5723c pp nomor 38 tahun 2000 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 81 tahun 1999 tentang...

7/23/2019 5723c Pp Nomor 38 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 1999 Tentang P…

http://slidepdf.com/reader/full/5723c-pp-nomor-38-tahun-2000-tentang-perubahan-atas-peraturan-pemerintah-nomor 1/5

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 38 TAHUN 2000

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 81 TAHUN 1999

TENTANG PENGAMANAN ROKOK BAGI KESEHATAN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

bahwa untuk memenuhi ketentuan kadar maksimum kandungan nikotin dan tar rokok diperlukan jangka waktu pengkajian baik teknologi maupun dampak sosial dan ekonomi bagi masyarakat,maka perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 1999 tentangPengamanan Rokok agi !esehatan"

Mengingat :

1. Pasal # ayat $%& 'ndang('ndang )asar 19*#"

2. 'ndang(undang Nomor %+ Tahun 199% tentang !esehatan $embaran Negara Republik

-ndonesia Tahun 199% Nomor 1.., Tambahan embaran Negara Nomor +*9#&"

+/ Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 1999 tentang Pengamanan Rokok agi!esehatan $embaran Negara Republik -ndonesia Tahun 1999 Nomor 180, Tambahanembaran Negara Nomor +9.0&"

MM'T'2!3N :

Menetapkan :

PR3T'R3N PMR-NT34 TNT3N5 PR'343N 3T32 PR3T'R3N PMR-NT34N6M6R 81 T34'N 1999 TNT3N5 PN53M3N3N R6!6! 35- !243T3N/

Pasal -

eberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 1999 tentang PengamananRokok agi !esehatan $embaran Negara Republik -ndonesia Tahun 1999 Nomor 180,Tambahan embaran Negara Nomor +9.0& diubah sebagai berikut :

1/ !etentuan Pasal 17 ayat $%& diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17



$1& -klan dan promosi rokok hanya dapat dilakukan oleh setiap orang yang memproduksi rokokdan atau yang memasukkan rokok dalam wilayah -ndonesia/

$%& -klan sebagaimana dimaksud pada ayat $1& dapat dilakukan di media elektronik, media etakatau media luar ruangan/

%/ !etentuan Pasal +9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal +9

$1& 2etiap orang yang memproduksi atau yang memasukkan rokok putih buatan mesin ke dalamwilayah -ndonesia yang telah ada pada saat ditetapkannya Peraturan Pemerintah ini harusmenyesuaikan persyaratan batas kadar maksimum kandungan nikotin dan tar sesuai denganketentuan Peraturan Pemerintah ini paling lambat dalam waktu % $dua& tahun setelah PeraturanPemerintah ini ditetapkan/

$%& 2etiap orang memproduksi rokok kretek buatan mesin dan buatan tangan yang telah adapada saat ditetapkannya Peraturan Pemerintah ini harus menyesuaikan produksinya denganpersyaratan kadar maksimum kandungan nikotin dan tar sesuai dengan ketentuan Peraturan

Pemerintah ini paling lambat :

a/ 7 $tujuh& tahun untuk setiap orang yang memproduksi rokok kretek buatan mesin"b/ 1. $sepuluh& tahun untuk setiap orang yang memproduksi rokok kretek buatan tangan/

$+& 'ntuk pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat $%& dibentuk embagaPengkajian Rokok yang merupakan embaga Non Pemerintah yang independen yangkeanggotaannya terdiri dari wakil unsur Pemerintah, wakil organisasi proesi, pakar bidang rokok,wakil industri rokok, dan unsur lain yang terkait yang ditetapkan dengan !eputusan Presiden/

$*& 2etiap orang yang memproduksi rokok sebagaimana dimaksud pada ayat $1& dan $%& selamamasa peralihan baik sendiri maupun bersama(sama melakukan berbagai kegiatan berupa

penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi, di;ersiikasi tanaman tembakau dan upaya lain yangdapat menghasilkan produk sesuai dengan Peraturan Pemerintah ini/

Pasal --

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan/

3gar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah inidengan penempatannya dalam embaran Negara Republik -ndonesia/

)itetapkan di <akartapada tanggal 7 <uni %...

PR2-)N RP'-! -N)6N2-3,

ttd

3)'RR34M3N =34-)



)iundangkan di <akartapada tanggal 7 <uni %...

