rangkuman hop

7/24/2019 Rangkuman HOP

1/58

BAB I

PENGERTIAN DASAR HUKUM PERUSAHAAN

A. ISTILAH PERUSAHAN DAN HUKUM PERUSAHAAN

Istilah Perusahaan lahir sebagai wujud perkembangan yang terjadi dalam dunia

usaha, kemudian diakomodir dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD)

!asuknya istilah Perusahaan dalam KUHD diawali dengan ditemukannya beberapa

kekurangan atau kelemahan dalam KUHD Istilah perusahaan ini tidak dirumuskan

se"ara eksplisit seperti apa yang terjadi dalam istilah Pedagang dan perbuatan

Perdagangan

#aat ini beberapa pasal dari $uku I KUHD tentang pedagang pada umumnya

sudah dianggap tidak sesuai lagi dengan perkembangan dalam dunia usaha atau

perdagangan Ketidaksesuaian itu disebabkan adanya kekurangan atau kelemahan yang

dikandung oleh de%inisi pedagang dan perbuatan perdagangan (perniagaan), sehingga

menyebabkan terbatasnya ruang lingkup usaha yang dapat dilakukan dan menjadi

bagian kajian dalam Hukum Dagang

#alah satu bagian penting perkembangan dalam Hukum Dagang adalah

mun"ulnya istilah baru yang berusaha mengambil alih peranan Hukum Dagang, yaitu

istilah Hukum Perusahaan Istilah Hukum Perusahaan ini jelas merupakan rangkaian

tak terputus dengan istilah Perusahaan $ahkan saat ini, Hukum Perusahaan sudah

dijadikan materi kuliah wajib di beberapa Perguruan &inggi yang terkesan berdiri

sendiri berdampingan dan menggantikan hukum Dagang 'alaupun se"ara substansi

keduanya hampir tidak ada perbedaan (karena Hukum Perusahaan merupakan bagian

khusus dari Hukum Dagang), tetapi se"ara umum bidang hukum baru ini lebih diminati

dan mudah pahami bila dibandingkan dengan Hukum Dagang, Hukum Dagang lebih

banyak dikenal oleh mahasiswa-mahasiswa %akultas hukum, sedangkan Hukum

Perusahaan (rganisasi Perusahaan) merupakan materi kuliah yang selalu disajikan

pada %akultas-%akultas ekonomi sehingga wajar bila Hukum Perusahaan lebih banyak

dikenal oleh mahasiswa-mahasiswa %akultas ekonomi

!enurut #oekardono, Perusahaan adalah salah satu pengertian ekonomi yang

juga masuk ke dalam lapangan Hukum Perdata, khususnya Hukum Dagan !elalui

Staatblad; *+./0, istilah Perusahaan masuk ke dalam Hukum Dagang dengan

menggantikan istilah pedagang dan perbuatan perdagangan


2/58

Dengan demikian, ketika bi"ara perusahaan sudah dipastikan hal itu

berhubungan dengan bentuk-bentuk usaha dan segala hal yang berkaitan dengan

bentuk usaha (hukum perusahaan) yang kesemuannya berujung pada laba sebagai

unsur mutlak Unsur laba ini juga menjadi tujuan bagi perbuatan perniagaan 1amun

demikian, perbuatan perusahaan lebih luas dari perbuatan perniagaan, sebab ada

beberapa perbuataan yang termasuk dalam pengertian perusahaan tetapi tidak termasuk

dalam pengertian perbuatan perniagaan, seperti dokter, penga"ara, notaris, juru sita,

akuntan, dan lain-lain

B. SEJARAH HUKUM PERUSAHAAN

!empelajari sejarah hukum perusahaan di Indonesia tidak lepas kaitannya

dengan sejarah hukum dagang yang pada dasarnya memiliki hubungan erat dengan

sejarah hukum dagan $elanda #ejarah hukum Dagang tentu ada kaitannya dengan

sejarah hukum dagang Peran"is, sedangkan hukum dagan Peran"is tidak bisa

dipisahkan dari hukum 2omawi yang dikenal dengan Corpus Iuris Civilis. Corpus

Iuris Civilispeninggalan 2omawi tersebut terdiri dari 3 buku

a Institusional (lembaga) $uku I ini memuat tentang lembaga-lembaga yang ada

pada masa kekaisaran 2omawi, termasuk di dalamnya Consules Mercatorum

(pengadilan untuk kaum pedagang)

b Pandecta $uku II ini memuat asas-asas dan adagium hukum, seperti 4asas facta

sun servanda (berjanji harus ditepati)5 asas partai otonom (kebebasan berkontrak)5

unus testis nullus testis(satu saksi bukanlah saksi), dan lain-lain

" Codex !emuat uraian pasal demi pasal yang tidak memisahkan antara hukum

perdata dan hukum dagang

d Novelete.$erisi karangan atau "erita

Perkembangan pesat hukum dagan sebenarnya telah dimulai sejak abad

pertengahan di 6rospa, kira-kira dari tahun 777 sampai tahun 877 9sal mula

perkembangan hukum ini dapat dihubungkan dengan tumbuh dan berkembangnya

kota-kota dagang di 6ropa $arat Pada :aman itu, di Italia dan Peran"is #elatan telah

lahir kota-kota sebagai pusat perdagangan seperti ;enoa,

(Koopmansrecht) Kemudian, pada abad ke-0 dan ke-/ sebagian besar kota di


3/58

Peran"is mulai menyelenggarakan pengadilan-pengadilan istimewa, khusus

menyelesaikan perkara-perkara di bidang perdagangan (pengadilan pedagang)

Hukum pedagang ini awalnya belum merupakan uni%ikasi (berlakunya satu

sistem hukum untuk seluruh daerah), karena berlakunya masih bersi%at kedaerahan

&iap-tiap daerah mempunyai hukum pedagang sendiri-sendiri yang berbeda satu sama

lainnya Kemudian, disebabkan pesatnya perkembangan dalam dunia perdagangan dan

eratnya hubungan antar daerah, ditambah dengan banyaknya kon%ilk-kon%lik dagang

yang menemui jalan buntu di masa itu, telah mendorong keinginan untuk membentuk

suatu kesatuan hukum (uni%ikasi) di bidang perdagangan yang berlaku untuk seluruh

daerah

C. SUMBER HUKUM PERUSAHAAN

#umber hukum perusahaan adalah setiap pihak yang men"iptakan kaidah atau

ketentuan Hukum Perusahaan Pihak-pihak tersebut dapat berupa badan legislati?e

yang men"iptakan undang-undang, pihak-pihak yang mengadakan perjanjian yang

men"iptakan kontrak, hakim yang memutus perkara yang men"iptakan yurisprudensi,

masyarakat pengusaha yang men"iptakan kebiasaan mengenai perusahaan Dengan

demikian, hukum perusahaan itu terdiri dari kaidah atau ketentuan yang tersebar dalam

perundang-undangan, kontrak, yurisprudensin dan kebiasaan mengenai perusahaan

1. Perundang-undanganPerundang-undangan ini meliputi ketentuan undang-undang peninggalan :aman

Hindia $elanda dahulu, yang masih berlaku hingga sekarang berdasarkan aturan

peralihan UUD *38, seperti ketentuan yang terdapat dalam KUHPerdata dan KUHD

#elain itu, sudah banyak undang-undang yang di"iptakan oleh pembuat undang-undang

berdasarkan Pan"asila dan UUD *38 mengenai perusahaan yang berkembang "ukup

pesat hingga saat ini

$erlakunya KUHPerdata terhadap semua perjanjian dapat diketahui

berdasarkan ketentuan Pasal +* KUHPerdata yang menyatakan bahwa semua

perjanjian baik bernama maupun tidak bernama tunduk pada ketentuan umum yang

termuat dalam bab ini dan bab yang lalu @ang dimaksud dengan bab ini adalah bab

kedua tentang perikatan yang timbul karena perjanjian, sedangkan yang dimaksud

dengan bab yang lalu adalah bab kesatu tentang perikatan pada umumnya Kedua bab

tersebut terdapat dalam $uku III KUHPerdata yang mengatur tentang perikatan

(verbintenis) Dengan demikian, KUHPerdata berkedudukan sebagai hukum umum

(lex generalis) #edangkan KUHD berkedudukan sebagai hukum khusus (lex

specialis) Hal ini dapat dilihat dalam ketentuan Pasal KUHD yang menentukan


4/58

bahwa Kitab Undang-undang Hukum Perdata berlaku juga bagi hal-hal yang diatur

dalam kitab undang-undang ini (KUHD), sekedar dalam undang-undang ini tidak

diatur se"ara khusus menyimpang !isalnya dalam KUHPerdata diatur tentang

pemeberian kuasa (lastgeving), dalam KUHD diatur juga pemberian kuasa se"sara

kuasa se"ara khusus mengenai surat berharga Dalam hal ini, ketentuan mengenai

pemberian kuasa dalam KUHD yang diberlakukan

2. Kontrak Perusahaan

Pada :aman modern ini, semua perjanjian atau kontrak perusahaan selalu dibuat

tertulis, baik yang bertara% nasional maupun internasional Kontrak perusahaan ini

merupakan ini merupakan sumber utama kewajiban dan hak serta tanggung jawab

pihak-pihak Aika terjadi perselisihan mengenai pemenuhan kewajiban dan hak, pihak-

pihak juga telah sepakat untuk menyelesaikannya se"ara damai &etapi jika tidak

ter"apai kesepakatan antara kedua belah pihak, biasanya mereka sepakat untuk

menyelesaikannya melalui arbitrase atau pengadilan hal ini se"ara tegas di"antumkan

dalam kontrak

Dalam pelaksanaan kontrak perusahaan selalu melibatkan pihak ketiga, baik

mengenai "ara penyerahan barang maupun "ara pembayaran harga Dalam penyerahan

barang, pihak ketiga yang dapat dilibatkan adalah perusahaan ekspedisi, pengangkutan,

pergudangan, asuransi #edangkan dalam pembayaran harga, pihak ketiga yang selalu

dilibatkan adalah bank Pada perusahaan modern, semua lalu lintas pembayaran selalu

dilakukan melalui bank dengan menggunakan surat berharga yang disertai oleh

dokumen-dokumen penting lainnya

3. Yurisprudensi

@urisprudensi merupakan sumber hukum perusahaan yang dapat diikuti oleh

pihak-pihak yang bersangkutan terutaman jika terjadi sengketa mengenai pemenuhan

kewajiban dan hak tertentu Dalam yurisprudensi, kewajiban dan hak yang telahditetapkan oleh hakim dipandang sebagai dasar yang adil untuk menyelesaikan

sengketa kewajiban dan hak antara pihak-pihak !elalui yurisprudensi, hakim dapat

melakukan pendekatan terhadap sistem hukum yang berlainan, misalnya sistem hukum

Anglo Saxon Dengan demikian, kekosongan hukum dapat diatasi, sehingga

perlindungan hukum terhadap pihak-pihak terutama yang berusaha di Indonesia dapat

terjamin, misalnya perusahaan penanaman modal asing di Indonesia

D. KEDUDUKAN HUKUM PERUSAHAAN


5/58

2uang lingkup hukum perusahaan ada pada lapangan hukum perdata

(khususnya hukum dagang) dan sebagian ada pada hukum administrasi 1egara yang

ter"ermin pada peraturan perundang-undangan di luar KUHPerdata dan KUHD

1amun, apabila dilihat dari objek usaha dan tata perniagaannya, hukum perusahaan

termasuk di dalam lapangan hukum perdata, khususnya bidang hukum harta kekayaan

yang di dalamnya terletak hukum dagang #edang apabila dilihat dari segi kegiatan

usahanya yang bergerak di dalam kegiatan ekonomi pada umumnya, maka Hukum

Perusahaan ini termasuk di dalam "akupan hukum ekonomi

Dengan demikian, kedudukan hukum perusahaan terletak pada hukum

administrasi negaran dan hukum ekonomi Dengan kata lain, hukum perusahaan

terletak dalam hukum pri?at sekaligus pada hukum publi" dan hukum ekonomi

#ehingga dapat dikatakan bahwa perusahaan mempunyai tiga aspek sekaligus, yaitu

6konomi Perusahaan, Hukum Dagang atau Perdata (Pri?at), dan Hukum 9dministrasi

1egara (Publik)

