ucha

7/22/2019 ucha

1/56

Tugas Individu

PERAN ASIA REGIONAL TRAFF ICKING IN PERSONS(ARTIP)DALAM

MENANGGULANGI MASALAH PERDAGANGAN MANUSIA DI INDONESIA

Diajukan untuk memenuhi salah satu tugas Kejahatan Transnasional

Dosen :

Dr. H. Obsatar Sinaga, S.IP,. M.Si.

Disusun Oleh :

Yusra B. Rahman 170210060099

JURUSAN HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS PADJADJARAN

JATINANGOR

2013

7/22/2019 ucha

2/56

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur hanya bagi Allah S.W.T. atas segala nikmat, berkah, rahmat

serta karunia-Nya sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi ini

dengan baik. Shalawat serta salam untuk Rasullullah Muhammad S.A.W dan keluarga

serta sahabat atas contoh dari semangat keikhlasan dalam menyebarkan perintah-Nya.

Melalui Tugas yang berjudul PERAN ASIA REGIONAL TRAFF ICKING IN

PERSONS (ARTIP) DALAM MENANGGULANGI MASALAH PERDAGANGAN

MANUSIA DI INDONESIA ini, penulis bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat

kelulusan pada mata kuliah Kejahatan Transnasional jurusan Hubungan Internasional,

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran. Selain itu, penulis juga

berharap dapat memberikan sumbangan gagasan dan pemikiran keilmuan yang

berkaitan dengan studi hubungan internasional sehingga tugas ini dapat dijadikan

sebagai sebuah referensi tambahan bagi para penstudi maupun akademisi hubungan

internasional lainnya, khususnya dalam kajian Kejahatan Internasional.

Jatinangor, 31 Juli 2013Penulis

Yusra B. Rahman

7/22/2019 ucha

3/56

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

B. Perumusan Masalah ..

C. Pembatasan Masalah .

D. Tujuan Dan Kegunaan Penulisan ..

E. Kerangka Teori ..

F. Skema Pemikiran ...

G. Metodologi Penelitian ....

H. Definisi Konseptual

I. Sistematika Penulisan

BAB II TINJAUAN UMUM PERDAGANGAN MANUSIA

A. Perdagangan Manusia

B. Sejarah Perdagangan Perempuan dan Perkembangannya Di Indonesia

C. Bentuk dan Jenis Perdagangan Manusia

1. Pekerja Rumah Tangga2. Pelacuran dan Eksploitasi Seksual

3. Menjadi Buruh Migran Baik Legal Maupun Ilegal

4. Kawin Kontrak/Pengantin Pesanan

5. Sebagai Penari, Penghibur dan Pertukaran Budaya

6. Pekerja Anak

7. Perdagangan Bayi

D. FaktorFaktor dan Sebab Terjadinya Perdagangan Manusia

1. Masyarakat Kurang Menyadari Tentang Masalah Perdagangan Manusia

2. Keinginan Untuk Cepat Mendapatkan Kekayaan

FaktorFaktor Budaya

1. Kurangnya Pendidikan

2. AnakAnak Dalam Keluarga

3. Peran Perempuan Dalam Keluarga

4. Sejarah Pekerjaan Karena Jeratan Hutang

7/22/2019 ucha

4/56

5. Tidak Ada Catatan Kelahiran

6. Pernikahan Dini

7. Korupsi dan Lemahnya Penegakan Hukum

BAB III PROFIL ASIA REGIONAL TRAFFICKING IN PERSON (ARTIP)

A. Sejarah Berdirinya ARTIP

B. Misi Perencanaan

C. Struktur ARTIP

D. ARTIP di Indonesia

1. Penasihat Kepolisian Kawasan

2. Koordinator Proyek Negara

3. Administrasi Pendukung

BAB IV PERAN ARTIP DI INDONESIA

A. Pemerintah Indonesia Dalam Menanggulangi Perdagangan Manusia

B. Peran ARTIP Dalam Menanggulangi Masalah Perdagangan Manusia Di

Indonesia

1. Konsultan

2. Motivator

3. Komunikator

4. Katalisator

5. Pialang

C. HambatanHambatan

D. Perkembangan Hasil

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

7/22/2019 ucha

5/56

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang MasalahPerdagangan manusia dianggap oleh masyarakat internasional sebagai bentuk

perbudakan masa kini dan pelanggaran berat terhadap hak asasi dasar manusia. Gejala

perdagangan manusia terus berkembang secara global, sehingga merupakan masalah

internasional dan bagian integral dari proses migrasi internasional.

Hampir seluruh wilayah di dunia telah terjadi praktek jual beli manusia. Catatan

dari Asia Regional Trafficking in Persons (ARTIP) Project menyebutkan, setiap

tahunnya, sekitar 800 ribu orang diperdagangkan di lintas batas internasional. 1 Kawasan

Asia tenggara dan Asia selatan, negaranegara Amerika latin, negaranegara pecahan

Uni Soviet merupakan kawasan dengan mobilitas perdagangan yang sangat menonjol.2

Masalah perdagangan manusia di Asia cukup serius dan besar kemungkinan

akan terus meningkat. Di Asia, perempuan, laki laki dan anakanak diperdagangkan

untuk tujuan yang bermacam macam. Hal seperti eksploitasi seksual, eksploitasi

buruh di kapal nelayan dan di pabrikpabrik, serta untuk mengemis dan berjualan di

jalanjalan.

Di wilayah Asia Tenggara seperti thailand, Singapura, Filipina, Myanmar

Indonesia dan Malaysia, bisnis perdagangan manusia juga memiliki mobilitas

perdagangan manusia yang tinggi.

Untuk pengertian perdagangan manusia, sampai sekarang sukar dicari

pengertian yang universal tentang konsep perdagangan manusia atau trafficking ini.

Menurut Soesilo, Perdagangan perempuan ialah melakukan perbuatan perbuatan

dengan maksud menyerahkan perempuan kepada pihak lain untuk kepentingan

pelacuran. Termasuk pula di sini adalah kegiatan mencari perempuan-perempuan untuk

dikirim keluar negeri dan dijadikan pelacur.3 Konvensi PBB untuk Penindasan,

Perdagangan Manusia dan Eksploitasi Pelacuran oleh Orang lain tahun 1949 membatasi

1www.kabarindonesia.com, akses tanggal 19 November 2009.

2Asia Regional Trafficking in Person ( ARTIP )project design document. 2005, hal. 13.

3

Soesilo, R., Kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) serta komentar komentarnya : Politica2,Bogor. 1994.
http://www.kabarindonesia.com/http://www.kabarindonesia.com/

7/22/2019 ucha

6/56

Tujuan

Eksploitasi ataumengakibatkan orang

tereksploitasi yangmeliputi namun tidak

terbatas pada pelacuranatau kerja paksa atau

perbudakan ataupenindasan ataupemerasan atau

kekerasan seksual atautransplantasi organ

pengertian traffickinghanya pada praktek prostitusi dan kejahatan yang menyertai yaitu

perdagangan manusia untuk tujuan prostitusi.

Tabel berikut ini telah dikembangkan oleh ACILs dan ICMC dengan berkonsultasi

dengan pihak pemerintah. Dalam hal korban berusia 18 tahun atau lebih, suatu kasus

harus memiliki salah satu unsur dari tiap kolom untuk dianggap sebagai perdagangan

orang menurut hukum di Indonesia. Namun jika korban berusia kurang dari 18 tahun,

suatu kasus sudah dapat disebut sebagai perdagangan orang jika sudah memenuhi salah

satu unsur dari kolom pertama (proses) dan kolom terakhir (tujuan).4

UNODC, United Nations Office on Drugs and Crime (Bagian dari Perserikatan

Bangsa-Bangsa yang bertugas menangani Kejahatan dan Obat Bius) mendefinisikan

perdagangan manusia sesuai dengan Lampiran II, Ketentuan Umum, Pasal 3, Ayat (a)

[1] dari Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons (Protokoluntuk Mencegah, Menekan dan Menghukum Perdagangan Manusia) perdagangan

manusia sebagai rekrutmen, transportasi, transfer, menadah atau menerima manusia,

dengan cara ancaman atau penggunaan kekuatan atau bentuk-bentuk lain dari

kekerasan, dari penculikan, dari penipuan, dari kecurangan, dari penyalahgunaan

kekuasaan atau posisi kerentanan atau pemberian atau penerimaan pembayaran atau

4

Tim ACILS dan ICMC, BUKU SAKU BAGI ANGGOTA GUGUS TUGAS PENCEGAHAN DANPENANGANAN PERDAGANGAN ORANG DI INDONESIA. Jakarta. 2009

Proses

Perekrutan ataupenampunganatau pengirimanatau penerimaan

seseorang

Cara

Ancamankekerasan atau

penculikan ataupenyekapan ataupemalsuan ataupenipuan atau

penyalahgunaankekuasaan atau

posisi rentan atau

jeratan utang ataumemberi bayaran

atau manfaat

7/22/2019 ucha

7/56

keuntungan untuk mencapai persetujuan dari orang yang memiliki kontrol terhadap

orang lain, untuk tujuan eksploitasi.5

Mengikut kepada Global Alliance Against Trafficking Women (GAATW), dalam

definisinya menekankan adanya tiga elemen penting dalam konsep trafficking, yaitu

rekrutmen, transportasi dan lintas batas negara. Dalam hal ini perdagangan manusia

sebagai semua usaha atau tindakan yang berkaitan dengan perekrutan, transportasi di

dalam atau melintasi perbatasan, pembelian, penjualan, transfer, pengiriman atau

penerimaan seseorang dengan menggunakan penipuan atau tekanan termasuk

penggunaan atau ancaman penggunaan kekerasan atau penyalahgunaan kekuasaan atau

lilitan hutang dengan tujuan untuk menempatkan atau menahan orang tersebut, baik

dibayar ataupun tidak, untuk kerja yang tidak diinginkannya (domestik atau seksual),

dalam kerja paksa atau ikatan kerja atau dalam kondisi seperti perbudakan dalam suatu

lingkungan lain dari tempat dimana orang itu tinggal pada waktu penipuan, tekanan atau

lilitan hutang pertama kali.6

Dari ketiga elemen dasar trafficking tersebut di atas, sangat terlihat perbedaan

antara trafficking (perdagangan manusia) dan smuggling (penyelundupan). Dalam

fenomena smuggling mengandung unsur-unsur ilegalitas transportasi, melintas batas

negara dan sama sekali tidak ada unsur eksploitasi terhadap pekerja migran di negara

tujuan. Sebaliknya, dalam kasus traffickingselalu berlaku tindakan yang mengeksploit

pekerja migran. Bagaimanapun, di dalam perdagangan perempuan terkadang

ditemukan juga unsur penyelundupan karena memasuki negara lain secara illegal.7

Kemudian oleh Convention on the Elimination of All Form of Discrimination

Againt Women (CEDAW) tahun 1979, ditambahkan satu elemen lagi yakni elemen

persetujuan atau consent. Dalam hal ini, persetujuan korban merupakan elemen kunci

dalam konsep trafficking. Sepanjang tujuannya tidak dimaksudkan untuk

5Ketentuan Umum, Pasal 3, Ayat (a) [1] dari Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in

Persons6

Lembaga Advokasi Buruh Migran Indonesia Solidaritas Perempuan, HAM Dalam Praktek PanduanMelawan Perdagangan Perempuan dan Anak, Jakarta, 2002.

7

Farid., Muhammad.Perdagangan (trafficking) anak dan perempuan : masalah definisi . Yogyakarta.2000.

