2822279_kesepahaman pengelolaan hutan partisipatif

7/22/2019 2822279_Kesepahaman Pengelolaan Hutan Partisipatif

1/10

KESEPAHAMAN PENGELOLAAN HUTAN PARTISIPATIF (KPH PARTISIPATIF)ANTARALEMBAGA KONsEVAsI DESA (LKD) TANI BADAK RIMBA IESTARI UJUNG KULON

DESA CIBADAK KEC. CIMANGGU KAB. PANDEGLANGBANTENDEN6ANBATAI TAMAN NASIONAL UJUNC KULON

TERHADAP SUMBNERDAYA ALAM TAMAN NAsIONAL UJUNG KULONNo or,9y7 Nrr to/PPw2oosPada hari ini Jum'at tanggal Sepuluh bulan Juli tahun Dua ribu sembilan, bertempat di Desa CibadakKecamatan Cimanggu Kababupaten Pandeglang-Banten, kami masing-masing yang bertanda tangandibawah ini:1. Nama/NlP : Dana Sondjaja, B.ScF /N1P.19550314 198203 1003Pangkat/Jabatan : Penatan Tingkat I (lll/d) Kepala Seksi Pengelolaan TamanNasioanal (SPTN) Wilayah lll SumurAlamat : Kp. Cibayoni Desa Kp. Cibayoni Desa Kertyajaya KecamatanSumur Kebupaten PandeglangDalam hal ini bertindak untuk dan Atas Nama Balai Taman Nasional Ujumg Kulon, sebagaimanadiatur dalam 5K MENHUT Nomor 3089/MENHUTJI/Peg/2007 tanggal 13 Agustus 2OO7,selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

2. Nama : Dede RukmanJabatan : Ketua Lembaga Konservasi Desa Tani Badak Rimba Lestari U.iungKulon Desa CibadakAlamat : Kp. Cilubang Rt. 02 RW.O7 Desa Cibadak Kecamata. CimangguKabupaten . Pandeglang-BantenDalam hal ini bertindak untuk dan Atas Nama Ketua Lembaga Konservati Desa (LKD) Badak

Rimba Lestari UjunS Kulon Desa Cibadak yans di bentuk oleh anggota maryarakat Desa CibadakKecamatanCimanggu Kabupaten Pandeglang - Banten selanjutnya sisebut PIHAK KEDUA.

3. Nama : Sulaeman. A. Ma.PdJabatan : Kepala Desa Cibadak Kecamatan Cimanggu Kabupaten.Pandeglang-BantenAlamat : Kp. Cibadak Desa Cibadak Kecamatan Cimanggu KabupatenPandeglang-BantenDalam Hal ini bertindak untuk dan Atas Nama Pemerintah Desa Cibadak Kecamatan CimangguKabupaten Pandeglang - Banten.

Masing-masing kami telah sepakat untuk membuat perjanjian melalui Jistim kesepahaman PengelolaanHutan Partisipatif dalam kawasan TNUK di Gunung Honje Resort Cibadak SPTN lll Sumur KecamatanCimanggu Kabupeten Pandeglang-banten yang berada di bawah pengelolaan Balai Taman NasionalUjung Kulon sebagaiberikut:l. Pengertian Umum.

1. Kesepahaman Pengelolaan Hutan Partripipatif (KPH Partisipati0 adalah proses penetapantujuan, prinsip-prinsip pengelolaan, batasan dan ruang lingkup pengelolaan serta penentuankegiatan dan perangkat yang diperlukan dalam pengurusan sumberdaya alam di wilayahtertentu, untuk memberikan pedoman dan arah guna menjamin tercapainya tujuan pengelolaansumberdaya alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, berkeadilan dan berkelanjutan.2. Kesepahaman Pengelolaan Hutan Partisipatif adalah serangkaian upaya terpadu dalammendayagunakan sumberdaya alam yang ada diwilayah tertentu wilayah (KPH Partisipatif)dengan cara melindungi, memanfaatkan, melestarikan, memelihara, dan memulihkan fungsi


2/10

3. KPH Partisipatif, meliputi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, pengawasan serta penilaianpengelolaan yanS didasarkan pada nilai dan pengetahuan lokal masyarakat setempat yang dapatdipertanggungiawabkan serta melibatkan pihak Balai TN U.iung Kulon sebagai pemegangmandat penSelolaan TN. Ujung Kulon.4. Kesepahaman Pengelolaan Hutan Partisipatif (KPH Partisipatif) merupakan suatu kesepahamanpengelolaan sumberdaya alam di wilayah TN Ujung Kulon dan wilayah sekitarnya olehmaryarakat setempat secara bersama (kolaboratif) dengan Balai TN Ujung Kulon.5. KPH Partisipatif didahului dengan kesepahaman antar anSgota masyarakat desa untukmendapatkan kembali hak pengelolaan dan perlindungan kawasan dan/atau sumberdayatertentu di dalam TNUK dengan tetap memelihara kelestarian fungsi kawasan, sebagai kawasanperlindungan keaneka ragaman hayati dan ekologis.5. Desa Cibadak adalah suatu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untukmengatur dan mengurus kepentingannya berdasarkan asal-usul, adat istiadat dan karakteristiksosial-budaya setempat dan diakui dalam sidem Pemerintahan Negara Rl.

