3. lampiran i rpmk pengorganisasian daerah-131114

7/23/2019 3. Lampiran I RPMK Pengorganisasian Daerah-131114

1/31

LAMPIRAN I

PERATURAN MENTERI KESEHATAN

NOMOR:

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PENGORGANISASIAN

PELAKSANAAN URUSAN KESEHATAN

DAERAH

PEDOMAN TEKNIS

PENGORGANISASIAN PELAKSANAAN URUSAN KESEHATAN DAERAH

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemberian pelayanan kesehatan kepada seluruh rakyat Indonesia

bukan sesuatu yang sederhana dan mudah untuk dilakukan, karena

mencakup seluruh aspek kehidupan warga bangsa. Ditinjau dari aspek

sebaran penduduk, masyarakat kita berada di seluruh Wilayah Republik

Indonesia dengan kondisi geografis kepulauan yang sulit dijangkau. Dari

aspek cakupan pemberian layanan, pelayanan kesehatan juga meliputi

seluruh segmen, baik tua maupun muda, laki-laki atau perempuan, anak-

anak sampai lanjut usia (lansia). Di samping itu, penyakit yang dapat

mempengaruhi derajat kesehatan masyarakat terus berkembang, baik jenis

maupun sifatnya.

Bertolak dari luasnya spektrum layanan kesehatan tersebut,

pengelolaan urusan kesehatan tidak mungkin mencapai hasil yang optimal

tanpa didukung oleh sarana, prasarana yang cukup dan sumber daya


2/31

manusia yang kompeten, serta dukungan kelembagaan unsur pelaksana

kesehatan di provinsi, kabupaten/kota yang memadai.

Organisasi atau kelembagaan merupakan elemen penting dalam

penyelenggaraan urusan pemerintahan demikian pula halnya terhadappenyelenggaraan urusan bidang kesehatan. Pengorganisasian yang baik

akan memberikan gambaran yang jelas terhadap kedudukan, pembagian

tugas dan fungsi, kewajiban dan tanggungjawab serta jaringan koordinasi,

integrasi dan sinkronisasi secara internal maupun eksternal organisasi.

Penyelenggaraan urusan kesehatan di daerah diwadahi dalam bentuk

Dinas dan Badan sebagai perangkat daerah. Pengaturan Organisasi

Perangkat Daerah tersebut, secara garis besar telah diatur dalamPeraturan Pemerintah Nomor ........ Tahun ........tentang Organisasi

Perangkat Daerah sebagai pelaksanaan lebih lanjut Undang-Undang Nomor

23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, agar penyelenggaraan

urusan kesehatan tersebut lebih berdaya dan berhasilguna, diperlukan

pedoman teknis pengorganisasian sebagai acuan bagi daerah-

daerah,dalam menetapkan organisasi di bidang kesehatan.

Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah tersebut, harus diikutidengan penataan organisasi perangkat daerah, termasuk didalamnya

organisasi Penyelenggara urusan kesehatan di daerah. Selain itu penataan

organisasi perangkat daerah merupakan implementasi dari reformasi

birokrasi yang diarahkan untuk memberikan pelayanan publik yang prima.

Reformasi birokrasi di bidang kelembagaan baik pada pemerintah

pusat maupun pemerintah daerah merupakan salah satu upaya yang

diharapkan dapat mewujudkan organisasi modern yang ditandai dengantertatanya organisasi yang tepat fungsi tepat ukuran (rightsizing),

ketegasan fungsi lini dan staf, banyak menggunakan jabatan fungsional,

rentang kendali yang tepat, serta pelaksanaan tugas dan fungsi yang

efisien dan efektif.


3/31

Wujud kelembagaan yang demikian, merupakan bentuk ideal yang

didambakan setiap jajaran pemerintahan termasuk daerah. Hal tersebut,

tidak akan tercapai tanpa perhatian pemerintah pusat berupa bimbingan

dan pembinaan teknis dalam hal ini Kementerian Kesehatan. Pembinaan

dan bimbingan teknis tersebut, antara lain dapat diberikan melalui

fasilitasi, asistensi, supervisi, pelatihan dan kerja sama, termasuk di

dalamnya optimalisasi peningkatan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan

simplikasi (KISS) dalam penyelenggaraan tugas fungsi masing-masing unit

organisasi.

Dalam penataan organisasi perangkat daerah, juga harus menerapkan

prinsip-prinsip pengorganisasian antara lain: visi, misi dan strategi sesuai

tujuan organisasi; fungsi staf, lini dan pendukung yang tegas; efisien dan

efektif, serta rentang kendali dan tata hubungan kerja yang jelas.Oleh

karena itu, penataan organisasi dan tata hubungan kerja lembaga

penyelenggara urusan kesehatan di Daerah harus mengacu kepada

Pedoman Teknis dalam Peraturan ini.

B. Maksud dan Tujuan

Pedoman Teknis Pengorganisasian Pelaksanaan Urusan Kesehatan

Daerah Provinsi, Kabupaten Dan Kota selain dimaksudkan sebagai

pelaksanaan amanat Peraturan Pemerintah Nomor ...... Tahun ......

tentang Organisasi Perangkat Daerah dalam mengimplementasikan

kebijakan pemerintah di bidang kesehatan juga sebagai upaya peningkatan

derajat kesehatan masyarakat secara nyata yang tentunya merupakan

investasi jangka panjang karena dampak terhadap perbaikan sistem

pengorganisasian yang tepat sasaran akan berimplikasi pada perbaikan

kesehatan, ekonomi dan kesejahteraan rakyat.Pedoman Teknis ini juga

diharapkan akan menjadi panduan dalam penataan kelembagaan

kesehatan di daerah.


4/31

Adapun tujuan dari penyusunan pedoman teknis ini adalah untuk

menentukan bentuk organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran (right

sizing) serta sesuai dengan tuntutan aktual masyarakat dan mewujudkan

tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Pedoman Teknis

Pengorganisasian juga bertujuan untuk menyamakan pemahaman dan

persepsi pada setiap level pelaksana urusan pemerintahan di bidang

kesehatan dan hubungannya dengan unsur pelaksana pemerintahan

daerah lainnya.

