analisis bentuk hukum terhadap undang-undang nomor. 20 tahun 2013 tentang pendidikan kedokteran

7/23/2019 Analisis Bentuk Hukum Terhadap Undang-undang Nomor. 20 Tahun 2013 Tentang Pendidikan Kedokteran

http://slidepdf.com/reader/full/analisis-bentuk-hukum-terhadap-undang-undang-nomor-20-tahun-2013-tentang-pendidikan 1/33

Kata Pengantar

Konsep analisis ini dilatarbelakangi oleh banyaknya

sifat dari berbagai macam peraturan perundang-undangan

di Indonesia yang membuat masyarakat ragu atas

keberadaan atas berbagai macam peraturan perundang-

undangan yang telah terbentuk oleh akibat kepentingan

politik. Kepentingan masyarakat dan kebutuhan masyarakat

cenderung di kesampingkan dengan banyaknya konsep dan

kemauan dari politik pembentuk undang-undang.

Dalam hal ini, Undang-Undang Nomor. 20 tentang

endidikan Kedokteran akan diu!i tentang ciri-ciri dan proses

pembentukannya. "elihat dari sudut legislasi dan

bagaimana materi dalam aturan ini. "elihat adanya bentuk

hukum responsif, otonom dan otoriter.

Diharapkan dapat membentuk suatu kerangka konsep

yang lebih memperkuat dan memperdalam agar dapat

mengetahui peraturan-peraturan mana sa!a yang termasuk

dalam hukum yang responsif, otonom, dan otoriter.

# $ a g e



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang%ukum saat ini berada pada taraf yang

memprihatinkan, yaitu ketika hukum bukan sa!a tidak

efektif, melainkan !uga sering menimbulkan masalah

dan memperu&et masalah yang tadinya belum ru&et.#

embentukan peraturan perundang-undangan

khususnya undang-undang di Indonesia, selama ini

sangat di tentukan oleh aturan hukum formil dan

kemauan politik pembentuk undang-undang daripada

pertimbangan-pertimbangan yang berpihak kepada

masyarakat. 'ebagai produk legislati(e, fakta hukum

menun!ukan bah&a pembentukan undang-undang lebih

diarahkan pada kepentingan politik penguasa dan

pihak-pihak yang berkepentingan, yang akhirnya materi

undang-undang tidak sesuai dengan kepentingan dan

kebutuhan masyarakat. adahal dalam Negara hukum

modern, selain adanya pembagian kekuasaan yang

bertu!uan memberikan, mengatur, membatasi dan

menga&asi penyelenggaraan &e&enang pemerintah,

# )chmad )li, "en!ela!ahi Ka!ian *mpiris +erhadap %ukum, arsif

atampone, akarta, #/1, hlm. 23

2 $ a g e



adanya pengakuan dan perlindungan hak asasi

manusia, serta adanya peradilan administrasi negara

untuk mengadili perbuatan mela&an hukum

pemerintah, kita !uga mutlak memerlukan

pembentukan peraturan perundang-undangan yang

berfungsi sebagai instrument untuk memberi,

mengatur, membatasi sekaligus, menga&asi

pelaksanaan tugas dan &e&enang pemerintah,

men!amin hak-hak &arga masyarakat. "enurut I 4de

anca )sta&a dan 'uprin Na5a2, ciri hukum modern

yaitu adanya norma-norma hukum yang tertulis,

rasional, terencana, uni(ersal, dan responsi(e dalam

mengadaptasi perkembangan kemasyarakatan dan

dapat men!amin kepastian hukum.Dengan demikian, bah&a suatu peraturan

perundang-undangan yang dibentuk oleh pemerintah

legislatif, harus dibentuk dan ditetapkan berdasarkan

konsep yang rasional, dengan memiliki perenaan yang

baik, mengakomodir keinginan masyarakat, tidak

bertentangan dengan peraturan yang sedera!at atau

yang lebih tinggi, dan dapat terus mengikuti

perkembangan !aman yang dimana masyarakat selalu

2 I 4de anca )'ta&a dan 'uprin Na5a, Dinamika %ukum dan Ilmu

erundang-Undangan di Indonesia, )lumni, 6andung, 200, hlm. #

$ a g e



berkembang sesuai dengan konsep keadilan, kepastian

hukum dan kese!ahteraan.%al tersebut se!alan dengan konsep negara hukum

rechtstaat yang lahir di erman akhir abad ke 78III, yang

meletakkan dasar perlindungan hukum bagi rakyat

pada asal legalitas yaitu semua hukum harus positif,

yang berarti hukum harus dibentuk secara sadar.

Dengan ide rechtsstaat , posisi wetgever men!adi

penting karena hukum positif yang dibentuk di

harapkan memberikan !aminan perlindungan hukum

bagi rakyat. Dengan cara dan konsep tersebut,

undang-undang dapat mengakomodir dan merespon

kenyataan yang hidup dan berkembang didalam

masyarakat. "ateri dari undang-undang dapat

merespon kenyataan yang hidup dalam masyarakat,

dengan cara melibatkan masyarakat secara partisipatif.Dalam Undang-Undang Nomor. #2 tahun 20##

tentang embentukan eraturan erundang-Undangan,

dalam pasal # angka ##, disebutkan bah&a 9Naskah

akademik adalah naskah hasil penelitian atau

kengka!ian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap

suatu masalah tertentu yang dapat

dipertanggung!a&abkan secara ilmiah mengenai

hilipus ". %ad!on, Ide Negara %ukum dalam 'istem

Ketatanegaraan :epublik Indonesia, "akalah, #//3, hlm. 3

3 $ a g e



pengaturan masalah tersebut dalam suatu :ancangan

Undang-Undang, :ancangan eraturan Daerah ro(insi,

atau :ancangan eraturan Daerah Kabupaten;Kota

sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan

hukum masyarakat.< +ata cara ini dapat membentuk

suatu rancangan undang-undang agar dapat rele(an

dan dapat diaplikasikan dengan kebutuhan masyarakat.