7/22/2019 ucha

8/56

mengeksploitasi pekerja migran atau masih dalam batas batas consent yang

bersangkutan, maka hal itu tidak dapat dikategorikan sebagai trafficking.8

Berdasarkan beberapa definisi yang diurai di atas, maka dapatlah dikatakan

bahwa perdagangan perempuan ialah suatu kegiatan yang meliputi proses perekrutan,

pemindahan, penampungan, persetujuan (consent) yang bersangkutan dan pengiriman

perempuan baik di dalam wilayah negara maupun melintasi batas negara untuk

pekerjaan atau pelayanan dengan menggunakan cara-cara kekerasan atau ancaman

kekerasan, kebohongan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penghambaan

dan penipuan untuk tujuan eksploitasi.

Dalam peta migrasi lintas batas di Asia Tenggara dan Mekong, posisi Indonesia

merupakan negara pemasok tenaga kerja terutama ke Malaysia dan negara negara di

Asia tenggara. Sebagian besar migrasi Indonesia ke wilayahwilayah tersebut bersifat

ilegal sehingga sarat dengan masalah seperti menjadi obyek perdagangan manusia untuk

tujuan prostitusi. Data statistik komprehensif perdagangan perempuan dan anak di

Indonesia tidak tersedia. Sulit untuk mengetahui data akurat mengenai perdagangan

tersebut mengingat kegiatannya terselubung. Biarpun demikian, diperkirakan ratusan

ribu orang telah mengalaminya. Pada tahun 2003, diperkirakan kasus perdagangan

manusia telah mencapai angka yang sangat memprihatinkan sampai 7000 kasus. 9 Data

perdagangan perempuan ini termasuk dark number. Artinya, data yang tersedia hanya

berasal dari kasus yang dilaporkan, padahal tidak semua kasus dilaporkan.

Menurut pimpinan International Labour Organization (ILO) untuk Indonesia

Alan Bouton, bahwa perdagangan manusia di Indonesia meningkat pada tahun 2009.10

Menurut Alan pengaruh krisis global memberikan tekanan yang cukup berat bagi

Indonesia, banyak pabrik ditutup dan kesempatan kerja menjadi sempit. Menteri Hukum

dan HAM, Andi Matalata (pada saat itu, 16 Desember 2008) menambahkan, faktor

faktor yang menyebabkan perdagangan manusia di Indonesia meningkat yaitu karena,

isu budaya, kesempatan kerja yang sempit dan kondisi geografis Indonesia yang

8Global Alliance Against Trafficking Women (GAATW).Practical guide to assisting trafficked women,Bangkok. 1997.

9

www.ham.go.id/index_HAM. akses tanggal 29 oktober 2009.10 www.vivanews.com, akses tanggal 25 Oktober 2009.
http://www.ham.go.id/index_HAMhttp://www.vivanews.com/http://www.vivanews.com/http://www.ham.go.id/index_HAM

7/22/2019 ucha

9/56

menyulitkan pemerintah Indonesia untuk mengawasi kasus kasus perdagangan

manusia.11

Banyaknya kasus perdagangan manusia di Asia Tenggara yang tidak dapat

dengan mudah diatasi oleh para pemerintahan negara negara di kawasan Asia

Tenggara pada khususnya dan karena banyaknya celah yang membuat para pelaku

perdagangan manusia meloloskan diri dari jerat hukum serta bersamaan dengan itu juga

memberikan jaminan keamanan dan keadilan bagi mereka yang menjadi korbannya

membuat pemerintah Australia berinisiatif untuk mengatasi masalah perdagangan

manusia ini dengan mengembangkan proyek baru, yaitu Asia Regional Trafficking in

Persons Project(ARTIP) Project.

Asia tenggara yang menjadi negaranegara transit dan negara asal perdagangan

manusia juga negara tujuan. Indonesia merupakan negara asal dan juga menjadi negara

transit dalam jalur perdagangan manusia. Manusiamanusia yang diperdagangkan dari

Thailand, Myanmar, dsb. Akan perdagangkan ke Indonesia begitu pula sebaliknya.

Australia pun menjadi negara tujuan dalam jalur perdagangan ini. Dari wilayah

wilayah di Asia tenggara menuju Australia untuk diperdagangkan. Karena itu

pemerintah Australia pun berinisiatif untuk membantu negaranegara di Asia tenggara

untuk menangani masalah perdagangan manusia ini.

Pada tahun 2003, pemerintah Australia memprakarsai sebuah proyek bagi

kawasan Asia Tenggara yang didanai oleh Australian Governments Agency for

International Development(AusAID), yang dikenal denganAsia Regional Cooperation

to Prevent People Trafficking (ARCPPT). Proyek tersebut selesai pada bulan Maret

2006. Yang mana proyek tersebut berupaya menjadi wadah bagi langkah yang lebih

efektif dan terkoordinasi guna menanggulangi kejahatan perdagangan manusia, baik

dalam negeri maupun antar negara.12

Asia Regional Cooperation to Prevent People Trafficking (ARCPPT) bekerja

bersama dengan badan-badan peradilan pidana tingkat nasional di Kamboja, Laos,

Myanmar dan Thailand, serta menjalankan beberapa kegiatannya di Indonesia. Asia

Regional Cooperation to Prevent People Trafficking (ARCPPT) menjalin kerja sama

11

www.ausaid.gov.au/media/release, akses tanggal 20 september 2009.12 www.humantrafficking.com. Akses tanggal 20 Oktober 2009
http://www.ausaid.gov.au/media/releasehttp://www.ausaid.gov.au/media/release

7/22/2019 ucha

10/56

erat dengan ASEAN dan forum-forum regional, Senior Officials Meeting on

Transnational Organised Crime (SOMTC) yang memegang peranan penting dalam

masalah perdagangan manusia.

Prestasi luar biasa yang dihasilkan dari proyekAsia Regional Cooperation to

Prevent People Trafficking(ARCPPT) di kawasan Asia Tenggara membuat pemerintah

Australia mengambil keputusan untuk mengembangkan proyek baru untuk melanjutkan

prestasi luar biasa yang telah dicapai oleh masing masing negara dan oleh kawasan

tersebut secara keseluruhan. Pemerintah Australia mengambil keputusan untuk

mengembangkan proyek lanjutan dari ARCPPT, yaitu proyekAsia Regional Trafficking

in Persons Project(ARTIP) ini.

ProyekAsia Regional Trafficking in Persons Project (ARTIP) ini diluncurkan

pada bulan Agustus 2006. Asia Regional Trafficking in Persons Project (ARTIP)

memusatkan perhatiannya pada upaya penegakan hukum pidana melawan perdagangan

manusia dengan penekanan khusus pada upaya menutup celah yang memungkinkan

para pelaku perdagangan manusia meloloskan diri dari jerat hukum dan menjamin

keadilan bagi para korbannya.

Polisi umum maupun polisi khusus, memegang peranan penting guna mencapai

penegakan hukum pidana yang tegas dalam menghadapi perdagangan manusia. Polisi

umum sering kali menjadi pihak pertama yang bersinggungan langsung dengan korban

dan pelaku perdagangan manusia. Kemampuan mereka mengenali korban dengan tepat

dan mengambil langkah awal merupakan hal yang sangat penting. Polisi khusus

dibutuhkan untuk melaksanakan pekerjaan yang rumit namun sangat penting, yaitu

penyidikan tindak pidana perdagangan manusia. Asia Regional Trafficking in Persons

Project (ARTIP) berupaya untuk memperlengkapi kedua aparat penegakan

hukumumum dan khusus ini dengan pengetahuan dan keterampilan yang mereka

butuhkan. Proyek ini memberikan perhatian khusus pada upaya mendukung satuan-

satuan khusus penanggulangan perdagangan manusia serta upaya membina hubungan

antar satuan-satuan tersebut guna menggalakkan kerja sama penyidikan antar negara.

Asia Regional Trafficking in Persons Project (ARTIP) juga bekerja untuk

meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang perdagangan manusia di kalangan

para hakim dan jaksa. Dengan demikian dapat dipastikan bahwa kasus perdagangan

7/22/2019 ucha

11/56

manusia akan berhasil diajukan ke hadapan pengadilan dan dijatuhi hukuman. Di

samping memberikan dukungan di tingkat nasional, hal ini juga mengikutsertakan

kegiatan-kegiatan yang bertujuan meningkatkan kerja sama antar negara dalam

mengajukan tuntutan di pengadilan.

Hukum yang baik merupakan landasan bagi upaya nasional penegakan hukum

pidana yang tegas melawan perdagangan manusia. Asia Regional Trafficking in Persons

Project (ARTIP) memberikan nasihat dan dukungan kepada pemerintah dalam

mengembangkan dan/atau meninjau kembali kerangka hukum nasionalnya yang

berkisar pada permasalahan perdagangan manusia. Pusat perhatian pengembangan dan

peninjauan kembali ini diarahkan hingga melampaui kerangka undang undang khusus

perdagangan manusia agar juga mencakup misalnya perundang undangan yang

berkaitan dengan pencucian uang, bantuan hukum timbal balik dan ekstradisi.

Asia Regional Trafficking in Persons Project (ARTIP) mendukung

pengembangan dan penerapan kerangka kebijakan yang tegas tentang perdagangan

manusia, baik di tingkat nasional maupun di tingkat regional. ASEAN merupakan mitra

penting bagi Asia Regional Trafficking in Persons Project(ARTIP) di tingkat regional

oleh karena ASEAN memainkan peran utama dalam mengembangkan norma-norma

acuan umum, berbagi pengalaman dan kiat-kiat terbaik, serta kebijakan regional yang

tegas tentang perdagangan manusia.

B. Perumusan MasalahSetelah melihat dan meninjau hasil kerja yang menghasilkan prestasi yang luar

biasa dari proyekAsia Regional Cooperation to Prevent People Trafficking(ARCPPT)

yang berakhir pada bulan Agustus 2006, yang bekerja bersama badanbadan peradilan

pidana tingkat nasional di Kamboja, Laos, Myanmar dan Thailand, serta menjalankan

beberapa kegiatannya di Indonesia, pemerintah Australia kembali memprakarsai untuk

mengembangkan proyek baru dalam menanggulangi kasus perdagangan manusia di

kawasan Asia Tenggara, yaitu Asia Regional Trafficking in Persons Project (ARTIP)

Project.

Berdasarkan latar belakang di atas penulis ingin merumuskan masalah, yaitu

Apa peran ARTIP dalam mengatasi masalah perdagangan manusia di Indonesia?

7/22/2019 ucha

12/56

C. Pembatasan MasalahDalam menyelesaikan penulisan skripsi ini, penulis akan mencoba membatasi

masalah untuk menghindari pembahasan yang menjadi terlalu melebar dan bahkan

keluar dari pembahasan yang sebenarnya akan dibahas. Dan pembatasan masalah yang

penulis berikan, yaitu terbatas pada peranAsia Regional Trafficking in Persons Project

(ARTIP) dalam mengatasi dan menanggulangi masalah perdagangan manusia di

Indonesia. Dibatasi dengan batasanbatasan waktu antara 20062011. Karena proyek

ini diproyeksikan untuk berjalan dalam kurun lima tahun ini. Juga pembatasan masalah

pada perdagangan manusia, yang dalam hal ini berjenis kelamin perempuan yang

berusia produktif antara 1530an. Karena kasus perdagangan manusia banyak dialami

oleh para perempuan yang diperdagangkan untuk dieksploitasi seksualnya.

D. Tujuan dan Kegunaan PenelitianPenulisan skripsi ini bertujuan untuk mencoba meneliti dan menganalisa tentang

peran Asia Regional Trafficking in Persons Project (ARTIP) di dalam usahanya untuk

mengatasi masalah perdagangan manusia di Indonesia, serta mendeskripsikan dan

memberikan informasi mengenai peran tersebut.

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan berpikir bagi penulis dan

para pemerhati masalah organisasi internasional untuk memahami peran Asia Regional

Trafficking in Persons Project (ARTIP) dalam menangani masalah perdagangan

manusia di Indonesia.

