akibat hukum pembubaran partai politik oleh mahkamah konstitusi1

7/24/2019 Akibat Hukum Pembubaran Partai Politik Oleh Mahkamah Konstitusi1

http://slidepdf.com/reader/full/akibat-hukum-pembubaran-partai-politik-oleh-mahkamah-konstitusi1 1/16

AKIBAT HUKUM PEMBUBARAN PARTAI POLITIK

OLEH MAHKAMAH KONSTITUSI1

Moh. Saleh, SH., MH.2

Abstract The dissolution of political parties is anauthority of the Constitutional Court as the quardian and the interpreter of the constitution. The

dissolution of political parties is based on inconstitutional problems, namely ideology,

principles, purposes, and activities of political parties that contrary to UUD NR !"#$. The

dissolution of political parties by Constitutional Court has a legal implication for member of

%&R, D&R, and D&RD from political party 'hich 'as dissolved and for members and

management in their political rights and for every privat relationship that has been become

the liabilities of political party 'hich 'as dissolved. The fundamental legal implication of

dissolution of political parties is not regulated by Act of Constitutional Court and Act of

&olitical &arties. (hereas, legal implication of dissolution of political parties is very

vulnerable polical conflict that can be dangerous the safety of nation and state.

)ey 'ords * Authority of the Constitutional Court, Dissolution of &olitical &arty, +egal

mplication of Dissolution of &olitical &arty.

PENDAHULUAN

Partai politik merupakan cermin kebebasan berserikat ( freedom of association) dan

berkumpul ( freedom of assembly) sebagai wujud adanya kemerdekaan berikir ( freedom of

thought ) serta kebebasan berekspresi ( freedom of epression). !leh karena itu kebebasan

berserikat dalam bentuk partai politik sangat dilindungi melalui konstitusi dalam negara

demokrasi konstitusional". Meskipun demikian, kebebasan berserikat memiliki batasan yang

diperlukan dalam masyarakat demokratis demi keamanan nasional dan keselamatan negara,

untuk mencegah kejahatan, serta untuk melindungi kesehatan dan moral, serta untuk

melindungi hak dan kebebasan lain

#

. Pembatasan tersebut harus ditasirkan secara ketat

bahwa pembatasan harus diatur dalam aturan hukum$ harus dilakukan semata%mata untuk

& 'rtikel ini telah dipublikasikan melalui urnal onstitusi kerjasama antara Mahkamah onstitusidengan Pusat ajian onstitusi *akultas Hukum +niersitas -arotama Surabaya, olume / -o. &, -oember 20&&, hal. 1%2.

2 3osen *akultas Hukum +niersitas -arotama Surabaya" imly 'sshiddi4ie, &engantar lmu -u)um Tata Negara (akarta 5 P6. 7aja8raindo Persada, 20&0),

hlm. 212.# Hilaire 9arnett, Constitutional Administrative +a', (:ondon%Sydney%Portland, !regon5 ;aendish

Publishing :imited, *ith <dition, 200#), hal. =>?.

1



mencapai tujuan dalam masyarakat demokratis$ dan harus benar%benar dibutuhkan dan

bersiat proporsional sesuai dengan kebutuhan sosial.=

Sebagai bentuk pelaksanaan dari demokrasi konstitusional inilah, sejak lahirnya era

reormasi -egara /ndonensia telah mengatur mengenai pembubaran partai politik dalam Pasal

2#; ayat (&) bahwa partai politik dapat dibubarkan melalui putusan Mahkamah onstitusi

(M) yang bersiat inal (legally binding ). M dapat membubarkan partai politik yang telah

teradtar dan berstatus sebagai badan hukum dalam ementerian Hukum dan H'M apabila

terbukti dalam persidangan M melakukan bentuk pelanggaran konstitusional. 9eberapa

bentuk pelanggaran konstitusional sebagai alasan untuk dapat membubarkan partai politik

diatur dalam +nndang%+ndang -omor 2# 6ahun 200" tentang Mahkamah onstitusi (++

M) jo. +ndang%+ndang -omor 2 6ahun 200> tentang Partai Politik, sebagaimana telah

dirubah dengan +ndang%+ndang -omor 2 6ahun 20&& tentang Perubahan 'tas +ndang%

+ndang -omor 2 6ahun 200> tentang Partai Politik (++ Partai Politik).

3alam Pasal > ayat (2) ++ M menyatakan bahwa M dapat membubarkan suatu

partai politik yang didasarkan pada alasan dan terbukti bahwa ideologi, asas, tujuan, program,

dan kegiatan dari partai politik yang bersangkutan bertentangan dengan +ndang%+ndang

3asar -egara 7epublik /ndonesia 6ahun &?#=. etentuan yang sama juga diatur dalam Pasal

#0 ayat (2) dan ayat (=) o. Pasal #> ayat (") dan ayat (1) ++ Partai Politik.