"ateri dari :ancangan Undang-Undang dapat

mengakomodir segala bentuk permasalahan realita

masyarakat yang semakin hari semakin berubah seiring

dengan perkembangan !aman.=leh karena itu, keberadan masyarakat sebagai

salah satu &u!ud aspiratif rakyat yang diberikan kepada

lembaga >egislatif untuk penyusunan suatu :ancangan

Undang-Undangan sangat penting karena untuk

menghindari adanya perbenturan materi atau tidak

sesuainya materi peraturan yang menakibatkan

munculnya u!i materi ? judicial review@ kepada

"ahkamah Konstitusi. Keberadaan kelembagaan atau

ke&enangan untuk melakukan u!i materi ? judicial

review@ baik oleh "ahkamah Konstitusi maupun oleh

"ahkamah )gung sesuai dengan hierarki eraturan

A $ a g e



erundang-Undangan masing-masing3, !uga

menun!ukan dukungan politik hukum bagi pembenahan

materi hukum nasional.Namun secara empiris, pembentukan undang-

undang di Indonesia belum memberikan !aminan

sebagai suatu undang-undang yang responsi(e. 6anyak

perumusan norma hukum dalam undang-undang sering

menimbulkan konBik dengan masyarakat sebagai

sub!ek hukum. %ak ini ditandai dengan maraknya

judicial review yang dia!ukan pada "ahkamah

Konstitusi untuk melakukan pengu!ian terhadap norma

hukum dalam undang-undang yang dianggap

bertentangan dengan hak-hak konstitusinal &arga

negara. 'ealin itu mekanisme dan proses pembentukan

undang-undang yang sangat formalistik tanpa

mempertimbangkan kondisi-kondisi sosial

kemasyarakatan yang perlu dirumuskan sebagai norma

hukum yang berpihak kepada masyarakat. Karena

menurut rof. "ahfud ".D, menyatakan bah&a hukum

merupakan produk politik.A

3 "ahfud "D, "akalah 'eminar )rah embangunan %ukum

"enurut UUD #/3A hasil )mandemen, 6adan embinaan %ukum

Nasional, Departemen %ukum dan %am :I, akarta, 2/-# "ei

200C, hlm. 1

A "oh. "ahfud "D, olitik %ukum di Indonesia, >*', akarta,

200#, hlm. 2

C $ a g e



+ulisan ini bertu!uan untuk memberikan argumentasi

dengan metode analisis teori, doktrin, serta perturan

perundang-undangan tentang Undang-Undang Nomor.

20 tahun 20# tentang pendidikan Kedokteran. ang

dimana dalam rangka melihat hasil perundang-

undangan yang telah dibentuk ini. Dengan hasil apakah

bentuk Undang-Undang Nomor. 20 tahun 20# tentang

endidikan Kedokteran tersebut apakah termasuk

hukum yang responsif, otonom, ataukan otoriter.

Dengan harapan dapat memunculkan hasil yang sesuai

dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat.B. Identifkasi Masalah

Dari hal-hal tersebut, maka akan dilakukan analisis

pada peraturan perundang-undangan perihal Undang-

Undang nomor. 20 tahun 20# tentang endidikan

Kedokteran, yaitu

#. )pakah Undang-Undang Nomor. 20 tahun 20#

tentang endidikan Kedokteran itu bersifat

responsif, otonom atau otoriterE

BAB IIKAJIAN TEORITI TENTAN! PRODUK HUKUM" AA"

DAN PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDAN!#

UNDAN!AN

A. H$k$% e&agai Bent$k Pr'd$k P'litik

1 $ a g e



Konsep ini beran!ak dari pemikiran dan asumsi

bah&a suatu produk hukum yang dibentuk oleh

lembaga legislati(e adalah sebuah produk politik,

dimana per&akilan rakyat yang di bentuk dan terpilih

adalah berasal dari hasil pemilihan umum yang sarat

akan kepentingan politik. Karena, menurut rof. "ahfud

"D, disebutkan bah&a !ika ilmu hukum diibaratkan

sebagai pohon, maka Flsafat merupakan akarnya,

sedangkan politik merupakan pohonnya yang kemudian

melahirkan cabang-cabang berupa berbagai bidang

hukum seperti hukum perdata, hukum pidana, hukum

tata negara, hukum administrasi negara dan

sebagainya.C

'edangkan hubungan kausalitas antara hukum dan

politik atau apakah hukum yang mempengaruhi politik

ataukah politik yang mempengaruhi hukum1, maka

paling tidak ada tiga macam !a&aban dapat

men!elaskannya.

C Id

1 "oh. "ahfud "D, "engefektifkan Kontrol %ukum atas

Kekuasaan, "akalah untuk 'eminar %ukum dan Kekuasaan, 0

tahun 'upersemar, usat 'tudi hukum Gakultas %ukum UII,

ogyakarta, 21 "aret #//CH !uga dalam "ulyana . Kusumah,

Instrumentasi %ukum dan :eformasi olitik, dalam ma!alah

risma, No. 1, uli #//A, hlm.