E. BENTUK-BENTUK PERUSAHAN

$entuk-bentuk perusahaan atau badan usaha (business organiation) yang dapat

dijumpai di Indonesia sekarang ini demikian beragam jumlahnya #ebagian besar dari

bentuk-bentuk bada usaha tersebut merupakan peninggalan masa lalu (pemerintah

$elanda), di antaranya ada yang telah diganti dengan sebutan dalam bahasa Indonesia,

tetapi masih ada juga sebagian yang tetap mempergunakan nama aslinya 1ama-nama

yang masih terus digunakan dan belum diubah pemakaiannya misalnya, !urgeli"#

Maatschap$Maatschap% &ennootschap onder 'irma atau yang artinya

saham atau andil, sehingga perusahaan yang mengeluarkan saham atau sero disebut

perseroan, sedangkan yang memiliki sero dinamakan >persero> atau lebih dikenal

dengan sebutan pemegang saham Kemudian tentu dipertanyakan, bagaimana halnya

dengan perusahaan yang tidak mengeluarkan sero (saham)B &ernyata, perusahaan

tersebut juga disebut perseroan

$arangkali, yang paling sesuai untuk pemakaian kata 4perseroan> adalah dalam

hal penyebutan Perseroan &erbatas (P&), karena dalam kenyataannya P& itu memang

mengeluarkan saham atau sero #eluruh modal P& terbagi dalam saham, sebagaiman


6/58

dinyatakan dalam Pasal ayat () Undang-Undang 1o 3 &ahun .77/, tentang

Perseroan &erbatas 1amun untuk bentuk usaha seperti Maatschap (demikian juga

daripada memakai kata perseroan Hal ini sesuai dengan arti kata

4persekutuan> daripada memakai kata perseroan Hal ini sesuai dengan arti kata

perseroan itu sendiri dan pula Maatschap, persekutuan> tetap dipakai untuk padanan 4Maatschap(, yang modalnya dibentuk dari kumpulan saham-saham

$arangkali untuk jenis 4C& atau saham> tidak ada salahnya untuk menyebutnya

sebagai 4perseroan>

BAB II

PERUSAHAAN DAGANG

Perusahaan Dagang merupakan perusahaan perorangan yang biasanya dilakukan

atau dijalankan oleh satu orang pengusaha yang dimana berarti modalnya dimiliki olehsatu orang Pengusahanya langsung bertindak sebagai pengelola yang kadangkala dibantu


7/58

oleh beberapa orang pekerja Pekerja tersebut bukan termasuk pemilik tetapi berstatus

sebagai pemilik tetapi berstatus sebagai pembantu pengusaha dalam mengelola

perusahaannya berdasarkan perjanjian kerja atau surat kuasa

Kedudukan hukum dari Perusahaan Dagang ini tidaklah tegas, karena tidak dapat

dikategorikan dengan Maatshcap,


8/58

"er)a'n

Pe'l! lebh ga"

berusaha

Pen$ran $an(e'bubarann&a

'u$ah !arena "$a!

'e'erlu!an

*%r'al"as

sendiri, sehingga

pengelolaan

manajemen menjadi

kompleks

Kemampuan

manajerial biasanya

terbatas

$ila Pemilik

perusahaan

meninggal dunia atau

sakit dalam waktu

yang lama maka

akti?itas perusahaan

juga ikut terhenti

Perse!u"uan Per$a"a

A. Penger"an

Persekutuan perdata merupakan bentuk umum dari persekutuan %irma dan

persekutuan komanditer $ila


9/58

perseroan, perseroan perdata 2 #ubekti dalam terjemahan $' menyebut istilah

Maatschap sebagai persekutuan

Persekutuan artinya persatuan orang-orang yang sama kepentingannya terhadap

suatu perusahaan tertentu #edangkan sekutu artinya peserta dalam persekutuan Aadi,

persekutuan berarti perkumpulan orang-orang yang menjadi peserta pada perusahaan

tertentu Aika badan usaha tersebut tidak menjalankan perusahaan, maka badan itu

bukanlah persekutuan perdata, tetapi disebut perserikatan perdata #edangkan orang-orang

yang mengurus badan itu disebut sebagai anggota Perbedaannya, perserikatan perdata

menjalankan perusahaan, sedangkan persekutuan perdata menjalankan perusahaan

Dengan begitu, maka perserikatan perdata adalah suatu badan usaha yang termasuk hukum

perdata umum, sebab tidak menjalankan perusahaan #edangkan persekutuan perdataadalah suatu badan usaha yang termasuk dalam hukum perdata khusus (hukum dagang),

sebab menjalankan perusahaan

!enurut kepustakaan,Maatschapbisa untuk kegiatan yang bersi%at komersial atau

bisa pula untuk kegiatan non-komerisal termasuk dalam hal ini untuk persekutuan-

persekutuan menjalankan pro%esi Dalam praktek dewasa ini, yang paling banyak dipakai

justru untuk non profit kegiatan pro%esi itu, misalnya persekutuan diantara para penga"ara

yang dikenal sebagai )associated( atau )partner(.

Dalam Pasal 0 dikatakan bahwa tiap peserta harus memasukan sesuatu ke

dalam persekutuan Hal yang dimaksud ialah pemasukan baik berupa barang, uang atau

tenaga

B. Jens-JensMaatschap

#esuai dengan KUHPerdata maatschap terbagi menjadi dua

Maatschap Umum (Pasal 0.. KUHPerdata)

Maatschapu umum meliputi apa saja yang akan diperoleh para sekutu

sebagai hasil usaha mereka selama Maatschap berdiri Maatschap jenis ini

usahanya bisa berma"am-ma"am, yang penting pemasukaninbreng-nya jelas

. Maatschap Khusus (Pasal 0.+ KUHPerdata)

Maatschap khusus adalah Maatschapyang gerak usahanya ditentukan

se"ara khusus, bisa hanya mengenai barang-barang tertentu saja, atau


10/58

pemakaiannya, atau hasil yang akan didapat dari barang-barang itu 9tau

mengenai suatu usaha tertentu atau penyelenggaraan suatu perusahaan atau

pekerjaan tetap Aadi, penentuannya ditekankan pada jenis usaha yang dikelola

oleh Maatschap, bukan pada inbreng*nya !engenai pemasukan, baik pada

Maatschap umum ataupun khusus harus ditentukan se"ara jelas atau terperin"i

KeduaMaatschapini diperbolehkan, yang tidak boleh adalahMaatschapyang

sangat umum yang inbreng-nya tidak diatur se"ara terperin"i #eperti yang

disinggung oleh Pasal 0. KUHPerdata

Maatschap merupakan bentuk pemitraan yang paling sederhana, karenaE

a Dalam hal modal, tidak ada ketentuan tentang besarnya modal seperti yang

berlaku dalam Perseroan &erbatas yang menetapkan besar modal minimal

2p 87777777,77

b Dalam rangka memasukan suatu persekutuan atau Maatschap, selain

berbentuk uang atau barang, boleh menyumbang tenaga saja

" apangan kerja tidak dibatasi, bisa juga dalam bidang perdagangan

d &idak ada pengumuman kepada pihak ketiga seperti yang dilakukan dalam


11/58

D. Keangg%"aanMaatschap

Pada asasnya, Maatschap terikat pada kapasitas kepribadian dari masing-masing

anggota, dan "ara masuk-keluarnya ke dalamMaatschap ditentukan se"arat tidak bebas

9dapun si%at kapasitas kepribadian dimaksud diutamakan, sepertiE sama-sama sepro%esi,

ada hubungan keluarga, atau teman karib KUHPerdata ($ab =III) sendiri juga tidak

melarang adanya maatschap yang didirikan antara suami-istri !eskipun tidak dilarang,

maatschap yang didirikan antara suami-istri, dimana ada kebersamaan harta kekayaan,

maka maatschap demikian tidak berarti apa-apa, sebab kalau ada kebersamaan harta

kekayaan, maka pada saat ada keuntungan untuk suami dan istri itu tidak ada bedanya,

ke"uali ada perjanjian pra nikah sebelumnya

E. Hubungan In"ernal Para Peser"a

Perjanjian maatschaptidak mempunyai pengaruh ke pihak ketiga, dan pesertalah

yang semata-mata mengatur bagaimana "aranya kerja sama itu berlangsung, demikian juga

pembagian keuntungan yang diperoleh bersama diserahkan sepenuhnya kepada mereka

sendiri untuk mengaturnya dalam perjanjian maatschap.

Hanya Undang-Undang mengadakan pembatasan terhadap kebebasan mengatur

pembagian keuntungan itu, berupa dua ketentuanE

a. Para sekutu tidak boleh memperjanjikan bahwa mereka akan menyerahkan

pengaturan tentang besarnya bagian masing-masing kepada salah seorang dari

mereka atau kepada seorang pihak ketiga (Pasal 0+3 ayat () KUHPerdata

b. Para sekutu tidak boleh memperjanjikan bahwa kepada salah seorang akan

diberikan semua keuntungan (Pasal 0+8 ayat () KUHPerdata)

F. PengurusanMaatschap

Pengangkatan pengurus maatschap dapat dilakukan dengan dua "ara (Pasal 0+0),

yakniE

a Diatur sekaligus bersama-sama dalam akta pendirian maatschap +sekutu statuter)

b Diatur sesudah persekutuan perdata berdiri dengan akta khusus (sekutu mandater)


12/58

Perbedaan kedudukan hukum antara sekutu statute dengan sekutu mandater

a !enurut Pasal 0+0 ayat (.) KUHPerdata, selama berjalannya maatschap,

sekutu statute tidak boleh diberhentikan, ke"uali atas dasar alasan-alasan

menurut hukum, misal tidak "akap, kurang seksama, menderita sakit dalam

waktu lama, atau keadaan-keadaan atau peristiwa-peristiwa yang tidak

memungkinkan seorang sekutu pengurus itu melaksanakan tugasnya se"ara

baik

b @ang memberhentikan sekutu statute ialah maatschap itu sendiri 9tas

pemberhentian itu sekutu statute dapat minta putusan hakim tentang soal

apakah pemberhentian itu benar-benar sesuai dengan kaidah hukum #ekutu

statute bisa minta ganti kerugian bila pemberhentian itu dipandang tidak

beralasan

" #ekutu mandater kedudukannya sama dengan pemegang kuasa, jadi

kekuasaannya dapat di"abut sewaktu-waktu atau atas permintaan sendiri

G. Pe'bagan Keun"ungan $an Kerugan

Para mitra bebas menentukan bagaimana keuntungan maatschap akan dibagikan

diantara mereka !enurut Pasal 0++ KUHPerdata "ara membagi keuntungan dan

kerugian itu sebaiknya diatur dalam perjanjian pendirian maatschap

!enurut Pasal 0+3 KUHPerdata, para sekutu tidak boleh berjanji bahwa jumlah

bagian mereka masing-masing dalam maatschap ditetapkan oleh salah seorang sekutu dari

mereka atau orang lain Di samping itu, menurut Pasal 0+8 KUHPerdata, para sekutu

dilarang memperjanjikan akan memberikan keuntungan saja kepada salah seorang sekutu,tetapi harus men"akup laba maupun rugi

H. Tanggung Ja+ab In"ernal an"ara Se!u"u

Para sekutu maatschap dapat membuat perjanjian khusus dalam rangka menunjuk

salah seorang di antara mereka atau orang ketiga sebagai pengurus maatschap.!enurut

Pasal 0+3 KUHPerdata, pengurus yang ditunjuk itu berhak melakukan semua tindakankepengurusan yang dianggap perlu, walaupun tidak disetujui oleh beberapa sekutu, asalkan