C. Ruang Lingkup

Pedoman Teknis akan mengatur secara lebih kongkrit hal-hal

mengenai pembentukan, kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi

dan tata hubungan kerja Dinas kesehatan di Provinsi, Kabupaten dan

Kota, Rumah Sakit Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota serta penataan

kelembagaan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) untuk

melaksanakan urusan pemerintahan dibidang kesehatan yang menjadi

kewenangan daerah.

Pedoman Teknis tersebut, juga akan mempertegas acuan lembaga

tersebut menjadi badan layanan umum daerah (BLUD) pada kelembagaan

Rumah Sakit Daerah dan Puskesmas dengan memperkuat jabatan

fungsional dan meningkatkan mutu pelayanan publik kepada masyarakat.


5/31

BAB II

KONSEP DASAR

Kerangka pikir yang menjadi konsep dasar pembentukan PedomanTeknis Pengorganisasian Pelaksanaan Urusan Kesehatan Daerah Provinsi,

Kabupaten Dan Kota adalah sebagai implementasi Peraturan Pemerintah

Nomor ...... Tahun ........ tentang Organisasi Perangkat Daerah

Dalam perspektif pengorganisasian diperlukan penyamaan persepsi

yang mendeskripsikan beberapa definisi terkait kelembagan termasuk

perangkat daerah. Dasar utama penyusunan perangkat daerah dalam bentuk

suatu organisasi adalah adanya urusan pemerintahan yang menjadi

kewenangan daerah, yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan,

namun tidak berarti bahwa setiap penanganan urusan pemerintahan harus

dibentuk ke dalam organisasi tersendiri.

Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang bersifat wajib,

diselenggarakan oleh seluruh provinsi, kabupaten, dan kota, sedangkan

penyelenggaraan urusan pemerintahan yang bersifat pilihan hanya dapat

diselenggarakan oleh Daerah yang memiliki potensi unggulan dan kekhasan

Daerah, yang dapat dikembangkan dalam rangka pengembangan otonomi

daerah. Hal ini dimaksudkan untuk efisiensi dan memunculkan sektor

unggulan masing-masing daerah sebagai upaya optimalisasi pemanfaatan

sumber daya daerah dalam rangka mempercepat proses peningkatan

kesejahteraan rakyat.

Dalam pedoman ini, diupayakan rumusan pengaturannya mudah

dimengerti dan dipahami sehingga dapat langsung diaplikasikan ke dalam

kebijakan daerah masing-masing. Untuk itu perlu adanya penjelasan terhadap

beberapa pengertian sebagai berikut :


6/31

1.Perangkat Daerahadalah unsur pembantu,unsur pelaksana dan unsur

pendukung Kepala Daerahdalam rangka penyelenggaraan urusan

pemerintahan daerah. Pada DaerahProvinsi, Perangkat Daerah terdiri atas

Sekretariat Daerah,Sekretariat DPRD,Dinas,Badan, Kecamatan dan

perangkat daerah lainnya yang dibentuk sesuai ketentuan peraturan

perundang-undangan yang berlaku. Perangkat Daerah dibentuk oleh

masing-masing Daerah berdasarkan pertimbangan karakteristik, potensi,

dan kebutuhan Daerah. Organisasi Perangkat Daerah ditetapkan dengan

Peraturan Daerahsetempat dengan berpedoman kepada Peraturan

Pemerintah. Pengendalian organisasi perangkat daerah dilakukan oleh

Pemerintah Pusat untuk Provinsi dan oleh Gubernur untuk

Kabupaten/Kota dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah. Formasi

dan persyaratan jabatan perangkat daerah ditetapkan dengan Peraturan

Kepala Daerah dengan berpedoman padaPeraturan Pemerintah.

2.Sekretariat Daerahmerupakan unsur pembantu Kepala Daerah,

mempunyai tugas dan kewajiban membantu Kepala Daerah dalam hal ini

Gubernur, Bupati atau Walikota dalam menyusun kebijakan dan

mengoordinasikan Dinas , Badan, Kecamatan dan perangkat daerah

lainnya yang dibentuk sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

yang berlaku. Pengertian pertanggung jawaban Kepala Dinas, Sekretaris

DPRD, dan Kepala Badan / Direktur Rumah Sakit Daerah melalui

Sekretaris Daerah adalah pertanggungjawaban administratif yang meliputi

penyusunan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi,

dan pelaporan pelaksanaan tugas Dinas, Sekretariat DPRD dan, dengan

demikian Kepala Dinas, Sekretaris DPRD, dan Kepala Badan/Direktur

Rumah Sakit Daerah dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawabkepada kepala daerah melalui Sekretaris Daerah.

3.Dinas Daerahmerupakan unsur pelaksana otonomi daerah. Dinas Daerah

mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah

berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Unit Pelaksana Teknis

adalah unsur pelaksana tugas teknis pada Dinas dan Badan.
http://id.wikipedia.org/wiki/Kepala_Daerahhttp://id.wikipedia.org/wiki/Provinsihttp://id.wikipedia.org/wiki/Sekretariat_Daerahhttp://id.wikipedia.org/wiki/Dinas_Daerahhttp://id.wikipedia.org/wiki/Peraturan_Daerahhttp://id.wikipedia.org/wiki/Peraturan_Pemerintahhttp://id.wikipedia.org/wiki/Sekretariat_Daerahhttp://id.wikipedia.org/wiki/Dinas_Daerahhttp://id.wikipedia.org/wiki/Provinsihttp://id.wikipedia.org/wiki/Sekretariat_Daerahhttp://id.wikipedia.org/wiki/Dinas_Daerahhttp://id.wikipedia.org/wiki/Peraturan_Daerahhttp://id.wikipedia.org/wiki/Peraturan_Pemerintahhttp://id.wikipedia.org/wiki/Sekretariat_Daerahhttp://id.wikipedia.org/wiki/Dinas_Daerahhttp://id.wikipedia.org/wiki/Kepala_Daerah


7/31

4.Badanadalah unsur penunjang yang melaksanakan fungsi-fungsi yang

bersifat strategis yang diperlukan untuk mendukung pelaksanan urusan

pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah meliputi : Perencanaan,

Keuangan, Kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan, Penelitian dan

Pengembangan; dan fungsi lain sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

5.Rumah Sakit Daerahadalah Institusi pelayanan kesehatan di daerah yang

menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang

menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat.

