2. resume phpl pt. sari bumi kusuma_kalbar

7/25/2019 2. Resume Phpl Pt. Sari Bumi Kusuma_kalbar

1/19

RESUME PENILAIAN KINERJA PHPL

Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) Pada IUPHHK Hutan Alam

PPrroovviinnssiiKKaalliimmaannttaannBBaarraatt 1

Form/A-SERT/03-05 Rev. 0

20 Juli 2013

RESUME HASIL PENILAIAN KINERJA PHPLPADA IUPHHK-HA PT. SARI BUMI KUSUMA

KABUPATEN SINTANG, PROVINSI KALIMANTAN BARAT

(1) Identitas LPPHPL

a. Nama Lembaga : PT.AYAMARU SERTIFIKASI

b. Nomor Akreditasi : LPPHPL-001-IDN,

tanggal 2 September 2010

LVLK-011-IDN

Tanggal 23 November 2012

c. Alamat : KOMPLEK RUKO BRAJA MUSTIKA B-11Lantai 1, JL. Dr. Sumeru, Bogor

16111-INDONESIA

d. Nomor telepon/faks/E-mail : Telp. 0251-8333513, 8333515

Fax. 0251-8333593

Email :[email protected]

Website : www.ayamarusertifikasi.co.id

e. Direktur : Ir. Akhmad

f. Tim Audit : 1. Burhanudin HS, S. Hut

(Lead Auditor/Auditor Prasyarat)

2. Dwi Jatmiko F. S. Hut.

(Auditor VLK)

3. Rendi Juliandi Ruhiat S. Hut

(Auditor Produksi)

4. Dadan Darmawan S. Hut

(Auditor Ekologi)

5. Susanto Darmono, S. Krim

(Auditor Sosial)

6. Nurul Dwijayanti S.Si

(Auditor Magang Ekologi)

g. Tim Pengambil Keputusan : 1. Ir. Akhmad

2. Ir. Mukit

3. Dr. Ir. Lukman Yunus. Msi
mailto:[email protected]:[email protected]://www.ayamarucertification.wordpress.com/http://www.ayamarucertification.wordpress.com/mailto:[email protected]


2/19





20 Juli 2013

(2) Identitas Auditee

a. Nama Pemegang IUPHHK-HA : PT. SARI BUMI KUSUMA

b. Keputusan IUPHHK-HA (Perpanjangan Izin)

- Nomor : SK.58/MENHUT-II/2007

- Tanggal : Tanggal 22 Pebruari 2007

- Luas : 75.200 Ha

c.Alamat dan Nomor Telepon :

- Pusat : Jl. Laksda. Adi Sucipto Km.5.3 Sei

Raya, Pontianak 78124 Kalimantan

Barat.

Telp. (0561) 721866

Fax. (0561) 721583

- Cabang : Jl. Balikpapan Raya No.14

Jakarta Pusat 10130

Telp.(021) 63863807

Fax.(021) 63863804

d.

Pengurus : - Iwan Susanto (Komisaris Utama)

- Amin Susanto (Komisaris)

- Budi Darmono, SH, MCL, MSA

(Komisaris)

- Jakub Husin (Direktur Utama)

- Budijuwono Handjaja (Wakil

Direktur (Utama)

- Roesman Nilam (Direktur)

- Tri Hardjanto (Direktur)


3/19





20 Juli 2013

(3) Ringkasan Tahapan

No. Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan

1. Audit Tahap I BogorTanggal 27 Nopember s/d

3 Desember 2013

Melakukan pengumpulan dokumen, verifikasidokumen.

Melakukan diskusi kesiapan Audit Tahap II

melalui komunikasi telepon dan email.

Berdasarkan masa operasional PT. Sari Bumi

Kusuma, dinilai dengan bobot verifier dengan

umur auditi > 5 tahun.

Pelaksanaan penilaian kinerja PHPL mengacu

pada Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha

Kehutanan Nomor : P.8/VI-BPPHH/2012

Tentang : Standar dan Pedoman Pelaksanaan

Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi

Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu

2. Koordinasi dengan Instansi

Kehutanan

Pontianak,

Tanggal 4 Desember 2013

Melaksanakan kegiatan entry meeting

Tim Auditor melapor ke Dinas Kehutanan

Provinsi Kalimantan Barat dan BPPHP Wilayah

X Pontianak.

Menjelaskan rencana penilaian kinerja PHPL

PT. Sari Bumi Kusuma dan Konsultasi Publik

di Camp Tontang, Kecamatan Nanga Serawai,

Kabupaten Sintang.

Sintang,


Tim Auditor melapor ke Dinas Kehutanan dan

Perkebunan Kabupaten Sintang.

Menjelaskan rencana penilaian kinerja PHPL

PT. Sari Bumi Kusuma dan Konsultasi Publik

di Camp Tontang, Kecamatan Nanga Serawai,

Kabupaten Sintang.

Pontianak,

Tanggal 16 Desember

2013

Melaksanakan kegiatan exit meeting

Penyampaian gambaran umum kinerja PHPL

PT. Sari Bumi Kusuma di Dinas Kehutanan

Provinsi Kalimantan Barat dan BPPHP Wilayah

X Pontianak.

3. Konsultasi Publik Kantor PMDH, Camp

Tontang, Desa Merako

Jaya, Kecamatan Nanga

Serawai, Kabupaten

Sintang, Tanggal 7

Desember 2013

Pelaksanaan kegiatan Konsultasi Publik

diselenggarakan di Kantor PMDH, Camp

Tontang Km 15, Desa Merako Jaya,

Kecamatan Nanga Serawai, Kabupaten

Sintang, Tanggal 7 Desember 2013.

Konsultasi Publik diselenggarakan di Kantor

PMDH di Camp Tontang Km 15, pada hari

Sabtu, tanggal 7 Desember 2013. Dihadiri

sebanyak 18 orang, yang terdiri dari Kepala

Desa/Sekretaris. BPD, Dewan Adat

Desa/Kecamatan,Tokoh Masyarakat, Dinas

Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten

Sintang, Camat Serawai dan Tim Auditor.

Ada penyerapan tenaga kerja, tetapi hanya

buruh kasar, seperti tukang kupas dan tukang

bangunan. Perusahaan belum


4/19





20 Juli 2013


mempekerjakan masyarakat lokal ditinjau dari

tingkat akademik. Tidak ada perencanaan

dalam perekrutan karyawan. Perusahaan

menggunakan karyawan hanya pada saat

dibutuhkan. Penyerapan tenaga kerja lokal

tergantung kepada kebutuhan dengan kriteria

tertentu.

Jenjang karir terakomodasi dari menengah ke

bawah. Ada salah satu warga yang

bersekolah cukup tinggi kerja di bagian PMDH

bersertifikat Kelola Sosial.

Ada bantuan seperti rumah adat, pengobatan

gratis, bibit karet dan gaharu, bea siswa. Ada

kesepakatan dan bantuan-bantuan seperti

pembangunan gereja, sekolah jembatan,

gedung serbaguna, bantuan pengobatan.Khusus Desa Tontang ada bantuan anak

sekolah sampai dengan peguruan tinggi

sebesar Rp. 100.000 s/d Rp. 200.000.

Bantuan ke masyarakat banyak yang berupa

fisik saja, bantuan non fisik. Bantuan-bantuan

bibit yang telah diberikan belum dilanjutkan

dengan upaya penyuluhan pelatihan yang

berkesinambungan.

