pekerja bantuan hukum adalah pekerja profesional - alghiffari aqsha, s.h
TRANSCRIPT
-
7/24/2019 Pekerja Bantuan Hukum Adalah Pekerja Profesional - Alghiffari Aqsha, S.H.
1/9
PEKERJA BANTUAN HUKUM ADALAH PEKERJA PROFESIONAL1
Oleh: Alghiffari Aqsa2
Pendahuluan
Seringkali posisi Pekerja Bantuan Hukum (PBH) dianggap sebagai profesi yang rendah atau remeh dalam
dunia penegakan hukum.3 Bahkan banyak yang salah persepsi dengan memisahkan PBH dengan
pengacara (lawyer) kantor hukum (law firm) dengan menyebut PBH adalah pengacara amatir,
sementara pengacara law firm adalah pengacara profesional. Hal tersebut dikarenakan PBH tidak
mendapatkan honor atau fee dari pelayanan bantuan hukumnya, sedangkan pengacara law firm
mendapatkan honor atau fee dari jasa yang diberikannya. Sungguh merupakan pendapat yang keliru
karena profesionalitas tidak hanya ditentukan oleh ada tidaknya honor yang diberikan oleh penerima
sebuah jasa.
Profesi berasal dari kata serapan dalam bahasa Inggris to profess, berasal dari kalimat latin profiteor
yang bermakna membuat sebuah komitmen atau kewajiban untuk memenuhi suatu tugas khusus secaratetap. Makna tersebut menunjukkan bahwa seorang profesional adalah seseorang yang memiliki
pengetahuan tentang sesuatu dan memiliki komitmen terhadap kode etik atau seperangkat nilai-nilai
tertentu, yang keduanya cukup baik diterima karakteristik profesi.4 Profesi juga dianggap sebagai
masyarakat moral (moral community) yang memiliki cita-cita dan nilai bersama. Mereka membentuk
suatu profesi yang disatukan karena latar belakang pendidikan yang sama dan bersama-sama memiliki
keahlian yang tertutup bagi orang lain. Dengan demikian, profesi menjadikan suatu kelompok
mempunyai kekuasaan tersendiri dan karena itu mempunyai tanggung jawab khusus.5 Secara umum
terdapat beberapa ciri atau sifat yang selalu melekat pada profesi, yaitu:6
1.
Adanya pengetahuan khusus, yang biasanya keahlian dan keterampilan ini dimiliki berkatpendidikan, pelatihan dan pengalaman yang bertahun-tahun.
2.
Adanya kaidah dan standar moral yang sangat tinggi. Hal ini biasanya setiap pelaku profesi
mendasarkan kegiatannya pada kode etik profesi.
3.
Mengabdi pada kepentingan masyarakat, artinya setiap pelaksana profesi harus meletakkan
kepentingan pribadi di bawah kepentingan masyarakat.
1Disampaikan dalam Karya Latihan Bantuan Hukum (KALABAHU) 2013 yang diselenggarakan oleh Lembaga
Bantuan Hukum Jakarta.2Pengacara Publik Lembaga Bantuan Hukum Jakarta di Bidang Pengembangan Sumber Daya Hukum Masyarakat.
Email:[email protected]:http://alghif.wordpress.com.Twitter: @AlghifAqsa3Terdapat berbagai sebutan terhadap Pekerja Bantuan Hukum. Sebutan di LBH/YLBHI antara lain Pembela Umum,
Public Defender, Pengacara Publik, Advokat Publik. Dalam Undang-Undang Bantuan Hukum, hanya disebutkan
sebagai pemberi bantuan hukum. Sebutan khusus terhadap profesi pemberi bantuan hukum tidak disebutkan.4Stan Lester, On Professions and Being Professional. Lihat:http://www.sld.demon.co.uk/profnal.pdf
5Frans H. Winarta, Dimensi Moral Dalam Profesi Advokat dan Pekerjaan Bantuan Hukum
6R. Rizal Isnanto, Buku Ajar Etika Profesi.Semarang: Program Studi Sistem Komputer Fakultas Teknik Universitas
Diponegoro 2009.
mailto:[email protected]:[email protected]:[email protected]://alghif.wordpress.com/http://alghif.wordpress.com/http://alghif.wordpress.com/http://www.sld.demon.co.uk/profnal.pdfhttp://www.sld.demon.co.uk/profnal.pdfhttp://www.sld.demon.co.uk/profnal.pdfhttp://www.sld.demon.co.uk/profnal.pdfhttp://alghif.wordpress.com/mailto:[email protected] -
7/24/2019 Pekerja Bantuan Hukum Adalah Pekerja Profesional - Alghiffari Aqsha, S.H.