'upranote. A, hlm.

$ a g e



#@ %ukum determinan atas politik dalam arti

bah&a kegiatan-kegiatan politik diatur oleh

dan harus tunduk pada aturan-aturan hukum.2@ olitik determinan atas hukum, karena hukum

merupakan hasil atau kristalisasi dari

kehendak-kehendak politik yang saling

beriteraksi dan ?bahkan@ saling bersaingan.@ olitik dan hukum sebagai subsistem

kemasyarakatan berada pada posisi yang

dera!ak determinasinya seimbang antara satu

dengan yang lain, karena meskipun hukum

merupakan produk keputusan politik tetapi

begitu hukum ada maka semua kegiatan

politik harus tunduk pada aturan-aturan

hukum.

Dalam hal ini, di!elaskan bah&a tingkat determinan

dari hukum dan politik dapat dilihat dari se!auh mana

cara pandang yang diambil oleh para pemegang

kekuasaan. Dalam cara pandang das sollen

?keharusan@, disini yang memiliki kepentingan harus

dan menuntut konsep yang haruslah berpegang teguh

pada aturan-aturan yang u!ungnya berkiblat pada

hukum, meskipun itu adalah sebuah kegiatan politik.

+etapi tetap sa!a das sein ?kenyataan@ menyatakan

bah&a bentuk dan tindakan sebuah halnya tetap sa!a

/ $ a g e



lebih terpengaruh oleh politik. Karena yang ter!adi

secara factual akan membuat sebuah kegiatan lebih

banyak untuk mengakomodir kepentingan yang

dibutuhkan, sehingga secara tidak langsung aturan-

aturan yang seharusnya di!adikan pi!akan, lambat laun

dikesampingkan karena adanya kepentingan yang tidak

seluruhnya se!alan atau sesuai dengan aturan, atau

bahkan akan cenderung kaku.

Kegiatan legislati(e dalam kenyataannya memang

lebih banyak membuat keputusan-keputusan politik

dibandingkan dengan men!alankan peker!aan hukum

yang sesungguhnya, lebih-lebih !ika peker!aan hukum

itu dikaitkan dengan masalah prosedur./ +ampak !elas

bah&a lembaga legislati(e ?yang menetapkan produk

hukum@ sebenarnya lebih dekat dengan poltik daripada

dengan huku itu sendiri.#0 %al-hal ini men!adi dasar,

bah&a apakah hubungan antara politik dan hukum

dapat berbeda, tergantung perspektif yang digunakan

untuk mendapatkan !a&aban tersebut.B. Defnisi Undang#Undang

/ Id, hlm. /

#0 'at!ipto :ahard!o, 6eberapa emikiran tentang )ncangan antar

Disiplin dalam embinaan %ukum Nasional, 'inar 6aru, 6andung,

#/A, hlm. 1/

#0 $ a g e



Dalam UUD #/3A, tidak terang apa lingkup batasan

pengertian undang-undang. asal 20 UUD #/3A hanya

menyebut ke&enangan D: untuk membentuk undang-

undang dengan persetu!uan bersama dengan

emerintah. asal 23 ayat ?#@ hanya menentuka

bah&a "ahkamah Konstitusi ber&enang mengu!i

udang-undang terhadap UUD. Istilah yang dipakai

adalah 9undang-undang< dengan huruf kecil. ika

dipakai istilah 9Undang-Undang< apakah mempunyai

perbedaan pengertian yang signiFkan dengan

perkataan 9undang-undang< dengan huruf kecilE##

ang dimaksud dengan undang-undang dalam arti

yang sempit adalah 9legislative act < atau akta hukum

yang dibentuk oleh lembaga legislati(e dengan

persetu!uan bersama dengan lemabga eksekutif. ang

membedakan sehingga naskah hukum tertulis tersebut

disebut sebagai 9legislative act <, bukan 9excecutive

act < adalah karena dalam proses pembentukan

9legislative act < itu, peranan lembaga legislati(e sangat

menentukan keabsahan materiel peraturan yang

dimaksud. Dengan peranan lembaga legislati(e yang

sangat menentukan itu berarti peranan para &akil

rakyat yang dipilih dan me&akili kepentingan rakyat

## rof. Dr. imly )sshiddiJie, '.%, erihal Undang-Undang,

:a!a&ali ers, akarta, 20#0, hlm. #

## $ a g e



yang beradulat dari mana keadulatan negara berasal

sangat menentukan keabsahan dan daya ikat undang-

undang itu untuk umum.#2 Karena pada dasarnya rakyatlah yang berdaulat

dalam negara demokrasi, maka rakyat pulalah yang

berhak untuk menentukak kebi!akan-kebi!akan

kenegaraan yang akan mengikat bagi seluruh rakyat.

