draft modul pelaporan_12 april 2010

7/24/2019 Draft Modul Pelaporan_12 April 2010

http://slidepdf.com/reader/full/draft-modul-pelaporan12-april-2010 1/99

Direktorat Transformasi Perbendaharaan

Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Kementerian Keuangan Republik Indonesia

versi 120410

DRAFT

Imagine the Future …

Make it Happen

JAKARTA, 2010

MODUL

PELAPORAN (REPORTING)



Modul Pelaporan | 2

--------oooO0Oooo--------

Modul Pelaporan ini masih berupa draft (rancangan)

yang akan terus mengalami perbaikan

Modul yang sederhana ini

masih memerlukan

pengkajian

yang

lebih

dalam

dan diskusi yang lebih intens dengan berbagai pihak (stakeholders)

Saran‐saran dan masukan sangat dibutuhkan untuk penyempurnaan modul

ini

Ucapan terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang telah

membantu dalam penyusunan modul ini

--------oooO0Oooo--------



Modul Pelaporan | 3

DAFTAR ISI

Halaman

Judul

………….………………….……………………………………….………………

1

Daftar Isi ……………………….…………………………………………….……………… 3

Daftar Gambar ………….………………………………………………………………………… 4

Daftar Istilah ………………………………………………….…………………………………… 5

Bab I PENDAHULUAN 7

I.1. Latar Belakang

I.2. Dasar Hukum

I.3.

Tujuan

dan

Ruang

Lingkup

I.4. Sistematika Penyajian

Bab II VISI MISI DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN 13

II.1. Visi Misi Ditjen Perbendaharaan

II.2. SPAN Salah Satu Strategi Mewujudkan Visi Misi

Ditjen Perbendaharaan

II.3. Tujuan, Sasaran, dan Manfaat Proses Bisnis Pelaporan

dalam Rangka SPAN

Bab III EXISTING BUSINESS PROCESS PELAPORAN 19

III. 1. Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat III. 2. Proses Bisnis Pelaporan

III. 3. Laporan Keuangan

III. 4. Analisis Existing Proses Bisnis Pelaporan

Bab IV PERANCANGAN FUTURE VISION PROSES BISNIS PELAPORAN 40

IV. 1. Konsep Pengembangan Proses Bisnis Pelaporan

IV. 2. Penyempurnaan Proses Bisnis Pelaporan

IV. 3. Pengembangan Laporan

IV. 4. Isue‐Isu Lain terkait Pelaporan yang

Masih dalam

Pengkajian

Bab V STRATEGI IMPLEMENTASI 93

Bab VI PENUTUP 97

Daftar Pustaka 99



Modul Pelaporan | 4

DAFTAR GAMBAR

Gambar II. 1 : Gambaran Umum SPAN

Gambar III. 1 : Kerangka Umum SAPP

Gambar III. 2 : Hubungan SAPP dengan Sistem Lain

Gambar III. 3 : Mekanisme Pelaporan SA‐BUN

Gambar III. 4 : Mapping Proses Bisnis Penyusunan LKPP (Current)

Gambar III. 5 : Hubungan Laporan Kinerja dengan LKPP

Gambar III. 6 : Alur Proses Bisnis Penyusunan LKPP (Current)

Gambar IV. 1 : Usulan 1 Proses Bisnis Pelaporan (Future)

Gambar IV. 2 : Usulan 2 Proses Bisnis Pelaporan (Future)

Gambar IV. 3 : Proses Rekonsiliasi di Semua Level (Current)

Gambar IV. 4 : Usulan Proses Rekonsiliasi dalam Rangka SPAN

Gambar IV. 5 : Mekanisme Akses Otorisasi

Gambar IV. 6 : Penyusunan Laporan Keuangan

Gambar IV. 7 : Hubungan Laporan Kinerja dengan LKPP



Modul Pelaporan | 5

DAFTAR ISTILAH

SAPP : Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat

SABUN : Sistem Akuntansi Bendahara Umum Negara

SAI

:

Sistem Akuntansi

Instansi

SPAN : Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara

SIMAK BMN : Sistem Akuntansi Barang Milik Negara

SiAP : Sistem Akuntansi Pusat

SA‐UPH : Sistem Akuntansi Utang Pemerintah dan Hibah

SA‐IP : Sistem Akuntansi Investasi Pemerintah

SA‐PP : Sistem Akuntansi Penerusan Pinjaman

SA‐TD : Sistem Akuntansi Transfer Daerah

SA‐BSBL : Sistem Akuntansi Belanja Subsidi dan Belanja Lain‐

lain

SA‐TK

:

Sistem Akuntansi

Transaksi

Khusus

SA‐BL : Sistem Akuntansi Badan Lainnya

BP : Budget Preparation (Perencanaan Anggaran)

MOSA : Management of Spending Authority (Manajemen

DIPA)

BC : Budget Commitment (Manajemen Komitment

Anggaran)

PM : Payment Management (Manajemen Pembayaran)

GR : Government Receipt Management (Manajemen

Penerimaan Negara)

CM

:

Cash Management

(Manajemen

Kas)

GL : General Ledger

COA : Chart of Accounts (Bagan Akun Standar)

Reporting : Modul Pelaporan

LKPP : Laporan Keuangan Pemerintah Pusat

RKA‐KL : Rencana Kerja Anggaran Kementerian

Negara/Lembaga

BUN : Bendahara Umum Negara

UAKPA : Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran

UAPPA‐W : Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran

Wilayah

UAPPA‐E1 : Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran

Eselon 1

UAPA : Unit Akuntansi Pengguna Anggaran

UABUN : Unit Akuntansi Bendahara Umum Negara

UAKBUN : Unit Akuntansi Kuasa Bendahara Umum Negara

UAKKBUN : Unit Akuntansi Koordinator Kuasa Bendahara

Umum Negara

COO : Chief Operational Officer

CFO : Chief Financial Officer



Modul Pelaporan | 6

Internal Report : Laporan Internal yaitu laporan yang dihasilkan

untuk menyediakan informasi bagi pengguna

internal (pemerintah) seperti Presiden, Menteri

Keuangan, Menteri/Pimpinan Lembaga, Dirjen

Perbendaharaan, dan lain lain.

External Report

:

Laporan Eksternal

yaitu

laporan

yang

dihasilkan

untuk menyediakan informasi bagi pengguna

eksternal, seperti masyarakat (publik), DPR,

lembaga internasional, negara donor, dan lain‐lain.

LKj : Laporan Kinerja

LK KL : Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga

SAL/SAK : Sisa Anggaran Lebih/Kurang

SiLPA : Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran

Single Database : Database tunggal atau database yang terintegrasi

Accrual Basis : Basis dalam akuntansi dimana transaksi dicatat

pada saat

terjadinya,

dan

tidak

pada

saat

kas

diterima atau dikeluarkan …………

Cash Basis : Basis dalam akuntansi dimana transaksi dicatat

pada saat kas diterima atau dikeluarkan ………….

Cash Towards Accrual : Basis dalam akuntansi dimana …………

LRA : Laporan Realisasi Anggaran

LAK : Laporan Arus Kas

Reversing Entry : Jurnal Pembalik

User‐Defined Report : Laporan yang didefinisikan sendiri oleh user

(pengguna) sesuai dengan kebutuhannya

Performance Report

:

Laporan Kinerja

yaitu

laporan

yang

berisi

informasi

tentang capaian kinerja (output/outcome) yang

telah dicapai oleh suatu entitas

Fit Gap Analysis : Analisis terhadap ada tidaknya gap yang terjadi

antara sistem aplikasi oracle dengan kebutuhan

pengguna (users requirments) …..….



Modul Pelaporan | 7

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lahirnya paket Undang‐Undang Keuangan Negara menandai dimulainya

reformasi di bidang pengelolaan keuangan negara. Salah satu agenda reformasi

manajemen keuangan tersebut adalah reformasi di bidang penganggaran dan

perbendaharan negara, yang diimplementasikan melalui proyek SPAN (Sistem

Perbendaharaan dan Anggaran Negara). Reformasi pengelolaan keuangan negara melalui

SPAN antara lain mencakup pengembangan proses bisnis mulai dari perencanaan anggran,

pelaksanaan anggaran sampai dengan pertanggungjawaban anggran. Salah satu bisnis proses

yang harus dikembangan termasuk Proses Bisnis Pelaporan yang merupakan muara dari seluruh

proses yang ada.

Undang‐undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara pasal 2

menyatakan bahwa perbendaharaan negara diantaranya meliputi penyelenggaraan

akuntansi dan sistem informasi manajemen keuangan negara/daerah serta penyusunan

laporan pertanggungjawaban APBN/APBD. Undang‐undang Nomor 17 tahun 2003

menyatakan pada pasal 8 bahwa dalam rangka pelaksanaan kekuasaan atas

pengelolaan fiskal, menteri keuangan mempunyai tugas antara lain menyusun laporan

keuangan yang merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN, sementara pada

pasal 9 dinyatakan juga bahwa menteri /pimpinan lembaga pengguna anggaran dan

barang mempunyai tugas menyusun dan menyampaikan laporan keuangan

kementerian/lembaga yang dipimpinnya. Laporan sebagaimana dijelaskan dalam



Modul Pelaporan | 8

Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja

Instansi Pemerintah terdiri atas dua jenis laporan yaitu Laporan Keuangan dan Laporan

Kinerja.

Untuk menghasilkan laporan keuangan, setiap Kementerian Negara/Lembaga

sebagai suatu entitas baik sebagai entitas akuntansi maupun entitas pelaporan

memerlukan suatu sistem akuntansi yang dapat digunakan oleh setiap instansi

pengguna dana yang bersumber dari APBN dan pelaksanaan anggaran pembiayaan dan

perhitungan. Menteri

keuangan

selaku

Bendahara

Umum

Negara

sesuai

pasal

7 UU

No.

1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara berwenang menetapkan sistem

akuntansi dan pelaporan keuangan negara. Sistem akuntansi dan pelaporan tersebut

diakomodir dalam Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat (SAPP). Berdasarkan Pasal 3

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171 tahun 2007 tentang Sistem Akuntansi dan

Pelaporan

Keuangan

Pemerintah

Pusat,

SAPP

didefinisikan

sebagai

sistem

yang

digunakan untuk menghasilkan laporan keuangan pemerintah pusat yang terdiri dari

SA‐BUN dan SAI, yang dilaksanakan oleh menteri keuangan selaku pengelola fiskal dan

wakil pemerintah dalam kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan.

Berkaitan dengan laporan kinerja sebagaimana yang disebutkan pada pasal 17

PP

No

8

tahun

2006

adalah

ringkasan

tentang

keluaran

dari

masing‐masing

kegiatan

dan hasil yang dicapai dari masing‐masing program sebagaimana ditetapkan dalam

dokumen pelaksanaan APBN/APBD. Bentuk dan isinya disesuaikan dengan isi rencana

kerja dan anggaran. Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) yang

menghasilkan laporan kinerja dikembangkan secara terintegrasi dengan sistem



Modul Pelaporan | 9

perencanaan, sistem penganggaran, sistem perbendaharaan dan sistem akuntansi

pemerintahan.

Pelaporan (reporting)

merupakan

wujud

dari

tahapan

pertanggungjawaban

dalam siklus anggaran (budget cycle). Pelaporan keuangan yang dihasilkan dari SAPP

merupakan salah satu bagian dari siklus anggaran yang turut mengalami transformasi

dalam wadah Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN). SPAN adalah

suatu sistem yang mengintegrasikan seluruh tahap dari siklus anggaran mulai dari

perencanaan,

pelaksanaan

dan

pertanggungjawaban

anggaran.

Laporan

keuangan

dibagi menjadi laporan internal dan laporan eksternal. Laporan internal adalah laporan

yang dihasilkan oleh tiap direktorat eselon II internal Direktorat Jenderal

Perbendaharaan (DJPB) sebagai laporan manajerial dari masing‐masing direktorat

tersebut yang berfungsi sebagai bahan informasi dan pengambilan keputusan

manajerial

sementara

laporan

eksternal

adalah

berupa

Laporan

Keuangan

Pemerintah

Pusat yang dihasilkan sebagai bahan pertanggungjawaban dari pengelolaan keuangan

pemerintah oleh BUN yang diperuntukkan bagi external users seperti DPR, BPK, KPK,dll.

Penyempurnaan proses bisnis pelaporan menjadi bagian yang penting dalam

SPAN, perbaikan dan penyempurnaan perlu dilakukan terhadap existing bussines

process

untuk

disesuaikan dengan

kebutuhan

SPAN

nantinya.

Penyempurnaan

yang

ke

depannya dapat memberikan efisiensi dan efektifitas dalam kegiatan pelaporan. Oleh

karena itu dalam mendesain suatu proses bisnis penyusunan laporan yang sesuai

dengan SPAN diperlukan ide‐ide dan pemikiran dari penyempurnaan proses bisnis

tersebut selain itu juga perlu adanya benchmark proses pelaporan dari negara‐negara

lain yang

bisa

diterapkan

di

Indonesia.

Modul

pelaporan

ini

berusaha

untuk

melakukan



Modul Pelaporan | 10

pemetaan terhadap existing bussines process untuk kemudian memberikan gambaran

mengenai future vision dari proses bisnis pelaporan kedepannya.

B. Dasar Hukum

Dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan modul pelaporan ini adalah

sebagai berikut:

1. UU No.17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara

2. UU No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

3. PP No. 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah

4. PMK No. 171 tahun 2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

Pemerintah Pusat

5. PP No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah

6. PMK No. 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

Pemerintah Pusat

7. Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor: PER 66/Pb/2006 tentang Pedoman

Rekonsiliasi dan Analisa, dan Penyusunan Laporan Keuangan Tingkat Kuasa BUN

KPPN dan Kanwil Ditjen Perbendaharaan.

8. Perdirjen Nomor. PER 36/PB/2009 tentang Pedoman Rekonsiliasi dan Penyusunan

Laporan Keuangan Kuasa Bendahara Umum Negara

9. Draft Standar Akuntansi berbasis Akrual




C. Tujuan dan Ruang lingkup Modul

Tujuan penulisan modul ini adalah sebagai rancangan dalam bisnis proses

pelaporan terkait

SPAN

dengan

ruang

lingkup

:

1. Pemetaan terhadap existing bussines process untuk selanjutnya di lakukan analisis

mengenai kelemahan dan keunggulan dari proses tersebut

2. Perancangan future vision proses bisnis pelaporan dengan melakukan

penyempurnaan terhadap existing bussines process yang ada dan best practice

negara‐negara lain dalam penerapan proses bisnis pelaporan

D. Sistematika Penulisan

Penulisan modul ini akan dibagi menjadi lima bab dengan susunan dan

penjelasan

sebagai

berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan gambaran umum pelaporan yang terdiri atas latar

belakang disertai landasan hukum yang mendasarinya, tujuan dan ruang

lingkup serta sistematika penulisan modul

BAB II VISI DAN MISI DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

Bab ini berisi visi dan misi dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan kaitan

pencapaiannya dengan kerangka umum SPAN terutama proses bisnis

akuntansi dan pelaporan.




BAB II PROSES BISNIS PELAPORAN DALAM KERANGKA SPAN

Bab ini berisi konsep dasar dari pelaporan, terdiri dari definisi laporan, jenis‐

jenis laporan, kegiatan pelaporan dalam tatanan pemerintah dan teori yang

berkaitan dengannya. kerangka umum SPAN terdiri dari definisi umum SPAN,

proses bisnis pelaporan dalam kerangka SPAN

BAB III EXISTING PROSES BISNIS PELAPORAN

Bab ini berisi uraian deskriptif mengenai proses bisnis pelaporan yang tengah

berlangsung pada

saat

ini

beserta

identifikasi

kelebihan

dan

kekurangan

yang

ada.