ll. Landasan atau Dasar Hukum pelaksanaan Kesepahaman Pengelolaan Hutan Partisipatif adalahsebagai berikut :l. Undang-undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya AIam Hayati danEkosistimnya.2. Undang-undang o. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan3. Undang-undang No. 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang4. Undang-undang No. 23 Tahun l997tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup5. Undang-undang No. 32 Tahun 2OO4 tentang Pemerintahan Daerah6. Undang-undsang No. 5 Tahun 1994 tentang Conseruation on Biological Divercity (CBD) atau

Konservasi Keanekaragaman Hayati7. Undang-undang No.16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, danKehutanan8. Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 1994 tentang Perburuan Satr,va Buru9. Peraturan Pemerintah No. 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Pelestarian Alam dan KawasanSuwaka Alam'10. Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Stwa11. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan JenisTumbuhan dan Satwa12. Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan RencanaPengelolaan Hutan, Pemenfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan13. Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan14. Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2O04 tentang Perlindungan Hutan15. Peraturan Menri Kehutanan No. 390/Kptsll/2oo3 tentang Tatacara Kerjasama di BidangKonservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistimnya.l5. Keputusan Penteri Kehutanan No. SK.456lMenhut-ll/2004 tentang 5 (lima) Kebijakan PrioritasBidang Kehutanan Dalam Program Pembangunan Nasional Kabinet lndonesia Bersatu17. Keputusan Menteri Kehutanan No. P. l9lMenhut-ll/2oo4 tentang Kolaburasi PengelolaanKawasan Kawasan Suaka Alam dan Kawasana Pelestarian Alam18. Peraturan Menteri Kehutanan No. P. 13lMenhut-ll/2oo5 tentang Organisasi dan Tata KerjaDepartemen Kehutanan19. Keputusan Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam No. 43/Kpts/il-Vll1997 tanggal 3 April tahun 1997 tentang Pedoman Pengembangan Daerah Penyangga2O. Keputusan Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam No. 44/Kpts/DJ-Vl/l997 tanggal 3 April tahun 1997 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana PembinaanDaerah Penyangga21. Keputusan Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam No.49/Kpts/ilYl/1997 tanggal 3 April tahun 1997 tentang Petunjuk Teknis Pengembangan DaerahPenyangga22. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 66O.1/269N/Bangda tanggal 16 Pebruari tahun 1999perihal Pengelolaan23.Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 414.2/966.D/PMD, tanggal 22 Juli tahun 2OO4tentang ManajemenPembangunan Partisifatif Desa/Kelurahan dan Kecamatan.

Ill. Prinsip Dasar Kesepahaman. m noaLrri


3/10

sehingga Kesepahaman Pengelolaan Hutan Partisipatif Desa Cibadak dilaksanakan berdasarkanprinsip:1. Penghargaan terhadap hak-hak maryarakat untuk memanfaatkan, memelihara, melindungi danmelestarikan sumberdaya alam, secara arif, bijaksana, adil, dan berkelanjutan.2. Kesadaran pentingnya tanggung jawab bersama dalam pengelolaan sumber daya alam demimemeliharan keberlanjutan fungsinya sebagai penyangga kehidupan.3. Penghargaan terhadap pelayanan yang telah diberikan oleh lingkungan, dengan memperhatikanhak masyarakat terhadap Pengelolaan Sumber Daya Alam yang berada di kawasan TN UjungKulon, meliputi proses perencanaan sampai dengan pengawasan pengelolaannya.4. Kesetaraan, Transparansi, bertanggungjawab dan bertanggung Sugat Jerta keadilan lintasgenerasi, gender dan persamaan hak.

lV. Tujuan Kesepahaman Pengelolaan Hutan Partisipatif KPH Partisipatifl.Tujuan Kesepahaman Pengelolaan Hutan Partit Partiripatif (KPH Partisipatif) adalah sebagaipedoman dan arah guna menjamin tercapainya penyeleggaraan pengelolaan sumberdaya alam TNUjung Kulon diwilayah Desa Cibadak untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat/rakyarberkeadilan dan berkelanjutan yang selanjutnya dituangkan dalam kesepakatan pengelolaan hutanpartisipatif.Secara umum tujuan Kesepahaman Pengelolaan Hutan Partisipatif (KPH Partisipatif) Desa Cibadakadalah:1. Memberi ruang pengelolaan dan pelestarian fungsi Hutan TN Ujung Kulon untuk menjaga danmeningkatkan kestabilan hidup masyarakat umum di Desa Cibadak dimasa sekarang dan yang

