4 5 5 22

14 MP 5 4 4 4 5 5 22

15 MP 6 3 3 6

JUMLAH BEBAN BELAJAR (JP) 48 53 53 54 52 260

Keterangan


yang terdiri atas kelompok MIPA, IPS, dan Ilmu Bahasa(2) MP 5, MP 6, dan/atau MP 4 adalah mata pelajaran lintas minat di luar

peminatan utama

Tabel 6. Contoh Struktur Kurikulum dan Beban Belajar SKS Pola Kontinu Empat Semester

NO Mata PelajaranSemester/ Beban

(JP) JML1 2 3 4

KELOMPOK A (UMUM)

1 Pendidikan Agama dan Budi Pekerti 4 4 5 5 182 Pendiikan Pancasila dan Kewarganegaraan 3 3 3 3 12

3 Bahasa Indonesia 6 6 6 6 24

4 Martematika 6 6 6 6 24

5 Sejarah Indonesia 3 3 3 3 12

6 Bahasa Inggris 3 3 3 3 12

KELOMPOK B (UMUM)

7 Seni Budaya 3 3 3 3 12

8 Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan 4 4 5 5 18

9 Prakarya dan Kewirausahaan 3 3 3 3 12KELOMPOK C (PEMINATAN)

10 MP 1 5 5 6 6 22

11 MP 2 5 5 6 6 22

12 MP 3 5 5 6 6 22

13 MP 4 5 5 6 6 22

14 MP 5 5 5 6 6 22

15 MP 6 3 3 6

JUMLAH BEBAN BELAJAR (JP) 63 63 67 67 260


18/36



Keterangan




peminatan utama

2. Pola Diskontinu ( On/Off )

Pada pola pembelajaran diskontinu, mata pelajaran disusun dalam bentuk serial.

Untuk mengakomodasi peserta didik yang cepat, maka jumlah serial maksimum

adalah 4 (empat) seri. Dengan serial mata pelajaran ini, satuan pendidikan

menyusun peta pembelajaran ( road map ) untuk enam, lima, dan empat semester

secara bervariasi. Contoh struktur kurikulum dan beban belajar model empat seri

tersaji pada tabel berikut ini.Tabel 7. Contoh Struktur Kurikulum dan Beban Belajar SKS Pola Diskontinu

NO Mata PelajaranSeri MP/ Beban (JP)

JML1 2 3 4

KELOMPOK A (UMUM)

1 Pendidikan Agama dan Budi Pekerti 6 6 6 18

2 Pendiikan Pancasila dan Kewarganegaraan 4 4 4 12

3 Bahasa Indonesia 6 6 6 6 24

4 Martematika 6 6 6 6 24

5 Sejarah Indonesia 4 4 4 126 Bahasa Inggris 4 4 4 12

KELOMPOK B (UMUM)

7 Seni Budaya 4 4 4 12

8 Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan 4 4 5 5 18

9 Prakarya dan Kewirausahaan 4 4 4 12


10 MP 1 6 6 6 4 22

11 MP 2 6 6 6 4 22

12 MP 3 6 6 6 4 22

13 MP 4 6 6 6 4 22

14 MP 5 6 6 6 4 22

15 MP 6 6 6

JUMLAH BEBAN BELAJAR (JP) 260

Keterangan




peminatan utama.


19/36



Selanjutnya struktur kurikulum dengan serial mata pelajaran menjadi acuan untuk

merancang peta pembelajaran ( roadmapp ) yang disediakan sebagai pilihan oleh

peserta didik sesuai dengan kecepatan belajar dan strategi belajarnya. Peserta

didik dapat memilih masa studi 4, 5, atau enam semester sesuai dengan kecepatan

belajaranya. Di sisi lain untuk masa studi 5 atau 6 semester diberikan variasiroadmapp yang disusun untuk mengakomodasi distribusi lebih merata terkait beban

mengajar guru 24 jam pelajaran tatap muka.

C. Pengelolaan Pembelajaran

SKS diselenggarakan melalui pengorganisasian pembelajaran bervariasi dan

pengelolaan waktu belajar yang fleksibel.Pengorganisasian pembelajaran bervariasi

dilakukan melalui penyediaan unit-unit pembelajaran utuh setiap mata pelajaran yang

dapat diikuti oleh peserta didik. Pembelajaran dengan SKS dikelola dalam bentukpembelajaran yang berdiferensiasi bagi masing-masing kelompok peserta didik

yang berbeda kecepatan belajarnya.Diferensiasi pembelajaran yang terjadi

bergantung paa pola kontinu dan diskontinu. Perbandingan implikasi dari pola kontinu

dan diskontinu tersaji pada tabel berikut.

dan diskontinu tersaji pada tabel berikut.