9erdasarkan ++ Partai Politik bahwa Partai Politik berbentuk badan hukum

(rechtspersoon) melalui proses pendataran dan pengesahan oleh Menteri Hukum dan H'M

7/, sehingga dalam lalu lintas hubungan hukum priat dan perbuatan hukum publik sama

dengan subjek hukum manusia (natuurli/)epersoon) yang mengemban hak dan kewajiban.

ika manusia dapat digugat dan@atau dituntut di pengadilan maupun di luar pengadilan, maka

= anusA Symonides, -uman Rights* Concept and 0tandards, ('ldershot%9urlington +S'Singapore%

Sydney5 +-<S;! Publishing, 2000), hal. ?&%?2. Pasal " dan Pasal # ++ Partai Politik

2



badan hukumpun juga demikian1. 3engan mendasari pada konsep hukum perdata inilah,

maka pembubaran partai politik melalui putusan M bukan hanya berakibat hukum pada

ketidakikutan partai politik tersebut sebagai peserta Pemilihan +mum>, tetapi lebih jauh lagi

adalah pembatalan terhadap status badan hukum partai politik tersebut dan harus diumumkan

dalam 9erita -egara 7epublik /ndonesia oleh ementerian Hukum dan H'M 7/?.

Pembatalan atas status badan hukum partai politik tersebut berakibat hukum bahwa

partai politik tersebut tidak lagi bisa melakukan atau melanjutkan beberapa tindakan hukum

dan hubungan hukum yang telah dilakukan baik yang bersiat public maupun yang bersiat

priat. 6indakan hukum yang bersiat publik misalnya bahwa partai politik yang telah

dibubarkan tersebut tidak bisa lagi mencalonkan anggotanya untuk duduk di lembaga 3P7,

3P73, Presiden dan Bakil Presiden, maupun epala 3aerah dan Bakil epala 3aerah.

Pertanyaan yang sangat mendasar adalah bagaimana dengan partai politik yang telah

dibubarkan dan anggotanya telah terpilih dan duduk di kursi 3P7, 3P73, Presiden dan

Bakil Presiden, maupun epala 3aerah dan Bakil epala 3aerahC 'pakah mereka tetap sah

untuk tetap duduk di lembaga -egara tersebut, mengingat mereka dicalonkan oleh Partai

politik yang telah dibubarkan atau DmatiE. Sedangkan tindakan hukum partai politik yang

bersiat priat misalnya adanya berbagai perjanjian maupun kontrak maupun jual beli yang

dilakukan oleh partai politik tersebut atau adanya kewajiban partai politik tersebut untuk

membayar utang pajaknya.

9ererapa akibat hukum yang sangat mendasar ini tidak diatur secara jelas di dalam

++ M maupun ++ Partai Politik, sehingga hal ini akan menjadi persoalan hukum yang

akan menimbulkan beberapa persoalan hukum baru yang lebih banyak.

1 Subekti, &o)o)1&o)o) -u)um &erdata, ;etakan ke%"0 (akarta 5 P6. /ntermasa, 2002), hlm. 20%2&.> 9aik dalam Pemilihan +mum 3ewan Perwakilan 7akyat, 3ewan Perwakilan 3aerah, dewan

Perwakilan 7akyat 3aerah serta tidak dapat mengusung calon Presiden dan Bakil Presiden maupun calon

epala 3aerah dan atau Bakil epala 3aerah .? Pasal #= ++ Partai Politik

3



PEMBAHASAN

A. WEWENANG PEMBUBARAN PARTAI POLITIK OLEH MAHKAMAH

KONSTITUSI

Mahkamah onstitusi merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2# ayat (2) ++3 -7/ &?#=. Pembentukan M atas dasar

pemikiran bahwa ++3 -7/ &?#= yang merupakan dasar negara ( stategroundgeset2 ) harus

dijaga dan dikawal secara konsisten, sehingga keberadaan M di dalam struktur kekuasaan

kehakiman adalah dimaksudkan sebagai pengawal dan penasir konstitusi (the quardian of

the constitution atau 'aa)hond van de grond'et dan the interpreter of the constitution3

!4

.

!leh karena itu, kewenangan yang diberikan oleh ++3 -7/ &?#= kepada M adalah untuk

menyelesaikan terjadinya pelanggaran terhadap hak%hak konstitusional&&.

