Pengorganisasian dan Pengelolaan

Pelabuhan Perikanan

Bagian 2

Sub Bahasan

1. Stakeholders di PP

2. Tipe-tipe pengelolaan PP

3. Pengelolaan PP di Indonesia

4. Keberhasilan pengelolaan PP

Stakeholder

Para pihak, lintas pelaku, atau pihak-pihak yang terkait dengan suatu isu atau suatu rencana.

Freeman (1984) : kelompok atau individu yang dapat memengaruhi dan atau dipengaruhi oleh

suatu pencapaian tujuan tertentu.

Biset (1998) : orang dengan suatu kepentingan atau perhatian pada permasalahan.

Pihak yang berkepentingan

Pemangku atau pemegang kepentingan

Stakeholder di PP

Pemangku kepentingan atau pihak-pihak yang terkait dengan isu pelabuhan perikanan

Nelayan, pemilik kapal, juragan, anak buah kapal, bakul/pengumpul, pedagang ikan,

pengolah ikan, pembudidaya ikan, masyarakat

pesisir, pemerintah (pusat dan daerah),

pengelola PP, koperasi, lembaga keuangan,

lembaga pendidikan dan penelitian, LSM dan

lainnya.

Tipe Pengelolaan PP

Bentuk pengelolaan berdasarkan kelompokkegiatan utama yang ada di suatu PP.

Pengelolaan infrastuktur

Hubungan antar pelaku

Peraturan

Pemerintah

(Pusat dan

atau daerah)

BUMN

Swasta

Sistem pemerintahan dan kondisi sosekpol suatu negara

Pengelolaan Infrastruktur

Pengelolaan infrastruktur dengan semua aktifitas penunjang.

Antara lain:

1. investasi pelabuhan,

2. penyusunan anggaran,

3. perencanaan pembangunan,

4. pajak,

5. perbaikan dan pemeliharaan fasilitasnya

seperti alur pelayaran, mercusuar dan jalan-

jalan menuju pelabuhan.

Hubungan antar pelaku

Adanya kontak antara penjual dan pemakai jasa pelabuhan terhadap kapal dan barang-

barang atau komoditi perikanan serta

pemeliharaannya.

Peraturan

Peraturan-peraturan antara lain: peraturan-peraturan lokal, nasional maupun

internasional dalam menentukan sirkulasi

maritim, perhitungan statistik, pencatatan

keluar masuknya kapal, pencatatan dan

pemeliharaan kesehatan awak kapal.

Kegiatan dan Pengelolaan PP

Negara Liberal

Pihak swasta mempunyai peran yang dominan dalam aktifitas-aktifitas kepelabuhanan, walaupun pada umumnya

pelabuhan adalah milik pemerintah. Contoh: Perancis.

Negara Sosialis

Kepemilikan dan pengelolaan dilakukan langsung oleh pemerintah pusat, termasuk permasalahan umum dalam

pengelolaan dan hanya sebagian kecil aktifitas diserahkan

pada organisasi komersial melalui pemerintah pusat.

Contoh: Polandia.

Administrasi, penyediaan sarana dan prasarana pelabuhan, perdagangan luar negeri dan transit internasional,

memutuskan investasi-investasi pada perencanaan nasional

untuk semua fasilitas dan tenaga kerja serta menetapkan

wewenang politik kepelabuhanan secara menyeluruh.

Tipe Pengelolaan PP

Pemerintah Pusat

Pemerintah Daerah

Perusahaan Umum / Semi Publik

Swasta

Pemerintah Pusat

Sebagai pengelola dan pemilik pelabuhan.

Semua fasilitas sifatnya milik umum dan dikelola oleh wakil-wakil yang ditunjuk oleh pemerintah pusat.

Semua keputusan yang berkaitan dengan fasilitas pelabuhan adalah wewenang pemerintah pusat.

Kelebihan: kepentingan umum lebih diutamakan.

Kelemahan:

1. Adanya persaingan tidak sehat antar pelabuhan

dalam satu negara.

2. Birokrasi yang panjang untuk mendapatkan suatu

keputusan.

Bentuk Pengelolaan di Indonesia

Tambunan (2005) : infrastruktur PP di Indonesia dikategorikan dalam pelayanan publik.

Fasilitas tersebut dikelola secara teknis oleh UPT Pemerintah Pusat atau oleh Pemda tergantung dari skala pelayanan yang

diberikan.

UU No. 32/2004 tentang Pemda >> PPS dan PPN dikelola oleh UPT Pemerintah Pusat.

UPT dari Dirjen PT Direktorat PP bertugas memberikan bimbingan, melaksanakan koordinasi dan pengendalian

terhadap penyelenggaraan kegiatan-kegiatan pelabuhan.

Kepala PPS secara teknis fungsional dan organisatoris bertanggung jawab kepada Dirjen PT dan secara

administratif operasional bertanggung jawab kepada KKP.

Penetapan lokasi, pembangunan dan pengoperasian PP dilakukan oleh pemerintah pusat.