Tabel 8. Perbandingan Imlpikasi Diferensiasi Pembelajaran Pola Kontinu dan Diskontinu

No Aspek Pembanding Pola Kontinu Pola Diskontinu

1. Variasi Kecepatan 4, 5, 6 semester danseterusnya

4, 5, 6 semester danseterusnya

2. Struktur Kurikulum Bervariasi sesuai kecepatanbelajar

Sama dalam bentuk serialmata pelajaran

3. Silabus mata pelajaran Bervariasi sesuai kecepatanbelajar

Sama sesuai dengan serialmata pelajaran

4. Bahan ajar Tersusun atas unit-unitpembelajaran yang dikemassesuai variasi kecepatan

Tersusun atas unit-unitpembelajaran yang dikemassesuai serial mata pelajaran

5. Pemilihan beban belajar Bersifat ajeg sesuai dengandata awal kemampuan danvariasi kecepatan belajar

Bersifat dinamis sesuaidengan indeks prestasi padaakhir semester

6. Pemilihan beban belajartambahan

Layanan individu atau kelaskecil

Layanan kelas kecil

7. Penyusunan Konversisistem paket dan SKS untukinput data UN dan PDSS

Bervariasi sesuai kecepatanbelajar

Sama sesuai dengan serialmata pelajaran

8. Tindak lanjut siswa yang

tidak lulus mata pelajaran

Dilakukan semester pendek

bervariasi

Dilakukan semester pendek

sesuai seri mata pelajaran


20/36



No Aspek Pembanding Pola Kontinu Pola Diskontinu

9. Pengkodean matapelajaran pada sistemaplikasi penilaian

Bervariasi sesuai kecepatanbelajar

Sama. sesuai dengan serialmata pelajaran

10. Pengaturan beban

mengajar guru

Stabil, semua mata

pelajaran terjadwal

Dinamis, mata pelajaran

tidak selalu muncul di tiapkelas paralel

Satuan pendidikan perlu melakukan beberapa langkah dalam pengelolaan

pembelajaran, antara lain:

1) Menetapkan KI-KD serial mata pelajaran bagi sistem diskontinu, dan pembagian KI-

KD pada sistem kontinu

2) Menyediakan pilihan peta pembelajaran atau roadmapp yang dapat dipilih oleh

peserta didik

3) Menetapkan kelas atau rombongan belajar berdasarkan variasi kecepatan belajardan/atau kesamaan pilihan roadmapp

4) Menetapkan guru mata pelajaran yang akan mengajar, pembimbing akademik, dan

konselor/BK pada angkatan pertama penyelenggaraan SKS, tahun kedua, dan

seterusnya.

5) Menyiapkan perangkat pembelajaran dilengkapi bahan ajar yang disusun dalam

satuan unit pembelajaran

6) Menyiapkan peraturan akademik yang mengatur mekanisme pemilihan beban

belajar, mekanisme penilain, pelaksanaan semester pendek, serta pengaturan

pembelajaran dan penilaian lainnya.

Penyusunan KI dan KD.

1. Pembagian KI-KD pada sistem kontinu Lama belajar 6 Semester

Pembagian KI-KD untuk 6 semester mengacu pada standar isi permen no 59tahun 2014

Lama belajar 5 semesterPembagian KI-KD untuk 5 semester diatur mandiri oleh sekolah denganmemperhatikan kompleksitas KI-KD.

Lama belajar 4 semesterPembagian KI-KD untuk 4 semester sama dengan serial mata pelajaranpada sistem diskontinu

2. Serial mata pelajaran pada sistem diskontinu

Konsekuensi dari penyusunan serial mata pelajaran adalah merekostruksi KI dan KD

yang semula tersusun atas tingkatan kelas X, XI, dan XII menjadi KI dan KD yang

tersusun menjadi serial mata pelajaran. Penyusunan KI dan KD mempertimbangkan

beberapa hal, yaitu: tingkat perkembangan fisik dan mental peserta didik; hierarki


21/36



kompetensi inti dan kompetensi dasar; kontinuitas dan kontinuitas materi pelajaran

dan antar mata pelajaran; dan kemudahan dalam keterpakaian.

Penyusunan KI dan KD serial mata pelajaran dilakukan dengan cara mengurutkan KD

sesuai serial dan beban belajar (sks). Berikut ini contoh ilustrasi konversi serial