BAB IV PERANCANGAN FUTURE VISION PROSES BISNIS PELAPORAN

Bab ini berisi analisa dan rancangan dari proses bisnis pelaporan pada masa

depan terkait dengan SPAN dan disertai dengan best practice dari negara‐

negara

yang

memiliki

proses

bisnis

pelaporan

yang

cukup

baik.

Bab

yang

merupakan inti dari modul ini terdiri dari dua sub bab, Penyempurnaan Proses

Bisnis Pelaporan dan Pengembangan Laporan.

BAB V PENUTUP

Bab ini merupakan kesimpulan dari pembahasan bab‐bab sebelumnya disertai

dengan saran yang memungkinkan terjadinya perbaikan dan peningkatan

dalam proses bisnis pelaporan.




BAB II

VISI MISI DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

A. Visi dan Misi Ditjen Perbendaharaan

Visi dan misi sebuah organisasi merupakan sesuatu yang ingin dicapai dari

sebuah organisasi, atau bisa juga merupakan sebuah gambaran ideal dari suatu

organisasi di masa depan. Untuk mencapai visi dan misi tersebut, diperlukan

rencana strategis yang harus dipahami dan dilaksanakan oleh seluruh anggota

organisasi. Demikian halnya dengan Ditjen Perbendaharaan, sebagai sebuah

organisasi, Ditjen Perbendaharaan mempunyai visi dan misi sebagai sebagai

panduan dalam mengarahkan organisasinya.

Visi Ditjen Perbendaharaan adalah “Menjadi Pengelola Perbendaharaan

Negara yang Profesional, Transparan dan Akuntabel dalam Proses Mewujudkan

Bangsa yang Mandiri dan Sejahtera”. Sementara itu, untuk mewujudkan hal

tersebut, visi kemudian diterjemahkan lagi dalam misi. Sebagai salah satu unit

eselon I di lingkungan Departemen Keuangan, Ditjen Perbendaharaan mempunyai

peran yang sangat strategis dalam siklus APBN, mulai dari penyiapan dokumen

pelaksanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, akuntansi dan pelaporan, serta

pertanggungjawaban APBN.




Misi Ditjen Perbendaharaan :

a. Mewujudkan Pelaksanaan Anggaran Berbasis Kinerja secara tertib, taat pada

peraturan

perundang‐undangan,

efisien,

efektif,

transparan

dan

bertanggung

jawab serta memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

b. Mewujudkan Pengelolaan kas negara yang efisiien, efektif, transparan dan

akunatbel.

c. Menghasilkan Pelayanan di bidang Perbendaharaan dan Informasi Keuangan

yang cepat,

tepat

dan

akurat

d. Mewujudkan Pengelolaan Piutang Pemerintah yang dananay bersumber dari

dalam dan luar negeri dan Kredit Program secara profesional, berkelanjutan dan

akuntabel.

e. Mewujudkan penyajian informasi dan akuntansi keuangan negara dalam rangka

menghasilkan

pertanggungjawaban

APBN

yang

akuntabel,

transparan,

tepat

waktu dan akurat.

Sebagaimana tersebut diatas, salah satu misi Ditjen Perbendaharaan adalah

mewujudkan penyajian informasi dan akuntansi keuangan negara dalam rangka

menghasilkan pertanggungjawaban APBN yang akuntabel, transparan, tepat waktu dan

akurat. Untuk mendukung terwujudnya misi tersebut, berbagai upaya telah dan sedang

dilakukan. Salah satu program yang sedang dilaksanakan adalah Program Reformasi

Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara. Program ini diselenggarakan secara

menyeluruh untuk mewujudkan sistem perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan

anggaran serta pengelolaan keuangan yang modern dan terintegrasi.




B. SPAN Salah Satu Strategi Mewujudkan Visi Misi Ditjen Perbendaharaan

Seiring dengan reformasi dalam pengelolaan keuangan negara diperlukan

suatu sistem yang dapat diandalkan dalam kaitannya dengan siklus anggaran mulai

dari pelaksanaan hingga pertanggungjawaban. Sistem modern dalam pengelolaan

keuangan negara berupa dukungan sistem informasi yang handal dan terintegrasi,

mulai dari perencanaan anggaran, perbendaharaan dan pelaksanaan anggaran,

pengelolaan utang, maupun pelaporan dan pengawasan

(www.perbendaharaan.go.id ; 2008). Berdasarkan hal tersebut lahir SPAN yaitu

suatu sistem yang mengintegrasikan seluruh tahap dari siklus anggaran mulai dari

perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran, dengan direktorat

Jenderal Perbendaharaan (DJPB) dan Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) sebagai

leading Institutions .

Program reformasi SPAN dilaksanakan melalui tiga komponen utama yaitu

: reformasi Proses Bisnis, reformasi Sistem Teknologi Informasi, dan Tata Kelola

Perubahan. Reformasi Proses Bisnis dikembangkan melalui beberapa modul yaitu

budget preparation (perencanaan anggaran) , management of spending authority

(manajemen DIPA) , commitment management (Manajemen Komitmen) , payment

management (Manajemen Pembayaran) , cash management (Manajemen Kas) ,

general ledger and chart of account (Akuntansi) , dan reporting (Pelaporan).

Berkaitan dengan Akuntansi dan Pelaporan, dalam kerangka SPAN proses

penyusunannya dilakukan oleh aplikasi tunggal sehingga diperlukan suatu teknologi

http://www.perbendaharaan.go.id/

http://www.perbendaharaan.go.id/



informasi dan database terpusat serta dapat diandalkan dengan tujuan agar dapat

tersedianya data transaksi keuangan yang lengkap , dapat diakses setiap saat,

terpadunya sistem operasional akuntansi dan pelaporan. Di samping itu, dilakukan

juga restrukturisasi Bagan Akun Standar (BAS) yang menjadi backbone bagi proses

pengelolaan keuangan. Gambaran umum SPAN secara garis besar digambarkan

pada gambar II.4 berikut :

Gambar II.1

Gambaran Umum

SPAN

16 Modul Pelaporan |




C. Tujuan, Sasaran dan Manfaat Pengembangan Proses Bisnis Pelaporan dalam

Rangka SPAN

Pengembangan Proses Bisnis Akuntansi dan Pelaporan sebagai bagian dari

program SPAN dimaksudkan untuk mencapai tujuan reformasi pengelolaan

keuangan negara secara menyeluruh. PMK Nomor 276 tahun 2008 tentang Program

Reformasi Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara menyebut secara jelas

tentang tujuan dilaksanakan program tersebut, yaitu : “1. Mengendalikan anggaran

negara, aset, dan kewajiban Pemerintah Pusat; 2. Menyediakan informasi yang

komprehensif, dapat dipercaya, dan tepat waktu dentang keuangan pemerintah;

dan 3. Memudahkan pengambilan keputusan dalam manajemen keuangan

pemerintah.”

Sementara itu, dalam PMK yang sama disebutkan juga mengenai sasaran

yang ingin dicapai, yang meliputi :

“ 1. Otomatisasi proses operasional penganggaran dan perbendaharaan; 2.

Peningkatan keandalan proses penganggaran dan pengelolaan kas, aset dan utang

pemerintah; 3. Peningkatan efisiensi layanan kepada kementerian negara/lembaga,

masyarakat dan perbankan; 4. Peningkatan akuntabilitas melalui penyusunan dan

penyajian laporan keuangan yang lebih komprehensif, akurat, dan tepat waktu; 5.

Penyediaan fasilitas rekonsiliasi yang andal, akurat, serta tepat waktu antara

pemerintah dan perbankan; 6. Penyediaan jejak audit (audit trail) untuk




memfasilitasi proses audit akun pemerintah; dan 7. Mengintegrasikan data pada

berbagai sub sistem manajemen keuangan pemerintah. ”

Akhirnya, pengembangan Proses Bisnis Akuntansi dan Pelaporan melalui

program reformasi SPAN diharapkan akan memberikan manfaat sebagaimana

tertuang dalam PMK No. 276 tahun 2008 sebagai berikut :

“ 1. Tersedianya sistem pengendalian alokasi dan pelaksanaan anggaran yang

efektif; 2. Tersedianya sistem pengelolaan kas yang terpercaya; 3. Tersedianya

sistem pelaporan manajerial tentang operasi keuangan pemerintah yang

komprehensif, dapat diandalkan, dan realtime; 4. Terwujudnya tahapan transisi

penerapan sistem akuntansi dari berbasis kas ke berbasis akrual; dan 5.

Terlaksananya pelayanan kepada publik yang lebih efisien. “

Dengan adanya kejelasan tujuan, sasaran, dan manfaat yang ingin dicapai

dari pelaksanaan reformasi pengelolaan keuangan negara melalui SPAN ini,

diharapkan program SPAN dapat berjalan dengan lancar. SPAN diharapkan

menghasilkan output yang bisa diimplementasikan dengan baik demi terwujudnya

pengelolaan keuangan negara yang profesional, terbuka, dan bertanggung jawab

sebagaimana amanat undang‐undang bidang keuangan negara.




BAB III

EXISTING PROSES BISNIS PELAPORAN

A. Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat

Sebelum merumuskan rancangan future vision proses bisnis Pelaporan,

perlu dilakukan pemetaan terhadap existing proses bisnis tersebut. Hal ini perlu

dilakukan karena future vision dirumuskan dalam rangka menyempurnakan proses

bisnis yang ada setelah dilakukan analisis terhadap kelemahan‐kelemahan yang

mungkin ada. Pemetaan existing proses bisnis pelaporan akan berkenaan dengan

pentingnya proses penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) untuk

memenuhi prinsip transparansi dan akuntabilitas, sesuai dengan Undang‐Undang

No 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara pasal 7 ayat 2 yang menyatakan

bahwa Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara berwenang menetapkan

sistem akuntansi dan pelaporan keuangan negara maka dibutuhkan suatu Sistem

Akuntansi Pemerintah Pusat (SAPP) yang terdiri dari Sistem Akuntansi Bendahara

Umum Negara (SA‐BUN) yang dilaksanakan oleh Kementerian Keuangan dan Sistem

Akuntansi Instansi (SAI) yang dilaksanakan oleh tiap Kementerian/Lembaga. Ruang

lingkup dari SAPP adalah seluruh entitas pada Pemerintah Pusat dan Pemerintah

Daerah dalam rangka pelaksanaan dekonsentrasi dan/atau tugas pembantuan yang

dananya bersumber dari APBN serta pelaksanaan anggaran pembiayaan dan

perhitungan. Secara ringkas kerangka umum SAPP dapat digambarkan pada gambar

II.1 berikut :



Gambar III.1

Kerangka Umum SAPP

Sumber: PPAKP. 2008. Modul SAPP. Hal 5




Dalam kaitannya dengan pelaporan keuangan pemerintah pusat, SAPP

memiliki keterkaitan atau hubungan dengan sistem lainnya, dimana SAPP berada

pada titik sentral dalam tahapan siklus anggaran yang berhubungan dengan sistem

lainnya, yaitu perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, pertanggungjawaban

anggaran dan pengawasan anggaran. Sementara itu Bagan Akun Standar (BAS)

berperan sebagai pedoman dalam penyusunan dan penelaahan RKA‐KL, DIPA dan

LKPP. Dalam hal petanggungjawaban anggaran, SA‐BUN dan SAI merupakan unsur

utama dalam penyiapan LKPP .seperti yang diilustrasikan pada gambar II.2 berikut:

Gambar III.2

Hubungan SAPP dengan Sistem lain


PENGAWASAN

PERTANGGUNG

JAWABAN

PELAKSANAAN

ANGGARAN

PERENCANAAN

ANGGARAN

SAPP

DIPA

SPM

SP2D

MPN

APBN

RKA-K/L

SIMAK-BMNSAKSA-BUN

Bagan AkunStandar

Sumber: PPAKP. 2008. slide presentasi




Sistem Akuntansi Bendahara Umum Negara (SA‐BUN).

Sebagaimana yang telah diuraikan pada bab‐bab sebelumnya bahwasanya

SAPP terdiri atas 2 (dua) sistem yaitu SA‐BUN dan SAI, maka pada sub bab ini akan

dijelaskan proses bisnis SA‐BUN pada saat ini (existing business process). SA‐BUN

seperti yang dijelaskan pada UU No 1 tahun 2004 diselenggarakan oleh Menteri

Keuangan selaku Bendahara Umum Negara dan Pengguna Anggaran Bagian Anggaran

Pembiayaan dan Perhitungan (BAPP), SA‐BUN terdiri dari beberapa sub sistem. BPPK

(2008) yaitu :

1. Sistem Akuntansi Pusat (SiAP) terdiri dari Sitem Akuntansi Kas Umum

Negara (SAKUN) dan Sistem Akuntansi Umum (SAU)

2. Sistem Akuntansi Utang Pemerintah dan Hibah (SA‐UPH)

3. Sistem Akuntansi Investasi Pemerintah (SA‐IP)

4. Sistem Akuntansi Penerusan Pinjaman (SA‐PP)

5. Sistem Akuntansi Transfer ke Daerah (SA‐TD)

6. Sistem Akuntansi Belanja Subsdi dan Belanja Lain‐lain (SA‐BSBL)

7. Sistem Akuntansi Transaksi Khusus (SA‐TK)

8. Sistem Akuntansi Akuntansi Badan Lainnya (SA‐BL)

Laporan Keuangan yang dihasilkan oleh SAKUN adalah laporan arus kas dan

neraca KUN, sedangkan laporan yang dihasilkan SAU adalah laporan realisasi anggaran

dan neraca SAU. Laporan keuangan SiAP dicetak di tingkat KPPN, Kanwil, maupun Dit

PKN. Pengolahan data dan penyusunan laporan keuangan BUN dilaksanakan oleh

masing‐masing Unit Akuntansi Kuasa Bendahara Umum Negara (UAKBUN), Unit

Akuntansi Pembantu Bendahara Umum Negara (UAPBUN), dan Unit akuntansi

Bendahara Umum Negara (UABUN), yang mana mekanisme pelaporan SA‐BUN dapat

diuraikan sebagai berikut. PPAKP (2008):




1) KPPN mengirim semua file data setiap hari dan laporan keuangan setiap bulan

ke Kanwil DJPB cq bidang aklap, sedangkan KPPN Khusus mengirim file data ke

Dit. APK

1a. KPPN setiap hari mengirim data transaksi ke Dit APK

2) Kanwil DJPB menyampaikan file data dan laporan keuangan setiap bulan ke Dit

APK sebagai

bahan

penyusunan

LKPP

3) Dit PKN menyampaikan file data dan Laporan Keuangan BUN setiap bulan ke Dit

APK sebagai bahan penyusunan LKPP

3a. Dit PKN melakukan rekonsiliasi data dengan Dit APK

4) Unit akuntansi dibawah UABUN menyampaikan;

4a. DJPU selaku UAPBUN‐UH menyampaikan laporan dan ADK ke entitas BUN

dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan gabungan entitas BUN

4b. DJKN selaku UAPBUN‐IP menyampaikan laporan dan ADK ke entitas BUN


4c. Dit SMI selaku UAPBUN‐PP menyampaikan laporan dan ADK ke entitas BUN

dalam rangka

penyusunan

Laporan

Keuangan

gabungan

entitas

BUN

4d. DJPK selaku UAPBUN‐TD menyampaikan laporan dan ADK ke entitas BUN


4e. DJA selaku UAPBUN‐BSBL menyampaikan laporan dan ADK ke entitas BUN


4f. Dit APK selaku UAPBUN‐BL menyampaikan laporan dan ADK ke entitas BUN


4g. Unit Akuntansi yang mengelola transaksi khusus selaku UAPBUN‐TK

menyampaikan laporan dan ADK ke entitas BUN dalam rangka penyusunan

Laporan Keuangan gabungan entitas BUN

5)

Entitas BUN

menyampaikan

Laporan

Keuangan

Gabungan

dan

ADK

seluruh

entitas dibawah BUN ke Dit APK sebagai bahan penyusunan LKPP

6) Presiden cq Menteri Keuangan cq Direktur Jenderal Perbendaharaan

menyampaikan LKPP ke BPK tiap semester dan tahunan

7) BPK melakukan pemeriksaan terhadap LKPP yang disampiakan presiden

Secara garis besar mekanisme pelaporan SA‐BUN dapat diilustrasikan pada

gambar III.1 berikut:



Gambar III.3

Mekanisme Pelaporan SA‐BUN

Sumber: PPAKP. 2008. Modul SAPP. Hal 13





Sistem Akuntansi Instansi (SAI)

Sistem Akuntansi Instansi (SAI) adalah serangkaian prosedur manual maupun

terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai

dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian

Negara/Lembaga. BPPK (2008, 352). SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Keuangan (SAK)

dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK‐BMN).