E. Kerangka TeoriDalam penulisan skripsi ini diperlukan adanya suatu teori dan konsep yang tidak

saja relevan dengan masalah yang akan diteliti, namun juga dapat diturunkan menjadi

sejumlah variabel dan indikator yang diperlukan.13

Hubungan internasional seringkali diidentikan dengan hubungan antar dua

negara atau hubungan antar negara negara di dunia. Padahal, dalam kenyataannya

13

Bakry, Umar S., Pedoman Penulisan Skripsi, Bidang Studi HI, Universitas Jayabaya, Jakarta, 2002.hal. 12

7/22/2019 ucha

13/56

masih banyak aktor aktor lain yang turut berperan dan berpengaruh terhadap

hubungan internasional. Berikut definisi hubungan internasional yang mewakili aktor

aktor selain negara (nonstate actor).

Menurut charles McClelland seperti dikutip Umar S Bakry dalam bukunya

pengantar Ilmu hubungan Internasional, hubungan internasional sebagai sebuah studi

mengenai semua bentuk pertukaran, transaksi, hubungan, arus informasi, serta berbagai

respon perilaku yang muncul diantara dan antar masyarakat yang terorganisir secara

terpisah, termasuk komponenkomponennya.14

Teori Organisasi

Menurut A Leroy Bennet, organisasi internasional adalah merupakan struktur

atau lembaga resmi yang saling bekerja sama dengan negara berdaulat lainnya di dunia

sebagai suatu latihan yang berharga.15

Menurut Daniel S Cheever dan H Field Haviland Jr, yang disadur dari buku

Organizing for Peace: International Organization in World Affairs memberikan

definisi secara sederhana mengenai organisasi internasional,16

Any cooperative arrangement instituted among states, usually by a basic

agreement to perdorm some mutually advantageous functions implemented through

periodic meetings and staff activities

Definisi menurut Daniel S Cheever dan H Field Haviland Jr tersebut bermakna

bahwa organisasi internasional adalah pengaturan bentuk kerja sama internasional yang

melembaga antara negara negara, umumnya berlandaskan suatu persetujuan dasar

untuk melaksanakan fungsi fungsi yang memberikan manfaat timbal balik yang

dilaksanakan melalui pertemuan pertemuan serta kegiatan kegiatan staf secara

berkala.

14 Bakry, Umar S,Pengantar Hubungan Internasional, JUP, Jakarta, 1999. hal. 315

A. Leroy Bennet, International Organization: principles and Issues, New Jersey, Prentice Hall, 1995,hal. 2.

16

Daniel S Cheever & H Field Haviland Jr dari Ade Maman S, Organisasi Internasional & intergrasiEkonomi Regional Dalam Perspektif Hukum Dan Globalisasi, Jakarta, Ghalia Indonesia,1998, hal. 49.

7/22/2019 ucha

14/56

Organisasi Internasional dapat dikategorikan yaitu antara lain, organisasi

internasional antar pemerintah atau disebut juga Intergovernmental Organization (IGO)

dan organisasi non pemerintah atau Non Governmental Organization (NGO). NGO

merupakan organisasi swasta internasional yang terdiri dalam bidang bidang sosial

seperti ekonomi, kebudayaan dan kelompok kelompok lain. Sedangkan IGO

merupakan institusi yang beranggotakan delegasi resmi pemerintah negaranegara.

Teori Peran

Peran dapat diartikan sebagai orientasi atau konsepsi dari bagian yangdimainkan oleh suatu pihak dalam posisi sosialnya. Dengan peranan tersebut, sang

pelaku peran baik itu individu maupun organisasi akan berperilaku sesuai dengan

harapan orang atau lingkungannya.17

Peran suatu organisasi menurut Karen OConnor and Larry J. Sabato

menyatakan bahwa dalam perannya, suatu organisasi dapat melakukan berbagai

tindakan, diantaranya sebagai Consultant Media, PollsterdanFree Media.18

Peran sendiri merupakan seperangkat perilaku yang diharapkan dari pelaku yang

dapat berwujud sebagai perorangan sampai dengan kelompok, baik kecil maupun besar,

yang kesemuanya menjalankan berbagai peranan. Baik peranan yang bersifat individual

maupun jamak dapat dinyatakan sebagai struktur.19

Menurut William W. Biddle and Loureide J. Biddle, peran suatu lembaga dalam

memberikan bantuan kepada pihak lain dapat dibedakan sebagai berikut : 20

1. Peran sebagai motivator artinya bertindak untuk memberikan dorongan

kepada orang lain untuk berbuat sesuatu guna mencapai tujuan.

2. Peran sebagai katalisator dalam memberikan bantuan dan berupaya untuk

mempercepat proses dengan sedikit sekali campur tangan atau pengaruhnya

terhadap kegiatan yang dilakukan.

17Teuku May Rudi., Studi Strategis Dalam Transformasi Sistem Internasional Pasca Perang Dingin. Bandung: Refika Aditarna. 2002.

18 Karen OConnor and Larry J. Sabato,American Government, Contuinity and Change. United States ofAmerica: Allyn and Bacon. 1997, hal. 542543.

19Teuku May Rudi, loc. cit.

20

William W. Bidle and Loureide J. Bidle. The Community Development Process : The Rediscovery ofLocal Initiative. United State of America. Holt: Rinehart and Winston, Inc. 1965

7/22/2019 ucha

15/56

3. Peran sebagai komunikator (communicator) artinya menyampaikan

informasi yang sebanyakbanyaknya secara benar dan dapat dipertanggung

jawabkan.

4. Peran sebagai pialang (resources broker), merupakan sumber dana, jasa dan

keahlian yang diperlukan masyarakat, sedangkan di dalam masyarakat tersebut

tidak memilikinya.

5. Peran sebagai konsultan (consultant), memberikan jasa konsultasi terhadap

badan, lembaga, institusi pemerintah untuk memperluas cakrawala pandang.

6. Peran sebagai spesialis, dalam hal ini memberikan pelayanan keahlian sesuai

dengan kebutuhan pelanggan.

7. Peran sebagai agen pembangun (agent of development), yaitu menjadi juru

bicara suatu lembaga agar dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsi secara

konsisten.

Dalam penulisan skripsi ini, peran ARTIP dalam menanggulangi masalah

perdagangan manusia di Indonesia, penulis menggunakan peran peran, yaitu peran

sebagai konsultan, motivator, komunikator, katalisator dan pialang.

F. Skema Pemikiran

7/22/2019 ucha

16/56

Kasus perdagangan manusia (human trafficking) di Indonesia sudah mencapai

taraf yang cukup mengkhawatirkan. Indonesia termasuk salah satu negara dengan kasus

perdagangan manusia tertinggi di dunia.

Asia Regional Trafficking in Persons (ARTIP) Project merupakan sebuah

organisasi non-pemerintah internasional hasil prakarsa pemerintah Australia yang

berinisiatif untuk membantu Indonesia dalam hal penanggulangan kasus perdagangan

manusia.

Peran ARTIP dalammenanggulangi perdagangan

manusia di Indonesia

Konsultan

Membantu fungsi peradilan dan kejaksaanpemerintah di seluruh wilayah untuk mengatasiperdagangan secara lebih efektif denganmemperkuat kesadaran dan dengan menyediakan

petunjuk dan bantuan khusus.

Katalisator

Ikut serta dalam Proyek baru dan negara-negara

mitra untuk memaksimalkan tujuan Proyekkawasan sambil memastikan konsolidasi

pencapaian proyek sebelumnya.

Pialang

Melaksanakan dan mengelola Proyek denganmemberikan secara efektif penasihat jangka

panjang dan jangka pendek, perencanaan,keuangan, kegiatan dan menghasilkan

pengelolaan dan komunikasi dan koordinasi

dengan para donor dan para pemegang saham.

Komunikator

Meningkatkan pendekatan yang inovatif dankolaboratif mengenai masalah perdaganganmanusia dengan mengembangkan kerangka kerjahukum dan peraturan yang baik, memperkuatkebijakan dan kemampuan penelitian, saling

bertukar informasi dan kegiatan lainnya.

Perdagangan Manusia diIndonesia

Motivator

Meningkatkan kinerja unit anti-trafficking danaparat penegak hukum dengan mengembangkan

pengetahuan,keterampilan dalam menanggapimasalah perdagangan manusia.

7/22/2019 ucha

17/56

Dalam perannya di Indonesia Asia Regional Trafficking in Persons Project

(ARTIP) mempunyai strategi strategi peran yang dapat digolongkan menjadi : peran

sebagai konsultan, peran sebagai motivator, peran sebagai komunikator, peran sebagai

katalisator dan peran sebagai pialang. Melalui strategi strategi peran tersebut, ARTIP

menjalankan programprogram yang sesuai.

Seluruh strategi dan peran yang dijalankan oleh Asia Regional Trafficking in

Persons Project (ARTIP) diharapkan dapat membantu Kawasan Asia Tenggara dalam

mengatasi masalah perdagangan manusia yang semakin hari semakin marak terjadi.

G. Metodologi PenelitianDalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode deskriptif yang dapat

diartikan sebagai penelitian yang berusaha menuturkan pemecahan masalah yang ada

sekarang berdasarkan data data, menyajikan data, menganalisis dan

menginterpretasi.21 Adapun teknik pengumpulan data yang dipilih oleh penulis adalah

teknik library research yaitu dengan memperoleh data dari literature literature yang

relevan, majalah, jurnal ilmiah serta hasilhasil penelitian terdahulu.22

H. Definisi KonseptualDefinisi Konseptual adalah definisi yang menggambarkan atau menjelaskan

konsep dengan menggunakan konsepkonsep lain agar lebih mudah untuk dipahami.

1. Perdagangan Manusia (human trafficking)

Segala jenis transaksi jual beli manusia baik disetujui atau tidak, juga

termasuk di dalamnya pemindahan orang secara rahasia dan terlarang yang

bertujuan mengeksploitasi dan hanya memberi keuntungan kepada perekrut,

pelaku perdagangan dan sindikat kejahatan. Para korban paling banyak wanita

yang berusia produktif antara 1530an.

2. Kawasan Asia Tenggara

21

Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, Metode Penelitian, Jakarta: Bumi Aksara, 2004. Hal. 44.22 Bakry, Umar S, Op. cit., Hal. 18

7/22/2019 ucha

18/56

Dalam hal ini lima negara ASEAN yang telah membuka kerja sama dalam

dengan ARTIP dalam menanggulangi perdagangan manusia yaitu Kamboja,

Thailand, Laos, Myanmar dan Indonesia.

3. Peran

Merupakan seperangkat perilaku yang diharapkan dari pelaku yang dapat

berwujud sebagai perorangan sampai dengan kelompok, baik kecil maupun

besar, yang kesemuanya menjalankan berbagai peranan.

4. Asia Regional Trafficking in Persons Project(ARTIP)

Sebuah organisasi-non pemerintah inisiatif dari pemerintah Australia yang

menanggulangi masalah yang berkaitan dengan kemanusiaan khususnya

praktek jualbeli manusia.

I. Sistematika PenulisanUntuk memudahkan penulisan skripsi ini, maka penulis menyajikan

penulisannya dengan sistem bab, penulis membagai dalam lima bab yang dapat

menjelaskan konsep konsep yang penulis gunakan dalam skripsi ini. Seluruh isi

skripsi ini terbagi dalam babbab sebagai berikut :

BAB I Merupakan bab pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, perumusan

masalah, pembatasan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka

teori, kerangka pemikiran, definisi konseptual, metodologi penelitian serta

sistematika penulisan.

BAB II Berisikan tinjauan umum dimulainya perdagangan manusia di Indonesia

serta perkembangannya belakangan ini.

BAB III Berisikan tentang profil organisasi yang penulis bahas yaitu Asia Regional

Trafficking in Persons Project(ARTIP) Project.