13/58

dilakukan dengan itikad baik Aadi pengurus dapat bertindak atas nama persekutuan dan

mengikat para sekutu terhadap pihak ketiga dan sebaliknya pihak ketiga terhadap para

mitra selama masa penunjukan (kuasa) itu berlaku

$ila tidak ada penunjukan se"ara khusus mengenai pengurus, Pasal 0+*

KUHPerdata menetapkan bahwa setiap sekutu dianggap se"ara timbal balik telah memberi

kuasa, supaya yang satu melakukan pengurusan terhadap yang lain, bertindak atas nama

maatschap dan atas nama mereka

I. Tanggung Ja+ab Se!u"uMaatschap $engan Pha! Ke"ga

!enurut Pasal 03. sd 038 KUHPerdata, pertanggungjawaban sekutu maatschapadalah

sebagai berikutE

a $ila seorang sekutu melakukan hubungan hukum dengan pihak ketiga maka

yang bertanggung jawab ialah sekutu itu sendiri yang melakukan hubungan

dengan pihak ketiga

b Perbuatan sekutu baru mengikat sekutu-sekutu lainnya apabilaE

a #ekutu tersebut diangkat sebagai pengurus se"aragerant statutaire

b &erdapat ada surat kuasa dari sekutu-sekutu lain

" Hasil perbuatannya atau keuntungannya telah dinikmati oleh

persekutuan

" $ila beberapa sekutu melakukan hubungan hukum dengan pihak ketiga maka

tanggung jawab antara beberapa sekutu tersebut sama rata, meskipun inbreng

mereka tidak sama rata Ke"uali telah diperjanjikan sebelumnya mengenai

porsi-porsi pertanggungjawaban

d $ila seorang sekutu melakukan hubungan hukum dengan pihak ketiga atas

nama persekutuan, maka persekutuan dapat langsung menggugat pihak ketiga

itu

J. Maatschap Bu!an Ba$an Hu!u'

9jaran yang umum yang dianut tidak mengakui bahwa maatschap itu merupakan

badan hukum, karena maatschap tidak mempunyai harta yang terpisah Dalam badan

hukum keputusan yang diambil untuk melakukan hubungan hukum juga tidak bisa


14/58

dilakukan oleh salah satu pihak, walaupun atas nama perusahaan, berbeda dengan

maatschapyang memperbolehkan hal tersebut

9dapun beberapa sebab sebuah Persekutuan Perdata bisa dinyatakan bubar (Pasal

030 KUHPerdata) adalah sebagai berikutE

a ampaunya waktu maatschap itu didirikan

b !usnahnya barang atau telah diselesaikannya usaha yang menjadi tugas pokok

maatschap itu

" Kehendak dari seorang atau beberapa orang sekutu

d #alah seorang sekutu meninggal dunia atau di bawah pengampuan atau dinyatakan

pailit

Perse!u"uan ,r'a

. Penger"an

!enurut Pasal 0 KUHD persekutuan


15/58

#esuai dengan ketentuan Pasal 0 KUHD yang menyebutkan


16/58

!engenai laba rugi apabila tidak diatur oleh para sekutu maka berlakulah asas

keseimbangan pemasukan (inbreng) sebagaimana diatur dalam Pasal 0++

KUHPerdata

#esuai dengan asas kebersamaan dalam Pasal 0 KUHPerdata, pada hakikatnya

antara para sekutu tidak boleh saling menyaingi 1amun bila hal itu terjadi, berlaku

pasal 0+7 KUHPerdata, yakni kewajiban memberikan ganti kerugian

1. Pengurusan ,r'a

Pengurusan persekutuan


17/58

sekutu lama untuk mewakilinya dalam hubungan hukum yang telah dibuat tersebut,

ke"uali sekutu baru setuju mengenai utang-utang yang akan dibebankan kepadanya

sebelum ia bergabung

&anggung jawab sekutu yang keluar terhadap utang-utang


18/58

a ampaunya waktu maatschap itu didirikan

b !usnahnya barang atau telah diselesaikannya usaha yang menjadi tugas

pokok maatschap itu

" Kehendak dari seorang atau beberapa orang sekutu

d #alah seorang sekutu meninggal dunia atau di bawah pengampuan atau

dinyatakan pailit

!enurut logika hukum yang berlaku saat ini, Persekutuan


19/58

a #ekutu Komanditer adalah sekutu yang tidak bertanggung jawab pada

pengurusan persekutuan, sekutu ini hanya menempatkan modal (uang atau

barang) pada persekutuan dan mempunyai hak mengambil bagian dalam

aset persekutuan bila ada untung sebesar nilai kontribusinya Demikian pula

dia akan menanggung kerugian sebesar nilai kontribusinya

b #ekutu komplementer adalah sekutu pengurus yang bertanggung jawab atas

jalannya persekutuan, bahkan pertanggungjawaban sampai kepada harta

pribadinya

. K%'an$"er Bu!an Me'n)a'!an Uang

Istilah 4geldschieter( dan 4commanditaire( dalam Pasal * ayat () KUHD dapat

menimbulkan salah paham Pada dasarnya, kedua istilah itu tidak bisa disamakan,

seperti apa yang dilakukan dalam bunyi Undang-Undang

,eldschieter memiliki maksud meminjamkan uang, dan pada saat tertentu ia bisa

berkedudukan sebagai penagih Padahal, sekutu komanditer bukanlah peminjam uang

atau penagih !ereka adalah para peserta dalam persekutuan yang memikul hak dan

kewajiban untuk mendapatkan keuntungan atau laba dan saldo dalam hal persekutuan

dili#uider serta memilkul kerugian menurut jumlah inbreng yang dimasukan $ila hal

itu dimaksudkan sebagai kreditur penagih maka pembayaran tagihan dapat dilakukan

selama masih ada uang di kas persekutuan #ebaliknya, bagi pemasukan uang yang

dilakukan oleh sekutu komanditer, tidak dapat dilakukan penagihan selama persekutuan

berlangsung

Dalam ketentuan pinjam-meminjam uang (Pasal /8* dan /07 KUHPerdata)

ditetapkan bahwa orang yang meminjamkan uang tidak dapat meminta uangnya

kembali sebelum lewat waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian, dan hakim dapat

memberikan kelonggaran kepada si peminjam dalam pengembalian uang bila keadaan

tidak memungkinkan Perbedaan yang paling jelas ialah bahwa sekutu komanditer tidak

dapat memikul resiko atau rugi, sedangkan peminjam uang atau penagih tidaklah

dibebani kerugian

/. Jens-Jens C6


20/58

9da tiga jenis persekutuan C= yang dikenalE

a C= diam-diam, belum menyatakan dirinya sebagai C= kepada pihak ketiga

masi menyatakan diri sebagai


21/58

#ekutu komanditer dapat melakukan pengawasan atas pengurusan C= apabila hal itu

ditetapkan dalam perjanjian pendirian C=, akan tetapi pengawasan tersebut hanya

bersi%at intern tidak boleh dilakukan sedemikian rupa yang memberikan suatu kesan

seakan-akan ia sebagai sekutu pengurus

1. Hubungan Hu!u' E!s"ern $engan Pha! Ke"ga

Hanya sekutu pengurus yang dapat melakukan tindakan, tidak sekedar melakukan

pengurusan terhadap jalannya C= tetapi juga melakukan perbuatan atau hubungan

hukum atas nama C= dengan pihak ketiga

C= terang-terangan biasanya dijalankan oleh beberapa sekutu pengurus dan

melakukan hubungan hukum dengan pihak ketiga atas nama persekutuan Hal ini berarti

bahwa para sekutu pengurus se"ara bersama-sama bertanggung jawab sepenuhnya

se"ara tanggung menanggung kepada pihak ketiga

2. Ke$u$u!an Hu!u' C6

Kedudukan hukum C= dikenal dalam keadaan statis-tunduk sepenuhnya pada

hukum perdata Demikian juga dalam keadaan bergerak-tunduk sepenuhnya pada

hukum perdata

Kedudukan hukum C= dalam keadaan statis dimaksudkan semua perbuatan dan

perhubungan hukum intern C=, seperti perbuatan hukum pendirian yang dilakukan di

hadapan notaris (Pasal .. ayat () KUHD)

Di $elanda dalam ran"angan $' barunya, kedudukan C= telah diatur tersendiri

dalam $uku ke /, titel +, a%deling + Dalam Pasal ayat () dan Pasal . ayat (.), C=

telah dinyatakan sebagai badan hukum Di Indonesia ada ke"enderungan para sarjana

melihat


22/58

Persekutuan Komanditer pada hakikatnya adalah


23/58

walaupun tidak bias diraba bukan khayal, atau suatu juridis"he realitieit (kenyataan

yuridis)

Dari pendapat di atas, dapat disimpulkan se"ara garis besar pengertian badan hukum

sebagai subjek hukum, yang men"akup unsur-unsur tertentu sebagai berikutE

a Perkumpulan orang atau perkumpulan modal (organisasi)

b Dapat melakukan perbuatan hukum (re"htshandeling) dalam hubungan-hubungan

hukum (rehstbetrekking)

" !empunyai harta kekayaan sendiri

d !empunyai pengurus

e !empunyai hak da kewajiban

% Dapat digugat dan menggugat di depan pengadilan

Di samping unsur-unsur diatas terdapat pendapat lain yang menyebutkan bahwa

sesuatu dapat dikatakan badan hukum apabila memenuhi unsur-unsur atau kriteria

sebagai berikutE

a Dinyatakan se"ara tegas dalam peraturan atau undang-undang yang mengaturnya

b Dinyatakan se"ara tegas dalam akta pendirianya

" Dalam prosedur pendirianya diperlukan "ampur tangan pemerintah seperti

kewajiban pengesahan dari menteri hukum dan ham asasi manusia

d Di dalam praktek kebiasaan diakui sebagai badan hukum

e Ditegaskan dalam yuriprudensi

KUHperdata, pasal 08+ menyebutkan jenis-jenis perkumpulan atau badan hukum

a Perkumpulan yang dilakukan oleh kekuasaan umum

b Perkumpulan yang diakui oleh kekuasan umum

" Perkumpulan yang dipekenankan atau untuk suatu maksud tertentu yang tidak

berlawanan dengan undang-undang atau kesusilaan

$erdasarkan materinya, badan hukum dibagi atas berikut ini


24/58

a $adan Hukum Publik, yaitu badan hukum yang mengatur antara 1egara dan atau

aparatnya dengan warga 1egara menyangkut kepentingan umum atau publi"

b $adan hukum pri?at, yaitu perkumpulan orang yang mengadakan kerjasama dan

merupakan satu kesatuan yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh

hukum

$adan hukum pri?at (perdata) dapat dibagi atas dua ma"am E

- $adan hukum eropa, sperti Perseroan &erbatas, @ayasan, embaga, Koperasi

dan ;ereja

- $adan hukum Indonesia seperti gereja, masjid, waka% dan koperasi Indonesia

. Te%r-"e%r Ba$an Hu!u'