Sering terjadi konflik yang disebabkan oleh

penggunaan jalan oleh perusahaan, masalah

ganti tanam tumbuh. Terdapat konflik yang

disebabkan oleh lahan gusuran dan

diselesaikan secara mufakat. Bantuan dapat

terealisasi jika telah terjadi konflik. Konflik

yang terjadi umumnya disebabkan karena

masalah jalan angkutan. Konflik karena

penggusuran terkadang disebabkan karena

kepentingan pribadi/oknum tertentu.

Perusahaan belum mengadakan penyuluhan

masyarakat untuk peningkatan SDM dan

ekonomi.

Perusahaan memberikan informasi mengenai

kegiatan RKT (2006). Dalam proses

penyusunan RKT, kurang melibatkan

masyarakat.Perusahaan telah melaksanakan kegiatan

pembinaan hutan, seperti penanaman.

Sosialiasi kawasan lindung sangat kurang.

PT. SBK telah menyampaikan laporan

kegiatan secara rutin kepada Dinas

Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten

Sintang, seperti : Laporan Iuran Kehutanan

(PSDH/DR), Laporan Kegiatan TPTI, Laporan

PMDH, Laporan Produksi dan LMKB. Ada

penilaian bahwa PT. SBK aktif dan berjalan

sesuai dengan ketentuan.


5/19





20 Juli 2013


Bantuan-bantuan bibit gaharu dan karet tidak

dilanjutkan dengan penyuluhan, seperti cara

pemeliharaan dan penyuluhan pasca tanam.

4. Pertemuan Pembukaan Camp Tontang Km 15,


Perkenalan Tim Auditor dan penyampaian

rencana Audit Tahap II.

Penjelasan mengenai metodologi yang akan

digunakan dalam penilaian kinerja.

Penetapan Manajemen Representif oleh PT.

Sari Bumi Kusuma untuk mendampingi Tim

Auditor dan penandatanganan Berita Acara

Opening Meeting.

5. Verifikasi Dokumen dan Observasi

Lapangan Desa Merako Jaya,

Tontang, Mentajoi, Kantor

Kecamatan Serawai dan Desa Buntut

Sabon serta Kantor Kecamatan

Ambalau.

Tanggal 6 s/d 13

Desember 2013

Camp Tontang Km 15,

Desa Mentajoi, Desa

Tontang, Desa Merako

Jaya, Kecamatan Serawai

dan Desa Buntut Sabon,

Kecamatan Ambalau

Kabupaten Sintang

Provinsi Kalimantan Barat

Verifikasi dokumen legal dan laporan

pelaksanaan kegiatan di bidang prasyarat,

produksi, ekologi, sosial dan VLK.

Wawancara dengan karyawan yang

bertanggungjawab atas seluruh kegiatan di

lapangan.

Melakukan observasi, uji petik di lapangan

(Blok RKT dan Logpond) serta Desa sekitar

PT. Sari Bumi Kusuma (Desa Mentajoi, Desa

Tontang, Desa Merako Jaya, dan Desa Buntut

Sabon,), Kantor Kecamatan Ambalau dan

Kecamatan Serawai.

Melakukan klarifikasi temuan lapangan.

6. Pertemuan Penutup Camp Tontang Km 15,

Tanggal 13 Desember

2013

Melengkapi data-data yang belum dipenuhi

oleh auditi

Penyampaian hasil verifikasi dokumen dan

gambaran kinerja PHPL PT. Sari Bumi

Kusuma.

Penandatangan Berita Acara PertemuanPenutup (Closing Meeting)dan Penilaian

Kinerja PHPL.

7. Pengambilan Keputusan Bogor

Tanggal 29 Januari 2014

Berdasarkan nilai hasil perhitungan kinerja

aktual, diketahui PT. SARI BUMI KUSUMA

memiliki nilai kinerja aktual sebesar 49 dari

total nilai maksimal kinerja sebesar 66

dengan demikian pencapaian kinerja PHPL

PT. SARI BUMI KUSUMAadalah 74,24%

atau masuk dalam kinerja dengan predikat

SEDANG, yaitu apabila total nilai kinerja

indikator yang dicapai antara 60 % s/d 75%

dari kemungkinan total nilai maksimum yang

dapat dicapai, dan tidak terdapat verifierdominan yang bernilai buruk, serta memenuhi

standar Verifikasi Legalitas Kayu.

Atas dasar itu PT. PT. SARI BUMI

KUSUMAberhak memperoleh sertifikat

PHPL dari LPPHPL PT. AYAMARU

SERTIFIKASIdengan No. Sertifikat:

28/A-SERT-PHPL/I/2014, berlaku sejak

tanggal 29 Januari 2014 s/d 28 Januari 2019


6/19





20 Juli 2013

(4) Resume Hasil Penilaian

No. Kriteria dan Indikator Nilai Ringkasan Justifikasi

1. PRASYARAT

1. 1.

Kepastian Kawasan Pemegang Ijin dan

Pemegang Hak Pengelolaan

SEDANG Terdapat sebagian besar kelengkapan dokumen

legal terkait dengan pendirian perusahaan dan

perolehan ijin usaha pemanfaatan hasil hutan

kayu.

PT. SBK belum merealisasikan tata batas temu

gelang. Panjang batas yang harus direalisasikan

adalah 320,85 Km. Realisasi tata batas sampai

dengan saat ini adalah 181,58 Km atau 56,59%.

Terdapat bukti upaya pemegang ijin untuk

merealisasikan tata batas temu gelang melalui

kegiatan penataan batas areal kerja sendiri

antara PT. SBK dengan IUPHHK-HT PT. Mega

Alam Sentosa dan rekonstruksi batas Hutan

Lindung BT. Tamaraunta, sesuai Instruksi KerjaBPKH Nomor S.995/BPKH.III-2/2011.

Terdapat upaya perusahaan untuk

menyelesaikan perladangan oleh masyarakat

yang berada dalam areal kerja dan atau batas

areal kerja di Km 26 s/d Km 29, dengan

membuat berita acara pemeriksaan yang

diketahui oleh Kepala Desa Mentajoi pada

tanggal 27 Juni 2012.

Berdasarkan Peta Kawasan Hutan dan Perairan

Provinsi Kalimantan Barat 1 : 250.000, Lampiran

SK Menteri Kehutanan Nomor SK.259/Kpts-

II/2000, dan Keputusan Menteri Kehutanan

Nomor : SK.58/Menhut-II/2007, tanggal 22

Pebruari 2007, tidak terdapat perubahan fungsi

hutan pada areal kerja PT. SBK.

1. 2.

Komitmen Pemegang Ijin SEDANG Terdapat dokumen visi, misi dan tujuan

perusahaan yang legal dalam dokumen corporate

statement. Visi, misi dan tujuan perusahaan

dinilai telah sesuai dengan kerangka PHPL.

Terdapat dokumen sosialisasi visi dan misi

perusahaan kepada sebagian karyawan oleh

Kepala Bagian Personalia pada tanggal 9 Juni

2013 di Camp Merako. Sosialisasi visi dan misi

perusahaan melalui poster tidak ditemukan pada

semua bidang kegiatan dan basecamp.

Berdasarkan hasil uji validitas dokumen, berita

acara, dokumentasi foto dinilai tidak sesuai, baik

personil yang hadir maupun narasumber belum

mewakili Top Manajemen atau Management

Representatif.

PT. SBK telah menjalankan sebagian besar visi

dan misi yang diimplementasikan di lapangan.