2/9
4.
Ada izin khusus untuk menjalankan suatu profesi. Setiap profesi akan selalu berkaitan dengan
kepentingan masyarakat, dimana nilai-nilai kemanusiaan berupa keselamatan, keamanan,
kelangsungan hidup dan sebagainya, maka untuk menjalankan suatu profesi harus terlebih
dahulu ada izin khusus.
5.
Kaum profesional biasanya menjadi anggota dari suatu profesi.
Dari syarat-syarat tersebut di atas, tentunya kita dapat menyimpulkan bahwa Pekerja Bantuan Hukum
(PBH) merupakan sebuah profesi karena pengetahuan khusus dimiliki berkat pendidikan dan pelatihan7,
memiliki kode etik (Kode Etik Pekerja Bantuan Hukum), mengabdi kepada masyarakat, memiliki izin, dan
menjadi anggota dari suatu profesi, yaitu profesi pengacara. Sebagian besar PBH juga tergabung dalam
organisasi advokat. Profesionalitas PBH seharusnya diukur dari pengetahuan yang dimilikinya dan
komitmen terhadap kode etik, bukan dari segi honor ataufee dari klien yang diberi bantuan hukum.
Perlu diingat bahwa sejarah profesi advokat tidak didasari oleh imbalan, melainkan untuk mendapatkan
baik kepuasan batin maupun kemuliaan di mata masyarakat (nobility). Di jaman Romawi Kuno, sebelum
terdapat istilah advokat, terdapat Preator yang membela orang-orang kecil yang miskin dan buta hukum
yang tertimpa permasalahan hukum. Preator memiliki status social yang tinggi dan cukup kaya sehingga
tidak memerlukan uang dari orang yang dibelanya (klien). Profesi preator tersebut amat dihargai dan
dimuliakan orang sehingga dinamakan officium nobelium atau profesi yang mulia. Di kemudian hari
advokat mendapatkan honorarium dari kerjanya. Istilah honorarium berasal dari kata honor yang berarti
penghormatan, menunjukkan bahwa advokat sebagai pemberi jasa hukum bukanlah melakukan jual beli
atau dagang perkara yang biasa ditawar melainkan memberikan jasa-jasanya.8
Di samping masalah kriteria mengenai profesi dan juga terkait profesionalitas, kita juga dapat melihat
bagaimana sejarah dan juga rekam jejak LBH/YLBHI dalam proses penegakan hukum dan keadilan di
Indonesia. LBH digagas oleh organisasi advokat, PERADIN, pada kongresnya di tahun 1969. PERADIN
kemudian mengeluarkan surat keputusan pada tanggal 28 Oktober 1970 dengan Adnan Buyung
Nasution sebagai direktur. 9Sejak saat berdirinya, LBH tidak hanya terlibat dalam kasus bantuan hukum
yang sifatnya individual dan privat, melainkan juga memberikan bantuan hukum terhadap kasus publik
dan kontroversial, seperti kasus G 30 S, Malari, Mahasiswa Buku Putih, Komando Jihad, H.R. Dharsono,
Tanjung Priok, Kedung Ombo, Kasus Tanah Badega, 27 Juli, Tragedi Semanggi, Tim-Tim, Petisi 50, dan
sederet kasus kontroversial yang tercatat di republik ini. Tidak hanya dalam penanganan kasus, LBH
kemudian menjadi lokomotif demokrasi, motor perubahan sosial, dan motor perubahan hukum. LBH
dapat dikatakan tidak pernah absen untuk menyikapi kebijakan dan peraturan perundang-undangan
yang terkait dengan nasib si miskin dan tertindas. Tidak hanya itu, LBH juga tercatat sebagai motor
7PBH LBH Jakarta setidaknya harus mengikuti Karya Latihan Bantuan Hukum (KALABAHU) selama satu bulan yang
terdiri dari setidaknya 30 materi dan pembicara. Selain itu mendapatkan pelatihan berkelanjutan baik dari internal
LBH, maupun dari eksternal, dalam maupun luar negeri. Misalnya pelatihan terkait: Hak Asasi Manusia, advokasi
pengungsi, advokasi anak, hak atas perumahan, advokasi penyandang disablitas, advokasi berbasis gender,
advokasi kebebasan beragama, jurnalistik, dan berbagai pelatihan lain yang rutin diberikan kepada Pekerja
Bantuan Hukum.8Adnan Buyung Nasution,Advokat Profesional adalah Advokat Pejuang. Hal 6-8.