6.Kedudukan,merupakan penegasan peran dan jati diri suatu lembaga

sehingga dapat dikenali dengan mudah keberadannya berada di bawah

dan bertanggung jawab kepada siapa. Dalam hal ini kedudukan yang

dimaksud adalah Kedudukan Perangkat Daerahyang menangani bidang

kesehatan provinsi, kabupaten/kota.

7.Tugas dan Fungsi,dalam hal ini tugas dan fungsi yang dimaksud adalah

Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Urusan Kesehatan yang

melaksanakan secara langsung penyelenggaraan pelayanan kesehatan

yang meliputi pelayanan secara teknis medis (medical), teknis operasionaldan administratif.

8.Susunan Organisasi,merupakan pembidangan tugas dan fungsi sebagai

wadah institusional dalam penyelenggaraan urusan kesehatan, termasuk

di dalamnya sumber daya manusia yang akan mengawaki, dan hubungan

hirarkis/struktural wadah tersebut.

9.Tata Hubungan Kerja, merupakan aturan mekanisme kerja, antara unit

satu dengan lainnya dan atau hubungan antar individu dalam organisasisehingga dapat mempertegas alur hubungan pertanggung jawaban antara

atasan dengan bawahan dan sebaliknya serta antara instansi satu dengan

lainnya. Tata hubungan kerja juga dapat diartikan sebagai cara bagaimana

sumber sumber dan waktu yang tersedia dapat dimanfaatkan dengan
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Rumah_Sakit_Daerah&action=edit&redlink=1http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Rumah_Sakit_Daerah&action=edit&redlink=1


8/31

tepat sehingga proses kegiatan manajemen dapat dilaksanakan dengan

tepat pula dan proses kesalahan dalam pengelolaan manajemennya dapat

diminimalisir.

Dalam keterkaitannya denganKoordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan

Simplikasi (KISS)maka dapat dimaknai tata kerja yang tepat mengandung

arti bahwa proses kegiatan pencapaian tujuan sudah dilakukan secara ilmiah

dan praktis, disamping itu pemakaian tata kerja yang tepat pada pokoknya

ditujukan untuk :

a.menghindari terjadinya pemborosan di dalam penyalahgunaan sumber-

sumber dan waktu yang tersedia.b.menghindari kemacetan-kemacetan dan kesimpangsiuran dalam proses

pencapaian tujuan.

c.menjamin adanya pembagian kerja, waktu dan koordinasi yang tepat.

Secara ringkas, tata hubungan kerja menjembatani suatu tujuan dari

organisasi, karena manajemen dengan metode adalah sesuatu yang

dibutuhkan oleh organisasi untuk meminimalisasi adanya kesalahan atau

kejanggalan dalam pelaksanaan kinerja anggota organisasi. Dengan tata kerja

yang baik suatu manajemen akan berjalan rapi dan sesuai dengan tujuan

semula.


9/31

BAB III

PENGORGANISASIAN

PELAKSANAAN URUSAN KESEHATAN

DAERAH

Bab ini akan mengatur pengorganisasian pelaksanaan urusan kesehatan

pada daerah provinsi, kabupaten dan kota yang meliputi pembentukan,

kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi dan kriteria/klasifikasi besaran

organisasi serta tata kerja. Pengorganisasian pelaksanaan urusan kesehatanpada daerah provinsi, kabupaten dan kota dalam peraturan ini diwadahi

dalam bentuk Dinas daerah, Rumah Sakit Daerah dan Pusat Kesehatan

Masyarakat (Puskesmas).

A.Dinas Kesehatan Provinsi

1.Pembentukan

Pembentukan Dinas Kesehatan diatur dalam Peraturan daerah Provinsi,

dengan berpedoman pada peraturan pemerintah tentang organisasi

perangkat daerah.

2.Kedudukan

a.Dinas Kesehatan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah.

b.Dinas Kesehatan dipimpin oleh Kepala Dinas.

c.Kepala dinas berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada

Gubernur, melalui Sekretaris daerah.

3.Tugas

Dinas Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan

daerah di bidang kesehatan berdasarkan asas otonomi dan tugas

pembantuan.


10/31

4.Fungsi

a.perumusan kebijakan teknis di bidang kesehatan;

b.penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di

bidang kesehatan, adalah sebagai berikut :

1. peng elolaan dan rujukan upaya kesehatan perorangan tingkat

provinsi/lintas kabupaten/kota;

2. pengelolaan dan rujukan upaya kesehatan masyarakat sekunder

Dan tertier tingkat provinsi dan lintas kabupaten/kota;

3. penerbitan izin rumah sakit kelas B serta fasilitas pelayanan

kesehatan tingkat provinsi;

4. penyelenggaraan penelitian dan pengembangan kesehatan yang

meliputi agenda riset kesehatan provinsi/lintas kabupaten/kota;

5. Pelaksanaan Jejaring penelitian kesehatan di tingkat provinsi/

lintas kabupaten/kota.;

6. pembiayaan iuran jaminan kesehatan untuk masyarakat miskin

dan tidak mampu yang tidak tercakup dalam pendataan JKN di

kabupaten/kota.

