perbedaan pemilu indonesia dgn amerika

7/25/2019 Perbedaan Pemilu Indonesia Dgn Amerika

1/38

BAB IPENDAHULUAN

A.Latar Belakang

Pemilihan umum merupakan bagian pilihan dari sistem politik negara-negara demokratis

yang kemudian dijewantahkan melalui wakil-wakil rakyat baik yang terdapat ditingkatan

ekskutif maupun legislatif. Hal itu senada dengan yang pernah diungkapkan oleh Henry B.

Mayo[1]bahwa sistem politik yang demokratis adalah dimana kebijakan yang bersifat umum

ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil rakyat dalam pemilihan umum berkala yang

didasarkan oleh kesamaan dan kebebasan politik.

Adapun yang menjadi dasar pijakan dari adanya Pemilihan umum adalah untuk memilihwakil-wakil rakyat yang nantinya akan memperjuangkan aspirasi dan kehendaknya melalui

lembaga ekskutif maupun legislatif baik yang berada ditingkatan pusat atau daerah. Lebih lanjut

mengenai tujuan dari Pemilihan umum diantaranya adalah[]!1" memungkkinkan terjadinya

peralihan Pemerintahan se#ara aman dan tertib$ !" %ntuk melaksanakan kedaulatan rakyat$ dan

!&" dalam rangka melaksanakan hak-hak a'asi warga negara[&].

Lembaga-lembaga negara yang ada di dunia yang se#ara umum dilakukan melalui

mekanisme Pemilihan umum adalah lembaga Legislatif dan (kskutif. )e#ara garis besar

gambaran mengenai Pemilihan umum yang dilaksanakan dalam suatu negara dapat dilihat dalam

suatu *onstitusi atau %ndang-undang +asar suatu ,egara. *arena menurut C.F

Strong[]konstitusi suatu negara mengatur tentang !1" bentuk negara$ !" bentuk *onstitusi$ !&"

bentuk Lembaga (kskutif$ !" bentuk lembaga Legislatif$ !" bentuk lembaga yudikatif atau

peradilan[].

*onstitusi Amerika )erikat merupakan instrumen utama bagi pemerintah Amerika dan

juga merupakan kekuasaan hukum tertinggi di negeri tersebut. )elama // tahun *onstitusi

tersebut telah menuntun proses perubahan berbagai lembaga pemerintahan dan menjadi dasar

bagi stabilitas politik$ kebebasan indi0idu$ pertumbuhan ekonomi dan kemajuan sosial.

[]2erdasarkan pengalaman selama // tahun itulah tentunya 3ndonesia dapat belajar dan

ber#ermin melalui membandingkan *onstitusi yang berlaku di Amerika dan %ndang-undang

+asar 14 yang berlaku di 3ndonesia.

Pemilihan umum yang ada diberbagai negara tentulah tidak sama dengan Pemilihan

umum yang ada dan berlaku di 3ndonesia$ baik dari sistem pemilu$ tata #ara pemilihan$ ma#am
http://www.blogger.com/blogger.g?blogID=6319355763064376328#_ftn1http://www.blogger.com/blogger.g?blogID=6319355763064376328#_ftn2http://www.blogger.com/blogger.g?blogID=6319355763064376328#_ftn3http://www.blogger.com/blogger.g?blogID=6319355763064376328#_ftn4http://www.blogger.com/blogger.g?blogID=6319355763064376328#_ftn5http://www.blogger.com/blogger.g?blogID=6319355763064376328#_ftn6http://www.blogger.com/blogger.g?blogID=6319355763064376328#_ftn2http://www.blogger.com/blogger.g?blogID=6319355763064376328#_ftn3http://www.blogger.com/blogger.g?blogID=6319355763064376328#_ftn4http://www.blogger.com/blogger.g?blogID=6319355763064376328#_ftn5http://www.blogger.com/blogger.g?blogID=6319355763064376328#_ftn6http://www.blogger.com/blogger.g?blogID=6319355763064376328#_ftn1


2/38

pemilihan$ penyelenggara pemilihan umum$ asas pemilihan umum dan lain sebagainya yang

berkaitan dengan Pemilihan umum. )eperti yang diurai diatas bahwa konstitusi !%ndang-undang

+asar" suatu negara telah mengatur aturan +asar ,egara atau Aturan Pokok ,egara[5]$

sedangkan hal-hal yang bersifat teknis akan diatur dalam suatu Peraturan perundang-undangan

lainnya.

,ilai sebuah demokrasi yang menjunjung tinggi keselarasan antara keinginan masyarakat

dengan perilaku wakil-wakilnya yang telah diberikan keper#ayaan melalui Pemilihan umum

yang jujur$ adil bebas dan rahasia bukan lagi suatu kenis#ayaan$ sehingga penyaluran kedaulatan

rakyat se#ara langsung melalui pemilihan umum dapat memberikan pemberdayaan fungsi

perwakilan rakyat yang sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi. )ehingga dapat memperkuat

sistem demokrasi yang berdasarkan atas hukum !demokrasi konstitusional" dan prinsip negara

hukum yang demokratis[6].+alam makalah ini akan dibahas mengenaiPerbandingan Pemilihan Umum di Indonesia

dengan Amerika Serikat Berdasarkan Konstitusi$ artinya dalam pembahasan nantinya akan

dibahas mengenai perbedaan mengenai Pemilihan %mum[4]yang ada di 3ndonesia berdasarkan

*onstitusi !%ndang-%ndang +asar" kedua negara. Penulis membatasi diri dalam *onstitusi

!%ndang-undang +asar"$ artinya penulis hanya akan membahas Perbandingan Pelilihan %mum

hanya berdasar pada yang ada dalam *onstitusi !%ndang-undang +asar" masing-masing negara.

Peranan dan fungsi dari mempelajari perbandingan hukum antara negara satu dengan

negara lainnya sangatlah banyak$ salah satunya menurut Munir Fuady[1/]!1"faedah bidangkultural$ !" faedah bidang professional$ !&" faedah bidang keilmuan$ !" faedah bidang

internasional$ dan !" faedah bidang transnasional. )elain faedah atau fungsi dari mempelajari

perbandingan hukum diatas$ menurut Soerjono Soekanto[11]adalah !1" memberikan

pemahaman tentang persamaan dan perbedaan diantara pengertian dasar dari berbagai bidang

hukum$ !" mempermudah untuk mengadakan unifikasi$ kepastian hukum dan kesederhanaan

hukum$ !&" memberikan pegangan atau pedoman tentang keanekawarnaan hukum yang harus

diterapkan$ !" memberikan bahan-bahan tentang faktor-faktor hukum apakah yang perlu

dikembangkan atau dihapuskan serangsur-angsur demi integrasi masyarakat$ !" memberikan

bahan tentang hal-hal apa yang diperlukan untuk mengembangkan hukum antar tata hukum pada

bidang-bidang dimana kodifikasi dan unifikasi terlalu sulit untuk diwujudkan$ !" untuk

meme#ahkan masalah-masalah hukum se#ara adil dan tepat$ jadi bukan hanya sekedar

menemukan persamaan atau dan7atau perbedaannya saja$ !5" memberikan kemungkinan untuk

mengadakan pendekatan funfsional$ yakni pendekatan dari sudut masalah hukum yang dihadapi
http://www.blogger.com/blogger.g?blogID=6319355763064376328#_ftn7http://www.blogger.com/blogger.g?blogID=6319355763064376328#_ftn8http://www.blogger.com/blogger.g?blogID=6319355763064376328#_ftn9http://www.blogger.com/blogger.g?blogID=6319355763064376328#_ftn9http://www.blogger.com/blogger.g?blogID=6319355763064376328#_ftn10http://www.blogger.com/blogger.g?blogID=6319355763064376328#_ftn11http://www.blogger.com/blogger.g?blogID=6319355763064376328#_ftn7http://www.blogger.com/blogger.g?blogID=6319355763064376328#_ftn8http://www.blogger.com/blogger.g?blogID=6319355763064376328#_ftn9http://www.blogger.com/blogger.g?blogID=6319355763064376328#_ftn10http://www.blogger.com/blogger.g?blogID=6319355763064376328#_ftn11


3/38

terlebih dahulu menemukan hakikatnya$ !6" mendapatkan bahan untuk dianalisis tentang motif-

motif politis$ ekonomis$ sosial dan psikologis yang menjadi latar belakangsuatu aturan$ !4"

berguna bagi pembaharuan hukum$ !1/" untuk menpertajam dan mengarahkan proses penelitian

hukum$ dan !11" 8emperluas kemampuan untuk memahami sistem hukum yang ada serta

penegakan hukum yang adil dan tepat.[1]

2erdasarkan uraian singkat diatas$ maka menjadi kebutuhan bagi penulis se#ara pribadi

maupun kepada pemba#a yang berkeinginan meneliti lebih jauh dan mendalam sehingga dapat

mengerti dan paham betul tentang kajian perbandingan konstitusi utamanya yang se#ara khusus

membahas tentangPerbandingan Pemilihan Umum di Indonesia dengan Amerika Serikat

Berdasarkan Konstitusi.

B.Ruu!an Ma!ala"

2erdasarkan uraian diatas maka dalam makalah ini terdapat !dua" rumusan masalahyang akan menjadi fokus kajian dan pembahasan$ yakni 9

1"2agaimana perbandingan Pemilihan %mum di 3ndonesia dengan Amerika )erikat 2erdasarkan

*onstitusi!%ndang-undang +asar":

"Apa nilai lebih dari Pemilihan %mum di 3ndonesia dan Amerika )erikat 2erdasarkan

*onstitusi!%ndang-undang +asar":

C.#ujuan Penuli!an

Adapun yang menjadi tujuan dari penulisan makalah ini diantaranya adalah 91"%ntuk mengetahui dan mengidentifikasi tentang perbandingan Pemilihan %mum di 3ndonesia

dengan Amerika )erikat 2erdasarkan *onstitusi!%ndang-undang +asar"

"%ntuk menganalisis nilai lebih dari Pemilihan %mum di 3ndonesia dan Amerika )erikat

2erdasarkan *onstitusi!%ndang-undang +asar"

D.Man$aat Penuli!anAdapun manfaat yang dapat diperoleh dalam penulisan makalah ini$ diantaranya adalah 9

1")e#ara teoritis dapat menambah dan memperdalam keilmuan dalam bidang Hukum ;ata ,egara

yang berkaitan dengan Hukum Pemilihan %mum$ utamanya Pemilihan %mum yang ada di

3ndonesia dan Pemilihan %mum yang ada di Amerika )erikat berdasarkan *onstitusi !%ndang-

undang +asar" yang berlaku di masing-masing negara.
http://www.blogger.com/blogger.g?blogID=6319355763064376328#_ftn12http://www.blogger.com/blogger.g?blogID=6319355763064376328#_ftn12http://www.blogger.com/blogger.g?blogID=6319355763064376328#_ftn12


4/38

"8anfaat praktis adalah untuk membangun pemahaman kepada publik tentang

perbandingan Pemilihan %mum di 3ndonesia dan Amerika )erikat 2erdasarkan

*onstitusi!%ndang-undang +asar"

E.Motodologi Penelitian

%.Pendekatan Ma!ala"

+alam metode penelitian hukum menurut )oerjono )oekanto[1&]terdiri dari penelitian

hukum normatif dan penelitian hukum sosiologis atau empiris. Penelitian hukum normatif terdiri

dari penelitian terhadap a'as-a'as hukum$ sistematika hukum$ sinkronisasi hukum dan

perbandingan hukum. )edangkan penelitian hukum sosiologis atau empiris merupakan penelitian

terhadap identifikasi hukum dan efektifitas hukum dalam dinamika sosial kemasyarakatan.

