draft komisi diniyah maudhuiyah
Post on 26-Feb-2018
233 Views
Preview:
TRANSCRIPT
-
7/25/2019 Draft Komisi Diniyah Maudhuiyah
1/39
MATERI
KOMISI BAHTSUL MASAIL
DINIYAH MAUDLUIYAH
Ketua :
KH. Afifuddin Muhajir
Sekretaris :
KH. Arwani Faishal
Anggota :
H. Sa'dullah AffandiKH. Abdullah Kafabihi Mahrus Ali
KH. Fuad Thohari
Syafiq Hasyim
H. Nahari Muslih
Afdholi Ali Rahman
KH. Nasrullah Jasam
KH. Hudallah Ridwan
KH. Imam Jazuli
H. M. Taufiq Damas
H. Fais Syukron Makmun
H. Abdul JalilKH. Muhibbul Aman Aly
KH. Muqsith Ghazali
-
7/25/2019 Draft Komisi Diniyah Maudhuiyah
2/39
I. METODE ISTINBATH HUKUM (Bayani - Qiyasi Maqashidi)
Deskripsi :
Kebutuhan bagi tersedianya metode istinbath hukum sederhana dan yang siap pakai
adalah cukup mendesak. Ini karena banyaknya kasus-kasus fikih baru yang tak mudah
ditemukan jawabannya dalam kitab-kitab fikih keislaman klasik. Untuk menangani kasus-kasus
baru tersebut, NU sudah membuatkan patokan, Dalam hal ketika suatu masalah/kasus belum
dipecahkan dalam kitab, maka masalah /kasus tersebut diselesaikan dengan prosedur ilhaqul-
masail bi nazhairihasecarajamai. Ilhaqdilakukan dengan mempertimbangkan mulhiq, mulhaq
dan mulhaq bih.
Namun, jika kasus fikih tersebut tak bisa ditanggulangi dengan prosedur ilhaq, maka NU
memutuskan demikian, Dalam hal ketika tak mungkin dilakukan ilhaq karena tidak adanya
mulhiq, mulhaq dan mulhaq bih sama sekali di dalam kitab, maka dilakukan instinbathsecara
jamai, yaitu dengan mempraktekkan qawaid fiqhiyyahuntuk ilhaq. Dengan ini jelas bahwa NU
telah memberikan mandat intelektual agar istinbath jamaitersebut dilakukan.
Pertanyaannya, bagaimana istinbath jamai dengan mempraktekkan qawaid
fiqhiyyah itu mesti diselenggarakan di lingkungan Nahdhatul Ulama. Dengan tetap
mengacu pada kitab-kitab ushul fikih, tulisan ini coba membuat kerangka metodologi
sederhana, bukan hanya untuk memenuhi mandat intelektual NU melainkan juga untuk
menjawab persoalan-persoalan fikih baru dengan tetap mengacu pada bangunan
metodologi yang bisa dipertanggungjawabkan. Metode itu adalah metode bayani,
metode qiyasi, dan metode istishlahi atau maqashidi.1
A.Metode Bayani
Yang dimaksud dengan metode bayani adalah metode pengambilan hukum
dari nash (al-Quran dan al-Sunnah).2 Istilah lain dari metode ini adalah manhaj
istinbaath al-ahkam min al-nushuush. Nash dimaksud dapat berupa nash juzi-tafshili,
nash kulli-ijmali, dan nash yang berupa kaedah umum. Dalam rangka istinbaath
hukum dari nash dengan metode bayani, ditempuh langkah-langkah sebagai berikut:
1. Mengkaji sabab al-nuzul/wurud, baik yang makro atau yang mikro. Yang
dimaksud asbbal-nuzlmikro adalah sebab khusus (asbbal-nuzl al-khshsh)
yang melatarbelakangi turunnya suatu ayat atau hadits. Sedangkan yang
1
Atha al-Rahman al-Nadawiy, al-Ijtihad wa Dauruhu fi Tajdid al-Fiqh al-Islami, dalamDirasat al-Jamiah al-Islamiyyah al-Alamiyyah, Desember 2006, Jilid III, h. 82.2Atha al-Rahman al-Nadawi, al-Ijtihad wa Dauruhu fi Tajdid al-Fiqh al-Islami, Jilid III, h. 82.
-
7/25/2019 Draft Komisi Diniyah Maudhuiyah
3/39
dimaksud asbb al-nuzl makro adalah sebab umum (asbb al-nuzl al-mm)
yang menjadi konteks sosial-politik, sosial-budaya, dan sosial-ekonomi dari
proses tanzl al-Qur'ndan wurd al-hadts.
2.
Mengkaji teks ayat/hadits dari perspektif kaedah bahasa (al-qawaid al-ushuliyyah al-lughawiyah).Kajian teks dari perspektif kaedah bahasa ini meliputi
tiga kajian secara simultan, yaitu kajian lafazh (al-tahlil al-lafzhi), kajian makna
(al-tahlil al-mana), dan kajian dalalah(al-tahlil al-dalali), yang secara rinci akan
dijelaskan pada beberapa paragraf berikutnya.
3. Mengaitkan nash yang sedang dikaji dengan nash lainyang berkaitan (rabth al-
nushuush badluha bi badlin). Nash yang sedang dikaji harus dihubungkan
dengan nash yang lain, karena nushsh al-syarah (Alquran dan Hadis)
merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain, ayat
yang satu terkait dengan ayat yang lain, hadis yang satu terkait dengan hadis
yang lain, ayat terkait dengan hadis dan hadis terkait dengan ayat. Suatu nash
terhadap nash yang lain dapat berfungsi sebagai taukd (penguat), bayn al-
mujmal (menjelaskan nash yang bersifat garis besar), taqyd al-muthlaq
(membatasi lafal muthlaq), takhashsh al-`mm (membatasi keumuman lafal
`mm), atau taudlh al-musykil (menjelaskan lafal musykil/ambigu).
4. Mengaitkan nash yang sedang dikaji dengan maqashid al-syariah (rabth al-
nushush bi al-maqaashid). Maqshid al-syar`ah (tujuan umum syariat) yang
sekaligus merupakankulliyah al-syar`ah (totalitas syar`ah) memiliki hubungan
saling terkait dengan nushsh al-syar`ah. Maqshid al-syar`ah lahir dan
mengacu pada nushsh al-syar`ah, sementara nushsh al-syar`ah dalam
menafsirinya harus mempertimbangkan maqshid al-syar`ah. Ini masuk dalam
kategori mengaitkan yang juz (partikular) dengan yang kull (universal).3
Konkretnya, syariat Islam dimaksudkan untuk mewujudkan kemaslahatan
manusia zhhir-bthin dan dunia-akhirat. Maka, perumusan hukum dari nash
hendaknya sejalan dengan kemaslahatan manusia yang menjadi tujuan syariat
itu, dengan syarat apa yang diasumsikan sebagai maslahat tidak bertentangan
dengan nashitu sendiri.
3
Al-Jizani, Manhaj al-Salaf fi al-Jami bayn al-Nushush wa al-Maqashid wa Tathbiqatuha al-Muaashirah, Riyadl: al-Mamlakah al-Arabiyyah al-Saudiyyah Wizarah al-Talim al-Ali, 2010, h. 42-43.
-
7/25/2019 Draft Komisi Diniyah Maudhuiyah
4/39
Dengan mengaitkan nushsh dengan maqshid, maka rumusan-rumusan
hukum yang ditarik dari nushsh tidak sepenuhnya tekstual, tapi juga
kontekstual. Maka kita menjadi maklum, mengapa fuqah` membolehkan
mengeluarkan qmah(harga) pada zakat biji-bijian, kambing dan unta,4
padahalinstruksi Nabi pada sahabat Mu`a bin Jabal menjelang keberangkatannya ke
daerah Yaman jelas mengatakan:
.5Diriwayatkan dari Mu`adz bin Jabal bahwa Rasulullah mengutusnya ke Yaman
lalu beliau bersabda, Ambillah (zakat berupa) biji-bijian dari biji-bijian, seekor
kambing dari kambing, seeokor unta ba`r dari unta, dan seekor sapi dari sapi.
Fuqaha' memahami bahwa tujuan dari sabda Nabi tersebut adalah
memberikan kemudahan kepada muzakk(orang yang mengeluarkan zakat) dan
mustahiq (yang berhak menerima zakat). Oleh sebab itu, bila suatu ketika zakat
dengan mengeluarkan qmah lebih mudah, tidak ada alasan untuk tidak
membolehkannya.
Dalam hal ini tanpa memperhatikan maqshid di dalam menafsirkan
nushush, kita tidak akan dapat memahami adanya larangan buang air besar di
atas air yang tidak mengalir, dari sabda Nabi SAW.:
Janganlah salah satu dari kalian kencing di air yang diam (tidak mengalir)
Maksud dari hadits di atas tidak hanya melarang seseorang membuang air
kencing di air yang menggenang sebagaimana pendapat Ahlu al-Zhahir, tapi juga
melarang mengotori air dan menjadikannya najis dengan cara apapun.6
5. Mentakwil nash (tawiil al-nushush) bila diperlukan. Pada prinsipnya, setiap
lafal/nash yang multi makna atau interpretable harus dibawa pada makna
dasarnya, yaitu makna yang jelas, hakiki dan rjih. Akan tetapi, kajian yang
komprehensip terhadap nashbisa menggiring kita untuk melakukan ta`wl, yakni
memalingkan lafal/nashdari makna dasarnya yang jelas, hakiki dan rjihkepada
4
Abdul Wahhab Khallaf, Ilmu Ushul al-Fiqh, h. 1655Al-Baihaqi, Sunan al-Baihaqi, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2003, Juz IV, h. 189.6Al-Jizani, Manhaj al-Salaf fi al-Jami..,h. 41.