SAK terdiri dari :

Sistem Akuntansi tingkat Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (SA‐UAKPA)

Sistem Akuntansi

tingkat

Unit

Akuntansi

Pembantu

Pengguna

Anggaran

Wilayah

(SA

‐

UAPPA‐W)

Sistem Akuntansi tingkat Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Eselon I (SA‐

UAPPA‐E1)

Sistem Akuntansi tingkat Unit Akuntansi Pengguna Anggaran (SA‐UAPA)

SIMAK‐ BMN terdiri dari:

Sistem Akuntansi tingkat Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang (SA‐UAKPB)

Sistem Akuntansi tingkat Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Wilayah (SA‐

UAPPB‐W)

Sistem Akuntansi tingkat Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Eselon I (SA‐

UAPPB‐E1)

Sistem Akuntansi tingkat Unit Akuntansi Pengguna Barang (SA‐UAPB)

Laporan yang dihasilkan oleh tiap unit akuntansi instansi sebagai entitas

akuntansi dan entitas pelaporan terdiri dari:

1. Laporan Realisasi Anggaran; yaitu laporan yang menyajikan informasi realisasi

pendapatan dan belanja yang masing‐masing dibandingkan dengan anggarannya

dalam satu periode

2. Neraca; menggambarkan posisi keuangan suatu entitas akuntansi dan entitas

pelaporan mengenai asset, kewajiban, ekuitas dana per tanggal tertentu




3. Catatan atas Laporan Keuangan; meliputi penjelasan, daftar rinci, dan analisis atas

nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca.

Dalam mekanisme pelaporannya, SAI menyusun laporan secara berjenjang baik

SAK maupun SIMAK‐BMN yaitu dari tingkat/unit akuntansi yang terendah (UAKPA dan

UAKPB) sampai dengan tingkat kementerian/lembaga (UAPA dan UAPB). Sementara itu

penggabungan laporan yang dihasilkan dari SIMAK‐BMN dengan SAK dilakukan pada

tingkat/unit akuntansi yang terendah yaitu UAKPB dan UAKPA.

Laporan SAI dapat berupa laporan untuk dana dekonsentrasi dan tugas

pembantuan. Dana dekonsentrasi adalah dana yang berasal dari APBN yang

dilaksanakan gubernur sebagai wakil pemerintah yang mencakup semua pengeluaran

dalam rangka pelaksanaan dekonsentrasi, tidak termasuk dana yang dialokasikan untuk

instansi vertikal pusat di daerah. Dalam pelaksanaan dekonsentrasi, Gubernur wajib

mengusulkan daftar SKPD yang mendapatkan alokasi dana dekonsentrasi kepada

kementerian negara/lembaga yang memberikan alokasi dana, untuk ditetapkan sebagai

Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang. Apabila Gubernur tidak

menyampaikan usulan daftar SKPD, kementerian negara/lembaga dapat meninjau

kembali pengalokasian dana dekonsentrasi. Pelaporan keuangan/barang atas

pelaksanaan Dekonsentrasi dilakukan secara terpisah dari pelaporan keuangan/barang

atas pelaksanaan Tugas Pembantuan dan APBD. SKPD mempertanggungjawaban

pelaksanaan Dana Dekonsentrasi kepada kementerian negara/lembaga melalui Kepala

Dinas Propinsi. Pertanggungjawaban pelaksanaan dimaksud berupa Laporan Keuangan

dan Laporan BMN. Laporan Keuangan terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca,

dan Catatan atas Laporan Keuangan.




Dana Tugas Pembantuan merupakan dana yang berasal dari APBN yang

dilaksanakan oleh daerah yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam

rangka pelaksanaan tugas pembantuan. Dana Tugas Pembantuan merupakan bagian

dari anggaran kementerian negara/lembaga yang dialokasikan berdasarkan rencana

kerja kementerian negara/lembaga dan dilaksanakan oleh SKPD yang ditetapkan oleh

Gubernur, Bupati, atau Walikota. pelaporan keuangan/barang atas pelaksanaan Tugas

Pembantuan dilakukan terpisah dari pelaporan keuangan/barang dalam pelaksanaan

Dekonsentrasi dan APBD. SKPD mempertanggungjawabkan pelaksanaan Tugas

Pembantuan kepada kementerian negara/lembaga melalui Kepala Dinas Pemerintah

Daerah (Propinsi/Kota/Kabupaten). Pertanggungjawaban pelaksanaan dimaksud

berupa Laporan Keuangan dan Laporan BMN. Laporan Keuangan terdiri dari Laporan

Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan.



B. PROSES BISNIS PELAPORAN

Gambar III.4

Mapping Proses

Bisnis

Penyusunan

LKPP

Pelaporan Tingkat KPPN

Pelaporan tingkat KPPN terdiri dari dua sub proses yaitu Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan

Keuangan tingkat KPPN. KPPN sebagai unit akuntansi kuasa BUN Daerah memproses dokumen

sumber untuk menghasilkan laporan keuangan berupa Laporan Arus Kas (LAK), Neraca KUN,

Laporan Realisasi Anggaran (LRA), dan Neraca SAU. Laporan tersebut dihasilkan setelah data‐

data akuntansinya dilakukan proses Rekonsiliasi dengan akuntansi yang dihasilkan oleh K/L.





Proses rekonsiliasi dilakukan oleh Seksi Verifikasi & Akuntansi (Vera) di KPPN dengan satker K/L.

KPPN Menerima data akuntansi satker (ADK‐GL UAKPA) kemudian diupload ke database KPPN.

Database KPPN sebelumnya telah terisi oleh data‐data hasil proses DIPA (MoSA), data

Penerimaan (Government Receipt), dan data pengeluaran (Payment Management). Data KL

yang telah diupload (data SAI) akan direkon dengan data KPPN tersebut (data SAU) dengan

menggunakan aplikasi Vera (aplikasi SIA KPPN). Jika terdapat ketidakcocokan antara SAI dengan

SAU, maka KPPN akan menelusuri letak kesalahan untuk kemudian dilakukan koreksi baik oleh

KPPN atau oleh satker (tergantung pihak mana yang salah). Apabila hasil rekonsiliasi sudah

sesuai

antara

SAI

dengan

SAU

maka

dibuatkan

Berita

Acara

Rekonsiliasi

(BAR)

yang

ditandatangani oleh pihak KPPN dan pihak satker. BAR dan Laporan Hasil Rekonsiliasi dibuat 2

rangkap, 1 (satu) rangkap dikirim ke satker dan 1 (satu) rangkat diarsip.

Proses berikutnya adalah proses penyusunan Laporan Keuangan tingkat KPPN. Laporan

keuangan tersebut disusun dari data yang ada di database KPPN setelah proses rekonsiliasi.

KPPN menyusun laporan keuangan tingkat KPPN dan menyampaikannya beserta data akuntansi

(ADK) ke kanwil DJPBN selaku UAKK‐BUN. Output tersebut yang selanjutnya akan menjadi input

untuk proses berikutnya yaitu Proses Pelaporan tingkat Wilayah. Laporan Keuangan Tingkat

KPPN disampaikan secara bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan. Di samping itu, KPPN

juga mengirimkan data SAU & SAKUN setiap hari (harian) baik ke Kanwil DJPBN maupun ke Dit.

APK,

serta

ke

Dit.

PKN

(melalui

database

Dit.

SP)

untuk

keperluan

flash

report

dan

keperluan

pelaporan kas. Khusus KPPN yang memproses data pengeluaran Bantuan LN yang membebani

rekening khusus menyampaikan laporan keuangan beserta ADK‐nya langsung ke Direktorat

Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (APK).




Pelaporan Tingkat Kanwil DJPBN

Pelaporan tingkat Kanwil terdiri dari dua sub proses yaitu Rekonsiliasi, dan Konsolidasi &

Penyusunan Laporan Keuangan tingkat Kanwil. Kanwil DJPBN sebagai unit akuntansi

koordinator kuasa BUN di wilayah melakukan penyusunan laporan keuangan berupa LAK,

Neraca KUN, LRA dan Neraca SAU berdasarkan konsolidasi laporan keuangan dari seluruh KPPN

di wilayah kerjanya. Kanwil DJPBN melakukan rekonsiliasi antara data SAI dengan data SAU

yang berasal dari UAPPA‐W di wilayah kerjanya. Kanwil DJPBN (Bidang Akuntansi & Pelaporan /

Aklap) menerima ADK‐GL dari UAPPA‐W setiap triwulan. ADK tersebut diupload ke dalam

database Aplikasi

Aklap.

Bidang

Aklap

kemudian

melakukan

rekonsiliasi

data

SAI

&

SAU.

Apabila

terdapat ketidaksesuaian, maka akan dicari letak kesalahannya baik di UAPPA‐W nya atau di

Kanwil DJPBN‐nya, untuk kemudian dilakukan koreksi. Apabila sudah sesuai data SAI dengan

SAU, maka laporan hasil rekonsiliasi akan dibuatkan BAR dalam 2 rangkap, untuk kemudian 1

rangkap dikirim ke UAPPA‐W KL dan 1 rangkap diarsipkan.

Proses

selanjutnya

adalah

proses

Konsolidasi

&

Penyusunan

Laporan

Keuangan

tingkat

Wilayah.

Kanwil DJPBN menerima data akuntansi harian berupa ADK dan laporan keuangan bulanan dari

KPPN, kemudian menggabungkannya dari seluruh KPPN. Kanwil akan mencetak dan

menverifikasi laporan gabungan tingkat wilayah tersebut, untuk selanjutnya mengirim data

akuntansi gabungan tingkat wilayah tersebut ke DJPBN (Dit APK) setiap hari. Disamping itu

Kanwil DJPBN juga mengirimkan laporan keuangan semester dan tahunan ke DJPBN (Dit APK).

Pelaporan Tingkat BUN Pusat

Pelaporan BUN Pusat dilakukan oleh Direktorat PKN. Proses pelaporan BUN Pusat sama

prinsipnya dengan pelaporan di tingkat KPPN, hanya saja transaksi yang diolah adalah transaksi

penerimaan dan pengeluaran yang terjadi di entitas BUN seperti Dit SMI, DJPU, DJA, DJKN dll,




dan dikelola melalui kantor pusat (oleh Dit PKN selaku UAKBUN‐P). Sebelum dilakukan proses

penyusunan LK BUN di pusat, data akuntansi yang ada di database Dit PKN harus dilakukan

rekonsiliasi dulu untuk memastikan bahwa data tersebut telah valid. Proses rekonsiliasi diawali

dengan penerimaan data (ADK) dari satker (UAKPA BUN). ADK tersebut kemudian diupload ke

dalam aplikasi Vera BUN. Selanjutnya dilakukan rekonsiliasi antara transaksi SAI denga transaksi

SAU. Setelah tidak ada lagi perbedaan, maka dibuatkan BAR yag ditandatangani oleh Direktur

PKN dan Kuasa Pengguna Anggaran.

Setelah dilakukan proses rekonsiliasi, proses selanjutnya adalah proses penyusunan LK BUN.

Data yang ada di database Dit PKN baik hasil perekaman maupun hasil dari Modul lainnya

(MoSA, Payment Management, Government Receipt) dilakukan posting untuk mencetak

laporan keuangan Kuasa BUN Pusat. Laporan tersebut kemudian dikirim ke Dit APK untuk

dilakukan kompilasi penyusunan laporan keuangan BUN.

Pelaporan BUN

Pelaporan BUN dilakukan oleh Dit APK. Proses pelaporan BUN merupakan proses

penggabungan pelaporan di tingkat KPPN, pelaporan tingkat wilayah dan pelaporan tingkat

BUN Pusat. Pelaporan BUN menghasilkan LK BUN yang meliputi LAK Gabungan dari seluruh

transaksi KL dan BUN, LRA, dan Neraca.

Penyusunan Unaudited LKPP

Dalam proses penyusunan Unaudited LKPP terdapat beberapa sub‐proses. Salah satu sub‐

prosesnya adalah proses Rekonsiliasi. Data yang diperoleh dari input process sebelumnya

(melalui KPPN & Dit PKN) disimpan dalam database Dit APK (Dit SP). Data tersebut terlebih

dahulu dilakukan rekonsiliasi dengan data dari KL. Dit APK menerima GL & ADK dari UAPA.




Apabila terjadi perbedaan maka akan dilihat letak kesalahan. Dit APK akan menelusuri sampai

ke KPPN dan/atau KL (UAPA) akan menelusuri sampai ke satker. Setelah dikoreksi dan tidak ada

lagi perbedaan, maka akan dibuat BAR.

Setelah dilakukan proses rekonsiliasi, selanjutnya dilakukan proses konsolidasi antara LK BUN

dengan LK KL untuk kemudian disusun LKPP. LKPP itulah yang akan diserahkan ke BPK untuk

diaudit.

Penyusunan Audited LKPP

Setelah dilakukan audit oleh BPK atas LKPP, Menteri Keuangan menerima hasil temuan dan

rekomendasi dari BPK. Dari hasil pemeriksaan dan rekomendasi tersebut, dilakukan proses

pembahasan yang hasilnya kemudian dijadikan dasar untuk penyusunan Audted LKPP.

Audited LKPP akan disampaikan ke DPR untuk pembahasan UU Pertanggungjawaban APBN.

C. LAPORAN

Setiap entitas pada setiap akhir pelaksanaan kegiatannya selalu membuat

dokumen yang berisi mengenai apa yang telah dilaksanakannya dalam suatu periode

tertentu, dokumen tersebut yang kemudian dikenal sebagai laporan. Banyak definisi

mengenai laporan

yang

diberikan

oleh

berbagai

sumber,

Wikipedia

menyatakan

bahwa

“written report are documents which present specific, focused content ‐often the result

of an experiment, investigation or inquiry ‐to specific audience”. Berdasarkan definisi

tersebut dapat diketahui bahwasanya laporan yang dibuat bergantung kepada “specific

audience” yaitu pengguna laporan tersebut, sehingga kemudian muncul berbagai jenis

dan

bentuk

laporan.