akan datans.2. Upaya penyelesaian masalah pengelolaan sumber daya alam di TN Ujung Kulon antarmasyarakat dan Balai TN Ujung Kulon.3. Membangun pola pengelolaan bersama sebagai wujud partisipatif masyarakat setempat untukpemanfaatan, pengawasan dan perlindungan serta Pelestarian TN Ujung Kulon.V. Ruang Lingkup Kesepahaman Pengelolaan Hutan Partisipatif.Ruang lingkup Kesepahaman pengelolaan hutan partisipatif antara Balai Taman Nasional ujungkulon dan Desa Cibadak, ini meliputi wilayah Taman Nasional Ujung Kulon dan wilayah desa

berdasarkan geografis tertentu yanS telah menjadi wilayah kesepahaman.A. Kesepahaman Pengelolaan Hutan Partisipatif.Sumber daya alam yang dimaksud dalam kesepahaman ini, secara khusus meliputi :1. Sumber Daya Air Tata Air dan Daerah Aliran Sungai (DAS)2. Tanah/lahan/kebun dan sawah3. Hewan/satwa langka4. Sumber Daya Hutan Lainnya (tanaman obat, madu, kayu bakar, anggrek hutan, bambu).

B. Ketentuan Pengelolaan dan Tata Cara Kesepahaman Pengelolaan Hutan PartisiPatif.1. Sumber Daya dan Tata Air (sumber air, Daerah Aliran Sungai).Pengelolaan sumberdaya air dan Daerah Aliran Sungai (DAS) secara umum disesuaikandengan perencaan lokal pengelolaan DAS partitipatif. Keberlanjutan fungsi DAS akandipengaruhi oleh kemampuan masyarakat Desa Cibadak untuk memanfaatka, menjaga danmemelihara serta memulihkan kondisi DAS.1.1. Ktentuan Pengelolaan DASa. Sumber air dan Daerah Aliran Sungai dimanfaatkan untuk minum. mandi, mencuci,irigasi areal sawaah yang masuk dalam wilayah kesepakatan di dalam kawasaanTaman Nasional , ob.iek wisata, pembangkit listrik dan pemanfaatan lain untukkepentingan umum masyarakat setempat secara berkelanjutan.

b. Setiap orang tidak diperkenankan membuang sampah/limbah pertanian, rumah tanggake Sumber Air dan Daerah Aliran Sungai.c. Maryarakat Desa Cibadak berkewajiban untuk melindungi, menjaga dan memeliharasumberdaya air yang ada di desa Rancapinang.

d. Setiap warga masyarakat Desa Cibadak tidak diperkenankan membuka hutan danmenebang kayu disekitar sumber air, Daerah Hulu Sungai dan Daerah Aliran Sungaididalam wilavah KPH Partisipatif Dera t'o:1 r\:,,


4/10

f. Pemanfaatan sumber air untuk kepentingan umum harus melalui proses muryawarahyang melibatkan pemerintah Taman nasional, desa, BPD, Lembaga Konservasi Desa(LKD) yang telah dibentuk dan Lembaga lain yang dianggap berkompeten.g. Setiap warga masyarakat Desa Cibadak diharuskan berpartisipasi dalam upayarehabilitasi dan pemeliharaan sumber air dan atau DA5 dengan menanam pohon/tanaman hutan jenis local.h.Sumberdaya air tidak untuk dikomersialkan kecuali melalui keputusan bersama yangmelibatkan Pemerintah desa, BPD, Lembaga Konservasi Desa (LKD) dan Lembaga lainyanS dianggap berkompeten, dan pengelolaanya dilakukan oleh lembaga maupununit usaha yang berbasis di Desa Cibadak dan sepenuhnya dalam pengawasan DesaCibadak.i. Pengambilan material (pasir, batu, kerikil dll) dapat dilakukan denganmempertimbangkan keseimbangan lingkungan dan tidak mengubah atau merusakBadan 5ungai.

l.2.Tata Cara Pengelolaan DA5Pengelolaan dalam kesepahaman ini, sesuai rencana lokal Pengelolaan DAS di DesaCibadak tahun 2OO9.a. Penanaman tanaman produktif sebagai penguat dan pelindung sepaniang bantaransungai yang di pasilitasi oleh Balai Taman Nasional Ujung Kulon.b. Pengolahan kebun/lahan dan sawah di bantaran sungai Desa Cibadak wajibmenyediakan peralatan, tenaga dan waktu untuk pelaksanaan kegiatan rehabilitasidan perlindungan sungai.c. Pemerintah Desa wajib merumuskan Peraturan Desa tentang Pengelolaan SumberdayaAlam Desa Cibadak bersama LKD.d. Melaksanakan Pemantauan dan penilaian Daerah Aliran Sungai dan Hutan TNUKsecara berkala, minimal sekali dalam enam bulan.e. Membuat peta Daerah-daerah kritis dan rawan banjir sebagai dasar untuk rencanakegiatan rehabilitasi lahan.