9Ibid. Hal 9.
-
7/24/2019 Pekerja Bantuan Hukum Adalah Pekerja Profesional - Alghiffari Aqsha, S.H.
3/9
perubahan hukum dengan berbagai terobosan yang mampu membuka akses terhadap keadilan,
misalnya saja gagasan dan dorongan diakuinya citizen law suit, class action, dan legal standing dalam
hukum acara di Indonesia.
Kode Etik Pekerja Bantuan Hukum
Pekerja Bantuan Hukum (PBH) LBH/YLBHI memiliki kode etik tersendiri dalam melaksanakan profesinya,
walaupun sebagian PBH merupakan advokat yang juga tunduk kepada Kode Etik Advokat. Kode etik ini
haruslah dipisahkan dari Kode Etik PBH lembaga bantuan hukum diluar YLBHI karena kode etik ini
bersifat internal.10
Kode etik PBH LBH/YLBHI lahir pada tahun 1985, dan tidak dihapuskan meskipun dikemudian hari
terdapat Kode Etik Advokat. Hal ini menurut saya dikarenakan berbagai hal sebagai berikut:
1.
Tidak semua PBH di LBH/YLBHI merupakan advokat.
Di LBH/YLBHI tidak semua PBH merupakan advokat, sebagian justru berasal dari bidang ilmu
lain, misalnya ilmu politik, sosiologi, jurnalistik, komunikasi, filsafat, dan lain-lain. Hal ini
dikarenakan LBH/YLBHI memiliki ideologi kerja Bantuan Hukum Struktural yang menganggap
persoalan hukum atau ketidakadilan yang muncul merupakan efek dari suatu struktur yang
menindas sehingga diperlukan perubahan struktrur yang tidak bisa hanya diselesaikan oleh ilmu
hukum, melainkan dari berbagai bidang lainnya.
2.
Pekerja Bantuan Hukum (PBH) merupakan aktivis politik.
Abdul Rahman Saleh dalam pembukaan buku Catatan 40 tahun LBH/YLBHI mengatakan bahwa
PBH LBH/YLBHI merupakan para aktivis politik yang mengerti akan perjuangan politik dalam
penegakan hukum. Mereka sadar bahwa segala proses hukum sedikit atau banyak dipengaruhioleh hal-hal yang bersifat struktural, seperti bias gender, afiliasi politik, diskrepansi ekonomi
(penguasaan terhadap sumber daya), kedekatan terhadap pusat-pusat kekuasaan baik di
kalangan eksekutif, legislative, dan yudikatif.11
Artidjo Alkostar, Ketua Muda Pidana Mahkamah
Agung RI, dalam pembukaan KALABAHU 2012 juga mengatakan bahwa PBH merupakan aktivis
atau pengacara yang politis (dalam arti positif). OIeh karenanya kerja-kerja PBH akan
bersinggungan dengan aktor politik hukum tersebut, sehingga diperlukan nilai moral khusus
untuk menghindari adanya pengaruh yang buruk terhadap PBH.
3.
Pekerja Bantuan Hukum (PBH) memiliki posisi strategis.