-
7/25/2019 Draft Komisi Diniyah Maudhuiyah
5/39
makna lain yang tersembunyi, majzatau marjh.7Ta`wltidak boleh dipahami
sebagai upaya menundukkan nash kepada kemauan hawa nafsu atau
menyesuaikan syariat dengan situasi, karena ta`wlhanya bisa dilakukan ketika
ada dalil yang memicunya.Ulama ushulfiqh membagi ta`wl kepada dua bagian:8 Pertama, ta`wl
qarb (dekat/dangkal), seperti men-ta`wl
dengan
. Men-ta`wl ayat ini dengan menghadirkan semacam kata
merupakan
tuntutan ( ), karena status hukum seharusnya disandangkan kepada
perbuatan mukallafsebagai mahkm fh(obyek hukum), sedangkan ayat tersebut
menyandarkan hukum haram padaat,yaitu ibu. Maka, tanpa ta`wl, ayat tersebut
tidak bisa dipahami dengan benar. Termasuk bagian ta`wl ini adalah takshsh al-
`mm, taqyd al-muthlaq, dan mengartikan lafal zhhir dengan makna marjh-
nya. Kedua, ta`wl bad (jauh/dalam). Ta`wl macam ini tidak sembarang orang
dapat melakukannya. Inilah yang dimaksud dengan pernyataan Ibnu Abbas ra.:
"ada bagian tafsir yang hanya diketahui oleh para ulama yang mendalamilmunya".
Ta`wl tidak bisa dipisahkan dari tafsir, karena ta`wlterhadap suatu nash
harus dilakukan setelah mengetahui tafsir nash itu. Jadi, ta`wl itu setelah tafsir
(
). Selanjutnya, sebagaimana dikemukakan sebelumnya bahwa
kajian teks ayat/hadits dari perspektif kaedah bahasa (al-qawaid al-ushuliyyah
al-lughawiyyah) harus bertumpu pada kajian lafazh, makna, dan dalalah dengan
penjelasan:
1)Kajian Lafal ()
Kajian lafal berkisar pada hal-hal sebagai berikut: (a). antara `mm dan
khshsh. (b). antara muthlaq dan muqayyad, (c). antara haqqah dan majz,
(d). antara muhkam, mujmaldan mutasybih, (e). antarazhhirdan nash,(f).
antara musytarakdan mutardif, dan (g). antara amrdan nahy.
7Al-Suyth, al-Kaukab al-Sthi` Nazhm Jami al-Jawami, Maktabah Ibn Taymiyyah, 1998, h. 212.8Zakariya al-Anshri, Ghyah al-Wushl, h. 83.
-
7/25/2019 Draft Komisi Diniyah Maudhuiyah
6/39
Setiap lafal dapat memiliki lebih dari satu kategori, misalnya lafal . Lafal
ini dari satu sisi masuk katagori khshsh karena tidak memiliki cakupan
makna yang luas, sementara dari sisi yang lain masuk kategori nash sebab
tidak ada kemungkinan untuk diartikan dengan makna yang lain. Contoh lain
yaitu lafal. Lafal ini dari satu sisi masuk katagori muqayyad karena
lafal
ber-qayyid (dibatasi) dengan lafal , sedangkan dari sisi yang lain
masuk kategori zhhir karena lafal tampak dalam makna singa dan ada
kemungkinan untuk bermakna seorang pemberani, dan lafal ini ketika
dimaknai singa, masuk kategori haqqah, dan bila dimaknai pemberani
masuk kategori majz.
Contoh konkrit dalam al-Quran adalah firman Allah SWT.;
(bangunlah
pada waktu malam). Lafal dari satu sisi termasuk kategori khshsh karena
cakupan maknanya terbatas, dan dari satu sisi disebut amr sebab berisi
tuntutan untuk melakukan sesuatu (bangun). Sementara dari sisi yang lain,
disebut zhhir karena Shghatul-amri tampak dalam makna wujb
(kewajiban) dan mungkin untuk ditarik pada selain makna wuj
b. Yang pasti,
lafal `mm bukan khshsh, muthlaq bukan muqayyad, muhkam bukan
mutasybih, haqqahbukan majz,zhhirbukan nash, amr bukan nahy, dan
musytarak bukan mutardif.
2)Kajian Makna ()
Kajian makna dimaksudkan untuk bisa memastikan, apakah: (a). lafal
dimaksud dimaknai secara haqq ataukah dipalingkan pada makna
majaznya? (b). Lafal zhhir dimaksud tetap pada makna rjih-nya ataukah
dipalingkan kepada makna marjh-nya? (c). Makna dimaksud adalah makna
lughw, syar`ataukah `urf? (d). Yang manakah diantara makna-makna lafal
musytarak yang diambil, atau semuanya diambil? (e). Lafal dimaksud,
disamping memiliki makna lughw, apakah memiliki makna syar`atau `urf,
dan makna yang manakah yang dipakai? (f). Shghatul-amri dimaksud tetap
pada makna primernya ( ) ataukah dipalingkan pada makna sekundernya
-
7/25/2019 Draft Komisi Diniyah Maudhuiyah
7/39
selain ( )? (g). Shghatun-nahyi dimaksud tetap pada makna primernya
()ataukah dipalingkan pada makna sekundernya selain ()?
3)
Kajian Dallah(
)
Kajian ini menyangkut ketentuan hukum yang dapat ditarik dari nash. Dalam
hal ini terdapat dua metode:
Pertama, metode jumhr al-ushuliyyun. Menurut jumhr ushliyyn, makna
(hukum) suatu nash,disamping bisa diambil dari manthq-nya, kadang bisa
diambil dari mafhm-nya. Manthq terbagi menjadi dua: (1) sharh,dan (2)
ghairu sharh. Sedangkan Manthqghairu sharh itu sendiri ada tiga : (1)
isyrah; (2) iqtidl`, dan (3) m`. Sementara mafhmitu ada dua: (1) mafhm
muwfaqah, dan (2) mafhm mukhlafah.Kedua, metode Hanafiyah. Menurut
Hanafiyah, makna (hukum) nash dapat diambil dari empat pendekatan: (1)
`ibrah al-nash; (2) isyrah al-nash; (3) iqtidl` al-nash; dan (4) dallah al-
nash (mafhm muwfaqah dalam istilahJumhr).9
Sesungguhnya tidak ada perbedaan substansial antara pendekatan Jumhr
dan pendekatan Hanafiyyah, kecuali dalam soal mafhm mukhlafah.
Menurut Jumhr, mafhm mukhlafah menjadi salah satu jalan untuk
mengambil makna dari nash, sedangkan menurut Hanafiyyah tidak.
B.Metode Qiyasi
Yang dimaksud dengan metode qiyasi adalah ijtihad melalui pendekatan
qiyas.10Dalam konteks ini, ada baiknya saya kemukakan pernyataan Imam Syafii:
11
Hukum (Islam) itu hanya bisa diambil dari nash atau dari penggabungan
pada nash.
Salah satu isi surat Umar ibn al-Khatthab ra. kepada Abu Musa al-Asyari adalah:
9
Abdul Wahhab Khallaf, Ilmu Ushul al-Fiqh, h. 143-152.10Al-Baihaqi, Sunan al-Baihaqi, Juz IV, h. 189.11Sayyid Mubarak, Mashadir al-Fiqh al-Islami, (16 Maret 2012).
-
7/25/2019 Draft Komisi Diniyah Maudhuiyah
8/39
12
Hendaklah kamu tahu tentang persoalan-persoalan yang serupa danpersoalan-persoalan yang sama, dan ketika itu lakukan qiyas menyangkut
berbagai persoalan.
Terkait pernyataan tersebut, ada dua hal yang perlu dikemukakan. Pertama,
dua pernyataan tersebut bukanlah dalil yang berposisi sebagai hujjah atas
keabsahan qiyas, karena dalil yang sesungguhnya adalah nash kulli. Kedua, bahwa
dua pernyataan tersebut mengandung makna bahwa hukum-hukum yang diambil
secara langsung dari nash bisa diperluas jangkauannya pada kasus-kasus lain yang
tidak manshush, salah satunya dengan cara qiyas. Namun, perlu digarisbawahi
bahwa hukum-hukum yang bisa diperluas jangkauannya melalui qiyas hanyalah
hukum-hukum yang maqul al-mana yang ditandai dengan adanya illat sebagai
landasan perluasan tersebut.
1. Pengertian Qiys
Qiysbisa dijelaskan dengan definisi sebagai berikut: menyamakan kasus
yang tidak memiliki acuan nash dengan kasus lain yang memiliki acuan nash
dalam hal ketentuan hukumnya, ketika keduanya memiliki illat yang sama.13
Sebagai contoh, minum khamr adalah kasus yang memiliki acuan nash tentang
hukumnya yaitu haram. Sedangkan minum bir adalah kasus lain yang tidak
memiliki acuan nashtentang hukumnya. Berhubung khamrdan bir memiliki illat
yang sama yaitu memabukkan, maka minum bir disamakan dengan minum
khamrdalam hukumnya, yaitu haram.
