tugas mid politik hukum

7/23/2019 TUGAS MID Politik Hukum

http://slidepdf.com/reader/full/tugas-mid-politik-hukum 1/14

TUGAS MID

MAKALAH POLITIK HUKUM

“PERANAN POLITIK HUKUM DALAM PEMBANGUNAN HUKUM DI

INDONESIA”

DI SUSUN OLEH :

FITRI ZULFIANTI

21309025

KELAS : V.C

FAKULTAS ILMU HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KENDARI



2015

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karunia-

Nya, sehingga tugas mata kuliah POLITIK HK! " #$!OK%ASI & MAKALAH

POLITIK HUKUM& dapat diselesaikan tepat pada 'aktunya(

Penyelesaian tugas ini tentunya tidak lepas dari )er)agai ma*am kendala( Namun dengan

upaya yang maksimal serta adanya arahan+)im)ingan serta )antuan dan mtiasi dari rekan-

rekan terutama #sen mata kuliah, akhirnya tugas ini dapat diselesaikan( Oleh karena itu kepada

semua pihak yang telah mem)erikan )antuan, penulis u*apkan terima kasih dan penghargaan

yang se)esar-)esarnya(

Se)agai manusia )iasa, penulis menyadari )ah'a tugas ini mungkin masih terdapat hal-hal

yang dianggap )elum sempurna terutama hasil pem)ahasannya( Oleh karena itu kritik dan saran

yang si.atnya mem)angun dari dsen mata pelajaran ini sangat diharapkan(

Kendari, nem)er /012

Penulis



DAFTAR ISI

KATA P$N3ANTA%((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( i

#A4TA% ISI(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( ii

5A5 I P$N#AHLAN

I(1 Latar 5elakang((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( 6

I(/ %umusan !asalah(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( 7

I(8 Tujuan dan !an.aat(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( 7

5A5 II P$!5AHASAN

2.1Pengertian hukum ((((((((((((((999999 9999(( :

2.2Peranan plitik hukum dalam perkem)angan hukum di indnesia :

5A5 8 P$NTP

8(1 Kesimpulan(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( 18

8(/ Saran((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( 18

#A4TA% PSTAKA



BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Perlu kita ketahui )ah'a pada !asa Orde 5aru adalah merupakan masa-masa yang

)ersi.at memaksakan kehendak serta )ermuatan unsur plitis semata, untuk kepentingan

Pemerintah pada masa itu( #an pada masa Orde 5aru itu pulalah, telah terjadinya

pem)elengguan disegala sektr, dimulai dari se*tr Hukum+undang-undang,

pereknmian+5isnis, Ke)e)asan In.rmasi+Pers dan lain-lain se)againya( #an untuk

mengem)alikan ;itra 5angsa Indnesia yaitu se)agai Negara Hukum terutama dalam di)idang

hukum dan Plitik, untuk meyakinkan )ah'a relusi )elum selesai, dan # 1<62 dijadikan

landasan idiil+Knstitusinal, dengan dikeluarkannya Surat Perintah Se)elas !aret pada Tahun

1<7: serta di)entuknya ka)inet )aru dengan se)utan Ka)inet Pem)angunan yang merupakan

se)agai titik a'al peru)ahan ke)ijakan pemerintah se*ara menyeluruh( #engan Ketetapan !P%S

N( == > menetapkan sum)er terti) Hukum %epu)lik Indnesia dan Tata rutan Peraturan

Perundang-undangan %epu)lik Indnesia, harus melaksanakan # 1<62 se*ara murni dan

knsekuen yaitu Pan*asila( Pada pem)angunan lima tahun yang merupakan se)agai %ule . La'

pada tahun 1<7< merujuk kepada paragra. Pendahuluan 5a) =III # 1<62 )ah'a Indnesia

adalah negara yang )era?as atas hukum dan )ukan negara yang )erdasarkan atas kekuasaan

)elaka, dimana Hukum di .ungsikan se)agai sarana untuk merekayasa masyarakat prses

pem)angunan melakukan pendekatan )aru yang dapat dipakai untuk mereleansi permasalahan

hukum dan .ungsi hukum dengan permasalahan makr yang tidak hanya ter)atas pada persalan

nrmatie dan ligitigati. @dengan km)inasi melakukan kdi.ikasi dan uni.ikasi hukum

nasinal( Bang se*ara $ksplisit dan resmi dalam naskah %an*angan Pem)angunan Lima TahunKedua Tahun 1<:6, 5a) /: Paragra. IC )utir I !enguraikan > DHukum dan %an*angan