9eberapa kewenangan M yang diberikan oleh ++3 -7/ &?#= untuk

menyelasaikan berbagai pelanggaran konstitusional adalah&2 5

&. Menguji undang%undang terhadap +ndang%+ndang 3asar$

2. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh

+ndang%+ndang 3asar$

". Memutus pembubaran partai politik$ dan

#. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum (termasuk Perselisihan hasil

Pemilihan +mum epala 3aerah dan Bakil epala 3aerah)&".

Selain keempat kewenangan tersebut, M juga mempunyai satu kewajiban untuk

memeriksa, mengadili dan memutus terhadap pendapat 3P7 mengenai dugaan adanya

pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Presiden dan@atau Bakil Presiden&#.

&0 Moh. Mahud M3, &erdebatan -u)um Tata Negara &asca Amandemen 5onstitusi (akarta 5 P6.7adja8raindo Persada, 20&0), hlm. ??

11 Pasal 51 ayat (1) UU MK12 Pasal 24C UUD NRI 1945 jo. Pasal 10 UU MK13

Pasal 2"; ++ -o. &2 6ahun 200> tentang Perubahan edua 'tas +ndang%+ndang -o. "2 6ahun 200#tentang Pemerintahan 3aerah.

4



Pembubaran partai politik sebelum amandemen ++3 -7/ &?#= masih diatur dalam

undang%undang yang mengatur mengenai partai politik, tetapi setelah amademen ++3 -7/

&?#=, pembubaran partai politik diatur dalam ++3 -7/ karena beberapa alasan yang

menjadi dasar untuk dapat membubarkan partai politik termasuk pelanggaran konstitusional.

!leh karena inilah, maka wewenang untuk mengadili dan membubarkan partai politik inilah

menjadi wewenag dari M.

9eberapa alasan yang dapat dijadikan dasar untuk membubarkan partai politik oleh

M adalah sebagaimana diatur dalam Pasal > ayat (2) ++ M jo. Pasal Pasal #0 ayat (2)

dan ayat (=) jo. Pasal #> ayat (") dan ayat (1) ++ Partai Politik, di antaranya 5

a. Mempunyai ideologi, asas, tujuan, program, dan kegiatan dari partai politik yang

bersangkutan bertentangan dengan ++3 -7/ &?#=$

b. Menganut dan mengembangkan serta menyebarkan ajaran atau paham

komunisme@MarFisme%:eninisme.

c. Melakukan kegiatan atau akibat yang ditimbulkan bertentangan dengan ++3 -7/ &?#=

dan peraturan perundang%undangan$ atau

d. Melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan dan keselamatan -egara esatuan

7epublik /ndonesia.

Sejak lahirnya +ndang%+ndang nomor && 6ahun 200 tentang Pemerintahan 'ceh,

dalam Pasal ?= dikatakan bahwa masyarakat aceh diperbolehkan untuk membentuk partai

politik local di 'ceh sebagai perserta dalam Pemilihan +mum dan Pemilihan +mum epala

3aerah dan Bakil epala 3aerah. Hal ini berarti di /ndonesia terdapat dua macam partai

politik, yaitu partai politik nasional sebagaimana diatur dalam +ndang%+ndang -omor 2

6ahun 200> tentang Partai Politik, sebagaimana telah dirubah dengan +ndang%+ndang

-omor 2 6ahun 20&&. Sedangkan macam partai kedua adalah Partai :okal di 'ceh

&# Pasal 2#; ayat (2) ++3 -7/ &?#=

5



sebagaimana ditentukan dalam Pasal ?= +ndang%+ndang -omor && 6ahun 200 tentang

Pemerintahan 'ceh dan yang diatur lebih lanjut melalui Peraturan Pemerintah -omor 20

6ahun 2001 tentang Partai :okal di 'ceh.

3engan adanya dua macam partai politik di /ndonesia ini, apakah M sama%sama

mempunyai wewenang untuk membubarkan baik partai politik nasional maupun partai politik

localC

++ M ternyata tidak memberikan pembedaan dan pengertian mengenai partai

politik yang dimaksud dalam Pasal 2#; ayat (&) ++3 -7/ &?#=. 3alam ++ M hanya

mengatur mengenai beberapa alas an yang dapat dijadikan dasar untuk membubarkan partai

politik beserta hukum acaranya. Sekarang bagaimanakah dengan ++ Partai PolitikC 3alam

++ Partai Politik ternyata juga tidak memberikan pembedaan mengenai partai nasional dan

partai local, bahkan sebenarnya ++ Partai Politik itu hanya mengatur mengenai partai

nasional. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam Pasal & angka & ++ Partai Politik yang

berbunyi 5

Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasiona dan dibentuk oleh sekelompok warga negara /ndonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan citacita untuk

memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan

negara, serta memelihara keutuhan -egara esatuan 7epublik /ndonesia berdasarkan

Pancasila dan +ndang%+ndang 3asar -egara 7epublik /ndonesia 6ahun &?#=.