Sejarah panjang LBH/YLBHI (43 tahun) dan kontribusinya terhadap rule of lawdan demokrasi di
Indonesia menjadikan LBH/YLBHI kepercayaan masyarakat dan juga berbagai stake holderdalamberbagai bidang. Peran LBH sering menjadi sorotan, dianggap sebagai lokomotif demokrasi,
10 Catatan: LBH Jakarta banyak mendapati pengadu yang telah ditangani sebelumnya oleh LBH lain, namun
mendapatkan pelayanan yang buruk, seperti: dikenakan biaya yang mahal, tidak ditangani, bekerja sama dengan
lawan, dll. LBH tersebut tidak tunduk pada kode etik PBH LBH/YLBHI, mereka tunduk pada Kode Etik Advokat.11
Verboden voor Honden en Inlanders dan Lahirlah LBH; Catatan 40 tahun Pasang Surut Keadilan. Jakarta: YLBHI,
2012. Hal. xv-xvi.
-
7/24/2019 Pekerja Bantuan Hukum Adalah Pekerja Profesional - Alghiffari Aqsha, S.H.
4/9
sumber yang terpecaya, dan lain-lain. Hal ini menjadikan posisi LBH bisa saja disalahgunakan
oleh berbagai kepentingan.
4.
Pekerja Bantuan Hukum (PBH) tanggung jawab yang lebih berat
PBH tidak hanya dituntut untuk mendampingi klien dan menyelesaikan permasalahan
hukumnya, melainkan juga dituntut untuk mengubah struktur sosial. Toetti Heraty Roosseno
menganggap bahwa LBH juga merupakan pelopor meeting of mindkarena berbagai pemikiran
progresif yang digagas semenjak berdirinya. Tanpa adanya nilai moral yang khusus, mustahil
kerja-kerja tersebut akan tercapai.
Terkait dengan kode etik dan nilai moral PBH LBH/YLBHI, kita dapat meresapi bunyi prasasti yang diukir
di depan gedung LBH/YLBHI dan ditulis oleh Abdul Rahman Saleh yang berbunyi:
Gedung ini dimaksudkan sebagai monumen pertama di Indonesia bagi perjuangan menegakan hukum,
kebenaran dan keadilan yang sama bagi semua orang tanpa membeda-bedakan suku, agama asal
keturunan, keyakinan politik, maupun latar belakang sosial dan budaya. Dari sini Para Pembela dan
pemikir bantuan hukum akan berjuang dengan jujur dan ikhlas dan tanpa pamrih serta seia sekata
dengan mayoritas bangsa yang papa untuk tidak saja membela perkara-perkara yang menyangkut
kepentingan rakyat tapi juga ikut merombak tatanan yang menyebabkan mereka terus-menerus
terbelakang, miskin, tertindas, dan terlupakan. Dari sini pula akan dikembangkan pikiran-pikiran yang
berani, konstruktif dan bertanggung jawab hingga menjadi perlambang kebebasan menyatakan
pendapat dan awal dari bangkitnya kaum miskin menuntut pelaksanaan hak yang sama dalam hukum
dan keadilan di bumi pertiwi Indonesia.12
Ringkasan Pedoman Pokok Nilai-Nilai Perjuangan Yayasan LBH Indonesia dan Kode Etik Pengabdi
Bantuan Hukum Indonesia
Adapun Pedoman Pokok Nilai-Nilai Perjuangan Yayasan LBH Indonesia berisikan sebagai berikut:13
I.
Pembukaan
Menguraikan secara singkat mengenai latar belakang dan peran LBH/YLBHI dalam kehidupan
Negara, serta posisinya untuk menegakkan keadilan tanpa membedakan golongan atau bersikap
imparsial. Dikatakan bahwa PBH adalah pejuang keadilan dan HAM, serta aktor yang kreatif dan
berani dalam mengemban misi dan tanggung jawab untuk keadilan social.
II.
Nilai Keberadaan Yayasan LBH Indonesia
Menjabarkan tujuan LBH/YLBHI, yaitu:
1.