2. Rukun Qiys
Qiysterdiri dari empat unsur (rukun) sebagai berikut :
a. al-ashlu,yaitu kasus yang memiliki ketentuan hukum berdasar nash.Al-Ashlu
disebut al-maqs `alaih (yang di-qiys-i) atau al-musyabbah bih (yang
diserupai) seperti khamrdalam contoh di atas.
12Khudlariy Bik, Thaarikh al-Tasyrii al-Islaamiy, h. 116.13Abdul Wahhb Khallf, `Ilmu Ushl al-Fiqh,h. 52.
-
7/25/2019 Draft Komisi Diniyah Maudhuiyah
9/39
b. al-far`u,yaitu kasus yang tidak memiliki ketentuan hukum berdasar nash.Al-
Far`udisebut dengan al-maqs (yang di-qiys-kan) atau al-musyabbah (yang
diserupakan), semisal masalah minuman keras (bir dalam contoh di atas).
c.
hukm al-ashli, yaitu hukum yang terdapat pada ashl yang ditetapkanberdasarkan nash, misalnya hukum haramnya khamr dalam contoh di atas.
Keempat, adalah Illat (al-`illah),yaitu sifat yang menjadi titik persamaan (al-
jmi`)antara al-ashludan al-far`u,seperti sifat memabukkan (al-iskr) dalam
contoh di atas. Rukun ini merupakan unsur paling mendasar dalam qiys.
Sebab, dengan illat inilah hukum-hukum yang terdapat dalam nash dapat
ditularkan pada kasus baru yang muncul kemudian.14
3.
Syarat-syarat Qiys
Tiap-tiap rukun qiys memiliki syarat. Syarat-syarat tersebut adalah
sebagai berikut:
a. al-ashluharus memiliki ketentuan hukum berdasarkan nash.
b. al-far`uharus tidak memiliki ketentuan hukum berdasarkan nash.
c.
hukm al-ashl harus memenuhi beberapa syarat: (a). berupa hukum syar
`amal yang ditetapkan berdasar nash. (b). Berupa hukum yang ma`ql al-
ma`natau ta`aqqul.(c). Berupa hukum yang tidak hanya berlaku pada ashl.
Sebab itulah, tidak boleh meng-qiys-kan umat Muhammad dengan kanjeng
Nabi Muhammad dalam soal bolehnya mengawini perempuan lebih dari
empat.15
d. Illat
Illat adalahsifat yang menjadi titik persamaan (al-jmi`)antara al-ashldan al-
far`u. Tidak semua sifat yang melekat pada al-ashl dapat dijadikan illat
hukum, melainkan harus memenuhi beberapa syarat; (a). harus berupa sifat
yang zhhir seperti jb dan qabl yang menjadi indikasi adanya kerelaan
kedua belah pihak (mazhinnah al-tardl) merupakan illat bagi keabsahan
transaksi. Sedangkan al-tardl sendiri sebagai hikmah al-hukmi tidak dapat
dijadikan illat karena tidak zhhir. (b). harus berupa sifat yang mundlabith
(terukur), seperti al-safar yang menjadi indikasi adanya masyaqqah
14Abdul Wahhab Khallaf, Ilmu Ushul al-Fiqh, h. 60.15Abdul Wahhab Khallaf, Ilmu Ushul al-Fiqh, h. 60-61.
-
7/25/2019 Draft Komisi Diniyah Maudhuiyah
10/39
merupakan illat bagi bolehnya meng-qashar salat. Sedangkan masyaqqah
sendiri tidak dapat dijadikanillatkarena tidakmundlabith. Masyaqqahdi sini
tidak mundlabith karena dapat berbeda-beda intensitasnya dan berat-
ringannya tergantung pada kondisi alam dan setiap indivividu yangmenjalaninya. (c). harus berupa sifat munsib (memiliki relevansi dengan
hukum). Artinya menyandarkan hukum terhadap illat itu pada umumnya
dapat mewujudkan maslahat. Misalnya, diharamkannya khamr, karena illat
memabukkan dapat melahirkan kemaslahatan, yaitu hifzh al-`aql. Dengan
demikian,al-iskr adalah sifat munsib.16
4. Macam-macam Qiys
Illat sebagai unsur terpenting dalam mekanisme qiys ada dua, yaitu
manshshah (diketahui melalui nash) dan mustanbathah (diketahui melalui
upaya penggalian). Illat manshshah lebih jelas daripada illat yang
mustanbathah.Qiys dilihat dari segi illat ini dibagai kepada jaldan khaf. Qiys
jal adalah qiys yang didasarkan atas illat yang manshshah (jelas karena ada
nash-nya) seperti meng-qiys-kan nifs kepada haid dalam hal tidak bolehnya
seorang wanita digauli oleh suaminya, dengan illat a; atau didasarkan atas illat
mustanbathah, tetapi antara al-ashl dan al-far`u dipastikan tidak adanya friq
(hal yang membedakan), atau adafriqtapi tidak signifikan.17
Contoh qiys jal pertama yaitu meng-qiys-kan memukul orang tua
kepada berkata uffdengan illat al-`(meyakiti). Dengan illat ini diyakini tidak
ada perbedaan antara perkataan uff dan memukul karena keduanya sama-
sama menyakitkan orang tua. Contohqiys jalyang kedua ialah meng-qiys-kan
budak perempuan kepada budak laki-laki dalam hal al-siryah (menjalarnya
kemerdekaan sebagian kepada seluruhnya). Perbedaan jenis kelamin, secara
syar tidak memiliki pengaruh dalam ahkm al-`itqi (pemerdekaan). Qiys jal
mencakupqiys awlawdanqiys musw.
Sedangkan qiys khaf adalah qiys yang didasarkan pada illat yang
mustanbathah (illat yang digali dari al-ashl) ketika antara al-ashl dan al-far`u
terdapat friq yang signifikan.18 Seperti men-qiys-kan pembunuhan dengan
16
Abdul Wahhab Khallaf, Ilmu Ushul al-Fiqh, h. 68-70.17Wahbah al-Zuhaili, Ushl al-Fiqh al-Islamiy,Dimisyqa: Dar al-Fikr, 1986, Juz I, h. 703.18Wahbah al-Zuhaili, Ushl al-Fiqh al-Islami,h. 704.
-
7/25/2019 Draft Komisi Diniyah Maudhuiyah
11/39
menggunakan benda tumpul kepada pembunuhan yang menggunakan benda
tajam dalam kewajiban adanya qishsh dengan illat al-qatl al-`amdu al-`udwn
(pembunuhan sengaja dan melanggar hukum). Dan sangat mungkin perbedaan
antara al-ashldan al-farumemiliki pengaruh. Sebab itu, menurut Abu Hanifah,pembunuhan dengan benda tumpul tidak dikenakan qishsh. Qiys khaf
semakna dengan al-qiys al-adn.
5.Mekanisme Qiys
Qiys merupakan salah satu sumber hukum yang paling subur untuk
menyelesaikan persoalan-persoalan yang ketentuan hukumnya tidak termaktub
secara eksplisit dalam al-Quran dan al-Sunnah, tetapi memiliki al-ashl (induk) di
dalam nash dan atau ijm` ulama. Contohnya yaitu pemberian kepada pejabat
adalah kasus yang sudah ada ketentuan hukumnya yaitu haram berdasarkan
nashhadis,
19
Seluruh hadiah atau pemberian terhadap pejabat adalah haram.
Keharaman ini didasarkan pada illat (alasan hukum), yaitu khauf al-mail
(tidak fair) (pemberian tersebut dapat memengaruhi penerima untuk
memberikan perlakuan khusus terhadap pemberi, mengikuti keinginan pemberi,
dan memberikan kebijakan yang tidak adil). Illat khauf al-mail itu tentu tak
hanya ada pada hadaya al-`ummal melainkan juga pada kasus-kasus lain.
Dengan demikian, membawa illat khauf al-mail pada kasus baru, maka banyak
hal yang bisa ditangani.
Money Politic adalah kasus baru (al-far`u) yang tidak ditemukan
ketentuan hukumnya secara eksplisit dalam nash atau ijm`. Akan tetapi, kasus
ini dapat disamakan dengan hady al-`ummlkarena keduanya memiliki illat
yang sama, yaitu khauf al-mail (dikhawatirkan terjadi kecenderungan pada salah
satu pihak). Dengan demikian, hukum money politic adalah haram. Terlebih
dalam negara demokrasi yang menerapkan sistem pemilihan pemimpin secara
langsung, setiap warga negara yang punya hak pilih memiliki kedudukan yang
19Al-Munawi, Faidl al-Qadir,Beirut: Dar al-Marifah, Tanpa Tahun, Juz VI, h. 353.
-
7/25/2019 Draft Komisi Diniyah Maudhuiyah
12/39
sangat strategis (al-siydah f yadi al-sya`bi), tidak kalah strategis dengan pejabat
negara atau hakim dalam menentukan putusan hukum.
Qiys dinilai benar secara metodologis bila memenuhi rukun-rukun dan
syarat-syarat sebagaimana tersebut di atas. Qiys yang tidak memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat tersebut adalah sebuah kekeliruan. Mekanisme inilah
yang membedakan antara qiys dengan dalil-dalil sekunder lainnya.