Perundang-undangan&, dengan priritas untuk meninjau kem)ali dan meran*ang peraturan-

peraturan perundangundangan sesuai dengan pem)angunan ssial-eknmi @perundangan-

undangan disektr s*ial-eknmi( Kntinuitas Perkem)angan Hukum #ari Hukum Klnial Ke

Hukum Klnial yang dinasinalisasi, adalah pendayagunaan hukum untuk kepentingan



pem)angunan Indnesia, adalah dengan hukum yang telah diakui dan )erkem)ang dikalangan

)isnis Internasinal @)erasal dari hukum dan praktek )isnis Amirika, Para ahli hukum praktek

yang mempelajari hukum erpa @)elanda, dalam hal ini, m*htar )erpengalaman luas dalam

unsur-unsur hukum dan )isnis Internasinal, telah melakukan pengem)angan hukum nasinal

Indnesia dengan dasar hukum klnial yang dikaji ulang )erdasarkan 3rundnm Pan*asila

adalah yang dipandang paling lgis(



I.2 Ruu!an Ma!ala"

1( Apa pengertian hukum E

/( 5agaimana peranan plitik hukum dalam perkem)angan hukum di IndnesiaE

I.# Tu$uan %an Man&aat

1( ntuk mengetahui pengertian hukum(

/( ntuk mengetahui peranan plitik hukum dalam perkem)angan hukum di Indnesia (



BAB II

PEMBAHASAN

2.1 Pengert'an Huku

Hukum adalah suatu sistem yang di)uat manusia untuk mem)atasi tingkah laku manusia

agar tingkah laku manusia dapat terkntrl , hukum adalah aspek terpenting dalam pelaksanaan

atas rangkaian kekuasaan kelem)agaan, Hukum mempunyai tugas untuk menjamin adanya

kepastian hukum dalam masyarakat( Oleh karena itu setiap masyarat )erhak untuk mendapat

pem)elaan didepan hukum sehingga dapat di artikan )ah'a hukum adalah peraturan atau

ketentuanketentuan tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur kehidupan masyarakat dan

menyediakan sangsi )agi pelanggarnya( Tujuan hukum mempunyai si.at uniersal seperti

keterti)an, ketenteraman, kedamaian, kesejahteraan dan ke)ahagiaan dalam tata kehidupan

)ermasyarakat( #engan adanya hukum maka tiap perkara dapat di selesaikan melaui prses

pengadilan dengan prantara hakim )erdasarkan ketentuan hukum yang )erlaku,selain itu Hukum

)ertujuan untuk menjaga dan men*egah agar setiap rang tidak dapat menjadi hakim atas dirinya

sendiri(

2.2 Peranan P(l't'k Huku %ala Perke)angan Huku %' In%(ne!'a

Sudah )anyak pengertian atau de.inisi tentang plitik hukum yang di)erikan leh para

ahli di dalam )er)agai literature( #ari )er)agai pengertian atau de.inisi itu, dengan mengam)il

su)stansinya yang ternyata sama, )ah'a plitik hukum adalah Dlegal pli*y atau garis

@ke)ijakan resmi tentang hukum yang akan di)erlakukan )aik dengan pem)uatan hukum )aru

maupun dengan penggantian hukum lama, dalam rangka men*apai tujuan Negara(& #engan

demikian, plitik hukum merupakan pilihan tentang hukum-hukum yang akan di)erlakukan

sekaligus pilihan tentang hukum-hukum yang akan di*a)ut atau tidak di)erlakukan yang



kesemuanya dimaksudkan untuk men*apai tujuan Negara seperti yang ter*antum di dalam

Pem)ukaan # 1<62( Se*ara le)ih spesi.ik perkem)angan karakter prduk hukum tentang

Pemilu, Pemda, dan Agraria menurut penggalan 'aktu @peridisasi kn.igurasi plitik terse)ut

adalah se)agai )erikut( Hukum Pemilu Setelah prklamasi kemerdekaan @selama peride 1<62-

