peraturan dirjen perhubungan udara no. kp 152 tahun 2012 pengamanan kargo dan pos yang diangkut...

7/21/2019 Peraturan Dirjen Perhubungan Udara No. KP 152 Tahun 2012 Pengamanan Kargo Dan Pos Yang Diangkut Dengan

1/19

KEMENTERIAN

PERHUBUNGAN

DIREKTORAT

JENDERAL

PERHUBUNGAN UDARA

J . i i n

M i v d f l k . i

Jakarta 10110

Kotak Po s No

1389

Jakar ta 10013

No. Ittepan:

3505550 350=003

(Senlral)

F a x : 3 S C 6 1 3 6 3 5 M i :

3007144

PERATURAN

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

NOMOR: KP. 152

TAHUN 2012

TENTANG

PENGAMANAN

KAROO DAN POS YANG DIANGKUT DENGAN

PESAWAT UDARA

DENGAN RAHMATTUHAN

YANG

MAHA ESA

DIREKTUR

JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA,

Mcnimbang

Mengingat

a. bahwa dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor

KM 9 Tahun 2010 tcntang Program Keamanan

Pcnerbangan Nasional lelah diaiur mengenai

pemeriksaan keamanan

kargo

dan pos yang diangkut

dengan

pcsawat udara;

b.

bahwa sehubungan dengan hal tersebut huruf a, pcrlu

menetapkan

pemeriksaan keamanan

kargo

dan

pos

yang

diangkut dengan pesawat udara, dengan Peraturan

Direktur Jenderal Pcrhubungan Udara;

1. Undang-undang Nomor

1 tahun

2009

lentang

Pcnerbangan

Lembaran

Ncgara Rcpublik Indonesia

Nomor

53 Tahun 2009, Tambahan lembaran Negara

Republik IndonesiaNomor 3234);

2. Peraturan

Presiden

P c m be n t u k a n d a n

Nomor

47 Tahun 2009

tcntang

Organisasi Kementerian Negara

scbagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Presiden

Nomor

7 6 T a h u n

2 0 1 1 :

3. Peraturan

Presiden

Nomor 24 Tahun 2010 tentang

Kcdudukan, Tugas

dan

Fungsi

Kementerian

Negara

serta

Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Esclon I

Kementerian Ncgara sebagaimana diubah tcrakhir

dengan Peraturan

Presiden Nomor

67Tahun

2010;

4 .

o

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 9 Tahun

2010 tentang

Program

Keamanan PencrbanganNasional;

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor

KM

60 Tahun

2010 tentang Organisasi dan Tala

Kerja

Kementerian

Perhubungan;


2/19

MEMUTUSKAN

:

Menetapkan

: PERATURAN DIREKTUR

JENDERAL

PERHUBUNGAN

UDARA TENTANG

PENGAMANAN

KARGO DAN POS YANG

DIANGKUT DENGAN PESAWAT UDARA.

BAB1

KETENTUAN UMUM

Pasal

1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Penerbangan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri

alas

pemanfaatan wilayah udara, pesawat udara, bandar udara, angkutan

udara, navigasi penerbangan, kcsclamatan dan keamanan, lingkungan

hidup,

scrta

fasilitas penunjang

dan

fasilitas umum lainnya.

2. Pesawat udara adalah sctiap mesin atau alai yang dapat terbang di

atmosfir karena gaya angkat dari reaksi

udara

tctapi bukan karena

reaksi udara terhadap permukaan bumi yang digunakan untuk

penerbangan.

3. Bandar Udara adalah kawasan di daratan

dan/atau

perairan dengan

batas-batas tertentu yang digunakan sebagai tempat pesawat udara

mendarat

dan

lepas landas, naik turun penumpang, bongkar muat

barang, dan lempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi,

yang

dilengkapi

dengan

fasilitas

kcsclamatan

dan

keamanan

penerbangan, serta fasilitas pokok dan fasilitas penunjang lainnya.

4. Angkutan Udara adalah seliap kegiatan dengan menggunakan

pesawat

udara untuk

mengangkut penumpang, kargo,

dan/atau

pos

untuk satu

perjalanan

atau lebih dari sa tu banda r

udara

kc bandar

udara yang lain atau beberapa bandar udara.

5. Badan Usaha Angkutan Udara adalah badan usaha milik negara,

badan usaha milik daerah, badan hukum Indonesia

bcrbentuk

perseroan tcrbatas atau kopcrasi, yang kegiatan utamanya

mengoperasikan pesawat udara untuk digunakan mengangkut

penumpang. kargo,

dan/atau

pos dengan memungut pembayaran.

6. Perusahaan Angkutan

Udara

Asing adalah perusahaan angkutan

udara niaga yang telah ditunjuk oleh negara mitra wicara berdasarkan

perjanjian bilateral

dan/atau

multilateral dan disctujui pemcrintah

Republik Indonesia.

7.

Badan

Usaha Bandar Udara adalah badan usaha milik

negara,

badan

usaha

milik daerah, atau badan hukum Indonesia bcrbentuk

perseroan terbatas atau kopcrasi, yang kegiatan utamanya

mengoperasikan bandar udara untuk pclayanan umum.

8 .

9 .

Unit

Penyelcnggara

Bandar

Udara

adalah

lembaga

pemeriniah di

bandar udara yang bertindak sebagai penyelcnggara bandar udara

yang membcrikan jasa pelayanan kebandarudaraan untuk

bandar

udara

yang

belum

diusahakan secara

komcrsial.