1. 3.Jumlah dan Kecukupan Tenaga Profesional

Bidang Kehutanan Pada Seluruh Tingkatan

Untuk Mendukung Pemanfaatan,

Implementasi, Penelitian, Pendidikan dan

Latihan

SEDANG Penggunaan tenaga profesional dengan

kualifikasi sarjana kehutanan telah memenuhi

ketentuan (100%), sedangkan pada kualifikasi

GANIS PHPL dari kebutuhan sebanyak 24 orang,

terealisasi sebanyak 5 orang yang memiliki Kartu

GANIS PHPL atau 20,83%. Sedangkan sebanyak

19 orang atau 79,17% belum memilki Kartu

GANIS PHPL.

Rata-rata realisasi peningkatan kompetensi

dalam 5 tahun terakhir adalah 92.77%.


7/19





20 Juli 2013


Terdapat kelengkapan dokumen ketenagakerjaan

seperti laporan bulanan tenaga kerja, Surat

Perjanjian Kerja (SPK), Perjanjian Kerja Waktu

Tertentu (PKWT), bukti setor iuran jamsostek,

copy kartu jamsostek, jenjang karir, slip gaji

karyawan, Peraturan Perusahaan, Prosedur K3,

Daftar Peralatan K3, Catatan Kecelakaan Kerja.

Tidak tersedia bukti setor iuran jamsostek bulan

Juni s/d Nopember 2013.

Catatan administrasi mengenai penempatan,

penunjukkan dan mutasi antar bagian belum

lengkap.

1. 4.

Kapasitas dan Mekanisme untuk

Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan

Periodik, Evaluasi dan Penyajian Umpan

Balik Mengenai Kemajuan Pencapaian

IUPHHK Pada Hutan Alam

SEDANG Terdapat 4 (empat) versi struktur organisasi PT.

SBK, yaitu berdasarkan Sistem Informasi

Manajemen (SIM), RKUPHHK-HA Berbasis IHMB

Periode 2011-2020, URKTUPHHK-HA 2014.

Terdapat perangkat sistem informasi manajemen

yang digunakan dalam rangka pengelolaan hutanproduksi lestari dan belum tersedia tenaga yang

ditugaskan secara khusus sebagai pelaksana

SIM.

Terdapat bidang Satuan Pengawas Internal (SPI)

pada struktur organisasi tingkat pusat, dalam

bentuk Internal Audit yang ditetapkan melalui

Keputusan Direktur Utama Nomor 72/PH/PTK/IV

/2007 dan Keputusan Nomor 84/SK/SBK-

KB/IX/2011, tentang Penetapan Struktur

Organisasi Tim Satuan Penilai Internal.

Berdasarkan hasil telaah terhadap berita acara

pemeriksaan oleh Tim Satuan Penilai Internal

dinilai belum efektif dalam mengontrol seluruh

tahapan kegiatan. Hal ini dapat dilihat dari

mekanisme proses pemeriksaan, dasarpemeriksaan, dan alur penyampaian hasil

pemeriksaan kepada Pengambil Kebijakan.

Terdapat bukti tindak lanjut pada sebagian hasil

pemeriksaan Tim Penilai Internal di lapangan,

seperti penyulaman, penjelasan batas blok/petak

RKT 2010, pemeliharaan pada PUP. Hasil

pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan di

lapangan tidak dilakukan pendokumentasian.

1. 5.Pengelolaan Persetujuan atas dasar

informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA)

SEDANG Proses penyusunan RKT yang berpengaruh

terhadap kepentingan hak-hak masyarakat

setempat, baru terbatas pada tahapan

konsultasi, dan mendapat persetujuan pada

sebagian masyarakat dengan dasar informasi

awal yang memadai.

Terdapat dokumen AMDAL yang telah disetujui

oleh Komisi Penilai AMDAL, Pemerintah

Kabupaten Sintang, dengan Nomor 801 Tahun

2006, tanggal 4 Desember 2006. Berdasarkan

data primer tentang sikap dan persepsi

masyarakat terhadap pengelolaan sumberdaya

alam adalah 66,66% yang menyetujui.

Pelaksanaan tata batas belum didefinitifkan dan

dilaksanakan secara sepihak, serta tata batas lain

yang belum dilaksanakan baik hutan negara

maupun batas persekutuan dengan perusahaan

lain.


8/19





20 Juli 2013


Terdapat dokumen rencana operasional kelola

sosial RKT 2010 s/d 2012.

Dalam menyusun Program Kelola Sosial, PT. SBK

belum melibatkan para pihak yang terkena

dampak (prioritas desa dan program kelola

sosial), sebagaimana Laporan Survey Sosial dan

Penyusunan Program Kelola Sosial PT. SBK

Kalimantan Barat (Nopember 2013).

PT. SBK tidak dapat menunjukkan proses

penetapan kawasan lindung yang dilegitimasi

melalui persetujuan masyarakat yang terkena

dampak langsung kegiatan penebangan.

2. PRODUKSI

2. 1.Penataan areal kerja jangka panjang dalam

pengelolaan hutan lestari

SEDANG PT. SBK memiliki dokumen rencana kerja jangka

panjang berupa Rencana Kerja Usaha

Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hasil Hutan AlamPada Hutan Produksi (RKUPHHK-HA) Berbasis

Inventarisasi Hutan Alam Menyeluruh Berkala

(IHMB) Periode Tahun 2011 s/d 2020, yang telah

disetujui oleh pejabat yang berwenang serta

disusun berdasarkan data hasil IHMB.

Terdapat bukti Implementasi kegiatan Penataan

Areal Kerja (PAK), berupa pemasangan tanda

batas blok dan petak kerja di lapangan, dalam

implementasinya hanya sebagian yang sesuai

dengan RKUPHHK-HA.

Telahmelaksanakan pemeliharaan pada sebagian

batas blok dan petak di lapangan. Kondisi tanda

batas (patok dan papan nama) sebagian rusak

dan hilang, rintisan batas hanya sebagian yang

terlihat jelas di lapangan (RKT 2010 dan 2011).2. 2.

Tingkat pemanenan lestari untuk setiap

jenis hasil hutan kayu utama dan nir kayu

pada setiap tipe ekosistem *)

SEDANG PT. SBK memiliki data potensi tegakan hasil

pelaksanaan IHMB dengan kelengkapan peta

sediaan tegakan hasil IHMB dan data potensi

hasil Inventarisasi Tegakan Hasil Penebangan

(ITSP) 3 (tiga) tahun terakhir serta memiliki

kelengkapan peta sebaran pohon hasil ITSP.

Hanya memiliki data hasil pengukuran riap

tegakan pada 1 (satu) Petak Ukur Permanen

(PUP) saja, data tersebut sudah dianalisis.

Belum terdapat bukti adanya upaya melakukan

analisis data potensi dan riap tegakan dari hasil

pengukuran PUP dan memanfaatkan hasilnya

untuk menyusun perhitungan JTT sendiri.

2. 3.Pelaksanaan penerapan tahapan sistem

silvikultur untuk menjamin regenerasi

hutan

BAIK Terdapat SOP seluruh tahapan kegiatan sistem

silvikultur TPTI secara lengkap untuk yang

disusun untuk masing-masing bidang pelaksana

pekerjaan di lapangan, tetapi isinya sebagian

belum sesuai dengan ketentuan teknis yang

berlaku.

Terdapat implementasi SOP seluruh tahapan

kegiatan silvikultur TPTI di lapangan, namun

dalam implementasinya di lapangan belum sesuai

dengan SOP yang dibuat.