Pemerintah sebagai suatu “big entity” juga menghasilkan laporan dalam

pelaksanaan kegiatannya. Laporan‐laporan dimaksud disesuaikan dengan setiap tugas

pokok dan fungsi (TUPOKSI) yang dijalankan oleh masing‐masing unit dalam

pemerintahan. Berkaitan dengan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD sesuai

dengan PP No.8 tahun 2006 pasal 2 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi

Pemerintah, mewajibkan setiap entitas pelaporan yang terdiri dari pemerintah pusat,

pemerintah daerah, kementerian negara/lembaga dan bendahara umum negara untuk

menyusun dan menyajikan laporan keuangan dan laporan kinerja. Berdasarkan

penjelasan tersebut maka semakin jelas bahwasanya terdapat 2 (dua) jenis laporan

yang dihasilkan oleh pemerintah terkait pelaksanaan APBN/APBD yaitu laporan

keuangan dan laporan kinerja.

Laporan Keuangan.

Laporan Keuangan mempunyai banyak definisi seperti yang dijelaskan Zaki

Baridwan (1992, 17) “laporan keuangan merupakan ringkasan dari suatu proses

pencatatan, ringkasan dari transaksi‐transaksi keuangan yang terjadi selama tahun

buku yang bersangkutan.” Sementara Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahah

no.1 tentang Penyajian Laporan Keuangan mendefinisikan laporan keuangan sebagai

laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi‐transaksi yang

dilakukan oleh entitas pelaporan. Berdasarkan PP No.8 tahun 2006 laporan keuangan

adalah bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara/daerah selama satu

periode. Berkenaan dengan hal tersebut Undang‐Undang No 17 tahun 2003 tentang




Keuangan Negara pasal 8 menyebutkan bahwa sebagai Chief Financial Officer (CFO)

Menteri Keuangan mempunyai tugas yang diantaranya menyusun laporan keuangan

yang merupakan pertangungjawaban pelaksanaan APBN dan pada pasal 9

mengharuskan menteri/pimpinan lembaga sebagai pengguna anggaran/ barang

menyusun dan menyampaikan laporan keuangan kementerian/lembaga yang

dipimpinnya. Laporan Keuangan yang ada saat ini pada dasarnya dapat dibedakan

menjadi dua kelompok, yaitu:

1. Laporan Keuangan Internal (Internal Report)

Yaitu laporan keuangan yang dihasilkan oleh unit eselon II kantor pusat Direktorat

Jenderal Perbendaharaan (DJPB) maupun oleh unit vertikal, baik Kanwil mapun

KPPN, dan berfungsi sebagai manajerial report.

2. Laporan Keuangan Eksternal (External Report)

Yaitu laporan keuangan yang ditujukan untuk external users seperti BPK, DPR,

masyarakat umum, dan lain‐lain, dan berfungsi sebagai bahan

pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/D, oleh karena itu disebut juga sebagai

accountability report.

Laporan Kinerja.

Perubahan paradigma penganggaran dari line item budgeting dengan

penekanan pada input menjadi penganggaran berbasis kinerja (performance)

merupakan usaha untuk memenuhi tuntutan masyarakat akan transparansi dan

akuntabilitas penganggaran belanja publik. Penganggaran berbasis kinerja pada

dasarnya adalah anggaran yang menghubungkan anggaran negara (pengeluaran




negara) dengan hasil yang diinginkan (output dan outcome) sehingga rupiah yang

dikeluarkan dapat dipertanggungjawabkan kemanfaatannya. BPPK (2008,5).

Berkaitan dengan penganggaran berbasis kinerja tersebut maka diperlukan

suatu sistem yang dapat melakukan identifikasi dan pelaporan atas keluaran (outputs)

dari setiap kegiatan dan hasil (outcomes) dari setiap program, untuk itu disusun suatu

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang menurut PP No. 8 tahun

2006 harus terintegrasi dengan sistem perencanaan strategis, sistem penganggaran,

dan Sistem Akuntansi Pemerintahan. SAKIP ini nantinya akan menghasilkan suatu

laporan kinerja sebagaimana yang disyaratkan dalam PP No.8 tahun 2006 yaitu laporan

yang berisi ringkasan tentang keluaran dari masing‐masing kegiatan dan hasil yang

dicapai dari masing‐masing program sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen

pelaksanaan APBN/APBD.

Laporan kinerja sebagaimana yang disebut dalam PP No.8 tahun 2006 dihasilkan

oleh setiap entitas pelaporan dan/atau entitas akuntansi. Hubungan penyusunan

Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat yang disusun oleh entitas

pelaporan dan/atau entitas akuntansi diilustrasikan gambar II.3 yaitu dimulai dari

tingkat Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dengan melakukan pengikhtisaran Laporan

Kinerja KPA (LKj KPA) yang kemudian disampaikan kepada Menteri/Pimpinan Lembaga

untuk dikompilasi menjadi Laporan Kinerja Kementerian/Lembaga (LKj KL). Pada tahap

selanjutnya LKj KL disampaikan kepada Menteri Keuangan , Menteri Perencanaan dan

Menneg PAN. Pada saat lain disamping dilakukan penyusunan LKj KPA disusun pula

Laporan Keuangan tingkat Kuasa Pengguna Anggaran (LK KPA) secara berjenjang untuk

kemudian disusun Laporan Keuangan Kementerian/ Lembaga (LK KL) dan penyusunan



Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) oleh Menteri Keuangan. Hasil penyusunan

kedua laporan tersebut yaitu LKPP dan LKj PP kemudian disampaikan pemerintah dalam

hal ini Presiden kepada DPR. Contoh format laporan terdapat pada lampiran…….

Gambar III.5

Hubungan Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat

Sumber: Lampiran IV‐A PP No.8 tahun 2006





D. ANALISIS EXISTING PROSES BISNIS PELAPORAN

Analisa Alur Proses Bisnis Pelaporan (Current).

Proses bisnis penyusunan LKPP yang berlangsung pada saat ini dilakukan secara

berjenjang melalui tiap level, yaitu pengiriman laporan dari tingkat KPPN ke Kanwil dan

kemudian ke Kantor Pusat DJPB Cq Dit. APK. Selain itu diperlukan proses rekonsiliasi

atas data transaksi pada tiap level. Alur proses bisnis penyusunan LKPP digambarkan

pada gambar III.6 berikut:

Gambar III.6

Alur Proses Bisnis Penyusunan LKPP (current)




Berdasarkan gambar III.2 tersebut proses bisnis pelaporan sangat kompleks dengan alur

yang cukup panjang, selain itu belum terdapat Bagan Akun Standar (COA) yang dapat

mengakomodir pelaporan akuntansi berbasis akrual di Indonesia. Hal ini tentunya

kurang sesuai dengan kriteria best practice dari pelaporan menurut Oracle (14,2008):

Mike Malwitz dalam Financial Consolidation, Reporting, and Analysis Solutions

for Government, An Oracle White Paper Updated July 2008, menyatakan ada beberapa

best practices yang dapat meningkatkan aksesibilitas dan efisiensi, serta

mengintegrasikan dan memaksimalkan informasi. Best practices yang layak

diimplementasikan untuk mencapai keberhasilan dalam mengelola pelaporan keuangan

tersebut antara lain chart of accounts yang seragam, kemungkinan web‐based

reporting, dan memungkinkan pelaporan indikator kinerja. Mike Malwitz juga

menambahkan pentingnya percepatan dan kualitas dalam penyusunan laporan

keuangan, dikarenakan hal tersebut dapat memberikan gambaran pemerintahan yang

baik kepada pihak eksternal.

Berdasarkan hal tersebut dapat diidentifikasi beberapa faktor yang harus

diperbaharui ataupun ditingkatkan dalam proses bisnis pelaporan dan yang akan

menjadi konsep penyusunan future vision dari pelaporan, yaitu:

Integrasi database

pelaporan;

Alur pelaporan berjenjang yang dilakukan saat ini memberikan efek inefisiensi

terhadap proses bisnis pelaporan dikarenakan akan selalu ada permintaan laporan

ataupun data transaksi dari level atas kepada level dibawahnya, hal ini tentunya

akan memberikan tambahan kesibukan tersendiri bagi level bawah untuk selalu siap

memberikan

data

transakssi

ataupun

laporan

yang

dibutuhkan,

selain

itu

proses




pengiriman data transaksi secara berjenjang memungkinkan terjadinya data yang

corrupt atau rusak selama masa pengiriman ke level atas. Hal ini tentu akan

menyulitkan nantinya dalam proses konsolidasi laporan maupun penyusunan LKPP.

Berdasarkan hal tersebut dirasakan perlu memiliki sebuah single database yang

dapat menampung setiap transaksi yang terjadi pada seluruh level penyusun

laporan keuangan, dengan demikian tidak diperlukan lagi proses pelaporan

berjenjang karena setiap level yang berperan dalam menyusun laporan keuangan

dapat mengakses dan mengambil data yang diperlukan dari database tersebut.

Penyusunan BAS untuk accrual accounting

Penyusunan dan penggunaan BAS sangat penting dalam pelaporan karena BAS

sesuai PMK No 91/2007 bertujuan:

1) Memastikan rencana keuangan (anggaran), realisasi dan pelaporan keuangan

dinyatakan dalam jumlah yang sama

2) Meningkatkan kualitas laporan keuangan

3)

Memudahkan pengawasan

keuangan

Pelaksanaan accrual accounting sebagaimana yang telah digariskan dalam UU

No.1/2004 menjadikan semakin penting dan perlunya penyusunan BAS yang sesuai

dengan kebutuhan pelaporan nantinya.

Pengurangan aktivitas rekonsiliasi

Kegiatan

rekonsiliasi

yang

berlangsung

pada

proses

bisnis

pelaporan

saat

ini

berlangsung pada semua level dari tingkat KPPN, Kanwil, dan Kantor Pusat. Keadaan

ini tentunya merupakan pengulangan kegiatan yang sangat tidak efektif dalam

proses bisnis pelaporan.




BAB IV

RANCANGAN FUTURE VISION PROSES BISNIS PELAPORAN

Sebagai wujud implementasi SPAN, proses pelaporan memerlukan suatu proses

bisnis kedepan yang lebih baik dan lebih maju dibandingkan proses bisnis yang sudah

ada pada saat ini. Proses bisnis yang tidak hanya memperingkas alur kerja dari proses

bisnis pelaporan keuangan pemerintah pusat tetapi juga proses bisnis yang dapat

memberikan

efisiensi dan

efektifitas

dalam

pelaporan

yang

pada

akhirnya

juga

dapat

meningkatkan kualitas pelaporan itu sendiri. Pentingnya peran dari pelaporan sebagai

produk akhir dari keseluruhan proses bisnis siklus anggaran menjadikan perlunya

laporan itu dibuat secara tepat waktu, efektif dan efisien.

Bab ini akan memberikan gambaran dari proses bisnis pelaporan pada masa

yang

akan

datang

(future

vision)

terkait

pelaksanaan

SPAN.

Pelaporan

sebagai

tahap

akhir dari suatu siklus anggaran melibatkan proses bisnis dari modul‐modul lainnya

yaitu Budget Preparation (BP), Management of Spending Authority (MoSA),

Commitment Management (CM), Payment Management (PM), Government Receipt

(GR),dan GL‐ COA. Sebagaimana yang diilustrasikan pada pada gambar IV.1 berikut ini,

diperlukan adanya database terpusat (single database) yang menampung setiap

transaksi dari setiap modul, untuk kemudian dari database tersebut dihasilkan lapoarn

keuangan pemerintah pusat maupun laporan kinerja.

Desain future vision Reporting akan mencakup paling tidak dua hal yaitu

penyempurnaan Proses Bisnis Reporting dan pengembangan output laporan (report).

Penyempurnaan proses bisnis pelaporan antara lain meliputi penggunaan Single




Database (database yang terintegrasi) di level Bendahara Umum Negara (BUN),

mekanisme pencatatan transaksi & koreksi, perumusan Sistem Akuntansi berbasis

akrual, penyederhanaan proses rekonsiliasi, dan proses penyusunan laporan.

Sedangkan pengembangan output laporan pada prinsipnya meliputi penambahan

laporan baru terkait dengan penerapan akuntansi berbasis akrual yaitu laporan yang

berupa Laporan Operasional, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL), dan

Laporan Perubahan Ekuitas dan serta penyusunan Laporan Kinerja.

A. KONSEP PERUMUSAN FUTURE VISION PELAPORAN

Perumusan future vision Pelaporan dalam rangka SPAN diharapkan mampu

memberikan penyempurnaan proses bisnisnya serta meningkatkan kualitas laporan

yang dihasilkan. Proses bisnis yang dikembangkan seharusnya mengeliminasi prose‐

proses yang sifatnya redundancy , duplikasi, ineffective dan ineficient menuju ke

proses bisnis yang simple, efektif dan efisien. Di samping itu, pengembangan

kualitas laporan juga harus bisa menghasilkan laporan yang bisa memberikan

informasi yang andal, akurat, transparan, akuntabel, tepat waktu, dan

komprehensif.

Namun demikian, perumusan future vision Pelaporan tetap harus mengikuti

kaidah‐kaidah yang telah ditetapkan oleh peraturan perundangan dan standar

akuntansi Pemerintah yang berlaku. Paket Undang‐Undang bidang Keuangan

Negara dan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual menjadi landasan utama




dalam perumusan future vision pelaporan. Ada beberapa hal yang patut menjadi

pertimbangan dalam penyusunan rancangan pengembangan proses bisnis

pelaporan.

A. 1. Basis Akuntansi

Basis akuntansi merupakan salah satu prinsip akuntansi untuk menentukan

periode pengakuan dan pelaporan suatu transaksi ekonomi dalam laporan

keuangan. Basis akuntansi sangat terkait dengan Pelaporan karena jenis dan format

laporan yang dihasilkan dari suatu sistem akuntansi akan dipengaruhi oleh

penerapan basis akuntansi. Ada dua basis utama dalam pencatatan transaksi

keuangan untuk menghasilkan laporan keuangan, Basis Kas dan Basis Akrual. Basis

kas akan mencatat transaksi keuangan pada saat kas diterima/dikeluarkan. Menurut

IPSAS, “Cash basis means a basis of accounting that recognizes transactions and

other events only when cash is received or paid”. Dalam konteks akuntansi

pemerintah kita, penerimaan diakui pada saat kas diterima/masuk ke Kas Negara,

sebaliknya belanja diakui pada saat kas keluar dari Kas Negara. (UU No. 17 tahun

2003 tentang Keuangan Negara). Basis Kas tersebutlah yang selama ini digunakan

dalam Sistem Akuntansi Pemerintah kita saat ini, khususnya untuk transaksi

penerimaan dan pengeluaran dalam rangka penyusunan Laporan Realisasi

Anggaran (LRA) maupun Laporan Arus Kas (LAK). Sedangkan dalam penyusunan

Neraca digunakan basis akrual. Basis akuntansi gabungan semacam inilah yang

akhirnya dikenal dengan basis Cash towards Accrual.




Sementara itu Basis Akrual mencatat transaksi pada saat terjadinya

walaupun kas belum diterima/dikeluarkan. Basis ini sangat lazim digunakan dalam

praktek bisnis di private sector. Namun demikian basis akrual dalam sektor publik

juga sudah banyak digunakan oleh beberapa negara seperti …. (source: …). Menurut

IPSAS, Basis akrual didefinisikan sebagai berikut,

“ Accrual basis means a basis of accounting under which transactions and other

events are recognized when they occur (and not only when cash or its equivalent is

received or paid). Therefore, the transactions and events are recorded in the

accounting records and recognized in the financial statements of the periods to

which they relate. The elements recognized under accrual accounting are assets,

liabilities, net

assets/equity,

revenue

and

expenses.”