%ntuk itu hukum seringkali dihubungkan dengan dinamika kemasyarakatan yang sedang danakan terjadi.

,amun berbeda menurut Peter 8ahmud 8ar'uki[1]yang menyatakan bahwa

penelitiansocio-legal research!penelitian hukum sosiologis" bukan penelitian hukum. 8enurut

beliau penelitian hukum sosiologis maupun penelitian hukum hanya memiliki objek yang sama$

yakni hukum. Penelitian hukum sosiologis hanya menempatkan hukum sebagai gejalasosial$

dan hukum hanya dipandang dari segi luarnya saja$ dan yang menjadi topik seringkali adalah

efektifitas hukum$ kepatuhan terhadap hukum$ implementasi hukum$ hukum dan masalah sosial

atau sebaliknya. %ntuk itu hukum selalu ditempatkan sebagai 0ariabel terikat dan faktor-faktornon-hukum yang mempengaruhi hukum dipandang sebagai 0ariabel bebas.[1]+alam Penelitian

hukum sosiologis untuk menganalisis hipotesa diperlukan data$ sehingga hasil yang diperoleh

adalah menerima atau menolak hipotesis yang diajukan.

2erbeda menurut beliau dengan penelitian hukum$ yang bukan men#ari jawaban atas

efektifitas hukum$ oleh sebab itu beliau menyatakan bahwa dalam penelitian hukum tidak

dikenal istilah hipotesis$ 0ariabel bebas$ data$ sampel atau analisis kualitatif dan kuantitatif$ yang

diperlukan hanya pemahaman tentang %ndang-%ndang yang ditelaah. Penelitian hukum

dilakukan untuk meme#ahkan isu hukum yang diajukan sehingga hasilnya memberikan

premakalah mengenai apa seyogianya.

Hemat saya tidak perlu harus saling menyalahkan antar satu dan yang lainnya. ,amun

yang pasti perdebatan tentang Teori Hukum Murni danSosiological Yurisrudance!hukum

sosiologis" bukan hanya terjadi belakangan ini dan hanya di 3ndonesia saja.


5/38

yang berbeda.[1]3tulah yang kemudian berdampak kepada perdebatan masalah penelitian

hukum sebagaimana di jelaskan oleh pakar hukum terkemuka yang ada di 3ndonesia yang saling

berbeda pandangan mengenai metode dalam penelitian hukum.

Aliran hukum positif juga dikenal sebagai aliran legisme. Aliran ini selalu

mengidentikkan hukum dengan %ndang-%ndang$ tidak ada hukum di luar %ndang-%ndang$ satu-

satunya sumber hukum adalah %ndang-%ndang. Pandangan-pandangan hukum positif ini

dipertahankan oleh Paul Laband$ =elline#k$ >udolf 0on =herings$ Hans ,awiasky$ Hans *elsen

dan lain-lain.[15]Aliran hukum positif mulai berkembang di =erman pada abad pertengahan dan

telah banyak berpengaruh di berbagai negara$ tidak terke#uali di 3ndonesia.

=ohn Austin memberikan pengertian dan batasan tentang #akupan ilmu hukum.Pertama$

hukum merupakan perintah penguasa$ kedua$ hukum merupakan sistem logika yang bersifat

tetap dan tertutup$ ketiga$ hukum positif terdiri dari unsur-unsur perintah$ sanksi$ kewajiban dankedaulatan$ di luar itulah hanyalah moral positif !ositi"e moralit#$.[16]

Pendapat lain lain datang dari Hans *elsen yang menyatakan %hukum haruslah

dibersihkan dari anasir-anasir bukan hukum& seerti anasir etika& sosiologi& olitik dan

sebagain#a%.[14]*elsen juga menerangkan bahwa hukum sebagai !sollens katagori$$ yaitu

hukum sebagai keharusan bukan sebagai !seinskategori$yakni sebagai kenyataan$[/]yakni

orang menaati hukum karena sudah perintah negara$ untuk itu pelalaian terhadap itu maka akan

dikenakan sanksi. )edangkan ajaran yang juga terkenal dari Hans *elsen dan sering dijadikan

rujukan dalam teori hierarki!tingkatan$ norma hukum adalah ajaran %stu'entheor#%[1]$ yaknisistem hukum pada haikatnya merupakan sistem hierarkis yang tersusun dari peringkat terendah

hingga peringkat tertinggi.

+ari pemeparan diatas$ maka dapat disimpulkan bahwa pada prinsipnya aliran hukum

positif adalah aliran pemikiran hukum yang memberikan penegasan terhadap bentuk hukum

!%ndang-%ndang"$ isi hukum !perintah penguasa"$ #iri hukum !sanksi$ perintah$ kewajiban$ dan

kedaulatan" dan sistematisasi norma hukum !hierarki norma hukum *elsen". )e#ara implisit

aliran ini hakikatnya juga menegaskan beberapa hal9

Pertama&bahwa pembentuk hukum adalah penguasa?

Kedua$ bahwa bentuk hukum adalah %ndang-%ndang?

Ketiga&hukum diterapkan terhadap pihak yang di kuasai.

)angat berbeda dengansosiological jurisrudence yang merupakan aliran filsafat hukum yang

memberi perhatian sama kuatnya terhadap masyarakat dan hukum$ sebagai dua unsur utama

hukum dalam pen#iptaan dan pemberlakuan hukum.[]3tulah yang menyebabkan perbedaan
http://www.blogger.com/blogger.g?blogID=6319355763064376328#_ftn16http://www.blogger.com/blogger.g?blogID=6319355763064376328#_ftn16http://www.blogger.com/blogger.g?blogID=6319355763064376328#_ftn17http://www.blogger.com/blogger.g?blogID=6319355763064376328#_ftn18http://www.blogger.com/blogger.g?blogID=6319355763064376328#_ftn19http://www.blogger.com/blogger.g?blogID=6319355763064376328#_ftn19http://www.blogger.com/blogger.g?blogID=6319355763064376328#_ftn20http://www.blogger.com/blogger.g?blogID=6319355763064376328#_ftn21http://www.blogger.com/blogger.g?blogID=6319355763064376328#_ftn21http://www.blogger.com/blogger.g?blogID=6319355763064376328#_ftn22http://www.blogger.com/blogger.g?blogID=6319355763064376328#_ftn22http://www.blogger.com/blogger.g?blogID=6319355763064376328#_ftn16http://www.blogger.com/blogger.g?blogID=6319355763064376328#_ftn17http://www.blogger.com/blogger.g?blogID=6319355763064376328#_ftn18http://www.blogger.com/blogger.g?blogID=6319355763064376328#_ftn19http://www.blogger.com/blogger.g?blogID=6319355763064376328#_ftn20http://www.blogger.com/blogger.g?blogID=6319355763064376328#_ftn21http://www.blogger.com/blogger.g?blogID=6319355763064376328#_ftn22


6/38

yang tajam antara kalangan pemikir hukum normatif dan kalangan pemikir hukum sosiologis.

*arena pemikir hukum sosiologis mendasarkan hukum pada teori tentang hubungan antara

kaidah-kaidah hukum dengan kenyataan masyarakat.[&]

Pendasar ma'hab ini dapat disebutkan$ misalnya >os#oe Pound$ (ugen ehrli#h$ 2enyamin

@ardo'o$ *antorowi#s$ aur0it#h dan lain-lain.[]8a'hab ini lebih mengarah pada kenyataan

daripada kedudukan dan fungsi hukum dalam masyarakat. 3nti dasar prinsip pemikiran ma'hab

ini adalah hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup dalam

masyarakat.[]Hukum lahir dan berkembang seiring dengan kemajuan 'aman$ sehingga hukum

tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat. )eperti gejala-gejala peradaban lain$ hukum

juga dapat ditinjau se#ara sosiologis$ dapat diteliti hubungan ekonomis dan kemasyarakatan apa$

aliran bidang kejiwaan kejiwaan apa yang telah menimbulkan pranata hukum tertentu.[]

Pada prinsipnya ialahsosiological jurisrudencemenekankan pada masalah-masalahe0aluasi hukum !kualisifikasi hukum yang baik"$ kedudukan hukum tertulis dan tidk tertulis$

fungsi hukum sebagai sarana rekayasa sosial$[5]dengan #ara pembentukan hukum yang baik

!yang sesuai dengan hukum yang hidup dalam masyarakat"$ dan #ara penerapan hukum.

+ari perbedaan dua pandangan besar antara paradigma hukum positif dengan hukum

sosiologis$ tidak perlu untuk saling menjatuhkan dengan saling menyalahkan antara teori yang

satu dengan teori yang lainnya$ mengingat kedua-duanya sama-sama memiliki kelebihan dan

kekuarangan. Paradigma hukum positif dapat di gunakan untuk mempelajari tentang bentuk

hukum !%ndang-%ndang"$ isi hukum !perintah penguasa"$ #iri hukum !sanksi$ perintah$kewajiban$ dan kedaulatan" dan sistematisasi norma hukum !hierarki norma hukum" sedangkan

paradigma hukum sosiologis dapat digunakan untuk menge0aluasi hukum !kualisifikasi hukum

yang baik"$ kedudukan hukum tertulis dan tidk tertulis$ sebagai sarana rekayasa sosial$ #ara

pembentukan hukum yang baik !yang sesuai dengan hukum yang hidup dalam masyarakat"$ dan

#ara penerapan hukum yang efektif.

;erlepas dari perdebatan diatas$ namun dalam makalah ini metode yang digunakan adalah

metode penulisan hukum normatif$ yaitu #ara penulisan yang didasarkan pada analisis terhadap

beberapa asas hukum dan teori hukum serta peraturan perundang-undangan yang sesuai dan

berkaitan dengan permasalahan dalam makalah ini. Penelitian hukum normatif ini adalah suatu

prosedur dan #ara penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan

hukum dari segi normatifnya.[6]

)edangkan pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan makalah ini adalah

terdiri dari & !tiga" pendekatan yakni pendekatan perundang-undangan !statute aroach$$
http://www.blogger.com/blogger.g?blogID=6319355763064376328#_ftn23http://www.blogger.com/blogger.g?blogID=6319355763064376328#_ftn24http://www.blogger.com/blogger.g?blogID=6319355763064376328#_ftn25http://www.blogger.com/blogger.g?blogID=6319355763064376328#_ftn26http://www.blogger.com/blogger.g?blogID=6319355763064376328#_ftn27http://www.blogger.com/blogger.g?blogID=6319355763064376328#_ftn28http://www.blogger.com/blogger.g?blogID=6319355763064376328#_ftn23http://www.blogger.com/blogger.g?blogID=6319355763064376328#_ftn24http://www.blogger.com/blogger.g?blogID=6319355763064376328#_ftn25http://www.blogger.com/blogger.g?blogID=6319355763064376328#_ftn26http://www.blogger.com/blogger.g?blogID=6319355763064376328#_ftn27http://www.blogger.com/blogger.g?blogID=6319355763064376328#_ftn28


7/38

pendekatan konseptual !concetual aroach$$ dan pendekatan perbandingan !comarati"e

aroach$.[4]Pendekatan perundang-undangan !statute aroach$di gunakan untuk meneliti

*onstitusi !%ndang-undang +asar" yang berkaitan dengan Pemilihan %mum baik di 3ndonesia

maupun di Amerika )erikat. Pendekatan konseptual !concetual aroach$dipakai untuk

memahami konsep-konsep yang berkaitan dengan Pemilihan %mum$ serta pendekatan

perbandingan!comarati"e aroach$di pakai untuk meneliti perbandingan Pemilihan %mum

berdasarkan *onstitusi !%ndang-undang +asar" yang berlaku di 3ndonesia dan di Amerika

)erikat.