BAB IV Berisikan paparan tentang peran Asia Regional Trafficking in Persons

Project (ARTIP) yang telah diterapkan di Indonesia untuk membantu

menanggulangi perdagangan manusia.

BAB V Berisikan kesimpulan dari apa yang telah penulis paparkan pada bab bab

sebelumnya.

7/22/2019 ucha

19/56

BAB III

PROFIL ASIA REGIONAL TRAFFICKING IN PERSON (ARTIP)

J. Sejarah Berdirinya ARTIPAsia Regional Trafficking in Persons (ARTIP) Project, merupakan proyek

lanjutan dariAsia Regional Cooperation to Prevent People Trafficking(ARCPPT) yang

didukung oleh Pemerintah AustraliaAustralian Governments Agency for International

Development (AusAID), untuk membantu negara negara di kawasan Asia dalam

menangani masalah perdagangan orang. Proyek awalan dari Asia Regional Trafficking

in Persons (ARTIP) Project yaitu Asia Regional Cooperation to Prevent People

Trafficking(ARCPPT) telah dijalankan pada tahun 2003, dan telah berakhir pada maret

2006 yang lalu. Asia Regional Cooperation to Prevent People Trafficking (ARCPPT)

merupakan proyek tiga tahun yang diupayakan oleh pemerintah Australia Australian

Governments Agency for International Development(AusAID) yang bekerja sama juga

dengan beberapa negara negara di kawasan asia untuk menjadi wadah bagi langkah

yang efektif dan terkoordinasi guna menanggulangi kejahatan perdagangan manusia,

baik dalam maupun luar negeri.

Asia Regional Cooperation to Prevent People Trafficking (ARCPPT) bekerja

untuk mencegah perdagangan orang melalui penguatan respons peradilan pidana

nasional dan meningkatkan kerjasama regional dan pengembangan kebijakan. Asia

Regional Cooperation to Prevent People Trafficking(ARCPPT) telah bekerja di empat

negara di kawasan asia tenggara, yaitu Thailand, kamboja, Laos dan Myanmar. Negara

negara ini memiliki fokus geografis utama yang sudah ditetapkan oleh Asia Regional

Cooperation to Prevent People Trafficking (ARCPPT), meskipun demikian beberapa

kegiatan telah dilakukan dengan Indonesia dan pada tingkat yang lebih rendah dengan

Cina dan Vietnam. Asia Regional Cooperation to Prevent People Trafficking

(ARCPPT) memiliki hubungan kerja sama yang erat dengan Association of South East

Asian Nations (ASEAN) Secretariat (ASEC) dan melalui ASEC, Asia Regional

Cooperation to Prevent People Trafficking(ARCPPT) juga bekerja sama dengan Senior

Officials Meeting on Transnational Organised Crime(SOMTC).

7/22/2019 ucha

20/56

Konsep tindak lanjut proyek ini dirancang pada pertengahan waktu proyekAsia

Regional Cooperation to Prevent People Trafficking(ARCPPT), yaitu pada November

2004, dimana proyek lanjutan dari Asia Regional Cooperation to Prevent People

Trafficking (ARCPPT) di rekomendasikan. AusAid kemudian mengadakan kontrak

dengan ACIL ( Australia Pty Ltd) untuk mempersiapkan desain baru ini. Wilayah kerja

untuk desain, dikerjakan selama bulan Juli dan Agustus 2005. ACIL mendesain proyek

lima tahun kedua setelah Asia Regional Cooperation to Prevent People Trafficking

(ARCPPT) dengan perkiraan dana sekitar $14juta.23

Sejak Maret 2003, beberapa perkembangan yang cukup signifikan dan baik telah

dicapai oleh Asia Regional Cooperation to Prevent People Trafficking (ARCPPT).

Beberapa diantaranya,24 pertama adalah kerangka kerja resmi yang telah dimiliki oleh

Asia Regional Cooperation to Prevent People Trafficking (ARCPPT) di beberapa

negara, pada permulaan Asia Regional Cooperation to Prevent People Trafficking

(ARCPPT), Kamboja dan Thailand merupakan negara negara yang telah

memberlakukan hukum khusus perdagangan orang. Pada tahun 2005, dua negara lain

yaitu Myanmar dan Laos juga memberlakukan undang undang perdagangan orang.

Dan hukum yang mengatur tentang perdagangan orang tersebut di Kamboja dan

Thailand pun juga sedang di perbaharui.

Kedua adalah mengenai tanggapan terhadap penegakan hukum, Pada bulan

Maret 2003, baru hanya dua negara, yaitu Kamboja dan Laos yang mendirikan Anti

Trafficking Units (ATU) pada saat saat terakhir dalam persiapan didirikannya Asia

Regional Cooperation to Prevent People Trafficking (ARCPPT). Meskipun demikian,

Anti Trafficking Units (ATU) yang berada di kedua negara tersebut masih memiliki

keterbatasan keterbatasan dalam menyelidiki kasus kasus perdagangan orang. Pada

bulan Agustus 2005, Myanmar, Thailand dan Indonesia telah juga mengatur dan

mewacanakan masalah masalah tentang Anti Trafficking Units (ATU) tersebut dan

unit unit yang berada di kelima negara tersebut diatas, telah menerima pelatihan

23 Asia Regional Trafficking in Person ( ARTIP ) project design document. 2005, hal. 6. Saat timdesain mempersiapkan estimasi biaya pada phase kedua, hal ini menjadi tidak realistis ketikaperjanjian ini mencapai saat dimana perluasan wilayah kegiatan dan yang lebih mendalam

selama 5 tahun kerja. Perkiraan biaya direvisi menjadi $20juta.24 www.chinapost.com.tw/asia/regional-news. Akses tanggal 20 Januari 2010.

7/22/2019 ucha

21/56

pelatihan dasar yang ekstensif dan teknik teknik penyelidikan khusus menyangkut

penyelesaian kasus kasus perdagangan orang di negara masing masing. Selain itu

juga, pemimpinpemimpinAnti Trafficking Units (ATU) dari negaranegara tersebut

juga melakukan pertemuan secara berkala dalam rangka mendiskusikan masalah

masalah perdagangan orang dalam negara masing masing dan antar negara negara

tersebut.

Ketiga merupakan penyelesaian mengenai masalah gabungan dari kehakiman,

jaksa dan agen agen bantuan bagi korban perdagangan, Pada bulan Maret 2003, di

beberapa negara negara di kawasan yang telah di tinjau oleh Asia Regional

Cooperation to Prevent People Trafficking(ARCPPT), pihak kehakiman dan kejaksaan

masih belum terikat hubungan kerja yang lebih khusus dalam menanggapi masalah

masalah perdagangan orang. Sistem peradilan pidana pun pada umumnya tidak bekerja

sama dengan agenagen bantuan bagi korban perdagangan. Pada bulan Agustus 2005,

upaya upaya yang lebih besar untuk menggabungkan ikatan kerja sama antara

kehakiman dan kejaksaan terbukti cukup berhasil dalam menangani kasus kasus

perdagangan orang, terutama di Kamboja, hal ini berhasil dengan adanya kerja sama

antara dua departemen tersebut. Dengan adanya keberhasilan keberhasilan yang

dicapai oleh penggabungan ikatan kerja sama kedua departemen tersebut, Sistem

peradilan pidana pun juga mulai menyadari pentingnya bekerja sama dengan agen

agen bantuan bagi korban korban perdagangan, terutama dalam hal peran mereka

untuk mencari, mendukung dan melindungi para saksi saksi yang bisa membantu

untuk mengungkap kasus kasus perdagangan orang yang pada awalnya sulit

ditemukan karena tidak ada petunjuk ataupun para saksi yang tidak berani membantu

karena takut tidak ada jaminan perlindungan bagi para saksi.

Perkembangan yang keempat yang dicapai merupakan kebijakan pembangunan

kawasan, pada bulan Maret 2003, kebijakan kebijakan pembangunan kawasan masih

dalam tahap yang masih sangat baru, bisa dikatakan masih bayi. Karena kebijakan

kebijakan yang dikeluarkan oleh para pemimpin di kawasan masih kurang berpengaruh

banyak bagi perkembangan tanggapan terhadap perdagangan orang. Dalam artian,

kebijakankebijakan yang ada belum bisa digunakan untuk mendukung dan membantu

para korban dan menjerat para pelaku. Baru pada bulan Agustus 2005, situasi situasi

7/22/2019 ucha

22/56

di kawasan berubah secara dramatikal, dengan adanya kebijakankebijakan di kawasan

yang signifikan dari Association of South East Asian Nations (ASEAN) dan

Coordinated Mekong Ministerial Initiative against Trafficking (COMMIT). Dari

kemajuan kebijakan tersebut beberapa kasus perdagangan bisa keluar kepermukaan

sehingga bisa di tangani oleh departemen departemen yang berwenang seperti,

kepolisian, kehakiman, kejaksaan dan beberapa agen agen bantuan bagi para korban

perdagangan manusia.

Dari beberapa kemajuan kemajuan yang telah di capai oleh Asia Regional

Cooperation to Prevent People Trafficking (ARCPPT) tersebut dan prestasi prestasi

luar biasa yang dihasilkan dari proyekAsia Regional Cooperation to Prevent People

Trafficking (ARCPPT) di kawasan Asia Tenggara membuat pemerintah Australia

mengambil keputusan untuk mengembangkan proyek baru untuk melanjutkan prestasi

luar biasa yang telah dicapai oleh masing masing negara dan oleh kawasan tersebut

secara keseluruhan. Pemerintah Australia mengambil keputusan untuk mengembangkan

proyek lanjutan dari Asia Regional Cooperation to Prevent People Trafficking

(ARCPPT), dan pemerintah Australia melalui AusAid telah menandatangani kontrak

dengan ACIL untuk mempersiapkan proyek lanjutan dalam rangka melanjutkan proyek

kerja Asia Regional Cooperation to Prevent People Trafficking (ARCPPT) yang telah

mencapai perkembanganperkembangan yang signifikan sehingga bisa membantu para

korban perdagangan orang dan para saksi, sehingga kasus kasus perdagangan orang

bisa teratasi. Dan hasilnya adalah didirikannya Asia Regional Trafficking in Persons

(ARTIP) Project dalam rangka proyek lanjutan dari keberhasilan perkembangan

kemajuanAsia Regional Cooperation to Prevent People Trafficking(ARCPPT).

Pada bulan Agustus 2006 proyekAsia Regional Trafficking in Persons (ARTIP)

Project diluncurkan dengan memusatkan kegiatan kegiatan kerjanya pada upaya

upaya penegakan hukum pidana melawan perdagangan orang dengan penekanan khusus

pada upaya menutup celah yang memungkinkan para pelaku perdagangan manusia

meloloskan diri dari jerat hukum dan menjamin keadilan bagi para korbannya dan

perlindungan bagi para saksi.

K. Misi Perencanaan

7/22/2019 ucha

23/56

AusAid sebelum menuju pada perencanaan misi ini telah mengambil sejumlah

langkah langkah penting, termasuk beberapa tinjauan konsep tentang proyek ini

dengan lebih teliti agar nantinya seiring berjalannya proyek ini segala macam jenis misi

perencanaan dan konsep kerja dapat berjalan dengan baik. Langkah langkah penting

tersebut pada umumnya telah disepakat bahwa proyek baru ini Asia Regional

Trafficking in Persons (ARTIP) Project, haruslah tetap fokus pada peradilan pidana

dalam menanggapi perdagangan manusia, memperluas fokus geografis secara seksama

dan terus bekerja di dalam pembangunan hukum dan kebijakan seputar masalah


Pada November 2004, ACIL yang telah menandatangani kontrak kerja dengan

AusAid, membuat desain baru bagi lanjutan proyekAsia Regional Cooperation to

Prevent People Trafficking (ARCPPT) dan membuat perencanaan perencanaan misi

dengan pemerintah Australia dan dengan Negara Negara di Kawasan asia.25 ASEAN

juga menjadi mitra kerja yang penting bagi terciptanya kerja proyek yang betulbetul

matang. Beberapa kasus telah di alami Asia Regional Cooperation to Prevent People

Trafficking (ARCPPT) selama masa proyek tersebut berjalan. Dan kasus kasus

tersebut pun dapat dijadikan pelajaran untuk membentuk proyek yang baru akan

dibentuk.