Berdasarkan data potensi hasil IHMB untuk kelas

diameter pohon 20 Cm Up sebanyak 212,34

batang/Ha dan data hasil uji petik pengukuran

ketersediaan pohon inti (diameter 20-up) dan


9/19





20 Juli 2013


pohon yang disisakan (tidak ditebang) jenis

komersil rata-rata sebanyak 94 batang/ha.

Berdasarkan hasil perbandingan antara data hasil

IHMB dan hasil Uji petik pada areal bekas

terbangan di lapangan dengan standar jumlah

pohon inti dan pohon yang disisakan (tidak

ditebang) rata-rata masih diatas standarnya yaitu

25 /ha, dinilai mampu menjamin terjadinya

kelestarian pemanenan hasil pada rotasi ke-2.

Berdasarkan data potensi hasil IHMB

ketersediaan permudaan tingkat tiang rata-rata

sebanyak 490,62 batang/Ha dan berdasarkan

data hasil uji petik pengukuran di lapangan

ketersediaan permudaan tingkat tiang jenis

komersial pada areal bekas tebangan rata-rata

sebanyak 158 batang/ha dan tingkat pancang

sebanyak 384/Ha, dinilai pada tingkat tiang

dalam areal bekas tebangan masih diatasstandarnya diatas 100 batang tiang/Ha.

2. 4.

Ketersediaan dan penerapan teknologi

ramah lingkungan untuk pemanfaatan

SEDANG PT. SBK telah memiliki prosedur pemanfaatan

Hutan ramah lingkungan berupa SOP RIL dan

secara substansial terdapat pada SOP produksi

dan pemanenan, namun demikian berdasarkan

hasil telaah pada isi SOP RIL yang ditetapkan

perusahaan belum sesuai dengan karakteristik

kondisi setempat dan komprehensif untuk semua

tahap kegiatan pemanenan.

Terdapat penerapan teknologi ramah lingkungan

di tinjau berdasarkan tahapan kegiatan yang

diterapkan di lapangan pada 1-2 tahapan

kegiatan pemanenan hasil, yaitu: pada sebagian

tahap perencanaan pemanenan dan tahap

Pemanenan dan penyaradan namun dalam tahapkegiatan setelah pemanenan dan tahap

monitoring dan evaluasi belum berjalan

sebagaimana mestinya.

Hasil verifikasi dan uji petik di lapangan diketahui

tingkat kerusakan tegakan tinggal pada semua

tingkat permudaaan/pohon (pancang, tiang dan

pohon inti) rata-rata sebesar 17,42 %.

Berdasarkan data hasil uji petik penghitungan

Faktor eksploitasi (Fe), pada kegiatan

penebangan diketahui nilai faktor eksploitasi

pada kegiatan pemanenan hasil sebesar 0,89

atau FE masih diatas standarnya yaitu FE 0,70.

2. 5.Realisasi penebangan sesuai dengan

rencana kerja penebangan/ pemanenan/

pemanfaatan pada areal kerjanya *)

SEDANG Berdasarkan hasil telaah pada dokumen

RKTUPHHK-HA dan RKUPHHK-HA, diketahui

sejak RKT 2011 s/d RKT 2013 telah menyusun

dokumen RKTUPHHK-HA yang disusun dengan

mengacu pada RKUPHHK-HA dan telah disahkan

oleh pejabat yang berwenang.

Peta kerja yang digunakan oleh PT. SBK selama

kurun waktu RKT 2009 s/d RKT 2012, berupa

peta kerja lampiran dokumen RKT yang telah

disahkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Propinsi

Kalimantan Tengah dengan skala 1 : 50.000,

peta kerja RKT tersebut menggambarkan areal

yang boleh ditebang/dipanen/ditanam/dipelihara

dan areal yang ditetapkan sebagai kawasan

lindung, lokasi yang digambarkan pada peta


10/19





20 Juli 2013


kerja RKT sebagian belum sesuai dengan peta

RKU yang disahkan oleh pejabat yang

berwenang.

Terdapat implementasi peta kerja berupa

penandaan batas blok tebangan di lapangan

sesuai peta kerja RKT dan areal yang ditetapkan

sebagai kawasan lindung. Secara keseluruhan

untuk beberapa lokasi terdapat implementasinya

di lapangan namun belum tergambarkan dalam

peta kerja RKT.

Realisasi volume produksi dalam kurun waktu

RKT 2009 s/d 2012 pada kegiatan tebangan TPTI

rata-rata tercapai 44,24 % dan pada tebangan

PWH rata-rata tercapai 25,83 % dari rencana

tebang tahunan, lokasi pemanenan dinilai telah

sesuai dengan RKT yang disahkan.

2. 6.Tingkat investasi dan reinves tasi yang

memadai dan memenuhi kebutuhandalampengelolaan hutan, administrasi, penelitian

dan pengemba-ngan, serta peningkatan

kemampuan SDM

BURUK Realisasi alokasi dana PT. SBK selama kurun

waktu RKT 2009 s/d RKT 2012 rata-rata pertahun mencapai 58,29 % dari total pendanaan

untuk kebutuhan pembiayaan pengelolaan

hutan.

Alokasi dana untuk seluruh kegiatan, kurang

proporsional untuk seluruh bidang kegiatan.

Realisasi pendanaan untuk kegiatan teknis

kehutanan sejak kurun waktu tahun 2009 s/d

2013 tidak lancar dan tidak sesuai dengan tata

waktu.

Rata-rata realisasi modal yang ditanamkan

kembali ke hutan untuk membiayai kegiatan

kegiatan pembinaan hutan, perlindungan hutan

dan penanaman tanah kosong hingga saat ini

melebihi 80 % tapi belum seluruhnya.

Realisasi kegiatan fisik kegiatanpenanaman/pembinaan hutan (luas dan kualitas

tegakan pembinaan hutan (penanaman)

mencapai 76,31 % dari yang direncanakan

3. EKOLOGI

3. 1.Keberadaan kemantapan dan Kondisi

Kawasan Dilindungi Pada Setiap Tipe

Hutan

SEDANG Penataan areal dialokasikan beberapa kawasan

lindung dengan luas seluruhnya 8.542 Ha atau

sekitar 11,36 % dari total arealnya.

Perusahaan mempunyai capaian persentase

penandaan kawasan lindung sebesar 73,31 %

dari yang seharusnya dilakukan.

Berdasarkan citra landsat lebih dari 94% masih

berpenutupan hutan, namun karena belum

terdapat upaya perbaikan atau rehabilitasi padaareal kawasan lindung yang terganggu seperti

pada sempadan sungai, maka dinilai upaya

perlindungan terhadap kondisi kawasan lindung

belum maksimal.

Belum semua pihak megakui keberadaan

kawasan lindung.

Laporan pengelolaan terhadap kawasan lindung

belum terdokumentasi dengan baik.

3. 2.Perlindungan dan Pengamanan Hutan SEDANG Prosedur yang tersedia telah sesuai dengan

potensi gangguan yang mungkin terjadi di

lapangan, namun beberapa SOP seperti SOP

Perladangan, Tebangan Liar belum mempunyai


11/19





20 Juli 2013


tujuan yang jelas dan seluruh SOP belum

memuat organisasi atau pelaksana yang

bertanggungjawab untuk melaksanakan kegiatan

tersebut.

Kondisi sarana dan prasarana pengamanan

sebagian besar berfungsi dengan baik,

sedangkan untuk alat transportasi di bagian

pembinaan hutan kurang memadai.