Keamanan Penerbangan adalah suatu kcadaan

yang membcrikan

perlindungan kepada penerbangan dari lindakan mclawan hukum

mclalui keterpaduan

pemanfaatan

sumberdaya manusia,

fasilitas

dan

prosedur.


3/19

10. Keselamatan

Penerbangan

adalah suatu keadaan terpenuhinya

persyaratan keselamatan dalam pemanfaatan wilayah udara, pesawat

udara, bandar udara, angkutan udara, navigasi penerbangan, serta

fasilitas penunjang dan fasilitas umum lainnya.

11.

Daerah Keamanan Terbatas

Security Restricted

Area

adalah dacrah-

daerah tertentu didalam bandar

udara

maupun diluar bandar udara

yang diidentifikasi sebagai daerah bercsiko

tinggi

untuk digunakan

kepentingan keamanan penerbangan, penyelcnggara bandar udara dan

kepentingan lain untuk digunakan kepentingan

penerbangan

dimana

daerah tersebut dilakukan pengawasan dan

untuk

masuk dilakukan

pemeriksaan keamanan scsuai ketemuan yang berlaku

12. Daerah Terbatas adalah daerah-daerah tertentu yang digunakan

kepentingan penerbangan dimana daerah tersebut dilakukan

pengawasan dan untuk masuk dilakukan pemeriksaan keamanan sesuai

ketcntuan yang berlaku.

13.

Pemeriksaan Keamanan {Security

Screening adalah penerapan suatu

teknik atau cara lain untuk mengenali atau mendelcksi orang atau

barang dilarang

prohibited articles yang

dapat mengancam atau

membahayakan keamanan penerbangan sipil atau untuk mclakukan

t i n d a k a n melawan h u k u m .

14.

Kargo adalah setiap barang yang diangkut oleh pesawat udara

termasuk hewan dan tumbuhan selain pos, barang kebutuhan

pesawat selama penerbangan, barang bawaan, atau barang yang tidak

b e r t u a n .

15.

Barang pos

untuk selanjutnya disebul

pos

adalah kantung atau

wadah

lain yang bcrisi himpunan surat pos dan atau pakct pos untuk

dipcrtukarkan.

16. Surat Muatan Udara {airway bill adalah dokumen berbentuk cetak,

melalui proses elektronik, atau bentuklainnya, yangmerupakan salah

satu

bukti adanya

perjanjian

pengangkutan

udara antara

pengirim

kargo dan pengangkut, dan hak penerima

kargo

untuk mengambil

kargo.

17.

Direktur

Jendcral adalah

Direktur

Jendcral

Perhubungan

Udara.

18. Oloritas Bandar Udara

adalah

lembaga pemerintah yang diangkat oleh

Menieri dan memiliki kewenangan untuk mcnjalankan dan melakukan

pengawasan

terhadap

dipenuhinya

ketemuan

peraluran

perundang-

undangan untuk menjamin keselamatan, keamanan, dan pelayanan

penerbangan.

19. Pengirim Pabrikan

{Known

Shipper/Known Consignor adalah

Badan

Hukum Indonesia yang discrtifikasi Direktur Jenderal untuk

melakukan pemeriksaan keamanan

terhadap

barang produksinya

secara rcguler dan sejenis untuk dikirim melalui badan usaha

a n g k u t a n

u d a r a .

20.

Regulated

gent adalah

Badan

Hukum Indonesia yang melakukan

kegiatan usaha

dengan

badan usaha angkutan udara yang

mempcroleh izm dari Direktur Jenderal unluk melaksanakan

pemeriksaan keamanan terhadap kargo dan pos.


4/19

BAB II

PROGRAM KEAMANAN

KARGO

DAN POS

P a s a l 2

Orang

pcrscorangan,

kendaraan,

kargo,

dan

pos

yang

akan

memasuki daerah

keamanan terba tas wajib mcmiliki izin masuk daerah

terbatas

atau tiket

pesawat udara bagi penumpang

pesawat udara

atau Surat Mualan

Udara

airway bill untuk kargo dan pos dan

dilakukan

pemeriksaan keamanan.

Pasal

3

Badan

Usaha

Angkutan

Udara berlanggung jawab

terhadap

keamanan

pengangkutan kargo dan

pos.

P a s a l 4

(1) Badan Usaha Angkutan Udara wajib membual, melaksanakan,

mcngcvaluasi, dan mengembangkan program keamanan kargo dan pos

yang akan diangkut dengan pesawat udara dan bagian dari program

keamanan angkutan udara.

2 Program keamanan kargo dan pos yang akan diangkut dengan pesawat

udara scbagaimana dimana dimaksud pada ayat 1 bcrpedoman pada

program

keamanan

penerbangan nasional.

Pasal

5

Program keamanan kargo dan pos yang akan diangkut dengan pesawat udara

sekurang-kurangnya memuat:

a. personil;

b.

fasilitas/peralatan;

c.

proscdur

untuk kegiatan;dan

d. peta

daerah

keamanan

terbatas

dan

daerah terbatas.

P a s a l 6

Personil

keamanan

kargo

dan pos yang diangkut dengan pesawat udara

scbagaimana

dimaksud dalam

Pasal 5

huruf a,

terdiri

dari

:

a. personil keamanan

yang telah

bersertifikat;

b. personil penanganan pengangkutan barang berbahaya

[dangerous

goods

yang

telah bersertifikat; dan

e. administ rasi .

