peran kadaster laut dalam pemecahan konflik

7/25/2019 Peran Kadaster Laut dalam Pemecahan Konflik

1/35

PERAN KADASTER LAUTDALAM PEMECAHAN KONFLIK DI

PERAIRAN

STUDI KASUS: KABUPATEN REMBANG,JAWA TENGAH

Arief widiansyah3506 100 013


2/35

LATAR BELAKANG

Indonesia merupakan sebuah negara kepulauan

(archipelagic state) dengan luas wilayah lautnya

mencapai 5,8 juta km2 atau hampir dua pertiga

luas wilayah Indonesia (Purwanto. em ang merupa an sa a satu a upaten

di pesisir pantai utara pulau Jawa, Rembang

memiliki panjang garis pantai 63,5 km dengan

luas wilayah pesisir 355,95 km. Rembang

merupakan kabupaten dengan garis pantai

terpanjang di Jawa Tengah (Helmi 2008).


3/35

LATAR BELAKANG

Menurut Laporan Operasi Laut DKP tahun 2008, konflik

di perairan terjadi akibat penggunaan jaring trawloleh

nelayan serta akibat pelanggaran jalur penangkapan

ikan.

mengatasi permasalahan dan dapat memberikan solusi

dari konflik di perairan Rembang baik dalam hal

pelanggaran jalur penangkapan ikan maupun sebagaisolusi permasalahan yang terjadi akibat penggunaan

trawl.


4/35

LATAR BELAKANG

Sistem yang dimaksudkan adalah kadaster laut,

dimana kadaster laut menjalaskan mengenai

kemungkinan adanya pencatatan batas-batas

,

spasial dan didefinisikan secara fisik.


5/35

RUMUSAN MASALAH

Pemasalahan yang diangkat dalam

penulisan tugas akhir ini adalah apakah

kadaster laut dapat digunakan untukmem antu pemeca an masa a yang

terjadi di jalur penangkapan ikan di

perairan Rembang.


6/35

BATASAN MASALAH

1. Analisa pelanggaran wilayah jalur penangkapan

ikan oleh nelayan di perairan Rembang.

2. Analisa konflik penggunaan jaring trawl oleh

pelestarian sumberdaya kelautan .

3. Peran kadaster laut dalam membantu

penyelesaian permasalahan dalam halpelanggaran jalur penangkapan ikan maupun

penggunaan jaringtrawldi perairan Rembang.


7/35

TUJUAN

Mengetahui permasalahan yang terjadi di

wilayah perairan di Rembang khususnya yang

berkaitan dengan pembagian jalur

maupun penggunaan trawl oleh nelayan

Rembang untuk penangkapan ikan.


8/35

TUJUAN

Menyediakan Peta estimasi lokasi konflikPerairan Kabupaten Rembang sebagai acuandalam usaha penyelesaian permasalah

perairan di Kabupaten Rembang.

Melakukan analisa mengenai peran kadasterlaut sebagai pemecahan permasalahan yangterjadi di perairan Rembang terkait denganpelanggaran jalur penangkapan ikan danpenggunaantrawl.


9/35

MANFAAT

Manfaat dari pembuatan analisa peran kadastersebagai solusi pemecahan masalah peraiaran diIndonesia, antara lain:

Memberikan wawasan mengenai permasalahan.

Memberikan pengetahuan mengenai Undang-undang yang mengatur tentang perairan diIndonesia.

Mengetahui perlunya kadaster laut dalam upayapemecahan permasalahan di jalur penangkapanikan di Rembang.


10/35

LOKASI PENELITIAN


11/35

BAHAN

Peta LPI (Lingkungan Pantai Indonesia) Rembang

skala 1:50000 tahun 2005

Laporan Operasi Laut Dinas Kelautan Dan

2008-2010 )

Laporan Operasi Laut Satuan Kepolisian Air, Polisi

Resor Rembang ( Selama Periode 2008-2009 ) Berita acara Pelanggaran Laut oleh Kantor

Pelabuhan Rembang (Selama Periode 2008-2009)