mata pelajaran.Tabel 9. Contoh Konversi Serial Mata Pelajaran

Mata PelajaranAlokasi (JP) tiap

SemesterSerial MP Keterangan

X XI XII 1 2 3 4

PPKn, SejarahIndonesia, seniBudaya, atauBhasa Inggris

2, 2 2, 2 2, 2 4 4 4

o Seri 1 memuat KI-KDKelas X

o Seri 2 memuat KI-KDKelas XI

o Seri 3 memuat KI-KD

Kelas XII

BahasaIndonesia atauMatematika

4, 4 4, 4 4, 4 6 6 6 6

o Seri 1 memuat KI-KDkelas X semester 1 dansebagian semester 2

o Seri 2 memuat KI-KDdari sebagiansemester 2 kelas X dansemester 1 kelas XI

o Seri 3 memuat KI-KDkelas XI semester 2

dan sebagian semester1 Kelas XIIo Seri 4 memuat

sebagian KI-KD kelasXII semester 1 dan KI-KD semester 2 KelasXII

Agama,PendidikanJasmani danOlah Raga

3, 3 3, 3 3, 3 4 4 5 5

o Seri 1 memuat KI-KDkelas X semester 1 dansebagian semester 2

o Seri 2 memuat KI-KDdari sebagiansemester 2 kelas X dansemester 1 kelas XI

o Seri 3 memuat KI-KDkelas XI semester 2dan sebagian semester1 Kelas XII

o Seri 4 memuatsebagian KI-KD kelasXII semester 1 dan KI-

KD semester 2 KelasXII


22/36



Selanjutnya KI dan KD yang sudah tersusun dalam serial mata pelajaran dijadikan

dokumen KTSP dan acuan dalam mengembangkan Silabus dan RPP.

Penyediaan Roadmap (Peta Jalan) Pembelajaran

Langkah penyusunan roadmapp pada pola diskontinu antara lain adalah sebagaiberikut.

1) Mendata potensi peserta didik yang mampu menyelesaikan masa studi 4 semester.

2) Menyusun roadmap 4 semester sebagai alternatif pertama

3) Menyusun roadmap 5 semester sebagai alternatif 2, 3, dan seterusnya yang

mengakomodir peminatan MIPA dan IPS. Alternatif 2, 3, dan seterusnya untuk masa

studi 5 semester diupayakan melengkapi kekosongan mata pelajaran yang ada di

roadmap 4 semester.

4) Menyusun roadmap 6 semester sebagai alternatif, 4, 5, dan seterusnya denganmengakomodir peminatan MIPA, IPS, dan/ atau bahasa. Penyusunan roadmapp 6

semester juga diupayakan untuk mengisi kekosongan mata pelajaran yang ada di

roadmap lainnya.

5) Menghitung jumlah jam pelajaran pada semester ganjil dan genap dan

mencermati keseimbangannya. Keseimbangan jumlah jam pelajaran tiap mata

pelajaran pada semester ganjil dan genap menunjukkan jaminan bahwa tidak

ada kekosongan atau kelebihan jam mata pelajaran di tiap semester. Artinya

kelangsungan jumlah jam pelajaran minimal 24 jam pelajaran terjamin.

Penetapan Rombongan Belajar/Kelas

Langkah penetapan rombongan belajar pada tahun pertama dilakukan pada saat

penerimaan peserta didik baru (PPDB). SMA penyelenggara SKS perlu memfasilitasi

pengisian data elektronik yang memuat riwayat hasil belajar dari nilai rapor, data

potensi waktu di SMP, dan data kemampuan lain yang diperlukan untuk membuat

klasifikasi kecepatan belajar peserta didik.

Beberapa langkah kegiatan penetapan rombongan belajar antara lain adalah sebagai

berikut.

1) Mengelompokan siswa dengan variasi kecepatan belajar 4 semester, 5 semester,

dan 6 semester pada peminatan MIPA, IPS, dan Ilmu Bahasa. Komposisi jumlah

kelas/rombongan belajar umumnya lebih banyak pada kategori 5 semester.

Sementara itu kategori 4 semester paling sedikit atau sulit diperoleh. Kriteria

pengelompokan berdasarkan nilai di SMP/MTs. Contoh kriteria pengelompokkan

berdasarakan nilai akhir (NA: gabungan NS dan NUN) adalah sebagai berikut.


23/36



Nilai (NA) > 3, 50 kategori 4 semester Nilai (NA) 3,00 s.d 3,49 kategori 5 semester Nilai (NA) < 3,00 kategori 6 semester

2) Pada pola diskontinu, hasil pengelompokan berdasarkan kecepatan belajar

dilanjutkan pengelompokan berdasarkan pilihan roadmapp. 3) Memberikan nama rombongan belajar dengan kelas A, B, C, dan seterusnya sebagai

kelas mayor (utama). Kelas utama ini dapat berkembang menjadi kelas minor mulai

semester dua akibat adanya peluang menambah beban mata pelajaran pada saat

pengisian KRS.

4) Menetapkan ruang kelas jika menggunakan sistem belajar kelas tetap. Pada sistem

belajar kelas bergerak ( moving clasroom ) tidak memiliki ruang kelas tertentu.

Sistem moving class merupakan sistem pendukung yang mempermudah pelaksanaan

SKS tetapi tidak mutlak untuk dilaksanakan.

Penetapan Pendidik

Penetapan pendidik mencakup guru mata pelajaran, pembimbing akademik, dan

konselor/BK pada tahun pertama sangat berpengaruh pada keberhasilan

penyelenggaraan SKS. Pendidik tahun pertama menjadi perintis bagi penyelenggaran

pada tahun berikutnya sehingga menjadi tumpuan keberhasilan.

Kriteria penentuan guru mata pelajaran, pembimbing akademik dan konselor/BK

antara lain sebagai berikut.