P a s a l 7

Fasilitas/peralatan untuk penanganan kargo dan pos yang diangkut dengan

pesawat udara sebagaimana dimaksuddalam Pasal 5 huruf b, terdiri dari:

a. gedung/ruangan untuk kegiatan penerimaan, pemeriksaan dan

penumpukan kargo dan pos;

b. peralatan pemeriksaan dan pengawasan kcamanan;dan

c. label atau segel

keamanan.


5/19

Pasa l 8

1 Gcdung/ruangan

untuk

penanganan kargo dan pos yang diangkut

dengan pesawat udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7

huruf

a,

harus

dilctapkan daerah keamanan terbatas,

dearah

terbatas, daerah

publik

dan harus

dibuat

dalam

bentuk

pela.

2

Daerah keamanan terbatas dan daerah terbatas sebagaimana dimaksud

pada ayat 1 harus diberi perlindungan berupa batas fisik yang nyata dan

dilakukan pcngendalian,

pengawasan

dan

untuk masuk

dilakukan

pemeriksaan.

Pasa l

9

1 Peralatan

pemeriksaan

dan

pengawasan

keamanan

kargo

dan

pos yang

diangkut dengan pesawat udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7

huruf b,

meliputi:

a. mesin x-ray;

b. detektor pelacak peledak

explosive

trace detector);

c. detektor logam genggam (hand held metal detector);

d. gawang detektor logam walk through

metal

detector);

c. kaca

detektor mirror

detector ;

dan

f. pagar, peralatan pemantauan keamanan (dose

circuit

television/CCTV .

2

Peralatan pemeriksaan dan pengawasan

sebagaimana

dimaksud pada

ayat 1 harus laik opcrasi dan mcmiliki sertifikal peralatan sesuai

peraturan

pcrundang-undangan.

P a s a l

1 0

1

Label

atau

segel keamanan kargo

dan pos

yang

diangkut

dengan pesawat

udara sebagaimana dimaksud

dalam

Pasal 7 huruf c, merupakan tanda

bahwa kargo dan pos telah dilakukan pemeriksaan keamanan.

2

Label

atau

segel keamanan

sebagaimana

dimaksud pada ayat 1 harus

memenuhi

persyaratan:

a. kuat dan melekat erat dan mudah rusak jika dibuka;

b. ditempatkan pada ruas sambungan pembuka kemasan luarjdan

c.

mempunyai

bentuk, ukuran

dan warna

sesuai

dengan

lampiran

peraturan ini.

Pasa l 11

Prosedur

keamanan

kargo

dan

pos sebagaimana dimaksud

dalam

Pasal

5

huruf c, terdiri dari

:

a. Penerimaan kargo dan pos;

b. Pemeriksaan;

c. Penumpukan/storage;

d. Pengepakan/bm'M up;

e. Pcngangkutan/muat ke pesawat Udara;

f. Penempatan di Pesawat Udara;dan

g. Pcngangkuian dengan pesawat udara.


6/19

P a s a l

1 2

1 Prosedur pcncrimaan kargo dan pos harus memuat proses pemeriksaan

terhadap dokumen

antara lain:

a. administrasi;

b. pemberitahuan tentang isi/PTI

{security declaration ,

sesuai contoh

pada lampiran I peraturan ini;

c. surat

muatan udara [airway

bill ;

d. daftar kargo dari perjanjian kerjasama

bagi

pengirim pabrikan

{known shipper ; dan

e. dokumen lain yang dipcrlukan dalam pengangkutan

kargo

dan pos

t e r t e n t u .

2

Dokumen

lain yang diperlukan sebagaimana dimaksud pada ayat 2

h u r u f e,

a n t a r a lain:

a. pemyataan pengiriman {shipper declaration dan lembar

data

keselamatan barang

[material

safetydatasheet/

MSDS

untuk barang

bcrbahaya;

b. surat izin kepemilikan/penggunaan bahan pclcdak dari instansi

berwenang;

c. surat izin karantina untuk

hewan

dan tumbuhan dari

instansi

berwenang;

d. surat izin kepemilikan/penggunaan barang dan benda purbakala

dari

instansi

berwenang;

dan

e. sural izin kepemilikan/penggunaan nuklir, biologi, kimia dan radio

aktif dari instansi berwenang.

3

Dokumen

scbagaimana dimaksud pada ayat

1

harus dijaga dan

disimpan.

Pasa l 1 3

Pcta daerah keamanan terbatas dan daerah terbatas scbagaimana dimaksud

dalam Pasal

5 huruf d,

mcrupakan

denah daerah

kerja

untuk

proses kargo

dan pos

yang akan diangkut dengan pesawat udara dan menjadi lampiran

program keamanan angkutan

udara.

P a s a l

1 4

1

Setiap kargo dan pos yang diterima harus dilakukan pemeriksaan

k e a m a n a n .

2

Pemeriksaan keamanan scbagaimana dimaksud pada ayat

1

dilakukan

dengan menggunakan peralatan pemeriksaan keamanan atau

pemeriksaan sccara manual .

3 Pemeriksaan

secara

manual sebagaimana dimaksud

pada

ayat 2

dilakukan

pada kondisi:

a. barang yang dicurigai;

b. peralatan pemeriksaan keamanan rusak tidak beriungsi;atau

c. tidak tersedianya peralatan pemeriksaan.