Pelajaran dalam kasus kasus tertentu yang dipelajari oleh Asia Regional

Cooperation to Prevent People Trafficking (ARCPPT) juga diberikan dalam

perencanaan misi ini. Langkah langkah kunci yang diambil dalam perencanaan misi

ini termasuk di dalamnya26 :

1. Pertemuan di Canberra yang melibatkan staf AusAid, polisi federal Australia

dan Departemen Luar Negeri dan Perdagangan. Pertemuan menyimpulkan

harapan-harapan dari Australian Governments Agency for International

Development (AusAID) dan menegaskan pentingnya praktik dari keseluruhan

departemen dan elemen.

2. Pertemuan konsultasi dengan mitra kunci Pemerintah dipertemukan dengan

negara negara Asia Regional Cooperation to Prevent People Trafficking

25

www.artipproject.org. Akses tanggal 1 Maret 2010.26 Ibid.

7/22/2019 ucha

24/56

(ARCPPT) untuk mendiskusikan kebutuhan masing-masing negara dan langkah

langkah kedepan yang paling tepat untuk kawasan.

3. Pertemuan dengan ASEC di Jakarta juga sangat penting dalam mengidentifikasi

peluang untuk memperkuat kolaborasi dengan ASEC dan komite-komite

fungsional yang relevan. Poinpoin kritik yang timbul dari konsultasi termasuk

kekurangan - kekurangan politik dalam mengembangkan proyek ASEAN yang

cakupannya luas, kebutuhan untuk menemukan cara-cara yang kreatif untuk

melibatkan negara negara ASEAN yang telah kurang aktif dalam mengatasi

masalah perdagangan manusia, dan pentingnya mempertahankan hubungan kuat

dengan komite ASEAN fungsional seperti Senior Officials Meeting on

Transnational Organised Crime (SOMTC). ASEC yang sudah memiliki

hubungan yang dekat dengan Asia Regional Cooperation to Prevent People

Trafficking (ARCPPT) berpartisipasi dalam perencanaan misi dan menjamin

pemahaman penuh akan masalahmasalah ini.

4. Serangkaian konsultasi informal di Indonesia, Malaysia, Filipina dan Vietnam

melibatkan personil peradilan pidana yang bekerja di bidang perdagangan

manusia dan petugas petugas Australian Governments Agency for

International Development (AusAID) yang ditempatkan di masing masing

daerah tersebut. Konsultasi ini menjelaskan isu isu utama bagi potensi

partisipasi dari negara-negara ini dalam proyek masa datang.

5. Presentasi dan diskusi informal dari temuan temuan perencanaan awal dengan

wakil-wakil dari semua negara Asia Regional Cooperation to Prevent People

Trafficking(ARCPPT), negara-negara dengan potensi untuk terlibat dengan Asia

Regional Trafficking in Persons (ARTIP), ASEC dan AusAID. Hal ini

mengkonfirmasikan ketepatan dari perencanaan perencanaan yang diusulkan

dan menyediakan pengaruh pengaruh penting pada beberapa aspek kunci

termasuk penerimaan dari strategi ekspansi geografis yang diusulkan dan

kebutuhan untuk meningkatkan Mitra Pemerintah.

Kelompok kerja yang membuat desain dari proyek baru ini (ACIL) telah

melakukan beberapa diskusidiskusi dan penelitian dalam rangka mencari tantangan

7/22/2019 ucha

25/56

tantangan yang akan dihadapi oleh proyek baru ini, hal ini dipelajari dari hasil pekerjaan

Asia Regional Cooperation to Prevent People Trafficking (ARCPPT) yang telah

mendapat prestasi yang cukup baik. Dari temuan temuan tersebut dapat disimpulkan

bahwa misi misi perencanaan bagi proyek baru akan menghadapi beberapa tantangan

dan beberapa rencana yang akan dilakukan seiring berjalannya Asia Regional

Trafficking in Persons (ARTIP), diantaranya27

Untuk memperdalam dan memperluas visi ARCPPT yang diproyeksikan kepada

ARTIP dengan tetap menjaga kualitas

Asia Regional Cooperation to Prevent People Trafficking (ARCPPT) mengkonsepkan

dan mempromosikan visi dari suatu respon yang efektif bagi peradilan pidana terhadap

perdagangan manusia dan memfokuskan perhatiannya pada beberapa elemen kunci dari

respon tersebut. proyek Baru ini perlu memperluas fokus dan mencakupkan semua

aspek utama dari respon peradilan pidana. Ini akan juga sangat penting untuk

memperdalam fokus proyek di bidang pekerjaan saat ini dan sebagai cerminan

ditingkatkannya pemahaman tentang apa yang benar-benar diperlukan. Proyek baru ini

Asia Regional Trafficking in Persons (ARTIP) juga harus berusaha untuk tetap

mengikuti perkembangan terbaru dan untuk membentuk jalur-jalur baru. Beberapa visi

Asia Regional Cooperation to Prevent People Trafficking (ARCPPT) telah dijalankan

dengan cukup berprestasi di kawasan asia dan dengan demikian dapat menjadi pelajaran

bagiAsia Regional Trafficking in Persons (ARTIP) sehinggaAsia Regional Trafficking

in Persons (ARTIP) dapat menjalankan proyek ini dengan batu loncatan yang dapat

disediakan oleh hasil kerja dan pengalaman pengalaman proyek yang telah di alami

oleh Asia Regional Cooperation to Prevent People Trafficking (ARCPPT).28 Hal ini

akan memerlukan pemeliharaan hubungan kedalam dan keluar kawasan, dengan

melakukan penelitian mutakhir dan penempaan baru kemitraan dan aliansi.

Untuk mengelola ekspansi geografis dengan teliti dan tanpa kompromi

Ekspansi geografis cukup penting untuk proyek baru ini dalam hal mewujudkan tujuan

yang lebih luas dari pengembangan kebijakan regional dan pemahaman umum dan

pendekatan antara negara. Ekspansi tersebut juga akan membawa negara-negara yang

27

Asia Regional Trafficking in Person ( ARTIP )project design document. 2005, hal. 65.28www.humantrafficking.org/countries/indonesia. Akses tanggal 6 Mei 2010.
http://www.humantrafficking.org/countries/indonesiahttp://www.humantrafficking.org/countries/indonesiahttp://www.humantrafficking.org/countries/indonesiahttp://www.humantrafficking.org/countries/indonesia

7/22/2019 ucha

26/56

kurang bisa merespon/menanggapi masalah perdagangan manusia kepada negara

negara Asia Regional Cooperation to Prevent People Trafficking (ARCPPT) yang

sudah siap dan sudah bisa menghadapi masalah tersebut. Sementara alasan untuk

perluasan sudah jelas, yaitu, adalah penting untuk memastikan bahwa prestasi sejauh ini

dijamin tidak terganggu. Dan tanpa kompromi, respon terhadap perdagangan manusia

harus dapat diwujudkan bagi negaranegara di kawasan asia.

Untuk mempromosikan keberlanjutan melalui peningkatan keterlibatan mitra

dan pertanggung jawaban

Meningkatnya keterlibatan mitra dan pertanggung jawaban adalah kunci untuk

keberlanjutan yang sudah ada dan proses masa depan dan hasilnya. Ini akan sangat

penting untuk mengelola pergeseran dalam cara yang sungguh-sungguh dan secara

konsisten mendukung mitra dan yang mengakui perbedaan hal kapasitas sementara

memberikan ruang untuk mengembangkan pendekatan individual dan cara kerja.

Untuk membuat penggunaan yang paling efektif keahlian teknis untuk jangka

panjang dan jangka pendek

Sektor anti perdagangan manusia sedang berkembang dengan cepat. Namun, keahlian,

terutama dalam kaitannya ke wilayah peradilan pidana, masih dalam penawaran jangka

pendek. Dukungan kepada respon peradilan pidana nasional memerlukan berbagai

keterampilan teknis yang tidak dapat ditemukan dalam satu pekerjaan kelompok atau

individu. Proyek ini akan perlu bekerja untuk mengelola sumber daya manusia dengan

cara memastikan fleksibilitas maksimal dalam ketersediaan staf teknis.

Untuk mengembangkan hubungan baru dan cara baru untuk bekerja dengan dan

melalui ASEAN

Bagi Asia Regional Trafficking in Persons (ARTIP), (juga Asia Regional Cooperation

to Prevent People Trafficking(ARCPPT) sebelumnya)Association of South East Asian

Nations (ASEAN) sangat penting untuk pengembangan kebijakan regional pada

perdagangan manusia.29 Proyek baru ini akan berada dalam posisi yang unik untuk

membantu Association of South East Asian Nations (ASEAN) (baik Sekretariat dan

Senior Officials Meeting on Transnational Organised Crime (SOMTC)) untuk

membawa organisasi ke tingkat yang baru dalam hal menanggapi masalah perdagangan

29www.ausaid.gov.au/media/release. Akses tanggal 2 Februari 2010.

7/22/2019 ucha

27/56

manusia. Untuk memanfaatkan kesempatan ini dengan berhasil, proyek baru perlu

mengembangkan cara-cara baru dan menarik bekerja dengan Association of South East

Asian Nations (ASEAN) dan Negaranegara anggota.

Untuk meningkatkan koordinasi antar donor termasuk standar umum

Seperti disebutkan di atas, respon peradilan pidana terhadap perdagangan manusia

sekarang menarik minat perhatian dari para donor dan badan pelaksana. Asia Regional

Cooperation to Prevent People Trafficking (ARCPPT) secara luas diakui sebagai

pemimpin di sub sektor. Proyek baru ini akan berada dalam posisi unik untuk

memanfaatkan posisi khususnya yang berkaitan dengan koordinasi dengan para donor,

termasuk pengembangan standar persetujuan yang berkaitan dengan pemberian bantuan

di kawasan yang penting tapi juga termasuk kedalam wilayah yang sensitif.

L. Struktur ARTIPAsia Regional Trafficking in Persons (ARTIP) dalam berjalannya proyek ini

akan dikelola oleh pengelola kontraktor, atas namaAustralian Governments Agency for

International Development(AusAID). Pengelolaan seharihari akan menjadi tanggung

jawab Team Leader (TL) yang beroperasi diluar kantor regional yang berada di

Bangkok. Team Leader(TL) akan didukung olehDeputy Team Leader(DTL) dan pada

halhal teknis dan yang menyangkut kebijakan akan dikelola oleh Technical Director

(TD).30 Kantor proyek satelit yang berada di Jakarta untuk mengembangkan dan

menjaga hubungan yang kuat dengan ASEC dan juga untuk bekerja dengan sistem

peradilan pidana Indonesia pada kegiatan anti-trafficking di tingkat nasional dan

bilateral. Untuk memaksimalkan daya guna dan akuntabilitas sebagian besar pengaturan

administrasi untuk kegiatan proyek di kamboja, Laos, Myanmar dan Thailand yang

akan berkoordinasi melalui kantor regional di Bangkok.

Meskipun kebanyakan para penasihat internasional jangka panjang lebih banyak

akan berbasis di Bangkok, masing-masing akan terkait dan bertanggung jawab secara

keseluruhan untuk kegiatan proyek di satu negara inti dan akan berbasis di negara itu

untuk periode awal seperti diuraikan di atas. Penasihat internasional yang akan bekerja

30www.artipproject.org. Akses tanggal 1 Maret 2010.