Tersedia SDM perlindungan dan pengamanan

hutan, dengan tenaga pengamanan sebanyak 14

orang, personil tersebut belum mengikuti

pelatihan sebagai satpamhut.

kegiatan perlindungan hutan yang dilakukan

berupa upaya preventif.

3. 3.Pengelolaan dan Pemantauan Dampak

Terhadap Tanah dan Air Akibat

Pemanfaatan Hutan

SEDANG Beberapa Prosedur belum mempunyai tujuan

atau tahapan yang jelas dan seluruh SOP belum

memuat organisasi atau pelaksana yang

bertanggungjawab untuk melaksanakan kegiatantersebut.

Kegiatan pengelolaan belum terencana dan

terdokumentasi dengan baik, sehingga informasi

dari upaya pengelolaan yang harus didukung

oleh sarana prasarananya dinilai belum

maksimal, seperti informasi prioritas sarana jalan

utama logging yang harus dilakukan pengerasan

dan lokasi-lokasi yang perlu dilakukan

penanaman.

Sarana pemantauan yang telah direalisasikan

berupa penyiapan stick pengukur erosi tanah,

pemasangan stik ukur fluktuasi air sungai,

thermometer, hygrometer, umbrometer dan

labolatorium yang sementara ini bekerjasama

dengan lembaga akademis.Walaupun secara jumlah dan kualifikasi telah

mencukupi, namun kelembagaan/struktur

organisasi serta tugas dan tanggungjawab belum

jelas dan berjalan dengan baik,

Terdapat sebagaian implementasi kegiatan

pengelolaan lingkungan berupa vegetatif dan

teknik sipil. Kegiatan yang telah direalisasikan

adalah pengukuran besaran erosi dengan

metoda stick ukur, pemantauan iklim mikro,

debit air dan pengukuran kualitas air sungai yang

bekerjasama dengan labolatorium lembaga

akademis

Terdapat indikasi terjadinya dampak yang besar

dan penting terhadap tanah dan air tetapi ada

upaya pengelolaan dampak sesuai ketentuan.

3. 4.

Identifikasi Spesies Flora dan Fauna Yang

Dilindungi dan/ atau Langka (Endangered),

Jarang (Rare), Terancam Punah

(Threatened) dan Endemik

SEDANG SOP tersedia memuat tujuan, ruang lingkup,

definisi, referensi dan tahapan pelaksanaan

kegiatan, namun belum mencantumkan

penanggungjawab kegiatan dan didalam

referensinya belum semua SOP mempunyai

acuan untuk status perlindungan (endemic,/khas,

jarang, punah), seperti Appendix CITES dan/atau

IUCN

Telah melakukan kegiatan identifikasi dan

inventarisasi flora dan fauna, namun belum

memilah yang masuk dalam katagori dilindungi.


12/19





20 Juli 2013


3. 5.Pengelolaan Flora untuk:

(1)Luasan terten tu dari hutan produksi

yang tidak terganggu, dan bagian yang

tidak rusak.

(2)

Perlindungan terhadap species flora

dilindungi dan/ atau jarang langka dan

terancam punah dan endemik

SEDANG SOP tersedia dan telah memuat tujuan, ruang

lingkup, definisi, referensi dan tahapan

pelaksanaan kegiatan, namun belum

mencantumkan penanggungjawab kegiatan dan

dinilai prosedur belum sempurna.

Kegiatan pengelolaan flora belum dilakukan

seluruhnya sesuai dengan perencanaan.

Terdapat gangguan terhadap flora dilindungi,

tetapi ada upaya penanggulangan gangguan oleh

pemegang izin.

3. 6.Pengelolaan Fauna untuk:

(3)Luasan tertentu dari hutan produksi

yang tidak terganggu, dan bagian yang

tidak rusak.

(4)Perlindungan terha dap species fauna

dilidungi dan/ atau jarang, langka,

terancam punah dan endemik

SEDANG SOP tersedia dan telah memuat tujuan, ruang

lingkup, definisi, referensi dan tahapan

pelaksanaan kegiatan, namun belum

mencantumkan penanggungjawab kegiatan dan

dinilai prosedur belum sempurna.

Kegiatan pengelolaan fauna belum dilakukan

seluruhnya sesuai dengan perencanaan.

Terdapat gangguanterhadap fauna dilindungi,tetapi ada upaya penanggulangan gangguan oleh

pemegang izin.

4. SOSIAL

4. 1.Kejelasan deliniasi kawasan operasional

perusahaan/ pemegang izin dengan

kawasan masyarakat hukum adat dan/atau

masyarakat setempat

BAIK Manajemen PT. SBK Kalbar telah melakukan

identifikasi pemanfaatan SDA/SDH oleh

masyarakat adat dan/atau masyarakat seperti

pemanfaatan HHBK 2011 dan 2012: rotan, satwa

buruan, tengkawang, sayur-sayuran dan buah-

buahan, data penyerapan tenaga kerja lokal dan

informasi hasil identifikasi hak-hak tradisional.

Managemen PT. SBK Kalbar memiliki standar

operasional prosedur (SOP) mekanisme

pemetaan parsipatori, monitoring perladanganmasyarakat di areal PT. SBK Kalbar,

penyelesaian konflik dengan dengan karyawan,

dan resolusi konflik dengan masyarakat yang

legal, lengkap dan disepakati para pihak.

Manajemen PT. SBK Kalbar memiliki mekanisme

pengakuan hak-hak dasar masyarakat adat dan

masyarakat setempat yang legal, lengkap dan

jelas dalam perencanaan pengelolaan sumber

daya hutan.

Verifikasi lapang terhadap tokoh masyarakat di

desa-desa binaan menyatakan mengetahui

batas-batas areal konsesi PT. SBK Kalbar dan

batas wilayah desa mereka di dalam areal PT.

SBK Kalbar. Setiap tahun luasan ladang

bertambah sejalan dengan pertambahankebutuhan masyarakat dan pertambahan jumlah

penduduk desa-desa di sekitar areal PT. SBK

Kalbar.

Pernyataan dukungan keberadaan dan

operasional PT. SBK Kalbar dari 3 desa binaan

tercakup dalam Berita Acara Kesepakatan 2012

dan 2013.

4. 2.

Implementasi tanggung jawab sosial

perusahaan sesuai dengan peraturan dan

perun-dangan yang berlaku.

BAIK Tersedia dokumen yang menyangkut pemenuhan

tanggungjawab sosial IUPHHK-HA PT. SBK

Kalbar seperti; RKUPHHK-HA berbasis IHMB

periode 2011-2020, RKT 2009-2013 dan URKT

2014.


13/19





20 Juli 2013


PT. SBK Kalbar memiliki mekanisme pemenuhan

kewajiban sosial yang lengkap dan legal.

Manajemen PT. SBK Kalbar telah melakukan

sosialisasi pencegahan dan penanggulangan

kebakaran hutan dan kawasan lindung oleh

bagian pembinaan hutan, serta survei sosial dan

penyusunan program Kelola Sosial tahun 2013

bekerjasama dengan PT. Indo Buana - WWF

GFTNThe Borneo Initiative. Namun belum ada

laporan/BAP sosialisasi hak dan kewajiban

IUPHHK-HA PT. SBK Kalbar kepada setiap desa

binaan sesuai RKT.