1) Memiliki kinerja sangat baik berdasarakan hasil supervisi akademik, penilaian

kinerja guru, dan evaluasi responden peserta didik

2) Memiliki keterampilan teknis dan metodologis yang memadai

3) Responsif terhadap inovasi di bidang pendidikan, pengajaran, dan perkembangan

ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.

4) Memiliki sikap baik dan bertanggungjawab.

Penyiapan Perangkat Pembelajaran

Perangkat pembelajaran yang disiapkan mencakup silabus, RPP, dan bahan ajar dalam

satuan unit pembelajaran.Penyusunan silabus dapat menggunakan silabus yang

diadopsi dari lampiran Permendikbus Nomor 59 Tahun 2014 dengan penyesuaian

berdasarakan struktur kurikulum.Pada pola diskontinu disusun berdasarkan variasi

kecepatan belajar, sedangkan pada pola kontinu berdasarkan serial mata pelajaran.

Penyusunan silabus dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik

satuan pendidikan.


24/36



Penyusunan RPP dilakukan oleh guru mata pelajaran sesuai dengan silabus yang

dikembangkan. Penyediaan unit-unit pembelajaran dilakukan oleh satuan pendidikan

(sekolah) berdasarkan struktur kurikulum dan materi pokok serta Kompetensi Inti dan

Kompetensi Dasar.Satuan pendidikan mengkoordinir kegiatan penyusunan unit-unit

pembelajaran dengan mempertimbang-kan hal-hal sebagai berikut.1) Kegiatan dilakukan oleh guru mata pelajaran dibawah koordinasi wakil bidang

akademik

2) Guru mata pelajaran merekap seluruh materi pokok dan alokasi waktu smata

pelajaran yang tertuang dalam struktur kurikulum dan beban belajar.

3) Satu materi pokok dapat dinyatakan sebagai satu satuan unit pembelajaran yang

dinyatakan dengan beban belajar yang harus ditempuh dalam tatap muka beserta

tugas terstruktur dan tugas mandiri. Kemudian dilakukan rekapitulasi jumlah unit

pembelajaran untuk seluruh seri dan masing-masing di tiap serial mata pelajaran.Beban belajar yang dimaksud dinyatakan dalam satuan jam pelajaran (JP).

4) Setiap unit pembelajaran dikembangkan menjadi bahan ajar atau modul

Pemilihan Beban Belajar

Mekanisme pemilihan beban belajar dan mata pelajar diatur dalam peraturan

akademik. Mekanisme tersebut harus mengakomodasi fleksibiltas berdasarkan variasi

kebutuhan, kemampuan, dan kecepatan belajara peserta didik. Termasuk pengelolaan

waktu belajar yang fleksibel.

Pengelolaan waktu belajar yang fleksibel dilakukan melalui pengambilan beban

belajar untuk unit-unit pembelajaran utuh setiap mata pelajaran oleh peserta didik

sesuai dengan kecepatan belajar masing-masing. Pengambilan beban belajar dapat

dilakukan dengan mengisi format perencanaan pengambilan beban belajar dalam

bentuk kartu rencana strudi (KRS) atau kontrak belajar. Peserta didik dapat memilih

beban belajar dan mata pelajaran sesuai dengan pilihan yang disediakan oleh satuan

pendidikan.

Untuk menyediakan pilihan beban belajar, satuan pendidikan dapat merancang variasi

dengan mempertimbangkan: perbedaan kecepatan belajar, perbedaan pilihan

peminatan, dan perbedaan pilihan lintas minat. Lebih jauh lagi, variasi pilihan

disesuaikan dengan perbedaan pendidikan lanjutan.

Pengambilan beban belajar sebagaimana dimaksud menggunakan kriteria sebagai

berikut.

a. prestasi yang dicapai pada satuan pendidikan sebelumnya untuk pengambilan

beban belajar ada semester 1; atau


25/36



b. Indekas Prestasi (IP) yang diperoleh pada semester sebelumnya untuk

pengambilan beban belajar pada semester berikutnya.

Peserta didik SMA pada semester 2 dan seterusnya dapat mengambil beban

belajar berdasarkan IP semester sebelumnya dengan ketentuan sebagai berikut:

IP < 2,67 dapat mengambil beban belajar paling banyak 46 jam pelajaran;

IP 2,67 3,33 dapat mengambil beban belajar paling banyak 54 jam

pelajaran;

IP 3,34 3,66 dapat mengambil beban belajar paling banyak 62 jam

pelajaran; dan

IP > 3,66 dapat mengambil beban belajar paling banyak 70 jam pelajaran.

Kegiatan tatap muka dalam beban belajar bagi peserta didik yang memiliki

kecepatan belajar di atas rata-rata yang ditunjukkan dengan IP > 3,50 durasi setiap

satu jam pelajaran dapat dilaksanakan selama 30 menit.

Kegiatan Semester Pendek

Semester pendek adalah program pembelajaran perbaikan yang diperuntukan bagi

peserta didik yang belum lulus sampai akhir semester. Kegiatan ini bermanfaat untuk

memberi kesempatan bagi peserta didik memperbaiki nilai sampai batas minimal

ketuntasan.