C. Metode Istishlahi
Ijtihad dengan metode istishlahi ialah ijtihad yang mengacu pada maqashid
al-syariah, yaitu tujuan umum dari pensyariatan hukum Islam. Karena itu ia juga
bisa disebut ijtihad maqashidi. Para fuqaha menyimpulkan bahwa syariat Islam
dimaksudkan untuk mewujudkan kemaslahatan (mashlahah) manusia lahir dan
batin, dunia dan akhirat. Kesimpulan ini mereka peroleh dari hasil penelitian
(istiqra) yang mereka lakukan terhadap nash-nash tasyri (al-Quran dan al-Sunnah),
hukum-hukum syariy, illat-illatnya dan hikmah-hikmahnya.20 Dengan demikian
maqashid al-syariah tidak bisa dipisahkan dari nushush al-syariah, bahkan maqashid
al-syariahtidak terwujud tanpa nushush al-syariah. Di pihak lain, nushush al-syariah
dalam penafsiran dan penjelasan maknanya perlu/harus memperhatikan maqashid
al-syariah sehingga ketentuan hukum yang digali daripadanya tidak hanya bersifat
tekstual, tetapi juga kontekstual.
Maqashid al-syariah tidak hanya penting diperhatikan dalam menafsirkan
nash, tetapi juga sangat dibutuhkan untuk menggali hukum syari yang tidak
memiliki acuan nash secara langsung. Dalil-dalil sekunder semacam istihsan,
mashlahah mursalah, dan urf pada hakikatnya merujuk pada maqashid al-syariah.
1)
Istihsn
Istihsan dalam pengertian sederhana ialah kebijakan mujtahid yang
menyimpang dari ketentuan al-qiyas yang lebih jelas atau dari ketentuan hukum
umum. Secara lebih bagus, syeikh Abdul Wahhab al-Khallaf mengatakan: istihsan
ialah kebijakan mujtahid dengan berpegang kepada qiys khaf dengan
meninggalkan qiysjali; atau meninggalkan hukum kulli dengan berpegang pada
20Abdul Wahhab Khallaf, Ilm Ushul al-Fiqh, h. 173.
-
7/25/2019 Draft Komisi Diniyah Maudhuiyah
13/39
hukum juz-istitsn (hukum pengecualian)karena ada dalil yang menghendaki
demikian.21
Jika seorang mujtahid dihadapkan pada dua dalil qiys yang satu jaldan
yang lain khaf, maka pada dasarnya mujtahid harus berpegang pada dalil yangrjih, yaitu qiys jal. Namun, atas pertimbangan-pertimbangan (dalil) tertentu,
mujtahid bisa meninggalkan qiys jalyang rjihdengan mengambil qiys khaf
yang marjh. Cara kerja inilah yang dikenal dengan istihsn.
Begitu juga, jika seorang mujtahid dihadapkan pada dua ketentuan
hukum, yang satu hukum kull dan yang lain hukum juz-istitsn, kemudian
mujtahid mengambil hukum yang juz-istitsn`dan meninggalkan hukum kull
atas dasar pertimbangan kebutuhan (dlarrah atau hjah), ini juga disebut
istihsn. Contoh, dalam hukum (ketentuan) umum ditetapkan bahwa obyek
transaksi (ma`qd `alaih) harus berupa sesuatu yang telah nyata ada. Akan
tetapi, dari ketentuan hukum ini ada beberapa transaksi yang dikecualikan atas
dasar kebutuhan masyarakat, seperti ijrah, salam, istishn (mirip akadsalam),
dan lain-lain.
Kedudukan istihsn sebagai salah satu pertimbangan penetapan hukum
adalah masalah khilfiyyah (kontroversial), sebagian menerima dan sebagian
lain menolak. Imam Syafi'i merupakan salah seorang yang menolak istihsn,
dengan ungkapannya yang sangat terkenal
(barang siapa
menggunakan istihsn sebagai dalil, berarti ia telah membuat-buat syariat baru).
Walau demikian, istihsndengan pengertian di atas sesungguhnya secara de facto
diamalkan oleh hampir semuafuqah`, termasuk Imam Syafi'I sendiri. Sedangkan
istihsnyang ditolak al-Syfi'bukan istihsndengan pengertian di atas melainkan
istihsnyang didasarkan atas keinginan subjektif seseorang tanpa pijakan dalil yang
dapat dipertanggungjawabkan.22
Istihsnsesungguhnya bukanlah keinginan nafsu seseorang dalam proses
penetapan hukum. Sebaliknya, istihsnmempunyai pijakan dalil yang muaranya
tak lain untuk memelihara kepentingan dan kemaslahatan umat manusia. Pada
kenyataannya, dalam berbagai kasus hukum, penggunaan istihsn tidak dapat
dihindari.
21Abdul Wahhb Khallf, `Ilmu Ushl al-Fiqh,h. 79-80.22Abdul Wahhb Khallf, `Ilmu Ushl al-Fiqh,h. 83.
-
7/25/2019 Draft Komisi Diniyah Maudhuiyah
14/39
2) Al-Mashlahah al-Mursalah
Mashlahah berarti setiap hal yang baik dan bermanfaat. Mashlahah dan
manfaat adalah dua kata yang se-wazandan semakna. Mashlahahjuga diartikan
sebagai tindakan yang membawa manfaat. Seperti menuntut ilmu adalah
mashlahah karena dapat mendatangkan manfaat, berdagang adalah mashlahah
karena membawa manfaat, dan seterusnya. Sedangkan dalam terminologi ushl
fiqh, mashlahah adalah setiap hal yang menjamin terwujud dan terpeliharanya
maksud tujuan syri`(maqshid al-syar`ah), yaitu hifzh al-dn, hifzh al-nafs, hifzh
al-`aql, hifzh al-nasl/hifzh al-`irdl, danhifzh al-ml.23
Para ulama membagi mashlahah ke dalam tiga bagian, yaitu 24: Pertama,
adalah mashlahah mu`tabarah, yaitu mashlahah yang diapresiasi syri` melalui
nash al-Quran atau Sunah, seperti diharamkannya setiap minuman yang
memabukkan. Kedua, adalah mashlahah Mulgh, yaitu mashlahah yang dinafikan
oleh syri` melalu nash Alqur'an atau Sunah, seperti penyamaan pembagian
harta waris antara anak laki-laki dan anak perempuan yang dianggap sebagai
mashlahah. Ketiga, adalah mashlahah Mursalah, yaitu mashlahah yang tidak
memiliki acuan nash, baik nash yang mengakui (i`tibr) ataupun yang
menafikannya (ilgh`), seperti merayakan maulid Nabi Muhammad saw.,
penulisan dan penyatuan al-Qur'an dalam satu mushhaf, pencatatan pernikahan,
dan lain-lain.
Namun, para ulama berbeda pendapat tentang kebolehan berhujjah
dengan mashlahah mursalah. Walau begitu, sebagaimana dikemukakan
sebelumnya, syariat Islam terdiri dari dua dimensi, yaitu dimensi `ibdah dan
dimensi mu`malah. Ulama sepakat bahwa mashlahah mursalah tidak dapat
dijadikan acuan hukum dalam wilayah `ibdah. Sebab, `ibdah berbasis pada
ketundukan dan kepasrahan secara total, karena nilai mashlahah-nya tidak dapat
dinalar akal pikiran manusia.25
Sedangkan dalam wilayah mu`malah, ulama berbeda pendapat tentang
kehujjahan mashlahah mursalah. Ulama yang menerima mashlahah mursalah
23Abdul Wahhb Khallf, `Ilmu Ushl al-Fiqh,h. 197-205.24
Abdul Karm Zaidan, al-Wajz f Ushl al-Fiqh,Muassasah Qurthubiyyah, Tanpa Tahun, h. 236-237.
25Abdul Karm Zaidan, al-Wajz f Ushl al-Fiqh,h. 238.
-
7/25/2019 Draft Komisi Diniyah Maudhuiyah
15/39
sebagai acuan hukum menetapkan syarat-syarat sebagai berikut: (a). harus
berupa mashlahahhaqqiyyah-qath`iyyah(faktual), bukan mashlahahwahmiyyah
(semu). (b). harus berupa mashlahah `mmah-kulliyah (kemaslahatan umum),
bukan mashlahah fardiyyah-khshshah (personal-subjektif). (c). harus tidakberlawanan dengan hukum atau prinsip-prinsip yang ditetapkan berdasar nash
atau ijm`.26 (d). Al-Ghazl menambahkan satu syarat, yaitu: mashlahah
dimaksud bersifat dlarriyyah (keharusan).27
3) `Urf
`Urf adalah sesuatu yang sudah dikenal bersama dan dijalani oleh
masyarakat, baik berupa perbuatan (`amal) ataupun perkataan (qawl).28 `Urf
dan `dah adalah dua kata yang mafhm-nya berbeda tetapi m shadaq-nya
sama. Artinya, dua kata tersebut memiliki akar yang berbeda. Akan tetapi
sesuatu yang disebut `urf sekaligus juga disebut `dah dan sesuatu yang bisa
disebut `dahsekaligus juga bisa disebut `urf. Dengan demikian, `urfdan `dah
merupakan kata yang sinonim yang dalam bahasa indonesia disebut tradisi.29
Para ulama membagi `urf dari segi wilayah berlakunya ke dalam dua
bagian. (a). `urf `mm, yaitu `urfyang berlaku pada seluruh atau mayoritas umat
manusia pada masa tertentu. (b). `urf khshsh, yaitu `urf yang berlaku pada
masyarakat, komunitas atau daerah tertentu pada masa tertentu.30 Sementara
dari segi kesesuaiannya dengan nash dan prinsip-prinsip syariat, `urf dibagi
menjadi dua macam; (a). `urf shahh, yaitu `urfyang tidak bertentangan dengan
nash al-Quran atau Sunnah dan tidak menghalalkan sesuatu yang haram atau
mengharamkan yang halal. (b). `urf fsid, yaitu `urf yang bertentangan dengan
nash sharh Alquran atau Sunah, menghalalkan yang haram, atau
mengharamkan yang halal.31
26Abdul Wahhb Khallf, `Ilmu Ushl al-Fiqh,h. 86-87.27 Abd al-Hayy al-Farmawi, Syuruth al-Amal bi al-Mashlahah al-Mursalah dalam Hadyu al-
Islam,(Selasa, 6 Juli 2010).28Abdul Wahhb Khallf, `Ilmu Ushl al-Fiqh,h. 89.29Abd al-Jalil Mabrur, Mabahits fi al-Urf,Tanpa Penerbit, Tanpa Tahun, h. 86-87.30Muhammad Gharayibah, Takhshihs Aamm al-Nash al-Syariy bi al-Urf, dalam al-Majallah al-
Urduniyyah fi al-Dirasat al-Islamiyyah,(2005), ke-1.31
Muhammad Gharayibah, Takhshihs Aamm al-Nash al-Syariy bi al-Urf, dalam al-Majallah al-Urduniyyah fi al-Dirasat al-Islamiyyah. Lihat juga Mahmud Abud Harmusy, al-Urf, Beirut: Jamiah al-Jinan,
Tanpa Tahun., h. 5.
