7/24/2019 yg dilakukan PPKeuangan

1/3

Verifikasi oleh PPK-SKPDAzas tertib dalam pengelolaan keuangan daerah mengamanatkan bahwa keuangan daerahdikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi

yang dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, azas taat pada peraturan perundang-undanganmewajibkan pengelolaan keuangan daerah harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan. Dua azas penting pengelolaan keuangan daerah tersebut hendaknya menjadilandasan bekerja bagi para verifikator keuangan daerah. Verifikasi bukti pengajuanpermintaan pembayaran dan bukti pertanggungjawaban keuangan merupakan salah satutahapan penting dalam pengelolaan keuangan daerah yang setidaknya belanja dan/atau bebanbenar-benar direalisasikan/diakui senilai bukti-bukti yang mendukungnya. Oleh karenanya,penyajian belanja dan beban pada laporan keuangan sangat ditentukan salah satunya olehkinerja para verifikator keuangan daerah. Sesuai Permendagri No 13 tahun 2006 jo 57/2007

jo 21/2011 kegiatan verifikasi dilakukan baik oleh bendahara, Pejabat PenatausahaanKeuangan (PPK) SKPD, dan PPKD selaku bendahara umum daerah. Kali ini, fokus bahasankita dalah kegiatan verifikasi atas pengeluaran belanja yang dilakukan oleh PPK-SKPD.Landasan hukum kegiatan verifikasi oleh PPK-SKPD dapat kita baca pada pasal 13 dan pasal221 Permendagri 13/2006.

Verifikasi dapat diartikan sebagai kegiatan pengujian terhadap dokumen administratif denganmengacu pada pedoman dan kriteria yang berlaku. Artinya, verifikasi harus dapat menjaminkebenaran secara formal dan substantif bahwa dokumen telah lengkap dan benar sesuaidengan peraturan per-uu-an. Seorang verifikator tidak dituntut untuk menguji kebenaranmaterial atas suatu bukti transaksi sebagaimana tugas seorang auditor, meskipun seorangverifikator diharapkan mampu mencegah terjadinya penyimpangan (fraud) yang merugikankeuangan daerah. Jika demikian, apa saja ruang lingkup pekerjaan verifikasi yang harusdilakukan oleh seorang verifikator keuangan (PPK-SKPD)?

Ada 5 aspek yang harus dilakukan oleh seorang verifikator di SKPD, yaitu

1. Aspek Ketersediaan Dana, Seorang verifikator harus memastikan bahwa dana untuk membiayai pengeluaran untuk keperluan seperti tercantum dalam bukti pengeluarantelah tersedia dan masih cukup tersedia dalam DPA. Artinya dokumen DPA untuk kegiatan tersebut harus ada, akun belanja yang diminta pembayarannya ataudipertanggungjawabkan tercantum dalam DPA kegiatan tersebut ada dan memiliki paguyang cukup, serta nilai rupiah bukti yang diminta pembayarannya atau

dipertanggungjawabkan masih bisa di-cover dengan dokumen Surat Penyediaan Dana(SPD). Verifikator harus memberikan catatannya jika: 1) Kegiatan tidak ada DPA-nya.2) Belanja tidak ada dalam DPA kegiatan dimaksud, 3) Pagu anggaran belanja tidak mencukupi, 4) dan belanja tidak ada dokumen SPD.

2. Aspek Ketepatan Tujuan Pengeluaran , Seorang verifikator harus memastikan bahwa jumlah pengeluaran yang tercantum dalam bukti pengeluaran penggunaannya telahsesuai dengan tujuan yang ditetapkan dalam DPA. Sebagai misal, jika verifikatormenemukan bukti pengeluaran perjalanan dinas dalam/luar daerah yang tujuannyaberbeda dengan tujuan kegiatan dalam DPA, maka verifikator harus menolak denganmemberikan catatan bahwa terdapat ketidaksesuaian tujuan pengeluaran antara buktipengeluaran perjalanan dinas dengan tujuan kegiatan dalam DPA.