'pabila melihat ketentuan dalam ++ M dan ++ Partai Politik sebagai paraturan

organik dari Pasal 2#; ayat (&) ++3 -7/ &?#=, maka secara normative1legalistic dapat

dikatakan bahwa yang dimaksud dengan partai politik yang dapat dibubarkan oleh

sebagaimana tercantum dalam Pasal 2#; ayat (&) ++3 -7/ &?#= hanyalah terhadap partai

poltik nasional. Hal ini berarti M hanya berwenang membubarkan partai politik nasional.

'kan tetapi benakah demikianC mengingat M adalah sebagai pengawal konstitusi ((the

quardian of the constitution) dan partai lokal pun mempunyai kecenderungan yang sama

dengan partai politik nasional untuk melakukan pelanggaran konstitusional sebagaimana

6



dijelaskan dalam Pasal > ayat (2) ++ M jo. Pasal Pasal #0 ayat (2) dan ayat (=) jo. Pasal

#> ayat (") dan ayat (1) ++ Partai Politik.

Secara teoritis konsepual, argumentasi hukum di atas dapat diterima. !leh karena itu

seharusnya pembedaan partai politik nasional dan partai politik local diatur secara jelas dalam

++ M dan ++ Partai Politik sehingga akan memperjelas apa yang dimaksud dengan partai

politik dalam Pasal 2#; ayat (&) ++3 -7/ &?#= dan memperjelas juga bahwa pembubaran

partai politik nasional dan partai politik local sama%sama wewenang M .

etidakjelasan apa yang dimaksud dengan partai poltik dalam Pasal 2#; ayat (&)

++3 -7/ &?#= dan apakah M berwenang untuk membubarkan partai politik local rupanya

menjadi perhatian khusus dalam pembentukan PP -omor 20 6ahun 20&& tentang Partai

Politik :okal di 'ceh dan pembentukan PM -omor &2 6ahun 200> tentang Prosedur

9eracara 3alam Pembubaran Partai Politik.

3alam Pasal &2 ayat (") huru c PP -omor 20 6ahun 20&& tentang Partai Politik

:okal di 'ceh dikatakan bahwa DPemberitahuan pembubaran dan penggabungan partai

politik lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara tertulis dengan

menyertakan putusan Mahkamah onstitusi apabila partai politik lokal tersebut dibubarkan

oleh Mahkamah onstitusi. Pengaturan bahwa M juga berwenang membubarkan partai

local adalah terdapat dalam Pasal & angka ", #, dan = PM -omor &2 6ahun 200> tentang

Prosedur 9eracara 3alam Pembubaran Partai Politik, yang memberikan deinisi mengenai

partai politik dan membagi partai politik atas partai politik nasional dan partai politik local.

Seharusnya pengaturan mengenai lembaga yang berwenang melakukan pembubaran

terhadap partai politik itu tidak diatur dalam norma yang setingkat Peraturan Pemerintah

maupun Peraturan Mahkamah onstitusi, karena hal itu merupakan sumber wewenang yang

bersiat atributi yang harus diatur dalam norma yang setingkat +ndang%+ndang. 'palagi

Pertauran Pemerintah itu merupakan peraturan teknis yang sudah dinormakan dalam sebuah



+ndang%+ndang, bukan kemudian memperluas wewenang yang bersiat atributi. :ebih

parah lagi, M yang hanya diberi wewenang untuk mengatur lebih lenjut mengenai

pelaksanaan tugas dan wewenangnya&= justru memperluas wewenangnya

B. AKIBAT HUKUM PEMBUBARAN PARTAI POLITIK

Pembubaran partai politik terjadi pada era pemerintahan Soekarno, yaitu terhadap

Partai Masyumi dan PS/ (Partai Sosialis /ndonesia) melalui eppres -omor 200 6ahun &?0

yang membubarkan Masjumi dan eppres -omor 20& 6ahun &?0 yang membubarkan PS/

pada &1 'gustus &?0&. Pembubaran partai politik juga pernah terjadi pada era orde baru

yaitu terhadap P/ (Partai omunis /ndonesia) melalui eppres -omor &@"@&? oleh

:etjend Soeharto pada tanggal &2 Maret &? karena keterliban P/ dalam gerekan "0

September &?=&1. Sedangkan pada era eormasi tidak terjadi pembubaran partai politik,

tetapi terdapat beberapa gugatan kepada M' agar membekukan atau membubarkan Partai

8olkar &>. Sebagai akibat perseteruan politik antara Presiden dan 3P7, Presiden 'bdurrahkan

Bahid pernah mengeluarkan Maklumat Presiden tanggal 2> Mei 200& tentang Pembekuan

Partai 8olkar.