-
7/25/2019 Draft Komisi Diniyah Maudhuiyah
16/39
Namun, ada pandangan tunggal tentang kebolehan berhujjah dengan `urf.
Walau demikian, para ulama sepakat bahwa `urf fsid tidak dapat dijadikan
acuan dalam penetapan hukum. Sedangkan `urf shahh diperselisihkan di
kalangan mereka.Aimmah al-mahib al-arba`ahmenjadikan `urf shahhsebagaiacuan penetapan hukum, tapi dengan kadar berbeda. Imam Mazhab yang dikenal
paling banyak menggunakan `urfadalah Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam
Ahmad bin Hanbal dan Imam Syafii.32
Contoh-contoh `urf. (a). Perempuan yang haid dengan teratur, dalam
menentukan kadar haid dapat berpedoman pada `urf-nya. (b). Pemberian
pranikah terhadap calon istri tidak dipandang sebagai bagian dari maskawin
berdasarkan `urf yang berlaku di sebagian daerah di Indonesia. (c). kata al-
marhm dalam `urf Indonesia hanya digunakan untuk orang yang meninggal
dunia. Padahal arti asalnya (yang dirahmati Allah) bisa digunakan untuk orang
hidup atau orang mati.
Ada beberapa kaidah terkait dengan peranan `urfsebagai acuan hukum, di
antaranya :
33
Sesuatu yang telah dikenal sebagai suatu kebiasaan, sama halnya dengan
sesuatu yang dianggap sebagai syarat
34
Sesuatu yang telah ditetapkan oleh `urf sama halnya dengan sesuatu yang telah
ditetapkan oleh nash
Di samping sebagai acuan hukum, sesungguhnya `urf dapat dijadikan
sebagai pertimbangan dalam menjabarkan (tafsr) ketentuan-ketentuan hukum
yang bersifat ijml dan tidak memiliki standar praktis. Dalam kitab al-Asybh
Wa al-Nazhirdikatakan:
32Abdul Wahhb Khallf, `Ilmu Ushl al-Fiqh,h. 90. Lihat juga: Mahmud Abud Harmusy, al-Urf, h.
5.33
Ahmad bin Muhammad al-Zarq, Syarh al-Qawid al-Fiqhiyyah,Dimisyqa: Dar al-Qalam, 1989,h. 237.
34Abdul Aziz Muhammad Azzm, al-Qawid al-Fiqhiyyah,Kairo: Dar al-Hadits, 2005, h. 196.
-
7/25/2019 Draft Komisi Diniyah Maudhuiyah
17/39
.35
"Setiap sesuatu yang datang dari syri` secara muthlak dan tidak ada batasan
baginya, baik dalam syariat maupun dalam kebahasaan, maka sesuatu tersebut
dikembalikan pada `urf (kebiasaan)"
Dengan menjadikan `urf sebagai salah satu acuan hukum maka hukum
Islam menjadi sangat dinamis. Sebab, hukum dapat berubah karena berubahnya
`urf. Dalam kaidah ushl fiqhdikatakan
36
Hukum-hukum yang didasarkan pada tradisi bisa berubah sebab perubahan
waktu dan tempat keberadaan tradisi tersebut.
Istinbath hukum berdasarkan urf masuk dalam lingkup ijtihad istishlahi.
Ini artinya, menjadikan maslahah sebagai tujuan syariat berkonsekuensi logis
pada keharusan memperhatikan uf manusia, selama tidak bertentangan dengan
syariat. ***
II. KHASHAISH AHLUS-SUNNAH WAL-JAMA'AH
Ahlus Sunnah Wal-Jama'ah adalahfirqahyang memiliki khashaish(kekhususan)
yang membedakan dengan berbagai firqah yang lain di dalam Islam. Khashaish itu
merupakan berbagai keistimewaan yang dimiliki oleh berbagai firqah yang lain.
Khashaishsebagai keistemewaan itu, antara lain:
1.
Ahlus Sunnah Wal-Jama'ah merupakan satu-satunya firqah (golongan) diantara
berbagai firqah di dalam Islam yang disebut oleh Nabi SAW. sebagai firqah ahli
surga. Mereka adalah para shahabat Nabi SAW. yang dikenal dengan sebutan As-
Salafush Shalih yang senantiasa berpegang teguh pada sunnah Nabi. SAW. dan
dilanjutkan oleh tabi'in dan tabi'it tabi'in, dua generasi yang memiliki keutamaan
35Al-Suythi, al-Asybh wa al-Nadlir fi al-Fur`,Semarang: Toha Putra, Tanpa Tahun, h. 69.36Abdul Wahhb Khallf, `Ilmu Ushl al-Fiqh,h. 91.
-
7/25/2019 Draft Komisi Diniyah Maudhuiyah
18/39
sebagaimana dinyatakan oleh Nabi SAW. Kemudian diikuti oleh para pengikutnya
sampai sekarang.
2.
Menjadikan Al-Qur'an dan As-Sunnah sebagai dua sumber pokok syari'at Islam, dan
menerima dua sumber yang lahir dari keduanya, yakni ijma'dan qiyas.3.
Memahami syari'at Islam dari sumber Al-Qur'an dan As-Sunnah melalui:
a. sanad (sandaran) para shahabat Nabi SAW. yang merupakan pelaku dan saksi
ahli dalam periwayatan hadits serta manhaj seleksinya, dan berbagai
pemikiran yang diimplementasikan dalam pelaksanaan tugas tasyri'
(penetapan hukum syar'i) setelah beliau wafat. Mereka terutama empat
shahabat yang disebut oleh Nabi SAW. sebagai Al-Khulafa' al-Rasyidun telah
menyaksikan langsung dan memahami dengan cermat pelaksanaan tasyri'yang dipraktikkan oleh Nabi SAW.
b. sanad dua generasi setelah shahabat, yakni tabi'indan tabi'it tabi'in yang telah
meneladani dalam melanjutkan tugas tasyri'. Mereka telah mengembangkan
perumusan secara kongkrit mengenai prinsip-prinsip yang bersifat umum,
kaidah-kaidah ushuliyyah dan lainnya. Mereka adalah para Imam mujtahid,
Imam hadits dan lainnya.
4.
Memahami Al-Qur'an dan As-Sunnah secara menyeluruh berdasarkan kaidah-kaidah yang teruji ketepatannya, dan tidak terjadi mu'aradlah (pertentangan)
antara satu nash dan nash yang lain. Dalam hal, diakui dan diterima:
a. empat Imam mujtahid termasyhur sekaligus Imam madzhab fiqh dari kalangan
tabi'in dan tabi'it tabi'in yang telah merumuskan kaidah-kaidah ushuliyyahdan
menerapkannya dalam melaksanakan tasyri'yang kemudian menjadi pedoman
bagi generasi berikutnya sampai sekarang. Empat mujtahid besar itu; a. Imam
Abu Hanifah An-Nu'man ibn Tsabit (80-150 H.), b. Imam Malik ibn Anas (93-173 H.), c. Imam Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i (150-204 H.), dan Imam
Ahmad ibn Hanbal (164-241 H.).
b. para Imam madzhab aqidah, seperti Abul Hasan Al-Asyari (260-324), dan Abu
Mansur Al-Maturidi (W.333 H.).
c. keberadaan tashawwuf sebagai ilmu yang mengajarkan teori taqarrub
(pendekatan) kepada Allah SWT. melalui aurad dan dzikir yang diwadahi dalam
thariqah sebagai madzhab, selama sesuai dengan syari'at Islam. Dalam hal ini
-
7/25/2019 Draft Komisi Diniyah Maudhuiyah
19/39
menerima para Imam tashawwuf, seperti Imam Abul Qasim Al-Junaid al-
Baghdadi (W.297H.) dan Abu Hamid al-Ghazali (450-505 H.).
5.
Melaksanakan syari'at Islam secara kaffah(komprehensif), dan tidak mengabaikan
sebagian yang lain.6.
Memahami dan mengamalkan syari'at Islam secara tawassuth(moderat), dan tidak
ifrathdan tafrith.
7.
Menghormati perbedaan pendapat dalam masalah ijtihadiyah, dan tidak
mengklaim bahwa hanya pendapatnya yang benar, sedangkan pendapat lain
dianggap salah.