emerintah sebagai pihak yang mendapat mandate

kepercayaan untuk men!alankan tugas-tugas

pemerintahan negara tidak boleh menetapkan sendiri

segala sesuatu yang menyangkut kebi!akan bernegara

yang akan mengikat &arga negara dengan beban-

beban ke&a!iban yang tidak disepakati oleh mereka

sendiri, baik yang menyangkut kebebasan ?liberty @,

prinsip persamaan ?equality @, ataupun pemilikan

?property@ yang menyangkut kepentingan rakyat. ika

sekiranya kebi!akan-kebi!akan kenegaraan tersebut

akan membebani rakyat, maka rakyat harus

menyatukan persetu!uannya melalui perantaraan &akil-

&akil mereka di lembaga legislati(e. Karena itu,

kebi!akan-kebi!akan kenegaraan tersebut harus

dituangkan dalam bentuk undang-undang sebagai

#2 Id, hlm. 2-

#2 $ a g e



produk legislati(e ?legislative act @ sebagaimana

dimaksud di atas. #

"enurut "ian Khurshid#3, undang-undang ?statute@

itu sendiri dapat di bedakan dalam A ?lima@ kelompok,

yaitu#. Undang-undang ?statute@ yang bersifat umum

?general@H2. Undang-undang yang bersifat lokal ?local

statute@, ?locale wet @H. Undang-undang yang bersifat personel

?personal statue@ ataupun undang-undang

yang bersifat indi(idual ?individual statue@H3. Undang-undang yang bersifat publik ? public

statute@HA. Undang-undang yang bersifat perdata ? private

statute@.

ertama, undang-undang yang diklasiFkasikan sebagai

9general statue< adalah karena undang-undang itu

berlaku bagi segenap &arga ?the whole community @

atau yang dalam bahasa 6elanda biasa disebut sebagai

9algemene verbindende voorschriften<.Kedua, undang-

undang dapat diklasiFkasikan sebagai undang-undang

yang bersifat lokal atau 9local statute< ?local wet @, yaitu

hanya berlaku terbatas untuk atau di daerah tertentu

# Id, hlm.

#3 "ian Khurshid ). Nasim, Intrepretation of 'tatutes, >ahore

"ansoor 6ook %ouse, #//, hlm.

# $ a g e



sa!a. Ketiga, undang-undang !uga dapat sa!a ditetapkan

berlaku untuk sub!ek-sub!ek hukum tertentu sa!a atau

bahkan indi(idu tertentu sa!a dan ini yang disebut

sebagai 9 personal statute<. Norma hukum yang

terkadung di dalamnya tidak bersifat umum dan

abstrak seperti yang dikemukakan oleh %ans Kelsen,

melainkan bersifat konkret dan indi(iduil.#A

(. Karakter Pr'd$k H$k$%

Untuk mengkualiFkasikan tentang bentuk dari produk

hukum yang dibentuk oleh lembaga legislati(e, maka

akan ada indicator tentang bagaimana produk hukum

yang diciptakan oleh lembaga legislatif bersama

pemerintah. "enurut "ahfud ".D Karakter produk

hukum yaitu#C

a. roduk hukum responsif ; populistik adalah produk

hukum yang mencerminkan rasa keadilan dan

memenuhi harapan masyarakat. Dalam proses

pembuatannya memberikan peranan besar dan

partisipasi penuh kelompok-kelompok social atau

indi(idu di dalam masyarakat. %asilnya bersifat

#A 'upranote. ##, hlm. 1

#C 'upranote. A hlm. 2A

#3 $ a g e



responsif terhadap tuntutan-tuntutan kelompok

social atau indi(idual dalam masyarakat.b. roduk hukum konservatif ; ortodoks; elitis adalah

produk hukum yang isinya lebih mencerminkan

(isi social elit politik, lebih mencerminkan

keinginan pemerintah, bersifat positiris-

instrumentalis, yakni men!adi alat pelaksanaan

ideologi dan program negara. 6erla&anan dengan

hukum responsif, hukum ortodoks lebih tertutup

terhadap tuntutan kelompok maupun indi(idu-

indi(idu di dalam masyarakat. Dalam

pembuatannya peranan dan partisipasi

masyarakat relatif kecil.c. roduk hukum otonom adalah, hukum terpisah

dari politik, secara khas, sistem hukum ini

menyatakan kemandirian kekuasaan peradilan

dan membuat garis tegas antara fungsi legislati(e

dan fungsi yudikatif. +ertib hukun mendukung

9model peraturan< ?model of rules@. Gokus pada

peraturan membantu menerapkan ukuran bagi

akuntabilitas para pe!abat pada &aktu yang

sama, ia membatasi kreati(itas institusi-institusi

hukum maupun resiko campur tangan lembaga-

lembaga hukum itu di &ilayah politik. 9rosedur

adalah !antung hukum<. Keteraturan dan keadilan

#A $ a g e



?fairness@, dan bukannya keadilan substantif,

merupakan tu!uan dan kompetensi utama dari

tertib hukum. 9Ketaatan pada hukum<

dipahamisebagai kepatuhan yang sempurna

terhadap peraturan-peraturan hukum positif.

Kritik terhadap hukum yang berlaku harus

disalurkan melalui proses politik.#1

Untuk mengkualiFkasi apakah suatu produk hukum

responsif, atau koser(atif, indikator yang dipakai adalah

proses pembuatan hukum, sifat fungsi hukum, dan

kemungkinan penafsiran atas sebuah produk hukum.#

roduk hukum yang berkarakter responsif, proses

pembuatannya bersifat partisipatif , yakni mengundang

sebanyak-banyaknya pertisipasi masyarakat melalui

kelompok-kelompok social dan indi(idu di dalam

masyarakat. 'edangkan proses pembuatan hukum yang

berkarakter ortodoks bersifat sentralistik dalam arti

lebih didominasi oleh lembaga negara terutama

pemegang kekuasaan eksekutif.#/ Dilihat dari fungsinya maka hukum yang berkarakter

responsif bersifat aspiratif . )rtinya memuat materi-

#1 Philip Nonet dan Philip Selznick ?pener!emah :aisul "uttaJie@,

%ukum :esponsif, Nusa "edia, 6andung, 20#A, hlm. C0

# 'upranote A. hlm.2C

#/ Id

#C $ a g e



materi yang secara umum sesuai dengan aspirasi atau

kehendak masyarkat yang dilayaninya. 'ehingga

produk hukum itu dapat dipandang sebagai kristalisasi

dari kehendak masyarakat. 'edangkan hukum yang

berkarakter ortodoks bersifat positivis-instrumentalis.