7/22/2019 ucha

28/56

sama dengan kelompok kerja teknis negara tersebut, dan akan mendukung dan

mengarahkan pekerjaan dari kantor Proyek nasional.

Setiap kantor Proyek nasional akan terdiri dari tiga orang: Country Project

Coordinator (CPC) lokal yang terlibat, seorang Counterpart Project Officer (CPO)

yang memberikan laporan dan yang ditunjuk oleh mitra pemerintah, dan Country Office

Assistant(COA) lokal yang terlibat. Penasihat teknis internasional akan ditempatkan di

masing-masing negara seperti biasa dan akan dipindahkan ke Bangkok berikut

penilaian.

7/22/2019 ucha

29/56

Struktur ARTIP di negaranegara kawasan Asia31

Asia Regional Trafficking in Persons (ARTIP) akan mengembangkan rencana

tahunan dan akan dikirimkan kepada Regional Project Coordinating Committed

(RPCC) dan Australian Governments Agency for International Development

(AusAID). Asia Regional Trafficking in Persons (ARTIP) juga akan mengembangkanrencana kerja dengan berkonsultasi dengan kelompok kerja teknis nasional di tiap

negara. Proses rencana tahunan ini akan dilengkapi dengan laporan kemajuan tiap enam

bulan, yang akan memastikanAsia Regional Trafficking in Persons (ARTIP) merespon

dengan cepat untuk memunculkan pemerintahan Australia dan mitra pemerintah

sehingga dapat dipastikan bahwa output dan kegiatan tetap berjalan relevan.

31Asia Regional Trafficking in Person ( ARTIP )project design document. 2005, hal. 101.

Laos

CPC

CPO COA

ITA untuk 3 bulan

Myanmar

CPC CPO COA ITA untuk 3 bulan

BangkokRegional Office

Team Leader Deputy Team Leader Regional Finance and

Administration Manager

Information Officer Admin and Logistic OfficerInternational Technical Adviser(ITA)(located in Bangkok followinginitial period in nominated

project country)

Regional Police Advisers(x2)

Judicial and ProsecutorialAdviser

Indonesia

CPC CPO COA ITA

Short Term Advisers Technical Director Senior AdviserLaw

Enforcement

Transnational OrganisedCrime Adviser

Research Coordinator

Unallocated STA

Kamboja

Country Project Coordinator(CPC)

Counterpart Project Officer(CPOreport to Counterpartagency)

Country Office Assinstant(COA)

International Technical

7/22/2019 ucha

30/56

M.ARTIP di IndonesiaDi Indonesia, Jakarta juga menjadi tempat dimana kantor satelit milik proyek

Asia Regional Trafficking in Persons (ARTIP) ditempatkan. Dari struktur yang ada di

Indonesia berikut merupakan beberapa bagian pekerjaan yang ada di kantor satelit

Indonesia.32

Kantor satelitIndonesia

1. Penasihat Kepolisian KawasanPosisi sebagai Penasihat Kepolisian di Kawasan (2 ditempatkan di Bangkok dan

1 di Jakarta). Mereka memiliki tanggung jawab untuk melapor kepada Team

Leader (TL).

Tujuan

Penasehat Kepolisian Kawasan (Regional Police Adviser/RPA) akan membantu

Koordinator Proyek Negara, Mitra Pejabat Proyek dan Kelompok Kerja Teknis

(Technical Working Groups/TWG) dengan semua saran teknis dan pelatihan yang

berkaitan dengan penyelidikan kejahatan perdagangan manusia. (Regional Police

Adviser/RPA) juga akan memberikan saran dan unit mentor spesialis dan polisi garis

depan.

Setiap (Regional Police Adviser/RPA) juga akan bertanggung jawab untuk

mendukung salah satu program negara dengan memberikan bantuan konsultasi yang

diperlukan dan dukungan secara umum.

Kegiatan

a. Memberikan saran dan pendampingan unit spesialis dan polisi garis depan.

b. Memberikan masukan ke dalam kurikulum Proyek dan membantu dalam

penyampaian dan evaluasi pelatihan.

c. Mempertahankan keakraban dengan situasi perdagangan manusia di tingkat

nasional untuk menjamin penyediaan saran tingkat tinggi kepada Pos AusAID

dan pemangku kepentingan lainnya di negara yang fokus.

d. Menyediakan link antara program nasional dan kegiatan dan orang-orang yang

dilakukan oleh Proyek di negara-negara lain.

e. Bekerja sama dengan Sekretariat ASEAN.

32Ibid.

7/22/2019 ucha

31/56

Kompetensi Kompentensi yang Diinginkan

a. Memperluas pengalaman operasional kepolisian.

b. Memperlancar dan Membuktikan pengalaman dalam investigasi yang sukses

(termasuk penyelidikan internasional) kejahatan serius dan / atau struktur

kejahatan terorganisasi, lebih baik lagi termasuk pengalaman investigasi

kejahatan perdagangan manusia.

c. Menyuarakan pengetahuan prosedur operasional investigasi, struktur dan

manajemen penyidikan tindak pidana yang serius, manajemen intelijen kriminal,

penyelidikan keuangan, penerapan bantuan hukum timbal balik dan

perlindungan saksi.

d. Pengalaman yang luas dan / atau keahlian dalam setidaknya salah satu bidang

berikut; penyelidikan kejahatan seksual serius; korupsi sektor publik, pelatihan

penegakan hukum; perdagangan manusia, hak asasi manusia dalam administrasi

peradilan pidana.

e. Membuktikan catatan dalam penyusunan dan penyampaian materi pelatihan

inter-aktif.

f. Pemahaman dan apresiasi terhadap isu gender dan isu-isu hak asasi manusia.

g. Keterampilan komunikasi lisan dan tertulis yang baik.

h. Keterampilan teknologi informasi yang kompeten.

Lamanya bekerja bagian ini bervariasi dari 2, 3.5 dan 5 tahun.

2. Koordinator Proyek NegaraPosisi sebagai Koordinator Proyek Negara dan Memiliki tanggung jawab untuk

melapor kepada Team Leader(TL).

Tujuan

Koordinator Proyek Negara merupakan titik penghubung utama antara Proyek dan

Kelompok Kerja Teknis (Technical Working Groups/TWGs) di setiap negara.

Koordinator Proyek Negara juga wakil Proyek di setiap negara.

Kegiatan

a. Penghubung antara ARTIP dan Technical Working Groups / TWGs.

b. Memberikan informasi tentang Technical Working Groups / TWGs untuk

7/22/2019 ucha

32/56

Penasehat Proyek.

c. Memberikan informasi kepada Direktur Riset.

d. Koordinasi donor dalam negeri.

e. Memberikan bimbingan dan pelatihan yang berlangsung di tempat kerja untuk

pendamping unit dan stafTraining of Trainers (ToT) yang terlatih.

f. Berpartisipasi dalam pelatihan yang diperlukan; mengawasi produksi bahan

pelatihan dan pengiriman paket pelatihan.

g. Membantu dalam penyusunan laporan yang dibutuhkan.

h. Bekerja sama dengan mitra dan penasihat, menyiapkan Rencana Tahunan dan

Laporan Enam Bulanan.

i. Bekerja sama dengan lembaga-lembaga mitra dalam perencanaan dan

pelaksanaan proyek.

j. Memastikan pelaksanaan Proyek tetap konsisten dengan tujuan.

k. Dalam bekerjasama dengan penasihat internasional yang berdedikasi dan Team

Leader (TL), mengatur kedatangan penasihat jangka pendek, memberikan

penerangan singkat kepada mereka dalam kaitannya dengan tugas mereka dan

membantu mereka seperti yang diperlukan.

l. Mengatur dan mempersiapkan agenda untuk Technical Working Groups /

TWGs, mendistribusikan materi yang relevan dan menyiapkan notulen rapat

secara tepat waktu.

m. Hadir dan berpartisipasi dalam pertemuan Komite Koordinasi Proyek Daerah,

dan membantu Team Leader(TL) dalam persiapan pertemuan-pertemuan seperti

yang diperlukan.

Kompetensi

Kompetensi yang Diinginkan

a. Pemahaman situasi perdagangan manusia di tingkat nasional dan sektor

pembangunan di negeri.

b. Kemampuan untuk mewakili Proyek di tingkat nasional.

c. Pemahaman dan apresiasi terhadap isu gender dan isu-isu hak asasi manusia.

d. Memiliki keterampilan komunikasi tertulis dan lisan dan interpersonal yang

sangat baik. Sebaiknya dengan keterampilan bahasa Inggris lisan dan tertulis

secara baik.

7/22/2019 ucha

33/56

e. Keterampilan yang kompeten dalam teknologi informasi.

Lamanya bekerja bagian ini selama 5 tahun.

3. Administrasi PendukungPosisi sebagai Administrasi Pendukung yang berkerja untuk memastikan

lancarnya bekerjanya proyek dalam hal hal manajemen umum, keuangan dan

administrasi. Bagian ini akan bekerja lebih dekat kepada Team Leader(TL) dan

bertanggung jawab kepada Team Leader(TL).

Asia Regional Trafficking in Persons (ARTIP) menyadari pentingnya bekerja

sama dengan mitra mitra nasional dan pihak-pihak yang berkepentingan dalam skala

nasional dan Asia Regional Trafficking in Persons (ARTIP) berupaya untuk

menjalankan kegiatannya dengan cara bekerja sama dan memberikan nasihat serta

memberikan informasi informasi yang dibutuhkan, bahkan juga membantu aparat

aparat hukum untuk bisa bekerja lebih baik dalam menanggapi masalah perdagangan

manusia.

Asia Regional Trafficking in Persons (ARTIP) berusaha menjalankan proyeknya

dan memusatkan perhatiannya pada upaya upaya penegakan hukum pidana melawan

perdagangan manusia dengan penekanan khusus pada upaya menutup celah yang

memungkinkan para pelaku perdagangan manusia meloloskan diri dari jerat hukum dan

menjamin keadilan dan keamanan bagi para korban serta saksinya.

Berikut juga merupakan tugastugas yang terkait,33

Memperkuat upaya penegakan hukum khusus dan umum dalam memerangi

perdagangan manusia

Aparat penegak hukum dalam hal ini kepolisian, baik polisi umum maupun

polisi khusus, memegang peranan yang cukup penting dalam mencapai penegakan

hukum pidana yang tegas dalam menghadapi perdagangan manusia di Indonesia. Polisi

umum sering kali menjadi pihak pertama yang bersinggungan langsung dengan korban

dan pelaku perdagangan manusia. Kemampuan mereka mengenali korban dengan tepat

dan mengambil langkah awal merupakan hal yang sangat penting. Polisi khusus

33STOP Trafficking, www.stoptrafficking.go.id, akses tanggal 29 Maret 2010.

7/22/2019 ucha

34/56

dibutuhkan untuk melaksanakan pekerjaan yang rumit namun sangat penting, yaitu

penyidikan tindak pidana perdagangan manusia. Asia Regional Trafficking in Persons

(ARTIP) berupaya untuk memperlengkapi kedua aparat penegakan hukum umum dan

khusus ini dengan pengetahuan dan keterampilan yang mereka butuhkan. Proyek ini

memberikan perhatian khusus pada upaya mendukung satuan-satuan khusus

penanggulangan perdagangan manusia serta upaya membina hubungan antar satuan-

satuan tersebut guna menggalakkan kerja sama penyidikan antar negara.