4 Pemeriksaan

kargo

yang dilakukan secara manual disebabkan tidak

ketersediaan peralatan

scbagaimana

dimaksud pada

ayat

3

huruf

c,

harus

mendapat izin dari Direktur, dengan

pertimbangan :

a. perbandingan volume kargo

dengan

pcrsonel keamanan yang

melakukan pemeriksaan; dan

b.

kondisi bandar udara

terbatas.


7/19

Pasa l 15

(1) Pemeriksaan kargo dan pos melalui

peralatan

pemeriksaan harus

diatur

dan ditempatkan pada posisi yang tepat

untuk

mengenali

atau

mendctcksi

jenis dan

sifal kargo dan pos.

2

Posisi

yang tepat untuk pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat

1 seharusnya dilakukan sesuai dengan kamampuan dan kapasitas

x-ray

yang

tersedia.

3 Kargo

dan pos yang diperiksa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus

sesuai

dengan

surat pemberitahuan tentang isi PTIJ dan surat muatan

angkutan udara

S.MU .

4 Surat pemberitahuan tentang isi

PTI

scbagaimana dimaksud pada ayat

(3) sesuai dengan contoh pada Lampiran I peraturan ini.

Pasa l 1 6

1 Pemeriksaan dengan cara perlakuan khusus dapat dilakukan terhadap

kargo dan pos

:

a. jenazah

dalam

peti;

b. vaksin;

c.

plasma

darah

dan

organ tubuh

manusia;

d. barang-barang medis

yang

mudah rusak;

e.

hewan;

f.

barang-barang yang mudah rusak;

dan

g.

kargo lain yang ditentukan oleh Direktur Jenderal.

2

Pemeriksaan dengan cara perlakuan khusus sebagaimana dimaksud pada

ayat 1 dilakukan dengan cara pemeriksaan fisik kargo, dokumen dari

instansi lerkait dan pelaksanaannya sesuai peraturan perundang-

undangan.

P a s a l

1 7

Pemeriksaan keamanan kargo dan pos dengan menggunakan detektor pelaeak

peledak

explosive

trace

detector harus dilakukan terhadap kargo dan pos :

a. secara random setiap 10 ;

b. terindikasi mengandung

bahan

peledak;

dan/atau

c.

pengirim yang

dicurigai.

P a s a l

1 8

Kargo dan pos

yang

telah

dilakukan

pemeriksaan keamanan diberi label

pemeriksaan keamanan label security check dan harus dijaga tingkat

keamana

n

nya.

Pasa l 19

1

Pemeriksaan

keamanan

kargo

dan

pos

yang

diangkut dengan

pesawat

udara

dapat

dilakukan diluar bandar

udara

sctclah memenuhi

pcrsyaratan sebagaimana

dimaksud

dalam dalam

Pasal

5 dan

dilengkapi

alat angkut yang memenuhi persyaratan keamanan penerbangan.

2 Proscdur

pemeriksaan keamanan kargo

dan pos

yang

diangkut dengan

pesawat udara

di luar bandar udara harus termuat

dalam Program

Keamanan Angkutan Udara.


8/19

P a s a l 2 0

1 Alat angkut kargo dan pos dari luar bandar udara sebagaimana dimaksud

dalam

pasal

19

harus

:

a. diperiksa

keamanannya

scbclum

digunakan;

b. alat angkut yang digunakan tcrtutup, kecuali kargo yang memerlukan

perlakuan

khusus;

c. selama dalam perjalanan sampai dengan kargo dan pos discrahkan

dan diterima oleh badan usaha angkutan udara harus dijaga tingkat

keamanannya;

d. pintu alat angkut kargo dan pos diberi label pemeriksaan keamanan

{security check label dan kunei plastik solid {seal .

e. dilengkapi dengan sertifikat keamanan kiriman Consignment Security

Certificate atau salinan sertifikat pengirim pabrikan

{known

shipper/known consignor certificate ; dan

f.

Kargo

dan

Pos

yang diangkut

telah

dilabel.

2

Sertifikat

keamanan

kiriman [consignment security certificate

sebagaimanadimaksud pada ayat 1 huruf c. sesuai dengan contoh pada

Lampiran II

peraturan ini dengan

ketentuan :

a. nama, alamat

dan

logo perusahan;

b. tanggal;

c. nomor sertifikat keamanan kiriman;

d. jenis, jumlah

dan

berat barang;

e. nomor dan tanggal pcnerbangan;

f. kode khusus regulated agent [SPCL code ;

g.

nomor

s u r a t

muatan udara;

h.

nomor

seri

label pemeriksaan keamanan security

check

label

kendaraan pengangkut;

i. nomor seri

kunci

plastik solid;

j. pengesahan dan stempcl regulated agent;

k. keterangan garansi; dan

1. nama dan nomor ID pengemudi dan/atau penumpang.

3 Label pemeriksaan keamanan [security check

label

sebagaimana

dimaksud pada ayat 1 huruf f, sesuai dengan contoh pada Lampiran III

Adan B peraturan inidengan ketentuan sebagiberikut:

a.

warna

dasar

biru

dengan

tulisan warna kuning untuk

pengirim

pabrikan known shipper ;

b. warna dasar orange dengan tulisan warna hitam untuk

pengirim

non

pabrikan

(unknown shipper);

c. logo dan nama perusahaan;

d. berukuran 29,7 cm x 21 cm;

e. nomor

seri

label

pemeriksaan

keamanan

{security check label ;

f. melekat erat dan mudah rusak jika dibuka; dan

g. ditempelkan diantara kedua daun pintu kendaraan

pengangkut.