Tanah/Lahan/Kebun dan sawah di wilayah KesepahamanYang dimaksud Tanah/Lahan/Kebun dan sawah di wilayah kesepahaman Desa Cibadakadalah tanah/lahan/kebun dan sawah yang terlanjur diolah/ditanami di dalam kawasanTNUK, sampai pada batas waktu pengolahan tahun 1990 serta dapat dibuktikan dengankeberadaan jenis-jenis tanaman keras/tahunan dan asal usul kesejarahan wilayah.2.1. Ketentuan Pengelolaan :a. Tanah/Lahan/Kebun dan sawah yang terlanjur diolah sampai pada tahun 1990, padawilayah kesepakatan desa Cibadak diberikan tanggung jawab pengelolaan denganmemperhatikan kelerengan, kemiringan lahan, sumber air, daerah aliran sungai serta

kondisi khusus lainnya.b. Tanah/Lahan/kebun dan sawah di wilayah kesepahaman Desa Cibadak telah sepahamdan disepakati untuk menghentikan pengolahan kebun, penebangan kayu dankegiatan pembukaan hutan untuk mencegah terjadinya bencana alam dan diwajibkanuntuk melakukan rehabiltasi tanah/lahan/kebun dan sawah dengan penanamantanaman hutan.c. Untuk menggantikan lahan yang telah dihentikan dari pengolahan, pada point b.maka Pemerintah Desa, BPD dan LKD mengupayakan lahan alternatif pengganti diluar wilayah TN Ujung Kulon.d. Hak yang melekat pada tanah/lahan dan sawah adalah tanggung jawab pengelolaan,bukan hak milik tetapi dapat diteruskan oleh keturunannya.e. Hak pengelolaan tidak dapat diperjual belikan, disewakan, digadai/anggunkan atautukar guling; (diatur dalam Kesepakatan Pengelolaan dan Peraturan Desa/PERDE5).f. Tanah/lahan/kebun dan sawah yang telah dibebani tanggung jawab pengelolaanwajib di hutankan kembali dan tidak diijinkan untuk mengembangkan jenis tanamansemusim, seperti jagung, padi ladang, sayuran dan tanaman hortikultura kecuali padaareal yang telah di sepakati yaitun areal sawah.g. Bagi masyarakat Desa Cibadak yang memperoleh tanggung jawab pengelolaanberkewajiban untuk menSawasi, menjaga, melestarikan hutan, perairan, habitat satwal-^ . -L^-r-. - l-i^^. ^ . ^-- .ti r t -...i r ..^L r- - -^L


5/10

h. Bagi masyarakat Desa Cibadak yang memperoleh tanggung jawab pengelolaanberkewajiban menyisihkan hasil garapannya kepada Lembaga Konservasi Desa (LKD)sesuai dengan yang telah disepakati oleg Lembaga dan Masyarakat penggarap danLembaga mengatur sesuai dengan peruntukannya sesuai dalam kesepakatan.i. Tidak diperkenankan membawa ternak besar (sapi, kerbau, kuda, kambing, danternak besar lainnya) ke wilayah kesepakatan konservasi maryarakat Desa Cibadak.j. Tidak diperkenankan membangun, pondok/gubug dan jenis-jenis bangunan lainnya diwilayah KPH Partisipatif, kecuali pondoly'gobuk sebagai sarana untuk menunggu danmenampung sementara hasil garapan yang luas dan bentuknya diatur dalamkesepakatan.k. Tidak dibenarkan membuka, menggunakan, jalan gerobak, motor/Mobil didalamwilayah Kesepakatan dan atau wilayah TNUK.l. Kesepahaman Lembaga Konservasi Masyarakat Desa Cibadak secara tegai melarangadanya pengolahan tanah/lahan/kebun dan sawah di wilayah kesepahaman setelahtahun 199O:2.2. Tata Cara Pengelolaan Tanah/Lahan/Kebun dan sawah di wilayah kesepahamanadalah:a. Pemerintah Desa, bersama LKD dan Balai TNUK menginventarisir pemilik danlahan/lahan/kebun dan sawah yang ada didalam wilayah KPH Partisipatif.b. Batas-batas Tanah/Lahan/Kebun dan sawah di wilayah kesepakatan seJuai ketentuanyang berlaku wajib ditanami jenis-jenis kayu asli lokal lainnya:c. Pengelolaan Tanah/Lahan/Kebun dan sawah di wilayah KPH Partisipatif, masyarakatsecara berangsur-angsur diarahkan pada pengembangan pola wanatani (agroforestri)dan ungtuk pengolahan sawah diarahkan pada pola intensipikasi.d. Balai TN Ujung Kulon bersama Lembaga Konservasi Desa Cibadak, secara periodikmemonitor, mengawasi dan melakukan evaluasi pelaksanaan KPH Partisipatif DesaCibadak.