&= Pasal > ++ M & 3alam onsideran eppres -o. 200 6ahun &?0 dikatakan Dbahwa untuk kepentingan keselamatan

-egara dan 9angsa, perlu membubarkan Partai Politik Masjumi, oleh karena organisasi (partai) itu melakukan pemberontakan, karena pemimpin%pemimpinnja turut serta dalam pemberontakan apa jang disebut dengan

DPemerintah 7eolusioner 7epublik /ndonesiaE atau D7epublik Persatuan /ndonesiaE atau telah djelasmemberikan bantuan terhadap pemberontakan, sedangkan organisasi (partai) itu tidak resmi menjalahkan perbuatan anggauta%anggauta pimpinan tersebutE. Sesuai dengan Pasal ? Perpres -o. &" 6ahun &?0 anggotaMasjumi dan PS/ yang duduk sebagai anggota MP7S, 3P7%87, dan 3P73 dianggap berhenti dari keanggotaan badan tersebut sejak &1 'gustus &?0.

&1 3alam konsideran 6ap MP7S -o. GG@MP7S@&? disebutkan bahwa terdapat dua alasan

pembubaran P/, yaitu terkait dengan ideologi atau asas, dan terkait dengan kegiatan. 6erkait dengan ideologiatau asas, alasannya adalah karena aham atau ajaran omunisme@MarFisme%:eninisme bertentangan denganPancasila sebagai ideologi bangsa /ndonesia. Sedangkan pada tingkat kegiatan, dinyatakan bahwa orang ataugolongan yang menganut aham atau ajaran omunisme@MarFisme%:eninisme, khususnya P/, telah beberapakali berusaha merobohkan kekuasaan pemerintahan yang sah dengan jalan kekerasan.

&> Pelanggaran yang didalilkan dilakukan oleh Partai 8olkar oleh para penggugat adalah telahmenerima sumbangan sebesar &= milyar rupiah dari dana kasus 9ank 9ali. Selain itu Partai 8olkar juga dituduh

melakukan money politic, melakukan tindakan paksaan dan tekanan psikologis untuk mempengaruhi pemilih,menyalahgunakan dana aring Pengaman Sosial (PS), mencuri start kampanye, dan pelanggaran lainnya.

!



Sejak M dibentuk tahun 200" sampai sekarang, M belum pernah menerima

permohonan mengenai pembubaran partai politik &?. 6etapi bukan berarti pengaturan

mengenai pembubaran partai politik tidak diperhatikan. Pembubaran partai politik merupakan

konlik politik dan akan berakibat lebih luas dan besar dari pada kasus hukum biasa dan

bahkan dapat merujung pada -egara dalam keadan darurat. !leh sebab inilah, maka

pengaturan mengenai pembubaran partai politik harus diatur secara jelas dan tidak

menimbulkan multi tasir.

Sejak era reormasi berjalan, pengaturan mengenai pembubaran partai politik tidak

lagi hanya diatur melalui undang%undang partai politik, tetapi telah diatur dalam ++3 -7/

&?#=. Hal ini dikarenakan beberapa alasan yang mendasari pembubaran partai politik

merupakan bentuk%bentuk pelanggaran konstitusional, sehingga dalam Pasal 2#; ayat (&)

++3 -7/ &?#= masalah pembubaran partai politik djadikan sebagai salah satu wewenang

M.

etentuan mengenai pembubaran partai politik terdapat ++ M sebagai aturan

organik dari Pasal 2#; ayat (&) ++3 -7/ &?#= dan ++ Partai Politik serta PP -omor &2

tahun 200> tentang Partai Politik :okal di 'ceh. 'kan tetapi tidak satupun dari ketentuan ++

M, ++ Partai Politik, dan PP Partai Politik :okal di 'ceh mengatur mengenai akibat

hukum yang akan timbul manakala suatu partai politik dibubarkan melalui Putusan M.

Padahal akibat hukum ini sangat urgen untuk menentukan keputusan politik dan persoalan

hukum lainnya yang dapat dilakukan setelah pembubaran partai politik tersebut.