Mewujudkan pola hubungan sosial yang adil, dimana peraturan hukum dan pelaksanaannya
menjamin persamaan kedudukan bagi setiap kelompok sosial dan atau individu baik dilapangan politik maupun di lapangan ekonomi.
2.
Mewujudkan sebuah sistem hukum dan administrasi yang mampu menyediakan prosedur-
prosedur dan lembaga-lembaga, tempat dimana setiap kelompok sosial dan atau individu
12Ibid, Hal. Xii.
13Pedoman Pokok Nilai-Nilai Perjuangan Yayasan LBH Indonesia dan Kode Etik Pengabdi Bantuan Hukum
Indonesia. Jakarta: Yayasan LBH Indonesia, 1986.
-
7/24/2019 Pekerja Bantuan Hukum Adalah Pekerja Profesional - Alghiffari Aqsha, S.H.
5/9
dapat memperoleh jalan masuk untuk memengaruhi dan ikut menentukan setiap keputusan
mereka khususnya yang berhubungan dengan alokasi sumber-sumber daya ekonomi.
Misi Perjuangan LBH/YLBHI, yaitu:
1.
Menanamkan, menumbuhkan, dan menyebarluaskan nilai-nilai Negara hukum yang demokratis,
dan berkeadilan sosial kepada seluruh lapisan masyarakat Indonesia, baik mereka yang
merupakan warga Negara biasa maupun para pejabat, berdasarkan Pancasila dan Undang-
undang Dasar 1945.
2.
Menanamkan dan menumbuhkan sikap kemandirian golongan masyarakat miskin sehingga
mereka sendiri dapat merumuskan, menyatakan, memperjuangkan dan mempertahankan, baik
secara individual maupun kolektif hak-hak dan kepentingan mereka.
3.
Mengembangkan lembaga-lembaga pendukung bagi usaha-usaha untuk meningkatkan
efektivitas pelaksanaan hak-hak golongan masyarakat miskin.
4.
Menciptakan kondisi awal yang akan mendukung usaha-usaha untuk mengadakan
pembaharuan hukum yang tanggap terhadap kebutuhan golongan masyarakat miskin.
Dari empat misi di atas, terlihat bahwa LBH/YLBHI memliki semangat untuk melakukan
pemberdayaan masyarakat, dimana masyarakat dapat mandiri dalam memperjuangkan keadilan.
Selain itu dituntut juga untuk melakukan inovasi dan pembaruan dalam bidang hukum dengan
cara mengembangkan lembaga-lembaga pendukung bagi usaha-usaha untuk meningkatkan
efektivitas pelaksanaan hak-hak golongan masyarakat miskin.
III.
Prinsip-prinsip Perjuangan Yayasan LBH Indonesia
Tanpa pamrih, tanpa kompromi, berkomitmen, tidak menjual prinsip, tidak tergoda keuntungan
pribadi, bekerja sebagai PBH memberikan kepuasan batin yang tidak bisa dinilai dengan materi,
tidak tunduk pada setiap ketidakadilan dan perkosaan hak asasi, mengedepankan proses yangjujur, berani melawan setiap bentuk kejahatan, mendahulukan kepentingan kolektif daripada
kepentingan pribadi, memberdayakan dan tidak mengkooptasi perjuangan masyarakat miskin.
Adapun Kode Etik Pengabdi Bantuan Hukum Indonesia adalah sebagai berikut:
1. Pasal 1, Kepribadian Pengabdi Bantuan Hukum
Pengabdi Bantuan Hukum Indonesia (PBHI) adalah pribadi yang luhur, yang bertaqwa, menjunjung
tinggi nilai keadilan, bebas dari pengaruh dan tidak terikat oleh apapun kecuali pemihakan kepada nilai-
nilai kebenaran hakiki.
2.
Pasal 2, Cara Pelaksanaan Pengabdian Bantuan HukumPBH harus jujur dalam bertugas, memberdayakan klien, bersifat objektif dan kritis, mengikuti prosedur
yang berlaku, dan mampu bekerjasama dengan berbagai profesi untuk kepentingan penanganan kasus.