Kegiatan semester pendek dilaksanakan hanya untuk perbaikan nilai bagi mereka yang

belum mencapai kelulusan mata pelajaran sampai akhir semester. Ketentuan tentang

semester pendek antara lain sebagai berikt.

1) Jadwal ditentukan oleh sekolah dengan waktu pelaksanaan disesuaikan dengan

kebutuhan dan daya dukung;

2) Waktu belajar dilaksanakan pada sore hari setelah jadwal pelajaran berakhir atau

pada jeda antar semester.

3) Pembelajaran semester pendek mengacu pada hasil ketuntasan kompetensi dasar

mata pelajaran;

4) Jumlah kegiatan dilakukan dalam 8 pertemuan yang diakhiri dengan penilaian;

5) Guru yang mengajar di semester pendek adalah guru mata pelajaran terkait yang

mendapat tugas dari kepala sekolah.


26/36



D. Pemberdayaan Pembimbing Akademik (PA) dan Konselor/BK

Satuan pendidikan penyelenggara SKS wajib menyediakan guru pembimbing

akademik. Guru pembimbing akademik bertanggung jawab terhadap aspek

akademik bagi peserta didik sejak semester pertama sampai dengan semesterakhir.Satuan pendidikan dapat mengganti guru pembimbing akademik sesuai

dengan kebutuhan.

Pembimbing Akademik (PA) dan Bimbingan Konseling (BK) merupakan tenaga pendidik

yang memegang peranan penting dalam pelaksanaan SKS. PA dan BK melayani

konsultasi peserta didik dalam rangka mendorong optimalisasi potensi dan prestasi

belajar di sekolah.

PA adalah guru yang diberi tugas untuk membimbing perkembangan prestasi akademik

peserta didik sampai akhir masa studinya. PA membimbing peserta didik maksimal 20

orang dengan tugas sebagai berikut:

a. Memantau dan melakukan analisis terhadap data potensi, kebutuhan, minat, dan

prestasi yang diperoleh dari Konselor/BK, serta memberikan rekomendasi

konstruktif selama mengikuti pendidikan di sekolah agar potensi akademik peserta

didik berkembang secara maksimal;

b. Membimbing siswa pada saat pengisian kartu rencana studi (KRS), pemilihan

jurusan, pembagian laporan capaian kompetensi (LCK), dan/ atau

melaksanakan konsultasi akademik;

c. Melakukan pendampingan secara intensif sehingga siswa dapat menyelesaikan masa

studinya sesuai atau lebih cepat dari identifikasi awal yang telah dilakukan.

d. Mengelola hasil penilaian akhlak mulia dan kepribadian berdasarkan hasil penilaian

dari guru mata pelajaran pendidikan agama dan pendidikan kewarganegaraan dan

masukan guru mata pelajaran lainnya;

e. Menjalin komunikasi dan kerjasama dengan orangtua, Konselor/BK, dan guru mata

pelajaran.

Konselor/BK adalah pendidik profesional yang bertugas memberikan pelayanan

bimbingan dan konseling pada satuan pendidikan formal; Konselor/BK memberikan

bimbingan dan konsultasi pada peserta didik (konseli) agar mampu mengembangkan

potensi dan mandiri dalam mengambil keputusan dan pilihan untuk mewujudkan

kehidupan yang produktif, sejahtera, dan peduli kemaslahatan umum. Dalam

pelaksanaan SKS, Konselor/BK membimbing siswa dengan jumlah minimal 150 orang

selama masa studi dengan tugas sebagai berikut:


27/36



a. Memantau, menghimpun dan mendokumentasi data, serta melakukan analisis

potensi, kebutuhan, minat, dan prestasi peserta didik;

b. Memantau, mendeteksi, dan memberikan rekomendasi konstruktif agar peserta

didik mampu mencapai tugas perkembangannya melalui kegiatan pengembangan

diri di sekolah termasuk peserta didik yang membutuhkan layanan khusus;c. Memberikan bimbingan siswa pada saat kegiatan layanan dan kosultasi kelompok

sesuai jadwal layanan, serta layanan individu sesuai dengan kebutuhan peserta

didik; dan

d. Melakukan pendampingan secara intensif sehingga siswa dapat menyelesaikan masa

studinya sesuai atau lebih cepat dari identifikasi awal yang telah dilakukan.

e. Melaporkan hasil penilaian kegiatan pengembangan diri tiap semester;

f. Menjalin komunikasi dan kerjasama dengan orang tua, PA, dan guru mata

pelajaran.