Kehadiran badan hukum dalam pergaulan masyarakat sejak permulaan abad ke-*

sampai sekarang telah menarik perhatian kalangan hukum Untuk mengetahui apa

hakikat hukum hakikat badan hukum tersebut para ahli telah mengemukakan teori-teori

dogmatis dan teleogois

Pena%siran se"ara dogmatis, yaitu "ara pena%siran terhadap suatu peraturan dengan

jalan men"ari apa yang menjadi atas umum yang tersimpul dengan peraturan tersebut,

kemudian se"ara melaraskan menentukan peme"ahanya

Pena%siran se"ara teleogois, yaitu melakukan penelitian apa yang dijadikan tujuan

suatu peraturan keudian menetapkanya

a &eori


25/58

&eori ini dikemukakan juga oleh sarjana yang bernama tto ?on ;ierke (3-

*.) &eori ini lahir sebagai reaksi terhadap teori %iksi !enurut otto badan hukum

itu seperti manusia, menjadi penjelmaan yang benar-benar dalam pergaulan hukum

$adan hukum itu menjadi 4?erband personli"hkeit> yaitu badan yang berbentuk

kehendaknya dengan perantara alat-alat atau organ-organ tersebut, misalnya

anggota-anggota atau pengurusnya sperti manusia yang mengu"apkan melalui

perantara mulutnya atau perantara tanganya jika kehendak itu ditulis diatas kertas

b &eori Kekayaan $ersama

&eori ini dikemukakan oleh 2udol% ?on Ahering seorang sarjana Aerman pengikut

aliran sejarah tetapi keluar Pe,mbela teori ini adalah mar"el Pleniol dan

!olengraa%%,kemudian diikuti #tar $usmann, Kranenburg, Paul #"olten dan

9peldoorn &eori kekayaan bersama itu menganggap badan hukum sebagai

kumpulanmanusia Kepentingan badan hukum adalah kepentingan seluruh

anggotanya !enurut teori ini badan hukum bukan abstraksi dann bukan

organisma Pada hakikatnya hak dan kewajiban badan hukum adalah tanggung

jawab bersama-sama Harta kekayaan badan itu adalah milik bersama seluruh

anggota Para anggota yang berhimpun adalah suatu kesatuan dan membentuk

suatu pribadi yang disebut badan hukum Karena itu, badan hukum hanyalah suatu

kontruksi yuridis belaka Pada hakikatnya badan hukum itu sesuatu yang abstrak

&eori ini juga disebut propriete "olle"ti?e theorie (Planiol), ge:emenlijke

?ermogenstheorie (!olengraa%%), ;e:amenlijke eigendomstheorie, teori kolekti%

(Utre"ht), "olle"ti?iteitstheorie dan bestemmingstheorie

" &eori Kenyataan @uridis (jurids"he 2ealiteitslear)

Dari teori orgaan timbulah teori yang merupakan penghalusan dari teori orgaan

tersebut ialah teori kenyataan yuridis (Auridis"he realiteitsleer) teori ini

dikemukakan oleh sarjana $elanda 6! !eijers dan dianut oleh Paul #"olten,

serta sudah merupakan de heersende leer !enurut !eijers badan hukum itu

merupakan suatu realitas, konkrit, riilo, walaupun tidak dapat diraba, bukan khayal,

tetapi suatu kenyataan yuridis !eijers menyebut teori tersebut sebagai teori

kenyataan sederhana, karena menekankan bahwa hendaknya dalam

mempersamakan badan hukum dengan manusia itu terbatas sampai pada bidang


26/58

hukum saja Aadi menurut teori kenyataan yuridis badan hukum adalah wujud yang

riil, sama riilnya dengan manusia

A. MASKAPAI ANDIL IND7NESIA 8INDN!"I"C#! M$$%#$PPI& P

$$ND!'!N9

#ebelum perang, pemerintah yang berkuasa pada *+* telah mengeluarkan

undang-undang mengatur indonesis"he maathappij op aandelen (I!9)

Pemerintah bermaksud membuka kesempatan kepada orang-orang bumiputera

mendirikan badan hukum I!9 didirikan dengan akta tertulis dengan bahasa

yang dipahami oleh para pendiri dan merupakan badan hukum pendirianya

memerlukan pengeahan dari menteri kehakiman, dan penda%taran pada

pengadilan 1egeri dimana I!9 didirikan sebagai kedudukan hukum

B. PERSER7AN TERBATAS 8PT9

#e"ara khusus badan usaha Perseroan &erbatas diatur dalam Undang-

Undang 1o 37 &ahun .77/ tentang Perseroan &erbatas (UUP&), yang se"ara

e%ekti% berlaku sejak tanggal 0 9gustus .77/ #ebelum UUP& .77/, berlaku

UUP& 1o &h **8 yang diberlakukan sejak / !aret **0 (satu tahun

setelah diundangkan) sampai dengan 8 9gustus .77/, UUP& tahun **8

tersebut sebagai pengganti ketentuan tentang perseroan terbatas yang diatur

dalam KUHD Pasal +0 sampai dengan Pasal 80, dan segala

perubahannya(terakhir dengan UU 1o 3 &ahun */ yang mengubah sistem

hak suara para pemegang saham yang diatur dalam Pasal 83 KUHD dan

rdonansi Perseroan Indonesia atas saham -rdonantie op de Indonesis"he

!aats"happij op 9andeelen (I!9)- diundangkan dalam #taatsblad *+* 1o

80* jo //

$erdasarkan Pasal UUP& 1o 37.77/ pengertian Perseroan &erbatas

(Perseroan) adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal,

didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal

dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang

ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya


27/58

Unsur - unsur perseroan terbatas berdasarkan pengertian tersebut maka

untuk dapat disebut sebagai perusahaan P& menurut UUP& harus memenuhi

unsur-unsurE

a $erbentuk badan hukum, yg merupakan persekutuan modal

b Didirikan atas dasar perjanjian

" !elakukan kegiatan usaha

d !odalnya terbagi saham-saham

e !emenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam UUP& serta perat

P62#@929&91 !9&62I9 P61DI2I91 P62#6291 &62$9&9#

/. Perser%an Terba"as sebaga Ba$an Hu!u'

De%inisi Perseroan &erbatas menurut Pasal angka Undang Undang 1omor 37

&ahun .77/, berbunyiE 4Perseroan &erbatas yang selanjutnya disebut (Perseroan),

adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasar perjanjian,

melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham

dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan

pelaksanaannya> #esuai bunyi Pasal diatas, maka suatu Perseroan sebagai badan hukum

didirikan berdasarkan perjanjian, dimana pendirian Perseroan yang merupakan

persekutuan modal di antara pendiri danatau pemegang saham, harus memenuhi

hukum perjanjian yang diatur dalam $uku Ketiga Kitab Undang-Undang Hukum

Perdata (KUH Perdata), khususnya $ab Kedua, $agian Kesatu tentang Ketentuan

Umum Perjanjian (Pasal ++-+* KUH Perdata) dan $agian tentang #yarat-#yarat

#ahnya Perjanjian (Pasal +.7-++/ KUH Perdata), serta $agian Ketiga tentang 9kibat

Perjanjian (Pasal ++-+3 KUH Perdata)

Aika ditinjau dari segi hukum perjanjian, pendirian Perseroan sebagai badan hukum,

bersi%at 4kontraktual> yaitu berdirinya Perseroan merupakan akibat yang lahir dari

perjanjian, dan juga bersi%at 4konsensual> yaitu adanya kesepakatan untuk mengikat

perjanjian mendirikan Perseroan !enurut Pasal ++ KUH Perdata, de%inisi perjanjian

adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya

terhadap satu orang lain atau lebih Ketentuan tersebut sejalan dengan Pasal / ayat ()


28/58

UUP& yang mengatur tentang pendirian suatu Perseroan yang sah harus didirikan

paling sedikit oleh . (dua) 4orang> atau lebih #esuai dengan penjelasan Pasal / ayat ()

UUP& tersebut, yang dimaksud dengan 4orang> adalah orang perseorangan, baik warga

negara Indonesia maupun asing atau badan hukum Indonesia atau asing Ketentuan

dalam ayat ini menjelaskan prinsip yang berlaku berdasarkan UUP& bahwa pada

dasarnya sebagai badan hukum, Perseroan didirikan berdasarkan perjanjian, karena itu

mempunyai lebih dari (satu) orang pemegang saham

#elanjutnya agar perjanjian pendirian Perseroan itu sah, harus memenuhi syarat

adanya kesepakatan, ke"akapan untuk membuat suatu perikatan, mengenai suatu hal

tertentu, dan suatu sebab yang halal (Pasal +.7 KUH Perdata), dan berdasar Pasal

++ KUH Perdata, maka perjanjian pendirian Perseroan tersebut mengikat sebagaiundang-undang bagi para pendirinya

0. Pen$ran Perser%an Terba"as

Pendirian suatu Perseroan &erbatas memiliki beberapa syarat yang harus dipenuhi

dan bersi%at kumulati% sebagai kewajiban yang diatur di dalam undang-undang guna

memperoleh legalitas sebagai badan hukum dan dapat menjalankan kegiatan usahanya9dapun syarat sah yang harus dipenuhi tersebut adalah E

a Didirikan oleh . (dua) orang atau lebih

#i%at utama dari suatu perseroan terbatas yang tersirat di dalam syarat ini

adalah bahwa perseroan terbatas merupakan suatu perkumpulan atau persekutuan

yang tidak dapat digerakan ataupun didirikan oleh hanya satu orang saja Hal ini

se"ara tegas disebutkan di dalam Pasal / ayat () UU 1o 37 &ahun .77/ tentang

Perseroan &erbatas #yarat ini berkaitan erat dengan dasar dari pembentukan suatu

Perseroan &erbatas yaitu adanya suatu 4perjanjian> yang mengikat diantara para

pihak pendiri yang tergabung di dalam perseroan terbatas di maksud berdasarkan

Pasal ++ KUHPerdata

b 9kta Pendirian berbentuk 9kta 1otaris

Di dalam pendirian suatu perseroan terbatas, diperlukan suatu akta otentik yang

dibuat oleh seorang 1otaris berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan


29/58

9kta pendirian yang dibuat 1otaris tersebut bukan saja sebagai syarat mutlak

dalam pendirian perseroan terbatas melainkan pula sebagai suatu alat bukti

dibentuknya didirikannya suatu perseroan terbatas yang didasarkan oleh perjanjian

yang sah dan berkekuatan hukum

9dapun hal-hal yang perlu untuk dimuat di dalam akta pendirian tersebut antara

lain E

!emuat 9nggaran Dasar dari Perseroan &erbatas yang telah disepakati

oleh para pendiri5

. Di samping 9nggaran Dasar tersebut di atas, juga diperlukan keterangan-

keterangan lain n &erbatas yang akan didirikan antara lain melingkupi E

nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal dan

kewarganegaraan pendiri perseorangan, atau nama, tempat kedudukan dan

alamat lengkap serta nomor dan tanggal Keputusan !enteri mengenai

pengesahaan badan hukum dari pendiri perseroan

" #etiap Pendiri 'ajib !engambil $agian #aham

#yarat selanjutnya yang ditentukan oleh UU 1o 37 &ahun .77/ tentang

Perseroan &erbatas adalah bahwa pada saat para pendiri menghadap ke hadapan

1otaris untuk dibuatkan 9kta Pendirian, setiap pendiri tersebut sudah mengambil

bagian saham Perseroan Hal ini dikarenakan pada Pasal ayat () huru% " UU 1o

37 &ahun .77/ tentang Perseroan &erbatas menyatakan bahwa di dalam 9kta

Pendirian memuat pula tentang nama pemegang saham yang telah mengambil

bagian saham, rin"ian jumlah saham dan nilai nominal saham yang telah

ditempatkan dan disetor $erkaitan dengan hal tersebut, akan menjadi tidak sah

akta pendirian jika bagian saham baru diambil oleh pendiri perseoran setelah

perseroan tersebut didirikan

d !emperoleh keputusan pengesahan status badan hukum dari !enteri

Pasal / ayat (3) UU 1o 37 &ahun .77/ tentang Perseroan &erbatas menegaskan E

4perseroan memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkannya

Keputusan !enteri mengenai pengesahan badan hukum perseroan>


30/58

Pengesahan melalui suatu Keputusan !enteri ini merupakan syarat sah yang

harus dipenuhi di samping syarat sah lainnya yang telah disebutkan di atas 9dapun