&.Ba"an Huku

2ahan hukum merupakan bahan dasar yang akan dijadikan a#uan atau pijakan dalam

penulisan makalah ini. Adapun yang menjadi bahan hukum dalam penulisan makalah ini terdiri

dari & !tiga" bagian$ yakni bahan hukum primer$ skunder dan tersier yang dapat diurai sebagaiberikut 9

a'Ba"an Huku Prier

2ahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya

mempunyai otoritas.[&/]2ahan-bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-

undangan$ #atatan-#atatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan

putusan-putusan hakim. +alam makalah ini di fokuskan pada bahan hukum yang berupa

*onstitusi Amerika )erikat dan %ndang-%ndang +asar 14 setalah amandemen sebagai

perbandingan.('Ba"an Huku Skunder

2ahan hukum skunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai

bahan hukum primer.[&1]Adapun bahan hukum skunder yang digunakan untuk memberikan

penjelasan mengenai materi yang terdapat dalam bahan hukum primer berasal dari beberapa

literatur$ buku tesk$ jurnal hukum$ karangan ilmiah dan buku-buku lain yang berkaitan langsung

dengan tema penulisan makalah ini.

)'Ba"an Huku #er!ier

2ahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan

terhadap bahan hukum primer dan skunder.[&]2ahan hukum ini sebagai alat bantu dalam

penulisan makalah ini. Adapun bahan hukum tersier ini dapat berupa kamus-kamus hukum yang

berkaitan langsung dengan makalah ini.

*.Anali!i! Ba"an Huku
http://www.blogger.com/blogger.g?blogID=6319355763064376328#_ftn29http://www.blogger.com/blogger.g?blogID=6319355763064376328#_ftn29http://www.blogger.com/blogger.g?blogID=6319355763064376328#_ftn30http://www.blogger.com/blogger.g?blogID=6319355763064376328#_ftn31http://www.blogger.com/blogger.g?blogID=6319355763064376328#_ftn31http://www.blogger.com/blogger.g?blogID=6319355763064376328#_ftn32http://www.blogger.com/blogger.g?blogID=6319355763064376328#_ftn29http://www.blogger.com/blogger.g?blogID=6319355763064376328#_ftn30http://www.blogger.com/blogger.g?blogID=6319355763064376328#_ftn31http://www.blogger.com/blogger.g?blogID=6319355763064376328#_ftn32


8/38

+alam makalah ini di gunakan metode analisis indukti' kualitatiti'$[&&]yaitu metode analisa

dengan melakukan analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan

permasalahan !rumusan masalah" yang terdapat dalam makalah ini untuk kemudian di

korelasikan dengan beberapa asas dan teori yang menjadi landasan atau pisau analisa dalam

penulisan makalah ini sebagai langkah untuk menemukan konklusi$ jalan keluar maupun

konsepsi ideal tentang hal-hal yang berhubungan Perbandingan Pemilu antara 3ndonesia dengan

Amerika )erikat berdasarkan *onstitusi !%ndang-undang +asar" masing-masing ,egara.

BAB IILANDASAN #E+RI

A.#eori Deokra!i

a.Latar Belakang Deokra!i

Perdebatan masalah demokrasi merupakan perdebatan yang #ukup panjang. Perdebatan

dimulai dari jaman


9/38

- Ari!tokra!i

+isinilah para para #endikia memerintah sesuai dengan pikiran keadilan. )egala sesuatu

ditujukan untuk kepentingan sesama agar keadilan merata.

- #iokra!i

olongan yang memerintah itu lebih ingin men#apai kemashuran daripada keadilan.

;indakan dalam timokrasi hanya ditujukan pada kepentingan penguasa sendiri.

- +ligar)"i

+alam pemerintahan ini yang memegang kekuasaan adalah golongan hartawan$ sehingga

tumbuhlah milik partikelir yang menyebabkan kekuasaan pemerintah jauh kedalam tangan

golongan hartawan.

- Deokra!i

+alam pemerintahan Cligar#hi menimbulkan kemelaratan umum$ orang-orang menjadi

miskin. ;ekanan dari penguasa makin berat. >akyat miskin bersatu dan memberontak melawan

para hartawan yang memegang pemerintahan. Pemerintahan lalu dipegang rakyat dan

kepentingan umum diutamakan$ dinamakan demokrasi. +emokrasi yang diutamakan adalah

kemerdekaan dan kebebasan.

- #yrani

Pemerintahan ini dipegang oleh seorang saja. 2entuk pemerintaham ini yang paling jauh dari#ita-#ita keadilan. )ebab seorang tiran menelan rakyat.

+ari kelima bentuk ,egara tersebut$ maka aristokrasilah yang merupakan bentuk

pemerintahan terbaik dan bahwasanya hanya keadilanlah$ yaitu susunan dari dan oleh orang-

orang yang merdeka$ yang menguasai dirinya sendiri$ yang dapat membawa kebahagiaan.

[&5]*arena +emokrasi ternyata mempunyai kelemahan karena dapat memberikan peluang

kepada masyarakat bertindak sebebas-bebasnya tanpa batas yang akhirnya terjadi keka#auan atau

anarkisme.[&6]+alam keadaan yang demikian$ maka diperlukan seorang yang kuat agar dapat

mengtasi keadaan$ sehingga tampillah seorang raja yang penindas$ kejam dan tidak berkeadilan

dengan sebutan pemerintahan ;yrani.

)elain itu Plato juga mengakui bentuk pemerintahan 8onarki dan 8obokrasi

sebagaimana terurai dalam pemikirannya yang membagi pemerintahan !negara" menjadi dua

jenis yaitu the ideal 'orm[&4]!bentuk #ita" dan the corrution 'orm[/]!bentuk pemerosotan".
http://www.blogger.com/blogger.g?blogID=6319355763064376328#_ftn37http://www.blogger.com/blogger.g?blogID=6319355763064376328#_ftn38http://www.blogger.com/blogger.g?blogID=6319355763064376328#_ftn38http://www.blogger.com/blogger.g?blogID=6319355763064376328#_ftn39http://www.blogger.com/blogger.g?blogID=6319355763064376328#_ftn40http://www.blogger.com/blogger.g?blogID=6319355763064376328#_ftn37http://www.blogger.com/blogger.g?blogID=6319355763064376328#_ftn38http://www.blogger.com/blogger.g?blogID=6319355763064376328#_ftn39http://www.blogger.com/blogger.g?blogID=6319355763064376328#_ftn40


10/38

;okoh lain yang pernah membedah konsep demokrasi adalah Polybius. Pakar yang

terkenal dengan teori siklus yang menyatakan$ bahwa pemerintahan yang pertama adalah

8onarki$ karena pemerintahan 8onarki mudah diselewengkan$ maka mun#ullah ;yrani. *arena

pemerintahan ;yrani memakai kekerasan dan menguntungkan diri sendiri dalam melaksanakan

pemerintahan$ maka terbentuklah pemerintahan Aristokrasi. Aristokrasipun belum juga

membawa perubahan yang berarti bagi rakyat$ sehingga pemerintahan tersebut diganti Cligarki.

*arena Cligarki semakin menyengsarakan rakyat maka mun#ullah +emokrasi yang dalam esensi

penyelenggaraannnya kepentingan rakyatlah yang diutamakan. Hanya saja dikarenakan

pemerintahan yang menjalankan orang-orang yang tidak berpendidikan$ maka mun#ullah

pemimpin yang ideal dan responsif sebagaimana diharapkan$ sehingga mun#ullah Ckhlokrasi.

)etelah Ckhlokrasi dijalankan ternyata banyak penyimpangan-penyimpangan yang apada

akhirnya kembalilah ke 8onarki. )istem ini yang kemudian dikatakan sebagai teori sistem.;erilhami dari teori Polybius tersebut$ se#ara diam-diam menggugah Aristoteles untuk

melakukan studi perbandingan terhadap 16 konstitusi.[1]+ari hasil penyelidikannya itu dalam

bentuk )c#cle re"olution%.[],amun teori siklus tersebut se#ara teoritik dan praktik sampai

sekarang masih diragukan kebenarannya$ karena se#ara fakta belum ada satu ,egara pun yang

dapat dijadikan #ontoh dari teori tersebut.

(. ,eni!-,eni! Deokra!i

)ri )oemantri mengetengahkan kembali pendapat >i#hard 2utwel[&]yang menyatakan

bahwa dalam perkembangan demokrasi kemudian timbul berma#am-ma#am predikat seperti

Dsocial dmocrac#& liberal democrac# eole democrasi& guided democrac#&E dan lain-lain.

3ndonesia sendiri setelah terjadinya peristiwa &/) P*3 mempergunakan istilah demokrasi

Pan#asila$ sedang sebelumnya demokrasi terpimpin.[]

+alam hal yang sama 8iriam 2udiardjo[]menguraikan bahwa ada berma#am-ma#am

atribut demokrasi yaitu demokrasi konstitusional$ demokrasi parlementer$ demokrasi terpimpin$

demokrasi pan#asila$ demokrasi rakyat$ demokrasi )o0iet$ demokrasi nasional dan sebagainya.

Cleh karena Heywood membaginya menjadi ke dalam empat jenis? Dclassical democrac#&

rotecti"e democrasi& de"eloment democrac#& eole*s democrac#E ada pula yang membegi

demokrasi menjadi +estminster Model dan ,onsessus model.

(.Un!ur dan Syarat Deokra!i


11/38

8enurut A. +ahl yang diperkenalkan ulang oleh Arend Lijphart bahwa suatu

,egara dapat dikatakan sebagai ,egara demokrasi bila memenuhi unsur-unsur9[]

1.reedom to 'orm and join organi.ation !ada kebebasan untuk membentuk dan menjadi anggota

perkumpulan"?

.reedom o' e/sression!ada kebebasan menyatakan pendapat"?

&.The 0ight to "ote !ada hak memberikan suara dalam pemungutan suara"?

.1li2ibilit# o' ublic o''ice!ada kesempatan untuk dipilih atau menduduki berbagai jabatan

pemerintahan negara"?

.The 0ight o' Political 3eader to comete 'or suort and "otes !ada hak bagi pemimpin politik

berkampanye untuk memperoleh dukungan suara"?

.Alternati"e sources o' in'ormation!terdapat beberapa sumber informasi"

5.

ree and 'air election !adanya pemilihan yang jujur dan bebas"?6.Institution 'or making go"ernment olitics deend on "otes and other e/sression o'

re'erence !Lembaga-lembaga yang membuat kebijaksanaan bergantung kepada pemilih".

)ementara )igmund ,euman[5]membagi sistem demokrasi menjadi !enam" unsur

pokok$ yaitu9

1.kedaulatan masional di tangan rakyat

.memilih alternatif dengan bebas

&.kepemimpinan yang dipilih se#ara demokratis

.0ule o' 3a(.adanya Partai Politik

.kemajemukan !pluralisme"

)ebagai pakar ilmu politik 3ndonesia$ Affan affar menyadarkan demokrasi sebagai suatu

paham yang uni0ersal. Atas keuni0ersalan itu demokrasi mengandung elemen-elemen sebagai

berikut9[6]

1.penyelenggaraan kekuasaan berasal dari rakyat

.yang menyelenggarakan kekuasaan se#ara bertanggung jawab

&.diwujudkan se#ara langsung ataupun tidak langsung

.rotasi kekuasaan dari seorang atau kelompok ke orang atau kelompok yang lainnya

.adanya proses pemilu

.adanya kebebasan sebagai HA8

2erdasarkan para pendapat para ahli diatas$ maka unsur-unsur demokrasi adalah9
http://www.blogger.com/blogger.g?blogID=6319355763064376328#_ftn46http://www.blogger.com/blogger.g?blogID=6319355763064376328#_ftn47http://www.blogger.com/blogger.g?blogID=6319355763064376328#_ftn48http://www.blogger.com/blogger.g?blogID=6319355763064376328#_ftn46http://www.blogger.com/blogger.g?blogID=6319355763064376328#_ftn47http://www.blogger.com/blogger.g?blogID=6319355763064376328#_ftn48


12/38

1. adanya kekuasaan bagi rakyat untuk ikut serta menentukan arah dan

kepentingannya sendiri dalam penyelenggaraan pemerintah.