Memperkuat upaya mengadili dan menuntut pelaku perdagangan manusia

Asia Regional Trafficking in Persons (ARTIP) bekerja untuk meningkatkan

kesadaran dan pemahaman tentang perdagangan manusia di kalangan kehakiman dan

kejaksaan. Dengan demikian dapat dipastikan bahwa kasus perdagangan manusia akan

berhasil diajukan ke hadapan pengadilan dan dijatuhi hukuman. Karena selama

beberapa waktu ke belakang sebelumnya, kasuskasus perdagangan manusia hanyalah

menjadi kasus yang mengambang, dengan tidak ada kejelasan apakah sang pelaku akan

dijerat hukuman atau tidak, atau bahkan hanya dijerat dengan hukuman yang sangat

ringan. Di samping memberikan dukungan di tingkat nasional, hal ini juga

mengikutsertakan kegiatan-kegiatan yang bertujuan meningkatkan kerja sama antar

negara dalam mengajukan tuntutan di pengadilan.

Menguatkan kerangka hukum dan kebijakan

Hukum yang baik merupakan landasan bagi upaya nasional penegakan hukum

pidana yang tegas melawan perdagangan manusia. Asia Regional Trafficking in Persons

(ARTIP) memberikan nasihat dan dukungan kepada pemerintah dalam mengembangkan

dan/atau meninjau kembali kerangka hukum nasionalnya yang berkisar pada

permasalahan perdagangan manusia. Pusat perhatian pengembangan dan peninjauan

kembali ini diarahkan hingga melampaui kerangka undang-undang khusus perdagangan

manusia agar juga mencakup misalnya perundang-undangan yang berkaitan dengan

pencucian uang, bantuan hukum timbal balik dan ekstradisi.

Asia Regional Trafficking in Persons (ARTIP) mendukung pengembangan dan

penerapan kerangka kebijakan yang tegas tentang perdagangan manusia, baik di tingkat

nasional maupun di tingkat regional. ASEAN merupakan mitra penting bagi Asia

Regional Trafficking in Persons (ARTIP) di tingkat regional oleh karena ASEAN

7/22/2019 ucha

35/56

memainkan peran utama dalam mengembangkan norma-norma acuan umum, berbagi

pengalaman dan kiat-kiat terbaik, serta kebijakan regional yang tegas tentang


Sebuah program penelitian berlingkup kecil namun diarahkan dengan cermat

bermaksud mengupayakan dan atau menugaskan pelaksanaan penelitian inovatif

menjelajahi sisi upaya penegakan hukum pidana melawan perdagangan manusia yang

relatif belum terselidiki.

7/22/2019 ucha

36/56

BAB IV

PERAN ARTIP DI INDONESIA

A. Pemerintah Indonesia Dalam Menanggulangi Perdagangan ManusiaIndonesia adalah sumber, transit dan negara tujuan bagi perdagangan

perempuan, anak-anak, dan laki-laki yang diperdagangkan untuk tujuan eksploitasi

seksual dan kerja paksa. Bentuk bentuk perdagangan seperti beberapa jumlah

perempuan yang diperdagangkan ke Jepang dengan kedok "penari duta budaya".

Perempuan dari Kalimantan Barat yang bermigrasi ke Taiwan dan Hong Kong sebagai

pengantin kontrak-an sering dipaksa untuk melakukan pekerjaan prostitusi. Sejumlah

besar perempuan dari Indonesia yang pergi setiap tahun ke luar negeri untuk bekerja

sebagai pembantu rumah tangga kemudian menjadi korban eksploitasi dan masuk

kedalam kondisi perbudakan di Malaysia, Singapura, Arab Saudi, Jepang, Suriah,

Kuwait, Taiwan, dan Hong Kong.34

Beberapa dari agen perekrut buruh migran yang berlisensi dan tidak berlisensi

yang merekrut tenaga kerja dioperasikan dengan cara yang mirip dengan 'Sindikat

perdagangan manusia. Membawa pria dan wanita untuk menjadi pekerja perbudakan

dan buruh kasar. Riau merupakan salah satu kepulauan yang menjadi tempat transit dan

tujuan bagi perempuan dan gadis Indonesia yang diperdagangkan untuk seksual.

Perempuan dan gadis muda diperdagangakan dari kepulauan Riau ke Malaysia

dan Singapura oleh mucikari untuk dijadikan pekerja seks disana. Malaysia dan

Singapura merupakan wisata sex terbesar dan kepulauan Riau dan wilayah di sekitarnya

menjalankan perputaran ekonomi prostitusi tersebut. Perdagangan perempuan Indonesia

dalam jumlah angka yang menggelisahkan dari penyelundupan ke Malaysia dan Arab

Saudi, mereka menjadi sasaran kekerasan fisik, mental dan kekerasan seksual yang

cukup parah. Perdagangan perempuan ke Taiwan juga untuk eksploitasi seks, juga

masih terus berlangsung. Wanita dari Republik Rakyat Cina, Thailand, Hong Kong,

Uzbekistan, Belanda, Polandia, Venezuela, Spanyol, dan Ukraina dijual ke Indonesia

34

The 2007 Trafficking in Persons Report. Department Of State. United State Of America.2007.

7/22/2019 ucha

37/56

untuk eksploitasi seksual, meskipun jumlahnya kecil dibandingkan dengan jumlah

Indonesia yang diperdagangkan untuk tujuan ini.35

Hal yang cukup mengejutkan adalah ketika Pemerintah Amerika Serikat pada

tahun 2002 mencatat fakta dalam laporannya bahwa :36

Indonesia is a source country for domestic and internationally trafficked

person, primarily young women and girls.

Indonesia yang dicap menjadi Negara sumber, transit dan Negara tujuan

perdagangan perempuan yang diperdagangkan untuk tujuan eksploitasi seksual tidakingin terus menerus menjadi Negara yang seakan akan menutup mata dari masalah

masalah perdagangan manusia ini. Indonesia tidak ingin menjadi lahan basah bagi para

sindikat perdagangan perempuan di Asia. Dalam langkah langkah Indonesia

mencegah dan menanggulangi masalah masalah perdagangan perempuan ini,

Indonesia telah mensahkan beberapa undang undang anti perdagangan manusia

diantaranya :

1. UndangUndang No. 26 Tahun 2000Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Dalam Pasal 9 ayat g, Perkosaan,

perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, pemaksaan hamil, pemandulan

atau sterilisasi secara paksa atau bentukbentu kekerasan seksual lain yang

setara.

2. UndangUndang No. 39 Tahun 1999Tentang Hak Asasi Manusia. Didalam ketentuan pasal 20 menyebutkan

larangan terhadap praktek perbudakan, praktek serupa perbudakan,

perdagangan budak, perdagangan perempuan dan semua tindakan lain

dengan tujuan serupa. Sebagai tambahan ketentuan pasal 65 Undang

Undang ini menyatakan bahwa setiap anak berhak mendapat perlindungan

dari pelecehan dan eksploitasi seksual, penculikan, perdagangan anak dan

35www.migrantcare.net. Akses tanggal 10 Februari 2010.

36

US Departement of State, Victims of Trafficking and Violence Act of 2000 Protection Trafficking inPerson Report, Washington, 2001. hal. 87.

7/22/2019 ucha

38/56

bentuk bentuk penyalahgunaan lain berkaitan dengan obat obatan

terlarang.

3. Pasal 297 KUHPSecara khusus mengancam sanksi pidana terhadap perbuatan pelacuran,

sebanding dengan perdagangan manusia untuk tujuan eksploitasi pelacur

atau orang lainnya yang diatur dalam UN Trafficking Protocol. Namun tidak

berarti perdagangan manusia untuk tujuan tujuan eksploitasi lainnya tidak

dapat dituntut ke muka pengadilan.

4. UndangUndang No. 14 Tahun 2009Tentang pengesahan Protokol untuk Mencegah, Menindak, dan Menghukum

Perdagangan Orang, Terutama Perempuan dan Anak-Anak, Melengkapi

Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana

Transnasional yang Terorganisasi.

5. UndangUndang Nomor 21 Tahun 2007Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Secara khusus

dijelaskan tentang perdagangan orang dan penindakan pidana kepada para

pelaku, mulai dari perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman,

pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan,

penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan,

penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau

memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang

yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di

dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau

mengakibatkan orang tereksploitasi.

B. Peran ARTIP Dalam Menanggulangi Masalah Perdagangan Manusia diIndonesia

Dalam penelitian yang dilakukan, ARTIP mengemukakan, setidaknya sekitar

800.000 orang diperdagangkan lintas batas internasional setiap tahunnya, dan

kebanyakan dari korbannya adalah perempuan dan anak-anak. Menurut Team Leader

(TL) ARTIP, Willem Pretorius, pada saat ini para pemuda dan laki laki pun bisa

7/22/2019 ucha

39/56

menjadi korban perdagangan manusia. Dan angka tersebut mungkin saja lebih tinggi

pada kenyataannya. Korban diambil dari negara lain untuk dijadikan pekerja seks dan

tenaga kerja illegal. Oleh karena itu, kerjasama antara pemerintah Indonesia dan

Australia sangat penting juga kerjasama antara pemerintah Australia dengan pemerintah

regional. 37

Asia Regional Trafficking in Persons (ARTIP) diluncurkan pada Agustus 2006,

yang kemitraan awalnya dimulai dengan Thailand, Kamboja, Laos, dan Myanmar.

Kemudian Indonesia bergabung dengan inisiatif ini untuk membantu negara-negara di

Asia menangkap dan menghukum mereka yang mendukung atau melakukan


Proyek ini berfokus pada peningkatan kapasitas lembaga lembaga penegakan

hukum, penuntut hukum dan pengadilan untuk secara lebih efektif menangani kasus

perdagangan manusia sementara melindungi hak para korban. Proyek ini bertujuan

memperkuat kerjasama antar negara dalam menangani kasus ini dan mendukung

pengembangan standar yang sama antar negara dengan bekerjasama dengan badan-

badan regional seperti Sekretariat ASEAN dan Pertemuan Pejabat Tinggi ASEAN di

bidang Kejahatan Transnasional.38

Proyek ini pun menjalankan peran perannya dalam beberapa bagian bagian

yang terbagi menjadi lima bagian. Peran sebagai Konsultan dimana berusaha

memberikan jasa konsultasi terhadap badan, lembaga, institusi pemerintah untuk

memperluas cakrawala pandang, peran sebagai motivator dimana bertindak untuk

memberikan dorongan kepada orang lain (dalam hal ini Negara Negara mitra,

termasuk Indonesia di dalamnya), peran sebagai komunikator dimana berusaha

menyampaikan informasi yang sebanyak banyaknya secara benar dan dapat

dipertanggung jawabkan, peran sebagai katalisator dimana berusaha memberikan

bantuan dan berupaya mempercepat proses dengan sedikit campur tangan, peran sebagai

pialang dimana menjadi sumber dana, jasa dan keahlian yang diperlukan masyarakat,

sedangkan di dalam masyarakat tersebut tidak memilikinya. Dan berikut peran peran

37

www.depkominfo.go.id. Akses tanggal 2 Maret 201038 www.indonesia.embassy.gov.au. Akses tanggal 2 April 2010

7/22/2019 ucha

40/56

ARTIP dalam menanggulangi perdagangan manusia di Indonesia yang terbagi kedalam

beberapa bagianbagian :

1. KonsultanPeran sebagai konsultan, dimana ARTIP memberikan jasa konsultasi terhadap

badan, lembaga, institusi pemerintah untuk memperluas cakrawala pandang. ARTIP

memberikan lokakarya, pelatihan dan lain sebagainya, sebagai salah satu cara untuk

memberikan jasa konsultasi kepada lembagalembaga yang yang sudah ada.