)rtinya memuat materi yang lebih mereBeksikan (isi

social dan politik pemegang kekuasaan atau memuat

materi yang lebih merupakan alat untuk me&u!udkan

kehendan dan kepentingan program pemerintah.20

ika dilihat dari segi penafsiran maka produk hukum

yang berkarakter responsif atau populistik biasanya

memberi sedikit peluang bagi pemerintah untuk

membuat penafsiran sendiri melalui berbagai peraturan

pelksanaan dan peluang yang sempit itu pun hanya

berlaku untuk hal-hal yang betul-betul bersifat teknis.

'edangkan produk hukum yang berkarakter ortodoks;

konser(atif atau elitis memberi peluang luas kepada

pemerintah untuk membuat berbagai interpretasi

dengan berbagai peraturan lan!utan yang berdasarkan

(isi sepihak dari pemerintah dan tidak sekedar masalah

teknis. =leh sebab itu, produk hukum yang berkarakter

responsif biasanya memuat hal-hal penting secara

mencakup rinci, sehingga sulit bagi pemerintah untuk

20 Id

#1 $ a g e



membaut penafsiran sendiri. 'edangkan produk yang

berkarakter ortodoks biasanya cenderung memuat

materi singkat dan pokok-pokoknya sa!a untuk

kemudian memberi peluang yang luas bagi pemerintah

untuk mengatur berdasarkan (isi dan kekuatan

politiknya.2#

D. Asas Pe%&ent$kan Perat$ran Per$ndang#

UndanganDalam membentuk suatu peraturan perundang-

undangan, untuk me&u!udkan suatu peraturan yang

dapat digunakan secara efektif dan bermanfaat bagi

masyarakat, menurut ). %amid. '. )ttamimi

pembentukan peraturan perundang-undangan terdiri

dari22

#@ )sas-asas formal, yang terdiri dari a@ )sas tu!uan yang !elasHb@ )sas perlunya pengaturanHc@ )sas organ; lembaga yang tepatHd@ )sas materi muatan yang tepatHe@ )sas dapatnya dilaksanakanHf@ )sas dapatnya dikenaliH

2@ )sas-asas material, yang terdiri dari a@ )sas sesuai dengan ita %ukum Indonesia dan

Norma %ukum Gundamental NegaraHb@ )sas sesuai dengan hukum dasar negara

2# Id

22 ). %amid. '. )ttamimi, eranan Keputusan residen :epublik

Indonesi dalam enyelenggaraan emerintah Negara, DIsertasi

Gakultas ascasar!ana Uni(ersitas Indonesia, akarta, #//0, hlm.

3A-3C

# $ a g e



c@ )sas sesuai dengan prinsip-prinsip negara

Negara 6erdasarkan )tas %ukumH dand@ )sas sesuai dengan prinsip-prinsip emerintahan

beradasarkan 'istem Konstitusi.

Undang-undang nomor. #2 tahun 20## tentang

embentukan eraturan erundang-undangan membedakan

antara asas pembentukan peraturan perundang-undangan

dan asas materi muatan peraturan perundang-undangan.

6erkaitan dengan asas pembentukan peraturan perundang-

undangan. 6erkaitan dengan asas pmebentukan perundang-

undangan, asal A Undang-Undang nomor. #2 tahun 20##

tentang eraturan erundang-undangan menentukan bah&a

dalam membentuk peraturan perundang-undangan harus

berdasarkan pada asas pembentukan peratuaran

perundang-undangan yang baik yang meliputi2

#. )sas ke!elasan tu!uan. ang dimaksud dengan 9asas

ke!elasan tu!uan< adalah bah&a setiap embentukan

eraturan erundang-undangan harus mempunyai

tu!uan yang !elas yang hendak dicapai.2. )sas kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat.

ang dimaksud dengan 9asas kelembagaan atau

pe!abat pembentuk yang tepat< adalah bah&a setiap

!enis eraturan erundang-undangan harus dibuat

2 Undang-Undang Nomor. #2 tahun 20## tentang embentukan

eraturan erundang-Undangan, asal A dan pen!elasan.

#/ $ a g e



oleh lembaga negara atau pe!abat embentuk

eraturan erundang-undangan yang ber&enang.