. adanya kebebasan yang bertanggung jawab untuk menetukan hak-haknya.

&. adanya pemilu yang kompetitif

. adanya perangkat hukum yang demokratis dan penegasan hukum non

diskriminatif

. adanya pengawasan yang fair$ jujur dan adil

+itinjau dari syarat demokrasi$ )ri )oemantri 8. telah memberikan pandangan seperti

yang diajukan olehInternational ,ommission o' 4uristdi 2angkok tahun 14 yaitu9[4]

1.adanya proteksi konstitusional

.adanya kekuasaan peradilan yang bebas dan tidak memihak

&.

adanya pemilihan umum yang bebas.adanya kebebasan untuk menyatakan pendapat dan berserikat

.adanya tugas-tugas oposisi

.adanya pendidikan #i0i#

)ementara )uhartono mengajukan dua syarat dasar$ yakni9[/]

1.syarat internal bagi kehidupan masyarakat$ demokrasi dapat terlaksana apabila terdapat kesadaran

politik masyarakat yang mandiri.

.syarat eksternal$ berupa adanya kondisi yang mendukung posisi rakyat sebagai pemegang

kedaulatan.+a0id Held mengemukakan ada sysrat untuk dikatakan sebagai ,egara demokrasi$

yaitu9

1.1''ecti"e articiation!partisipasi yang efektif"

.1nlightened understanding !pengertian yang jelas"

&.5oting e2ualit# at the decisi"e stage !kesamaan dalam pemungutan suara"

.,ontrol o' The Agenda !adanya pengawsan yang terjadwal"

.Inclusi"enes !sifat terbuka"

+alam konteks yang sama Arief 2udiman[1]menyatakan bahwa demi terbentuknya sebuah

demokrasi sejati yang bukan pinjaman dari pemerintah$ syarat minimalnya adalah? kekuatan

politik masyarakat yang seimbang plus faktor-faktor yang lain seperti ideologi$ sistem ekonomi$

sistem sosial$ sistem budaya$ dan teknologi. )edangkan kalau menga#u pada +ohrendorf atau

@arter dan Hen'[]demokrasi suatu ,egara dilihat dari jarak anatara realita dan idealita pada

pluralisme liberal.
http://www.blogger.com/blogger.g?blogID=6319355763064376328#_ftn49http://www.blogger.com/blogger.g?blogID=6319355763064376328#_ftn50http://www.blogger.com/blogger.g?blogID=6319355763064376328#_ftn51http://www.blogger.com/blogger.g?blogID=6319355763064376328#_ftn52http://www.blogger.com/blogger.g?blogID=6319355763064376328#_ftn49http://www.blogger.com/blogger.g?blogID=6319355763064376328#_ftn50http://www.blogger.com/blogger.g?blogID=6319355763064376328#_ftn51http://www.blogger.com/blogger.g?blogID=6319355763064376328#_ftn52


13/38

B.Peilu dan Si!te eter/akilan

)alah satu syarat untuk mewujudkan esensi demokrasi salah satunya adalah dengan

adanya pemilihan umum !Pemilu". Falaupun masih terdapat perdebatan apakah Pilkada perlu

ditinjau ulang atau tidak$ akan tetapi pada dasarnya adalah bagaimana rakyat dapat menentukan

#alon yang di idealkan sehingga akan mampu membawa aspirasi rakyat se#ara keseluruhan pada

akhirnya.

Pemilihan umum yang demokratis merupakan satu-satunya jaminan untuk mewujudkan

tujuan pemilu itu sendiri$ yakni antara lain9[&]

1.membuka peluang untuk terjadinya pergantian pemerintahan sekaligus momen untuk menguji dan

menge0aluasi kualitas dan kuantitas dukungan rakyat terhadap keberhasilan dan kekurangan

pemerintah yang sedang berkuasa..sebagai sarana menyerap dinamika aspirasi rakyat untuk diindetifikasi$ diartikulasi dan di

agregasikan selama jangka waktu tertentu

&.yang paling pokok adalah untuk menguji kualitas pelaksanaan kedaulatan rakyat itu sendiri.

Pentingnya pemilu yang demokratis sebagai sarana demokrasi dalam sistem perwakilan

setidaknya menjamin terbentuknya reresentati"e go"ernment.[]*ata

DPerwakilanE !reresentation$adalah konsep seorang atau suatu kelompok yang lebih besar.

+ewasa ini anggota +ewan Perwakilan >akyat pada umumnya mewakili rakyat melalui partai

politik. Pada hal pada dasarnya setiap jabatan politik dalam hal ini pemilihan Presiden$ubernur$ Fali *ota maupun 2upati pada tataran teoritis bukan hanya melalui partai politik$

akan tetapi seperti yang ada di Amerika )erikat$ bahwa #alon House of >epresentati0e maupun

senat tidak harus berangkat dari Partai Politik$ akan tetapi meskipun misalkan yang bersangkutan

tidak mendaftarkan diri ke *omisi Pemilihan$ akan tetapi terdapat orang yang memilih$ maka

tetap dikatakan sah. )ehingga benar kalau di 3ndonesia dikatakan sebagai perwakilan yang

bersifat politik !olitical reresentation$[]

Perwakilan politik bagi beberapa kalangan dirasakan sebagai pengbaian terhadap

kepentingan-kepentingan dan kekuatan-kekuatan lain yang ada didalam masyarakat.[]Cleh

karena itu$ di beberapa ,egara men#oba mengatasi persoalan tersebut dengan #ara

mengikutsertakan wakil dari golongan perseorangan atau yang dianggap memerlukan

perlindungan khusus. )eperti di 3ndia mengangkat beberapa orang wakil dari golongan Anglo-

3ndian sebagai anggota 8ajelis >endah$ sementara golongan kesusestraan$ kebudayaan$ dan

pekerja sosial diangkat menjadi anggota 8ajelis ;inggi. Lain halnya dengan Amerika yang
http://www.blogger.com/blogger.g?blogID=6319355763064376328#_ftn53http://www.blogger.com/blogger.g?blogID=6319355763064376328#_ftn54http://www.blogger.com/blogger.g?blogID=6319355763064376328#_ftn54http://www.blogger.com/blogger.g?blogID=6319355763064376328#_ftn55http://www.blogger.com/blogger.g?blogID=6319355763064376328#_ftn56http://www.blogger.com/blogger.g?blogID=6319355763064376328#_ftn53http://www.blogger.com/blogger.g?blogID=6319355763064376328#_ftn54http://www.blogger.com/blogger.g?blogID=6319355763064376328#_ftn55http://www.blogger.com/blogger.g?blogID=6319355763064376328#_ftn56


14/38

memberikan peluang bagi #alon independent untuk bertarung dalam setiap e0ent pemilihan

jabatan politik. )ehingga dapa dikatakan bahwa demokrasi yang dibangun di 3ndonesia adalah

demokrasi partai politik$ yang tidak dapat memberikan kesempatan kepada perorangan atau

lembaga non partai politik untuk dapat men#alonkan apalagi menjabat sebagai jabatan politik.

C.#eori on!titu!i

%nsur pokok yang di pelajari dalam Hukum ;ata ,egara adalah konstitusi. *onstitusi

sendiri berasal dari bahasa Peran#is DconstituirE yang berarti membentuk.[5]+engan demikian

se#ara sederhana konstitusi dapat diartikan sebagai peraturan dasar mengenai pembentukan

,egara. ;erdapat perbedaan tentang penunjukan peristilahan dan pengertian konstitusi di

berbagai ,egara. +i 3ndonesia istilah konstitusi juga dikenal dengan sebutan %ndang-%ndang

+asar$ begitu juga di 2elanda disamping dikenal istilah Dground(etE !undang-undang dasar" jugadikenal pula dengan istilah DconstitutieE.

L.= Gan Apeldoorn membedakan pengertian antara %ndang-%ndang +asar Dground(etE

dengan konstitusi DconstitutieE. [6]%ndang-%ndang +asar Dground(etE adalah bagian tertulis

dari suatu konstitusi$ sedangkan konstitusi DconstitutieE berisi peraturan tertulis maupun tidak

tertulis. =adi berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa suatu %ndang-%ndang

+asar Dground(etE adalah pengertian terke#il dari konstitusi karena man#akup peraturan tertulis

saja$ sedang konstitusi DconstitutieE adalah pengertian yang lebih luas dari undang-undang dasar$

yakni men#akup hukum tertulis dan tidak tertulis$ untuk itu pengertian konstitusi lebih luasdaripada %ndang-%ndang +asar.

Adapun penyamaan !yang menyamakan" pengertian antara konstitusi dan undang-undang

dasar pernah dikemukakan oleh )ri )oemantri dalam disertasinya.[4],amun sebelum itu ada

pula yang menyamakan pengertian antara konstitusi dan undang-undang dasar yakni dimulai

sejak Cli0er @romwell yang menamakan %ndang-%ndang +asar itu sebagai instrument o'

go"ernment. Artinya adalah %ndang-%ndang +asar di buat sebagai pegangan untuk memerintah$

dari situlah timbul identifikasi dari pengertian konstitusi dan %ndang-%ndang +asar.[/]

Para sarjana ilmu politik dan tata negara #ukup berbeda-beda mendefinisikan tentang arti atau

makna konstitusi atau %ndang-%ndang +asar. Adapun pengertian konstitusi menurut para

penulis terkemuka adalah sebagai berikut 9

a. @.. )trong

*onstitusi dapat dikatakan sebagai kumpulan prinsip-prinsip yang mengatur kekuasaan

pemerintahan$ hak-hak pihakyang di perintah !rakyat"$ dan hubungan diantara keduanya.[1]
http://www.blogger.com/blogger.g?blogID=6319355763064376328#_ftn57http://www.blogger.com/blogger.g?blogID=6319355763064376328#_ftn57http://www.blogger.com/blogger.g?blogID=6319355763064376328#_ftn58http://www.blogger.com/blogger.g?blogID=6319355763064376328#_ftn59http://www.blogger.com/blogger.g?blogID=6319355763064376328#_ftn59http://www.blogger.com/blogger.g?blogID=6319355763064376328#_ftn60http://www.blogger.com/blogger.g?blogID=6319355763064376328#_ftn60http://www.blogger.com/blogger.g?blogID=6319355763064376328#_ftn61http://www.blogger.com/blogger.g?blogID=6319355763064376328#_ftn57http://www.blogger.com/blogger.g?blogID=6319355763064376328#_ftn58http://www.blogger.com/blogger.g?blogID=6319355763064376328#_ftn59http://www.blogger.com/blogger.g?blogID=6319355763064376328#_ftn60http://www.blogger.com/blogger.g?blogID=6319355763064376328#_ftn61


15/38

b. *.@. Fheare

*onstitusi adalah keseluruhan system ketatanegaraan dari suatu ,egara berupa kumpulan

peraturan-peraturan yang membentuk$ mengatur atau memerintah dalam pemerintahan suatu

,egara.[]