(41

Kunci plastik solid

sebagaimana

dimaksud pada ayat

1

huruf d, sesuai

dengan

contoh

pada

Lampiran

IV

peraturan

ini

dengan

ketentuan

sebagai

b e r i k u t

:

a. bemomor seri;

b. identitas perusahaan;

c. warna orange untuk

pengirim

non pabrikan

unknown

shipper ;

dan

d. warna

biru

muda untuk pengirim pabrikan known shipper .


9/19

P a s a l 21

(1) Unit pcnyelenggara

bandar udara, badan usaha bandar udara

dan

pengelola bandar udara

khusus

dalam pelaksanaan kegiatan

pengangkutan

kiriman kargo dan pos harus:

a. menyediakan pintu masuk

daerah

keamanan

terbatas.

b. melakukan pemeriksaan keamanan terhadap :

1 sertifikat keamanan kiriman

consignment security

certificate/CSC atau salinan sertifikat pengirim pabrikan [known

shipper/known consignor certificate ;

2 segel keamanan kendaraan pengangkut;

3) izin

masuk

orang dan kendaraan;

4) orang

perseorangan dan kendaraan; dan

5)

barang

bawaan;

c. menyediakan tempat penerimaan kargo dan pos.

2

Daerah tempat penerimaan kargo dan pos dari luar bandar udara yang

telah dilakukan pemeriksaan harus

di

daerah keamanan terbatas.

3

Penetapan

pintu masuk ke daerah keamanan terbatas,

tempat

penerimaan kargo dan pos dan prosedur pemeriksaan keamanan

sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus memenuhi pcrsyaratan

keamanan tcrmuat dalam Program Keamanan Bandar Udara.

P a s a l 2 2

1 Badan Usaha Angkutan Udara yang menerima

kargo

dan pos dari luar

bandar

udara

yang telah dilakukan pemeriksaan keamanan harus

melakukan pemeriksaan terhadap:

a. sertifikat keamanan kiriman consignment security certificate ;

b. kcutuhan segel keamanan kendaraan pengangkut;

c. sural muatan udara [airway bill ;

dan

d. dokumen lain yang diperlukan dalam

pengangkutan kargo

dan pos

t e r t e n t u .

2 Dokumen lain yang diperlukan sebagaimana dimaksud pada

ayat

1

h u r u f

d

a n t a r a

lain:

a. pernyataan pengiriman

{shipper declaration dan

lembar data

keselamatan

barang

{material safety data sheet/MSDS

untuk barang

berbahaya;

b. surat

izin

kepemilikan/penggunaan bahan peledak dari

instansi

berwenang;

c. surat izin karantina untuk hewan dan tumbuhan dari instansi

berwenang;

d. surat izin kepemilikan/penggunaan

barang

dan

benda

purbakala

dari

instansi

berwenang; dan

e

surat izin kepemilikan/penggunaan nuklir, biologi, kimia dan radio

aktif

dari

instansi

berwenang.

3 Pada kondisi meningkat ancaman keamanan penerbangan dan/atau

dikhawatirkannya

keamanan

kargo

dan pos yang

akan

diangkut

dengan

pesawat

udara,

Badan

Usaha

Angkutan Udara

dapat

melakukan

pemenksaan

ulang keamanan kargo dan pos sebelum dimuat ke pesawat

u d a r a .


10/19

4 Proscdur pemeriksaan

kargo

dan pos dari luar bandar udara yang telah

dilakukan pemeriksaan keamanan sebagaimana dimana dimaksud pada

ayat (1| dan ayat 3 harus termuat dalam program keamanan angkutan

u d a r a .

Pasal

2 3

1 Dalam hal tcrjadi insiden keamanan badan usaha angkutan udara harus

segera melaporkan kepada Kepala

Kantor

Otoritas Bandar

Udara.

2

Laporan

insiden keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 , antara

la in:

a. ancaman bom;

b. pencmuan barang dilarang(prohibited item yang tidak sesuai dengan

ketentuan;

c. manipulasi dokumen pemberitahuan tentang isi PTI ; dan

d. sabolase terhadap pengiriman kargo dan pos.

3 Prosedur pclaporan insiden keamanan sebagaimana dimana dimaksud

pada ayat 1 harus termuat dalam program keamanan pengoperasian

pesawat udara.

P a s a l 2 4

1 Pemeriksaan keamanan

kargo

dan pos yang diangkut dengan pesawat

udara

dapat dilakukan oleh

Badan Hukum Indonesia selain Badan

Usaha Angkutan

Udara,

sctclah

memiliki:

a. izin regulated agent unluk badan hukum yang bergerak dibidang

bandar

udara atau

pengiriman kargo dan pos dengan pesawat udara.

b. sertifikat sebagai pengirim pabrikan

{known shipper/known

consignor untuk badan hukum yang bergerak dibidang produksi

barang

yang

bersifal reguler.

2 Badan Usaha Angkutan Udara yang pemeriksaan

kargo

dan pos

dilakukan oleh Badan

Hukum

Indonesia sebagaimana

dimaksud pada

ayat 1 harus termuat dalam program keamanan angkutan udara.

Pasal

2 5

Izin

regulated

agent

dan

sertifikat

sebagai

pengirim

pabrikan

{known

shipper/known consignor sebagaimana dimaksud dalam Pasal

24 ayat 1

dibcrikan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Udara untuk jangka waktu 5

(lima)

tahun

dan setiap

tahun

dilakukan evaluasi.