e. Monitoring dilakukan minimal 1 (satu) kali setahun dan sewaktu-waktu sesuaikepentingannya yang harus direncanakan dan dilakukan oleh LKD bersama Balai TNUjung Kulon.f. Evaluasi dilakukan minimal 3 (tiga) tahun sekali, menggunakan indikator (ukuran)terhadap kerapatan pohon, jumlah tebangan kayu, persentase tutupan tajuk hutan,luasan bukaan baru, kekeruhan air sungai, intensitas banjir per tahun, dan kondisiumum hutan di wilayah KPH Partisipatif Desa Cibadak.3. Sumber Daya Hasil Hutan Non Kayu fl{HNK)Ketentuan Pengelolaan :a. Pemanfaatan HHNK dimungkinkan untuk kepentingan terbatas kebutuhan rumah

b. tangSa.Pengelolaan HHNK diiakukan dengan sistem rotasi pengambilan HHNK di blok demitercapainya pola pengelolaan secara berkelanjutan.Waktu pengambilan HHNK diatur dan ditetapkan pada musim tertentu yang ditetapkanoleh Lembaga Konservasi Desa atau pada masa paceklik dan musim kemarau paniang.4. Tata cara pengelolaan :Pemerintah desa bersama dengan LKD melakukan inventarisasi potensi HHNK di wilayahDesa Cibadak.Terkait dengan point d., pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pemungutanHHNK untuk perdagangan ditetapkan melalui rapat desa yang dihadiri oleh kepala desa,BPD, dan LKD. dan anggota masyarakat/kelompok pengolah HHNK.Pemerintah desa bersama dengan LKD melakukan inventarisasi potensi HHNK di wilayahDesa Cibadak.Pemerintah desa bersama dengan LKD mendata dan mengorganisasikan anggotamasyarakat dan kelompok pengelola HHNK di Desa Cibadak.Dalam pengelolaan HHNK kelompok/anggota masyarakat wajib menyampaikanrencana kegiatan pengolahan HHNK di wilayah kesepakatan kepada LKD, danPemerintah Desa Cibadak\.l D rrniih mamhrr:t h6tr r^ti.i nanaamhil-^ uLlxtll l^^

a.b.

c.d.


6/10

kelompok/individu peHHNK serta mempertimbangkan potensi HHNK siap panen disetiap blok pengambilan.g. Pengambilan HHNK hanya dapat dilakukan di blok yang sudah ditetapkan ataudisepakati.

5. Hewan6atwa Langka (Yang Dilindungi Undang-Undang)Yang dimaksud hewan/satwa langka dalam kesepahaman ini adalah semua jenishewan/satwa yang dilindungi oleh Peraturan dan perndang-undangan yang berlaku, seperti: Badak, Banteng, Rusa, Macan, Owa, Kancil, Buaya Ular, Berbagai jenis burung dan jenishewan langka lainnya.5.1 Ketentuan Pengelolaana. Kesepahaman Lembaga Konservasi Desa (LKD) Desa Cibadak, melarang perburuan,penangkapan, pemeliharaan dan pembunuhan jenis-jenis hewan/satwa langka sesuaipada point 6;b. Kesepahaman Lembaga Konservasi Desa (LKD) Desa Cibadak melarang kegiatanperdagangan hewaVsatr,va Iangka.c. Tidak dibenarkan merusak tempat-tempat yang diketahui merupakan tempatberkembang biak, memijah, makan/minum hewan/satwa langka.

5.2 Tata Cara Pengelolaana. Masyarakat Desa Cibadak ikut berperan mencegah dan menghentikan kegiatanperburuan, pemasangan jerat yang dilakukan oleh anggota masyarakat Desa Cibadakmaupun masyarakat dari desa lain.b. Memelihara dan melindungi habitat/tempat hidup serta unsur-unsur sumber dayaalam (seperti air, mineral dan sumber makanan) yang dibutuhkan oleh jenis-jenishewan/satwa langka tersebut untuk menunjang kehidupannya.c. Menghargai keberadaan jenis hewan/satwa langka yang ada diwilayah KPHPartisipatif Desa Cibadak. sebagai satu kekayaan desa yang perlu didayagunakan dandimanfaatkan secara berkelanjutan melalui pemanfaatan sebatas objek wisata danrekreasi, pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan.

Vl. Penerapan Denda / Sanksi Dalam Pengelolaan Hutan Partkipatif (KPH Partisipatifl.Sanksi hukum yang dikenakan terhadap pelanggaran-pelanSgaran yang terjadi dalam wilayah KPHPartisipatif Desa Cibadak adalah mekanisme ATUMN LOKAL atau LEMBAGA YAN6 DISEPAKATI.Sanksi dijatuhkan bagi setiap orang yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang ada dalam kesepakatan diputuskan melalui peradilan Desa Cibadak denganketentuan Sanksi-sangsi terhadap pelanggaran kesepakatan, sebagai beriktu :1. Sumber daya Air dan daerah Aliran Sungai.a. Barang siapa terbukti membuang sampah/limbah pertanian, ke aliran sungai akan dikenakan

sanksi :1. Peringatan lisan dan tertulis dari Lembaga Konservasi Desa (LKD) serta mewajibkan pelakuuntuk membersihkan kembali areal yang telah dicemari.2. Apabila pelaku mengulangi pelanggaran maka di kenakan denda sebesar yang tertuanSdalam kesepakatan untuk kategori sampah rumah tangga, dan denda untuk limbahracun/pestisida sebesar tertuang dalam kesepakatan.b. Barang siapa melakukan pembukaan hutan dan penebangan pohon di sumber air dan daerahaliran sungai serta wilayah KPH Partisipatif, dikenai sanksi :l. Pembabatan hutan, dapat didenda sesuai dengan cakupan luasan per hektar sesuai dengandampak yang ditimbulkan serta dilakukan penyitaan alat dan bahan yang digunakan