7. Pembiayaan UKM dan Pemberdayaan masyarakat bidang

kesehatan melalui kelompok dan organisasi masyarakat padatingkat Provinsi;

8. perencanaan dan pengembangan sumberdaya manusia

kesehatan;

9. penerbitan pengakuan pedagang besar farmasi (PBF) cabang

dan cabang penyalur alat kesehata (PAK) serta penerbitan izin

usaha kecil obat tradisional (UKOT);

10.pengaturan dan pengurusan pengelolaan dan pengembangan

sistem informasi kesehatan tingkat provinsi;

11.penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat melalui kelompok

organisasi masyarakat pada tingkat provinsi untuk mewujudkan

masyarakat sadar sehat.

c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kesehatan; dan


11/31

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh gubernur sesuai dengan

tugas dan fungsinya.

5.Susunan Organisasi

Susunan organisasi Dinas Kesehatan pada Pemerintah Daerah Provinsi

dibagi kedalam 3 (tiga) tipe yaitu tipe A, tipe B dan tipe C.

a.Susunan Organisasi Dinas Kesehatan Tipe A terdiri atas:

1)Sekretariat Dinas mempunyai fungsi:

a)Penyusunan program dan anggaran;

b)Penyelenggaraan urusan ketatausahaan ,meliputi: rumah

tangga, kepegawaian, hukum dan organisasi, hubungan

masyarakat; dokumentasi dan kearsipan.

c)penyelenggaraan urusan keuangan dan perlengkapan meliputi

urusan perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, ganti rugi,

tindak lanjut lanjut hasil pemerksaan, dan perlengkapan.

2)Bidang.........................mempunyai fungsi:a)penyiapan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi,

pemantauan dan evaluasi pelaksanaan.;

b)penyiapan perumusan kebijakan teknis,fasilitasi, koordinasi,

pemantauan dan evaluasi pelaksanaan .;

dan

c)penyiapan perumusan kebijakan teknis,fasilitasi, koordinasi,

pemantauan dan evaluasi pelaksanaan..

3)Bidang.,mempunyai fungsi:

a)penyiapan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi,

pemantauan dan evaluasi.;


12/31




pemantauan dan evaluasi..4)Bidang.,mempunyai fungsi:

a) penyiapan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi,


b) penyiapan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi,

pemantauan dan evaluasi.; dan

c) penyiapan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi,

pemantauan dan evaluasi..5)Bidang.mempunyai fungsi:


pemantauan dan evaluasi pelaksanaan.;

b)penyiapan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi,


c)penyiapan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi,

pemantauan dan evaluasi..

b.Susunan Organisasi Dinas Kesehatan Tipe B, terdiri atas:

1)Sekretariat,mempunyai fungsi:

a)penyusunan program dan anggaran;

b)penyelenggaraan urusan ketatausahaan meliputi: urusan

rumah tangga, kepegawaian, hukum dan organisasi, serta

hubungan masyarakat; dan


urusan perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, gantirugi,

tindaklanjut LHP dan perlengkapan.

2)Bidang.,mempunyai fungsi:

a)penyiapan perumusan kebijakan teknis,fasilitasi, koordinasi,



13/31








pemantauan dan evaluasi.;dan








pemantauan dan evaluasi..

c.Susunan Organisasi Dinas Kesehatan Tipe C terdiri atas:

1)Sekretariat Dinas mempunyai fungsi:

a)Penyusunan program dan anggaran;

b)Penyelenggaraan urusan ketatausahaan ,meliputi: rumah

tangga, kepegawaian, hukum dan organisasi, hubungan

masyarakat, dokumentasi, dan kearsipan.


urusan perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, ganti rugi,

tindak lanjut lanjut hasil pemerksaan, dan perlengkapan.

2)Bidang.mempunyai fungsi:




14/31




pemantauan dan evaluasi.3)Bidang.mempunyai fungsi:






pemantauan dan evaluasi.4)Bidang.mempunyai fungsi:



b)penyiapan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi,


c)penyiapan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi,

pemantauan dan evaluasi.6.Kriteria/Klasifikasi Dinas Kesehatan Provinsi

a.Kriteria/kalisifikasi pembentukan Dinas Kesehatan pada Pemerintah

Daerah Provinsi didasarkan atas penilaian beberapa variabel

,meliputi :

1).Jumlah Penduduk.

2).Cakupan Wilayah Kerja, terdiri atas : jumlah kabupaten/kota;

jumlah tenaga kesehatan; sarana dan prasarana kesehatan yangmenjadi kewenangan Provinsi; dan jumlah usaha kecil obat

tradisional, cabang pedagang besar farmasi dan penyalur alat

kesehatan.

3).Besaran APBDuntuk urusan kesehatan.


15/31

b.Ketentuan bobot penilaian kriteria/klasifikasi, sebagaimana

tercantum dalam lampiran II peraturan Menteri ini.

7.Struktur organisasi

Struktur organisasi dinas kesehatan provinsi, sebagaimana tercantum

dalam lampiran III peraturan ini.

8.Di lingkungan Dinas Propinsi dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis

Dinas oleh Kepala Daerah berdasarkan peraturan perundangan.

B.Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota

1.Pembentukan

Pembentukan Dinas KesehatanKabupaten/Kotadiatur dalam Peraturan

daerah Kabupaten/Kota, dengan berpedoman pada peraturan

pemerintah tentang organisasi perangkat daerah.

2.Kedudukan

a.Dinas Kesehatan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah.

b.Dinas Kesehatan dipimpin oleh kepala dinas.

c.Kepala dinas berkedudukan di bawah danbertanggung jawab kepada

Bupati/Walikota melalui sekretaris daerah.

3.Tugas

Dinas Kesehatan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan

Pemerintahan Daerah dibidang kesehatan sesuai dengan kewenangan

daerah, yang meliputi ............, ................, dan .............,

serta ........................

4.Fungsi

1. perumusan kebijakan teknis bidang kesehatan, yang meliputi

.........., ..........., .......... dan ..........., serta ..................;

2. penyusunan dan pelaksanaan rencana dan program kerja

bidang kesehatan, yang meliputi .........., ..........., .......... dan

..........., serta ..................

3. pembinaan dan pengendalian teknis bidang kesehatan, yang

meliputi .........., ..........., .......... dan ..........., serta ..................