#. A.G. +i#ey

Hukum konstitusi terdiri dari !sebagaimana la'imnya" atas sejumlah aturan yang ditegakkan atau

di akui oleh ,egara yang merupakan dasar bagi terbentuknya hukum di bawahnya.[&]

d. Hans *elsens

*onstitusi adalah urutan tertinggi dalam tata hukum nasional yang merupakan rujukan bagi

terbentuknya aturan yang berada di bawahnya.[]

e. Herman Helller

*onstitusi men#akup tiga pengertian yakni men#erminkan kehidupan politik dalam masyarakat$kesatuan kaidah yang hidup dalam masyarakat dan merupakan naskah sebagai undang-undang

yang tertinggi yang berlaku dalam suatu ,egara.[]

f. . Lasalle

. Lasalle membagi !dua" pengertian tentang konstitusi yakni pengertian sosiologis dan

pengertian yuridis. Pengertian konstitusi se#ara sosiologis merupakan sintesis dari faktor-faktor

kkekuatan yang nyata !dreele machts'actorn$dalam masyarakat$ sedang pengertian yuridis

adalah suatu naskah yang memuat semua bangunan ,egara dan sendi-sendi pemerintahan.[]

g. =.H.P. 2ellefroidPengertian konstitusi menurut =.H.P. 2ellefroid men#akup pengertian materiil dan formil. )e#ara

materiil adalah suatu aturan ketatanegaraan$ se#ara formil adalah akte ketatanegaraan yang

menetukan dasar-dasar ketatanegaraan.[5]

h. )ri )oemantri 8artosoewignyo

%ndang-%ndang +asar adalah sebagai pembatasan kekuasaan yang dimiliki oleh pemimpin-

pemimpin rakyat yang mempunyai ke#endrungan untuk disalahgunakan.[6]

i. )olly Lubis

%ndang-%ndang +asar merupakan dasar pijakan bagi dibentuknya peraturan-peraturan yang

berada dibawahnya.[4]

j. Abdul Hamid )aleh Attamimi

*onstitusi merupakan aturan dasar yang mengatur hal-hal yang bersifat pokok$ bersifat dasar dan

biasanya merupakan landasan luas bagi tata hukum yang lebih terperin#i lagi.[5/]

k. Philipus 8. Hadjon
http://www.blogger.com/blogger.g?blogID=6319355763064376328#_ftn62http://www.blogger.com/blogger.g?blogID=6319355763064376328#_ftn63http://www.blogger.com/blogger.g?blogID=6319355763064376328#_ftn64http://www.blogger.com/blogger.g?blogID=6319355763064376328#_ftn65http://www.blogger.com/blogger.g?blogID=6319355763064376328#_ftn65http://www.blogger.com/blogger.g?blogID=6319355763064376328#_ftn66http://www.blogger.com/blogger.g?blogID=6319355763064376328#_ftn67http://www.blogger.com/blogger.g?blogID=6319355763064376328#_ftn68http://www.blogger.com/blogger.g?blogID=6319355763064376328#_ftn69http://www.blogger.com/blogger.g?blogID=6319355763064376328#_ftn70http://www.blogger.com/blogger.g?blogID=6319355763064376328#_ftn62http://www.blogger.com/blogger.g?blogID=6319355763064376328#_ftn63http://www.blogger.com/blogger.g?blogID=6319355763064376328#_ftn64http://www.blogger.com/blogger.g?blogID=6319355763064376328#_ftn65http://www.blogger.com/blogger.g?blogID=6319355763064376328#_ftn66http://www.blogger.com/blogger.g?blogID=6319355763064376328#_ftn67http://www.blogger.com/blogger.g?blogID=6319355763064376328#_ftn68http://www.blogger.com/blogger.g?blogID=6319355763064376328#_ftn69http://www.blogger.com/blogger.g?blogID=6319355763064376328#_ftn70


16/38

%ndang-%ndang +asar sebagai sarana jaminan dan kepastian hukum terhadap hak-hak asasi

manusia.[51]

l. =imly AsshiddiBie

*onstitusi adalah hukum dasar yang dijadikan pegangan dalam penyelenggaraan ,egara yang

dapat berupa hukum dasar tertulis yang la'im disebut %ndang-%ndang +asar dan dapat pula

tidak tertulis.[5]

m. 8oh. 8ahfud 8+

*onstitusi adalah aturan pokok yang mengatur lembaga-lembaga negara dan wewenangnya serta

hak asasi manusia.[5&]

n. 2agir 8anan

*onstitusi merupakan bentuk hukum tertulis yang mengatur ketentuan-ketentuan Hak Asasi8anusia di bidang sipil$ politik$ ekonomi$ so#ial dan budaya.[5]

o. Abdul 8uktie ajar

*onstitusi merupakan dokumen formal yang mengatur bekerjanya lembaga-lembaga ,egara dan

pembatasan kekuasaannya dalam sistem pemerintahan ,egara.[5]

p. 8aria arida 3ndrati )oeprapto

Aturan dasar ,egara atau aturan pokok ,egara merupakan aturan-aturan yang masih bersifat

pokok dan merupakan aturan-aturan umum yang bersifat garis besar sehingga masih merupakan

norma tunggal dan belum disertai norma skunder.[5]B. )oehino

%ndang-%ndang +asar suatu ,egara merupakan bentuk peraturan perundang-undangan yang

tertinggi$ karena merupakan dasar serta sumber dari segala peraturan perundangan yang dapat

dikeluarkan menurut %ndang-%ndang +asar itu sendiri.[55]

r. +ahlan ;haib

+ahlan ;haib merumuskan makna konstitusi adalah kaidah yang memberikan batasan terhadap

kekuasaan penguasa$ dokumen tentang pembagian tugas$ deskripsi tentang lembaga ,egara dan

menyangkut masalah-masalah Hak Asasi 8anusia.[56]

s. 2intan >egen )iragih

*onstitusi berarti hukum dasar baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis$ hukum dasar yang

tertulis biasanya disebut sebagai %ndang-%ndang +asar$ sedang hukum dasar yang tidak tertulis

disebut kon0ensi.[54]
http://www.blogger.com/blogger.g?blogID=6319355763064376328#_ftn71http://www.blogger.com/blogger.g?blogID=6319355763064376328#_ftn72http://www.blogger.com/blogger.g?blogID=6319355763064376328#_ftn73http://www.blogger.com/blogger.g?blogID=6319355763064376328#_ftn74http://www.blogger.com/blogger.g?blogID=6319355763064376328#_ftn75http://www.blogger.com/blogger.g?blogID=6319355763064376328#_ftn76http://www.blogger.com/blogger.g?blogID=6319355763064376328#_ftn76http://www.blogger.com/blogger.g?blogID=6319355763064376328#_ftn77http://www.blogger.com/blogger.g?blogID=6319355763064376328#_ftn78http://www.blogger.com/blogger.g?blogID=6319355763064376328#_ftn79http://www.blogger.com/blogger.g?blogID=6319355763064376328#_ftn71http://www.blogger.com/blogger.g?blogID=6319355763064376328#_ftn72http://www.blogger.com/blogger.g?blogID=6319355763064376328#_ftn73http://www.blogger.com/blogger.g?blogID=6319355763064376328#_ftn74http://www.blogger.com/blogger.g?blogID=6319355763064376328#_ftn75http://www.blogger.com/blogger.g?blogID=6319355763064376328#_ftn76http://www.blogger.com/blogger.g?blogID=6319355763064376328#_ftn77http://www.blogger.com/blogger.g?blogID=6319355763064376328#_ftn78http://www.blogger.com/blogger.g?blogID=6319355763064376328#_ftn79


17/38

2erdasar pada pendapat tentang pengertian konstitusi atau %ndang-%ndang +asar diatas$

maka dapat disimpulkan bahwa pengertian konstitusi dan %ndang-%ndang +asar terdapat

perbedaan. Pengertian konstitusi lebih luas daripada %ndang-%ndang +asar. *arena konstitusi

meliputi konstitusi tertulis dan tidak tertulis !dua bagian"$ sedang %ndang-%ndang +asar

merupakan konstitusi tertulis saja !satu bagian".

*onstitusi juga dapat diklasifikasikan dalam beberapa bagian. *.@. Fheare

mengklasifikasikan konstitusi menjadi !lima" bagian$ diantaranya 9[6/]

a. *onstitusi tertulis dan konstitusi tidak tertulis

b. *onstitusi fleksibel dan rigid

#. *onstitusi derajat tinggi dan konstitusi non derajat tinggi

d. *onstitusi serikat dan konstitusi kesatuan

e. *onstitusi sistem pemerintahan presidensiil dan parlementer


18/38

*onstitusi juga dapat dikategorikan sebagai *onstitusi sistem pemerintahan presidensiil

dan sistem pemerintahan parlementer. +ikatakan presidensiil dikarenakan presiden

berkedudukan sebagai kepala ,egara dan kepala pemerintahan. )edang parlementer kabinet

yang dipilih oleh perdana menteri dibentuk berdasarkan kekuatan-kekuatan yang menguasai

parlemen.

8engenai materi muatan konstitusi *.@. Fheare berpendapat bahwa konstitusi harus

sesingkat mungkin$ dan yang singkat itu menjadi peraturan-peraturan hukum yang paling

esensial.[61]Artinya *.@. Fheare ingin mengatakan bahwa konstitusi hanya berisi hal-hal yang

esensial yang dianggap dibutuhkan saja. %ntuk ketentuan yang mengatur lebih lanjut dapat diatur

dalam ketentuan hukum berikutnya.

)edang A.A.H. )truy#ken menyatakan bahwa isi konstitusi tertulis berupa dokumen formal

yang berisi9[6]a. Hasil perjuangan politik bangsa diwaktu lampau

b. ;ingkat-tingkat tertinggi perkembangan ketatanegaraan bangsa

#. Pandangan tokoh bangsa yang hendak diwujudkan

d. )uatu keinginan dengan mana perkembangan ketatanegaraan bangsa.

Apabila dikaji lebih mendalam maka dapat dikatakan selain konstitusi merupakan

dokumen hukum juga dapat dikatakan dokumen politik bangsa. +ikatakan dokumen hukum

dikarenakan mengikat bagi seluruh masyarakat bangsa$ juga dapat dikatakan sebagai dokumen

politik dikarenakan merupakan hasil dari perjuangan politik baik dikarenakan re0olusi!proklamasi" maupun perubahan %ndang-%ndang +asar.

@.. )trong juga mengemukakan tentang & !tiga" materi pokok yang diatur dalam

konstitusi$ diantyaranya9[6&]

a. *ekuasaan Pemerintahan.?

b. Hak-hak yang diperintah !hak-hak asasi"? dan

#. Hubungan antara yang memerintah dan yang diperintah.

2erdasarkan pendapat @.. )trong diatas$ maka konstitusi merupakan hal yang mengatur

kekuasaan dalam ,egara. Pembatasan kekuasaan yang ter#antum dalam konstitusi pada umunya

menyangkut !dua" hal$ yaitu pembatasan kekuasaan yang berkaitan dengan isinya dan

pembatasan kekuasaan yang berkaitan dengan waktu.[6]

Lebih lanjut 8iriam 2udiardjo memberikan ketentuan mengenai batasan isi dari

konstitusi diantaranya mengatur mengenai 9[6]

a. Crganisasi ,egara


19/38

b. Hak-hak asasi manusia

#. Prosedur mengubah %ndang-%ndang dasar

d. Adakalanya memuat larangan untuk mengubah sifat tertentu dari %%+.