1<2< )er)agai eksperimen, perundang-undangan tentang Pemilu dikeluarkan, tetapi pada era ini

terjadi Pemilu yang )enar-)enar .air , yaitu Pemilu untuk anggta #P% dan knstituante pada

tahun 1<22 dilaksanakan )erdasarkan N( : Tahun 1<28 ini memuat materi sangat rin*i @18<

pasalsehingga tidak mem)erikan spa*e yang terlalu )esar kepada eksekuti. untuk

mena.sirkannya dengan peraturan pelaksana menurut isi plitiknya sendiri( Organisasi

penyelenggara Pemilu adalah independen dan tidak di interensi leh kekuatan plitik

pemerintah( Pengangkatan anggta #P% maupun knstituante yang tidak )erdasar hasil Pemilu

hanya dimungkinkan )ila terjadi situasi memaksa tertentu, yaitu adanya daerah yang )erhalangan

menyelenggarakan pemungutan suara @sehingga dimungkinkan pengangkatan untuk sementara,

atau karena kuri-kursi #P% dan knstituante tidak ter)agi ha)is setelah di)agi-)agi menurut

perim)angan perlehan suara, atau karena tidak terpenuhinya jumlah minimal tertentu untuk

glngan minritas ;hina, Ara), dan $rpa( #engan demikian, prduk hukum Pemilu pada era

ini dikuali.ikasi se)agai prduk hukum yang le)ih )er'atak respnsie+ppulistik( Pada era

demkrasi terpimpin @1<2<-1<77 tidak pernah ada Pemilu maupun Pemilu, sesuai dengan

kn.igurasi plitik yang sangat triter( Tetapi lem)aga per'akilan rakyat yang ada mengalami

emaskulasi untuk akhirnya di)u)arkan leh presiden( Lgika pem)angunan eknmi pada era

Orde 5aru @1<77-1<<F telah menye)a)kan pemerintah mengam)il sikap tertentu tentang

Pemilu, yakni Pemilu harus diadakan sesuai dengan tuntutan knstitusi, tetapi kekuatan

pemerintah harus menang( Oleh se)a) itu, Pemilu, yaitu N( 12 Tahun 1<7<, yang

kemudian hampir selalu diper)aharui setiap menjelang Pemilu, le)ih *enderung )er'atak

knserati.+rtdks+elitis( Artinya le)ih )anyak mem)eri keuntungan kepada kekuatan plitik

pemerintah( #i dalam terse)ut dianut system pengangkatan se*ara tetap @untuk jumlah

tertentu yang ditentukan leh dan untuk isi plitik pemerintah( Organisasi penyelenggara

Pemilu dinilai tidak netral dan peraturan-peraturan pelaksanaannya yang merupakan interpretasi

resmi atas Pemilu @ele*tral la's dinilai tidak .air( N( 12 Tahun 1<7< yang hanya

memuat 8: pasal memang mem)er spa*e sangat luas kepada pemerintah untuk mem)erikan

interpretasi, yang dalam )anyak hal dinilai tidak sekadar Dinterpretasi teknis(& Hukum Pemda



Prklamasi kemerdekaan tanggal 1: agustus 1<62 mem)a'a semangat demkrasi yang

*enderung li)eral sehingga masalah desentralisasi menjadi salah satu perhatian utama( Pada

peride 1<62-1<2<, masalah desentralisasi )erjalan se*ara eksperimental dalam 'ujud lahirnya

Pemerintahan #aerah @Pemda sampai tiga kali, yaitu N( 1 Tahun 1<62, N( //

Tahun 1<6F, dan N( 1 Tahun 1<2:( Se*ara umum hukum Pemda pada era 1<62-1<2< ini

dapat dikuali.ikasi se)agai hukum yang )erkarakter sangat renpnsi.+ppulistik karena luasnya

tnmi yang di)erikan kepada daerah( #P%# merupakan penanggung ja'a) utama dalam

penyelenggaraan desentralisasi, sedangkan tugas pem)antuan le)ih )anyak ditangani leh

#e'an Per'akilan #aerah @#P#( Pemilihan kepala daerah tnm juga sangat .air, yakni

dilakukan melalui pemilihan langsung leh rakyat yang untuk tahap a'al @se)elum ada

tentan Pemilihan Kepala #aerah dipilih leh #P%#( 5egitu juag *ntrl pusat terhadap prduk

Peraturan #aerah @Perda hanya di)atasi pada hal-hal tertentu yakni pada masalah-malasah yang

menyangkut kepentingan umum( Pemerintah pada era demkrasi terpimpin memandang system

tnmi atau desentralisasi yang )erlaku sejak ?aman demkrasi li)eral mem)ahayakan

keutuhan nasinal karena tendensi pada tim)ulnya gerakangerakan daerah yang disintegrati.(