ARTIP akan membantu fungsi peradilan, kehakiman dan kejaksaan pemerintah

di seluruh wilayah untuk mengatasi perdagangan secara lebih efektif dengan

memperkuat pengetahuan akan perkembangan regional dan internasional dan dengan

menyediakan petunjuk dan bantuan khusus. Memperkuat kehakiman dan Kejaksaan

dalam menanggapi masalah perdagangan manusia. Komponen ini meningkatkan

pengetahuan dan pemahaman tentang isu-isu perdagangan antara hakim dan jaksa,

untuk memastikan bahwa kasus - kasus perdagangan manusia berhasil dituntut dan

diadili. Sedapat mungkin, korban jangan sampai dituntut atau dihukum sehubungan

dengan kejahatan yang mereka lakukan yang merupakan konsekuensi langsung dari sutu

tindakan kejahatan perdagangan orang. Para korban kejahatan perdagangan orang, harus

memiliki akses untuk perlindungan dan rumah aman. Bagian ini mempromosikan

berbagai pemahaman dan pendekatan antara berbagai lembaga peradilan nasional.

ARTIP mengembangkan dan menyelenggarakan lokakarya peningkatan

kesadaran dengan menggunakan praktisi internasional terbaik dan akan menyediakan

materi referensi utama pada perdagangan manusia kepada para hakim dan jaksa. Bagi

para jaksa yang menangani beberapa kasus-kasus perdagangan manusia, ARTIP akan

memberikan tambahan tambahan pada saran teknis dan dukungan. ARTIP juga akan

memberikan kebijakan khusus dan saran teknis, serta informasi. ARTIP akan

memastikan keterlibatan lembagalembaga dukungan bagi para korban dalam kegiatan

peningkatan kesadaran bagi para hakim dan jaksa dalam rangka untuk mempromosikan

dan ditingkatkannya kerjasama.39

39www.artipproject.org. Akses tanggal 1 Maret 2010
http://www.artipproject.org/http://www.artipproject.org/http://www.artipproject.org/http://www.artipproject.org/

7/22/2019 ucha

41/56

Hakim dan jaksa memiliki kesadaran yang disempurnakan di dalam kawasan

dan perkembangan internasional pada perdagangan manusia dan standar internasional

yang relevan untuk pekerjaan mereka di kawasan ini.

Jaksa menangani berbagai macam kasus kasus perdagangan manusia, maka

dari itu mereka memiliki akses kepada bantuan berupa saran saran khusus dan

pelatihan. Pelatihan teknis ditargetkan akan dikembangkan dan disampaikan, dan bahan

referensi dan panduan kerja akan dikembangkan. ARTIP akan membekali jaksa khusus

dengan kebijakan yang sedang berlangsung dan saran saran teknis tentang

perdagangan manusia yang diperlukan dan akan secara aktif mempromosikan hubungan

dengan agen agen pendukung korban. Harus terdapat aturan aturan hukum dan

administrasi yang mengatur hal-hal mengenai persetujuan dan kerjasama saksi korban

untuk tetap tinggal didalam negeri dengan tujuan membantu penyidikan dan/atau

bersaksi di dalam proses persidangan.

ARTIP juga akan membantu mengidentifikasi dan mendanai kunjungan

eksposur untuk dan dari mitra strategis secara nasional dan di seluruh kawasan.

Kegiatan ini akan mencakup pengembangan dan penyampaian lokakarya tentang

peningkatan pengetahuan dan penyusunan materi referensi terkait.

Tugastugas terkait :40

a. Lokakarya umum untuk peningkatan pengetahuan bagi para hakim dan jaksa

yang dikembangkan,

b. Lembaga Kejaksaan juga harus mengembangkan kapasitas respon spesialis.

Sejumlah jaksa penuntut - baik yang sedang menangani kasus ataupun yang

akan menangani kasus - harus mendapatkan pelatihan khusus dan selanjutnya

ditugaskan untuk melakukan persiapan dan penanganan kasus TIP dan kasus

terkait lainnya,

c. Pelatihan modul yang dikembangkan dalam konsultasi dengan hakim dan jaksa,

d. Prioritas harus diberikan untuk pengembangan dan pelaksanaan pelatihan khusus

untuk para jaksa penuntut yang ditunjuk,

e. Sejumlah hakim, baik yang sedang menangani kasus ataupun yang akan

menangani kasus, harus dipersiapkan secara khusus dan selanjutnya ditugaskan

40Asia Regional Trafficking in Person ( ARTIP )project design document. 2005, hal. 18

7/22/2019 ucha

42/56

untuk memproses dan memutuskan kasus kejahatan terkait perdagangan

manusia.

2. MotivatorPeran sebagai motivator dimana ARTIP akan bertindak untuk membentuk unit-

anti perdagangan manusia dan memberikan dorongan kepada unit unit tersebut dan

juga kepada agenagen dan lembagalembaga. Untuk berbuat sesuatu guna mencapai

tujuan.

Unit anti-perdagangan manusia telah dibentuk (prinsipnya, pada kasus di

Indonesia) di kesemua lima negara inti yang diusulkan. Namun, ada perbedaan yang

cukup signifikan antara kelima negara negara tersebut dalam tahap pembangunan,

mandat, fungsi, kapasitas teknis dan sumber daya. Asia Regional Trafficking in Persons

(ARTIP) akan bekerja dengan dan memperkuat kemampuan unit anti-perdagangan

manusia untuk memastikan bahwa mereka memainkan peran penting dalam tingkat

nasional dan kawasan respon terhadap peradilan pidana.41Asia Regional Trafficking in

Persons (ARTIP) akan mendukung unit-anti perdagangan manusia dalam:

pengembangan struktur manajemen yang sesuai, sistem dan proses, mentoring,

perencanaan, memberikan pelatihan baik keterampilan teknis dan non-teknis dan

menyediakan peralatan dan sumber daya fisik lainnya.

Keberhasilan respon unit-anti perdagangan manusia tergantung pada penegak

hukum garis depan untuk mengidentifikasi korban dan pelaku dan untuk

mengkomunikasikan informasi ini secara efektif. Penegak hukum garis depan perlu

meningkatkan pemahaman mereka tentang perdagangan manusia dan kemampuan

mereka untuk memberikan tanggapan awal yang dapat diterima. Unit-anti perdagangan

manusia perlu membangun dan memelihara hubungan dengan aparat penegak hukum

garis depan nasional. ARTIP akan berbagi pemahaman tentang isu isu perdagangan

dan akan menerapkan pendekatan bersama untuk mendeteksi dan pencegahan yang

efektif. ARTIP juga akan mengembangkan dan memberikan pelatihan bagi aparat

penegak hukum garis depan dan lembaga, termasuk melalui lembaga-lembaga pelatihan

polisi nasional, dan akan mendukung pengembangan identifikasi dan protokol untuk

41www.indonesia.embassy.gov.au Loc. Cit.

7/22/2019 ucha

43/56

berbagi informasi. ARTIP juga akan membantu dalam memperkuat hubungan antara

agen pendukung korban dan badan-badan peradilan pidana untuk memberikan keadilan

bagi korban dan meningkatkan keterlibatan mereka dalam penyelidikan dan penuntutan.

Akan ada beberapa penekanan pada penguatan struktur manajemen, sistem dan

prosedur dari unit spesialis.

Tugastugas terkait :42

a. Dilengkapi dan diberdayakannya unit anti-perdagangan manusia,

b. Kapasitas penyidik spesialis di dalam lembaga Kepolisian Nasional merupakan

kunci dari respon penegakan hukum yang kuat dan efektif terhadap tindak

pidana perdagangan orang. Para penegak hukum di garis depan juga diberikan

pemahaman tentang kejahatan perdagangan orang dan mengerti akan tanggung

jawab mereka dalam memberikan tanggapan awal,

c. Struktur, sistem dan prosedur yang tepat,

d. Rencana pelatihan teknis untuk staf unit-anti perdagangan manusia yang

dikembangkan dan disepakati,

e. Rencana pelatihan teknis untuk staf unit-anti perdagangan manusia yang

dikembangkan dan disepakati,

f. Kontribusi terhadap pelatihan yang dilakukan oleh badan badan lain yang

disusun dan disampaikan,

g. Pelatihan teknis yang ditargetkan bagi aparat penegak hukum garis depan, yang

telah dikembangkan agar dapat memberikan tanggapan awal bagi para korban

dan saksi juga para pelaku.

3. KomunikatorSebagai komunikator ARTIP menyampaikan informasi yang benar dan tepat

kepada negaranegara yang bekerja sama dalam menanggulangi perdagangan manusia,

khususnya juga kepada Indonesia.

ARTIP memberikan pendekatan lain dengan menyatukan berbagai aspek yang

mendukung suatu peradilan pidana yang efektif dalam menanggapi perdagangan

42(ARTIP). Loc. Cit.

7/22/2019 ucha

44/56

manusia, yang mendukung dan memandu pekerjaan aparat penegak hukum, jaksa dan

peradilan.

Kerangka hukum dan peraturan peraturan pemerintah adalah kunci untuk

pekerjaan bagi lembaga peradilan pidana. Secara nasional, ARTIP akan menilai situasi

dan akan mempromosikan sebuah kerangka hukum yang menyediakan optimalisasi

fondasi yang efektif, berpusat pada tanggapan peradilan pidana terhadap korban

perdagangan manusia. Dukungan ARTIP terhadap reformasi hukum akan diperluas

dengan cara mengkriminalisasikan perdagangan manusia termasuk juga memasukkan

pelanggaran yang terkait dan juga pencucian uang. ARTIP memberikan perhatian

khusus pada hukum dan mekanisme yang mengatur pertukaran bukti dan tersangka

antara negara negara di kawasan dan negara negara terkait. ARTIP juga akan

mendukung pembangunan Memorandum of Understanding (MOU) bilateral yang

memiliki potensi untuk menjadi sumber penting bagi komitmen antar negara dalam

menanggapi masalah perdagangan manusia dan masalahmasalah terkait.43

Kegiatan mencakup identifikasi dan kemudian memberikan bantuan teknis untuk

mengatasi kesenjangan dalam hukum nasional, kerjasama dan peraturan kerangka kerja

terutama yang berkaitan dengan penuntutan dari tindak pidana perdagangan manusia

dan pelanggaran pelanggaran terkait termasuk eksploitasi tenaga kerja. ARTIP juga

akan membantu dengan penyebaran informasi tentang kerangka kerja hukum dan

peraturan untuk para pemangku kepentingan di luar dari sistem peradilan pidana.

Memperkuat pertukaran informasi, kerjasama dan pengembangan kebijakan

melalui forum forum lain, ARTIP akan memberikan nasihat dan bantuan kepada

forum regional dan forum lain yang terkait dengan perdagangan manusia.

Tugas

tugas terkait :44

a. Pemberian pemahaman akan kerangka kerja hukum terkait seperti misalnya,

segala bentuk perdagangan orang beserta kejahatan terkait lainnya harus

dihukum sesuai dengan standar internasional yang berlaku,

43

www.mediacorpradio.com, akses tanggal 2 Maret 201044 (ARTIP). Loc. Cit.

7/22/2019 ucha

45/56

b. Untuk menjamin tidak adanya tempat berlindung bagi para pelaku kejahatan,

negara-negara didorong untuk melakukan ekstradisi atau melaksanakan proses

penuntutan terhadap para pelaku kejahatan,

c. Ekstradisi atau Bantuan Hukum Timbal Balik di antara dua negara atau lebih

pada saat ini dan dimasa datang diterapkan kedalam penanganan kejahatan

perdagangan orang lainnya yang berkaitan dengan perdagangan orang,

d. Kerangka kerja hukum yang harus memuat hak korban untuk meminta dan

mendapatkan ganti rugi termasuk kompensasi dari sumber yang tepat termasuk

dari pihak pelaku kejahatan perdagangan orang dan kejahatan terkait lainnya.

4. KatalisatorPeran sebagai katalisator, ARTIP memberikan bantuan kepada negara negara

kerjasama dalam menanggulangi perdagangan manusia. AR

ucha

Documents