)ehubungan dengan itu pula )ri )oemantri berpendapat bahwa maeri muatan konstitusi

pada umumnya adalah 9[6]

Pertama9 jaminan hak asasi manusia warga negaranya$

*edua9 susunan ketatanegaraan yang bersifat fundamental$ dan

*etiga9 pembagian dan pembatasan kekuasaan yang fundamental

Apabila di#ermati maka sebenarnya tidak jauh berbeda dengan bebarapa pendapat yang

lainnya$ hanya saja berbeda dalam ruang lingkup bahasa yang digunakan saja$ untuk itu

berdasarkan beberapa pemaparan tentang materi konstitusi diantaranya9

a. ;entang bentuk dan kedaulatan negarab. ;entang lembaga-lembaga ,egara

#. ;entang pembatasan kekuasaan lembaga ,egara

d. ;entang hubungan penguasa dengan rakyatnya

e. ;entang perlindungan terhadap Hak Asasi 8anusia

f. *etentuan tentang prosedur perubahan konstitusi

;entang hal-hal lain yang bersifat lokal kenegaraan yang dianggap penting untuk diatur dalam

konstitusi.
http://www.blogger.com/blogger.g?blogID=6319355763064376328#_ftn86http://www.blogger.com/blogger.g?blogID=6319355763064376328#_ftn86


20/38

BAB IIIPERBANDIN0AN PEMILIHAN UMUM DI IND+NESIA

DEN0AN AMERIA SERIA# BERDASARAN +NS#I#USI

1UNDAN0-UNDAN0 DASAR'

A.Peilu di Indone!ia (erda!arkan Undang-Undang Da!ar %234 Aandeen

Pengaturan pemilihan umum di 3ndonesia sangat beragam$ ada pemilihan umum

Presiden dan Fakil Presiden$ +ewan Perwakilan >akyat$ +ewan Perwakilan +aerah$ ubernur$

2upati$ Falikota$ +ewan Perwakilan >akyat +aerah Propinsi dan *abupaten7*ota. )ebelum

mengetahui lebih lanjut mengenai Pasal yang mengatur tentang Pemilihan %mum dalam

%ndang-%ndang +asar 14 Amandemen$ ada baik mengetahui tentang Asas penyelenggaraan

Pemilihan %mum di 3ndonesia yang juga diatur dalam Pasal &&E Ayat 1%'yang

berbunyi )Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung& umum& bebas& rahasia& jujur& dan

adil setia lima tahun sekali%. 8engenai penyelenggara Pemilihan umum diatur dalam

Pasal &&E Ayat 14'yang berbunyi 9 DPemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi

emilihan umum #ang bersi'at nasional& teta& dan mandiri6E. )edangkan mengenai Pasal-pasal

yang mengatur tentang Pemilihan %mum dalam %ndang-undang +asar 14 Amandemen

diantaranya9

I. Peili"an Uu Pre!iden dan 5akil Pre!iden

Pa!al 6 Ayat 1%'

,alon Presiden dan calon +akil Presiden harus seorang (arga negara Indonesia sejak

kelahirann#a dan tidak ernah menerima ke(arganegaraan lain karena kehendakn#a sendiri&tidak ernah mengkhianati negara& serta mamu secara rohani dan jasmani untuk

melaksanakan tugas dan ke(ajiban sebagai Presiden dan +akil Presiden6

Pa!al 6 Ayat 1&'

S#arat-s#arat untuk menjadi Presiden dan +akil Presiden diatur lebih lanjut dengan undang-undang6

Pa!al 6A Ayat 1%'

Presiden dan +akil Presiden diilih dalam satu asangan secara langsung oleh rak#at.

Pa!al 6A Ayat 1&'

Pasangan calon Presiden dan +akil Presiden diusulkan oleh artai olitik atau gabungan artai

olitik eserta emilihan umum sebelum elaksanaan emilihan umum6


21/38

Pa!al 6A Ayat 1*'

Pasangan calon Presiden dan +akil Presiden #ang mendaatkan suara lebih dari lima uluh

ersen dari jumlah suara dalam emilihan umum dengan sedikitn#a dua uluh ersen suara disetia ro"insi #ang tersebar di lebih dari setengah jumlah ro"insi di Indonesia& dilantik

menjadi Presiden dan +akil Presiden6

Pa!al 6A Ayat 13'

7alam hal tidak ada asangan calon Presiden dan +akil Presiden terilih& dua asangan calon

#ang memeroleh suara terban#ak ertama dan kedua dalam emilihan umum diilih oleh

rak#at secara langsung dan asangan #ang memeroleh suara rak#at terban#ak dilantik sebagaiPresiden dan +akil Presiden6

Pa!al 6A Ayat 14'

Tata cara elaksanaan emilihan Presiden dan +akil Presiden lebih lanjut diatur dalam

undang-undang6

Pa!al 7

Presiden dan +akil Presiden memegang jabatan selama lima tahun& dan sesudahn#a daat

diilih kembali dalam jabatan #ang sama& han#a untuk satu kali masa jabatan6

Pa!al 8 Ayat 1%'

4ika Presiden mangkat& berhenti& diberhentikan& atau tidak daat melakukan ke(ajibann#adalam masa jabatann#a& ia digantikan oleh +akil Presiden samai habis masa jabatann#a6

Pa!al 8 Ayat 1&'

7alam hal terjadi kekosongan +akil Presiden& selambat-lambatn#a dalam (aktu enam uluhhari& Majelis Permus#a(aratan 0ak#at men#elenggarakan sidang untuk memilih +akil

Presiden dari dua calon #ang diusulkan oleh Presiden6

Pa!al 8 Ayat 1*'

4ika Presiden dan +akil Presiden mangkat& berhenti& diberhentikan& atau tidak daat melakukanke(ajibann#a dalam masa jabatann#a secara bersamaan& elaksana tugas keresidenan adalah

Menteri 3uar 8egeri& Menteri 7alam 8egeri& dan Menteri Pertahanan secara bersama-sama6

Selambat-lambatn#a tiga uluh hari setelah itu& Majelis Permus#a(aratan 0ak#atmen#elenggarakan sidang untuk memilih Presiden dan +akil Presiden dari dua asangan

calon Presiden dan +akil Presiden #ang diusulkan oleh artai olitik atau gabungan artai

olitik #ang asangan calon Presiden dan +akil Presidenn#a meraih suara terban#ak ertama

dan kedua dalam emilihan umum sebelumn#a& samai berakhir masa jabatann#a6

Pa!al &&E Ayat 1&'

Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota 7e(an Per(akilan 0ak#at& 7e(an

Per(akilan 7aerah& Presiden dan +akil Presiden dan 7e(an Per(akilan 0ak#at 7aerah6

Pa!al &&E Ayat 16'

Keten tuan lebih lanju t tentang emi lihan umum diatur dengan undang-undang 6


22/38

II. Peili"an Uu DPR

Pa!al & Ayat 1%'Majelis Permus#a(aratan 0ak#at terdiri atas anggota 7e(an Per(akilan 0ak#at dan anggota

7e(an Per(akilan 7aerah #ang diilih melalui emilihan umum dan diatur lebih lanjut denganundang-undang6

Pa!al %2 Ayat 1%'

Anggota +ewan Perwakilan >akyat dipilih melalui pemilihan umum.

Pa!al &&E Ayat 1&'



Pa!al &&E Ayat 1*'

Peserta emilihan umum untuk memilih anggota 7e(an Per(akilan 0ak#at dan anggota 7e(an

Per(akilan 0ak#at 7aerah adalah artai olitik6

Pa!al &&E Ayat 16'


III. Peili"an Uu DPD

Pa!al & Ayat 1%'

Majelis Permus#a(aratan 0ak#at terdiri atas anggota 7e(an Per(akilan 0ak#at dan anggota7e(an Per(akilan 7aerah #ang diilih melalui emilihan umum dan diatur lebih lanjut denganundang-undang6

Pa!al &&C Ayat 1%'

Anggota 7e(an Per(akilan 7aerah diilih dari setia ro"insi melalui emilihan umum

Pa!al &&C Ayat 1&'

Anggota 7e(an Per(akilan 7aerah dari setia ro"insi jumlahn#a sama dan jumlah seluruh

anggota 7e(an Per(akilan 7aerah itu tidak lebih dari seertiga jumlah anggota 7e(an

Per(akilan 0ak#at6

Pa!al &&E Ayat 1&'



Pa!al &&E Ayat 13'

Peserta emilihan umum untuk memilih anggota 7e(an Per(akilan 7aerah adalah

erseorangan6


23/38

Pa!al &&E Ayat 16'


I9. Peili"an Uu 0u(ernur Bu:ati;5alikota

Pa!al %8 Ayat 13'

9ubernur& Buati& dan +alikota masing-masing sebagai keala emerintah daerah ro"insi&

kabuaten& dan kota diilih secara demokratis6

9. Peili"an Uu DPRD

Pa!al %8 Ayat 13'

Pemerintahan daerah ro"insi& daerah kabuaten& dan kota memiliki 7e(an Per(akilan 0ak#at7aerah #ang anggota-anggotan#a diilih melalui emilihan umum6

Pa!al &&E Ayat 1&'

Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota 7e(an Per(akilan 0ak#at& 7e(anPer(akilan 7aerah& Presiden dan +akil Presiden dan 7e(an Per(akilan 0ak#at 7aerah6

Pa!al &&E Ayat 16'


B.

Peilu di Aerika Serikat (erda!arkan on!titu!i United State!

Pemilihan %mum di Amerika )erikat tertuang dalam pasal-pasal berikaut$ diantaranya9

I. Arti)le I Se)tion &

House o' 0eresentati"es akan terdiri dari ara anggota #ang diilih setia Tahun kedua oleh0ak#at di beberaa 8egara Bagian& dan ara Pemilih di setia 8egara Bagian harus memenuhi

Pers#aratan #ang dierlukan untuk menjadi Pemilih bagi ,abang dari Bagan 3egislati' 8egara

Bagian #ang terban#ak6Tak seorang un daat menjadi 0eresentati"es bila belum mencaai umur duauluh-lima

tahun& dan belum tujuh tahun menjadi (arga negara Amerika Serikat& dan& jika terilih& bukan

enduduk 8egara Bagian di mana ia terilih64umlah 0eresentati"es tidak boleh lebih dari satu untuk setia tigauluh ribu orang& tetai

setia 8egara Bagian akan memun#ai aling sedikit satu +akil 0ak#at: dan samai

dilakukann#a enghitungan demikian& 8egara Bagian 8e( Hamshire berhak untuk memilihtiga orang& Massachusetts delaan& 0hode Island dan Pro"idence Plantation satu& ,onnecticut

lima& 8e( York enam& 8e( 4erse# emat& Penns#l"ania delaan& 7ela(are satu& Mar#land

enam& 5irginia seuluh& 8orth ,arolina lima& South ,arolina lima& dan 9eorgia tiga6


24/38

Aabila terjadi lo(ongan dalam er(akilan suatu 8egara Bagian& Penguasa 1ksekuti'n#a akan

mengeluarkan Perintah Pemilihan untuk mengisi lo(ongan demikian6

II. Arti)le I Se)tion *

Senat Amerika Serikat akan terdiri dari dua Senator dari setia 8egara Bagian& #ang diilih

oleh Badan 3egislati' 8egara Bagian tersebut& untuk enam tahun: dan masing masing Senatorakan memiliki satu suara6 Segera setelah mereka bersidang Men#usul Pemilihan ertama&

mereka akan dibagi serata mungkin ke dalam tiga Kelas6 Kedudukan Senator kelas satu akan

dilo(ongkan Sehabis Tahun kedua& kelas dua sehabis tahun keemat& dan kelas tiga sehabistahun keenam& sehingga seertiga jumlahn#a daat diilih tia Tahun kedua:; dan aabila

terjadi 3o(ongan karena Pengunduran diri& atau sea lin& selama 0eses Badan 3egislati' 8egara