Presiden Sekarn segera mengeluarkan Penpres N( 7 Tahun 1<2< yang merm)ak se*ara ttal

dasar-dasar yang dipakai leh N( 1 Tahun 1<2:( Penpres N( 7 Tahun 1<2< menggeser

dminasi asas desentralisasi kea rah sentralisasi atau pengendalian daerah se*ara ketat leh

pusat( !eskipun penpres terse)ut se*ara D.rmal& masih menye)ut asas tnmi nyata yang

Dseluas-luasnya&, namun asas terse)ut tidak diela)rasi sama sekali, malahan penpres itu

memuat ketentuanketentuan yang sangat tidak sesuai dengan prinsip desentralisasi( Kepala

daerah diangkat dan ditentukan sepenuhnya leh pusat dengan kedudukan sekaligus se)agai

penga'as @atas nama pusat atas jalannya pemerintahan di daerah yang di)eri 'e'enang untuk

menangguhkan keputusan-keputusan #P%#( Penpres ini kemudian digantikan leh N( 1F

Tahun 1<72 yang le)ih merupakan penggantian D)aju hukum& karena isinya tidak mengandung

peru)ahan yang )erarti, )ahkan dapat dikatakan )ah'a N( 1F Tahun 1<72 mengam)il

hamper seluruh isi Penpres N( 7 Tahun 1<7< se)agai materinya( #engan demikian, prduk

hukum tentang Pemda pada peride ini memiliki karakter yang sangat

knserati.+rtdks+elitis( $ra Orde 5aru @1<77-1<<F yang )erusaha menggalang Dpersatuan

dan kesatuan& melakukan peru)ahan terhadap N( 1F Tahun 1<72( !eskipun pada a'al

Orde 5aru, !P%S menetapkan asas tnmi nyata yang seluas-luasnya, tetapi ketetapan !P%S



ini harus diganti se)elum )erlaku( Orde 5aru memandang penetapan tnmi yang seluas

luasnya )ertentangan dengan prinsip persatuan dan kesatuan sehingga harus diganti dengan asas

tnmi nyata dan )ertanggung ja'a) yang le)ih merupakan ke'aji)an )agi daerah( Asas

tnmi nyata dan )ertanggung ja'a) ini dituangkan dalam Ketetapan !P% N( IC+!P%+1<:8

yang kemudian dija)arkan dengan N( 2 Tahun 1<:6( !eskipun tidak seekstrem N( 1F

Tahun 1<72, N( 7 Tahun 1<:6 ini dapat dikuali.ikasi se)agai prduk hukum yang

*enderung )erkarakter knserati. karena mem)erikan prsi kekuasaan kepada pusat se*ara le)ih

dminan( Kepala daerah diangkat leh pusat dari *aln-*aln yang diajukan daerah )erdasarkan

hasil pemilihan #P%# tanpa terikat pada peringkat hasil pemilihan #P%# itu( ;aln-*aln yang

akan dipilih untuk diusulkan leh #P%# itu harus mendapat persetujuan le)ih dulu dari pusat(

Hal ini merupakan knsekuensi dari kedudukan kepala daerah se)agai rgan daerah tnm

sekaligus alat pusat di daerah( Kepala daerah diletakkan pada psisi penguasa tunggal dalam

)idang pemerintahan di 'ilayahnya masing-masing yang menempel di atas daerah tnm(

;ntrl pusat atas daerah masih melalui penga'asan preenti., penga'asan represi., dan

penga'asan umum( #engan demikian, desentralisasi menurut N( 2 Tahun 1<:6 se)enarnya

le)ih di'arnai leh sentralisasi sehingga prduk hukum ini )ukan prduk yang )er'atak

renpnsi.( Hukum Agraria Setelah prklamasi kemerdekaan tanggal 1: Agustus 1<62, hukum-

hukum agraria yang ditinggalkan klnialisme 5elanda mendapat gugatan se*ara gen*ar agar

diganti dengan hukum agraria yang le)ih renpnsi.( Pemerintah sendiri menempuh dua jalur

untuk memenuhi gugatangugatan itu, yaitu mengeluarkan peraturan perundang-undangan se*ara

parsial dalam )idang keagrariaan dan mem)entuk )er)agai Panitia Peran*ang Hukum Agraria