sebagai barang bukti pada penegakan hukum yang berlaku apabila diperlukan.2. Penebangan pohon diwilayah kKPH Partisipatif Desa Cibadak, dikenakan sanksi dan ataudenda sebesar yang tertuang dalam kesepakatan serta penyitaan peralatan yang digunakansebagai barang bukti pada proses penegakan hokum.c. Penangkapan segalah jenis mahluk hidup di Air (ikan, udang, sogili dan mahluk air lainnya)dengan menggunakan strom dan racun/potasium akan dikenai sanksi:

1. Menyita peralatan yang digunaka.2. Dibuat surat pernyataan untuk tidak mengulangi kembali3. Denda minimal sebesar dampak yang ditimbulkan dan atau minimal sebesar yangn tertuang


7/10

d. Barang siapa yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam upaya/usahamengkomersialkan sumber daya air di Desa Cibadak tanpa melalui Pemerintah desa, BPD,Lembaga Konservasi Desa (LKD) dan Lembaga lain yang dianggap berkompeten akandiperingati secara tertulis serta didenda sekurang-kurangnya tercantum dalam kesepakatandan apabila dipandang layah memenuhi unsur pidana maka akan dilakukan peroses sesuaidengan hukum, peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.e. Pelanggaran-pelanggaran lain terhadap ketentuan HKKM yang berhubungan dengan sumberairl y6ng dilakukan masyarakat dari luar Desa Cibadak dijatuhi denda sebesar dengan dampakyang ditimbulkan dan deenda minimal sebesar yang tertuans dalam kesepakatan atau iikadipandang layak dan memenuhi unsur akan dilakukan tindakan hukum sesuai denganperaturan dan perundang-undangan yang berlaku.TanaVlahan/Kebun dan Sawah di wilayah KPH Partisipatif .a. Setiap orang yang melakukan pengelolaan di Area I bagian 2, ll dan lll wilayah KPHPartisipatif Desa Cibadak, dikenakan sanksi :l. Mendapat peringatan tertulis dari LKD dan diketahui pihak Polhut Balai TNUK danPemerintah Desa untuk menghentikan/tidak melanjutkan kegiatan.2. Bila terbukti mengulangi pelanggaran ketentuan dimaksud, maka orang tersebutdikenakan denda sesuai dalam kesepakatan, diikuti penyitaan alat-alat yangdipergunakan untuk melakukan pengolahan.3. Bila pelanggaran dilakukan ketiga kalinya maka penyelesaian pelanggaran diserahkankepada Balai Taman Nasional ujung Kulon selaku pihak berwenang untuk diperoseshukum sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.b. Barang siapa yang terbukti memperjualbelikan, menyewakan, meminjamkan, dan ataumenggadaikan hak kelola atas lahan didalam wilayah KPH Partisipatif TNUK selain kepadaketurunannya maka akan dikenakan sanksi sebagai berikut:1. Membatalkan semua jenis transaksi dan mengembalikan uang pembelian, mengembalikan

uang sewa, mengembalikan uang gadai dan lainnya sesuai dengan pelanggaran yangdilakukan.2. Setiap pelaku yang terlibat dalam kegiatan jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjamdan gadai dikenakan denda.3. Pembatalan dan pencabutan hak atas kelola di wilayah KPH Partisipatif.c. Barang siapa yang terbukti melakukan perluasan lahan atau membuka lahan-lahan baru akandikenai sanksi:'1. Peringatan tertulis kepada pelaku dan menandatangani surat pernyataan untukmenghentikan pengolahan dari Lembaga Konservasi Desa (LKD)dan diketahui olehPemerintah Desa.

2. Pelaku diwajibkan menanami tanaman hutan pada lahan yang telah dibuka, memeliharadan merawat pertumbuhannya hingga mencapai I (satu) meter.3. Membayar denda sebesar sesuai dengan yang tertuang dalam kesepakatan per are kepadaLembaga Konservasi Desa (LKD).4. Bila pelanggaran dilakukan berulang maka penyelesaian perkara diserahkan kepada pihakBTNUK untuk diproses Hukum sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.d. Barang siapa yang menanami lahan-lahan yanS telah dibebani hak kelola dengan tanamansemusim, sayuran dan ienis tanaman hortikultura, akan kenai sanksi Kecuali pada areal swahyang telah disepakati.1. Pelaku menanda tangani surat pernyataan tertulis untuk menghentikan kegiatanpengolahan.2. Melakukan penanaman tanaman hutan di wilayah yang diolah atau diruksak.3. Apabila ketentuan point b. tidak dipatuhi, maka pihak Balai TNUK dan Lembaga dapatmencabut hak kelola atas lahan tersebut.e. Barang siapa Pemegang Hak Kelola di wilayah kesepakatan, sengaja membiarkan terjadinyapengrusakan, pencemaran yang merusak kelestarikan Hutan, perairan, habitat satwa dansumberdaya alam TNUK lainnya yang ada didalam wilayah kesepakatan akan dikenakan.-^t .i k^. ^-.