3. Pasal 3, Perangkapan Pekerjaan
Pasal ini menjelaskan bahwa PBH tidak boleh melakukan praktek hukum di luar LBH, kecuali direktur.
Ketentuan ini mendapat kritikan karena dapat mengakibatkan direktur tidak maksimal dalam kerja-
-
7/24/2019 Pekerja Bantuan Hukum Adalah Pekerja Profesional - Alghiffari Aqsha, S.H.
6/9
kerjanya di LBH. Seringkali ketentuan ini dimanfaatkan untuk menghidupi LBH yang kesulitan secara
finansial.
4. Pasal 4, Hubungan Dengan Klien
Dalam berhubungan dengan klien PBH harus mendahulukan kepentingan klien daripada kepentingan
pribadi, mendamaikan kasus perdata, berusaha mendapatkan keputusan yang seadil-adilnya, tidak
boleh memberi keterangan yang menyesatkan, tidak boleh menjamin kemenangan, memberikan
kebebasan kepada klien untuk mengganti pengacara dan memberikan keterangan kepada klien atau
pengacara yang baru bila diperlukan, menolak klien yang mampu kecuali kasus yang memiliki dampak
luas, memegang rahasia jabatan, tidak menarik honorarium atau menerima hadiah apapun secara
pribadi.
5.
Pasal 5, Hubungan Dengan Kekuasaan Kehakiman dan Kekuasaan Lainnya
PBH harus bersikap sopan, wajib mempertahankan kehormatan, dan ikut berusaha mencari dan
menegakkan keadilan dalam hubungan dengan kekuasaan kehakiman dan kekuasaan lainnya.
6. Pasal 6, Hubungan dengan Teman Sejawat
PBH harus menjalin hubungan baik dengan teman sejawat dan saling menghargai, tidak menarik klien
dari teman sejawat, dan bekerja berdasarkan wilayah kerja kantor masing-masing.
7.
Pasal 7, Pengawasan dan Pembinaan
Dewan Pengurus Yayasan LBH Indonesia mempunyai kewenangan pengawasan dan pembinaan serta
menjatuhkan sanksi terhadap para Direktur LBH yang melakukan pelanggaran, setelah kepada yang
bersangkutan diberikan kesempatan untuk melakukan pembelaan. Sementara itu, Direktur LBH
bersama-sama dengan Dewan Penasehat mempunyai kewenangan pengawasan dan pembinaan serta
menjatuhkan sanksi terhadap para PBHI yang melakukan pelanggaran, setelah kepada yang
bersangkutan diberikan kesempatan.
Selain tercantum dalam kode etik, nilai etika dan moral yang harus dijunjung oleh PBH juga tercantum
dalam kontrak kerja pengangkatan sebagai PBH. Misalnya dalam kontrak kerja PBH LBH Jakarta
dicantumkan tambahan bahwa PBH tidak boleh mendampingi kasus yang tidak ada dasar hukumnya. Hal
ini bertujuan agar PBH tidak mencari-cari ataupun merekayasa dasar hukum untuk menyelesaikan suatu
permasalahan yang ternyata tidak memiliki landasan hukum.
Undang-Undang Bantuan Hukum
Selain pedoman dan kode etik PBH LBH/YLBHI, PBH juga tunduk pada kode etik advokat (bagi PBH
advokat) dan juga Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Adapun beberapa
ketentuan yang terkait dengan etika dan moral pemberi bantuan hukum antara lain:
-
Larangan menerima atau meminta pembayaran dari Penerima Bantuan Hukum dan/atau pihak
lain yang terkait dengan perkara yang sedang ditangani Pemberi Bantuan Hukum (Pasal 20).
-
7/24/2019 Pekerja Bantuan Hukum Adalah Pekerja Profesional - Alghiffari Aqsha, S.H.
7/9
Larangan tersebut diancam pidana paling lama 1 tahun atau denda paling lama 50 juta rupiah
(Pasal 22).
-
Menjaga rahasia klien (Pasal 10 huruf d).
-
Menangani kasus hingga selesai, kecuali terdapat aalasan lain untuk penghentian (pasal 10 huruf
e).