eraturan erundang-undangan tersebut dapat

dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh

lembaga negara atau pe!abat yang tidak ber&enang.. )sas kesesuaian antara !enis dan materi muatan. ang

dimaksud dengan 9asas kesesuaian antara !enis,

hierarki, dan materi muatan< adalah bah&a dalam

embentukan eraturan erundang-undangan harus

benar-benar memperhatikan materi muatan yang

tepat sesuai dengan !enis dan hierarki eraturan

erundang-undangan.3. )sas dapat dilaksanakan. ang dimaksud dengan

9asas dapat dilaksanakan< adalah bah&a setiap

embentukan eraturan erundang-undangan harus

memperhitungkan efekti(itas eraturan erundang-

undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara

FlosoFs, sosiologis, maupun yuridis.A. )sas kedayagunaan dan kehasilgunaan. ang

dimaksud dengan 9asas kedayagunaan dan

kehasilgunaan< adalah bah&a setiap eraturan

erundang-undangan dibuat karena memang benar-

benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur

kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.C. )sas ke!elasan rumusan. ang dimaksud dengan 9asas

ke!elasan rumusan< adalah bah&a setiap eraturan

20 $ a g e



erundang-undangan harus memenuhi persyaratan

teknis penyusunan eraturan erundang-undangan,

sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa

hukum yang !elas dan mudah dimengerti sehingga

tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi

dalam pelaksanaannya.1. )sas keterbukaan. ang dimaksud dengan 9asas

keterbukaan< adalah bah&a dalam embentukan

eraturan erundangundangan mulai dari

perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan

atau penetapan, dan pengundangan bersifat

transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh

lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang

seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam

embentukan eraturan erundang-undangan.

'elan!utnya imly )sshidiJie membagi 3 ?empat@ bentuk

kegiatan dalam pembuatan undang-undang, yaitu23

#. rakarsa pembuata undang-undang ?legislative

initiation@H

2. embahasan rancangan undang-undanga ?law

making process@H. ersetu!uan atas pengesahan undang-undang ?law

enactment approval@

23 imly )sshidiJie, engantar %ukum +ata Negara ilid II,

'ekretariat enderal dan Kepaniteraan "ahkamah Konstitusi,

akarta, 200C, hlm. 3

2# $ a g e



3. emberian persetu!uan pengikatan atau ratiFkasi

atas per!an!ian hukum mengikat lainnya ?inding

dicision makin on unternational agreement and

treaties or other legal binding documents@.

BAB IIIANALII TENTAN! BENTUK PRODUK HUKUM

TERHADAP UNDAN!#UNDAN! NOMOR. )* TAHUN

)*+, TENTAN! PENDIDIKAN KEDOKTERAN

"elihat tataran deFnisi, pembentukan, hingga ciri-ciri dari

produk hukum yang tercantum dalam landasan teori pada

6)6 II, maka pada 6)6 III ini akan memulai bentuk analisis

terhadap karakter produk hukum dari Undang-Undang

Nomor. 20 tahun 20# tentang endidikan Kedokteran.

#. Karakter produk hukum yang dalam analisis ini dilihat

dari sudut teoritisnya. "enurut "enurut I 4de anca

)sta&a dan 'uprin Na5a2A bah&a ciri hukum modern

yaitu adanya norma-norma hukum yang tertulis,

rasional, terencana, uni(ersal, dan responsi(e dalam

mengadaptasi perkembangan kemasyarakatan dan

dapat men!amin kepastian hukum. Dalam Undang-

2A 'upranote. 2, hlm.#

22 $ a g e



Undang Nomor. 20 tahun 20# tentang endidikan

Kedokteran, tercantum didalam konsideran huruf )

Undang-Undang Nomor. 20 tahun 20# tentang

endidikan kedokteran yaitu 9bah&a negara men!amin

hak setiap &arga negara untuk memperoleh penidikan

sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar

Negara :epublik Indonesia tahun #/3A.< 'elan!utnya

dalam huruf 6 disebutkan 9bah&a emerintah

mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem

pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan

kehidupan bangsa yang mampu men!amin

pemerataan kesempatan pendidikan dan

meningkatkan mutu pendidikan untuk meningkatkan

kualitas hidup dan kese!ahteraan masyarakat.< Ini

se!alan dengan konsep I 4de anca )sta&a dengan

pendapat bah&a sebuah hukum yang modern memiliki

norma hukum yang tertulis, rasional, terencana. ada

2 ?dua@ hal pokok ini, dapat diberikan kesimpulan a&al

bah&a peraturan Undang-Undang Nomor. 20 tahun

20# tentang endidikan Kedokteran telah sesuai

dengan ciri-ciri tersebut. emerintah telah melakukan

pembentukan aturan yang didasarkan dengan tu!uan

dan konsep memberikan !aminan bagi setiap &arga

negara untuk memperoleh pendidikan dan !uga

2 $ a g e



mengusahakan suatu sistem yang dapat

mencerdaskan kehidupan bangsa yang dimana

dengan konsep pendidikan dokter, maka diharapkan

adanya pertumbuhan terhadap penguasaan,

pemanfaatan, penelitian, serta pema!uan ilmu

pengetahuan dan teknologi di bidang kedokteran,

sesuai tercantum dalam konsideran huruf .d. "elihat dari sisi lain dari sebuah produk hukum.