Pengaturan mengenai pembubaran partai politik dalam ++ M hanya berhenti pada

pelaksanaan dari pada Putusan M yang telah dibacakan dalam Sidang Pleno yang terbuka

untuk umum. ika suatu permohonan pembubaran partai politik dikabulkan oleh M, maka

M menyatakan membubarkan partai politik tersebut. Palaksanaan dari pada putusan ini

&? Mahkamah onstitusi, +aporan tahunan 64!4 * %embangun Demo)rasi 0ubstantif, %enguh)an ntegritas nstitusi (akarta 5 Mahkamah onstitusi Press , 20&&), hlm. &&

9



melalui pembatalan pendataran partai politik tersebut sebagai badan hukum oleh

ementerian Hukum dan H'M 7/ serta putusan M tersebut harus diumumkan dalam 9erita

-egara 7epublik /ndonesia.

Pertanyaan yang muncul kemudian adalah bagaimana dengan para wakil rakyat yang

telah terpilih dan duduk dalam lembaga 3P7, 3P73, dan bahkan Presiden dan Bakil

Presiden serta epala 3aerah dan Bakil epala 3aerah yang dicalonkan berasal dari partai

politik yang telah dibubarkanC

9erdasarkan ++ Partai Politik bahwa partai politik berbentuk badan hukum yang

disahkan melalui eputusan Menteri Hukum dan H'M 7/. !leh karena inilah maka partai

politik dapat melakukan berbagai tindakan hukum baik dalam ranah publik maupun dalam

ranah priat. Pencalonan terhadap sejumlah anggota 3P7, 3P73, dan bahkan pencalonan

Presiden dan Bakil Presiden serta epala 3aerah dan Bakil epala 3aerah karena partai

politik tersebut berbadan hukum yang dapat melakukan segala tindakan hukum layaknya

seperti manusia.

'kibat hukum dari pembubaran partai politik ini dapat dilihat dari beberapa -egara,

misalnya di 6urki20, erman2& dan 6aiwan22 adalah tidak dapat didirikan lagi partai pengganti

baik dengan nama yang sama maupun nama lain tetapi memiliki ideologi, asas, tujuan,

program, atau kegiatan yang sama dengan alasan dibubarkannya partai tersebut. Hal itu

berarti partai tersebut dinyatakan sebagai partai terlarang. Sedangkan di Pakistan sanksi

khusus diberikan kepada anggota parlemen nasional dan proinsi dari partai yang

20 'rticle ? Para > onstitusi 7epublik 6urki menyata)an 7A &arty 'hich has been dissolved

permanently cannot be founded under another name.821 'rticle Para " 9undeserassungsgerichts%8esetA menyatakan 7The declaration shall be

accompanied by the dissolution of the party or the independent section of the party and the prohibition of the

establishment of substitute organi2ation.822 'rticle "0%/ o the Procedure 'ct menyatakan 7The political party being dissolved shall cease all

activities and shall not establish any substitute organi2ation to pursue the same goals9:8

10



. -egara bertanggung jawab atas segala hutang maupun kewajiban yang ditanggung oleh

partai politik yang telah dibubarkan.

Pembubaran terhadap partai politik di beberapa -egara tidak berakibat hukum

terhadap kedudukan Presiden dan Bakil Presiden maupun epala 3aerah dan Bakil epala

3aerah yang dicalonkan melalui partai politik yang dibubarkan. Hal ini disebabkan bahwa

peserta pemilu dalam Pemilihan +mum Presiden dan Bakil Presiden maupun epala 3aerah

dan Bakil epala 3aerah itu bukan partai politik yang mengusungnya, hal ini berdengan

pemilu parlemen dimana yang menjadi peserta pemilu adalah partai politik.

Pengaturan mengenai akibat hukum atas pembubaran partai politik di /ndonesia

hanya pernah diatur melalui Penpres -omor &" 6ahun &?0 yang menentukan bahwa sebagai

akibat pembubaran atau pelarangan suatu partai politik, anggota partai yang duduk sebagai

anggota MP7, 3P7, atau 3P73 dianggap berhenti sebagai anggota badan%badan tersebut.

Meskipun Penpres ini dikritik oleh Partai Masyumi dan PS/ karena tidak punya landasan

konstitusional sebagai sumber hukum, akan tetapi dengan Penpres inilah Partai Masyumi dan

PS/ dibubarkan. Pengaturan mengenai akibat hukum dalam Penpres -omor &" tahun &?0

hanya sebatas pada status keanggotan dalam MP7, 3P7, dan 3P73 yang berasal dari partai

politik yang telah dibubarkan, tidak mengatur mengenai akibat hukum terhadap anggota

partai politik yang dibubarkan dalam berbagai kegiatan politik maupun terhadap hubungan

keperdataan yang menjadi tanggungan partai politik yang telah dibubarkan.