16/31

4. penyelenggaraan perizinan dan pelayanan umum bidang

kesehatan, yang meliputi .........., ..........., .......... dan ...........,

serta ..................

5. pelaksanaan koordinasi kegiatan dan kerjasama teknis dengan

pihak lain yang berhubungan dengan bidang kesehatan, yang

meliputi .........., ..........., .......... dan ..........., serta ..................

6. pembinaan UPT dalam lingkup kesehatan;

7. penyelenggaraan monitoring, evaluasi, dan pelaporan terhadap

pelaksanaan tugas-tugas bidang kesehatan, yang meliputi

.........., ..........., .......... dan ..........., serta ..................

8. penyelenggaraan kesekretariatan Dinas Kesehatan; dan

9. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati/ Walikota

sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.


Susunan Organisasi Dinas Kesehatan terdiri dari:

1.Kepala Dinas;

2.Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah

dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Sekretariat membawahkan :

a)Subbagian ..............;

b)Subbagian ...........; dan

c)Subbagian ............

Subbagian sebagaimana dimaksud pada huruf a), huruf b) dan huruf

c) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang

berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris

3.Bidang ............, membawahkan :

a) Seksi ............;

b) Seksi ....................; dan

c) Seksi .......................

4.Bidang .........., membawahkan :

a) Seksi ..................;

b) Seksi ...................; dan


17/31

c) Seksi .................

5.Bidang ............, membawahkan:

a) Seksi ............;

b) Seksi ...................; dan

c) Seksi ......................

6.Bidang ..........., membawahkan :

a) Seksi .........;

b) Seksi .......; dan

c) Seksi ...........

Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada angka 3, 4, 5, 6, masing-

masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah

dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada huruf a), b) dan c), masing-

masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan

bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan

7.UPT;

UPT dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada di bawah dan

bertanggung jawab kepada Kepala Dinas

8.Kelompok Jabatan Fungsional.Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang Tenaga

fungsional senior sebagai ketua kelompok dan bertanggung jawab

kepada Kepala Dinas

Bagan Organisasi Dinas Kesehatan, tercantum dalam Lampiran.... yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

C.Rumah Sakit Daerah Provinsi

1.Pembentukan

Pembentukan Rumah Sakit Daerah Provinsi diatur dalam Peraturan

Daerah Provinsi,berdasarkan peraturan peundangan-undangan.


18/31

2.Kedudukan

a.Rumah Sakit Daerah merupakan unsur pelaksana pemberian

pelayanan kesehatan perorangan di daerah.

b.Rumah sakit daerah provinsi dipimpin oleh seorang Direktur dalam

jabatan non struktural.

c.Direktur berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada

.........

3.Tugas

Rumah Sakit Daerah Provinsi mempunyai tugas memberikan

pelayanankesehatan perorangan secara paripurna di Provinsi.

4.Fungsia.penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan

sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit;

b.pemeliharaan dan peningkatan kesehatanperorangan melalui

pelayanan kesehatan yang paripurna tingkat kedua dan ketiga sesuai

kebutuhan medis;

c.penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumberdaya manusia

dalam rangka peningkatan kemampuan dalam pemberian pelayanan

kesehatan;dan

d.penyelenggaraan penelitian dan pengembangan serta penapisan

teknologi bidang kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan

kesehatan dengan memperhatikan etika ilmu pengetahuan

bidangkesehatan.


a.Susunan organisasi rumah sakit daerah provinsi tipe B, terdiri dari

paling banyak 3 (tiga) wakil direktur dalam jabatan non

struktural, kecuali Wakil Direktur yang membidangi administrasi

. Masing-masing Wakil Direktur membawai paling banyak 3 (tiga)


19/31

Bagian/Bidang. Selain yang membidangi administrasi

membawahkan Instalasi dan Kelompok Jabatan Fungsional.

b.Instalasi membawahkan Unit Pelaksana Fungsional. Unit

Pelaksana Fungsional dipimpin oleh seorang Kepala yangdiangkat dari tenaga fungsional senior di bidangnya.

c.Rumah Sakit Daerah Provinsi diarahkan menjadi Badan Layanan

Umum Daerah yang penetapannya diatur dalam Peraturan Gubernur.

d.Bagi Rumah Sakit Daerah Provinsi yang ditetapkan menjadi Badan

Layanan Umum Daerah, susunan organisasinya dapat mengikuti pola

Badan Layanan Umum Daerah sesuai peraturan perundang-

undangan yang berlaku.e.Bagi pejabat struktural yang akan dialihkan ke dalam jabatan

fungsional, tetap menerima hak-hak keuangannya sampai

ditetapkannya kebijakan baru.

f.Struktur organisasi rumah sakit daerah provinsi, sebagaimana

tercantum dalam lampiran III peraturan ini.

D.Rumah Sakit Daerah Kabupaten/Kota

1.Pembentukan

Pembentukan Rumah Sakit Daerah Kabupaten/Kota diatur dalam

Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sesuai peraturan peundangan-

undangan yang berlaku.

2.Kedudukan

a.Rumah Sakit Daerah Kabupaten/Kota merupakan unsur pelaksana

pemberian pelayanan kesehatan perorangan di Kabupaten/Kota.

b.Rumah Sakit Daerah Kabupaten/Kota dipimpin oleh seorang Direktur

dalam jabatan non struktural yang berkedudukan di bawah dan

bertanggung jawab kepada Bupati/ Walikota melalui Sekretaris

Daerah.

3.Tugas


20/31

Rumah Sakit Daerah Kabupaten/Kota mempunyai tugas pokok

melaksanakan upaya kesehatan perorangan di Daerah Kabupaten/Kota

secara berdaya guna dan berhasil guna dengan mengutamakan upaya

penyembuhan dan pemulihan yang dilaksanakan secara serasi dan

terpadu dengan upaya peningkatan dan pencegahan serta

melaksanakan upaya rujukan.