endidikan Kedokteran, "ahfud ".D menyatakan

bah&a hukum merupakan produk politik.2C +idak

dapat disangkan keberadaan atas pembentukan

aturan ini terbentuk dari per&akilan rakyat yang

berasal dari partai politik dengan beragam

kepentingannya. +etapi melihat dari susunan

materi didalam peraturan dari Undang-Undang

Nomor. 20 tahun 20# tentang endidikan

Kedokteran, bah&a seperti tercantum dalam asal

# disebutkan bah&a, endidikan Kedokteran

adalah usaha sadar dan terencana dalam

pendidikan formal yang terdiri atas pendidikan

akademik dan pendidikan profesi pada !en!ang

pendidikan tinggi yang program studinya

2C 'upranote. A, hlm. 2

23 $ a g e



terakreditasi untuk menghasilkan lulusan yang

memiliki kompetensi di bidang kedokteran atau

kedokteran gigi. "elihat pendapat dari "ian

Khurshid21, yang men!elaskan bah&a dari A ?lima@

kelompok undang-undang, salah satunay adalah

undang-undang bersifat umum. Dan bila

dibandingkan dengan karakter produk hukum

menurut "ahfud ".D2 adalah produk hukum

yang responsif karena produk hukum itu

mencerminkan rasa keadilan dan memenuhi

harapan masyarakat. elas bah&a, sistem

pendidikan kdeokteran ini adalah usaha sadar

yang terencana untuk sistem formal yang dalam

membentuk suatu masyarakat yang dapat

memiliki kompetensi di bidang kedokteran atau

kedoktaran. >ulusan ini nantinya dihadapkan

terhadap kebutuhan masyarakat akan !aminan

kesehatan yang dicanangkan oleh pemerintah

melalui Undang-Undang Dasar Negara :epublik

Indonesia #/3A dalam asal 2 ayat ?#@ yaitu

9setiap orang berhak mengembangkan diri

melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak

21 'upranote. #3, hlm.

2 'upranote. A hlm. 2A

2A $ a g e



mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat

dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan

budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya

dan demi kese!ahteraan umat manusia.< Dengan

hal tersebut, dalam asal # ayat 3 ?empat@

Undang-Undang Nomor. 20 tahun 20# di!elaskan

bah&a 9endidikan )kademik adalah pendidikan

tinggi program sar!ana dan; atau program

pascasar!ana kedokteran dan kedokteran gigi

yang diarahkan terutama pada pengusaan ilmu

kedokteran dan ilmu kedokteran gigi.< Dengan

adanya pendidikan akademik, maka masyarakat

dapat men!alankan haknya sebagai masyarakat

yang dapat memenuhi harapan dari keluarga

maupun masyarkat dengan mengenyam bangku

pendidikan. Dalam hal ini, pendidikan akademik

perihal pendidikan kedokteran telah mampu

mencerminkan rasa kedilan dan memenuhi harap

masyarakat. Dimana seluruh kalangan maupun

lapisan masyarakat menginginkan adanya suatu

produk hukum yang mampu men!adi paying

hukum atas tindakan ataupun perbuatan

masyarkat yang dalam hal ini adalah mengenyam

pendidikan kedokteran secara nyaman. Ini se!alan

2C $ a g e



dengan pendapat dari "ahfud ".D2/ yang

men!elaskan produk hukum responsif yaitu

produk hukum yang mencerminkan rasa keadilan

dan memenuhi harapan masyarakat. Dalam

proses pembuatannya memberikan peranan

besar dan partisipasi penuh kelompok-kelompok

social atau indi(idu di dalam masyarakat.

%asilnya bersifat responsif terhadap tuntutan-

tuntutan kelompok sosial atau indi(idual dalam

masyarakat.Disampaikan oleh "ahfud ".D bah&a produk

hukum responsif salah satunya adalah untuk

memenuhi harapan masyarakat. +ercantum di

dalam asal 3 Undang-Undang Nomor. 20 tahun

20# tentang endidikan Kedokteran, dikatakan

bah&a endidikan Kedokteran bertu!uan untuk a@ "enghasilkan Dokter dan Dokter gigi yang

berbudi luhur, bermartabat, bermutu,

berkompeten, berbudaya menolong,

beretika, berdedikasi tinggi, professional,

berorientasi pada keselamatan pasien,

bertanggung !a&ab, bermoral, humanistis,

sesuai dengan kebutuhan masyarakat,

2/ Id

21 $ a g e



mampu beradaptasi dengan lingkungan

social, dan ber!i&a social tinggiHb@ "emenuhi kebutuhan Dokter dan Dokter

gigi di seluruh &ilayah Negara Kesatuan

:epublik Indonesia secacara berkeadilanH

danc@ "eningkatkan pengembangan ilmu

pengetahuan dan teknologi di bidang

kedokteran dan kedokteran gigi.

Ini secara !elas telah sesuai dengan keinginan

masyarakat untuk memenuhi harapan masyarakat.

Keberadaan pendidikan kedokteran ini dapat

memenuhi kebutuhan Dokter dan Dokter gigi di

seluruh &ilayah di Indonesia dan meningkatkan

pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di

bidang kedokteran dan kedokteran gigi.

'elan!utnya produk hukum produk hukum yang

berkarakter responsif, proses pembuatannya

bersifat partisipatif , yakni mengundang sebanyak-

banyaknya pertisipasi masyarakat melalui

kelompok-kelompok sosial dan indi(idu di dalam

masyarakat. 'udah pasti bah&a, seluruh komponen

masyarakat, ahli kesehatan, ahli hukum dan ahli

pendidikan telah terlibat secara langsung dalam

2 $ a g e



rangka upaya pembentukan aturan hukum ini.

Karena Undang-Undang Nomor. 20 tahun 20#

adalah peraturan yang membahas secara khusus

mengenai pendidikan kodekteran, institusi serta

program kedokteran selan!utnya setelah

ditempuhnya pendidikan kedokteran hingga masa

internship oleh dokter. Karenanya, Dilihat dari

fungsinya maka hukum yang berkarakter responsif

bersifat aspiratif . )rtinya memuat materi-materi

yang secara umum sesuai dengan aspirasi atau

kehendak masyarakat yang dilayaninya. 'ehingga

produk hukum itu dapat dipandang sebagai

kristalisasi dari kehendak masyarakat.