mengenai tata "ara dalam permohonan pengajuan pengesahan status badan hukum

tersebut di atur di dalam Pasal * dan Pasal 7 UU 1o 37 &ahun .77/ tentang

Perseroan terbatas, $ab II Peraturan !enteri Hukum dan Hak 9sasi !anusia 1o

!-7-H&7-7 &ahun .77/

1. Anggaran Dasar $an Perubahan Anggaran Dasar

9kta pendirian sebuah Perseroan &erbatas (4Perseroan>) memuat anggaran dasar

Perseroan dan keterangan lain yang berkaitan dengan pendirian Perseroan Pasal 8

Undang-Undang 1omor 37 &ahun .77/ tentang Perseroan &erbatas (4UUP&>)

mengatur bahwa anggaran dasar Perseroan harus sekurang-kurangnya memuatE

1ama dan tempat kedudukan Perseroan5

. !aksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan5

+ Aangka waktu berdirinya Perseroan5

3 $esarnya jumlah modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor5

8 Aumlah saham, klasi%ikasi saham apabila ada berikut jumlah saham untuk

0 Klasi%ikasi, hak-hak yang melekat pada setiap saham, dan nilai nominal setiap

saham5

/ 1ama jabatan dan jumlah anggota Direksi dan Dewan Komisaris5

Penetapan tempat dan tata "ara penyelenggaraan 2UP#5

* &ata "ara pengangkatan, penggatian, pemberhentian anggota Direksi dan Dewan

Komisaris5

7 &ata "ara penggunaan laba dan pembagian de?iden

Pasal 8 UUP& juga mengatur mengenai hal-hal apa yang tidak boleh dimuat dalam

sebuah anggaran dasar, yaituE

ketentuan tentang penerimaan bunga tetap atas saham5


31/58

ketentuan tentang pemberian man%aat pribadi kepada pendiri atau pihak lain

. 9nggaran dasar Perseroan mengatur ketentuan mengenaiE

&ata "ara pengunduran diri anggota Direksi5

&ata "ara pengisian jabatan angota Direksi yang lowong5

. Pihak yang berwenang menjalankan pengurusan dan mewakili Perseroan dalam hal

+ #eluruh anggota Direksi berhalangan atau diberhentikan untuk sementara

Perubahan anggaran dasar ditetapkan oleh 2apat Umum Pemegang #aham

(42UP#>) 9"ara mengenai perubahan anggaran dasar wajib di"antumkan dengan jelas

dalam pemanggilan 2UP# 2UP# untuk mengubah anggaran dasar dapat dilangsungkanjika dalam rapat paling sedikit .+ (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham

dengan hak suara hadir atau diwakili dalam 2UP# dan keputusan adalah sah jika

disetujui paling sedikit .+ (dua pertiga) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan

Dalam hal kuorum kehadiran tidak ter"apai dapat diselenggarakan 2UP# kedua 2UP#

kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam rapat paling sedikit +8 (tiga

perlima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam

2UP# dan keputusan adalah sah jika disetujui paling sedikit .+ (dua pertiga) bagian

dari jumlah suara yang dikeluarkan

Perubahan-perubahan anggaran dasar tertentu harus mendapatkan persetujuan

!enteri Perubahan-perubahan yang harus mendapatkan persetujuan !enteri meliputi

perubahan atasE

1ama Perseroan danatau tempat kedudukan Perseroan5

. !aksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan5

+ Aangka waktu berdirinya Perseroan5

3 $esarnya modal dasar5

8 Pengurangan modal ditempatkan dan disetor5

0 #tatus Perseroan yang tertutup menjadi Perseroan terbuka atau sebaliknya


32/58

Perubahan anggaran dasar selain dari perubahan-perubahan yang disebutkan di atas

tidak harus mendapatkan persetujuan !enteri, tetapi Perseroan hanya perlu

memberitahukan perubahan anggaran dasar kepada !enteri

Perubahan anggaran dasar Perseroan dibuat dalam akta notaris dalam bahasa

Indonesia Perubahan anggaran dasar Perseroan yang tidak dimuat dalam akta berita

a"ara rapat yang dibuat oleh notaris harus dinyatakan dalam bentuk akta pernyataan

keputusan rapat atau akta perubahan anggaran dasar paling lambat +7 (tiga puluh) hari

terhitung sejak tanggal keputusan 2UP#

Permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar Perseroan diajukan kepada

!enteri paling lambat +7 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal akta notaris yang

memuat perubahan anggaran dasar Perseroan Ketentuan ini juga berlaku bagi

pemberitahuan perubahan anggaran dasar Perseroan kepada !enteri Permohonan

persetujuan perubahan anggaran dasar Perseroan mengenai perpanjangan jangka waktu

berdirinya Perseroan harus diajukan kepada !enteri paling lambat 07 (enam puluh) hari

sebelum jangka waktu berdirinya Perseroan berakhir

Permohonan persetujuan atas perubahan anggaran dasar Perseroan dapat ditolak

apabilaE

bertentangan dengan ketentuan mengenai tata "ara perubahan anggaran dasar5

. isi perubahan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,

ketertiban umum, danatau kesusilaan5

+ terdapat keberatan dari kreditur atas keputusan 2UP# mengenai pengurangan

modal

Perubahan anggaran dasar Perseroan yang harus mendapatkan persetujuan !enterimulai berlaku sejak tanggal diterbitkannya Keputusan !enteri mengenai persetujuan

perubahan anggaran dasar Perseroan #edangkan perubahan anggaran dasar Perseroan

yang diberitahukan kepada !enteri mulai berlaku sejak tanggal diterbitkannya surat

penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar oleh !enteri

Perubahan anggaran dasar mengenai status Perseroan yang tertutup menjadi

Perseroan &erbuka mulai berlaku sejak tanggalE


33/58

e%ekti% pemberitahuan penda%taran yang diajukan kepada lembaga pengawas di

bidang pasar modal bagi Perseroan Publik5

. dilaksanakan penawaran umum, bagi Perseroan yang mengajukan pernyataan

penda%taran kepada lembaga pengawas di bidang pasar modal untuk melakukan

penawaran umum saham sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

di bidang pasar modal

Perubahan anggaran dasar yang dilakukan dalam rangka penggabungan atau

pengambilalihan berlaku sejak tanggalE

persetujuan !enteri5

. kemudian yang ditetapkan dalam persetujuan !enteri5

+ pemberitahuan perubahan anggaran dasar diterima !enteri atau tanggal kemudian

yang ditetapkan dalam akta penggabungan atau akta pengambilalihan

3. Pen$a*"aran $an Pengu'u'an

Pasal . ayat () UU P& menyatakan bahwa 9kta Pendirian P& yang telah disahkan

oleh !enteri Kehakiman selanjutnya wajib dida%tarkan dalam Da%tar Perusahaan sesuai

dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang 1o+ &ahun *. tentang 'ajib

Da%tar Perusahaan('DP)

Hal-hal yang wajib dida%tarkan adalahE

9kta pendirian sesuai dengan pengesahan !enteri Kehakiman

. 9kta perubahan 9nggaran Dasar beserta surat persetujuan !enteri Kehakiman

+ 9kta perubahan 9nggaran Dasar beserta aporan kepada !enteri Kehakiman

Penda%taran 9kta Pendirian dan akta-akta perubahan tersebut di atas wajib

dilakukan dalam waktu paling lambat +7 (tiga puluh) hari setelah pengesahan atau

persetujuan diberikan atau setelah penerimaan laporan P& yang telah dida%tarkan wajib

diumumkan dalam &ambahan $erita 1egara 2I (Pasal .. UU P&) Pengumumannya

dilakukan dalam waktu +7 (tiga puluh) hari terhitung sejak penda%taran #elama

penda%taran dan pengumuman tersebut belum dilakukan, maka anggota Direksi se"ara


34/58

tanggung renteng bertanggung jawab atas segala perbuatan hukum yang dilakukan

perseroan (Pasal .+ UU P&)#anksi Hukum Perseroan &erbatas

Pelanggaran atau kelalaian atas pelaksanaan kewajiban untuk menda%tarkan dan

mengumumkan pendirian P& dian"am dengan sanksi pidana atau perdata

Direksi perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban untuk menda%tarkan perseroan

dalam Da%tar Perusahaan dan mengumumkan dalam &ambahan $erita 1egara 2I

dikenakan sanksi pidana penjara atau denda

4. M%$al $an Saha' Perser%an Terba"as

S"ru!"ur M%$alUntuk membentuk perseroan diperlukan adanya modal perseroan,

antara lain E

!odal Dasar (authori:ed "apital) !odal Dasar terdiri dari seluruh nilai nominal

saham !enurut Undang-undang perseroan &erbatas (UUP&), besarnya !odal Dasar

adalah minimal 2p 87777777 F undang-undang yang mengatur kegiatan usaha

tertentu dapat menentukan jumlah minimum modal perseroan yang lebih besar dari 2p

87777777 !odal Dasar bukan merupakan modal riil, karena !odal Dasar hanya

menentukan sampai seberapa kuat perusahaan tersebut dapat menyediakan modalnya F

sampai seberapa besar perusahaan tersebut mampu menghimpun aset-aset dan

kekayaannya !odal ditempatkan (issued "apital atau sub"ribed "apital) adalah

sebagian dari modal dasar yang telah disanggupi untuk diambil para pendiri atau para

pemegang saham perseroan dalam bentuk saham, sehingga mereka mempunyai

kewajiban untuk membayar atau melakukan penyetoran kepada perseroan Pasal .0

ayat () UU P& menentukan bahwa pada saat pendirian P&, minimal .8 G dari modal

dasar harus sudah ditempatkan !odal disetor (paid up "apital) adalah sejumlah modal

yang benar-benar ada dalam kas P& Pasal .0 ayat (.) UU P& menentukan bahwa setiap

penempatan modal tersebut, 87G (lima puluh persen) dari nilai nominal setiap saham

yang dikeluarkan harus telah disetor Pasal .0 ayat (+) UU P& menegaskan bahwa sisa

dana (87G lagi) atau seluruh saham yang telah dikeluarkan harus sudah disetor penuh

pada saat pengesahanP& oleh !enteri Kehakiman 2I dengan bukti penyetoran yang

sah


35/58

Penundaan atau mengangsur tidak mungkin dilakukan setelah pengesahan

perseroan, karena pengeluaran saham seanjutnya harus tetap disetor penuh 9pabila ada

pemegang saham yang mempunyai tagihan terhadap perseroan, maka tagihannya tidak

boleh dipergunakan sebagai kompensasi kewajiban penyetoran atas sahamnya

#eandainya terjadi in%lasi atau sebaliknya nilai mata uang rupiah menguat, maka dengan

sendirinya batas minimum modal dasar juga akan diubah atau diadakan penyesuaian

Hal ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah

Pen&e"%ran A"as Saha' #aham adalah surat bukti penyertaan modal dalam

kepemilikan Perseroan &erbatas Penyetoran atas saham bisa dalam bentuk uang atau

dalam bentuk benda berwujud atau benda tidak terwujud yang dapat dinilai dengan

uang Penilaian harga terhadap benda yang disetor sebagai saham ditetapkan olehperseorangan atau badanhukum yang disahkan oleh pemerintah dan berdasarkan

keahlian atau pengetahuannya mampu menilai harga benda tersebut dan tidak

terikatpada perseroan Penyetoran saham se"ara tunai dilakukan pada saat pendirian

atau telah disetor penuh paling lambat sesudah perseroan memperoleh pengesahan

sebagai badan hukum dari !enteri Kehakiman Penyetoran harus disertai bukti

penyetoran yang sah #etelah perseroan menjadi badan hukum, maka setiap pengeluaran

saham oleh perseroan harus dibayar penuh oleh pemegang saham

Penyetoran atas saham selain uang harus disertai rin"ian yang menerangkan nilai

atau harga, jenis atau ma"am, status, tempat kedudukan dan lain-lain yang dianggap

perlu demi kejelasan mengenai penyetoran tersebut Penyetoran saham dalam bentuk

benda tidak bergerak harus diumumkan beserta rin"iannya di dalam dua surat

kabarharian berbahasa Indonesia yang terbit di tempat kedudukan perseroan dan

peredarannya se"ara nasional, dengan tujuan agar diketahui oleh umum dan memberi

kesempatan kepada pihak yang berkepentingan untuk dapat mengajukan keberatan atas

penyerahan benda tidak bergerak tersebut sebagai setoran saham Penyetoran atas

saham dalam bentuk lain harus di"atat dalam Da%tar Pemegang #aham

#aham yang dikeluarkan P& terdiri dari dua jenis, yaitu E

#aham atas nama (op naam) adalah saham yang nama pemiliknya ter"antum dalam

serti%ikat saham

. #aham atas tunjuk (aan toonder) adalah saham yang tidak men"antumkan nama

pemegang saham


36/58

Cara peralihan hak atas saham E

Untuk saham atas nama (op naam) dilakukan dengan akta pemindahan hak, baik

akta notaris maupun akta di bawah tangan #etiap pemindahan hak atas saham

di"atat dalam da%tar Pemegang #aham

. Untuk saham atas tunjuk (aan toonder) dilakukan dengan penyerahan surat saham

se"ara %isik dari tangan ke tangan

Aenis saham berdasarkan hak yang diperoleh pemegang sahamE

#aham $iasa adalah saham yang tidak memberikan hak lebih pada pemegangnya

. #aham Pre?erent Istimewa adalah saham yang memberikan prioritas atauhak

lebih bagi pemegangnya !isalnya hak untuk didahulukan dalam

mendapatkeuntungande?iden

Hak-hak pemegang sahamE

Hak untuk hadir dalam 2UP# dan menggunakan hak suaranya dalam 2UP# #etiap

saham yang dikeluarkan mempunyai satu hak suara, ke"uali 9nggaran Dasar

menentukan lain (4oneshare one ?ote>)