Jadi, Basis Akrual mengakui pendapatan atau beban pada saat terjadinya, tidak

melihat apakah kas sudah diterima/dikeluarkan atau belum. Hal ini sejalan dengan

apa yang tertulis dalam UU No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Dalam konteks SPAN, pengembangan proses bisnis pelaporan di masa

mendatang

akan

menggunakan

basis

akrual,

dimana

transaksi

akan

diakui

dan

dicatat pada saat terjadinya walaupun kas belum masuk ke rekening kas negara

atau keluar dari kas negara. Hal ini merupakan implementasi dari amanat undang‐

undang keuangan negara. Undang‐undang Nomor 17 tahun 2003 pasal 1

menyebutkan bahwa “keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara

yang dapat

dinilai

dengan

uang,

serta

segala

sesuatu

baik

berupa

uang

maupun

berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan

hak dan kewajiban tersebut ”. Pasal tersebut secara tersirat mengamanatkan konsep

akrual karena adanya pengakuan terhadap hak dan kewajiban yang dapat dinilai

dengan uang ke dalam keuangan negara.




Setelah jelas basis akuntansi yang akan digunakan, pertanyaan berikutnya

adalah dimana konsep akrual ini akan dilakukan, sejak transaksi di satker

(kementerian/lembaga) atau ketika transaksi tersebut dibawa ke KPPN. Ada

beberapa opsi terkait penerapan basis akrual ini, yaitu penerapan di satker, KPPN

atau akrual hanya pada akhir tahun. Opsi yang terakhir, penerapan di akhir tahun,

bisa jadi seperti implementasi saat ini (existing), dimana transaksi dicatat dengan

basis kas (untuk penerimaan dan pengeluaran) sedangkan akrual digunakan pada

saat menyusun neraca. Implementasi model gabungan ini yang kemudian disebut

sebagai penerapan basis Cash towards Accrual sebagaimana dijelaskan diatas, dan

merupakan basis akuntansi yang diterapkan saat ini.

Sebenarnya, ketika berbicara mengenai penerapan basis akrual, tentu

idealnya adalah pada saat terjadinya transaksi itulah diterapkan basis akrual. Jadi,

opsi penerapan basis akrual di satker lebih tepat dibanding penerapan basis akrual

di KPPN. Pada saat transaksi terjadi di satker, pada saat itu pula harus ada

pengakuan (recognition) atas transaksi tersebut dan harus ada pencatatan. Namun,

kondisi satker di Indonesia yang belum sepenuhnya memadai baik dari sisi jumlah

satker yang banyak, letak geografis, prasarana, dan SDM nya, maka perlu

dipertimbangkan penerapan akrual secara bertahap.

Ada beberapa opsi penerapan basis akrual :

1. Penerapan basis akrual di Kementerian Keuangan (c.q APK) pada akhir tahun

2. Penerapan basis akrual di Kementerian Negara/Lembaga (kantor pusat) pada

akhir tahun




3. Peneapan basis akrual di Kementerian Keuangan (KPPN) pada saat terjadinya

transaksi

4. Penerapan basis akrual di Kementerian Negara/Lembaga (satker) pada saat

terjadinya transaksi

Penerapan bertahap dalam hal ini adalah bertahap berdasarkan satker dan

bertahap berdasarkan transaksi. Bertahap berdasarkan satker artinya basis akrual

akan diterapkan pada satker‐satker yang telah siap lebih dahulu baik dari SDM

maupun prasarana. Sedangkan bertahap berdasarkan transaksi artinya bahwa basis

akrual diterapkan atas transaksi‐transaksi tertentu yang tingkat kesulitannya relatif

rendah.

A. 2. Sistem Akuntansi

Penggunaan sebuah sistem akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan

pemerintah sangatlah penting. Hal ini juga sejalan dengan amanat peraturan

perundangan. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 Pasal 6 ayat 2

menyebutkan bahwa laporan keuangan dihasilkan dari suatu sistem akuntansi

keuangan pemerintah. Sistem akuntansi juga merupakan suatu alat dalam sebuah

sistem pengendalian intern. Sistem akuntansi diciptakan sebagai salah satu upaya

konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan

negara sehingga dihasilkan laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan

negara yang andal, dan tepat waktu. Sistem akuntansi disusun dengan mengikuti

standar akuntansi pemerintah.




Pada dasarnya sistem akuntansi yang akan dikembangkan dengan berbasis

akrual adalah sistem akuntansi dengan dua sudut pandang, yaitu sistem akuntansi

dari sudut pandang pengguna dana APBN (cash user) yakni kementerian/lembaga

dan sistem akuntansi dari sudut pandang pemilik dana APBN (cash owner) yang

dalam hal ini adalah kementerian keuangan sebagai pemilik rekening Kas Umum

Negara (KUN). Dua sub sistem ini tetap diperlukan sepanjang masih ada pemisahan

entitas pengguna dana dan entitas pemilik dana. Sehingga akan terdapat Sistem

Akuntansi Instansi (SAI) dan Sistem AKuntansi Bendahara Umum Negara (SA‐BUN).

Output dari dua sistem akuntansi tersebut selanjutnya akan dikonsolidasi menjadi

satu laporan keuangan pemerintah pusat (LKPP).

Sistem Akuntansi Instansi (SAI) ditujukan untuk membantu

Kementerian/Lembaga dalam melakukan penyusunan laporan keuangan. Undang

Undang

Nomor

I

tahun

2004

Pasal

55

ayat

2

(a)

menyebutkan

bahwa

Menteri/Pimpinan Lembaga selaku pengguna anggaran menyusun laporan

keuangan disampaikan ke Presiden melalui Menteri Keuangan. Disamping itu, pasal

54 ayat 1 menyebutkan : Pengguna anggaran bertanggung jawab formal material

kepada presiden atas pelaksanaan kebijakan anggaran yang berada dalam

penguasaannya. Perlunya penyelenggaraan sistem akuntansi di Kementerian

Negara/Lembaga juga merupakan jawaban atas amanat Undang‐Undang. Sistem

Akuntansi Instansi digunkan untuk membukukan trnsaksi‐transaksi yang terjadi di

Kementerian Negara/Lembaga sebagai pengguna dana APBN yang juga

berkewajiban melakukan pencatatan dan pelaporan atas transaksi keuangannya.




Sementara itu, sistem akuntansi BUN diperlukan karena Kementerian

Keuangan merupakan pemilik dana kas pemerintah atau Kas Umum Negara (KUN).

Disamping itu, Kementerian Keuangan merupakan kuasa BUN yang bertugas

menyusun laporan keuangan pemerintah pusat. Di sisi BUN pun juga perlu

dibedakan sistem akuntansinya, yaitu sistem akuntansi untuk menyusun laporan

keuangan pada umumnya (berbasis akrual; seperti Neraca, Laporan Opersional dll),

dan sistem akuntansi untuk menyusun LRA yang berbasis kas. Keharusan menyusun

mandatory report berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA) yang berbasis kas

mengharuskan adanya dua sistem akuntansi lainnya tersebut. Dua sistem akuntansi

tersebut adalah Sistem Akuntansi Umum (SAU) dengan basis akrual yang diperlukan

untuk menyusun laporan pada umumnya, dan Sistem Akuntansi Kas Umum Negara

(SAKUN) untuk keperluan penyusunan LRA.

Disamping

sistem

akuntansi

sebagaimana

tersebut

di

atas,

ada

beberapa

sistem akuntansi lainnya yang juga harus dihubungkan dengan sistem SPAN. Sistem

akuntansi tersebut adalah sistem akuntansi terkait dengan aset tetap dan juga

sistem akuntansi lainnya seperti Sistem Akuntansi Utang Pemerintah, Sistem

Akuntansi Hibah, Sistem Akuntansi Investasi Pemerintah, Sistem Akuntansi

Penerusan Pinjaman, Sistem Akuntansi Transfer ke Daerah, Sistem Akuntansi

Belanja Subsidi & Belanja Lainnya, dan Sistem Akuntansi Transaksi Khusus. Sistem

akuntansi tersebut akan dilakukan interface ke sistem SPAN untuk keperluan

pelaporan keuangan secara menyeluruh.




A. 3. Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan

Sehubungan dengan penyelenggaraan sistem akuntansi pemerintah dalam

pelaksanaan pengelolaan keuangan negara perlu terdapat entitas yang bertanggung

jawab melakukan pencatatan atas transaksi‐transaksi yang terjadi dan juga entitas

yang menyajikan laporan keuangan atas transaksi tersebut. Untuk keperluan

tersebut, ditetapkanlah sebuah entitas akuntansi dan entitas pelaporan. Pasal 1

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi

dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat mendefiniskan istilah tersebut sebagai

berikut, “ Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan Pengguna Anggaran/ Pengguna

Barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan

keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.” Sedangkan entitas pelaporan

pelaporan didefiniskan sebagai berikut, “ Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan yang

terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang‐

undangan wajib

menyampaikan

laporan

pertanggungjawaban

berupa

laporan

keuangan.”

Dalam rangka pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara, setiap

Kementerian Negara/Lembaga sebagai entitas pelaporan wajib menyampaikan laporan

keuangan disertai dengan Pernyataan Tanggung Jawab (Statement of Responsibility) yang

ditandatangani oleh Menteri/Pimpinan Lembaga yang bersangkutan. Untuk memberikan

pernyataan tanggung jawab, Menteri/Pimpinan Lembaga harus mempunyai keyakinan yang

cukup memadai atas laporan keuangan yang disusunnya, sehingga perlu diciptakan sebuah

sistem pengendalian intern pada entitas tersebut.




A. 4. Peranan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan dan

berguna bagi para pengguna baik internal maupun eksternal. Laporan keuangan

digunakan antara lain untuk mengetahui kondisi keuangan suatu entitas, dan

menilai efektivitas dan efisiensinya. Dalam Draf Final Akuntasi Pemerintahan (SAP)

Berbasis Akrual yang disusun Komite Standar Akuntansi Pemerintah (KSAP)

disebutkan bahwa entitas pelaporan diharuskan untuk menyusun laporan keuangan

untuk berbagai keperluan :

1. Akuntabilitas ; laporan keuangan sebagai pertanggungjawaban atas

pengelolaan keuangannya untuk mencapai tujuan yang telah diteapkan.

2. Manajemen/Manajerial ; laporan keuangan sebagai alat manajerial untuk

membantu evaluasi pelaksanaan kegiatan suatu entitas sehingga membantu

pelaksanaan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian.

3. Transparansi ; laporan keuangan memberikan informasi secara transparan

kepada masyarakat atas pengelolaan keuangannya

4. Keseimbangan Antargenerasi ;

5. Evaluasi Kinerja ; laporan keuangan sebagai alat untuk mengevaluasi

performance suatu entitas dalam mencapai target kinerjanya.

Mengingat betapa pentingnya keberadaan laporan keuangan, maka

penyempurnaan proses bisnis pelaporan menjadi sebuah keniscayaan.

Pengembangan proses bisnis pelaporan, baik penyempurnaan konsep dan proses

bisnisnya maupun pengembangan output laporannya, diharapkan mampu




meningkatkan kualitas informasi yang disajikan oleh entitas pelaporan sehingga bisa

memberikan manfaat bagi para penggunanya (users). Selain itu diharapkan pula,

pengembangan proses bisnis pelaporan bisa men‐support tercapainya opini Wajar

Tanpa Syarat (Unqualified Opinion) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP)

hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

B. PENYEMPURNAAN PROSES BISNIS PELAPORAN

Konsep pengembangan proses bisnis pelaporan dalam rangka SPAN akan

terkait pada beberapa hal seperti penyempurnaan alur pelaporan, penggunaan

single database (integrated database), mekanisme pencatatan transaksi & koreksi,

penyederhanaan proses rekonsiliasi, pemberian kewenangan akses, dan proses

penyusunan laporan keuangan. Di samping itu, pengembangan proses bisnis

pelaporan juga mencakup perumusan pelaporan Bagian Anggaran Bendahara

Umum Negara (BA‐BUN), pelaporan satker Badan Layanan Umum (BLU) serta

perumusan kembali pelaporan bendaharawan. Konsep‐konsep tersebut akan

diuraikan pada pembahasan dalam sub‐sub bab berikut.

B. 1. Penyempurnaan Alur Pelaporan

Penyempuraan proses bisnis pelaporan meliputi beberapa hal sebagaimana

tersebut diatas. Untuk memudahkan memperoleh gambaran tentang

penyempurnaan proses bisnis pelaporan, perlu digambarkan skema proses bisnis

pelaporan yang melibatkan unit‐unit akuntansi di tingkat Kementerian

Negara/Lembaga dan di tingkat Bendahara Umum Negara (BUN). Ada beberapa



usulan (proposal) terkait penyempurnaan Proses Bisnis Pelaporan sebagaimana

gambar berikut :

Proposal 1

Gambar IV.1

Usulan 1 : Proses Bisnis Pelaporan (Future)

K E M E N T E R I A

N / L E M B A G A

D I T J E N

P E R B E N D A H A R A A N

SPAN

DATABASE

SATKER

(UAKPA)UAPPA-W

UAPPA-

ES1K/L

KPPNKANWIL DITJEN

PERBENDAHARAAN

DITJEN

PERBENDAHARAAN

(DIT APK)

D A T A

T R A N S A K S I

R E K O N S I L I A S I


L K K L

Generate Report

Generate Report

Generate

Report

Dalam usulan pertama, proses bisnis Pelaporan tetap dilakukan dalam dua entitas

yang terpisah, Kementerian Negara/Lembaga dan Kementerian Keuangan sebagai

BUN (Bendahara Umum Negara) sebagaimana yang ada saat ini. Namun demikian,

ada sedikit penyederhanaan prosedur pelaporannya terutama terkait dengan

rencana penggunaan database yang terintegrasi di sisi BUN. Dengan single

database, diusulkan untuk tidak perlu melakukan pelaporan berjenjang di BUN baik

dari KPPN ke Kanwil maupun ke unit di atasnya. Sebagai gantinya, unit yang ada





diatasnya akan bisa mengakses database untuk keperluan review laporan dari unit

dibawahnya. Sementara itu, pelaporan di sisi Kementerian Negara/Lembaga tetap

berjalan seperti biasa yakni masih tetap ada pelaporan berjenjang dari tingkat di

bawah (satker) ke tingkat di atasnya. Satker tetap berfungsi sebagai entitas

akuntansi yang akan mencatat dan mengolah transaksi keuangan, sementara

laporan keuangan KL (LKKL) yang merupakan laporan pertanggungjawaban

Kementerian Negara/Lembaga tetap dihasilkan dari database yang ada di KL yang

merupakan konsolidasi dari laporan di unit bawahnya. Melihat fakta kondisi

Kementerian Negara/Lembaga yang ada saat ini, konsep dalam usulan pertama ini

relatif cukup reasonable untuk diterapkan.

Proposal 2

Gambar IV.2

Usulan 2 : Proses

Bisnis

Pelaporan

(Future)




Dalam proposal kedua, terdapat dua sistem akuntansi yang berbeda,

dengan database yang berbeda pula, yaitu masing‐masing ada di instansi

(Kementerian Negara/Lembaga) dan di Bendahara Umum Negara/BUN

(Kementerian Keuangan). Di tingkat Kementerian Negara/Lembaga, masing‐masing

unit mempunyai database yang terpisah sehingga konsekuensinya unit teratas

masih memerlukan laporan berjenjang dari unit dibawahnya. Data transaksi

mengalir dari satker ke KPPN dan kemudian diproses untuk menghasilkan laporan

keuangan. Untuk memperoleh laporan keuangan yang valid, data tersebut akan

dilakukan rekonsiliasi terlebih dahulu di tingkat ini untuk kemudian siap diakses

oleh semua unit di tingkat BUN.