8.
Bersatu dan tolong menolong dalam berpegang teguh pada syari'at Islam meskipun
dengan cara masing-masing.
9.
Melaksanakan amar makruf dan nahi munkar dengan hikmah (bijak/arif), dan
tanpa tindak kekerasan dan paksaan.
10. Mengakui keadilan dan keutamaan para shahabat, serta menghormatinya, dan
menolak keras menghina, mencerca dan sebagainya terhadap mereka, apalagi
menuduh kafir.
11.
Tidak menganggap siapa pun setelah Nabi SAW. adalah ma'shum (terjaga) dari
kesalahan dan dosa.
12.
Tidak menuduh kafir terhadap sesama mukmin, dan menghindari berbagai hal
yang dapat menimbulkan permusuhan.
13.
Menjaga ukhuwwah terhadap sesama mukmin, saling tolong menolong,
menyayangi, menghormati, dan tidak saling memusuhi.
14.
Menghormati, menghargai, tolong menolong, dan tidak memusuhi pemeluk agama
lain.
Dasar Penetapan :
1. Al-Qur'an
.
.
(
(153:
-
7/25/2019 Draft Komisi Diniyah Maudhuiyah
20/39
(
:115)
(
:
143)
):
77)
:
(50.)
:(208)
:
(
171)
:
(103)
:(
256)
:
(
125)
:(10)
:(8)
2. As-Sunnah
http://ar.islamway.net/search?domain=default&query=%22%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A1%22http://ar.islamway.net/search?domain=default&query=%22%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A1%22http://ar.islamway.net/search?domain=default&query=%22%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A1%22http://ar.islamway.net/search?domain=default&query=%22%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A1%22 -
7/25/2019 Draft Komisi Diniyah Maudhuiyah
21/39
-
7/25/2019 Draft Komisi Diniyah Maudhuiyah
22/39
:
)
(
( :
(. ( .)
( :
.)
( :
.)
( :
:
.)
( :
:
(.
3. Aqwal al-Ulama
1110:
.
1172:
*** . (. ( :
III.PASAR BEBAS (FREE TRADE)
Deskripsi
Sebagai bagian dari warga dunia, Indonesia tidak bisa menghindar dari system
perdagangan global yang mempertukarkan barang dan jasa dengan mekanisme
-
7/25/2019 Draft Komisi Diniyah Maudhuiyah
23/39
tertentu. Ada banyak mekanisme perdagangan global, salah satunya adalah
diberlakukannya pasar bebas, dimana penjualan produk antar negara tidak lagi
dikenakan pajak, bea masuk atau hambatan perdagangan lainnya. Peran pemerintah
kurang lebih seperti wasit yang memastikan tidak ada kecurangan, sementara aturanmainnya ditentukan oleh regulasi internasional seperti GATT (General Agreement on
Tariffsand Trade), WTO (WorldTradeOrganisation), GATS (General Agreement on Trade
in Services), TRIPs (Trade Related Intellectual Property Right), TRIMs (Trade Related
Invesment Measures), AoA (Agreement on Agriculture) dan sebagainya.
Dalam konteks lokal Asia Tenggara, Negara-Negara yang tergabung didalam
ASEAN telah sepakat untuk memberlakukan pasar bebas yang disebut AFTA (Asean Free
Trade Area) pada bulan Desember 2015.Beberapa point kesepakatan AFTA antara lain
adalah penghapusan pembatasan komoditas dan penghapusan bea masuk impor
komoditas yang berada dalam kategori General Exception (GE).Di luar GE, diberlakukan
CEPT- AFTA (Common Effective Preferential Tariffs For ASEAN Free Trade Area), yakni
tahapan penurunan tarif dan penghapusan hambatan non-tarif. Komoditas CEPT- AFTA
umumnya adalah komoditas yang terkait dengan keamanan nasional, keselamatan, atau
kesehatan manusia, binatang, dan tumbuhan, serta untuk melestarikan obyek-obyek
arkeologi dan budaya.
Dengan diberlakukannya AFTA, arus barang, jasa, investasi, tenaga terampil
dan modal akan berputar secara bebas diantara Negara ASEAN. Mereka yang memiliki
daya saing tinggi akan meraup keuntungan besar, sementara yang tidak memiliki daya
saing akan menjadi pasar bagi pihak lain. Berdasarkan data, Indeks Daya Saing Global
(Global Competitiveness Index/GCI) Indonesia tahun 2014 berada di peringkat 34,
sementara Singapura berada di peringkat 2, Malaysia di peringkat 20, dan Thailand
yang berada di peringkat ke-31. Sementara Filipina berada di peringkat 52, Vietnam di
peringkat 68, Laos di peringkat 93, Kamboja di peringkat 95, dan Myanmar di peringkat
134.
Dengan posisi ini, dapat dikatakan bahwa posisi Indonesia belum terlalu siap.
Namun sekarang bukan waktunya mempertanyakan kesiapan Indonesia, karena AFTA
akan dimulai beberapa bulan lagi. Pada aras inilah NU perlu tampil ambil bagian.
Sebagai ormas keagamaan terbesar, NU diharapkan mampu memberikan landasasan
syari agar penanganan pasar bebas (free trade) tetap mengacu kepada fitrah
-
7/25/2019 Draft Komisi Diniyah Maudhuiyah
24/39
kemanusiaan. Sementera di level praksis, NU diharapkan mampu menyodorkan konsep
yang mampu mengayomi warga dari serangan modal yang kian masif.
Pertanyaan1. Bagaimana pandangan Islam tentang pasar bebas?
2. Bagaimana keberpihakan Negara kepada rakyat dan ekonomi nasional?
3. Apa yang perlu dilakukan oleh NU sebagai jamiyyah?
Jawaban
1. Pandangan Islam Tentang Pasar Bebas
Dalam pandangan Islam, manusia adalah alkaun al-jami yang diharapkan
mampu ber-relasi secara baik secara intrapersonal(hubungan dengan diri sendiri),
interpersonal (hubungan dunia sosial dan alam) dan transpersonal (hubungan
dengan Allah). Oleh karena itu, setiap orang diperintahkan untuk hidup seimbang.
Disamping harus berserah diri kepada Allah dengan beribadah (mahdlah), ia juga
berkewajiban mencari penghidupan (maisyah) untuk mempertahankan hidupnya.
Antara dunia dan akhirat, antara ibadah dan maisyah, antara masjid dan pasar,
tidak berdiri secara diametral, namun berada dalam formasi keseimbangan
(
77)
)
,
4,117
)
),2,
62)
Mengingat bahwa kemampuan seseorang berbeda antara yang satu dengan
lainnya, maka untuk memenuhi kebutuhan, mereka harus melakukan pertukaran.
Pertukaran ini dilakukan oleh sebuah mekanisme yang dikemudian hari dikenal
dengan istilah mekanisme pasar. Mekanisme pasar adalah proses yang berjalan atas
-
7/25/2019 Draft Komisi Diniyah Maudhuiyah
25/39
dasar gaya tarik-menarik supply dan demand sehingga terjadi kesepakatan pada
titik equilibrium.
Mekanisme pasar tersebut harus diakui telah terbukti berguna untuk
memecahkan banyak permasalahan ekonomi. Oleh karena itu, Islam pada dasarnyamengakui keberadaan mekanisme pasar. Harga sebuah barang atau jasa diserahkan
kepada keseimbangan permintaan dan penawaran. Keseimbangan ini terjadi bila
antara penjual dan pembeli bersikap saling merelakan. Jadi, harga ditentukan oleh
kemampuan penjual untuk menyediakan barang yang ditawarkan kepada pembeli,
dan kemampuan pembeli untuk mendapatkan barang tersebut dari penjual. Dalam
posisi pasar sempurna seperti ini, Negara tidak boleh melakukan intervesi pasar.
(
29)
),1,410)
.
.
(3,222),
- -
.
..
" :
:
:
)
( .
-
7/25/2019 Draft Komisi Diniyah Maudhuiyah
26/39
:
,
("
5,407)
) (
(
,25,3)
Dalam masalah tertentu, misalnya soal distribusi pendapatan,
ketidaksempumaam pasar, dan eksternalitas, dimana mekanisme pasar tidak
mampu menyelesaikan dengan baik, Pemerintah wajib turun tangan dengan
mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang mempengaruhi pasar untuk menjaga
kesinambungan perniagaan dalam kehidupan masyarakat.
Apabila penyababnya adalah perubahan pada permintaan dan penawaran,
maka mekanisme stabilisasi pasar dilakukan melalui intervensi pasar. Sedangkan
bila penyebabnya adalah distori terhadap permintaan dan penawaran, maka
mekanisme pengendalian dilakukan melalui penghilangan distorsi.
,
(942,4)
.
,( 1,29)
:
.
,
( .
1,40)
Dalam kasus perdagangan internasional, pemerintah diperkenankan
menerapkan tarif dan bea masuk impor. Disamping untuk menambah kas Negara,
-
7/25/2019 Draft Komisi Diniyah Maudhuiyah
27/39
hal ini juga dimaksudkan untuk menstabilkan harga barang yang beredar di pasar.
Negara harus memastikan tidak boleh ada mekanisme pasar yang potensial
melakukan ketidakadilan, sehingga mengganggu terpenuhinya hak dasar seseorang,
baik yang sifatnya individual (private goods) seperti sandang, pangan dan papan,maupun yang bersifat publik (public goods) seperti pendidikan, kesehatan,
kelestarian lingkungan, bebas polusi, dan lain-lain.