2!RT3R-2 N53R3 RP'-! -N)6N2-3,

ttd

)<643N >>N)-

M3R3N N53R3 RP'-! -N)6N2-3 T34'N %... N6M6R 87

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 38 TAHUN 2000TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 81 TAHUN 1999

TENTANG PENGAMANAN ROKOK BAGI KESEHATAN

'M'M

Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 1999 tentang Pengamanan Rokok agi !esehatanmerupakan salah satu pelaksanaan ketentuan Pasal ** 'ndang(undang Nomor %+ Tahun 199%tentang !esehatan/

)alam Pasal * Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 1999 dimaksud telah menetapkan bahwabatas kadar maksimum kandungan nikotin dan tar pada setiap batang rokok yang beredar diwilayah -ndonesia tidak boleh melebihi kadar kandungan nikotin 1,# mg dan kadar kandungan tar %. mg/

Penetapan batas kadar maksimum kandungan nikotin dan tar tersebut membutuhkan teknologipengolahan yang anggih dan bersiat machinal / Perusahaan rokok yang akan terpengaruhdengan ketentuan tersebut adalah perusahaan yang bersiat manual dan perusahaan rokok yangbersiat ampuran yaitu manual dan machinal / )ampak penggunaan teknologi tersebut akansangat mempengaruhi perusahaan rokok kretek yang umumnya diolah seara manual yangmenghendaki ita rasa tradisional/

adan Penelitian dan Pengembangan !ehutanan dan Perkebunan telah menghasilkan ;arietas(;arietas tembakau dengan kadar nikotin rendah $sekitar %?& dibandingkan dengan yangumumnya saat ini digunakan @ # ( 7?/ Namun demikian penggunaan(nya oleh industri rokokmemerlukan tenggang waktu sebelum dapat diterima oleh konsumen akibat perubahan rasa/2elain itu juga penggunaan teknologi anggih tersebut memerlukan persiapan sumber daya,sarana dan prasarana untuk pelaksanaannya/

)alam Pasal +9 Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 1999 tentang Pengamanan Rokok agi!esehatan telah ditetapkan tenggang waktu untuk penyesuaian persyaratan batas kadar



maksimum kandungan nikotin dan tar/ Namun demikian batas waktu untuk setiap orang yangmemproduksi rokok kretek buatan tangan 1. $sepuluh& tahun, oleh karena tembakau yangdipanen pada Tahun 1999 pengolahannya baru dilaksanakan pada Tahun %..1/

erkaitan dengan pelaksanaan ketentuan pengamanan rokok bagi kesehatan dipandang perlu juga untuk membentuk embaga Pengkajian Rokok yang terdiri dari wakil unsur pemerintah,

organisasi proesi, pakar bidang rokok, industri rokok dan unsur lain yang terkait yang akanmengkaji berbagai permasalahan dan memantau pelaksanaan ketentuan Peraturan PemerintahNomor 81 Tahun 1999 tentang Pengamanan Rokok agi !esehatan sehingga PeraturanPemerintah ini dapat diterima oleh semua pihak/

P323 )M- P323

Pasal -

3ngka 1

Pasal 17

3yat $1&

Aukup jelas

3yat $%&

Bang dimaksud dengan media luar ruangan antara lain billboard dan media elektronik$billboard elektronik& yang berada di luar ruangan/

-klan rokok pada media elektronik hanya dapat dilakukan pada pukul %1/+. sampaidengan pukul .#/.. waktu setempat/

3ngka %

Pasal +9

3yat $1&

Aukup jelas

3yat $%&

!etentuan ini berlaku baik bagi industri rokok kretek yang berskala besar maupun yangberskala keil/

Pemberlakuan masa peralihan tersebut dilakukan setelah diperoleh rekomendasi darihasil kajian oleh embaga Pengkajian Rokok/

3yat $+&



embaga Pengkajian Rokok tersebut bertugas melakukan pengkajian dan e;aluasitentang kelayakan pelaksanaan ketentuan seperti terantum pada ayat $%& berdasarkanatas pertimbangan teknologi, sosial dan ekonomi/

3yat $*&

Aukup jelas

Pasal --

Aukup jelas

T3M343N M3R3N N53R3 RP'-! -N)6N2-3 N6M6R +971

5723c pp nomor 38 tahun 2000 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 81 tahun 1999 tentang...

Documents