Nasinal( Peraturan perundang-undangan yang si.atnya parsial itu di)uat untuk sementara sam)il

menunggu lahirnya hukum agrarian nasinal yang materi-materinya )erisi pen*a)utan terhadap

)idang-)idang tertentu dalam hukum agraria yang dirasa sangat tidak adil( Seperti

pen*a)utan hak knersi )agi pengusaha $rpa dengan N( 18 Tahun 1<6F, penghapusan

tanah partikelir dengan N( 1 Tahun 1<2F, peru)ahan Peraturan Perse'aan Tanah dengan

#arurat N( 7 Tahun 1<21 @yang kemudian diper)aharui dengan N( 7 Tahun 1<2/ dan

se)againya( Semua prduk hukum dalam )idang agraria yang masih )ersi.at parsial mempunyai

karakter yang le)ih renpnsi.+ppulistik( Sejak a'al kemerdekaan pemerintah juga telah

mengam)il langkah-langkah untuk mem)uat hukum agraria nasinal yang kmprehensi. melalui

pem)entukkan )er)agai Panitia Agraria( !ula-mula di)entuk Panitia Agraria Bgya @1<6F,



kemudian disusul dengan Panitia Agraria Gakarta @1<21, dan Panitia Se'ahj @1<27(

%angkuman hasil-hasil kerja )er)agai panitia itu diajukan leh !enteri Agraria Senarj kepada

#P% se)agai %( Namun, % yang diajukan pada era demkrasi li)eral ini kemudian ditarik

leh pemerintah karena terjadi peru)ahan knstitusi )erkenaan dengan #ekrit Presiden tanggal 2

Guli 1<2<( % terse)ut setelah diper)aharui atau disesuaikan dengan terma-terma yang ada

dalam # 1<62 dan knsepsi demkrasi terpimpin diajukan lagi kepada #P% se)agai %

pada tahun 1<70 leh !enteri Agraria Sadjar' untuk kemudian disahkan menjadi N( 2

Tahun 1<70 yang le)ih dikenal dengan se)utan PA @ndang- ndang Pkk Agraria( PA

menghapus semua 'atak yang melekat pada AW 1F:0 dan semua prduk hukum yang

menyertainya, yaitu 'atak dualisti*, .edalistik, dan ekplitati.( PA juga memuat asas D.ungsi

s*ial& )agi hak atas tanah serta prinsip pem)atasan luas maksimum dan minimum

tanah yang dapat dimiliki se*ara adil( #meinerklaring dinyatakan di*a)ut dan diganti dengan

asas Dhak menguasai dari Negara& yang )errientasi pada upaya mengusahakan kemakmuran

rakyat yang se)esar-)esarnya sesuai dengan amanat Pasal 88 # 1<62( #engan demikian,

PA )erkarakter sangan renpnsi.+ppulistik( Kasus PA menjadi satu-satunya prduk

hukum yang )erkarakter respnsie dalam penelitian ini pada era demkrasi terpimpin yang

triter( Hal ini )isa dijelaskan dari empat hal, yaitu > Pertama, PA )erasal dari 'arisan

@ran*angan-ran*angan ?aman demkrasi li)eral yang pengundangannya tertunda karena ada

#ekrit Presiden 2 Guli 1<2<( Kedua, PA memuat materi yang mem)alik dasr-dasar

klnialisme yang sudah pasti sangat ditentang leh semua pemimpin Indnesia, )aik pemimpin

yang demkratis maupun yang triter( Ketiga, materi PA tidak menyangkut distri)usi

kekuasaan sehingga pem)erlakuannya tidak akan mengganggu se)uah re?im triter sekalipun(

Keempat, PA tidak hanya memuat aspek pu)li* @hukum administrasi Negara, tetapi juga

memuat masalah-masalah priat @hukum perdata( Pada era Orde 5aru tidak diperlukan lagi

se)uah prduk hukum agraria nasinal karena Indnesia sudah meiliki PA( Oleh se)a) itu,

hanya dikeluarkan )e)erapa peraturan perundang-undangan dalam )idang keagrariaan yang

si.atnya parsial( Ada tuntutan )agi Orde 5aru untuk melakukan pem)aharuan terhadap )e)erapa

masalah @parsial dalam )idang agraria ini, seperti yang menyangkut Landre.rm @ N(