Disamping tersimpan dalam database BUN (SPAN Single Database) melalui

KPPN, data transaksi satker ini juga diproses di tingkat instansi untuk keperluan

pelaporan di tingkat Kementerian Negara/Lembaga. Laporan tingkat KL inilah yang

akhirnya akan dikonsolidasi dengan laporan BUN setelah dilakukan rekonsiliasi di

tingkat pusat. Inti dari usulan ini adalah bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Pusat

(LKPP) yang dihasilkan merupakan konsolidasi dari laporan KL dan laporan BUN

yang dihasilkan dari dua database yang berbeda setelah melalui proses rekonsiliasi

baik di tingkat satker/KPPN maupun tingkat KL/MOF. Dalam usulan ini, laporan yang

dikonsolidasi KL langsung mengalir/berasal dari satker sebagai main source data

tanpa melalui penjenjangan di level wilayah maupun unit eselon 1.



Proposal 3

Gambar IV. 3

Usulan 3 : Proses Bisnis Pelaporan (Future)

Pada dasarnya Proposal 3 sama dengan Proposal 2, hanya saja keduanya dibedakan

oleh keberadaan database. Pada proposal 3, hanya BUN yang me‐maintain

database, sehingga untuk menghasilkan laporan tingkat pusat, KL mengambil data

mereka yang tersimpan di database BUN. KL akan diberi otorisasi untuk mengakses

database SPAN untuk menghasilkan laporan keuangan mereka. Konsep ini masih

perlu pengkajian yang cukup mendalam terlebih dengan konsep ini seolah‐olah

LKKL dihasilkan dari database SPAN yang berada di Kementerian Keuangan, padahal

undang‐undang menyatakan bahwa Kementerian Negara/Lembaga





bertanggungjawab atas anggaran yang dikelolanya dan wajib menyampaian laporan

pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.

Mekanisme Pencatatan Transaksi dan Prosedur Koreksi

Penyempurnaan dalam proses bisnis pelaporan ini, juga meliputi

penyempurnaan dalam prosedur pencatatan transaksi dan koreksi. Dalam sebuah

siklus akuntansi, proses pelaporan merupakan tahapan akhir yang diawali dengan

tahapan

pencatatan

bukti

transaksi.

Dalam

konteks

siklus

akuntansi

pemerintah

Indonesia, pencatatan transaksi di tandai dengan pencatatan data SPM dari satker

ke dalam sistem akuntansi pemerintah melalui KPPN sebagai kuasa BUN Daerah.

Data transaksi yang berasal dari satker kemudian dicatat di KPPN. Pola

penyimpanan data transaksi pada unit‐unit akuntansi terendah ini terasa cukup

ideal.

Kerangka

inilah

yang

dikenal

dengan

Single

Data

Submission/Single

Entry

Point. Dengan konsep ini, koreksi atas kesalahan pencatatan transaksi sebaiknya

juga dilakukan di level ini. Dengan demikian, setiap transaksi secara utuh akan

bersumber dari satu unit yakni unit akuntansi terendah, satker – KPPN. Konsep ini

sejalan dengan kerangka pengembangan proses bisnis pelaporan dalam rangka

SPAN.

Di samping itu, konsep pengembangan proses bisnis pelaporan ‐ terkait

pencatatan transaksi ‐ juga meliputi prosedur koreksi atas kesalahan pencatatan

transaksi. Sebagaimana disebutkan di atas bahwa koreksi sebaiknya dilakukan di

unit akuntansi tempat terjadinya pencatatan transaksi. Hal ini telah berjalan dengan

cukup

baik.

Namun

demikian,

prosedur

koreksi

dalam existing

system

dilakukan




dengan cara mengganti secara langsung variabel yang salah (replace) sehingga tidak

bisa dilakukan audit trail (tidak bisa ditelusuri kesalahan sebelumnya). Dalam

konsep pengembangan SPAN, koreksi dilakukan dengan melakukan jurnal pembalik

(reversing entry), sehingga variabel yang salah dapat dikoreksi, sementara data

lama yang salah pun tetap terlihat, sehingga memungkinkan dilakukan audit trail.

B. 2. Penerapan Integrated Database (Single Database)

Untuk

memperoleh

laporan

keuangan

yang

berkualitas,

valid,

andal

dan

tepat waktu, diperlukan penyempurnaan proses pelaporan baik dari faktor data

input maupun proses pengolahan datanya. Selama ini sering terjadi adanya

perbedaan laporan antara KL dengan BUN baik di level terendah (KPPN & satker),

level wilayah maupun level teratas (kantor pusat). Salah satu penyebabnya adalah

karena

laporan

dihasilkan

dari

dua

database

yang

berbeda.

Meskipun

telah

dilakukan proses verifikasi dan rekonsiliasi antar keduanya, namun hasilnya belum

maksimal untuk menihilkan perbedaan.

Salah satu upaya menghilangkan perbedaan tersebut, laporan dari dua

entitas tersebut di atas (KL & BUN) diupayakan untuk bisa dihasilkan dari satu

database yang sama. Dengan single database, perbedaan laporan kedua enititas

tersebut tidak akan terjadi lagi. Namun sebenarnya dengan menggunakan satu

database pun ada dua kemungkinan yang terjadi, benar kedua‐duanya atau salah

kedua‐duanya karena tidak adanya prosedur cross‐check antar dua laporan

tersebut. Oleh karena itu, penggunaan single database juga harus dibarengi dengan

ketelitian dan kejelian mulai dari awal perekaman data.




Tahap awal rencana penggunaan single database dalam rangka SPAN

memang belum sampai pada penyatuan database antara KL dengan BUN karena

masih terlalu banyak kendala yang dihadapi. Kendala tersebut terutama di sisi

KL/satker, antara lain karena faktor jumlah dan letak satker serta kondisi satker baik

SDM maupun sarana prasarananya yang belum memadai. Rencana penerapan

integrated database akan dimulai dari sisi BUN. Database yang selama ini terpisah‐

pisah baik di KPPN, kanwil, maupun kantor pusat, akan disatukan melalui single

database SPAN.

Penerapan single database SPAN ini tentu akan menimbulkan berbagai

konsekuensi yang otomatis akan mempengaruhi proses bisnis pelaporan yang ada

sekarang. Data transaksi satker akan masuk ke database SPAN melalui KPPN. Sekali

diinput masuk ke database SPAN, data tersebut bisa diakses oleh semua unit yang

diberi otoritas sesuai dengan kewenangannya. Dengan single database ini, tidak

perlu lagi laporan berjenjang di sisi BUN baik dari KPPN ke Kanwil DJPBN maupun ke

Kantor Pusat. KPPN, Kanwil DJPBN, bahkan Kantor Pusat DJPBN akan bisa secara

langsung mengakses database tersebut, termasuk mencetak laporan yang

diinginkannya.

Secara umum, penggunaan database yang terintegrasi akan berdampak

pada beberapa hal, antara lain pemberian otoritas untuk akses ke database dan

prosedur penyusunan laporan keuangan.




B. 2. 1. Kewenangan Akses Database

Selama ini, dalam rangka penyusunan LKPP, KPPN menyampaikan laporan

secara rutin

ke

Kanwil

DJPBN

dan

selanjutnya

ke

Kantor

Pusat

DJPBN

c.q

Direktorat

Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (APK). Di samping itu, dalam rangka Internal

Reporting, KPPN juga harus menyampaikan data maupun laporan ke unit di atasnya

untuk keperluan manajerial maupun keperluan relevan lainnya.

Mekanisme penyampaian laporan ini, disamping kurang efektif dan efisien,

juga memungkinkan terjadinya redundancy atau duplikasi atas laporan yang

disampaikan, karena tidak tertutup kemungkinan data dan informasi yang telah

disampaikan dalam rangka LKPP, diminta lagi untuk keperluan pelaporan lainnya.

Rencana penggunaan database SPAN yang terintegrasi akan meminimalkan

mekanisme pelaporan berjenjang sebagaimana diuraikan di atas.

Sementara itu, untuk memenuhi kebutuhan pelaporan di level atas, baik di

Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan maupun di Kantor Pusat Ditjen

Pebendaharaan akan difasilitasi dengan diberikannya otoritas untuk mengakses

database SPAN sesuai dengan tingkat kewenangannya. Bahkan di level KPPN itu

sendiri juga akan diberi otoritas akses database. Otoritas akses akan meliputi

kewenangan melakukan review, rekonsiliasi, pencetakan laporan dan juga

melakukan analisa atas laporan keuangan tersebut. Dengan kewenangan akses

tersebut, masing‐masing unit akan terpenuhi kebutuhan pelaporannya tanpa harus

meminta dan menunggu data dari unit di bawahnya. Mekanisme ini akan sangat

menghemat waktu dan meminimalkan tumpukan laporan dalam filing cabinet.



Gambar IV. 5

Mekanisme Akses Otorisasi

B. 2. 2. Penyusunan Laporan

Untuk melaksanakan proses bisnis pelaporan, perlu dibentuk unit akuntansi

baik di Kementerian Negara/Lembaga maupun pada Kementerian Keuangan (selaku

BUN).

Unit

akuntansi

pada

instansi

dimulai

dari

Unit

Akuntansi

di

Satker

seperti

selama ini yang dikenal dengan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggararan

(UAKPA), unit akuntansi instansi di wilayah yang selama ini dikenal dengan Unit

Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran (UAPPA‐W), unit akuntansi di Unit Eselon

1 atau Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran (UAPPA‐E1), dan unit

akuntansi di

kantor

pusat

Kementerian

Negara/Lembaga

yang

dikenal

dengan

Unit





Akuntansi Pengguna Anggaran (UAPA). Sementara itu, unit akuntansi pada BUN

dimulai dari KPPN sebagai Kuasa BUN Daerah (UAKBUN Daerah), Kanwil DJPBN

sebagai koordinator kuasa BUN (UAKKBUN‐Kanwil), UAKBUN‐Pusat dilaksanakan

oleh Direktorat Pengelolaan Kas Negara, dan UAPBUN dilaksanakan oleh Unit

Eselon 1 lingkup Departemen Keuangan (DJPB, DJA, DJPU, dan DJPK) serta Ditjen

Perbendaharaan c.q Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan sebagai Unit

Akuntansi BUN (UABUN).

Sebagai konsekuensi adanya dua sistem akuntansi, SAI di

kementerian/lembaga dan SABUN di kementerian keuangan, maka LKPP yang akan

dihasilkan pun akan merupakan hasil konsolidasi dari dua sistem tersebut.

Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran akan menyusun laporan

kementerian/lembaga dengan menggunakan sistem akuntansi instansi. Laporan

yang disusun tersebut disampaikan secara berjenjang dari level satker ke level

diatasnya sesuai rentang kendali masing‐masing KL (melalui kanwil atau unit eselon

I), hingga sampai ke kantor pusat. Penyampaian laporan berjenjang di sisi KL ini

perlu dilakukan mengingat database di KL belum terintegrasi. Di samping itu, untuk

keperluan akuntabilitas diperlukan laporan unit terendah ke unit di atasnya. Hal ini

sesuai dengan amanat Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara. Pasal 54 ayat 1 UU tersebut menyebutkan “Pengguna

anggaran bertanggung jawab formal material kepada presiden atas pelaksanaan

kebijakan anggaran yang berada dalam penguasaannya”. Kemudian pada ayat 2

disebutkan, “KPA bertanggungjawab formal material kepada PA atas pelaksanaan

kegiatan yang berada dalam penguasaannya”.




Dari laporan yang dikirim oleh satker‐satker tersebut selanjutnya akan digabungkan

oleh KL untuk penyusunan laporan keuangan tingkat kementerian/lembaga sebagai

pertanggungjawaban menteri/pimpinan lembaga sebagai pengguna anggaran atas

pengelolaan keuangannya. Laporan inilah yang akan dikonsolidasi dengan laporan

keuangan BUN untuk penyusunan LKPP.

Sementara itu, penyusunan pelaporan di BUN agak berbeda dengan KL. Hal

ini disebabkan karena BUN menggunakan database yang terintegrasi, sehingga tidak

perlu

lagi

pelaporan

berjenjang

dari

KPPN

ke

kanwil

DJPBN

dan

selanjutnya

ke

kantor pusat. Proses pelaporan dimulai dari unit akuntansi terendah, yaitu KPPN

sebagai Kuasa BUN Daerah. KPPN memproses data transaksi penerimaan dan

pengeluaran yang diterima dari satker. Data‐data transaksi tersebut kemudian

diproses menjadi laporan keuangan. Agar laporan keuangan yang dihasilkan

tersebut

valid

dan

akuntabel,

maka

di

level

ini

dilakukan

rekonsiliasi

antara

KPPN

dengan satker. Data setelah proses rekonsiliasi diharapkan bisa menjadi data yang

andal untuk penyusunan laporan keuangan, sehingga dengan data tersebut laporan

keuangan siap dihasilkan untuk level KPPN.



Gambar IV. 6

Penyusunan Laporan Keuangan

Pelaporan pada jenjang di atasnya cukup dilakukan oleh masing‐masing level

dengan cara mengakses database sesuai tingkatannya masing‐masing, tanpa

menunggu laporan dari unit akuntansi di bawahnya. Baik Kanwil DJPBN, maupun

Kantor Pusat akan diberikan otoritas untuk mengakses database sesuai dengan

kewenangannya masing

‐masing.

Kewenangan

akan

meliputi

tidak

hanya

mencetak

laporan tapi juga melakukan review, dan analisis atas laporan keuangan. Bahkan

pada level tertentu akan dimungkinkan untuk diberi kewenangan melakukan record

data dalam rangka penyusunan adjusting entries. Kantor Pusat DJPBN c.q Direktorat

APK akan menyusun laporan BUN yang selanjutnya akan dikonsolidasi dengan

laporan dari

Kementerian

Negara/Lembaga

untuk

keperluan

penyusunan

LKPP.





B. 3. Reformulasi Prosedur Rekonsiliasi Eksternal

Salah satu karakteristik kualitataif laporan keuangan adalah keandalan

(reliablity). LKPP yang merupakan konsolidasi antara laporan keuangan KL dengan

laporan keuangan BUN juga harus memiliki keandalan sehingga berguna bagi para

user ‐nya. Untuk memperoleh laporan keuangan yang dapat diandalkan perlu

dilakukan prosedur dan mekanisme untuk meneliti keakuratan pencatatan data

akuntansinya. Salah satu cara atau mekanismenya adalah dengan melakukan proses

rekonsiliasi sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006. PP

tersebut mengamanatkan bahwa untuk meningkatkan keandalan laporan keuangan

harus diselenggarakan sistem pengendalian intern yaitu dengan menciptakan

prosedur rekonsiliasi antara transaksi keuangan yang diakuntansikan oleh Pengguna

Anggaran/Kuasa

Pengguna

Anggaran

dengan

data

transaksi

keuangan

yang

diakuntansikan oleh Bendahara Umum Negara (BUN). Sementara itu, Perdirjen No.

36/Pb/2009 menjelaskan tentang pengertian rekonsiliasi sebagai : “proses

pencocokan data transaksi keuangan yang diproses dengan beberapa

sistem/subsistem yang berbeda berdasarkan dokumen sumber yang sama”.