Manajemen PT. SBK Kalbar telah merealisasikan

pemenuhan kewajiban sosial dan belum ada

kerjasama dengan koperasi masyarakat

sebagaimana diwajibkan dalam Surat Keputusan

IUPHHK.

Manajemen PT. SBK Kalbar memiliki dokumendan laporan pemenuhan kewajiban sosial kepada

masyarakat adat dan masyarakat setempat

termasuk gantirugi periode 2009 s/d 2013 dan

melaporkan secara rutin kepada Dinas

Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Sintang

serta Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat.

4. 3.Ketersedia an mekanisme dan implementasi

distribusi manfaat yang adil antar para

pihak

BAIK Manajemen PT. SBK Kalbar telah memiliki

sebagian data dan informasi masyarakat hukum

adat dan/atau masyarakat setempat yang

terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktifitas

pengelolaan SDH.

Manajemen PT. SBK Kalbar memiliki mekanisme

peningkatan peran serta dan peningkatan

ekonomi masyarakat seperti: program

kerjasama, bantuan sarana produksi pertanian,bantuan, angkutan kayu olahan, penyuluhan

budidaya karet, dan kegiatan pembinaan

masyarakat desa hutan.

Manajemen IUPHHK PT. SBK Kalbar memiliki

dokumen perencanaan RKUPHHK-HA berbasis

IHMB periode 2011 s/d 2010 dan RKT 2009 s/d

2013 serta URKT 2014 dan sebagian dokumen

kelola sosial mengenai rencana kegiatan

peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi

masyarakat melalui survey sosial dan

penyusunan program PMDH 2013, monitoring

perladangan berpindah masyarakat 2012 dan

2013 serta data pemekaran desa 2013.

Implementasi peningkatan peran serta dan

aktivitas ekonomi yang dilakukan UPHHK-HA PT.SBK Kalbar belum lengkap seperti belum adanya

penyuluhan atau pelatihan budidaya karet-rotan

sebagai tindak lanjut dari bantuan bibit karet

unggul serta belum ada kerjasama kemitraan

dengan koperasi masyarakat .

Tersedia data dan informasi distribusi insentif

kepada para pihak seperti masyarakat adat dan

masyarakat setempat desa binaan, kepada

negara berupa Iuran IUPHHK-HA, Pajak Bumi

dan Bangunan (PBB), dan kepada karyawan

berupa iuran Jamsostek.


14/19





20 Juli 2013


4. 4.Keberadaan mekanisme resolusi konflik

yang handal

BAIK Manajemen UPHHK-HA PT. SBK Kalbar telah

menyiapkan mekanisme resolusi konflik yang

jelas dan lengkap seperti: monitoring

perladangan, penanganan konflik dengan

masyarakat dan dengan karyawan,

penanggulangan illegal logging yang telah

disahkan manajemen serta modul pelatihan

pelatihan manajemen konflik.

Manajemen PT. SBK Kalbar memiliki peta konflik

di areal PT. SBK Kalbar namun belum jelas dan

lengkap apa saja konfliknya dan dimana

terjadinya serta dalam matriks pemetaan potensi

konflik 2009 s/d 2013.

Manajemen PT. SBK Kalbar melibatkan para

pihak dalam menyelesaikan masalah sosial

maupun konflik sosial dengan masyarakat seperti

tokoh adat (Tumenggung dan Dewan Addat

Kecamatan), Pemerintahan Desa danKecamatan, dalam mencari penyelesaiannya.

Manajemen IUPHHK-HA PT. SBK Kalbar bagian

PMDH/Kelola sosial memiliki dokumen konflik dan

penyelesaian konflik yang lengkap dan jelas.

4. 5.Perlindungan, Pengembangan dan

Peningkat an kesejahteraan Tenaga Kerja

BAIK Manajemen PT. SBK Kalbar merealisasikan

seluruh hubungan industrial seperti terdapat

Surat Perjanjian Kerja, upah tenaga kerja sesuai

UMSK tahun 2013, peraturan perusahan periode

2013 s/d 2015, kepesertaan Jamsostek,

Kebijakan Perekrutan Karyawan mengutamakan

tenaga kerja lokal dan tidak ada tenaga kerja di

bawah umur.

Manajemen UPHHK-HA PT. SBK Kalbar memliki

rencana pengembangan kompetensi karyawan

sesuai kebutuhan operasional dan telahmerealisasikan seluruh rencana pelatihan baik

secara eksternal maupun internal (in House

Training).

Tersedia mekanisme dan dokumen standar

jenjang karir karyawan PT. SBK Kalbar dan

sebagian besar telah diimplementasikan pada

tingkat driver dump truck dan mutasi dari

adminitrasi ke bagian pembantu pengawas

perawatan jalan dan jembatan serta driver triller.

Manajemen IUPHHK-HA PT. SBK Kalbar telah

mengimplementasikan fasilitas tunjangan

kesejahteraan karyawan seperti mess, klinik,

Jamsostek, sarana ibadah, sarana olah raga,

kantor dan peralatan kantor, termasuk

komunikasi dan transportasi karyawan.

5. VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

Prinsip 1. Kepastian areal dan hak pemanfaatan

K1.1. Areal unit manajemen hutan terletak di kawasan hutan produksi.

1.1.1. Pemegang izin mampu menunjukkan

keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil

Hutan Kayu (IUPHHK)

Memenuhi Terdapat Surat Keputusan Menteri Kehutanan

Nomor : SK.58/MENHUT-II/2007, tanggal 22

Pebruari 2007, tentang Perpanjangan Izin Usaha

Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) dalam

Hutan Alam pada Hutan Produksi seluas

75.200 Ha Kepada PT. Sari Bumi Kusuma di

Provinsi Kalimantan Barat dengan jangka waktu


15/19





20 Juli 2013


45 (empat puluh lima) tahun sejak tanggal 12

April 2006.

PT. SBK telah memenuhi kewajiban iuran

IUPHHK yang telah disetor oleh PT. SBK ke

Rekening Penerima atas nama Bendaharawan

Penerima Setoran IIUPH pada Bank Mandiri

Jakarta Gedung Pusat Kehutanan Nomor

102.0004.203870. Jumlah iuran yang disetor PT.

SBK telah sesuai dengan Surat Perintah

Pembayaran Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil

Hutan Kayu pada Hutan Alam Nomor S.195/VI-

BIKPHH/2007, tanggal 22 Maret 2007, yaitu

sebesar Rp. 5.536.000.000,-.

Prinsip 2. Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah

K2.1. Pemegang izin memiliki rencana penebangan pada areal tebangan yang disahkan oleh pejabat yang

berwenang.

2.1.1. RKUPHHK/ RPKH dan Rencana KerjaTahunan (RKT/ Bagan Kerja/RTT)

disahkan oleh yang berwenang.

Memenuhi PT. SBK memiliki dokumen RKUPHHK-HA yangtelah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri

Kehutanan Nomor : SK.122/VI-BUHA/2011,

tanggal 26 Agustus 2011, tentang RKUPHHK-HA

Berbasis Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala

(IHMB) Periode Tahun 2011 2020 Atas Nama

PT. Sari Bumi Kusuma Provinsi Kalimantan Barat.

Terdapat dokumen RKTUPHHK-HA 2012 yang

disusun berdasarkan RKU, dan disahkan oleh

Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan

Barat dengan Nomor: 55/Kpts-II/BPHAP/2012,

tanggal 10 Januari 2012, dan dilengkapi lampiran

peta rencana kerja tahunan. Terdapat Keputusan


Barat No. 177/Kpts-II/BPHAP/2013, tanggal 9

April 2013 tentang Persetujuan Sisa Target

Tebangan Pada Blok Tebangan Rencana Kerja

Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu

pada Hutan Alam Tahun 2012 Untuk Periode

Tahun 2013.