3. Aspek Kebenaran Pembebanan anggaran , Seorang verifikator harus memastikanbahwa pengeluaran yang tercantum dalam bukti pengeluaran benar-benar telah

7/24/2019 yg dilakukan PPKeuangan

2/3

dibebankan pada kode akun serta tahun anggaran bersangkutan sesuai DPA. Misalnya, jika terdapat bukti pengeluaran belanja ATK dimana akun belanja tersebut tidak dianggarkan pada DPA, verifikator harus menolak dan memberikan catatannya.

4. Aspek Kebenaran Tagihan , Seorang verifikator harus memastikan bahwa buktipengeluaran telah benar dibuat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, meliputi:

a. Kebenaran mengenai persyaratan pembuatan bukti pengeluaran dandokumen yang mendasarinya. Sebagai contoh untuk bukti kuitansi, sekurang-kurangnya harus memenuhi ketentuan pengendalian intern yang baik, sebagaiberikut: memuat atas nama wajib bayar (bukti pengeluaran dari SKPD yangmelakukan pembayaran atas tagihan kepada negara dibuat atas nama PA/KPA);nama yang berhak menerima pembayaran (nama yang berhak menerima dalambukti pengeluaran harus sama dengan nama orang yang tertera dalamkontrak/SPK/dokumen lainnya (ejaan tulisan); uraian pembayaran harus samadengan kegiatan/pekerjaan yang tercantum dalam kontrak/SPK/dokumen lainnyabaik volume, kualitas, dan tahapan pembayaran; jumlah uang yang tertulis dalamangka dan huruf harus sama; bea meterai sesuai ketentuan peraturan per-uu-anyang berlaku; NPWP; tanda tangan yang berhak menerima pembayaran ataukuasanya berdasarkan surat kuasa sesuai ketentuan yang berlaku; tandatangansetuju dibayar melalui LS oleh PA/KPA; tandatangan setuju dan lunas dibayar olehbendahara pengeluaran dan diketahui oleh PA/KPA; dan penulisan kuitansi tidak boleh cacat (ada coretan/hapusan/tindihan).

b. Kebenaran mengenai prosedur PBJ . Seorang verifikator harus mampumemastikan bahwa prosedur pengadaan barang dan jasa telah sesuai denganketentuan dalam Perpres 54/2010 jo Perpres 70/2012. Jika verifikator menemukanpenyimpangan atas prosedur, maka hendaknya memberikan catatan atas haltersebut.

c. Kebenaran perhitungan. Seorang verifikator harus memastikan bahwaperhitungan dalam bukti dan daftar-daftar (perkalian, penjumlahan, danpengurangan) telah benar.

d. Kebenaran tarif. Seorang verifikator harus memastikan bahwa tarif dalam buktipengeluaran (tarif uang saku, transport, dan penginapan, tariff pajak, tariff honor,perhitungan persentase penyelesaian pekerjaan, dsb) telah sesuai dengan tarif yangtelah diatur dalam peraturan kepala daerah dan dokumen lainnya.

e. Adanya otorisasi pejabat berwenang. Seorang verifikator harus memastikanbahwa dalam bukti kuitansi dan dokumen pendukung bukti pengeluaran (BeritaAcara, dsb) telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.

5. Aspek Kelengkapan Bukti Pengeluaran , Seorang verifikator harus memastikan bahwa

bukti pengeluaran dan dokumen pendukung bukti pengeluaran telah lengkap sesuaidengan peraturan yang berlaku. Sebagai contoh, untuk bukti pengeluaran belanjaperjalanan dinas, kelengkapan bukti yang harus dilampirkan adalah: Surat Tugas, DasarSurat/Telaahan staf, SPPD, Kuitansi, Kuitansi Hotel, Tiket Pesawat, Boarding Pass,Tiket Angkutan Umum/ Daftar Pengeluaran Riil, Tiket Angkutan Dalam Kota Tujuan/ Daftar Pengeluaran Riil, dan Laporan Hasil Perjalanan Dinas.