12/35

Tahapan

Penelitian


13/35

Tahap

Pengolahan

Data


14/35

Kompilasi Data Konflik

Hasil dari kompilasi untuk pelanggaran alat

tangkap berupaTrawladalah sebagai berikut


15/35

Kompilasi Data Konflik

Sedangkan untuk pelanggran jalur tangkap

ikan yang mengakibatan adanya konflik perairan

Rembang selama periode 2008 dan 2010 adalah


16/35

Pengeplotan Titik Lokasi Pelanggaran

pada Peta LPI DigitalBerdasarkan informasi lokasi pelanggaranyang didapatkan berupa cangkupan suatuwilayah atau area, maka dalam

terhadap cangkupan wilayah yangbersumber dari data.

Hasil dari pengeplotan data adalah sebagaiberikut


17/35

Pengeplotan Titik Lokasi Pelanggaran

pada Peta LPI Digital


18/35

Analisa Pelanggaran Trawl di Perairan

RembangPenyebab penggunaantrawldi Rembang antara lain:

a. Adanya keingingan dari nelayan memperoleh hasilyang melimpah dengan cara instan tanpa

memperhatikan ekosistem laut..terhadap kondisi lingkungan atau ekosistemdilaut.

c. Adanya pihak-pihak yang memberikan sponsor,

atau bantuan kepada nelayan untukmenggunakantrawltanpa memperhatikan akibatyang ditimbulkan.


19/35

Analisa Pelanggaran Trawl di Perairan

RembangDalam kasus pelanggaran penggunaan alat

tangkap (trawl) yang dapat merusak ekosistem

laut, perlu di perjelas kewajiban maupun hak

dikenakan.


20/35

Analisa Pelanggaran Jalur Penangkapan

Ikan Di Perairan RembangPenyebab dari pelanggaran jalur penangkapan iniantara lain:

a. Kesengajaan dari kapal itu sendiri karena

menginginkan hasil tangkap lebih, dan.

penangkapan ikan. Untuk penyebab keduabanyak disebabkan oleh tidak dioperasikannyaGPS yang terdapat di kapal nelayan.

Untuk itu diperlukan sebuah referensi atauacuan bagi nelayan pada saat melakukanpenangkapan ikan.


21/35

Analisa Pelanggaran Jalur Penangkapan Ikan Di

Perairan Rembang

Untuk penanda batas pada wilayah

perairan dangkal dan dengan cangkupan wilayah

yang kecil mudah, yaitu dengan menggunakan

wilayah. Namun untuk penanda batas wilayah

pada jalur penangkapan ikan tidak

dimungkinkan untuk menggunakan pelampungdengan jarak dan luasan wilayah yang besar.


22/35

Rekomendasi Kadaster Laut untuk Pemecahan

Masalah Penggunaan Trawldi Perairan Rembang

1. Adanya Hak untuk memungut hasil dari lautatau sumber daya laut untuk usaha kelautan danperikanan, serta usaha lain yang mencangkup

atas permukaan laut dan kolom air sampai

wilayah yang ditentukan dalam jangka waktutertentu dan yang memberikan wewenang dan

kewajiban yang ditentukan dalam keputusanpemberiannya oleh pejabat yang berwenangmemberikannya.


23/35



2. Hak ini dapat diberikan kepada:

Orang perseorangan warga Negara Indonesia

Badan hukum yang didirikan berdasarkan

u um In ones a

Masyarakat adat

Orang asing yang berkedudukan di Indonesia Badan hukum asing yang mempunyai

perwakilan di Indonesia


24/35



3. Persyaratan yang harus dipenuhi dalam pemberian

hak ini, antara lain:

Menjaga kelestarian sumber daya laut dan Tidak

menjadikan ancaman serius terhadap kelestarian

sumber daya laut

Untuk kapal perikanan dilarang untuk

menggunakan jaring dengan ukuran mata jaring

kurang ari 25 mm (1 inch) dan purse seine

cakalang (tuna) dengan ukuran mata jaring kurang

dari 75 mm (3 inch) di semua jalur penangkapan

ikan


25/35



Mengakui, menghormati, dan melindungihak-hak masyarakat adat dan ataumasyarakat lokal

Ke iatan en ambilan sumber da a lautdilakukan pada wilayah yang telahditentukan batasanya.