Pengaturan Lokasi PP:

Apabila PP tersebut berada di dalam Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan Umum, maka

penetapan lokasi, pembangunan dan

pengoperasiannya ditetapkan oleh Dirjen

Perhubungan Laut atas usul dari Dirjen Perikanan

tangkap.

Apabila pelabuhan tersebut berada di luarDaerah Lingkungan Kerja Pelabuhan Umum,

maka penetapan lokasi, pembangunan dan

pengoperasiannya ditetapkan oleh Menteri

Kelautan dan Perikanan setelah mendengar

pendapat dari Menteri Perhubungan.

Pemerintah Daerah

Pemda merupakan pengelola pelabuhan sekaligus pemiliknya.

Pemda membentuk suatu komisi khusus yang bertanggung jawab langsung kepada Pemda dan

memiliki anggaran tersendiri yang merupakan

bagian dari anggaran Pemda.

Dalam hal tertentu seperti perbaikan dan perluasan dermaga secara finansial dibantu

pemerintah pusat.

Keuntungan: keputusan penting akan kebutuhan fasilitas baru diambil lewat keputusan lokal yang

berarti menempuh jalan yang lebih pendek

dibandingkan pengelolaan dilakukan oleh

pemerintah pusat.

Contoh:

Pelabuhan perikanan di Belgia

Ostende dan Zeebrugge

Pelabuhan milik pemerintah pusat.

Pemilikan dan pendirian pelabuhan dilakukan oleh Menteri Pertanian, Perhubungan dan

Pekerjaan Umum.

Pengelolaan dipercayakan kepada Pemda.

PPI di Indonesia:

Pemda atas nama Dinas Perikanan tingkat I dan II sebagai pengelolanya.

Pelelangan ikan pengelolaannya dipercayakan pada KUD Mina.

Perusahaan Umum / Semi Publik

Pengelolaan pelabuhan dilakukan oleh perusahaan umum yang dipercayakan oleh pemerintah

setempat.

Pelayanan umum mendapat porsi yang layak dalam pengelolaan sistem ini.

Contoh: di negara-negara Anglo-Saxon: Asia, Amerika dan negara-negara persemakmuran.

Anggaran tidak lagi merupakan bagian dari anggaran Pemda, sehingga pengelola pelabuhan

berkewajiban mencari keuntungan.

Contoh :

Pelabuhan perikanan di Perancis dan Jerman.

Perancis:

Pemilikan dan pendirian pelabuhan dilakukan oleh Menteri Perhubungan.

Pemiliknya adalah pemerintah pusat.

PP besar pengeloaannya dilakukan oleh CCI (Chambre de Commerce et dindustrie) atau semacam KADIN di Indonesia.

Untuk pelabuhan perikanan kecil dikelola oleh Pemda.

Di Indonesia:

Pengelola fasilitas komersial diserahkan kepada BUMN >> Perum PPS (Perum Perindo).

Wilayah kerja Perum Perindo meliputi:

1. PPS Nizam Zachman Jakarta

2. PPS Belawan (Sumut)

3. PPN Pekalongan (Jateng)

4. PPN Brondong (Jatim)

5. PPN Pemangkat (Kalbar)

6. PPN Prigi (Jatim).

Swasta

Pelabuhan dikelola oleh suatu perusahaan swasta atau suatu grup perusahaan swasta.

Pengelolaan dilakukan seperti mengelola suatu perusahaan.

Pengelola bertujuan semata-mata mencari keuntungan, kepentingan umum terabaikan,

hanya pelayanan atau kegiatan yang

memberikan keuntungan saja yang dilakukan.

Contoh : Inggris dan sejumlah kecil di Jepang.

Pengoperasian PP dikatakan berhasil

apabila:

Sangat baik dipandang dari sudut ekonomi, berarti menguntungkan baik bagi pengelola

pelabuhan maupun bagi pemiliknya.

Berpengaruh positif terhadap perkembangan kota (secara khusus) dan nasional pada

umumnya.

Sistem penanganan ikan yang efektif dan efisien: pembongkaran ikan dilakukan secara

cepat disertai penseleksian yang cermat,

pengangkutan dan penanganan yang cepat.

Fleksibel dalam perkembangan teknologi: adanya mekanisasi fasilitas seperti :

vessel lift pada fasilitas dock tapis roulant (tangga berjalan, conveyor belt)

untuk pembongkaran dan penyeleksian ikan.

Perluasan fasilitas pelabuhan karena semakin meningkatnya produksi perikanan.

Pelabuhan dapat berkembang tanpa merusak lingkungan sekitarnya.

Organisasi serta pelaku-pelaku di dalam pelabuhan bekerja secara aktif dan

terorganisasi baik dalam kegiatannya.

Keberhasilan pengelolaan pelabuhan perikanan juga dipengaruhi oleh kuantitas

dan kualitas sumberdaya manusia,

ketersediaan sarana dan prasarana, serta

aliran pendanaan.