(.
.
,220,40)
(
)
(
)
(
)
)
(
( (
( ) (
)
(
)
)
(
)
(
) ) ) (
,
(
9,282)
2. Keberpihakan Negara Kepada Rakyat dan Perekonomian Nasional
Dalam pandangan Islam, negara sebagai artikulasi kekuasaan Allah di muka
bumi, mempunyai tugas mewujudkan kemaslahatan di antara rakyatnya secara
dhahir dan batin. Dalam soal ekonomi, Negara wajib menciptakan kemakmuran dan
kesejahteraan secara adil, mendistribusikan kekayaan negara secara merata kepada
rakyat, sehingga tidak terjadi konsentrasi perputaran modal diantara mereka yang
-
7/25/2019 Draft Komisi Diniyah Maudhuiyah
28/39
kaya saja. Negara harus memastikan bahwa sumber daya (resources) yang ada
dikelola untuk sebesar-besarnya memberikan kemakmuran bagi rakyatnya.
Oleh karena itu, negara harus menciptakan struktur ekonomi yang sehat dan
adil. Resources diprioritaskan untuk menutup kebutuhan dlaruriyat(necessities), danhanya surplus resourcesyang dicurahkan untuk hal-hal yang hajiyyat(comforts) dan
hal-hal yang tahsiniyyat (luxuries). Rakyat harus diberi akses yang sama untuk
mengakses sumber daya alam, memproduksi, mendistribusi, dan mengambil
keuntungan dari modal tersebut, asal dilakukan secara fair, adil, dan tidak
menimbulkan mafsadah, baik secara mikro ataupun makro.
Pada saat yang bersamaan, baik negara maupun rakyat harus sama-sama
merevolusi mentalnya. Negara harus berkomitmen tinggi untuk menjadi
pemerintahan yang bersih, jujur, adil dan konsisten memerangi segala tindakan
yang menjadi virus bagi penyehatan ekonomi Nasional. Sementara rakyat harus
meningkatkan kreativitas dan kapasitasnya agar mampu bebuat di pasar bebas.
Tentu lagi-lagi negara harus turun tangan mendampingi mereka, melindungi,
mendidik, meningkatkan skill dan memberinya akses yang luas terhadap
permodalan.
Apabila cara ini sengaja tidak dilakukan, atau dilakukan dengan main-
main, maka rakyat harus melakukan amar maruf kepada pemerintah sesuai
porsinya untuk menghindari tindakan anarkis. Mengharapkan orang terus bersabar
menahan lapar, sementara lingkunganya bergelimang dengan segala kemewahan,
tentu sangat tidak bermoral. Al-Qur'an menyebut manusia jenis ini sebagai
pendusta agama.
:
:
:
(
)
)(
)
(
-
7/25/2019 Draft Komisi Diniyah Maudhuiyah
29/39
.
,( (1,96
), (1,129
)
: :
:
:
-
:
:
/(1--
233)
(
:1-3(
-
7/25/2019 Draft Komisi Diniyah Maudhuiyah
30/39
,
(
1,17)
: (
(
.
)
(
:
248
): )182
3. Yang perlu dilakukan oleh NU sebagai jamiyyah
Umumnya, ekonomi warga NU tumbuh secara natural karena adanya
sejumlah potensi ekonomi disekelilingnya. Mulanya mereka tumbuh tanpa adanya
insentif artifisial, atau dengan kata lain hanya mengandalkan naluri usaha dan
kelimpahan sumber daya alam, sumber daya manusia, serta peluang pasar.Oleh karenanya, NU perlu meningkatkan daya saing global jamaahnya agar
mampu bersaing di pasar bebas. Beberapa tindakan yang cukup mendesak untuk
dilakukan antara lain adalah:
1. Perluasan akses warga NU terhadap sumber-sumber daya produktif
(prasarana sosial ekonomi, permodalan, informasi, teknologi, dan inovasi
teknologi, serta pelayanan publik dan pasar);
2.
Pengingkatan kualitas SDM masyarakat NU;3. Mendorong terciptanya perluasan lapangan kerja dengan meningkatkan
produktifitas dan nilai tambah usaha pertanian dan penumbuhan aktivitas
ekonomi non pertanian;
4. Peningkatan kualitas pelayanan-pelayanan sosial (pendidikan, kesehatan,
permukiman, infrastruktur ekonomi, dll);
5. Peningkatan partisipasi masyarakat NU dalam proses pengambilan keputusan
Negara;6.
Pemantapan kelembagaan dan organisasi ekonomi berbasis masyarakat NU;
-
7/25/2019 Draft Komisi Diniyah Maudhuiyah
31/39
7. Peningkatan koordinasi lintas bidang, baik dalam internal NU, maupun
dengan pihak terkait. ***
IV.
HUTANG LUAR NEGERI
Deskripsi :
Sejarah bangsa Indonesia ternyata sangat lekat dengan utang luar negeri. Sejak
Indonesia merdeka pada tahun 1945, utang luar negeri tidak pernah terlepas dari kita.
Bank Indonesia (BI) mencatat, posisi Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada akhir
triwulan I-2015 mencapai 298,1 miliar dollar AS. Utang tersebut terdiri dari utang luar
negeri pemerintah sebesar 132,8 miliar dollar AS (44,5%) dan utang sektor swasta
sebesar 165,3 miliar dollar AS (55,5%). Posisi ini tumbuh melambat yakni 7,6 % (yoy)
dibandingkan triwulan sebelumnya, yakni 10,2 % (yoy).
Jika dibandingkan dengan data kekayaan sumber daya alam, kondisi tersebut
sangat ironis dan mengkhawatirkan, walau pemerintah dengan indikator ekonomi
makro masih menyatakan aman. Akumulasi hutang yang menumpuk membuat
pertumbuhan ekonomi tidak bergerak, rawan resiko, dan menimbulkan disinsentif bagi
pengelola ekonomi untuk mencapai kinerja baik akibat terlalu besarnya transfer keluar
untuk memenuhi kewajiban hutang luar negeri.Sebagai bangsa yang mendambakan kemandirian dan bermartabat di mata
dunia, kita menginginkan negara yang bebas utang. Walau tidak mudah, sudah saatnya
kita merenungkan kembali kebijakan defisit anggaran yang digunakan untuk
mendukung ekspansi fiskal dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi. Kita tidak
boleh selamanya terjebak pada skema pembiayaan utang untuk membiayai
pembangunan. Oleh karena itu, dibutuhkan formulasi baru agar pembiayaan
pembangunan tidak lagi mengandalkan dari utang.
Pertanyaan
1. Dalam situasi apa negara boleh utang
2. Untuk kepentingan apa uang hasil utang bisa digunakan
3. Apa yang perlu dilakukan agar negara terbebas dari hutang?
Jawaban1. Dalam situasi apa negara boleh utang
-
7/25/2019 Draft Komisi Diniyah Maudhuiyah
32/39
Allah menjadikan manusia secara berpasangan, ada yang kaya dan ada yang
miskin. Lazimnya, utang dilakukan oleh si miskin karena adanya ketidakseimbang
pengeluaran (out put) dan pemasukan (input). Oleh karena itu, mencari pertolonganberupa pinjaman kepada orang lain untuk menambal selisih input dan out put tidak
dilarang. Sementara meminjami orang/pihak lain yang tengah tertimpa musibah
ketidakseimbangan input dan out put dipandang sebagai kebaikan.
Berkaitan dengan transaksi hutang, Islam mengajarkan sebisa mungkin dapat
menahan diri dari berhutang. Jika terpaksa dilakukan, maka sejak awal harus selalu
berusaha untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan waktu yang disepakati, atau
seketika punya kemampuan untuk membayar. Sengaja mengulur pembayaraan
dipandang sebagai sebuah kedzaliman. Dari sisi kreditur, Islam mengajarkan
hendaknya dalam memberikan pinjaman, kreditur tidak bermaksud lain kecuali
menolong, apalagi mencari utung. Jika sudah jatuh tempo, tapi pihak debitur benar-
benar dalam kondisi tidak mampu, dianjurkan untuk memberi tenggang waktu dengan
reschedulingatau membebaskannya.
Demikian juga negara. Sejauh ia dapat membiayai dirinya sendiri, posisi tidak
mengambil hutang adalah jauh lebih baik. Hutang hanya diperkenankan dalam posisi
yang sangat membutuhkan untuk pembangunan yang sifatnya produktif sehingga dapar
segera membayar kembali.
.
.
..(
)
.
.
.
.
-
7/25/2019 Draft Komisi Diniyah Maudhuiyah
33/39
2. Untuk kepentingan apa uang hasil utang bisa digunakan
Sesuai dengan maqamnya, utang hanya diperkenankan untuk membiayai
hal-hal yang sifatnya mendesak (hajiyyat), dan diprioritaskan untuk pendanaan hal-
hal yang berimplikasi pada hajat hidup rakyat, seperti pembangunan energy dan
infrastruktur. Hal ini karena tugas negara pada hakikatnya adalah menegakkan
keadilan dan kesejahteraan bagi semua, terutama bagi kalangan rakyat lemah, tanpa
membeda-bedakan latar belakang keyakinan agama dan kesukuan mereka. Rakyat
kecil dan lemah itulah yang senantiasa harus menjadi prioritas kerja negara, baik
dengan uang sendiri atau uang pinjaman. Dana utang sama sekali tidak
diperkenankan untuk membiayai pos-pos yang menguntungkan sebagian kecil
rakyat, apalagi dengan cara-cara yang tidak halal.