E. Penilaian Hasil Belajar

Secara umum penilaian mengacu pada standar penilaian Kurikulum 2013, yaitu

dilakukan dalam bentuk penilaian autentik mencakup kompetensi sikap, pengetahuan,

dan keterampilan.Penilaian dilakukan secara berimbang sehingga dapat digunakan

untuk menentukan posisi relatif setiap peserta didik terhadap standar yang telah

ditetapkan. Penilaian sikap dapat dilakukan melalui observasi, penilaian diri, penilaian

antarteman dan jurnal. Penilaian pengetahuan dapat dilakukan melalui tes (tertulis

dan/atau tes lisan), penugasan, dan pengamatan saat diskusi/presentasi.Sedangkan

penilaian keterampilan dilakukan melalui pengamatan kinerja praktik, penilaian

proyek, penilaian produk, menulis, dan penilaian portofolio.

Kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan yang menyelenggarakan SKS dapat

dilakukan pada setiap akhir semester.

Peserta didik dinyatakan lulus apabila:

1. Menyelesaikan beban belajar minimal 260 JP mencakup minimal 144 JP pada matapelajaran kelompok A dan B (Umum) dan minimal 116 JP sks pada mata pelajaran

kelompok C (Peminatan), serta memperoleh IPK minimal 2,66;

2. Memperoleh nilai baik pada penilaian sikap; dan

3. Lulus ujian sekolah (US).

Laporan hasil belajar mengacu pada permendikbud 104 tahun 2014 dan dilengkapi

dengan indeks prestasi (IP).IP merupakan gabungan hasil penilaian kompetensi KD dari

KI-3 (pengetahuan) dan KI-4 (Keterampilan) dari seluruh mata pelajaran yang diikuti

tiap semester.


28/36



Indeks prestasi menggunakan skala maksimal 4 dengan rumus perhitungan adalah

sebagai berikut.

i

ii

B

xB N IP

)(

IP = Indeks Prestasi

Ni = rata-rata nilai pengetahuan dan keterampilan tiap mata pelajaran

Bi = Beban belajar tiap mata pelajaran (sks)

Contoh penghitungan indeks prestasi tersaji pada tabel berikut ini.

Tabel 9. Contoh Penghitungan Indeks Prestasi

NO Mata Pelajaran Beban(B)Pengetahuan Keterampilan Rerata

(N) B x NHuruf Angka Huruf AngkaKELOMPOK A (UMUM)

1 Pendidikan Agama danBudi Pekerti 3 B 3.17 B+ 3.42 3.30 9.89

2 Pendiikan Pancasiladan Kewarganegaraan 3 B+ 3.34 B+ 3.27 3.31 9.92

3 Bahasa Indonesia 5 B 2.89 B 2.98 2.94 14.684 Martematika 5 A- 3.56 B+ 3.33 3.45 17.235 Sejarah Indonesia 3 B+ 3.35 B 3.17 3.26 9.786 Bahasa Inggris 3 A 3.92 B+ 3.34 3.63 10.89

KELOMPOK B (UMUM)7 Seni Budaya 2 B- 2.72 B 2.96 2.84 5.68

8Pendidikan JasmaniOlahraga danKesehatan

4 B 3.02 B+ 3.35 3.19 12.74

9 Prakarya danKewirausahaan 2 B 3.12 A 3.92 3.52 7.04


10 MP 1 4 A- 3.56 A- 3.56 3.56 14.2411 MP 2 4 A- 3.81 B+ 3.35 3.58 14.3212 MP 3 4 A- 3.77 A 3.92 3.85 15.3813 MP 4 4 B 3.13 B 3.14 3.14 12.5414 MP 5 4 B 3.11 B- 2.72 2.92 11.6615 MP 6 3 B+ 3.22 B 3.02 3.12 9.36JUMLAH BEBAN BELAJAR

(JP) 53 175.33

INDEKS PRESTASI SEMESTER : =3.31


29/36



F. Pengawasan dan Evaluasi

Pemerintah dan pemerintah daerah wajib memfasilitasi penyelenggaraan SKS di

satuan pendidikan sesuai dengan kewenangan masing-masing. Pengawasan dilakukan

mulai dari persiapan, pelaksanaan tahun pertama, hingga tahun ke tiga.Pemerintah daerah melalui dinas pendidikan menjamin keterlaksanaan

penyelenggaraan SKS di SMA dengan mengeluarkan ijin penyelenggaraan. Ijin

penyelenggaraan dikeluarkan setelah pengawas sekolah dan dinas pendidikan

melakukan verifikasi persiapan dan pelaksanaan.

Evaluasi dilakukan secara meyeluruh baik sekolah sebagai institusi maupun guru

sebagai individu pelaksana program. Secara institusional, SMA pelaksana SKS dapat

melakukan evaluasi diri dengan instrumen tertentu dalam pengawasan Dinas

Pendidikan Kab/Kota dan Provinsi.Secara individual, guru mata pelajaran yang mengajar di tahun pertama pelaksanaan

SKS dapat melaksanakan evaluasi keterlaksanaan dan evaluasi hasil menggunakan

instrumen evaluasi yang dikembangkan seperti contoh instrumen pada lampiran. Hasil

evaluasi berguna untuk memotret keberhasilan atau kekurangan yang terjadi selama

pelaksanaan untuk dijadikan pertimbangan melakukan perbaikan dan

penyempurnaan.Informasi tersebut bermanfaat bagi sekolah penyelenggara dalam

menyempurnakan program yang dilakukan pada periode berikutnya.