Pasal 2 6

1 Untuk mendapatkan

izin

regulated agent sebagaimana dimaksud dalam

pasal 24 ayat (1| huruf a harus memenuhi persyaralan :

a. mcmiliki aklc perusahaan yang telah disahkan oleh Kementerian

H u k um d a n HAM.

b.

memiliki

organisasi yang

bertanggung

jawab terhadap

pemeriksaan

keamanan;

c. memiliki/menguasai fasilitas dan peralatan :

1 Ruangan/Gedung/Bangunan untuk kegiatan penerimaan,

pemeriksaan dan penumpukan kargo dan pos;

2) Peralatan pemeriksaan keamanan;


11/19

3) Peralatan/sislcm pengawasan keamanan;

4) Alat

angkut

kargo dan pos;dan

5) Label dan segel

keamanan.

d.

memiliki personil

:

1) bcrlisensi Keamanan Penerbangan;

2) berlisensi

penanganan pengangkutan barang

bcrbahaya

{dangerous goods ;

3)

administrasi.

e . m e m i l i k i d o k u m e n :

1)

Program Keamanan

Kargo

dan

Pos;

2) Standar Operasi Proscdur SOP ;

3)

Barang

Berbahaya [dangerous goods document ;

4) Peraturan

perundang-undangan

lain

yang terkait

dengan tata

cara dan pcrsyaratan pengiriman kargo dan pos.

(2|

Untuk

mendapalkan

sertifikat

pengirim pabrikan [known stupper known

consignor

sebagaimana

dimaksud

dalam

pasal

24

ayat

(1)

huruf

b

harus

memenuhi

persyaratan

:

a.

memiliki izin-izin dari

instansi terkai t dalam menjalankan

usaha

produksinya;

b. memiliki

area/tempat

penyimpanan barang scmentara sebelum

diangkut

kc bandar

udara yang

dijamin tingkat

keamanannya;

c.

memiliki unit

organisasi

yang

bcrtanggung

j awab dalam

pengawasan

keamanan proses

produksi;

d. memiliki daftar/list

barang yang

diproduksi,

jika barang yang

diproduksi

adalah

kategori

barang

berbahaya (dangerous goods

harus ditangani sesuai

ketentuan

yang

berlaku;

f. memiliki organisasi yang bertanggung jawab terhadap pemeriksaan

keamanan;

g. mcmiliki sistem pengendalian orang/barang/kendaraan

yang

masuk

dan kcluar perusahaan;

h. memiliki/menguasai fasilitas

dan

peralatan

:

1)

peralatan/sistem pengawasan keamanan;

2) alat

angkut

kargo dan pos;dan

3)

Label

dan

segel keamanan.

i.

memiliki personil

:

1)

berlisensi Keamanan Penerbangan;

2

berlisensi penanganan pengangkutan barang berbahaya

{dangerous

good's ;

3) administrasi.

j.

memiliki dokumen

:

1

Program Keamanan Pengirim Pabrikan {known shipper/known

consignor ;

2 Standar Operasi Prosedur (SOP);

3)

Barang

Berbahaya [dangerous goods document ;

4

Peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan tata

cara dan pcrsyaratan pengiriman kargo dan pos.

P a s a l 2 7

1

Permohonan

izin

regulated agent atau sertifikat sebagai pengirim pabrikan

{known

shipper/known

consignor

scbagaimana dimaksud dalam Pasal 24

diajukan secara lertulis kepada Direktur Jenderal Perhubungan Udara

dengan

melampirkan

:

a. akle perusahaan;

b. struktur oganisasi;

c.

daftar

fasilitas

dan peralatan;


12/19

d.

daftar personil;

e.

prosedur pemeriksaan, pcnumpukan dan pengangkutan;

f. domisili

perusahaan;

g.

Nomor

Pokok

Wajib Pajak N

PWP);

(2) Paling

lambat

30

(tiga

puluh) hari

kerja

setelah permohonan

diterima

secara lengkap dan memenuhi persyaratan diterbitkan izin regulated agent

atau sertif ikat pengirim pabrikan.

(3) Pcnolakan terhadap

permohonan

izin regulated agent atau sertifikat

pengirim pabrikan

harus dilengkapi

dengan

alasan.

P a s a l 2 8

Pemcgang izin regulated agent atau pemegang sertifikat pengirim pabrikan

wajib

:

a. melakukan kegiatan pemcriksan kargo dan pos yang diangkut dengan

pesawat udara secara nyala paling lambat 12 (dua belas) bulan scjak izin

atau sertifikat diterbitkan;

b. memaluhi ketentuan perundang-undangan yang terkait dengan

pengangkutan kargo dan pos dengan pesawat udara

dan

peraturan

perundang-undangan

lain

yang

terkait;

c. bertanggung jawab atas pelaksanaan pemeriksaan keamanan kargo dan

p o s ;

d. melaksanakan, mcmclihara dan memperlahankan program keamanan

kargo

dan

pos

dan

standar prosedur

pelaksanaan

pemeriksaan

keamanan

kargo dan

pos;

e. melaksanakan pcriksaan kargo dan pos sesuai ketentuan yang berlaku;

f. melaksanakan

pengawasan

{quality

control internal;

g. memenuhi standar Tasilitas dan personil yang ditctapkan;

h. melaporkan apabila terjadi pcrubahan penanggung jawab atau pemilik

badan hukum, domisili, fasilitas dan personil kepada Direktorai

Keamanan;

dan

i. melaporkan kegiatan pemeriksan

kargo


dengan

pesawat udara

kepada

Otoritas

Bandar

Udara dan Direktorat Keamanan

setiap

1 (satu)

tahun.