. Hak untuk meminta kepada P& agar sahamnya dibeli dengan harga wajar apabila

yang bersangkutan tidak menyetujui tindakan P& yang merugikan pemegang saham

berupa perubahan 9nggaran Dasar, penjualan jaminan, pertukaran sebagian besar

atau seluruh kekayaan P& atau penggabungan, peleburan atau pengambil alihan P&

+ Hak meminta Direksi untuk menyelenggarakan 2UP#, bila pemegang saham

mewakili 7 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak

suara yang sah atau sebagaimana ditentukan dalam 9nggaran Dasar

Penambahan !odal

Penambahan modal perseroan, berupa penambahan modal dasar, modal

ditempatkan atau modal disetor, hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan 2UP#

yang sah serta dilaksanakan sesuai dengan keputusan mengenai panggilan rapat,

kuorum, dan jumlah suara untuk perubahan 9nggaran Dasar Dalam 9nggaran Dasar

menentukan bahwa seluruh saham yang dikeluarkan dalam penambahan modal harus

terlebih dahulu ditawarkan kepada setiap pemegang saham dan harus seimbang dengan


37/58

kepemilikan saham untuk klasi%ikasi saham yang sama (proportionally) 9pabila

pemegang saham tidak menggunakan hak untuk membeli saham tersebut setelah lewat

waktu 3 (empatbelas) hari terhitung sejak penawaran, maka perseroan berhak

menawarkan kepada karyawan sebelum menawarkan kepada orang lain dengan

memberi jumlah tertentu atas saham tersebut Ketentuan mengenai saham yang

ditawarkan kepada karyawan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah

Pengurangan !odal Pengurangan !odal adalah pengurangan modal dasar, modal

ditempatkan, dan modal disetor Hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan 2UP#

serta dilaksanakan sesuai dengan keputusan mengenai panggilan rapat, kuorum, dan

jumlah suara untuk perubahan 9nggaran Dasar Direksi wajib memberitahukan

pengurangan modal tersebut se"ara tertulis kepada semua kreditor danmengumumkannya dalam &ambahan $erita 1egara 2epublik Indonesia serta dalam .

(dua) surat kabar harian paling lambat / (tujuh) hari terhitung sejak tanggal keputusan

Pengurangan modal berlaku setelah Perubahan 9nggaran Dasar mendapat persetujuan

!enteri Kehakiman dan harus dida%tarkan dalam Da%tar Perusahaan di Kantor

Penda%taran Perusahaan serta diumumkan dalam &ambahan $erita 1egara 2I (Pasal .

dan Pasal .. UU P&)

5. Tanggung Ja+ab S%sal $an Lng!ungan

Dalam undang-undang diatur mengenai &anggung Aawab #osial dan ingkunga

yang ber%ungsi mewujudkan pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan

kualitas kehidupan dan lingkungan yang berman%aatbagi perseroan itu sendiri,

komunitas setempat dan masyarakat pada umumnya leh karena itu, ditentukan bahwa

perseroan yang kegiatanya di bidang atau berkaitan dengan sumber daya alam, wajib

melaksanakan tanggung jawab so"ial dan lingkungan Ketentuan mengenai bidang

usaha wajib C#2, ini dapat dipahami dari bunyi pasal /3 UUP& .77/ yng menjelaaskan

bahwa 4perseroan yang menjalankan kegiatan dibidang atau berkaitan dengan sumber

daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab so"ial dan lingkunganya >

:. 7rgan-7rgan Perser%an

a. 2apat Pemegang #aham (2UP#)


38/58

2UP# adalah oragan perseroan yang mempunyai wewenang eklusi% yang

tidak diberikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris batas yang ditentukan

dalam undang-undang dan anggaran dasar !enurut UU P& **8 merupakan

organ perseroan yang memegang kekuatan tertinggi dalm perseroan dan

memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi dan

Komisaris

b Direksi

Direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab

penuh atas perusahaan untuk kepentingan perseroan didalam maupun diluar

pengadilan sesuai dengan pasal butir 8 UUP& .77/ Direksi perseroan terdiri

dari satu orang Direksi atau lebih &etap untuk perseroan sendiri wajib

mempunyai paling sedikit dua orang anggota Direksi sebagai berikutE

- Perseroan yang kegiatan usahanya berkaitan dengan menghimpun dan

memperoleh dana masyarakat

- Perseroan yang menerbitkan surat pengakuan utang

- Perseroan terbuka

. Pe'bubaran L!u$as $an bera!hrn&a S"a"us Ba$an HU!u' Perser%an

Perseroan sebagai arti%i"ial perseroan eksistiensinya memang diakui,

demikian juga hak dan kewajibannya dan dalam hal ini haknya untuk

kehidupan

!enurut pasal 3. UUP& .77/, pembubaran perseroan bias terjadi Karena hal

berikutE

- $erdasarkan keputusan 2UP#

- Karena jangka waktu berdirinya yng ditetapkan dalam anggaran dasar

telah berakhir

- $erdasarkan penetapan pengadilan


39/58

- Dengan di"abutnya kepailitan berdasarkan putusan pengadilan niaga

yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap

- Karena harta pailit perseroan yang telah dinyatakan pailit berada dalam

keadaaan insol?ensi

- Karena di"abutnya i:in usaha Perseroan sehingga mewajibkan

perusahaan melakukan ikuidasi sesuai dengan peraturan perundang-

undangan

$. K7PERASI

Penger"an K%(eras

Karena berasal dari kata bahasa latin yaitu "um yang berarti dengan dan 9perari

yang berarti bekerja Dalam bahasa inggris, koperasi merupakan kata yang terdiri dari

dua suku kata yaitu "o dan peration ("ooperation) yang berarti bekerja sama

Koperasi mempunyai "iri-"iri sebgai berikutE

a $ukan merupakan kumpulan modal Konsekuensi dari hal ini adalah

koperasi harus benar-benar mengabdi kepada kemanusian bukan kepada

sesuau kebendaan

b !erupakan kerja sama, yaitu sesuatu bentuk gotong royong berdasarkan

atas kesamaan derajat dan kewajiban

" #emua kegiatan harus didasarkan atas kesadaran para anggotanya, tidak

boleh ada paksaan

d &ujuan koperasi harus merupakan kepentingan bersama para anggotanya

dan tujuan tersebut hanya dapat di"apai dengan karya dan usaha yang

disumbangkan

Se)arah Sng!a" K%(eras In$%nesa


40/58

Pada masa "olonial belanda ter"atat dua orang belanda yang memiliki nasib

penderitaan rakyat Hindia $elanda, yaitu 6 sidebuargh, dan pengantinya De 'ol% ?an

'esterredekediua orang belanda ini banyak kaitanya dengan perintis berdirinya

koperasi pertama di Indonesia yaitu purwekerto rang pribumi Indonesia pertama

yang jelas ter"atat dalam sejarah printis koperasi di Indonesia adalah 2aden 9ria

'irna 9tmadja, seorang pegawai negeri di purwokerto yang terguguh hatinya untuk

memperbaiki kondisi para pegawai negeri Untuk itu pada tahun *0 dengan

didorong oleh 6 siedeburgh , 2aden 9ria 'iria 9tmadja mendirikan hulp on

#parbank Untuk menjhalankan bank itu awalnya didaya gunakan dengan uang masjid

dan selanjutnya berhasil mengumplkan dana sendiri sebesar 3777 golsen

. Dasar Hu!u' K%(eras

andasan yuridis keberadaan koperasi sebagai badan udaha dapat dulihat

dalam ketentuan pasal ++ ayat undang-undang dasar *38 yang mengemukakan

bahwa 4 perekonomian disusun usaha bersama dan atas kekeluargaan>

#elanjutnya dalam penjelasan pasal ++ antara lain dinyatakan bahwa kemakmuran

masyarakat yang diutamakan bukan kemakmuran sesorang dan bangunan

perusahaan dan yang sesuai dengan itu adalah koperasi

. Lan$asan $an Asas K%(eras In$%nesa

a andasan Koperasi

#ebagai sasaran utama untuk men"apai masyarakat adil dan makmur,

koperasi memerlukan landasan hukum yang tegas sebagai tempat berpijak

andasan koperasi Indonesia adalah pan"asila dan undang-undang dasar *38

sebagaimana diatur dalam ketentuan bab II, bagian pertama pasal . un%ang-

undang 1o .8 &ahun **. tentang Perkoperasian

b 9sas Koperasi

$ab II bagian pertama, pasal . UU 1o .8 tahun **. tentang

Perkoperasian telah menentukan asas koperasi Indonesia adalah Kekeluargaan

9sa kekeluargaan ini merupakan salah satu si%at jiwa dan kepribadian bangsa

Indonesia yang yang sudah lama melekat pada diri bangsa Indonesia

/. Tu)uan; ,ungs $an Peran K%(eras


41/58

Undang-undang 1o .+ tahun **. tentang perkoperasian, dalam $ab II bagian

kedua pasal . telah mengatur mengenai tujuan koperasi Indonesia sebagai berikut

4mema"u#an #ese"ahteraan anggota pada #hususn-a dan men-ang#ut pada

umumn-a serta i#ut membangun tatanan pere#onomian Nasional dalam rang#a

meu"ud#an mas-ara#at ma"u dan ma#mur berlandasan Pancasila dan /ndang*

undang dasar0123(

#edangkan %ungsi dan peran koperasi Indonesia diatur dalam pasal 3 undang-

undang no .+ tahun **., sebagai berikut

a !embangun dan mengembangkan potensi dan kemmpuan ekonomi anggota

khususnya dan masyarakat pada umumnya

b $erperan serta se"ara akti% dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan

manusia dan masyarakat

" !emperkokoh perekonomian rakyat dasar kekuatan dan ketahanan

perekonomian nasional dengan koperasi sebagai sokogurunya

d $erusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang

merupakan usaha bersama berdasar atas kekeluargaan ekonomi

0. Pen$ran K%(eras

a $entuk dan Aenis Koperasi $entuk-bentuk Koperasi !enurut undang-

undang perkoperasian, koperasi dapat berbentuk Koperasi Primer atau

Koperasi #ekunderKoperasi Primer adalah semua koperasi yang didirikan

dan beranggotakan orang seorang #edangkan Koperasi #ekunder adalah

semua koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan $adan Hukum

Koperasi, baik $adan Hukum Koperasi Primer dan atau $adan Hukum

Koperasi #ekunder Dibentuknya Koperasi #ekunder harus berdasarkan

adanya kesamaan kepentingan dan tujuan e%isiensi usaha bagi koperasi

sejenis ataupun berbagai jenis dan tingkatan yang akhirnya bermuara pada

peningkatan kesejahteraan anggota koperasi primer Karena itu pendirian

koperasi sekunder harus bertujuan untuk meningkatkan e%isiensi dan

e%ekti?itas serta mengembangkan kemampuan koperasi primer dalam


42/58

menjalankan peran dan %ungsinya, sehingga pada dasarnya pendirian

koperasi sekunder bersi%at subsidiaritas terhadap koperasi primer

Koperasi sekunder dapat didirikan tidak hanya oleh koperasi-koperasi sejenis

saja, melainkan juga dapat didirikan oleh koperasi yang berlainan jenis karena

terdapat kepentingan akti?itas atau kebutuhan ekonomi yang sama, akti?itas atau

kebutuhan yang sama tersebut akan dapat di"apai lebih e%isien apabila

diselenggarakan oleh koperasi sekunder dalam skala kekuatan yang lebih besar

Aenis-jenis Koperasi

Penjenisan koperasi diatur dalam Pasal 0 Undang-Undang 1omor .8 &ahun

**. tentang Perkoperasian yang mana menyebutkan bahwa jenis koperasi

didasarkan pada kesamaan kegiatan dan kepentingan ekonomi anggotanya Dengan

demikian, sebelum kita mendirikan koperasi harus metentukan se"ara jelas

keanggotaan dan kegiatan usaha Dasar untuk menentukan jenis koperasi adalah

kesamaan akti?itas, kepentingan dan kebutuhan ekonomi anggotanya

$eberapa jenis koperasi menurut ketentuan undang-undang, adalah E

Koperasi #impan Pinjam adalah koperasi yang beranggotakan masyarakat

baik selaku konsumen maupun produsen barang Usaha koperasi jenis ini

adalah menyelenggarakan %ungsi penghimpun dana dan menyediakan

pinjamanmodal untuk kepentingan anggota, baik selaku konsumen maupun

produsen Koperasi ini dapat dianggap pula sebagai koperasi jasa

. Koperasi Konsumen adalah koperasi yang beranggotakan para konsumen atau

pemakai barang kebutuhan sehari-hari Usaha koperasi jenis ini adalah

menyelenggarakan %ungsi penyedia barang-barang keperluan sehari-hari untuk

kepentingan anggota dan masyarakat selaku konsumen

+ Koperasi Produsen adalah koperasi yang beranggotakan para produsen barang

dan memiliki usaha rumah tangga Usaha koperasi jenis ini adalah

menyelenggarakan %ungsi penyedia bahansarana produksi, pemrosesan dan

pemasaran barang yang dihasilkan anggota selaku produsen


43/58

3 Koperasi Pemasaran adalah koperasi yang beranggotakan para pemasok barang

hasil produksi Usaha koperasi jenis ini adalah menyelenggarakan %ungsi

pemasarandistribusi barang yang dihasilkandiproduksi oleh anggota

8 Koperasi Aasa adalah koperasi yang menyelenggarakan %ungsi pelayanan jasa

tertentu untuk kepentingan anggota, misalnya jasa asuransi, angkutan, audit,

pendidikan dan pelatihan, dan sebagainya Dalam praktiknya, terdapat koperasi

yang menyelenggarakan lebih dari satu %ungsi yang disebut koperasi serba

usaha (!ulti Purpose Co-operati?e) !isalkan, Koperasi Pertanian yang

anggotanya terdiri dari para petani, dengan usaha meliputi pangadaan sarana

pertanian, pemasaran hasil pertanian, pengadaan pupuk dan obat-obatan,

pengadaan barang konsumsi, dls Koperasi sema"am ini harus ditentukan usahapokoknya ("ore bisiness) 9pabila usaha pokoknya "enderung kepada

pemasaran hasil pertanian, maka koperasi tersebut berjenis Koperasi

Pemasaran $egitupun koperasi yang dibentuk oleh golongan-golongan,

seperti5 pegawai negeri, anggota 9$2I, karyawan, paguyuban masyarakat,

yang menyelenggara kan usaha perkreditan, pertokoan, %oto "opy, jasa

kebersihan, pengadaan peralatan kantor, dls, maka anggota bersama pengurus

harus metentukan usaha pokoknya Khusus mengenai Koperasi #impan Pinjam

diatur dalam Peraturan Pemerintah 1omor * tahun **8 tentang Pelaksanaan

Kegiatan Usaha #impan Pinjam leh Koperasi, pasal angka . menyatakan

bahwa Koperasi #impan Pinjam adalah koperasi yang kegiatannya hanya usaha

simpan pinjam atau usaha tunggal (#ingle Purpose Co-operati?e)

Dari pelbagai jenis koperasi tersebut, tujuan usaha utamanya adalah untuk

memenuhi kebutuhan ekonomi anggotanya, karena itu anggota koperasi harus

berpartisipasi akti% dalam kegiatan koperasinya #ekalipun demikian,

sepanjang tidak merugikan kepentingan anggota, misal5 kebutuhan ekonomi

anggota telah terpenuhi, koperasi dapat pula memberikan pelayanan kepada

bukan anggota sesuai dengan si%at kegiatan usahanya, dengan maksud untuk

menarik yang bukan anggota menjadi anggota koperasi, tentunya selama yang

bersangkutan belum menjadi anggota harus ada perbedaan pelayanan

1. Perang!a" 7rgansas K%(eras


44/58

!enurut UU 1o / &ahun .7. tentang Perkoperasian pada pasal +

dinyatakan bahwa perangkat organisasi koperasi terdiri atas E rapat anggota,

pengawas, dan pengurus

9 2apat 9nggota

2apat anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam

koperasi Keputusan rapat anggota diambil berdasarkan musyawaran untuk

men"apai mu%akat, dan apabila belum dapat diputuskan maka pengambilan

keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak 2apat anggota diadakan

sekali dalam setahun dan dihadiri minimal setengah ditambah satu dari jumlah

anggota Keputusan yang diambil dalam rapat anggota mengikat semua

anggota dan pengurus untuk ditaati dan dilaksanakan Koperasi dapat

melakukan rapat anggota luar biasa jika keadaan membutuhkan keputusan

segera yang wewenangnya ada pada rapat anggota 2apat anggota luar biasa

dapat diadakan berdasarkan permintaan sejumlah anggota koperasi atau

berdasarkan keputusan pengurus yang tata "aranya diatur dalam anggaran

dasar

!enurut UU 1o / &ahun .7. pasal ++ rapat anggota berwenang E

!enetapkan kebijakan umum koperasi

. !engubah anggaran dasar

+ !emilih, mengangkat, dan memberhentikan pengawas dan pengurus

3 !enetapkan batas maksimum pinjaman yang dapat dilakukan oleh

pengurus untuk dan atas nama koperasi

8 !enetapkan batas maksimum pinjaman yang dapat dilakukan oleh

Pengurus untuk dan atas nama koperasi

0 !eminta ketarangan dan mengesahkan pertanggungjawaban pengawas

dan pengurus dalam pelaksanaan tugas masing - masing

/ !enetapkan pembagian selisih hasil usaha

!emutuskan penggabungan, peleburan, kepailitan, dan pembubaran

koperasi


45/58

* !enetapkan keputusan lain dalam batas yang ditentukan oleh Undang -

Undang ini

$ Pengawas

Pengawas dipilih oleh anggota koperasi dalam rapat anggota, sehingga

juga bertanggung jawab kepada rapat anggota, Persyaratan untuk dapat dipilih

dan diangkat sebagai anggota pengawas ditetapkan dalam 9nggaran Dasar

) &ugas Pengawas

$erdasarkan UU 1o / &ahun .7. pasal 87 pengawas bertugas E

a !engusulkan "alon pengurus

b !emberi nasihat dan pengawasan kepada pengurus

" !elakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan

pengelolaan koperasi yang dilakukan oleh pengurus

d !elaporkan hasil pengawasan kepada rapat anggota

.) 'ewenang Pengawas

a !enetapkan penerimaan dan penolakan anggota baru serta

pemberhentian anggota sesuai dengan ketentuan dalam anggaran

dasar

b !eminta dan mendapatkan segala keterangan yang diperlukan dari

pengurus dan pihak lain yang terkait

" !endapatkan laporan berkala tentang perkembangan usaha dan

kinerja koperasi dan pengurus

d !emberikan persetujuan atau bantuan kepada Pengurus dalam

melakukan perbuatan hukum tertentu yang ditetapkan dalam

anggaran dasar

e Dapat memberhentikan pengurus untuk sementara waktu dengan

menyebutkan alasannya

C Pengurus


46/58

Pengurus koperasi dipilih dari dan oleh anggota koperasi dalam rapat

anggota !asa jabatan pengurus ditentukan dalam anggaran dasar (9D) yaitu

paling lama 8 tahun Aika pengurus telah habis masa jabatannya maka dapat

dipilih kembali Pengurus merupakan pelaksana kebijakan - kebijakan yang

telah ditetapkan dalam rapat anggota koperasi

) &ugas Pengurus

Pada UU 1o / &ahun .7. pasal 8 dijelaskan pengurus bertugas E

a !engelola koperasi berdasarkan anggaran dasar

b !endorong dan memajukan usaha anggota

" !enyusun ran"angan ren"ana kerja serta ren"ana anggaran

pendapatan dan belanja koperasi untuk diajukan kepada rapat anggota

d !enyusun laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan

tugas untuk diajukan kepada rapat anggota

e !enyusun ren"ana pendidikan, pelatihan, dan komunikasi koperasi

untuk diajukan kepada rapat anggota

% !enyelenggarakan pembukuan keuangan dan in?entaris se"ara tertib

g !enyelenggarakan pembinaan karyawan se"ara e%ekti% dan e%isien

h !emelihara buku da%tar anggota, buku da%tar pengawas, buku da%tar

pengurus, buku da%tar pemegang serti%ikat modal koperasi, dan risalah

rapat anggota

i !elakukan upaya lain bagi kepentingan, keman%aatan, dan kemajuan

koperasi sesuai dengan tanggung jawabnya dan keputusan rapat

anggota

.) 'ewenang Pengurus

'ewenang pengurus koperasi adalah mewakili koperasi di dalam

maupun di luar pengadilan


47/58

2. Ssa Hasl Usaha K%(eras

!enurut Pasal 38 ayat () UU 1o .8**. , adalah sebagai berikut E

a #isa hasil usaha Koperasi merupakan pendapatan koperasi

yang diperoleh dalam satu tahun buku dikurangi biaya, penyusutan dan

kewajiban lainnya termasuk pajak dalam tahun buku yang bersangkutan

b #HU setelah dikurangi dana "adangan, dibagikan kepada anggota sebanding

jasa usaha yang dilakukan oleh masing-masing anggota dengan koperasi, serta

digunakan untuk keperluan pendidikan perkoperasian dan keperluan koperasi,

sesuai dengan keputusan 2apat 9nggota

" $esarnya pemupukan modal dana "adangan ditetapkan dalam rapat 9nggota

d Penetapan besarnya pembagian kepada para anggota dan jenis serta jumlahnya

ditetapkan oleh 2apat 9nggota sesuai dengan 9D92& Koperasi

e $esarnya #HU yang diterima oleh setiap anggota akan berbeda, tergantung

besarnya partisipasi modal dan transaksi anggota terhadap pembentukan

pendapatan koperasi

% #emakin besar transaksi (usaha dan modal) anggota dengan koperasinya, maka

semakin besar #HU yang akan diterima

3. Pe'bubaran K%(eras

Pembubaran koperasi bisa disebabkan oleh %aktor-%aktor dari dalam koperasi

atau oleh masalah-masalah yang berasal dari luar koperasi $erdasarkan ketentuan

di dalam $ab UU 1o .8**., 4Pembubaran koperasi dapat dilakukan dengan .