4.Fungsi

a.penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan

sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit;

b.pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui

pelayanan kesehatan yang paripurna tingkat kedua dan ketiga sesuai

kebutuhan medis;

c.penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumberdaya manusia

dalam rangka peningkatan kemampuan dalam pemberian pelayanan

kesehatan;dan

d.penyelenggaraan penelitian dan pengembangan serta penapisan

teknologi bidang kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan

kesehatan dengan memperhatikan etika ilmu pengetahuan bidang

kesehatan.

e.Pembinaan upaya kesehatan perorangan di pelayanan kesehatan

primer.


Susunan organisasi rumah Sakit Daerah Kabupaten/Kota dibagi ke

dalam 4(empat) tipe yaitu tipe A, tipe B, tipe C dan tipe D

a.Susunan organisasi rumah Sakit Daerah Kabupaten/Kota tipeA

terdiri dari paling banyak 3(tiga) wakil direktur, dan

masingmasing wakil direktur terdiri dari paling banyak3(tiga)

bagian/ bidang, masing-masing bagian terdiri dari paling banyak 3

(tiga) subbagian dan masing-masing bidang membawahkan

kelompok jabatan fungsional atau terdiri dari paling banyak 2

(dua) seksi.


21/31

b.Susunan organisasi rumah Sakit Daerah Kabupaten/Kotatipe C,

terdiri daripaling banyak 3 (tiga) wakil direktur dalam jabatan non

struktural, kecuali Wakil Direktur yang membidangi administrasi

1 (satu) bagian dan paling banyak 3 (tiga) bidang, bagian terdiripaling banyak 3 (tiga) sub bagian dan masing-masing bidang

membawahkan jabatan fungsional atau paling banyak 2 (dua)

seksi.membawahkan paling banyak 2 (dua) Subbagian. Selain

yang membidangi administrasi membawahkan Instalasi dan

Kelompok Jabatan Fungsional.

c.Susunan organisasi rumah Sakit DaerahprovinsiKabupaten/Kota

tipe D,terdiri dari 1 (satu) subbagian tata usaha dan 2 (dua) seksi.

paling banyak 3 (tiga) wakil direktur dalam jabatan non

struktural, kecuali Wakil Direktur yang membidangi administrasi.

Selain yang membidangi administrasi membawahkan Instalasi

dan Kelompok Jabatan Fungsional.

d.Instalasi membawahkan Unit Pelaksana Fungsional. Unit

Pelaksana Fungsional dipimpin oleh seorang Kepala yang

diangkat dari tenaga fungsional senior di bidangnya.Instalasi

dipimpin oleh seorang kepala instalasi yang diangkat dari tenaga

fungsional dibidangnya yang bertanggung jawab kepada direktur.

e.Bagi kabuapten/Kota yang sejak berlakunya peraturan ini sudah

memiliki Rumah Sakit Tipe B, dinyatakan tetap berlaku.

f.Rumah Sakit Daerah Kabupaten/Kota diarahkanwajibmenjadi

Badan Layanan Umum Daerah yang penetapannya diatur dalam

Peraturan Bupati/Walikota.

g.Bagi Rumah Sakit Daerah Kabupaten/Kotayang ditetapkan menjadi

dengan statusBadan Layanan Umum Daerah, susunan organisasinya

dapat mengikuti pola Badan Layanan Umum Daerah sesuai

peraturan perundang-undangan yang berlaku.


22/31

h.Bagi Pejabat struktural , tetap memperoleh hak-hak keuangannya

sampai ditetapkannya menjadi Pejabat fungsional.

i.Struktur organisasi rumah sakit daerah kabupaten/kota,

sebagaimana tercantum dalam lampiran III peraturan ini.

E.Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas)

1.Pembentukan

a.Puskesmas dibentuk pada Pemerintah Kabupaten/ Kota;

b.Puskesmas dibentuk dengan Peraturan Bupati/ Walikota.

c.Pada prinsipnya, di setiap Kecamatan dibentuk 1 (satu) Puskesmas,

apabila beban kerjanya dinilai cukup besar maka dalam 1 ( satu )

Kecamatan dapat dibentuk lebih dari 1 (satu) Puskesmas.

2.Kedudukan

Puskesmas adalah unit pelaksana teknis Dinas Kesehatan

Kabupaten/Kota, dipimpin oleh seorang kepala dalam jabatan non

struktural, yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung

kepada Kepala Dinas Kabupaten/Kota.

3.TugasPuskesmas mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan

dinas Kesehatan Kabupaten/Kota di bidang upaya kesehatan

masyarakat (UKM) dan upaya kesehatan perorangan (UKP).

4.Fungsi

Untuk melaksanakan tugas pokok , Puskesmas menyelenggarakan

fungsi ;

a.pelaksanaan pelayanan kesehatan masyarakat primer;b.pemberdayakan masyarakat di bidang kesehatan;

c.pelaksanaan kesehatan perorangan primer;

d.pelaksanaan kordinasi fasilitas kesehatan perorangan primer;

e.pengelolaan data kesehatan masyarakat primer, data pemberdayaan

masyarakat, dan data kesehatan perorangan primer;


23/31

f.peningkatan kapasitas tenaga kesehatan strata pertama.


a.Susunan organisasi Puskesmas terdiri atas:

1).Kepala (Non Struktural);

2).Subbagian Tata Usaha (eselon IV.b); dan

3).Para Penanggung jawab fungsional.

4).Kelompok Jabatan Fungsional

b.Puskesmas dapat diarahkan menjadi Badan Layanan Umum Daerah

yang penetapannya diatur dalam Peraturan Bupati/Walikota.

c.Bagi Kepala Puskesmas yang sudah ditetapkan sebagai pejabat

struktural,tetap menerima hak-hak keuangannya sampai dialihkan

menjadi pejabat fungsioal.

6.Struktur organisasi Puskesmas sebagaimana tercantum dalam lampiran

III peraturan ini.

F.Tata Kerja

1.Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi wajib

menerapkan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam

lingkungan masing-masing maupun dengan instansi lain sesuai bidang

tugas masing-masing.