Gambar IV. 3

Proses Rekonsiliasi di Semua Level (Current)

Dalam

konteks

SPAN,

sehubungan

dengan

penggunaan

single

database

di

BUN maka ada usulan untuk melakukan penyederhanaan proses rekonsiliasi. Saat

ini rekonsiliasi dilakukan di semua level, sebanyak empat kali, mulai dari level

terendah antara satker dengan KPPN, Unit Akuntansi Pembantu Pengguna

Anggaran Wilayah (UAPPA‐W) dengan Kanwil DJPPBN, sampai dengan tingkat

kantor

pusat

antara

UAPPA‐

Eselon

I

dengan

Direktorat

APK,

dan

antara

UAPA

dengan Dit. APK). Di masa mendatang, dalam konteks SPAN, rekonsiliasi dapat

disederhanakan menjadi hanya di dua level, yaitu level terendah antara satker

dengan KPPN, dan di level teratas antara UAPA dengan Direktorat APK.




Gambar IV.4

Usulan Proses Rekonsiliasi dalam Rangka SPAN (Future)

K E M E N T E R I A N / L E M B A G A

D I T J E N

P E R B E N D A H A R A A N

SPAN

DATABASE

SATKER

(UAKPA)UAPPA-W

UAPPA-

ES1K/L

KPPNKANWIL DITJEN

PERBENDAHARAAN

DITJEN

PERBENDAHARAAN

(DIT APK)

D A T A

T R A N S A K S I



L K K L

Generate Report

Generate Report

Generate

Report

Rekonsiliasi antara satker dengan KPPN tetap perlu dilakukan karena di level

inilah merupakan titik krusial terjadinya pencatatan transaksi. Apalagi dengan

konsep single entry point , level inilah yang akan menentukan keandalan dan

kevalidan data akuntansi yang akhirnya akan menjadi laporan keuangan. Setiap data

yang

diinput

di

satker

melalui

sistem

akuntansi

instansi

harus

selalu

mengalir

ke

KPPN dan direcord juga di KPPN melalui sistem akuntansi BUN. Sehingga sebelum

data akuntansi yang masuk ke single database SPAN tersebut diakses oleh banyak

pihak/user, harus diyakinkan di level ini bahwa data akuntansi di kedua sistem

tersebut (SAI & SABUN) sama, valid, dan akurat. Dan setiap kali terdapat perbedaan

harus segera

disesuaikan

di

level

ini

pula.

Di

samping

itu,

pimpinan

satker

sebagai





kuasa pengguna anggaran juga diwajibkan untuk menyampaikan laporan keuangan

atas anggaran yang dikelolanya, sehingga rekonsiliasi di tingkat ini akan

memberikan keyakinan yang memadai bagi KPA untuk menyampaikan laporan

keuangannya.

Selain itu, perlu juga diperoleh keyakinan bahwa seluruh satker telah

melakukan rekonsiliasi. Hal ini telah dilakukan dengan pemberian sanksi bagi satker

yang tidak melakukan rekonsiliasi. Pemberian sanksi bagi satker yang tidak

melakukan

rekonsiliasi

cukup

efektif

untuk

‘memaksa’

mereka

melakukan

rekonsiliasi. Sehingga cukup diperoleh keyakinan bahwa seluruh satker telah

melakukan rekonsiliasi dan seluruh data mereka telah masuk ke database SPAN. Hal

lain yang perlu disempurnakan adalah prosedur rekonsiliasi di KPPN. Selama ini

rekonsiliasi di KPPN hanya pembandingan atas data dan laporan bulan yang

bersangkutan

saja.

Hal

ini

bisa

terjadi

adanya

koreksi

atas

kesalahan

bulan

sebelumnya yang tidak akan terlihat dalam rekonsiliasi bulan berjalan. Oleh karena

itu, sebaiknya rekonsiliasi di KPPN juga dilakukan atas data dan laporan sampai

dengan bulan berjalan disamping hanya data dan laporan bulan yang bersangkutan

saja.

Rekonsiliasi

berikutnya

yang

masih

perlu

dilakukan

adalah

di

level

teratas

antara UAPA dengan DIrektorat APK. Rekonsiliasi di level ini tetap penting karena

menteri atau pimpinan lembaga sebagai pengguna anggaran diwajibkan

menyampaikan laporan keuangan dan membuat pernyataan tanggungjawab

sehubungan dengan laporan keuangan yang dibuatnya. Untuk memberikan

keyakinan

yang

memadai

kepada

mereka,

maka

diperlukan

sistem

pengendalian




intern. Sistem pengendalian intern yang cukup memadai antara lain melalui

mekanisme rekonsiliasi. Di samping itu, rekonsiliasi di tingkat pusat ini juga penting

untuk mengecek apakah seluruh satker yang ada di bawah KL yang bersangkutan

telah seluruhnya menyampaikan laporan keuangannya ke kantor pusat. Dengan

demikian, diharapkan laporan keuangan KL yang disampaikan kepada Presiden cq

Menteri Keuangan adalah laporan keuangan yang valid dan andal. Laporan inilah

yang akhirnya akan dikonsolidasi dengan laporan BUN untuk menjadi LKPP.

Sementara

itu,

dua

proses

rekonsiliasi

lainnya

yakni

rekonsiliasi

di

level

wilayah dan level Eselon I diusulkan untuk dihapus. Pertimbangannya adalah bahwa

data akuntansi di level satker – KPPN sudah cukup bisa diandalkan karena telah

melalui proses rekonsiliasi. Di samping itu, penggunaan single database di BUN

cukup memberikan keyakinan yang memadai bahwa data di semua level BUN tidak

akan

mengalami

perubahan.

Sedangkan

fungsi

rekonsiliasi

di

wilayah

yang

selama

ini dilakukan untuk kontrol pengecekan bahwa seluruh satker telah menyampaikan

laporannya ke jenjang di atasnya, dapat diantisipasi dengan diciptakannya

mekanisme baru. Mekanisme tersebut antara lain dengan cara pengiriman langsung

data akuntansi satker ke pusat segera setelah rekonsiliasi di KPPN selesai dan valid

melalui sistem yang ada di KPPN. Di samping itu, rekonsiliasi di tingkat pusat KL juga

akan mengantisipasi hal ini.




C. PENGEMBANGAN LAPORAN

Selain pengembangan proses bisnis, perumusan future vision Reporting juga

akan terkait dengan output laporan itu sendiri. Sehubungan dengan pengembangan

SPAN, laporan yang akan dihasilkan akan tergantung pada konsep‐konsep baru yang

akan diterapkan terutama terkait dengan amanat peraturan perundangan. Di

samping itu, ada juga laporan yang akan dimodifikasi terkait masukan dari beberapa

user laporan tersebut, yang disebabkan oleh reposisi fungsi dari unit terkait dan

juga akibat penyempurnaan pada proses bisnis modul lainnya.

Secara umum, pengembangan laporan terkait SPAN akan meliputi laporan

yang dihasilkan karena penerapan akuntansi berbasis akrual. Penerapan akuntansi

berbasis akrual ini menuntut penambahan pelaporan keuangan tentang kinerja

operasional pemerintah yakni Laporan Operasional. Selain itu, SPAN juga tengah

mengembangkan pelaporan kinerja dan kemungkinan pengintegrasiannya dengan

laporan keuangan. Di samping itu, dalam rangka pengembangan SPAN diharapkan

bisa menghasilkan laporan yang memungkinkan pendefinisian sendiri laporan

keuangan oleh user (di lingkungan DJPBN) sesuai dengan kebutuhannya.

C.1. Pengembangan Laporan Keuangan Berbasis Akuntansi Akrual

Undang‐undang keuangan negara mengamanatkan penerapan konsep

accrual basis sebagai basis akuntansinya. Penerapan konsep ini akan berdampak

pada jenis laporan yang dihasilkan. Berdasarkan Draf Final Standar Akuntansi

Pemerintah, laporan yang dihasilkan akan bertambah dari semula hanya Neraca,

Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan,




akan ada penambahan laporan berupa Laporan Operasional, Laporan Perubahan

SAL (Saldo Anggaran Lebih), dan Laporan Perubahan Ekuitas. Laporan‐laporan

tersebut merupakan laporan eksternal, yaitu laporan yang dihasilkan untuk

menyediakan informasi yang berguna bagi pihak‐pihak luar seperti DPR dan

masyarakat, negara‐negara lain, organisasi internasional, para investor asing, dan

lainnya. Laporan eksternal yang dihasilkan saat ini sering disebut juga sebagai

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP). Rencana penerapan basis akuntansi

akrual di masa mendatang akan mempengaruhi laporan keuangan yang akan

dihasilkan. Penerapan basis akrual telah direspon oleh KSAP dengan menerbitkan

Draf Final Standar Akuntansi Pemerintah. Dari draf tersebut, diperoleh informasi

bahwa terdapat penambahan laporan terkait dengan penerapan akuntansi berbasis

akrual, yaitu berupa Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Laporan

Perubahan SAL.

Secara lengkap disebutkan dalam Paragraf 14 Draf Final Standar Akuntansi

Pemerintah (SAP) Berbasis Akrual tersebut bahwa, “Komponen‐komponen yang

terdapat dalam satu set laporan keuangan terdiri dari laporan pelaksanaan

anggaran (budgetary reports) dan laporan finansial, sehingga seluruh komponen

menjadi sebagai berikut: a. Laporan Realisasi Anggaran; b. Laporan Perubahan

Saldo Anggaran Lebih; c. Neraca; d. LAporan Operasional; e. Laporan Arus Kas; f.

Laporan Perubahan Ekuitas; g. Catatan atas laporan Keuangan.”




Laporan eksternal ini merupakan statutory reports, yakni laporan yang harus

disusun karena merupakan amanat ketentuan perundangan. Laporan‐laporan

tersebut akan diuraikan dalam pembahasan berikut ini :

Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) merupakan laporan yang menyajikan

perbandingan antara anggaran yang telah ditetapkan dengan realisasinya selama

satu

periode

pelaporan.

LRA

menyajikan

sekurang‐kurangnya

unsur

‐unsur

seperti

pendapatan‐LRA, belanja, transfer, surplus/defisit‐LRA, pembiayaan, dan sisa

lebih/kurang pembiayaan negara (SILPA).

(Contoh Format Laporan Realisasi Anggaran disajikan di Lampiran)

Laporan

Perubahan

Sisa

Anggaran

Lebih

(SAL)

Laporan Perubahan SAL merupakan laporan yang menyajikan secara komparatif

dengan periode sebelumnya unsur‐unsur seperti Saldo Anggaran Lebih (SAL) Awal,

penggunaan SAL, Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran tahun berjalan,

Koreksi/Kesalahan Pembukuan tahun sebelumnya, dan lain‐lain.

(Contoh Format Laporan Perubahan SAL disajikan di Lampiran)

Neraca

Neraca merupakan laporan yang menggambarkan posisi keuangan suatu entitas

pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Neraca

menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya unsur‐unsur seperti kas




dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang pajak dan piutang bukan pajak,

persediaan, investasi jangka panjang, aset tetap, kewajiban jangka pendek,

kewajiban jangka panjang dan ekuitas.

(Contoh Format Neraca disajikan di Lampiran).

Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas merupakan laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber

kas & setara kas, penggunaan, dan perubahannya selama satu periode akuntansi,

serta saldonya pada tanggal tertentu. Arus masuk dan arus keluar kas & setara kas

diklasifiasikan berdasarkan aktifitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris.

(Contoh Format Laporan Arus Kas disajikan di Lampiran).

Laporan Operasional

Laporan Operasional merupakan laporan yang dihasilkan untuk menyediakan

informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang

tercerminkan dalam pendapatan‐LO, beban, dan surplus/defisit operasional dari

suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode

sebelumnya. Laporan ini dihasilkan karena penerapan basis akrual, dimana dengan

laporan opersional ini dapat diperoleh informasi mengenai besarnya beban yang

harus ditanggung pemerintah dalam menjalankan pelayanannya kepada

masyarakat, informasi mengenai operasi keuangan pemerintahyang berguna untuk

mengevaluasi efektivitas dan efisiensi kinerja pemerintah, dan informasi yang

berguna untuk memprediksi pendapatan yang akan diterima untuk membiayai




kegiatan pemerintah dalam periode mendatang, serta informasi mengenai

perubahan ekuitas. Laporan ini merupakan laporan yang disusun untuk melenkapi

pelaporan berbasis akrual sehingga terdapat keterkaitan antar laporan‐laporan yang

ada, Laporan Operasional, Neraca dan Laporan Perubahan Ekuitas.

(Contoh Format Laporan Operasional disajikan di Lampiran).

Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Ekuitas merupakan laporan yang menggambarkan informasi kenaikan atau

penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Laporan ini menyajikan pos‐pos mengenai saldo ekuitas awal, surplus/defisit‐LO

periode berjalan, koreksi‐koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas.

Laporan ini juga merupakan laporan yang disusun untuk melengkapi siklus

akuntansi berbasis akrual sehingga keterkaitannya dengan Laporan Operasional dan

Neraca semakin jelas. (Contoh Format Laporan Perubahan Ekuitas disajikan di

Lampiran).

Selama ini, laporan yang dihasilkan adalah laporan utama yang berupa LKPP

(Laporan Keuangan Pemerintah Pusat). LKPP ini dihasilkan dari laporan K/L yang

dikonsolidasikan dengan laporan BUN (Bendahara Umum Negara) oleh DJPBN cq

Dit. APK. Laporan ini merupakan laporan akuntabilitas (accountability report) yang

digunakan sebagai bentuk pertanggungjawaban penggunaan dana APBN kepada

DPR. Laporan ini juga digunakan oleh pihak‐pihak lain seperti masyarakat, lembaga

internasional, negara‐negara donor dan lain‐lain. Karena penggunanya adalah




pihak‐pihak luar, maka laporan ini sering juga disebut sebagai laporan eksternal

(External Report).

LKPP merupakan output dari hasil konsolidasi dua sistem akuntansi, SAI dan

SA‐BUN. Di samping satu set LKPP yang terdiri dari tujuh jenis laporan tersebut,

sistem akuntansi baik SAI maupun SABUN masing‐masing juga bisa mencetak

laporan lainnya yang merupakan rincian dari LKPP. Laporan‐laporan tersebut dapat

dihasilkan dalam berbagai tingkatan yang ada, antara lain :

a. Laporan Keuangan Sistem Akuntansi Instansi (SAI)

1. Laporan Tingkat Satker

2. Laporan Tingkat Wilayah

3. Laporan Tingkat Eselon I

4. Laporan Tingkat Kementerian/Lembaga

b. Laporan Keuangan Sistem AKuntansi Bendahara Umum Negara (SA‐BUN)

1. Laporan Tingkat KPPN

2. Laporan Tingkat Wilayah

3. Laporan Tingkat Eselon I

4. Laporan Tingkat Kementerian/Lembaga

Dari masing‐masing tingkatan di atas, dapat juga dihasilkan laporan dengan

berbagai jenis yang lebih rinci untuk keperluan penyediaan informasi yang lebih

detail sehingga lebih bermanfaat bagi para penggunanya baik internal maupun

eksternal. Laporan‐laporan keuangan tersebut antara lain sebagai berikut :




i. Laporan Arus Kas

ii. Laporan Realisasi Anggaran

iii. LRA Pendapatan Negara & Hibah KL menurut MAP

iv. LRA Pengembalian

Pendapatan

Negara

&

Hibah

KL

–

menurut

MAP

v. LRA Pendapatan Negara & Hibah KL menurut BA

vi. LRA Pengembalian Pendapatan Negara & Hibah KL ‐ menurut BA

vii. LRA Belanja KL menurut Sumber Dana

viii. Laporan Pengembalian Belanja KL menurut Sumber Dana

ix. LRA Belanja KL menurut Bagian Anggaran

x. Laporan Pengembalian Belanja KL menurut BA

xi. LRA Belanja

KL

menurut

Jenis

Belanja

xii. Laporan Pengembalian Belanja KL menurut Jenis Belanja

xiii. LRA Belanja KL menurut SD dan Kegiatan

xiv. Laporan Pengembalian Anggaran Belanja KL menurut SD dan Kegiatan

xv. LRA Belanja KL menurut Fungsi/Sub Fungsi/Program/Kegiatan & Jenis Satker

xvi. Laporan Pengembalian Anggaran Belanja KL menurut F/SF/P/Keg dan Jenis

Satker

xvii. Neraca Per 1 Januari 200x

xviii. Neraca SAKUN

xix. Neraca SAU

C.2 Laporan Kinerja dan Integrasinya dengan Laporan Keuangan

Selain dua jenis laporan sebagaimana telah dijelaskan di atas, Laporan Internal

dan Laporan Eksternal, ada satu jenis laporan lagi yang diharapkan bisa dihasilkan

melalui SPAN ini yaitu Laporan Kinerja (Performance Report). Peraturan Pemerintah

Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah,

telah mengamanatkan penyusunan laporan kinerja (performance Report) bagi instansi

pemerintah, di samping laporan keuangan seperti lazimnya. Laporan Kinerja dimaksud




akan memuat informasi tentang kinerja dari suatu instansi pemerintah yang berupa

perbandingan antara output yang direncanakan dengan output yang

dihasilkan/direalisasikan dalam suatu satuan tertentu. Laporan ini akan berguna, baik

bagi manajer maupun pengguna lainnya, dalam menilai kinerja suatu instansi

pemerintah dalam mengelola keuangannya. Hal ini juga sejalan dengan konsep yang

sedang dikembangkan BAPPENAS/DJA bahwa nantinya satker akan diberi kewenangan

yang besar dalam mengelola anggaran yang diberikannya sepanjang output yang telah

ditetapkan dapat tercapai dengan baik.