--
-
-
.
.
.
.
--
.
.
-
7/25/2019 Draft Komisi Diniyah Maudhuiyah
34/39
.
.
3.Apa yang perlu dilakukan agar negara terbebas dari hutang?
Secara prinsip, negara harus berkomitment untuk segera melunasi semua
hutangnya. Postur APBN harus ditata sedemikian rupa agar pembangunan tetap
berjalan, namun pada saat yang sama hutang juga terbayar. Untuk kepentingan ini,
ada beberapa hal yang perlu dilakukan.
Pertama, pada dasarnya yang wajib kita bayar adalah utang-utang pokok,
bukan beban bunga. Oleh karena itu sah apabila Pemerintah RI menuntut
pembebasan bunga dari negara-negara kreditor.
Kedua, Pemerintah harus secara tegas mengontrol anggaran agar tidak
bocor, dan menarik kembali uang negara yang telah dijarah oleh para koruptor, baik
dari kalangan pejabat atau pengusaha.
Ketiga, pemerintah sedapat mungkin melakukan efisiensi dengan
menggunakan barang dan jasa dalam negeri yang dibarengi dengan kebijakan pro
growth, pro job, pro poor, dan pro environment.
Keempat, Pemerintah dianjurkan melakukan optimalisasi dana penerimaan
pajak, cukai dan pembiayaan non utang dari keuntungan pengelolaan aset negara,
Badan Usaha Milik Negara (BUMN), pembiayaan dari saldo rekening Pemerintah dari
penerimaan Rekening Dana Investasi (RDI), Rekening Pembangunan Daerah (RPD),
Rekening Pembangunan Hutan (RPH), Saldo Anggaran Lebih (SAL), dan rekening
lainnya. ***
V. HUKUMAN MATI DALAM PERSPEKTIF HAM
Deskripsi
Islam secara tegas mensyariatkan hukuman mati yang lazim disebut
qishash. Yakni, hukuman mati sebagai sanksi hukum atas tindak kejahatan
pembunuhan. Hukuman mati juga diterapkan untuk berbagai tindak kejahatan
berat tertentu. Hukuman mati atas kejahatan berat yang sangat keji merupakanperingatan dan ancaman keras bagi siapa pun agar tidak melakukannya.
-
7/25/2019 Draft Komisi Diniyah Maudhuiyah
35/39
Beberapa negara ternyata menerapkan hukuman mati untuk tindakan
tertentu yang membahayakan dengan berbagai tujuan. Namun, banyak lebih
banyak negara tidak menerapkan hukuman mati. Pro dan kontra hukuman mati
sampai sekarang menjadi perdebatan yang tidak berujung. Pihak yang setujupenerapan hukuman mati mempunyai argumen yang rasional dan faktual, tetapi
pihak yang tidak setuju tentu tidak kurang alasan.
Pertanyaan
1. Mengapakah Islam menerapkan hukuman mati?
2. Apakah hukuman mati tidak melanggar Hak Asasi Manusia?
Jawaban
1.
Islam Menerapkan Hukuman Mati
Hukuman mati yang diterapkan dalam syari'at Islam merupakan bukti
upaya serius untuk memberantas kejahatan berat yang menjadi bencana
kemanusiaan. Misalnya, hukuman mati bagi pelaku pembunuhan. Sanksi
hukuman mati itu merupakan harga mati yang tidak dapat ditawar lagi.
Hukuman mati merupakan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya, dan
menjadi pelajaran paling efektif bagi orang lain supaya tidak berbuat hal yang
sama.
Dengan demikian, dapat difahami bahwa hukuman mati pada hakikatnya
dimaksudkan untuk beberapa hal, antara lain; a. memberantas tuntas kejahatan
yang tidak dapat diberantas dengan hukuman yang lebih ringan, b. orang lain
akan terkendali untuk tidak melakukannya karena mereka tidak akan mau
dihukum mati, c. melindungi orang banyak dari tindak kejahatan itu.
2.
Hukuman Mati Tidak Melanggar HAM
Hakikat disyari'atkannya hukuman mati sebagaimana paparan di atas
telah jelas, bahwa hukuman mati tidak dapat dinyatakan melanggar HAM
terkait dengan hak hidup seseorang. Akan tetapi hukumam mati justeru
memberantas pelanggaran HAM yang menjadi bencana kemanusiaan terkait
hak hidup banyak orang. Lebih jelas dan tegas, dapat disimpulkan beberapa hal,
antara lain:
-
7/25/2019 Draft Komisi Diniyah Maudhuiyah
36/39
b. Hukuman mati merupakan hukuman yang setimpal dengan kejahatan berat
yang telah dilakukan, yakni pembunuhan, atau kejahatan berat lainnya yang
merebak dan sulit diberantas dengan hukuman yang lebih rendah.
c.
Hukuman mati yang seimbang dengan perbuatannya itu merupakanpelajaran yang paling efektif bagi siapa pun untuk tidak melakukan
kejahatan berat yang serupa.
d. Hukuman mati yang setimpal dengan kejahatannya itu merupakan cara
yang paling tepat untuk melindungi masyarakat luas dari berbagai bentuk
kejahatan berat khususnya.
B. Dasar Penetapan
Al-Qur'an
):
178)
:
(
179)
:
(32)
Al-Sunnah
( :
:
:
.)
.
Al-Maraji'
/ :
:
:
/
( .
: 11420 1
210)
-
7/25/2019 Draft Komisi Diniyah Maudhuiyah
37/39
:
/
:
..... .
:
:
:
/ ( .
:
11419 383-84)
:
:
)
( :
).
1405 .451)
:
{ :
( }
32 )
.
(
2137)*** .
VI.ASAS PRADUGA TAK BERSALAH
Deskripsi :
Di antara hadis yang sangat popular di kalangan kaum santri adalah sabda Nabi saw.:
-
7/25/2019 Draft Komisi Diniyah Maudhuiyah
38/39
.
Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah.
Hadis ini mengandung arti bahwa pada dasarnya manusia itu putih, bersih, jujur,
adil, baik, dan seterusnya. Sejalan dengan prinsip dasar ini adalah suatu asas yang di
kalangan ahli hukum, baik hukum positif maupun hukum Islam, dikenal dengan istilah
asas praduga tak bersalah, yakni bahwa manusia pada dasarnya tidak bersalah. Kaidah
Fikih mengatakan;
.
Pada asalnya, (seseorang) terbebas dari tanggung-jawab.
Dalam ibarat yang lain dikatakan;
.
Orang yang yang dicurigai bebas dari (kesalahan) sampai terbukti kesalahannya.
Berdasarkan asas ini, bila terjadi sengketa antara dua pihak yang satu berstatus
sebagai pendakwa () dan yang lain sebagai tersangka/terdakwa ( ), maka
yang memiliki posisi kuat adalah tersangka/terdakwa. Sedangkan pendakwa berada
dalam posisi lemah. Oleh karena itu, suatu gugatan/dakwaan tidak bisa diterima kecuali
memiliki alat bukti kuat yang dapat mengalahkan asas praduga tak bersalah, yaitu
bayyinah/saksi yang telah teruji integritasnya.
Apabila pendakwa tidak memiliki alat bukti yang kuat, maka terdakwa bisa
dimenangkan dengan hanya mengajukan hujah yang lemah, yaitu sumpah. Nabi saw.
bersabda;
,
.
-
7/25/2019 Draft Komisi Diniyah Maudhuiyah
39/39
Andaikan seseorang dituruti berdasarkan dakwaannya, tentu semua orang akan
menuntut darah orang lain dan hartanya, tetapi bukti adalah kewajiban pendakwa dan
sumpah merupakan kewajiban pihak yang mengingkari (dakwaan).37
Pertanyaannya: dalam soal apa/dalam wilayah apa asas praduga tak bersalah inidapat menjadi pegangan?
Pertanyaan ini muncul karena banyak persoalan dimana asas ini tidak bisa
digunakan misalnya soal periwayatan ( ) dan kesaksian (). Riwayat dan
kesaksian seseorang tidak bisa diterima kecuali disampaikan/diberikan oleh orang
yang telah teruji integritasnya melalui prinsip tazkiyyah (semacam fit and propertest)
yang dilakukan secara jujur dan fair. Bahkan orang yang mastr al-adlah(orang yang
secara lahir tergolong sebagai orang yang baik-baik, tetapi belum diuji) tidak dapat
diterima riwayat dan kesaksiannya.
Ini periwayat dan saksi. Lalu bagaimana dengan pemimpin dan pejabat?
Di dalam kitab-kitab Fikih dijelaskan bahwa syarat-syarat pemimpin atau pejabat
baik legeslatif, eksekutif, maupun yudikatif tidak kalah sulit untuk dipenuhi dibanding
syarat-syarat periwayat dan saksi. Syarat terpenting adalah kapabelitas dan integritas,
kejujuran dan keadilan yang sudah dibuktikan, tidak hanya berdasarkan kondisi lahir
belaka.
Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa asas praduga tak bersalah hanya
dijadikan pedoman dalam konteks tajrm(untuk menghukum seseorang), bukan dalam
rangka takrm (memberi kehormatan) dengan suatu jabatan atau amanat publik. Orang
yang sudah terlanjur memegang suatu jabatan kemudian terindikasi kuat melakukan
penyimpangan selayaknya mengundurkan diri dan tidak terus bertahan dengan dalil
asas praduga tak bersalah. ***
===== o0o =====
top related