alasanE (a)Karena para anggota koperasi menghendaki pembubaran koperasi,

dan (b)Karena keputusan>

2apat anggota koperasi memang menghendaki koperasi dibubarkan

Pembubaran koperasi atas kehendak para anggota harus dilakukan melalui rapat

anggota Koperasi dibubarkan atas keputusan pemerintah

Pemerintah dapat mengeluarkan surat keputusan pembubaran koperasi jikaE


48/58

a &erdapat bukti-bukti yang kuat bahwa koperasi yang bersangkutan tidak

memenuhi berbagai ketentuan yang ada di dalam UU koperasi yang

berlaku

b Kegiatan-kegiatan koperasi ternyata bertentangan dan mengganggu

ketertiban umum dan kesusilaan

" Pemerintah memandang bahwa kelangsungan hidup koperasi tidak dapat

dipertahankan

angkah-langkah pembubaran koperasi atas dasar kehendak para anggotanya

adalahE

Koperasi tersebut mengadakan rapat anggota yang membahas pembubaran5

. Pengurus menyampaikan keputusan rapat anggota mengenai pembubaran

koperasi tersebut kepada pejabat lingkungan Departemen Koperasi dan PK!

dengan mengajukan permohonan pembubaran koperasi5

+ #etelah permohonan pembubaran diterima oleh pejabat yang berwenang, maka

selanjutnya pejabat Departemen Koperasi dan dengan mengeluarkan surat

keputusan pembubaran dan menyampaikannya ke koperasi tersebut

Pembubaran atas kehendak pemerintah

Aika diberlakukan undang-undang atau peraturan baru, maka koperasi harus

menyesuaikan diri dengan undang-undang yang baru tersebut Aika koperasi tidak

dapat menyesuaikan dengan undang-undang baru tersebut dengan sendirinya maka

terpaksa dibubarkan

&ata "ara pembubaran koperasi yang tidak mau menyesuaikan diri tersebut ialahE

Pemerintah melakukan penelitian terhadap koperasi-koperasi yang ada pada

saat berlakunya undang-undang yang baru

. 9pabila dari hasil penelitian ini ditentukan sejumlah koperasi yang tidak

sesuai dengan berbagai ketentuan yang berlaku, maka pemerintah

memberikan kesempatan kepada koperasi yang bersangkutan untuk

menyesuaikan diri


49/58

+ Aika telah sampai batas waktu yang ditentukan, ternyata koperasi-koperasi

tersebut tidak mau menyatakan kesanggupannya untuk menyesuaikan diri

dengan ketentuan yang berlaku, maka pemerintah segera mengirimkan surat

pembubaran kepada koperasi yang bersangkutan dengan disertai alasan-

alasan pembubarannya

&ata "ara pelaksanaan pembubaran

#urat keputusan pembubaran koperasi yang disertai penunjukkan panitia

penyelesaian akan dikirim kepada orang-orang yang akan bertindak sebagai

penyelesai koperasi Dalam melaksanakan tugasnya, panitia penyelesai harus

berdasar atas pertimbangan berikut

$ukti-bukti yang ada pada koperasi akan dibubarkan

Ketentuan-ketentuan yang ditetapkan di dalam anggaran dasar koperasi

yang bersangkutan

Keputusan-keputusan yang berlaku dalam kaitannya dengan pembubaran

Dalam menjalankan tugasnya panitia penyelesaian mempunyai hak dan

kewajiban sebagai berikut

a !elakukan semua perbuatan untuk dan atas nama 4koperasi dalam

penyelesaian>

b !engumpulkan keterangan yang diperlukan, yang erat kaitannya dengan

penyelesaian koperasi

" !emanggil anggotabekas anggota sehubungan dengan tanggung jawabnya

baik se"ara indi?idual maupun bersama-sama5

d !emperoleh, memeriksa, dan memakai seluruh "atatan dan arsip koperasi5

e !enetapkan dan melaksanakan segala kewajiban pembayaran yang

didahulukan dan pembayaran hutang lainnya5

% !enggunakan sisa kekayaan koperasi untuk menyelesaikan sisa kewajiban

koperasi5

g !embagikan sisa hasil penyelesaian kepada par anggota koperasi5


50/58

h !embuat berita a"ara penyelesaian

Hal-hal yang perlu diperhatikan oleh Panitia Penyelesaian dalam

melaksanakan tugasnya adalahE

a Perlu dibuktikan siapa-siapa bekas anggota koperasi yang ter"atat dalam buku

da%tar anggota5

b Pengurus-pengurus yang ada, perlu diketahui dengan tepat atas dasar buku

da%tar pengurus5

Dalam pembayaran hutang harus didasarkan pada urutan sesuai dengan

ketentuan yang berlaku5

Diperlukan tanggapan anggota dan bekas anggota atas pembubaran koperasi

e. BADAN USAHA MILIK NEGARA

#ebagaimana kamu ketahui, $adan Usaha !ilik 1egara ($U!1) adalah

badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara

melalui penyertaan se"ara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang

dipisahkan

Ciri-Ciri $adan Usaha !ilik 1egara ($U!1)

$adan usaha yang dikelola oleh negara ($U!1) dapat didasarkan pada

kepemilikan, %ungsinya, dan permodalannya

a $erdasarkan kepemilikannya, $U!1 memiliki "iri-"iri sebagai berikut

Penguasaan badan usaha dimiliki oleh pemerintahPengawasan dilakukan,

baik se"ara hirarki maupun se"ara %ungsional dilakukan oleh pemerintah

. Kekuasaan penuh dalam menjalankan kegiatan usaha berada di tangan

pemerintah

+ Pemerintah berwenang menetapkan kebijakan yang berkaitan dengan

kegiatan usaha

3 #emua risiko yang terjadi sepenuhnya merupakan tanggung jawab

pemerintah

b $erdasarkan %ungsinya, $U!1 memiliki ketentuan sebagai berikut


51/58

Untuk mengisi kas negara, karena merupakan salah satu sumber

penghasilan negara

. 9gar pengusaha swasta tidak memonopoli usaha yang menguasai hajat

hidup orang banyak

+ !elayani kepentingan umum atau pelayanan kepada masyarakat

3 !erupakan lembaga ekonomi yang tidak mempunyai tujuan utama men"ari

keuntungan, tetapi dibenarkan untuk memupuk keuntungan

8 !erupakan salah satu stabilisator perekonomian negara

0 Dapat meningkatkan produkti?itas, e%ekti?itas, dan e%isiensi serta

terjaminnya prinsip-prinsip ekonomi

" $erdasarkan permodalannya, $U!1 memiliki "iri-"iri sebagai berikut

!odal seluruhnya dimiliki oleh negara dari kekayaan negara yang

dipisahkan

. Peranan pemerintah sebagai pemegang saham $ila sahamnya dimiliki oleh

masyarakat, besarnya tidak lebih dari 3*G, sedangkan minimal 8G

sahamnya dimiliki oleh negara

+ Pinjaman pemerintah dalam bentuk obligasi

3 !odal juga diperoleh dari bantuan luar negeri

8 $ila memperoleh keuntungan, maka diman%aatkan untuk kesejahteraan

rakyat

0 Pinjaman kepada bank atau lembaga keuangan bukan bank

. $entuk-$entuk $adan Usaha !ilik 1egara ($U!1)

#esuai dengan Instruksi Presiden 2epublik Indonesia 1omor / tahun

*0/, perusahaan negara digolongkan dalam tiga bentuk usaha negara, yaitu

sebagai berikut

9 Perusahaan Aawatan (Perjan) atau Departemen 9gen"y


52/58

Perjanjian adalah perusahaan negara yang modalnya setiap tahun ditetapkan

dalam 9P$1, bagi departemen yang bersangkutan

Ciri-"iri Perjanjian antara lainE

a pengabdianpelayanan kepada masyarakat (publi" ser?i"e),

b sebagai bagian dari departemendirjendirektorat pemerintah daerah,

" dipimpin oleh seorang kepala,

d memperoleh %asilitas negara,

e pegawainya pegawai negeri,

% pengawasan dilakukan baik se"ara hirarki maupun se"ara %ungsional seperti

bagian-bagian dari suatu departemen pemerintah daerah

$ Perusahaan Umum (Perum) atau Publi" Corporation

Perum adalah perusahaan negara yang modal seluruhnya milik negara

(berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan) ContohE Perum Husada $akti,

Perum Pegadaian, Perum Pelayaran, dan sebagainya

Ciri-"iri Perum antara lainE

a melayani kepentingan umum,

b umumnya bergerak dibidang jasa ?ital (publi" utility),

" dibenarkan memupuk keuntungan,

d berstatus badan hukum,

e mempunyai nama dan kekayaan sendiri serta kebebasan bergerak seperti

perusahaan swasta,

% hubungan hukumnya diatur se"ara hubungan hukum perdata,

g modal seluruhnya dimiliki oleh negara dan kekayaan negara yang

dipisahkan,

h dipimpin oleh seorang direksi,


53/58

i pegawainya adalah pegawai perusahaan negara,

j laporan tahunan perusahaan, disampaikan kepada pemerintah

2. M%$al $an Saha' Perser%an Terba"as

UU P& **8 mengatur besarnya modal dasar yaitu minimal 2p .7 juta (dua

puluh juta rupiah) #edangkan melalui UU P& .77/, Pasal +. ayat () mengatur

bahwa !odal dasar perseroan paling sedikit 2p 87 juta (lima puluh juta rupiah)

&etapi mengenai jumlah ini ternyata bukan ketentuan yang pasti, karena Undang-

Undang yang mengatur kegiatan usaha tertentu dapat menentukan jumlah

minimum modal Perseroan yang lebih besar daripada ketentuan modal dasar

sebagaimana dimaksud pada Pasal +. ayat () @ang dimaksud dengan 4kegiatan

usaha tertentu> antara lain usaha perbankan, asuransi, atau %reight %orwarding

!enurut UU P& .77/ dikatakan bahwa paling sedikit .8G dari modal dasar

sebagaimana dimaksud dalam Pasal +. ayat () harus ditempatkan (issued "apital)

dan seluruhnya (77G dari modal ditempatkan tersebut) harus disetorkan ke dalam

kas Perseroan sebagai paid "apital

Pada saat penempatan dan penyetoran penuh saham, harus dibuktikan

dengan bukti penyetoran yang sah $ukti penyetoran yang sah antara lain bukti

setoran pemegang saham ke dalam rekening bank atas nama Perseroan, data dari

laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan, atau nera"a Perseroan yang

ditandatangani oleh Direksi dan Dewan Komisaris Aika dilakukan pengeluaran

saham lebih lanjut yang dilakukan setiap kali untuk menambah modal yang

ditempatkan maka harus disetor penuh (Pasal ++ ayat (+))

3. Tanggung Ja+ab S%sal $an Lng!ungan

Dalam Undang-Undang ini diatur mengenai &anggung Aawab #osial dan

ingkungan (Corporate #o"ial 2esponsibilityC#2) yang bertujuan mewujudkan

pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan

lingkungan yang berman%aat bagi Perseroan itu sendiri, komunitas setempat, dan

masyarakat pada umumnya leh karena itu, ditentukan bahwa Perseroan yang


54/58

kegiatan usahanya di bidang atau berkaitan dengan sumber daya alam, wajib

melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan Perseroan yang menjalankan

kehiatan usahanya mengelola dan meman%aatkan sumber daya alam #edangkan

yang dimaksud dengan 4Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya yang

berkaitan dengan sumber daya alam, tetapi kegiatan usahanya berdampak pada

%ungsi kemampuan sumber daya alam

&anggung jawab sosial dan lingkungan merupakan kewajiban Perseroan,

dimana untuk melaksanakannya harus dianggarkan dan diperhitungkan sebagai

rangkuman hop

Documents