++ M dan ++ Partai politik yang sedang berlaku sekarang, yaitu ++ -omor 2

6ahun 200> jo. ++ -omor 2 tahun 20&& sama sekali tidak mengatur mengenai akibat hukum

dari pembubaran partai politik ini. 'danya kokosongan hukum dalam pengaturan mengenai

akibat hukum pembubaran partai politik ini, kemudian M melakukan terobosan dengan

mengaturnya dalam Peraturan Mahkamah onstitusi -omor &2 6ahun 200> tentang Prosedur

9eracara dalam Pembubaran Partai Politik. 3alam Pasal &0 ayat (2) PM -omor &2 6ahun

12



200> tersebut disebutkan bahwa D6erhadap akibat hukum putusan Mahkamah yang

mengabulkan permohonan pembubaran partai politik adalah berkaitan dengan 5

a. Pelarangan hak hidup partai politik dan penggunaan simbol%simbol partai tersebut di

seluruh /ndonesia$

b. pemberhentian seluruh anggota 3ewan Perwakilan 7akyat dan 3ewan Perwakilan 7akyat

3aerah yang berasal dari partai politik yang dibubarkan$

c. pelarangan terhadap mantan pengurus partai politik yang dibubarkan untuk melakukan

kegiatan politik$

d. pengambilalihan oleh negara atas kekayaan partai politik yang dibubarkan.

'kibat hukum pembubaran partai politik ini terkait dengan persoalan politik dalam

pengambilan keputusan oleh pimpinan MP7, 3P7, dan 3P73 sehingga pengaturannya

haruslah melalui kesepakatan politik. 3i samping itu pula, akibat hukumnya terhadap

penghalihan tanggungjawab keperdataan dari partai politik kepada pemerintah. Sehingga

pengaturan mengenai pembubaran partai politik melalui PM dapat dipertanyakan legitimasi

politis dan yuridisnya. Padahal Pasal > ++ M hanya memberikan wewenang untuk

mengatur lebih lanjut mengenai pelaksanaan tekins dari pada tugas dan wewenang M,

bukan berarti M seakan%akan diberi kekuasaan legislasi melalui ++ M layaknya 3P7.

ekosongan hukum mengenai pengaturan akibat hukum atas pembubaran partai

politik ini seharusnya diatur melalui undang%undang yang dibuat oleh 3P7 sebagai lembaga

politik dan mewakili aspirasi rakyat secara keseluruhan. ika 3P7 tidak dapat mengaturnya

karena perdebatan politik yang tidak terselesaikan, maka hal ini dapat dibiarkan saja sampai

ada permohonan yang diajukan oleh Pemerintah mengenai pembubaran partai politik. ika

permohonan tersebut dikabulkan oleh M karena beralasan dan terbukti melakukan

pelanggaran konstitusional, maka dalam Putusan M dapat mengaturnya lebih lanjut

mengenai kekosongan hukum tersebut. Singkat kata, rumusan Pasal &0 ayat (2) PM -omor

13



&2 6ahun 200> itu dapat dimasukkan dalam Putusan M, sehingga hal ini akan menjadi

yurisprudensi dan akan mengakhiri kekosongan hukum mengenai akibat hukum dari

pembubaran partai politik di /ndonesia.

PENUTUP

Kesi!"#an

a. 9ahwa pembubaran partai politik di /ndonesia didasarkan atas adanya pelanggaran

konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal > ayat (2) ++ M dan Pasal #0 ayat

(2) dan ayat (=) o. Pasal #> ayat (") dan ayat (1) ++ Partai Politik. 'danya pelanggaran

konstitusional yang menjadi dasar bahwa pembubaran partai politik marupakan wewenang

M, karena M adalah lembaga penjaga dan penasir konstitusi (the quardian of the

constitution and the interpreter of the constitution) yang bersiat inal dan mengikat. ++

M sebagai norma organik dari Pasal 2#; ++3 -7/ &?#= memang masih tidak bisa

memberikan kejelasan mengenai maksud dari pada partai politik sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 2#; ayat (&) ++3 7/ &?#=. Maksud dari pada partai politik seharusnya

diperjeles dalam ++ Partai Politik yang berlaku sekarang, yaitu ++ -omor 2 6ahun 200>

jo. ++ -omor 2 6ahun 20&&. 3alam ++ Partai Politik itu seharusnya tidak hanya

mengatur mengenai partai politik nasional, tetapi juga mengatur mengenai partai lokal.