Untuk kapal perikanan pada jalur II dansterusnya wajib melengkapi denganperalatan navigasi (GPS,dll)


26/35



5. Hak ini berakhir karena:

Jangka waktu habis dan tidak diperpanjang

lagi Untu apa per anan, ter u t mengguna an

jaring yang melanggar ketentuan yang berlaku

Terbukti memberikan ancaman bagi ekosistem

laut dan terbukti melakukan kerusakan

lingkuan laut.


27/35



6. Jika terjadi pelanggaran di laut dapat

dikenakan pencabutan hak maupun

ketentuan pidana sesuai dengan peraturan

7. Pengawasan dilakukan oleh pemerintah

melalui badan yang ditunjuk dan diberikan

wewanang.


28/35

Rekomendasi Kadaster Laut untuk Memecahkan

Masalah Pelanggaran Jalur Penangkapan Ikan.

1. Menentukan acuan batas penangkapan ikanantar jalur, artinya harus ada titik kontrolyang digunakan sebagai acuan batas jalur

tangkap ikan.Cara yang digunakan untuk penentuan titik-titik pada batas ini menggunakan metodeyang dijelaskan pada undang-undang no 6

tahun 1996, yaitu dengan menggunakan garispangkal lurus biasa


29/35



2. Pemberian titik acuan di laut yang dapat

dimasukkan dalam sistem navigasi kapal

sebagai penunjuk lokasi. Hal ini dimaksudkan

masih imajiner sehingga diperlukan suatu

media untuk menunjukkan posisi titik acuan

kepada nelayan. Alat navigasi yang dimaksuddisini adalah GPS.


30/35



Jadi untuk kapal jalur 2 dan 3 sebaiknya

melengkapi kapal dengan GPS, setelah itu

batas wilayah jalur tangkap ikan yang terdiri

-

sistem navigasi. Pemasukan koordinat titik

acuan atau uploadbatas ini dapat dilakukan

oleh instansi yang diberikan wewenang.


31/35

Kesimpulan

a. Terdapat 8 kali pelanggaran penggunaan jaring trawlyang

mengakibatkan konflik yang terjadi karena pelanggaran di

perairan Rembang selama periode 2008-2010.

b. Sedangkan konflik antar nelayan yang berupa pelanggaran

jalur penangkapan ikan di Rembang pernah terjadi sebanyaka pa a per o e sampa engan

c. Rekomendasi untuk memecahakan permasalahan di perairan

Rembang untuk pelanggaran penggunaan trawl dengan

kadaster laut adalah adanya sistem penetapan hak kepada

pengguna ( kapal ) dengan laut sebagai objeknya. Didalam

Hak mencantumkan kepemilikan hak tersebut, syarat-syarat

pemberian hak, masa berlaku hak, jenis pengawasan, dan

sanksi bila terjadi pelanggaran


32/35

Kesimpulan

d. Rekomendasi untuk memecahkan permasalahanpelanggaran jalur penangkapan ikan denganmenggunakan kadaster laut adalah adanya

penegasan batas-batas wilayah jalur tangkap

memasukkan batas-batas jalur penangkapanikan pada system navigasi tiap kapal.

e. Peta yang dihasilkan merupakan peta estimasilokasi konflik skala 1:10000 dengan cangkupanatau area yang mewakili lokasi konflik.


33/35

Saran

1) Untuk pengarsipan data pelanggaran, oleh DKPlebih baik disertai dengan marking koordinatlokasi yang jelas sehingga dapat menjadikan

bahan evaluasi apabila terjadi pelanggaran yang- .

2) Karena di laut merupakan daerah yang luastanpa adanya referensi, maka perlu adanya

sosialisai mengenai penggunaan system navigasiGPS, terutama untuk kapal pada jalurpenangkapan ikan 2 dan 3


34/35

Saran

3) Karena dalam pengawasan dilaut melibatkan

banyak instansi, sehingga diperlukan sebuah

koodinasi antar lembaga pemerintah atau

kadaster Laut berskala nasional.


35/35

SekianTERIMA KASIH

peran kadaster laut dalam pemecahan konflik

Documents