Secara institusional sekolah melaksanakan evaluasi keterlaksanaan dan hasil

penyelenggaraan SKS menggunakan instrumen yang dikembangkan dengan bimbingan

dan pengawasan dinas pendidikan. Hasil evaluasi ini bermanfaat untuk penyempurnaan

dan memperoleh dukungan dari pemerintah melakukan perbaikan dan penyempurnaan.

Evaluasi Keterlaksanaan

Evaluasi pelaksanaan SKS meliputi evaluasi kinerja satuan pendidikan yang dilakukan

oleh satuan pendidikan sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan

kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Evaluasi dilakukan oleh satuan pendidikan

pada setiap akhir semester, meliputi: tingkat kehadiran peserta didik, pendidik, dan

tenaga kependidikan; pelaksanaan kurikulum tingkat satuan pendidikan dan kegiatan

ekstrakurikuler; hasil belajar peserta didik; hasil evaluasi dilaporkan kepada pihak-

pihak yang berkepentingan.

Evaluasi terhadap kurikulum meliputi:

a. Struktur beban belajar dan struktur kurikulum setiap program,

b. Serial mata pelajaran,

c. Susunan KI dan KD sesuai dengan serial mata pelajaran,d. Peraturan akademik,


30/36



e. Mekanisme pemilihan beban belajar,

f. Mekanisme penjurusan,

g. Menentukan pembimbing akademik,

h. Melaksanakan penilaian hasil belajar untuk menentukan Indeks Prestasi.

Evaluasi terhadap pengelola dilakukan setahun sekali, mencakup:a. tingkat relevansi pendidikan terhadap visi, misi, dan tujuan;

b. tingkat pencapaian Standar Nasional Pendidikan oleh satuan pendidikan;

c. tingkat efisiensi dan produktivitas satuan pendidikan;

d. tingkat daya saing satuan pendidikan pada tingkat daerah, nasional, regional,

dan global .

Evaluasi Hasil

Evaluasi hasil dilakukan melalui analisis hasil belajar peserta didik dalam bentuk hasil

tiap mata pelajaran dan perubahan perilaku.Setiap mata pelajaran memilki data hasil

belajar pada aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap.Evaluasi dilakukan setiap

semester hingga hasil akhir Ujian Sekolah, UN, dan kelanjutan peserta didik di

perguruan tinggi.

Evaluasi terhadap prilaku dilakukan melalui survey dan pengamatan pada aspek

kemandirian, motivasi, dan kepuasan terhadap layanan pembelajaran dan penilaian.

Hasil evaluasi menjadi data pendukung bagi penguatan mutu pendidikan melalui

pelaksanaan SKS.


31/36



BAB IV

PENUTUP

Pelaksanaan Kurikulum 2013 memerlukan panduan, model, ataupun contoh-contoh yang

dapat mengotimalkan dan memaksimalkan kualitas pelaksanaan kurikulum tersebut. Salah

satu pelaksanaan Kurikulum 2013 adalah istem Kredit Semester (SKS).

Sistem Kredit Semester yang disingkat SKS merupakan bentuk penyelenggaraan

pendidikan yang peserta didiknya menentukan jumlah beban belajar dan mata

pelajaran yang diikuti setiap semester pada satuan pendidikan sesuai dengan bakat,

minat, dan kemampuan/kecepatan belajar. Pola penyelenggaraan SKS secara kontinu atau

secara diskontinu merupakan variasi yang dapat dipilih sekolah dan guru dalammenyelenggaran sistem terbut. Oleh karena itu, penyelenggaraan SKS di SMA bukan

sesuatu yang niscaya, melainkan sesuatu yang bersifat inovatif dan membawa warna

berbeda dalam sistem pendidikan nasional di Indonesia.

Model penyelenggaraan Sistem Kredit Semester (SKS) yang disusun oleh Direktorat SMA

diharapkan dapat memandu satuan pendidikan ataupun guru dalam menyelenggarakan SKS

dengan lebih baik, walaupun dalam kenyataannya pelaksanaan SKS di setiap satuan

pendidikan sangat bervariasi disesuaikan dengan kondisi di setiap satuan pendidikan.

Penyusun menyadari bahwa naskah ini belum sempurna. Untuk itu, kritik dan saran demipeningkatan dan perbaikan naskah model ini sangat diharapkan.


32/36



DAFTAR PUSTAKA

Anthono J. Nitco, (1996). Educational Assessment of Students. Ohio: Prentice Hall.

Harrow, A. J. (1972). A taxonomy of the psychomotor domain: A guided for developing

behavioral objective . New York: David Mc Key Company.

James A, Athanasou (2002). A Teachers Guide to Assessment. Sydney: Social Science

Press.