P a s a l

2 9

1 Pemegang izin regulated agent atau sertifikat sebagai pengirim pabrikan

{known shipper/known consignor yang melanggar ketentuan Pasal 28

dikenakan

sanksi

administratif dan denda.

2 Sanksi administratif scbagaimanadimaksud pada ayat 1 berupa :

a. peringatan;

b. pembekuan izin;

dan

c. pencabutan izin.

3|

Besaran denda sanksi administrasi ditetapkan dalam Peraturan

Pemerinlah tcntang Penerimaan Ncgara Bukan Pajak PNBP .

Pasa l 3 0

1 Sanksi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29ayat 2

hurufa, dikenakan sebanyak 3

tiga kali

bcrturut-turut

dengan tenggang

waktu masing-masing 7 (tujuh) hari kerja.


13/19

2 Apabila peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak

diindahkan,

dilanjutkan

dengan pembekuan

izin untuk jangka

waklu

paling lama 14 (empat belas) hari kerja.

3 Apabila selama masa pembekuan sebagaimana dimaksud pada ayat 2

t idak ada perbaikan

oleh regulated agent, izin

dicabut.

P a s a l 3 1

1 Biaya pelaksanaan pemeriksaan keamanan

kargo


dengan pesawat

udara

disesuaikan dengan jasa yang dibcrikan dan

besaran

tarif

ditetapkan

oleh penyedia jasa

terkait berdasarkan

kesepakatan

antara

pengguna

jasa

dan penyedia jasa.

2 Komponen tarif

jasa

pemeriksaan keamanan kargo dan pos sebagaimana

dimaksud pada ayat

(1),

meliputi:

a.

personil;

b. operasional;

c.

persedian;

d. deprcsiasi dan amortisasi;

e. margin paling tinggi 10 dari total

biaya

belanja; dan

f. Iain-lain.

P a s a l 3 2

Pemberian ijin regulated agent atau sertifikat pengirim pabrikan [known

shipper/known consignor

dikenakan biaya sesuai ketentuan yang berlaku

dibidang keuangan negara tcntang Penerimaan

Ncgara

Bukan Pajak

PNBP .

P a s a l 3 3

Badan

Hukum Indonesia pemegang izin

Regulated

Agent atau pemegang

sertifikat

Pengirim

Pabrikan {known shipper/known consignor sebagaimana

dimaksud Pasal 24

merupakan

perwakilan/bcrtindak

untuk

dan

atas

nama

Badan Usaha Angkutan Udara .

P a s a l

3 4

Pemeriksaan

keamanan terhadap

kargo

dan

pos

yang diangkut dengan

pesawat udara tidak meniadakan ketentuan perundang-undangan yang

berlaku pada instansi pemerintah

lain.

P a s a l

3 5

Direktur Keamanan Penerbangan dan/atau Kepala Kantor Otorilas

melaksanakan pengawasan terhadap regulated agent dalam pemenuhan

peraturan keamanan penerbangan untuk pemeriksaan keamanan

kargo

dan

p o s .

BAB

II I

KETENTUAN PERALIHAN

P a s a l 3 6

Pemeriksaan keamanan terhadap kargo dan pos yang diangkut dengan

pesawat udara harus menyesuaikan dengan peraturan ini paling lambat 1

(satu) tahun

scjak

peraturan

ini

berlaku.


14/19

BAB

IV

KETENTUAN P E N U T U P

P a s a l

3 8

Pada

saat

ini

berlaku,

Peraturan

Direktur

Jenderal Perhubungan Udara

Nomor

SKEP/255/1V/2011 tentang Pemeriksaan Keamanan Kargo dan Pos Yang

Diangkut Dengan Pesawat Udara dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 3 9

Peraturan

in i

berlaku pada

tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal:

20

April

2012

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA,

l t d

HERRY

BAKTI

SALINAN

Peraturan ini disampaikan

kepada

:

1. Menteri

Perhubungan;

2.

Menteri

Keuangan;

3.

Menteri

Pertanian;

4.

Menteri Perindustrian;

5.

Menteri

Perdagangan;

6. Menteri Kelautan dan Perikanan;

7. Sckrctaris

Jenderal;

8. Inspektur Jenderal;

9. Sckretaris Direktoral Jendcral

Perhubungan

Udara;

10. Para Direktur di lingkungan Direktorat Jendcral Perhubungan Udara;

11. Para Kepala Kantor Otoritas

Bandar

Udara;

12. Para Kepala Bandar Udara

UPT

di lingkungan Direktorat Jenderal

Perhubungan

Udara;

13. Direktur Utama

PT.

Angkasa Pura I (Persero);

14. Direktur Utama

PT.

Angkasa Pura II (Persero);

15. KetuaKADIN;

16.

KetualNACA.

Salinan sesuai

dengan

aslinya

KEPALA-BJVGW HUKUM DAN HUMAS

. H A Y A T

a

(lV/a)

9 199403 1 002


15/19

Lampiran I Peraiuran DirekturJenderal Pcrhubungan Udara

Nomor : KP.