Sehingga hal ini memperjelas wewenang M terkait dengan perkara pembubaran partai

politik, bahwa pembubaran terhadap partai politik local juga menjadi wewenang M.

b. 9ahwa pembubaran partai politik itu pernah terjadi terhadap Partai Masyumi dan PS/

tahun &?0 pada era orde lama dan terhadap P/ tahun &? pada era orde baru. Pada era

orde lama, pembubaran mengenai partai politik diatur melalui Penpres -omor &" 6ahun

&?0 yang menentukan bahwa akibat hukum pembubaran atau pelarangan partai politik,

anggota partai yang duduk sebagai anggota MP7, 3P7, atau 3P73 dianggap berhenti.

3alam ++ Partai Politik yang berlaku sekarang ternyata tidak mengatur mengenai akibat

14



hukum dari pembubaran partai politik. Hal ini menyebabkan kekosongan hukum ketika

nantinya terdapat partai politik yang dibubarkan melalui putusan M. 9agaimana

kedudukan dari anggota MP7, 3P7, dan 3P73 yang diusung oleh partai politik yang

telah dibubarkan dan bagaimana pula terhadap utang maupun semua kewajiban perdata

yang menjadi tanggungan partai politik tersebut. okosongan hukum ini tidak bisa diatur

melalui PM sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal &0 ayat (2) PM -omor &2 tahun

200>, karena M tidak punya kekusaan legislasi. ekosongan hukum ini seharusnya

diatur dalam ++ Partai Politik atau dapat juga diatur nanti dalam Putusan M jika

terdapat permohonan pembubaran partai politik yang dikabulkan oleh M.

Saran

a. +ntuk memperjelas wewenang M terhadap perkara pembubaran partai politik local,

maka dalam perubahan ++ M semestinya memberikan deinisi bahwa yang dimaksud

dengan partai politik adalah terdiri dari partai politik nasional dan partai politik lokal. 3i

samping itu juga, ++ Partai Politik semestinya tidak hanya mengatur mengenai partai

politik nasional, tetapi mengatur juga terhadap partai politik lokal.

b. Pembubaran partai politik akan berakibat pada lahirnya konlik politik yang

berkepanjangan dan akan berakibat bagi keselamatan dan kesatuan berbangsa dan

bernegara. !leh karena itulah, seharusnya hal%hal yang terkait dengan akibat hukum dari

pembubaran partai politik itu diatur dalam ++ M atau ++ Partai Politik oleh 3P7

bersama Presiden sebagai lembaga representasi rakyat.

15



DA$TAR PUSTAKA

Hilaire 9arnett, 200#, Constitutional Administrative +a', *ith <dition, :ondon%Sydney%

Portland, !regon5 ;aendish Publishing :imited.

anusA Symonides, 2000, -uman Rights* Concept and 0tandards, 'ldershot%9urlington

+S'Singapore%Sydney5 +-<S;! Publishing.

imly 'sshiddi4ie, 20&0, &engantar lmu -u)um Tata Negara, akarta 5 P6. 7aja8raindo

Persada.

Moh. Mahud M3, 20&0, &erdebatan -u)um Tata Negara &asca Amandemen 5onstitusi,

akarta 5 P6. 7adja8raindo Persada.

Mahkamah onstitusi, 20&&, +aporan tahunan 64!4 * %embangun Demo)rasi 0ubstantif,

%enguh)an ntegritas nstitusi , akarta 5 Mahkamah onstitusi Press .

Subekti, 2002, &o)o)1&o)o) -u)um &erdata, ;etakan ke%"0 , akarta 5 P6. /ntermasa.

/ndonesia, Undang1Undang Dasar Negara 5esatuan Republi) ndonesia Tahun !"#$.

/ndonesia, Undang1Undang No. 6# Tahun 644= tentang %ah)amah 5onstitusi.

/ndonesia, Undang1Undang No. 6 Tahun 644> tentang &artai &oliti)

/ndonesia, Undang1Undang No. !6 Tahun 644> tentang &erubahan 5edua Atas Undang1

Undang No. =6 tahun 644# tentang &emerintahan daerah

/ndonesia , Undang1Undang No. 6 tahun 64!! tentang &erubahan Atas Undang1Undang No. 6

Tahun 644> tentang &artai &oliti).

/ndonesia, &eraturan &emerintah No. 64 Tahun 644> tentang &artai &oliti) +o)al di Aceh.

/ndonesia, &eraturan %ah)amah 5onstitusi No. !6 Tahun 644> tentang &rosedur ?eracara

Dalam pembubaran &artai &oliti).

16

akibat hukum pembubaran partai politik oleh mahkamah konstitusi1

Documents