Mardapi, Dj. danGhofur, A, (2004). Pedoman Umum Pengembangan Penilaian; Kurikulum

Berbasis Kompetensi SMA. Jakarta: DirektoratPendidikanMenengahUmum.

Mehrens, W.A, and Lehmann, I.J, (1991). Measurement and Evaluation in Education and

Psychology. Fort Woth: Holt, Rinehart and Winston, Inc.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 64 Tahun 2013 Tentang Standar Isi

Pendidikan Dasar dan Menengah;

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 65 Tahun 2013 Tentang Standar

Proses Pendidikan Dasar dan Menengah;

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 66 Tahun 2013Tentang

StandarPenilaian Pendidikan;

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 158 Tahun 2014 Tentang

Penyelenggaraan SKS pada Pendidikan Dasar dan Menengah;

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kurikulum

Tingkat Satuan Pendidikan pada Pendidikan Dasar dan Menengah

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 62 Tahun 2014 tentang Ekstra

kurikuler pada Pendidikan Dasar dan Menengah

Peraturan Menteri Pendidikan danKebudayaan Nomor 63 Tahun 2014 tentang Kepramukaan

sebagai Ekstrakurikuler Wajib pada Pendidikan Dasar dan Menengah

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 64 Tahun 2014 tentang Peminatan

pada Pendidikan Dasar dan MenengahPeraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 104 Tahun 2014 tentangPenilian

oleh Pendidik pada Pendidikan Dasar dan Menengah

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 111 Tahun 2014 tentang Bimbingan

dan Konseling pada Pendidikan Dasar dan Menengah

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 144 Tahun 2014 tentang Kriteria

Kelulusan Peserta Didik pada Satuan Pendidikan Penyelenggaran

US/Madrasah/Pendidikan Kesetaraan dan Ujian Nasional


33/36



Popham,W.J., (1999). ClassroonAsessment: What teachers need to know. Mass: Allyn-

Bacon.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional , Jakarta: Fokus

Media.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru danDosen , Jakarta: Fokus Media.Wirawan, Sarlito (2001), Faktor-Faktor Makro yang Menyebabkan Anak Malas Belajar,

Artikel dalam website pribadi www.sarlito_wirawan.com .

Rencana Strategis kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2010-2014
http://www.sarlito_wirawan.com/http://www.sarlito_wirawan.com/http://www.sarlito_wirawan.com/http://www.sarlito_wirawan.com/


34/36



Lampiran 1. Contoh Roadmap Pembelajaran Pada Pola Diskontinu

NOMATA

PELAJARAN/KELAS

Beban (JP) A-B C-D E-F G-H I Jumlah

1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 Ga Ge

KELOMPOK A

1PendidikanAgama dan BudiPekerti

6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 54 36

2PendidikanPancasila danKewarganegaraan

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 28 32

3 Bahasa Indonesia 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 72 48

4 Matematika 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 72 48

5 Sejarah Indonesia 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 24 36

6 Bahasa Ingris 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 32 28

KELOMPOK B

7 Seni Budaya 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 28 32

8 Prakarya danKewirausahaan 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 28 32

9 Penjas Orkes 4 4 4 6 4 4 4 6 4 4 4 6 4 4 4 6 4 4 4 6 4 4 4 6 42 48

KELOMPOK C(Peminatan)

10 MP 1 6 6 6 4 6 6 6 4 6 6 6 4 6 6 6 4 6 6 6 4 6 6 6 4 60 50

11 MP 2 6 6 6 4 6 6 6 4 6 6 6 4 6 6 6 4 6 6 6 4 6 6 6 4 54 56

12 MP 3 6 6 6 4 6 6 6 4 6 6 6 4 6 6 6 6 4 6 6 6 4 54 4013 MP 4 6 6 6 4 6 6 6 4 6 6 6 4 6 6 6 4 6 6 6 4 6 6 6 4 62 48

14 MP 5 6 6 6 4 6 6 6 4 6 6 6 4 6 6 6 4 6 6 6 6 4 56 38

15 MP 6 6 6 6 6 6 6 4 6 6 6 4 6 30 32

JUMLAH260

46 46 50 50 52 16 48 48 50 48 44 22 40 50 46 54 44 26 48 48 46 46 48 24 66 66 68 60

260 260 260 260 260


35/36



Lampiran 2 Contoh Kartu Rencana Studi (KRS)

KARTU RENCANA STUDI

Nama Siswa : ............................. Semester : ....................

NIS : ............................. Pilihan/Alt : ....................Pembimbing Akademik: .............................................................

Mata Pelajaran dan Beban Belajar:

No Mata PelajaranBeban

Belajar (JP)

1.

2. 3.

4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

No. Mata Pelajaran Tambahan (pilihan)*1. 2. 3.

JUMLAH*) Dipilih dari mata pelajaran di semester atau seri berikutnya

Jakarta, 20 Desember 2015

Mengetahui Siswa

Pembimbing Akademik

..................................... ...................................


36/36


naskah sistem kredit semester sma

Documents