152 TAHUN

2012

Tanggal : 20 April

2012

C O N T O H

FORMULIR PEMBERITAHUAN TENTANG ISI PTI

Yang bcrtanda tangan

di

bawah ini

:

Nama :

Alamat

:

Nomor

KTP/Identitas

lainnya :

Menerangkan bahwa

kiriman

yang

diserahkan untuk diangkut

oleh

yang

dialamatka

n

kepada

;

Nama

:

Alamat

:

Dengan Surat Muatan

Udara Nomor :

Berisi

barang

sebagai bcrikut:

JUMLAH SATUAN

PENJELASAN BERAT KG

JUMLAHBERAT KG

Selain

daripada itu, apabila

pengisian

Ibrmulir ini temyata

tidak

benar

maka

pengirim bcrscdia dikenakan sanksi

sesuai

peraturan perundang-undangan.

J a k a r t a .

Nama Terang

(Tanda Tangan)

DIREKTUR JENDERAL

PERHUBUNGAN

UDARA,

l t d

HERRY BAKTI

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA^BAQIAN HUKUM DAN HUMAS

HAYAT

(IV/a)

199403 1

002


16/19

Lampiran Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara

Nomor : KP. 152 TAHUN 2012

Tanggal ;

20

April 2012

CONTOH

SERTIFIKAT

KEAMANAN

KIRIMAN

CONSIGNMENT SECURITY

CERTIFICATE

CSC

.tUUBANAUMVT

REGULATED AGEVr

llmte.'Fiv:

Tanfwitl Dale

CSC

NO.

Nttma Pengirim

Ctiusignee

Name/....

Perusahaan

{tympany/ :

Alamat Addtess :

oiniod ity (Nature

of

Goods)

C o m r a c i

Quantity

(Pes)

Weight

(Kg)

Flight

No/Date

S P C L

C o d e

A W S / S M U

N o .

T o t a l

R e m a r k s

:

Tanda Tangan RA/KC

Regulated Agent/KnownConsignor Sign

Driver name i

u Ko.

XamaPcmjmoaiig ID

No.

K terangan

Garanal:

AUianumfi

Nnuia

I'tiuiuhmin PenEirimi

aya

yangbertanda tangandi

btiwtih

inimcmaaiikajj

bnhwn,

kccuaH iPTtulis selaiiuiyabahwaw-mua barang untuk

prniKiriroau

melalui udum olrh saya/pcrusahuun soya ;

A. Tidak oilmandim

bfihan

pekdjk u

Mu bnhan

yanguiudah

terbakai;

Adalah

tciliiiduugi rimgan usaha wnktrimnj saya. terhadap

cmnpuT tanganyang tidnkberkcpcntingan srlnir.apctslapan,

penyimpnnau

dan

pengirimnn;

Adalah iliprraapkan olehwaf tirpercaya yaugdijwkwjflkan okb

saya/ppmruihiuui saya.

D

C

DIREKTUR

JENDERAL

PERHUBUNGAN UDARA,

t t d

KERRY

BAKT1

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA

BAi*Ift}tf HUKUM DAN HUMAS

1 2


17/19

P T X X X X

P T X X X X

r

Lampiran

III A Peraturan Direktur Jenderal

Perhubungan

Udara

Nomor : KP.

152 TAHUN

2012

Tanggal :

20

April

2012

C O N T O H

L A B EL P E M E R IK S A A N

K E A M A N A N

SECURITY CHECK LABEL

UNTUK DIPASANG

DI

KEMASAN

. . PT XXXX

N a m a

Pe t u s a h a s n

Losg Pct iaabaan

P T . X X X X

SECURITY

CHECKED BY

REGULATED

AGENT

RA L.OGOEGULATED A G E N T I RA UCK

^_ y

P T XXXX

P T X X X X

29.7 cm


18/19

Lampiran

III D Peraturan Direktur

Jendcral

Perhubungan Udara

Nomor

: KP. 152

TAHUN

2 0 1 2

Tanggal :

20

April 2012

C O N T O H

L A B E L

P E M E R IK S AA N K E A M A N A N

SECURITY CHECK LABEL

U T U K

DIPASANG

DI K E N D A R A A N

No.

S e n

3 a n

N H3 P e n s s i a a n

L090 Perusanasn

PT.XXXX

P T . X X X X

PT.XXXX

13345678 S r c u r T Y C H e c k e d

Br

regulated a g e n t I r a logo

E

.

s

P T . X X X X

PT.XXXX

PT.XXXX

CHLARANG MEMBUKA ATAUMELEPASSEGEL PENGAMAN INITANPASEIJIN PT XXXX

DONOT REMOVE THIS

LABEL

WITHOUTPERMISSION B Y P T XXXX

29 7 cm

1

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA,

t t d

HERRY BAKTI

Salinan sesuai

dengan

aslinya

N HUKUM

DAN HUMASEPALA

Peiftbina

(IV/a)

. 'i l98b619 199403 1

002


19/19

Lampiran IV Peraturan

Direktur

Jendcral

Perhubungan Udari

Nomor :

KP.

152 TAHUN 2012

Tanggal : 20 April 2012

CONTOH KUNCI PL STIC SOLID

UNTUK DIPASANG DI KENDARAAN

?

lan

PT.XXX

1 H 4 G 9 7 8

Q I CM

DIREKTUR

JENDERAL

PERHUBUNGAN UDARA,

t t d

HERRY

BAKTI

Salinan

sesuaidengan

aslinya

KEPALA J^KHAN HUKUM DAN HUMAS

lOLHAYAT

rntina (IV/a)

619 199403 1 002

peraturan dirjen perhubungan udara no. kp 152 tahun 2012 pengamanan kargo dan pos yang diangkut...

Documents