2.Setiap pimpinan satuan organisasi,wajib mengawasi bawahan, dan

apabila terjadi penyimpangan wajib mengambil langkah-langkah yang

diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3.Setiap pimpinan satuan organisasi,bertanggung jawab memimpin danmengoordinasikan bawahannya dan memberikan bimbingan serta

petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.


24/31

4.Setiap pimpinan satuan organisasi,wajib mengikuti dan mematuhi

prosedur kerja dan bertanggung jawab kepada atasan serta

menyampaikan laporan secara berkala tepat pada waktunya.

5.Setiap pimpinan satuan organisasi, wajib menyusun petunjuk teknis danprosedur tetap sebagai acuan kerja bawahan, sehingga setiap bawahan

mengetahui dengan pasti pekerjaan yang akan dikerjakan dan kepada

siapa harus dipertanggungjawabkan.

6.Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari

bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk

menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan arahan kepada

bawahan.

7.Setiap pimpinan satuan organisasi, wajib menyampaikan laporan

berkala kepada atasan masing-masing.

8.Dalam menyampaikan laporan kepada atasannya, tembusan laporan

disampaikan kepada satuan organisasi lainnya yang secara fungsional

mempunyai hubungan kerja.

9.Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan satuan organisasi,dibantu oleh kepala satuan organisasi di bawahnya dan dalam rangka

pemberian bimbingan dan pembinaan kepada bawahan masing-masing

wajib mengadakan rapat berkala.


25/31

BAB IV

TATA HUBUNGAN KERJA

Dalam Bab ini akan mengatur tata hubungan kerja antar unit organisasi

pelaksanaan urusan kesehatan pada pemerintah daerah yaitu Dinas

Kesehatan, Rumah Sakit, Puskesmas dan instansi terkait lainnya.

A.Dinas Kesehatan Provinsi

1.Dinas Kesehatan Provinsi dengan Dinas Kesehatan Kab/Kota:

a.mengkoordinasikan, mengsinkronisasikan, mengintegrasikan

program-program kesehatan mulai dari perencanaan, pelaksanaan,

sampai dengan evaluasi dan pelaporan termasuk penanganan kasus-

kasus tertentu.

b.Dinas Kesehatan Provinsi berwenang meminta laporan berkala

tentang kegiatan dinas kesehatan kabupaten/kota.

c.Dinas Kesehatan Provinsi wajib melaksanakan pembinaan dan

pengawasan atas sistem rujukan pelayanan kesehatan perorangan di

Provinsi tersebut.

2.Dinas Kesehatan Provinsi dengan Rumah Sakit Daerah Provinsi:

a.Mengkoordinasikan, mengsinkronisasikan, mengintegrasikan

program-program kesehatan di Rumah Sakit Daerah Provinsi.

b.Menerima laporan berkala tentang kegiatan termasuk kasus-kasus

tertentu di Rumah Sakit Daerah Provinsi.

3.Dinas Kesehatan Provinsi dengan Jaringan Kesehatan lainnya non

pemerintah:


26/31

a.Melaksanakan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan

program-program kesehatan pada masing-masing jaringan

kesehatan.

b.Menerima laporan berkala tentang kegiatan termasuk kasus-kasustertentu di masing-masing jaringan kesehatan.

4.Dinas Kesehatan Provinsi secara fungsional wajib berkoordinasi dengan

instansi terkait lainnya.

B.Rumah Sakit Daerah Provinsi

a.Rumah Sakit Daerah Provinsi dengan Dinas Kesehatan Provinsi:

Melakukan koordinasi, sinkronisasi, dan mengintegrasikan program-

program kesehatan di Rumah Sakit Daerah Provinsi dengan Dinas

Kesehatan Provinsi.

b.Menyampaikan laporan berkala tentang penyelenggaraan program-

program kesehatan, termasuk penanganan kasus-kasus tertentu

kepada Dinas Kesehatan Provinsi.

1.Rumah Sakit Daerah Provinsi dengan Rumah Sakit Non Pemerintah:

Rumah Sakit Daerah Provinsi melalui kepala dinas kesehatan provinsidapat meminta masukan dan laporan berkala kepada Rumah Sakit Non

Pemerintah di Provinsi.

2.Rumah Sakit Daerah Provinsi dengan Rumah Sakit Daerah

Kabupaten/Kota:

Rumah Sakit Daerah Provinsi melalui kepala dinas kesehatan provinsi

dapat meminta laporan perkembangan penanganan Upaya Kesehatan

Perorangan dari Rumah Sakit Daerah Kabupaten/Kota.

C.Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota

1.Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dengan Dinas Kesehatan Provinsi:


27/31

a.Melakukan koordinasi, sinkronisasi dan mengintegrasikan

program-program kesehatan mulai dari perencanaan,

pelaksanaan, sampai dengan evaluasi dan pelaporan termasuk

penanganan kasus-kasus tertentu.

b.Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota wajib menyampaikan laporan

berkala tentang kegiatan kepada Dinas Kesehatan Provinsi.

2.Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dengan Rumah Sakit Daerah

Kabupaten/Kota:

Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota mengkoordinasikan,

mengsinkronisasikan, mengintegrasikan program-program kesehatan

Rumah Sakit Daerah Kabupaten/Kota dalam penanganan kasus-

kasus tertentu.

3.Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dengan Puskesmas:

Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota melakukan pembinaan dan

pengawasan kepada Puskesmas. Dalam hal-hal tertentu kepala dinas

melimpahkan kewenangannya kepada kepala puskesmas untuk

mengkoordinasikan, mengintegrasikan dan mengsingkronkan

jaringan kesehatan non pemerintah di wilayah kerja puskesmas yang

bersangkutan.

4.Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dengan Jaringan Kesehatan

lainnya non pemerintah:

Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota melakukan pembinaan dan

pengawasan atas penyelenggaraan program-program Jaringan

Kesehatan lainnya non pemerintah. Dengan demikian masing-masing

Jaringan Kesehatan lainnya non pemerintah wajib menyampaikan

masukan dan laporan berkala kepada Dinas Kesehatan

Kabupaten/Kota.