Terdapat Peta RKT yang menunjukkan areal

yang tidak boleh untuk ditebang (dilindungi) dan

areal yang merupakan lokasi blok tebangan.

Terdapat implementasi penandaan pada kawasan

yang tidak boleh ditebang, seperti Sempadan

Sungai dengan warna biru, serta penandaan

berupa papan informasi batas blok dan patok

informasi antar petak tebangan.K2.2. Adanya rencana kerja yang sah

2.2.1. Pemegang izin hutan mempunyai

rencana kerja yang sah sesuai dengan

peraturan yang berlaku.

Memenuhi PT. SBK memiliki dokumen RKUPHHK-HA yang

telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri

Kehutanan Nomor : SK.122/VI-BUHA/2011,

tanggal 26 Agustus 2011, tentang Persetujuan

Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan

Kayu Dalam Hutan Alam pada Hutan Produksi

Berbasis Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala

(IHMB) Periode Tahun 2011 2020 Atas Nama

PT. Sari Bumi Kusuma Provinsi Kalimantan Barat,

lengkap dengan lampiran peta skala 1 : 100.000.


16/19





20 Juli 2013


2.2.2. Seluruh peralatan yang dipergu-nakan

dalam kegiatan pemanenan telah

memiliki izin penggu-naan peralat-an

dan dapat dibuktikan kese-suaian fisik di

lapangan (tidak berlaku untuk Pe-

megang Hak Pengelolaan)

Memenuhi PT. SBK dapat menunjukkan Laporan kepada


Barat mengenai perihal Peralatan yang akan di

scrap dan diganti baru a.n. PT. Sari Bumi

Kusuma, tanggal 30 Oktober 2013, sebagai

Usulan RKT 2014 dengan jumlah 32 Unit.

Hasil beberapa uji petik lapangan diperoleh data

bahwa keberadaan peralatan tersebut ditemukan

di lapangan jenis sesuai dengan ijin peralatan

yang telah ditetapkan dalam dokumen

RKTUPHHK/Laporan Peralatan berkala.

Prinsip 3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan kayu bulat

K3.1. Pemegang izin menjamin bahwa semua kayu yang diangkut dari Tempat Penimbunan Kayu (TPK) hutan ke

TPK Antara dan dari TPK Antara ke industri primer hasil hutan (IPHH)/pasar, mempunyai identitas fisik dan

dokumen yang sah

3.1.1. Seluruh kayu bulat yang

ditebang/dipanen atau yang dipanen/dimanfaatkan telah di-LHPkan

Memenuhi Semua kayu bulat telah di LHP kan oleh pejabat

yang berwenang, yaitu Romawi (No. Reg:59/16/1603/SBK/RMI/KB)

Dokumen tersebut telah disahkan oleh Pejabat

Pengesah Laporan Hasil Penebangan/Produksi

(P2LHP) di Dinas Kehutanan dan Perkebunan

Provinsi Kalimantan Barat (Ely Yakim, S.Sos (No.

Reg: 02/16/1603/P2LHP/EYK)).

Pemeriksaan atas kesesuaian antara fisik kayu

dengan dokumen LHP dan LHC dinilai telah

sesuai dari segi jenis pohon, nomor petak, nomor

batang, nomor pohon. Dari hasil uji petik yang

dilaksanakan diketahui bahwa identitas log kayu

bulat dan tunggak tersebut dapat dilacak balak

atau tertera pada dokumen tata usaha kayu

(buku ukur dan dokumen LHP) yang telah dibuat

dan disahkan oleh petugas dan pejabat yangberwenang.

3.1.2. Seluruh kayu yang diangkut keluar areal

izin dilindungi dengan surat keterangan

sahnya hasil hutan.

Memenuhi Dari hasil penelusuran dokumen Penata Usahaan

Hasil Hutan Kayu (PUHH) menunjukkan bahwa

seluruh kayu yang ke luar areal izin telah

dilindungi oleh surat keterangan sahnya hasil

hutan sesuai dengan ketentuan.

Dokumen angkutan dari TPK Hutan (Logyard Km

38) menuju ke TPK Antara (Logpond Tontang) di

wilayah Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan

Barat, dilengkapi dengan dokumen SKSKB

dengan lampiran DKB.

Dokumen angkutan dari TPK Antara (Logpond

Tontang) menuju ke TPK Antara Lp. Batu Lalau

Sintang, dilengkapi dengan dokumen FA-KB

dengan lampirannya DKB beserta Rekap DKB(RDKB).

3.1.3. Pembuktian asal usul kayu bulat (KB)

dari pemegang IUPHHK-HA/ IUPHHK-

HT/ IUPHHK-RE/Peme gang Hak

Pengelolaan

Memenuhi Dari hasil penelusuran dan telaah dokumen tata

usaha kayu (TUK) dan uji petik lapangan

diketahui bahwa sistem penandaan atau identitas

yang telah diimplementasikan oleh IUPHHK-HA

PT. SBK terhadap log kayu bulat setelah keluar

dari areal IUPHHK-HA adalah berupa: (1) Nomor

batang, (2) Nama Petak Tebangan, (3) Jenis

Pohon, (4) Nomor Produksi dan (5) Diameter

rata-rata.

Berdasarkan hasil identifikasi tanda-tanda PUHH

yang tertera pada log/kayu bulat tersebut maka


17/19





20 Juli 2013


sumber log dapat dilacak secara dokumentasi

dari: Buku Ukur, Dokumen LHP, Dokumen SKSKB

dan dokumen FA-KB (Kayu Bulat).

3.1.4. Pemegang izin mampu membukti kan

adanya catatan angkutan kayu ke luar

TPK

Memenuhi Dari penelusuran dokumen Tata Usaha Kayu

(TUK), diketahui bahwa kayu yang diangkut dari

Tempat Penimbunan Kayu (TPK Hutan) ke TPK

Antara dan dari TPK Antara ke industri primer

hasil hutan dan atau pedagang kayu bulat telah

dibuatkan atau dilengkapi dengan dokumen

SKSKB dan FA-KB beserta lampirannya.

Seluruh dokumen SKSKB tersebut telah

ditandatangani (disahkan) oleh Petugas Penerbit

dan Pengesah SKSKB (P2SKSKB). Dokumen

tersebut dikeluarkan secara self assesmentpada

saat kayu berada di TPK Hutan atas nama

Markus (No. Reg: 002/16/1603/SKSKB/ MRS),

diangkat dan ditetapkan oleh Kepala Dinas

Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten SintangProvinsi Kalimantan Barat.

Dan kemudian dokumen SKSKB tersebut

dimatikan oleh P3KB atas nama Sdr. Janimudin

(No. Reg. 05/16/1603/P3KB/JMN), berdasarkan

surat perintah kerja dari Dinas Kehutanan

Kabupaten Ketapang nomor 189/DISHUT-

III/BPH/2013, tanggal 22 April 2013.

Dari paparan di atas menunjukkan bahwa PT.

SBK mampu membuktikan kelengkapan dan

keabsahan dokumen SKSKB yang dibuat dan

disyahkan oleh petugas yang berwenang.

K3.2. Pemegang izin telah melunasi kewajiban pungutan pemerintah yang terkait dengan kayu

3.2.1. Pemegang izin menunjukkan bukti

pelunasan Dana Reboisasi (DR) danProvisi Sumber Daya Hutan (PSDH).