Karena dari hal tersebut, menurut 6agir "anan

mengemukakan beberapa cara partisipasi

masyarakat dapat dilakukan dengan0

#@ "engikutsertakan dalam tim ahli atau

kelompok-kelompok ker!aH2@ "elakukan public hearing atau mengundang

dalam rapat-rapatH@ "elakukan u!i sahih kepada pihak-pihak

tertentu untuk mendapatkan tanggapanH

0 6agir "anan, "enyongsong Ga!ar =tonomi Daerah, usat 'tudi

%ukum ?'%@ G)kultas %ukum UII, ogyakarta, 2003, hlm. A-C

2/ $ a g e



3@ "elakukan lokakarya ?workshop@ sebelum

resmi dibahas di de&anHA@ "empublikasikan peraturan agar

mendapatkan tanggap publik.

Konsep-konsep ini semakin menguatkan bah&a

Undang-Undang Nomor 20 tahun 20# tentang

endidikan Kedokteran telah berupaya untuk

mendapatkan hasil materi peraturan yang

melibatkan struktur masyarakat maupun pihak dan

instansi terkait terhadap pembuatan aturan ini serta

adanya publikasi atas terciptanya aturan ini agar

masyarakat mengetahui satuan materi dalam


endidikan Kedokteran.

0 $ a g e



BAB I-

KEIMPULAN"aka, dengan beragam macam teori, pendapat serta

dasar peraturan tentang terbentuknya dan masuknya

Undang-Undang Nomor 20 tahun 20# tentang endidikan

Kedokteran kedalam !enis hukum yang responsif. "aka

diharapkan masyarakat tetap dapat melakukan proses

check and balances karena dimana ada hukum disitu ada

masyarakat dan hukum selalu ber!alan lebih lambat

dibandingkan masyarkaat. "asyarakat tetap harus

me&aspadai adanya perubahan dari masyarakat dan

mengamati apakah aturan yang ada tetap dapat digunakan

atau harus dirubah sebagian atau bahkan lebih radikalnya

yaitu di ganti secara keseluruhan. +entunya dengan

menggunakan pengu!ian terhadap Undang-Undang Dasar

#/3A atau melihat apakah adanya perbenturan hukum

dimasa yang akan datang.Dengan hal tersebut, maka diharapkan lebih banyak

lagi peraturan yang berbentuk responsif demi lebih

mengakomodir dan merespon dengan cepat kebutuhan dan

keinginan dari founding fathers Indonesia yang

menginginkan masyarkaatnya mencapai keadilan secara

substansial dan pemenuhan ke&a!iban yang seimbang

tentunya.

# $ a g e



DATAR PUTAKA

#. )chmad )li, "en!ela!ahi Ka!ian *mpiris +erhadap

%ukum, arsif atampone, akarta, #/1.

2. I 4de anca )'ta&a dan 'uprin Na5a, Dinamika %ukum

dan Ilmu erundang-Undangan di Indonesia, )lumni,

6andung, 200.

. hilipus ". %ad!on, Ide Negara %ukum dalam 'istem

Ketatanegaraan :epublik Indonesia, "akalah, #//3.

3. "ahfud "D, "akalah 'eminar )rah embangunan

%ukum "enurut UUD #/3A hasil )mandemen, 6adan

embinaan %ukum Nasional, Departemen %ukum dan

%am :I, akarta, 2/-# "ei 200C.

A. "oh. "ahfud "D, olitik %ukum di Indonesia, >*',

akarta, 200#.

C. "oh. "ahfud "D, "engefektifkan Kontrol %ukum atas

Kekuasaan, "akalah untuk 'eminar %ukum dan

Kekuasaan, 0 tahun 'upersemar, usat 'tudi hukum

Gakultas %ukum UII, ogyakarta, 21 "aret #//CH !uga

dalam "ulyana . Kusumah, Instrumentasi %ukum dan

:eformasi olitik, dalam ma!alah risma, No. 1, uli

#//A.

2 $ a g e



1. 'at!ipto :ahard!o, 6eberapa emikiran tentang

)ncangan antar Disiplin dalam embinaan %ukum

Nasional, 'inar 6aru, 6andung, #/A.

. rof. Dr. imly )sshiddiJie, '.%, erihal Undang-

Undang, :a!a&ali ers, akarta, 20#0.

/. "ian Khurshid ). Nasim, Intrepretation of 'tatutes,

>ahore "ansoor 6ook %ouse, #//,

#0. Philip Nonet dan Philip Selznick ?pener!emah

:aisul "uttaJie@, %ukum :esponsif, Nusa "edia,

6andung, 20#A.

##. %amid. '. )ttamimi, eranan Keputusan residen

:epublik Indonesi dalam enyelenggaraan emerintah

Negara, DIsertasi Gakultas ascasar!ana Uni(ersitas

Indonesia, akarta, #//0.

#2. Undang-Undang Nomor. #2 tahun 20## tentang

embentukan eraturan erundang-Undangan, asal A

dan pen!elasan.

#. imly )sshidiJie, engantar %ukum +ata Negara

ilid II, 'ekretariat enderal dan Kepaniteraan

"ahkamah Konstitusi, akarta, 200C.

#3. 6agir "anan, "enyongsong Ga!ar =tonomi

Daerah, usat 'tudi %ukum ?'%@ G)kultas %ukum UII,

ogyakarta, 2003.

analisis bentuk hukum terhadap undang-undang nomor. 20 tahun 2013 tentang pendidikan kedokteran

Documents