28/31

5.Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota wajib melaksanakan pembinaan

dan pengawasan atas sistem rujukan pelayanan kesehatan

perorangan di Kabupaten/Kota.

6.Dinas Kesehatan secara fungsional wajib berkoordinasi denganinstansi terkait lainnya.

D.Rumah Sakit Daerah Kabupaten/Kota

1.Rumah Sakit Daerah Kabupaten/Kota dengan Dinas Kesehatan

Kabupaten/Kota:

Rumah Sakit Daerah wajib melaporkan penyelenggaraan program-

program kesehatan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dalampenanganan kasus-kasus tertentu.

2.Rumah Sakit Daerah Kabupaten/Kota dengan Rumah Sakit Non

Pemerintah:

Rumah Sakit Daerah Kabupaten/Kota melalui kepala Dinas Kesehatan

Kabupaten/Kota dapat meminta masukan dan laporan berkala kepada

Rumah Sakit Non Pemerintah di Kabupaten/Kota.

E.Puskesmas

1.Puskesmas dengan Dinas Kesehatan Kab/Kota:

a.Puskesmas wajib menjalankan tugas dan fungsinya sesuai kebijakan

yang ditetapkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.

b.Puskesmas menyampaikan laporan baik berkala atau sewaktu-waktu

kepada Dinas Kesehatan Kab/Kota.

c.Dalam pengelolaan keuangan, Puskesmas bertanggungjawab kepada

Sekretaris Daerah.

2.Puskesmas dengan jaringan kesehatan non pemerintah di wilayah

kecamatan: atas nama Kepala Dinas, puskesmas mengkoordinasikan,


29/31

mengintegrasikan dan mengsingkronkan jaringan kesehatan non

pemerintah di wilayah kecamatan.

3.Puskesmas dengan Rumah Sakit:

a.setiap pelayanan kesehatan perorangan yang tidak mampu ditangani

oleh pusat kesehatan masyarakat (Puskesmas) harus dirujuk ke

Rumah Sakit.

b.Dalam hal penanganan kasus-kasus tertentu, secara fungsional

Puskesmas wajib menyampaikan laporan kepada Rumah Sakit.

4.Puskesmas secara fungsional wajib berkoordinasi dengan perangkat

instansi terkait lainnya.

BAB IV

PENUTUP

Saat ini kita menghadapi tantangan era reformasi, terlebih dalam

memenuhi ekspektasi masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang

berkualitas dan Puskesmas banyak mengalami pergeseran fungsi

sehingga kurang mengakomodasi konsep kewilayahan serta terkesan

hanya menitikberatkan pada upaya kuratif.Selain itu, konsep pelayanan

kesehatan primer belum banyak dipahami, sehingga upaya untuk


30/31

menyelenggarakan pelayanan kesehatan dilaksanakan tanpa

memperhatikan prinsip dan prasyarat yang harus dipenuhi. Hal ini

merupakan tantangan yang sangat besar bagi seluruh stakeholders

terkait khususnya Pemerintah Daerah.

Kementerian Kesehatan telah menetapkan Kepmenkes Nomor 758

tahun 2011 tentang Penetapan Kabupaten, Kecamatan dan Puskesmas

di Perbatasan Darat dan Pulau-Pulau Kecil Terluar Berpenduduk yang

menjadi Sasaran Prioritas Nasional Program Pelayanan Kesehatan di

Daerah Tertinggal, Perbatasan dan Kepulauan tahun 20102014 telah

ditetapkan 45 Kabupaten/Kota prioritas nasional karena di dalamnya

terdapat beberapa Kabupaten/Kota dengan permasalahan atau menjadi

sasaran prioritas Kementerian/Lembaga lain.

Terdapat fokus permasalahan yang berbeda-beda terkait dengan

penerapan pelayanan kesehatan primer antar wilayah di Indonesia.

Secara umum wilayah timur Indonesia cenderung memiliki penekanan

masalah yang serupa, dimana hambatan geografis pelayanan kesehatan

di tingkat primer seringkali absen keberadaannya.Minimnyaaksesbilitas

di tingkat layanan kesehatan dasar ini tidak dimbangi pula denganresponsivitas pelaksana kebijakan di lapangan.

Langkah strategis dan solusi yang harus diambil dalam

mempersiapkan perangkat daerah urusan kesehatan, yaitu menyusun

konsep pelayanan kesehatan dasar, sistem rujukan dan pelayanan

kesehatan di tingkat rujukan yang merupakan satu kesatuan dan

komprehensif, mempercepat kesiapan pelaksanaan Pelayanan Kesehatan

Primer di fasilitas kesehatan primer utamanya Puskesmas,melaksanakan revitalisasi Puskesmas yang bertujuan untuk

mengembalikan fungsi Puskesmas sesuai dengan tujuan awal sebagai

fasilitas pelayanan kesehatan dasar yang merujuk pada konsep primary

health care, dan memperkuat fungsi promotif dan preventif Puskesmas

dengan tidak mengabaikan fungsi kuratif, memperkuat peran fasilitas


31/31

kesehatan primer sebagaigatekeeperdan membangun standarisasi

pelayanan kesehatan dasar secara komprehensif.

Penyusunan Pedoman Teknis Pengorganisasian Pelaksanaan

Urusan Kesehatan Daerah Provinsi, Kabupaten Dan Kota ini,diharapkan selain dapat memberikan kesamaan pemahaman perspektif

pengorganisasian yang efektif dan efisien juga mampu mensinergikan

substansi penyelenggaraan kesehatan di daerah, jaringan pelayanan

kesehatan dan sumberdaya kesehatan, untuk dapat memberikan dasar

pemikiran bagi pengorganisasian kesehatan di daerah, sekaligus

memberikan referensi dalam pembuatan kebijakan yang mengatur

pengorganisasian kesehatan di daerah.

MENTERI KESEHATAN

REPUBLIK INDONESIA,

NILA DJUWITA F MOELOEK

3. lampiran i rpmk pengorganisasian daerah-131114

Documents