Pelanggaran Prinsip Perjuangan dan Kode Etik
Pada prakteknya tidak banyak kasus pelanggaran prinsip perjuangan ataupun kode etik yang muncul dan
kemudian diproses oleh LBH/YLBHI. Namun demikian, dalam 5 tahun penulis mengabdi sebagai PBH di
LBH Jakarta, maka terdapat berbagai tindakan potensial terjadi dalam pengabdian sebagai PBH, yaitu:
-
Menerima uang dari klien.
-
Menerima pemberian barang dari klien, dan tidak melaporkan kepada Pimpinan LBH Jakarta.
-
Menangani kasus di luar LBH.
-
Bekerjasama dengan aktor politik untuk menggolkan kepentingan yang tidak sesuai dengan
kepentingan LBH.
-
Menyebarkan informasi rahasia, baik disengaja ataupun tidak disengaja kepada orang lain diluar
LBH.
-
Tunduk atas tekanan politik ataupun tekanan pengacara senior.
-
Bersikap tidak ramah kepada klien.
-
Melakukan kekerasan, fisik maupun verbal terhadap klien.
-
Menjanjikan kemenangan.
-
Memberikan informasi yang menyesatkan.
-
Ingin tampil dan mengkooptasi perjuangan masyarakat. Tidak memberdayakan klien.
-
Tidak menjalin hubungan baik dan kerja sama dengan sesama PBH.
Adapun salah satu contoh kasus yang nyata adalah kasus mantan Direktur LBH Semarang (Slamet
Haryanto) yang menemui Soemarmo, walikota Semarang, yang merupakan tersangka korupsi dana
APBD dan ditahan di Jakarta. Slamet berangkat dari Jakarta ke Semarang bersama tim walikota tanpa
memberitahukan kepada rekan kerja di LBH Semarang. LBH Semarang kemudian menonaktifkan Slamet
mulai tanggal 11 Juni 2012 dan memutuskan untuk membentuk tim investigasi dengan komposisi, satu
orang alumni LBH, satu orang staf internal, dan tiga orang dari unsur masyarakat. Tim investigasi
tersebut kemudian bertanggungjawab memberikan rekomendasi kepada LBH Semarang dan YLBHI. 14
Berdasarkan hasil temuan tim investigasi yang dibuat oleh LBH Semarang, biaya perjalanan Slamet ke
Jakarta didanai oleh anggaran operasional walikota. Slamet membantah bahwa kunjungannya adalah
untuk mendukung kasus korupsi yang dilakukan oleh Soemarmo dan hanya membicarakan program.
Hasil investigasi kemudian menyimpulkan bahwa Slamet tidak hanya melakukan pelanggaran kode etik,
namun juga pelanggaran Standart Operational Prosedur (SOP), dan juga pelanggaran nilai-nilai
perjuangan YLBHI.
14http://jaringnews.com/politik-peristiwa/umum/16555/buntut-bezoek-koruptor-direktur-lbh-semarang-dicopot
http://jaringnews.com/politik-peristiwa/umum/16555/buntut-bezoek-koruptor-direktur-lbh-semarang-dicopothttp://jaringnews.com/politik-peristiwa/umum/16555/buntut-bezoek-koruptor-direktur-lbh-semarang-dicopothttp://jaringnews.com/politik-peristiwa/umum/16555/buntut-bezoek-koruptor-direktur-lbh-semarang-dicopothttp://jaringnews.com/politik-peristiwa/umum/16555/buntut-bezoek-koruptor-direktur-lbh-semarang-dicopot -
7/24/2019 Pekerja Bantuan Hukum Adalah Pekerja Profesional - Alghiffari Aqsha, S.H.
8/9
Kasus tersebut di atas merupakan pukulan bagi LBH dan YLBHI karena PBH seharusnya mampu menjaga
integritas dan mempertahankan kode etik. Harapan masyarakat kepada LBH/YLBHI sangat besar karena
tidak banyak orang-orang yang mau mengabdikan hidupnya sebagai PBH. Imbas dari kasus tersebut juga
berpengaruh pada kepercayaan klien-klien yang dibela oleh LBH Semarang, pengorganisiran dan
pemberdayaan menjadi sulit dilakukan. Visi dan misi untuk memberikan bantuan hukum struktural dan
mewujudkan keadilan sosial terhambat oleh tindakan pelanggaran kode etik oleh PBH.