27+P%P ++1<70( #apat juga di*atat )ah'a prses pem)angunan pada era Orde 5aru telah

menye)a)kan meningkatnya tuntutan atas penggunaan lem)aga nteigning @pen*a)utan hak atas



tanah, seperti yang diatur dalam N( /0 Tahun 1<71( Tetapi sikap pragmatis Orde 5aru telah

melahirkan peraturan perundang-undangan parsial dalam )idang agrarian ini yang dapat

dikuali.ikasi *enderung )erkarakter knserati.+rtdks( Peraturan !enteri #alam Negeri

@P!#N N( 12 Tahun 1<:2 tentang Prsedur Pem)e)asan Tanah untuk Keperluan

Pem)angunan, di samping materinya se*ara hierarkis tidak prprsinal karena memuat materi

atau mengatur *ara lain dari apa yang diatur N( /0 Tahun 1<71, tidak mem)erikan

alternatie jika Dmusya'arah& untuk pem)e)asan tanah itu gagal, sehingga di dalam praktik

)anyak menim)ulkan masalah yang *enderung selalu memenangkan pihak yang ingin

mem)e)askan tanah( #alam pada itu, Inpres N( < Tahun 1<:8 dapat juga dipandang

se)agai prduk peraturan perundang-undangan yang le)ih memenuhi keperluan praktis

pemerintah untuk melakukan pengadaan tanah untuk keperluan pem)angunan( Seharusnya

materi kedua peraturan perundangundangan ini dapat di)uat le)ih rin*i dan di)eri )entuk hukum

setingkat ( Sedikit kemajuan terjadi pada tahun 1<<8, pemerintah mengeluarkan Keppres

N( 22 Tahun 1<<8 tentang Pengadaan Tanah )agi Pelaksanaan Pem)angunan untuk

Kepentingan mum( Kemajuan terse)ut, misalnya terlihat pada prsedur musya'arah yang le)ih

ter)uka untuk menentukan ganti rugi( Terlihat juga adanya jalan keluar jika penetapan ganti rugi

ditlak pemilik hak atas tanah, yakni dengan mengajukan ke)eratan dan minta penyelesaian

gu)ernur( Gika penetapan gu)ernur itu masih ditlak dapat ditempuh penyelesaian dengan

menggunakan N( /0 Tahun 1<71, yaitu prsedur pen*a)utan hak @nteigning( Namun

Karena su)stansinya sangat penting, materi Keppres N( 22 Tahun 1<<8 seharusnya di)eri )aju

hukum dalam )entuk yang sekaligus diintegrasikan dengan N( /0 Tahun 1<71(



BAB III

P E N U T U P

#.1 Ke!'*ulan

Hasil atas kasus-kasus ini menunjukkan )ah'a perkem)angan karakter prduk hukum

senantiasa dipengaruhi atau ditentukan leh perkem)angan kn.igurasi plitik( Artinya

kn.igurasi plitik tertentu ternyata selalu melahirkan karakter prduk hukum tertentu pula( Pada

saat kn.igurasi plitik tampil se*ara demkratis, maka karakter prduk hukum yang

dilahirkannya *enderung respnsie+ppulistik( Sedangkan ketika kn.igurasi plitik )ergeser ke

sisi yang triter, maka prduk hukum yang lahir le)ih )erkarakter knserati.+rtdks+elitis(

Tujuan hukum mempunyai si.at uniersal seperti keterti)an, ketenteraman, kedamaian,

kesejahteraan dan ke)ahagiaan dalam tata kehidupan )ermasyarakat( #engan adanya hukum

maka tiap perkara dapat di selesaikan melaui prses

pengadilan dengan prantara hakim )erdasarkan ketentuan hukum yang )erlaku,selain itu Hukum

)ertujuan untuk menjaga dan men*egah agar setiap rang tidak dapat menjadi hakim atas dirinya

sendiri(

#.2 S a r a n

#alam pem)uatan makalah ini, tentunya saya selaku penulis tidak lepas dari kesalahan,

ataupun kekeliruan( Oleh karena itu, saya selaku penulis mengharapkan kritik dan saran yang

dapat )erguna )agi pem)uatan makalah saya selanjutnya(



DAFTAR PUSTAKA

!(#(, !ah.ud, Plitik Hukum di Indnesia, Gakarta> PT( %aja 3ra.ind Persada,

/00<(

tugas mid politik hukum

Documents