Untuk mendukung kinerja para verifikator keuangan, harus ditetapkan Perkada tentangPedoman Pertanggung jawaban Keuangan Bersumber Dana APBD, sehingga para verifikatordapat menjadikannya sebagai kriteria verifikasi untuk aspek ini. Dalam perkada tersebutdiatur mengenai dasar hukum, tujuan, ruang lingkup ketentuan, tugas dan wewenang para

pejabat pengelola keuangan daerah, mekanisme pembayaran pengeluaran belanja,kelengkapan bukti-bukti pertanggungjawaban, format bukti pengeluaran dan dokumen

7/24/2019 yg dilakukan PPKeuangan

3/3

pendukung bukti pengeluaran, prosedur verifikasi di SKPD dan PPKD, dan ketentuan lainnyaterkait pertanggungjawaban belanja. Dalam rangka penguatan fungsi verifikasi pada PPK-SKPD, maka Kepala Daerah harus menempatkan sejumlah staf verifikasi di bawah PPK-SKPD. Untuk pemerintah daerah yang meletakkan fungsi PPK-SKPD pada Sekretaris SKPD(eselon III), maka pelaksanaan verifikasi tidak hanya dilakukan oleh Kasubag Keuangan,

namun harus didukung oleh sejumlah staf verifikasi yang memadai baik jumlah maupunkemampuannya sesuai beban kerja masing-masing SKPD. Tentu saja jumlah staf verifikasiyang memadai antara Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan akanberbeda dengan SKPD kecamatan.

Hal penting lainnya, melalui Perkada tentang Pedoman Pertanggungjawaban KeuanganBersumber Dana APBD tersebut, perlu dibangun sebuah prosedur verifikasi. Prosedurverifikasi di SKPD setidaknya meliputi tahapan-tahapan pekerjaan sebagai berikut:

1. PPK SKPD menerima SPP/SPJ dari bendahara pengeluaran.2. PPK SKPD mendisposi penerimaan SPP/SPJ bendahara pengeluaran kepada staf

verifikasi cq Kasubag Keuangan.3. Staf verifikasi melakukan penelitian berdasarkan 5 aspek verifikasi. Staf verifikasi

menuangkan hasil penelitian dokumen SPJ ke dalam formulir ceklist kelengkapanSPP/SPJ yang telah ditetapkan dalam peraturan kepala daerah.

4. Staf verifikasi menandatangani formulir ceklist kelengkapan SPP/SPJ (di bawahkolom diverifikasi oleh).

5. Kasubag Keuangan mereview pekerjaan staf verifikasi dan kemudianmenandatanganinya formulir ceklist kelengkapan SPP/SPJ (dibawah kolom direviewoleh).

6. PPK SKPD menyetujui hasil verifikasi dan menandatangani formulir ceklistkelengkapan SPJ (di bawah kolom disetujui oleh).

7. Jika tidak ada catatan hasil verifikasi yang harus dikoreksi atau dilengkapi terlebihdahulu, maka PPK SKPD menyiapkan draft SPM.

8. PA/KPA menandatangani SPM dalam hal tidak ada catatan hasil verifikasi yang harusdikoreksi atau dilengkapi terlebih dahulu, dan menandatangani Surat PenolakanSPMdalam hal terdapat catatan hasil verifikasi yang harus dikoreksi atau dilengkapiterlebih dahulu.

Prosedur verifikasi tersebut dilengkapi dengan formulir-formulir seperti ceklist kelengkapanSPP/SPJ yang memuat kelengkapan bukti pengeluaran dan dokumen pendukung buktipengeluaran dan tandatangan staf verifikator, kasubag keuangan, dan PPK-SKPD, lembarsimpulan hasil verifikasi yang memuat hasil verifikasi atas 5 aspek dan catatan masing-

masing dari staf verifikator, kasubag keuangan, PPK-SKPD, dan pengguna anggaran, danlembar penolakan yang memuat hal apa saja yang menjadi kekurangan atau koreksi. Denganpendokumentasian setiap hasil verifikasi ke dalam formulir-formulir tersebut maka dapatdiketahui dan ditelusuri siapa yang melakukan verifikasi dan permasalahan yang ada ketikadilakukan verifikasi.