8/10

2. Denda minimal sebesar yang tertuang dalam kesepakatan.3. Apabila terbukti melakukan pelanggaran berulang ketentuan point e., maka Balai TNUKdan Lembaga dapat mencabut hak kelola yang melekat pada orang tersebut.4. Apabila dari hasil pemyelidikan diduga terkait dan dengan sengaja melakukanpelanggaran dimaksud, maka lembaga akan menyerahkan orang tersebut kepada BTNUKuntuk diperoses hukum sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.f. Setiap orang tidak diperkenankan untuk membangun pemukiman diareal kesepakatan.Pondoly'gubuk dan jenis-jenis bangunan lainnya kecuali pondok/gubuk yang diperbolehkandalam kesepakatan. Pelanggaran terhadap ketentuan ini akan diberi sanksi:1. Membongkar pemukiman, pondok/gubuk dan jenis-jenis bangunan lainnya.2. Membayar denda sebesar minimal yang tertuang dalam kesepakatan.3. Seseorang yang terbukti mengulangi pelanggaran sebagaimana yang dimaksud point f.akan dicabut hak kelolanya.g. Setiap orang tidak dibenarkan membuka/membuat, jalan gerobak dan mobil yang barudidalam wilayah TNUK;1. Barang siapa terbukti membuat jalan gerobak, motor/mobil didalam wilayah KPHPartisipatif TNUK dikenai denda minimal yang terdapat dalam kesepakatan disertaipenyitaan peralatan, bahan dan perlengkapan yang digunakan untuk menjadi barangbukdi dalam proses hukum atau persidangan sebagai penegakan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.2. Apabila seseorang yang membuka, menggunakan, jalan gerobak, motor/mobil didalamwilayah KPH Partisipatif TNUK adalah seseorang yang memegang hak kelola, maka selainsanki sebagaimana point 1. dapat dikenakan sanksi pencabutan hak atas kelola.3. Apabila pelaku tidak mematuhi ketentuan yang diberlakukan maka penanganan masalahdiserahkan kepada pihak Balai TNUK untuk proses hukum sesuai peraturan danperundang-undangan yang berlaku.

3. Sumberdaya HHNKa. Pelanggaran ketentuan pengelolaan HHNK, dikenakan denda setiap per batangnya;b. Pelanggaran memperdagangkan HHNK, dikenakan sanksi yang diputuskan melalui sidangdi Lembaga Konservasi Desa.c. Dan apabila ternyata terbukti kembali melakukan pelanggaran yang telah ditentukan olehLembaga secara berkali-kali dan atau 3 (tiga ) kali, maka lembaga menyeragkan kepada BalaiTaman Nasional Ujung Kulon untuk ditindak sesuai dengan Hukum, sesuai dengan peraturandan perundang-undagan yang berlaku.4. Satwa Langka

a. Pelanggaran ketentuan pengelolaan hewan/satwa langka, mendapat denda setiap perekornya.b. Pelanggaran terkadap ketentuan melebihi dan atau sampai 3 (tiga) kali, maka lembagamenyerahkan kepada Balai Taman Nasional Ujungn Kulon untuk peroses hukum sesuaidengengan peraturan dan perundang-undagan yang berlaku.Vll. KelembagaanUntuk menjamin pelaksanaan Kesepahaman yang dituangkan dalam bentuk kesepakatanPengelolaan Hutan Partisipatif (KPH) Partisipatif ini, dibentuk sebuah kelembagaan konservasi ditingkat desa yang disebut Lembaga Konservasi Desa (LKD) Desa Cibadak dengan nama Lembagaadalah : Tani Badak Rimba Lestari Ujung Kulon , yang diberi mandat oleh masyarakat DesaCibadak untuk mengatur dan melakanakan KPH Partisipatif di Desa Cibadak.

Pasal 1. Susunan Pengurus Lembaga Konservasi Desa (LKD) Desa Cibadak.a. Lembaga ini dibentuk oleh masyarakat desa bersama-sama dengan Balai Taman Nasionalmelalui kesepakatan masyarakat dengan sistim pemilihan melalui pouting dengansusunan pengurus terlampir.b. Setelak terbentuk Lembaga ini mempunyai kewajiban untuk menyususn Anggaran dasardan Anggaran Rumah Tangga (AD dan ART).