Bagian mana un& Penguasa 1ksekuti' 8egara Bagian tersebut daat melakukan engangkatan

sementara samai sidang Badan 3egislati' berikutn#a& #ang kemudian akan mengisi 3o(ongantersebut


25/38

8egara Bagian& dan suatu Ma#oritas dari seluruh 8egara Bagian akan dibutuhkan untuk

menentukan Pilihan6 7alam Kasus mana un& setelah Terilihn#a Presiden& orang #ang

mendaat jumlah terbesar suara Pemilih akan menjadi +akil Presiden6 Akan tetai bila masihada dua orang atau lebih suara mendaat Suara #ang sama& maka Senat akan memilih dengan

Pemungutan Suara salah seorang diantara mereka untuk menjadi +akil Presiden6

Kongres daat menentukan +aktu untuk memilih ara Pemilih& dan Hari kaan mereka akanmemberikan Suara: Hari tersebut haruslah sama di seluruh A6S6

Tak seorang un kecuali #ang terlahir sebagai +arga 8egara& atau seorang +arga 8egara

Amerika Serikat ada saat Konstitusi ini 7isahkan& akan berhak atas jaatan Presiden: juga takseorang un berhak atas 4abatan tersebut bila ia belum mencaai umur tiga uluh lima tahun&

dan belum emat belas tahun menjadi enduduk di (ila#ah Amerika Serikat6

7alam hal Presiden 7ibebaskan dari 4abatanna& atau Meninggal& atau Mengundurkan diri& atau

tidak Mamu melaksanakan +e(enang dan Tugas 4abatan tersebut& maka 4abatan itu akanberindah ke +akil Presiden& dan Kongres dengan Undang-Undang daat mengadakan

Pengaturan dalam hal Pembebasan& Kematian& Pengunduran diri& atau Ketidakmamuan& baik

Presiden mauun +akil Presden& dengan menentukan Pejabat mana #ang kemudian akan

bertindak sebagai Presiden& dan Pejabat demikan akan bertugas sebagaimana mestina samaiKetidakmamuan itu dihilangkan atau seorang Presiden baru terilih6

9. Aandeen Ketua Senat dengan dihadiri oeh Senat dan House o'0eresentati"es& akan membuka semua kartu suara kemudian akan dihitung:> =rang #ang

mendaat jumlah suara terbesar untuk Presiden& akan menjadi Presiden jika jumlah tersebut

meruakan ma#oritas dari seluruh jumlah anggota de(an emilih #ang diangkat: dan bila tidak

ada orang mendaat ma#oritas demikian& maka dari antara orang-orang #ang mencaai jumlahterbesar #ang tidak melebihi tiga dalam da'tar mereka #ang diilih sebagai Presiden& 7e(an

Per(akian segera akan memilih Presiden& le(at emungutan suara6 Akan tetai dalam memilih

Presiden& suara akan dihitung menurut 8egara Bagian& dengan er(akilan masing-masing8egara Bagian memiliki satu suara: Suatu kuorum untuk tujuan ini akan terdiri dari seorang

anggota atau anggota-anggota dari dua ertiga 8egara Bagian& ma#oritas terdiri dari semua

8egara Bagian akan dierlukan untuk menetakan ilihan6 [7an aabila House o'0eresentati"es tidak memilih Presiden manakala hak untuk memilih tersebut beindah keada

mereka& sebelum hari keemat bulan Mei berikutn#a tiba& maka +akil Presiden akan bertindak

sebagai Presiden& seerti dalam kematian atau ketidakmamuan konstitusional lainn#a dariPresiden]*=rang #ang mendaat jumlah suara terbesar sebagai +akil Presiden& akan menjadi

+akil Presiden& aabila jumlah tersebut meruakan ma#oritas dari seluruh jumlah Pemilih #ang

diangkat& dan bila tidak ada #ang mencaai ma#oritas& maka dari antara dua #ang mencaai

jumlah-jumlah tertinggi dalam da'tar& Senat akan memilih +akil Presiden: kuorum untuk ini


26/38

akan terdiri dari dua ertiga dari seluruh jumlah Senator& dan suatu ma#oritas dari seluruh

jumlah itu akan dierlukan untuk menetakan ilihan6 8amun tidak ada orang #ang menurut

konstitusi tidak berhak memegang jaatan Presiden akan berhak memegang jabatan +akilPresiden6

9I. Aandeen


27/38

I


28/38


29/38

BAB I9PENU#UP

A. Si:ulan

1";erdapat perbedaan antara Pemilihan %mum antara ,egara 3ndonesia dengan Amerika )erikat$

kalau di 3ndonesia Pemilihan untuk memilih Presiden dan Fakil Presiden$ +ewan Perwakilan

>akyat$ +ewan Perwakilan +aerah$ ubernur$ 2upati$ Falikota$ +ewan Perwakilan >akyat

+aerah Propinsi dan *abupaten7*ota$ sedangkan di Amerika )erikat Pemilu untuk memilih

)enat$ House Cf >epresentati0e dan Presiden.

")istem yang dipakai dalam sistem Pemilihan Amerika )erikat lebih gampang dibandingkan

dengan sistem Pemilihan %mum yang ada di 3ndonesia.B. Saran

1"2anyaknya Pemilihan %mum di 3ndonesia menyebabkan banyak persoalan politik *etatanegaraan

di 3ndonesia$ sehingga Pemerintahan yang dijalankan jauh dari stabil.

"+iharapkan sistem yang ada dari masing-masing ,egara saling memberikan kontribusi dalam

mengisi kekurangan yang masih harus diperbaiki.

DAF#AR PUS#AAAbu +aud 2usroh dan Abu 2akar 2usroh$ Asas-Asas Hukum ;ata ,egara$ halia 3ndonesia$ =akarta$

1466

Abdul Hamid )aleh Attamimi$ %%+ 14-;ap 8P>-%ndang-%ndang$ dalam Padmo Fahjono$

8asalah *etatanegaraan +ewasa 3ni$ halia 3ndonesia$ =akarta$ 146

Abdul 8anan$ Aspek-Aspek Pengubah Hukum$ Prenada 8edia$ =akarta$ //

Ade 8aman )uherman$ Pengantar Perbandingan )istem Hukum !@i0il Law$ @ommon Law$ Hukum3slam"$ >ajawali Pers$ =akarta$ //

Abdul 8ukti ajar$ Hukum *onstitusi dan 8ahkamah *onstitusi$ *onstitusi Press$ =akarta$ //

Abdul >asyid ;halib$ Fewenang 8ahkamah *onstitusi dan 3mplikasinya +alam )istem*etatanegaraan >epublik 3ndonesia$ P;. @itra Aditya 2akti$ 2andung$ //

Afan afar$ Politik 3ndonesia ;ransisi 8enuju +emokrasi$ Pustaka Pelajar$ =akarta$ //

A.G. +i#ey$ 3ntrodu#tion to the )tudy of the Law of the @onstitution$ ;erjemahan 8urhadi dan

,urainun 8angunsong$ ,usamedia$ 2andung$ //5


30/38

2agir 8anan$ Perkembangan dan Pengaturan Hak Asasi 8anusia di 3ndonesia$


31/38

3khsan >osyada Parluhutan +uhulay$ 8ahkamah *onstitusi !memahami keberadaannya dalam system

ketatanegaraan republik 3ndonesia"$ P;. >ineka @ipta$ =akarta$ //

3smail )uny$ Pergeseran *ekuasaan (kskutif$ Aksara 2aru$ =akarta$ 1461

=a'im Hamidi$ >e0olusi Hukum 3ndonesia !8akna$ *edudukan$ dan 3mplikasi Hukum ,askahProklamasi 15 Agustus dalam )istem *etatanegaraan >3"$ *onpress$ =akarta$ //

=imly AsshiddiBie$ ormat *elembagaan ,egara +an Pergeseran *ekuasaan +alam %%+ 14$ H %33

Press$ eformasi$ P;. 2uana 3lmu Populer *elompok

ramedia$ =akarta$ //5

----------------------$ Perihal %ndang-%ndang$ *onstitusi Press$ //

----------------------$ *onstitusi K *onstitusialisme 3ndonesia$ *onpress$ =akarta$ //

----------------------$ Hukum A#ara Pengujian %ndang-%ndang$ *onpress$ =akarta$ //

----------------------$ 8odel-8odel Pengujian *onstitusional di 2erbagai ,egara$ *onpress$ =akarta$ //

----------------------$ Perkembangan dan *onsolidasi Lembaga ,egara Pas#a >eformasi$ *onpress$ //

----------------------$ Pergumulan Peran Pemerintah dan Parlemen +alam )ejarah$ ;elaah Perbandingan*onstitusi 2erbagai ,egara$ %3 Press$ =akarta$ 144

=ohn 8. (hols dan Hasan )hadily$ *amus 3nggris 3ndonesia$ ramedia$ =akarta$ 1465

=ohnny 3brahim$ ;eori dan 8etodologi Penelitian Hukum ,ormatif$ 2ayu 8edia Publishing$ 8alang$

//

=.=.H. 2ruggink$ >e#hts >effle#tie$ rondbegrippen %it +e >e#htstheory$ Alih 2ahasa 2. Arief )idharta$

P;. @itra Aditya 2akti$ 2andung$ 1444

=.=. Gon )#hmidd$ Ahli-ahli Pikir 2esar ;entang ,egara dan Hukum$ Pustaka )ardjana$ =akarta$ 146/

=ean =a#Bues >ousseau$ ;he )o#ial @ontra#t$ !terjemahan"$ (rlangga$ =akarta$ 145

=oeniarto$ )ejarah *etatanegaraan >epublik 3ndonesia$ 2umi Aksara$ //1

*ranenburg dan ;k. 2. )abaroedin$ 3lmu ,egara %mum$ P;. Pradnya Paramita$ =akarta$ 146

*.@. Fheare$ 8odern @onstitutions$ London CIford %ni0ersity Press$ 145

Lily >asjidi dan 3.2 Fyasa Putra$ Hukum )ebagai )uatu )istem$ @G. 8andar 8aju$ 2andung //&


32/38

Lily >asjidi dan 3ra ;hania >asjidi$ +asar-+asar ilsafat dan ;eori Hukum$ P;. @itra Aditya 2akti$

2andung$ //

L.= Gan Apeldoorn$ Pengantar 3lmu Hukum$ Pradnya Paramita$ =akarta$ 1464

8aria arida 3ndrati )oeprapto$ 3lmu Perundang-%ndangan !+asardaar dan Pembentukannya"$ *anisius$ineka @ipta$ //1

----------------------$ +emokrasi dan *onstitusi di 3ndonesia !)tudi ;entang 3nteraksi Politik dan

*ehidupan *etatanegaraan"$ P;. >ineka @ipta$ =akarta$$ //&

----------------------$ Perdebatan Hukum ;ata ,egara Pas#a Amandemen *onstitusi$ LP&()$ =akarta$ //5

8oh. *usnardi dan 2intan )iragih$ )usunan Pembagian *ekuasaan 8enurut )istem %ndang-%ndang

+asar 14$ P;. ramedia$ =akarta$ 1456

8iriam 2udiardjo$ +asar-+asar 3lmu Politik$ P;. ramedia Pustaka %tama$ =akarta$ //