Memenuhi PT. SBK telah memiliki dokumen Surat Perintah

Pembayaran Dana Reboisasi (SPP-DR) dan SuratPerintah Pembayaran Provisi Sumber Daya Hutan

(SPP-PSDH) untuk kayu bulat berdasarkan

perhitungan volume dari dokumen Laporan Hasil

Penebangan (LHP).

Surat Perintah Pembayaran (SPP) Dana Reboisasi

(DR) dan Surat Perintah Pembayaran (SPP)

Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) tersebut

diterbitkan oleh Pejabat Penagih PSDH dan DR

an. Ely Yakim, S.Sos (NIP.19720701 199703 1

008).

Berdasarkan PSDH dan DR yang diacu

berdasarkan Surat Edaran No. 2/BIKPHH-1/2013

tentang Harga Patokan Periode 01 Juli 2013 s.d.

31 Desember 2013, ditetapkan pada tanggal 3

Juli 2013. Tarif yang digunakan sesuai dengan

Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun

1998 tanggal 5 Mei 1998, dan harga patokan

sesuai dengan Lampiran II Permendag Nomor

22/M-DAG/PER/4/2012 tanggal 24 April 2012,

dengan rician Tarif PSDH (Rp): KB Kelompok

Meranti sebesar Rp. 60.000,00 dan KB

Kelompok Rimba Campuran sebesar Rp.

36.000,00. Tarif DR (USD) : KB Meranti

sebesar $ 16,00 dan KB Kelompok Rimba

Campuran sebesar $ 13,00.


18/19





20 Juli 2013


K3.3. Pengangkutan dan perdagangan antar pulau

3.3.1. Pemegang izin yang mengirim kayu

bulat antar pulau memiliki pengakuansebagai Pedagang Kayu Antar Pulau

Terdaftar (PKAPT).

Tidak

diverifikasi

PT. SBK tidak melakukan perdagangan antar

pulau.

3.3.2. Pengangkutan kayu bulat yang

menggunakan kapal harus kapal yang

berbendera Indonesia dan memiliki izin

yang sah.

Tidak

diverifikasi

PT. SBK tidak melakukan perdagangan antar

pulau.

Prinsip 4. Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan

K4.1 Pemegang izin telah memiliki Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)/ Dokumen Pengelolaan dan

Pemantauan Lingkungan (DPPL)/ Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan

(UPL) & melaksanakan kewajiban yang diper-syaratkan dalam dokumen lingkungan tersebut

4.1.1. Pemegang izin telah memiliki Dokumen

AMDAL/DPPL/UKL-UPL meliputi Analisa

Dampak Lingkungan (ANDAL), Rencana

Kelola Lingkungan (RKL), dan RencanaPemantauan Lingkungan (RPL) yang

telah disahkan sesuai peraturan yang

berlaku meliputi seluruh areal kerjanya.

Memenuhi Berdasarkan hasil telaah dokumen diketahui PT.

SBK telah memiliki dokumen lingkungan AMDAL,

RKL, dan RPL yang telah mendapatkan

persetujuan atau pengesahan dari Komisi PenilaiAmdal Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan

Barat, Nomor 801 Tahun 2006, pada tanggal 4

Desember 2006.

4.1.2. Pemegang izin memiliki laporan

pelaksanaan RKL dan RPL yang

menunjukkan penerapan tindakan untuk

mengatasi dampak lingkungan dan

menyediakan manfaat sosial.

Memenuhi Berdasarkan hasil telaah dokumen diketahui

bahwa PT. SBK telah menyusun laporan Rencana

Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan laporan

Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL)

Semester II (periode Januari Juni 2013) tahun

2013 yang telah dilaporkan kepada Badan

Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Barat

pada tanggal 11 Februari 2013.

Adapun paparan pelaksanaan dan evaluasi

pengelolaan dan pemantauan lingkungan antara

lain sbb: (a) Aspek Fisik Kimia (Tanah danHidrologi: pengerasan jalan, sistem penebangan

yang benar, tepat, dan efisien, pembuatan jalan

utama dan jalan sarad, pemantauan erosi,

sedimentasi, debit air, serta kualitas air sungai).

(b) Aspek Biologi (Vegetasi Alam: penanaman

jenis gaharu, pemeliharaan tegakan benih,

penanaman tanah kosong/terbuka, Satwa Liar:

pemeliharaan KPPN, sempadan sungai,

pemasangan himbauan pelestarian satwa liar).

(c) Aspek Sosial Ekonomi dan Budaya (Sosial

Ekonomi: penerimaan tenaga kerja, pembelian

hasil usaha masyarakat, Sosial Budaya:

persepsi/sikap masyarakat terhadap lingkungan

hidup, persepsi/sikap masyarakat terhadap

perusahaan, tingkat pendidikan, tingkatkesehatan).

Prinsip 5. Pemenuhan terhadap peraturan ketenaga kerjaan

K.5.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

5.1.1. Prosedur dan Implementasi K3 Memenuhi Berdasarkan hasil telaah dokumen diketahui

bahwa terdapat Prosedur Pelaksanaan Standar/

Standard Operating Procedure (SOP) tentang

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).

Terdapat berita acara sosialisasi mengenai K3

kepada karyawan PT. SBK.

Berdasarkan hasil telaah dokumen dan check

lapang diketahui bahwa PT. SBK telah

memiliki/menyediakan peralatan K3.


19/19





20 Juli 2013


PT. SBK telah memiliki catatan kecelakaan dan

terdapat berita acara pada setiap kejadian,

berdasarkan Laporan Kecelakaan Kerja PT. SBK

dari Juni 2013 s.d. November 2013, serta

melakukan analisa kecelakaan kerja dalam

rangka upaya menghindari dan menekan tingkat

kecelakaan kerja.

K.5.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja

5.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja Memenuhi PT. SBK memiliki surat edaran No

75/PH/PTK/IV/2004 tanggal 25 April 2004

tentang Penerimaan Tenaga Kerja, dimana pada

point nomor 8, yaitu pengusaha wajib

memberikan kesempatan secukupnya pada

pekerja/buruh untuk membentuk atau terlibat

dalam kegiatan serikat pekerja dan untuk

melaksanakan ibadah yang diwajibkan oleh

agamanya.

5.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama

(KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP)

Memenuhi PT. SBK memiliki dokumen Peraturan Perusahaan

tahun 2013 2015 yang telah disampaikan

kepada Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan

Transmigrasi melalui Keputusan No. 5,

ditandatangani pada tanggal 14 Tahun 2013

tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan PT.

Sari Bumi Kusuma, Kepala Dinas Sosial, Tenaga

Kerja, dan Trasmigrasi Kabupaten Sintang.

Peraturan Perusahaan berlaku terhitung tanggal

14 Juni 2013 s.d 13 Juni 2015.

5.2.3. Perusahaan tidak mempekerjakan anak

di bawah umur

Memenuhi Berdasarkan hasil telaah dokumen diketahui

bahwa terdapat surat edaran No

75/PH/PTK/IV/2004 tanggal 25 April 2004

tentang Penerimaan Tenaga Kerja, dimana pada

point nomor 2, yaitu pengusaha dilarangmempekerjakan anak.

Jakarta, Januari 2014LP PHPL PT. Ayamaru Sertifikasi

Ttd,

Direktur

2. resume phpl pt. sari bumi kusuma_kalbar

Documents