Kasus tersebut juga menunjukkan, bahwa PBH tidak dapat main-main dalam hubungannya dengan pihak
lain di luar LBH/YLBHI. Sebaiknya PBH membatasi diri untuk bertemu dan bekerja sama dengan pihak-
pihak yang berlawanan dengan prinsip LBH/YLBHI, kecuali pertemuan untuk kepentingan taktis dan
diharuskan berkoordinasi dengan lembaga.
Usulan Perubahan Kode Etik Pekerja Bantuan Hukum
Pedoman Pokok Nilai-Nilai Perjuangan Yayasan LBH Indonesia dan Kode Etik Pengabdi Bantuan Hukum
Indonesia dibuat pada tahun 1985. Hingga saat ini, 28 tahun, belum terdapat perubahan pada pedoman
dan kode etik tersebut. Terdapat berbagai kelemahan dan harus segera disesuaikan berdasarkan
kebutuhan dan perkembangan dunia penegakan hukum, terlebih Undang-Undang Bantuan Hukum telah
disahkan dan akan mendorong praktek bantuan hukum di Indonesia. Kelemahan tersebut antara lain
tidak adanya mekanisme yang pasti mengenai proses pemeriksaan pelanggaran15
, tidak ada ketentuan
mengenai berkas kasus, profesionalitas terkait deadline penanganan kasus, pembuatan statement dan
langkah advokasi yang sesuai dengan persetujuan klien, mencegah eksploitasi klien termasuk eksploitasi
seksual, mekanisme pengaduan dari klien, jenis-jenis sanksi, dan berbagai ketentuan lain yang dapat
dibandingkan dengan kode etik lain.16
Penutup
Berdasarkan berbagai penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan beberapa poin sebagai berikut:
1.
Bahwa Pekerja Bantuan Hukum merupakan sebuah profesi yang memiliki peran strategis dan
bertanggungjawab untuk melakukan perubahan terhadap struktur yang timpang dan menindas
di dalam masyarakat.
2.
Profesi PBH menuntut sebuah profesionalitas dan tunduk pada kode etik dan pedoman
perjuangan.
3.
Pedoman Pokok Nilai-Nilai Perjuangan Yayasan LBH Indonesia dan Kode Etik Pengabdi Bantuan
Hukum sudah seharusnya diubah karena memiliki banyak kelemahan.
15Dalam Kode Etik Advokat terdapat hukum acara pemeriksaan pelanggaran kode etik, seperti tata cara
pengaduan, lamanya surat pemberitahuan pengaduan, kesempatan untuk memberikan jawaban, penetapan hari
sidang, panggilan terhadap pengadu dan teradu, upaya perdamaian, cara pengambilan keputusan, jenis sanksi, dan
lain-lain. Lihat Pasal 10-19 Kode Etik Advokat.16
Misalnya kode etik bantuan hukum terhadap pengungsi yang diatur oleh Naerobi Code. Lihat:
http://www.frlan.org/sites/srlan/files/fileuploads/The_Nairobi_Code.pdf
http://www.frlan.org/sites/srlan/files/fileuploads/The_Nairobi_Code.pdfhttp://www.frlan.org/sites/srlan/files/fileuploads/The_Nairobi_Code.pdfhttp://www.frlan.org/sites/srlan/files/fileuploads/The_Nairobi_Code.pdf -
7/24/2019 Pekerja Bantuan Hukum Adalah Pekerja Profesional - Alghiffari Aqsha, S.H.
9/9
4.
Pembinaan dan pengawasan terhadap PBH harus ditingkatkan, terlebih praktek bantuan hukum
akan meningkat sebagai dampak diberlakukannya Undang-Undang Bantuan Hukum. Kualitas
bantuan hukum terhadap masyarakat yang mencari keadilan harus diutamakan.
=SALAM KEADILAN! YA BASTA!=