8oh. *usnardi dan 2intan )iragih$ 3lmu ,egara$ aya 8edia Pratama$ =akarta$ ///

8oh. *usnardi dan Harmaily 3brahim$ Pengantar Hukum ;ata ,egara 3ndonesia$ Pusat )tudi H;,

akultas Hukum %3$ =akarta$ 1466

8oh. ;ol#hah 8ansoer$ +emokrasi )epanjang konstitusi$ ,ur#ahya$


33/38

Padmo Fahjono$ 3lmu ,egara$ 3nd Hill @o$ =akarta$ 144

Paul )#holten$ +e )truktuur +er >e#htswetens#hap$ Alih 2ahasa 2. Arief )idharta$ P.; Alumni$

2andung$ //

Peter 8ahmud 8ar'uki$ Penelitian Hukum$ Prenada 8edia$ =akarta$ //

Philipus 8. Hadjon. dkk$ Pengantar Hukum Administrasi ,egara 3ndonesia$ ajah 8ada %ni0ersity

Press$ //

----------------------$ Perlindungan Hukum 2agi >akyat di 3ndonesia$ 2ina 3lmu$ )urabaya$ 1465

)atjipto >ahardjo$ 3lmu Hukum$ P;. @itra Aditya 2akti$ 2andung$ ///

)ja#hran 2asah$ 3lmu ,egara$ Pengantar$ 8etode dan )ejarah Perkembangan$ P;. @itra Aditya 2akti$

2andung$ 144

)lamet (ffendy yusuf dan %mar 2asalim$ >eformasi *onstitusi 3ndonesia$ Perubahan Pertama %%+

14$ Pustaka 3ndonesia )atu$ =akarta$ ///

)oehino$ 3lmu ,egara$ Liberty$


34/38

-----------------$ *onstitusi )erta Artinya %ntuk ,egara$ 2ina Aksara$ =akarta$ 146

-----------------$ Prosedur dan )istem Perubahan *onstitusi$ Alumni$ 2andung$ 1465

-----------------$ Prosedur dan )istem Perubahan *onstitusi$ Alumni$ 2andung$ //

)umali$ >eduksi *ekuasaan (kskutif di 2idang Peraturan Pengganti %ndang-%ndang !Perpu"$ %88

Press$ //&

;im *ajian Amandemen H %,32>AF$ Amandemen %%+ 14$ Antara ;eks dan *onteks +alam

,egara yang )edang 2erubah$ )inar rafika$ =akarta$ ///

Gan Apeldoorn$ Pengantar 3lmu Hukum$ Pradnya Paramita$ =akarta$ 145

Firjono Prodjodikoro$ Asas-asas Hukum ;ata ,egara di 3ndonesia$ +ian >akyat$ =akarta$ 1455


35/38

[1]2andingkan dengan Ade 8aman )uherman$Pengantar Perbandingan Sistem Hukum& ci"il la(&

common la( dan hukum Islam$ !=akarta 9 P;. rafindo Persada$ //"$ h. 14. 2a#a juga 2arda ,awawi

Arief$Perbandingan Hukum Pidana$ !=akarta 9 >ajawali Press$ //"$ h. 15. 2a#a juga )ri )oemantri

8$Perngantar Perbandingan Hukum Tata 8egara$ !=akarta 9 >ajawali Pers$ 1446"$ hal.5

[1&] )oerjono )oekanto$Pengantar Penelitian Hukum$ !=akarta 9 %3 Press$ //"$ h.1

[1] Peter 8ahmud 8ar'uki$Penelitian Hukum$ !=akarta 9 Prenada 8edia$ //"$ h. 65 41 [1] Peter 8ahmud 8ar'uki$Ibid$ Hal. 65

[1] Ctje )alman dan . )usanto$ Teori Hukum& Mengingat& Mengumulkan dan Membuka Kembali$ !2andung 9

>efika Aditama$ //"$ h.

[15] Lily >asjidi dan 3ra ;hania >asjidi$7asar-7asar ilsa'at dan Teori Hukum$ !2andung 9 P;. @itra Aditya

2akti$ //"$ h.

[16] Lily >asjidi dan 3.2 Fyasa Putra$Hukum Sebagai Suatu Sistem$ !2andung 9 @G. 8andar 8aju$ //&"$ h.

114-1/

[14] Hans *elsen$Pure Theor# =' 3a($ !2erkely 9 %nibersity @alifornia Press 1456"$ h. 1

[/] Hans *elsen$ 9eneral Theor# =' 3a( And State$ ;erjemahan )omardi$ !=akarta 9 2ee 8edia 3ndonesia$

//5"$ h. /-/&

[1] Hans *elsen$ = ,it$ Hal. 1-14

[] Lily >asjidi dan 3.2 Fyasa Putra$ = ,it$ h. 11

[&] =.=.H. 2ruggink$0echts 0e''lectie& 9rondbegrien Uit 7e 0echtstheor#$ Alih 2ahasa 2. Arief )idharta$

!2andung 9 P;. @itra Aditya 2akti$ 1444"$ h. 1&

[] Lily >asjidi$ = ,it$ h.

[] Lily >asjidi$Ibid$ h.

[] Paul )#holten$7e Struktuur 7er 0echts(etenscha$ Alih 2ahasa 2. Arief )idharta$ !2andung 9 P.; Alumni$

//"$ h.

[5] Abdul 8anan$Asek-Asek Pengubah Hukum$ !=akarta 9 Prenada 8edia$ //"$ h. &

[6] =ohnny 3brahim$ Teori dan Metodologi Penelitian Hukum 8ormati'$ !8alang 9 2ayu 8edia Publishing$

//"$ h.5

[4] %ntuk lebih lebih jelasnya bandingkan )oerjono )oekanto dan )ri 8amuji$Penelitian Hukum 8ormati'

!Suatu Tinjauan Singkat$$ !=akarta 9 >ajawali Pers$ //1"$ h. 1 dengan Peter 8ahmud 8ar'uki$ = ,it$ h. 4&-1&5

dan =ohnny 3brahim$ = ,it$ h. 44-&1

[&/] Peter 8ahmud 8ar'uki$ = ,it$ h. 11

[&1] )oerjono )oekanto dan )ri 8amuji$ = ,it$ h.1&

[&] )oerjono )oekanto$ = ,it$ h.

[&&] 8etode induktif adalah metode yang merupakan kesimpulan-kesimpulan umum yang diperoleh berdasarkan

proses pemikiran setelah mempelajari peristiwa-peristiwa khusus atau peristiwa-peristiwa yang konkret. %ntuk lebih

jelasnya ba#a 9 )ja#hran 2asah$Ilmu 8egara& Pengantar& Metode dan Sejarah Perkembangan$ !2andung 9 P;. @itra

Aditya 2akti$ //"$ h. /

[&] )oehino$Ilmu 8egara$ !


36/38

[&])yahran 2asah$Ilmu 8egara& Pengantar& Metode dan Sejarah Perkembangan$ !2andung 9 @itra Aditya

2akti$ 144"$ hal.6

[&] )oetomo$Ilmu 8egara$ !)urabaya 9 %saha ,asional$ //"$ h. 1-

[&5])oetomo$Ibid

[&6]=uanda$Hukum Pemerintahan 7aerah !Pasang Surut Ke(enangan 7P07 dan Keala daerah$$

!2andung 9 Alumni$ //" h.

[&4])yahran 2asah$ =cit$ hal.4

[/])yahran 2asah$Ibid$ hal.4

[1]=uanda$ =cit. h.6

[]@.. )trong$ =cit. h.4

[&])ri )oemantri 8$Perngantar Perbandingan Hukum Tata 8egara$ !=akarta 9 >ajawali Pers$ 1446"$ h.5

[]8oh. 8afud 8+$Politik Hukum di Indonesia$ !=akarta 9 LP&()$ //"$ h. 5

[]8iriam 2udiardjo$7asar-7asar Ilmu Politik$ !=akarta 9 ramedia Pustaka %tama$ //"$ h./

[])oetjipto Firosardjono$7ialog dengan Kekuasaan& 1sai-1sai Tentang Agama& 8egara& dan

0ak#at&!2andung$ 8i'an$ 144"$ h.

[5])igmund ,euman$ diangkat kembali oleh andi Pangerang$Prinsi-Prinsi Permus#a(aratan 0ak#at

Berdasarkan Pasal ED UU7 EGC dan Imlementasin#a 7alam Sistem Pemerintahan di 7aerah&+isertasi$ %npad$

2andung$ 1444$ h.4

[6]2agir 8anan$Kedaulatan 0ak#at Hak Asasi Manusia dan 8egara Hukum$ *umpulan (sai una

8enghormati Prof. +r. >. )ri )oemantri 8$ ).H.$ !=akarta 9 ajah 8edia Pratama$ //&"$ h.&6-&4

[4])ri )eomantri$3oc ,it$ h. &

[/])uhartono$ et6al$Politik 3okal Parlemen 7esa: A(al Kemerdekaan Samai 4aman =tonomi

7aerah& !e0isi$ ///"$ h.

[1]Arief 2udiman$ Teori 8egara& Kekuasaan& dan Ideologi$ !=akarta 9 ramedia Pustaka %tama$ //"$

h./

[]+iketengahkan kembali oleh 8oh. 8ahfud 8+$Pergulatan Politik dan Hukum$ !


37/38

[5] 8engenai hal itu dapat dilihat dalam Firjono Prodjodikoro$Asas-asas Hukum Tata 8egara di Indonesia$

!=akarta 9 +ian >akyat$ 1455"$ h. 1/. 2andingkan dengan +ahlan ;haib$ =a'im Hamidi dan ,iJmatul Huda$ Teori

dan Hukum Konstitusi$ !=akarta 9 P;. >aja rafindo Persada$ //"$ h. 5

[6] L.= Gan Apeldoorn$Pengantar Ilmu Hukum$ !=akarta 9 Pradnya Paramita$ 1464"$ h.116

[4] )ri )oemantri$Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi$ !2andung 9 Alumni$ //"$ h.1

[/] +ahlan ;haib$ =a'im Hamidi dan ,iJmatul Huda$ = ,it$ h.6

[1] @.. )trong$ =cit$ h.1

[] *.@. Fheare$ =cit$ h.1

[&] A.G. +i#ey$Introduction to the Stud# o' the 3a( o' the ,onstitution$ ;erjemahan 8urhadi dan ,urainun

8angunsong$ !2andung$ ,usamedia$ //5"$ h.4

[] Hans *elsens$ = ,it$ h. 1

[] +alam 8oh. *usnardi dan Harmaily 3brahim$Pengantar Hukum Tata 8egara Indonesia$ !=akarta 9 Pusat

)tudi H;, akultas Hukum %3$ 1466"$ h.

[] Abu +aud 2usroh dan Abu 2akar 2usroh$Asas-Asas Hukum Tata 8egara$ !=akarta 9 halia 3ndonesia$

1466"$ h. 51

[5] 8oh. ;ol#hah 8ansoer$7emokrasi Seanjang konstitusi$ !


38/38

[56] +ahlan ;haib$ =a'im Hamidi dan ,iJmatul Huda$ = ,it$ h. 1

[54] 2intan >egen )iragih$Perubahan& Penggantian dan Penetaan Undang-Undang 7asar di Indonesia$

!2andung$ @G. %tomo$ //"$ h.1

[6/] *.@. Fheare$ = ,it$ h. &-/ [61] *.@. Fheare$ = ,it$ h. 4

[6] )ri )oemantri 8artosoewignyo$Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi$ !2andung 9 Alumni$ 1465"$ h.

[6&] @.. )trong$ = ,it$ h.

[6] @.. )trong$Ibid$ h.

[6] 8iriam 2udiardjo$ = ,it$ h. 1/1

[6] )ri )oemantri 8artosoewignyo$ = ,it$ h. 1

perbedaan pemilu indonesia dgn amerika

Documents