9/10

Pasal 2. Tugas Poko dan Fungsi LKD:a. Pengusua LKD diwajibkan membuat dan menyususn Rencana Kegiatan baik jangkapendek, jangka menengah maupun jangka panjang, dan rencana tersebut dilaporkan kebalai Taman Nasional Ujung kulon.b. Pengurus LKD Wajib melakukan monitoring dan evaluasi bersama balai taman nasionalm

ujung kulon ( Resort) setempat, terhadap kegiatan masyarakat didalam wilayah KPHPartisipatif;c. Pengurus LKD wajib memberikan teguran, saran, dan hukuman kepada masyarakat yangmelakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang telah diatur dan dituangkan dalamkesepakatan pengelolaan hutan partisipatif sekurang-kurangnya dua kali baik secarablisan maupun ter tulis.

d. Setelah melakukan pembinaan dan hukuman baik melalui denda maupun mengeluarkandan atau menutup kegiatan masyarakat di wilayah KPH partisipatif temyata masihditemukann dan atau melakiukan kembali kegiatan pelanggaran, maka pengurus LKDwajim melaporkan kepada pihak balai untuk ditindak sesuai dengan hukun yang berlaku.Pasat 3. Kewenangan Lembaga Konservasi Desa (LKD)a. Pengusus LKD mempunyai kewenangan untukm mengusulkan Rancangan Peraturan Desa(PERDES) menyangkut kegiatan Kesepakatan Pengelolaan Hutan Partisipatif (KPH

Partisipatif).b. Pengurus LKD mempunyai kah untuk mendapatkan hasil dari hasil Kesepahaman dankesepakatan Pengelolaan Hutan Partisipatif dari para pemegang kah atas pengelolaan(penggarap), tentang bagi hasil atau sisihan yang dituangkan dalam Peraturan Lembagadan Peraturan Desa (PERDES).c. Pengusus LKD mempunyai kah untuk mendapatkan bimbingan dan pembinaan dari BalaiTaman nasional ujung Kulon.d. Dalam meningkatkan kopetensi sumberdaya manusia bahwa Pengurus LKD berhakmendapatkan peningkatan kemampuan baik berupa studi banding maupun pelatihan-

pelatihan yang dilakukan oleh Balai Taman Nasional Ujung Kulon.Vlll. Peranan Balai TN Ujung Kulon dalam kesepahaman ini, yaitu :

Pasal l. BTNUK berhak melakukan evaluasi dan monitorinS terhadap pelaksanaan isi kesepakatan.2. BTNUK memiliki kewenangan untuk menunjukan batas TN Ujung Kulon sebagai dasaruntuk penataan wilayah kelola masyarakat berdasarkan ketentuan kesepakatan masyarakatDesa Cibadak.3. BTNUK berhak mendapatkan informasi dari masyarakat setempat tentanS perkembangandan dampak dari kesepakatan konservasi ini.4. BTNUK Berkewajiban memberikan ketenangan kepada pemegang hak atas garapan lahanbaik kebun maupun sawah.

5. BTNUK berkewajiban menunjuk pihak ketiga yang dapat memfasilitasi agenda-agendayang ditimbulkan oleh kesepakatan ini.6. BTNUK berkewajiban melibatkan lembaga-lembaga desa dalam pengelolaan di wilayahkesepakatan.7. BTNUK berkewajiban melakukan promosi terhadap proses pelaksanaan KPH Partisipatif inikepada pihak ketiga.8. BTNUK berkewajiban memfasilitasi penguatan kelembagaan konservasi Desa Cibadakdalam pelaksanaan kesepakatan konservasi masyarakat.

Nota Kesepahaman Pengelolaan Hutan Partisipatif (KPH Partisipatif ) Desa Cibadak ini dibangunbersama, sebagai landasan hukum para pihak dalam pelaksanaan Kesepakatan Pengelolaan HutanPartisipatif (KPH Partisipatif) dalam Kawasan Taman Nasional Ujung Kulon Resort Cibadak SPTN lllSumur di Gunung Honje Desa Cibadak Kec. Cimanggu Kab. Pandeglang Antara SEKSI PENGELOTAANTAMAN NASIONAL WILAYAH lll SUMUR selaku Atasnama BALAI TAMAN NASIONAL UJUNGKULON bersama LEMBAGA KONSERVASI DESA (LKD) Desa Cibadak selaku Atas Nama MaryarakatDesa Cibadak Kec. Cimanggu Kab. Pandeglang-Banten.Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan atau hal-hal yang belum diatur dalam NotaKesepahaman ini, maka akan diatur atau disepakati kemudian yanS mempunyai kedudukan hukumt.^.^^^k---^ i-i


10/10

Nota Kesepahaman ini berlaku sejak hari, tanggai, bulan dan tahun ditandatangani Nota Kesepahamanini oleh SEKSI PENGELOLAAN TAMAN NASIONAL U/ILAYAH lll SUMUR selaku Atas nama BALAITAMAN NASIONAL UJUNG KULON dan Ketua LEMBAGA KONSERVASI DESA (LKD) Desa Cibadakselaku Atas Nama :Masyarakat Deia Cibadak Kec Cimanggu kab. Pandeglang-Banten.

Cibadak, 10 Juli 2009,Ketua Lembaga Konservasi Desa(LKD)

Badak Rimba Lestari UjungKulonKec, Cimanggu,

Rukman

KAPOL5EK

.09.09.'1980.031.oo8 Mawardi. WAKP. NRP. 61110418Saksi-Saki :

198203 lO03

Taman

0829 198703 I 001

F NRP.575423

2822279_kesepahaman pengelolaan hutan partisipatif

Documents