Perubahan paradigma penganggaran dari line item budgeting dengan

penekanan pada input menjadi penganggaran berbasis kinerja (performance)

merupakan usaha untuk memenuhi tuntutan masyarakat akan transparansi dan

akuntabilitas penganggaran belanja publik. Penganggaran berbasis kinerja pada

dasarnya adalah anggaran yang menghubungkan anggaran negara (pengeluaran

negara) dengan hasil yang diinginkan (output dan outcome) sehingga dana yang

digunakan dapat dipertanggungjawabkan kemanfaatannya.

Berkaitan dengan penganggaran berbasis kinerja tersebut maka diperlukan

suatu sistem yang dapat melakukan identifikasi dan pelaporan atas keluaran (outputs)

dari setiap kegiatan dan hasil (outcomes) dari setiap program, untuk itu disusun suatu

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang menurut PP No. 8 tahun

2006 harus terintegrasi dengan sistem perencanaan strategis, sistem penganggaran,

dan Sistem Akuntansi Pemerintahan. SAKIP ini nantinya akan menghasilkan suatu

laporan kinerja sebagaimana yang disyaratkan dalam PP No.8 tahun 2006 yaitu laporan

yang berisi ringkasan tentang keluaran dari masing‐masing kegiatan dan hasil yang




dicapai dari masing‐masing program sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen

pelaksanaan APBN/APBD.

Laporan kinerja sebagaimana yang disebut dalam PP No.8 tahun 2006 dihasilkan

oleh setiap entitas pelaporan dan/atau entitas akuntansi. Hubungan penyusunan

Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat yang disusun oleh entitas

pelaporan dan/atau entitas akuntansi diilustrasikan gambar II.3 yaitu dimulai dari

tingkat Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dengan melakukan pengikhtisaran Laporan

Kinerja KPA (LKj KPA) yang kemudian disampaikan kepada Menteri/Pimpinan Lembaga

untuk dikompilasi menjadi Laporan Kinerja Kementerian/Lembaga (LKj KL). Pada tahap

selanjutnya LKj KL disampaikan kepada Menteri Keuangan , Menteri Perencanaan dan

Menneg PAN. Pada saat lain disamping dilakukan penyusunan LKj KPA disusun pula

Laporan Keuangan tingkat Kuasa Pengguna Anggaran (LK KPA) secara berjenjang untuk

kemudian disusun Laporan Keuangan Kementerian/ Lembaga (LK KL) dan penyusunan

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) oleh Menteri Keuangan. Hasil penyusunan

kedua laporan tersebut yaitu LKPP dan LKj PP kemudian disampaikan pemerintah dalam

hal ini Presiden kepada DPR. Contoh format laporan terdapat pada lampiran.



Gambar IV.7

Hubungan Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat

Sumber: Lampiran IV‐A PP No.8 tahun 2006

Laporan Kinerja sebagaimana diuraikan di atas sebenarnya telah disajikan oleh

Pemerintah dengan format/bentuk Ikhtisar Laporan Kinerja Pemerintah Pusat (LKjPP)

dalam bentuk suplemen pada LKPP 2008. Jadi, Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja

dihasilkan secara terpisah oleh sistem yang berbeda, kemudian untuk keperluan

akuntabilitas kedua

laporan

tersebuta

digabung

menjadi

satu.





Dalam konteks pengembangan SPAN, diupayakan bahwa Laporan Kinerja

sebagaimana PP 8 tahun 2008 bisa dihasilkan dari sistem akuntansi yang sama, dan dari

database yang satu. Namun demikian, Laporan Kinerja dimaksud hanya akan memuat

hasil capaian dalam bentuk output keluaran dan bukan outcome. Untuk menghasilkan

informasi berupa outcome yang berisi informasi non‐financial yang bersifat kualitatif

masih perlu kajian yang lebih mendalam. Pemikiran sampai saat ini, informasi outcome

hanya bisa dihasilkan di luar sistem yang ada, yang antara lain bisa diperoleh dari hasil

survey. Sementara itu, informasi output masih memungkinkan bisa dihasilkan dari

sistem akuntansi yang sama untuk menghasilkan laporan keuangan.

Sebenarnya informasi non‐keuangan bisa diperoleh secara lebih lengkap

(termasuk outcome/hasil) melalui survey (seperti yang dilakukan di Australia) atau

metode lainnya, namun cara tersebut relatif lebih lama dan mahal. Oleh karena itu,

pada tahap awal, penyajian informasi kinerja baru terbatas pada capaian output

(keluaran) dari suatu kegiatan yang telah dilakukan oleh suatu instansi pemerintah.

Untuk memperoleh informasi mengenai output (keluaran) ini pada Laporan Kinerja,

maka informasi ini harus masuk ke database SPAN mulai sejak perencanaan anggaran

melalui modul Budget Preparation (BP) atau Management of Spending Authority

(MoSA) sampai ke pelaksanaan anggaran melalui modul Payment Management (PM).

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai penyajian informasi output

dalam Laporan Kinerja, dan bagaimana informasi tersebut harus dicapture oleh modul

lainnya dalam SPAN, dapat diilustrasikan sebagai berikut :




ILUSTRASI SEDERHANA INTEGRASI LAPORAN KINERJA DENGAN LAPORAN KEUANGAN :

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN

TAHUN ANGGARAN 2012

NOMOR : 00574/015‐08.1/2012

IA. U M U M

Kementerian/Lembaga : 015 Departemen Keuangan Kuasa Pengguna Anggaran

Unit Organisasi : 08 Ditjen Perbendaharaan Bendaharan Pengeluaran

Propinsi : 01 DKI Jakarta Pejabat Penandatangan SPM

Kode/Nama Satker : 527010 Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Fungsi :

Sub Fungsi :

Program : 01.01.13 Program Pengelolaan SDM Aparatur

Sasaran Program : Meningkatkan Sistem Pengelolaan dan Kapasitas SDM

SDM Aparatur sesuai dengan kebutuhan dalam melak‐

sanakan tugas pemerintahan dan pembangaunan

Kegiatan : 0077 Pengembangan Kapasitas dan Kualitas SDM Aparatur Rp 2,590,000,000.00

Sasaran Kegiatan : Kapasitas SDM

IKU Kegiatan ‐

(Output/Keluaran) : 00036 Seminar 48 OK Rp 240,000,000.00

00088

Rapat Koordinasi

60

Paket

Rp

750,000,000.00

00656 Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian 16 Kegiatan Rp 1,600,000,000.00

Program : 01.01.17

Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur

Negara

Sasaran Program : Mendukung pelaksanaan tugas dan administrasi pe‐

merintah yang efisien dan efektif serta terpadu.

Kegiatan : 0024 Kegiatan pembangunan/pengadaan/peningkatan Sarana Prasarana Rp 18,700,000,000.00

Sasaran Kegiatan : Sarana Prasarana

IKU Kegiatan ‐

(Output/Keluaran) : 00289 Pengadaan Motor Dinas 60 unit Rp 1,200,000,000.00

00290 Pengadaan Mobil Dinas 40 unit Rp 10,000,000,000.00

00508 Pembangunan Rumah Dinas 10 unit Rp 3,500,000,000.00

01139 Ruang Kerja yang Terenovasi 80 ruang Rp 4,000,000,000.00

Program : 01.01.22 Program Pembinaan Akuntansi Keuangan Negara

Sasaran Program : Meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan

Negara



Kegiatan : 1428 Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Akuntansi Instansi Rp 4,850,000,000.00

Sasaran Kegiatan : Sistem Akuntansi Instansi

IKU Kegiatan

(Output/Keluaran) : 00050 Tersedianya Buletin/Majalah Statistik Analisa LK 5000 eksemplar Rp 1,250,000,000.00

00065

Penyuluhan SAI

1200

Orang

Rp

3,600,000,000.00

Sebelum dilakukan pencatatan transaksi, sistem aplikasi harus sudah terlebih dahulu dilakukan

pengisian tabel master untuk kode kegiatan, kode jenis output, dan kode satuan. Kode‐kode

tersebut disyaratkan ada karena kode tersebut juga terdapat dalam DIPA. Di samping itu, untuk

memperoleh

capaian

output,

perlu

juga

disertakan

informasi

output

dalam

dokumen

pembayaran (SPM/SPP?).

Oleh karena itu, untuk memperoleh informasi capaian output dalam Laporan

Kinerja perlu adanya aliran informasi tersebut dalam dokumen realisasi pembayaran

(SPM). Dengan adanya informasi output baik dari dokumen DIPA (rencana/target

capaian output) dan dari dokumen pembayaran/SPM (realisasi capaian

output/keluaran), maka Laporan Kinerja dapat disusun dengan mencakup

pembandingan informasi keluaran tersebut. Untuk mendukung tersedianya informasi

dalam SPM, maka perlu perumusan kembali format SPM. Salah satu usulan format SPM

adalah sbb (Catatan : Format ini belum dikonfirmasikan ke Proses Bisnis Payment

Management) :





Usulan Format SPM terkait penyusunan Laporan Kinerja

DEPARTEMEN KEUANGAN

SURAT PERINTAH MEMBAYAR Tanggal Nomor

Kuasa Bendahara Umum Negara, KPPN …

Agar melakukan pembayaran sejumlah Rp

Cara Bayar : Tahun Anggaran :

Dasar Pembayaran : Klasifikasi Belanja :

F/SF/Program :

Satker :

Jenis Pemby : BA :

Sifat Pemby : Es.01 :

SD/CP Lokasi :

Jenis Kewenangan

:

PENGELUARAN POTONGAN

Kegiatan.Indikator Keluaran.MAK Jumlah Uang BA.Es01.Lokasi.MAP Jumlah Uang

Kepada :

NPWP

:

No. Rek :

Bank/Pos :

Yaitu :

Informasi Capaian Output :

Kegiatan.Indikator Keluaran

Capaian Keluaran

s.d SPM y.l Penyesuaian SPM ini s.d SPM ini

Jakarta, ……………….. 2012

A.n MENTERI KEUANGAN

Kuasa Pengguna Anggaran

PENGUJI SPM …

Drs. SAPA PE NAMA

NIP.




ILUSTRASI SEDERHANA REALISASI PEMBAYARAN

Nilai SPM Akumulasi Nilai SPM Capaian Output

SPM ke‐1 : Rp 600.000.000,00 Rp 600.000.000,00 200 orang

SPM ke

‐2

:

Rp

600.000.000,00

Rp 1.200.000.000,00

380

orang

SPM ke‐3 : Rp 600.000.000,00 Rp 1.800.000.000,00 540 orang

SPM ke‐4 : Rp 600.000.000,00 Rp 2.400.000.000,00 740 orang

SPM ke‐5 : Rp 600.000.000,00 Rp 3.000.000.000,00 1.040 orang

SPM ke‐6 : Rp 600.000.000,00 Rp 3.600.000.000,00 1.140 orang

Dari ilustrasi tersebut dapat terlihat bahwa dengan anggaran dana sebesar Rp 3,6

milyar habis diserap (100%) dapat dicapai hasil keluaran/output sebesar 1.140 orang

dari target output sebesar 1.200 orang (atau capaian sebesar 95% yaitu 1.140/1.200

*100%). Jadi, informasi tersebut dapat tersaji melalui sistem SPAN ke dalam Laporan

Kinerja sebagai berikut :

LAPORAN KINERJA SATUAN KERJA

TAHUN ANGGARAN

200X

(dalam ribuan)

Satker : …………..

Kode Kegiatan Belanja Keluaran Ket

Anggaran Realisasi Rencana Realisasi Satuan

Kegiatan 999999

Indikator Kinerja …. 3.600.000 3.600.000 1.200 1.140 orang ‐

Dengan demikian, Laporan Kinerja akan bisa memberikan informasi mengenai capaian

output yang dihasilkan oleh suatu entitas atas anggaran yang dikelolanya. Informasi

dalam laporan ini akan sangat bermanfaat untuk mengevaluasi efektivitas dan efisiensi

pengelolaan anggaran oleh instansi pemerintah.




C.3. Laporan Keuangan User ‐Defined Report

Pengembangan laporan lainnya adalah rancangan penyusunan laporan yang

memungkinkan user mendefinisikan sendiri laporan yang diinginkan sesuai dengan

desain dan kebutuhannya masing‐masing. Pelaporan seperti ini bisa disebut sebagai

User ‐Defined Reporting. Pelaporan ini akan sangat membantu para pengguna laporan

keuangan karena tidak jarang mereka membutuhkan laporan dengan format yang tidak

terstandar untuk memenuhi kebutuhannya. Di samping itu, dalam konteks

pengembangan laporan internal Ditjen Perbendaharaan, beberapa laporan

kemungkinan mengalami modifikasi terkait reposisi fungsi direktorat lingkup DJPBN dan

terkait pengembangan proses bisnis modul lain dalam SPAN, antara lain adalah Laporan

Posisi Kas Pemerintah Harian (Dit. PKN) dan Laporan Realisasi Anggaran (LRA).

Laporan‐laporan tersebut akan dihasilkan dengan lebih menyesuaikan dengan fungsi

pokok masing‐masing unit, dan diharapkan laporan hanya akan dihasilkan dari unit

yang terkait serta tidak ada lagi laporan yang tumpang tindih (duplikasi). Sebagai

contoh, untuk keperluan manajerial & mengukur daya serap satker terhadap APBN,

maka Laporan Realisasi Anggaran (LRA) akan dihasilkan oleh Direktorat Pelaksanaan

Anggaran (Dit. PA), laporan terkait kas pemerintah (rekening Kas Umum Negara/KUN)

akan dihasilkan oleh Direktorat Pengelolaan Kas Negara (Dit. PKN).

Selain itu, pengembangan pelaporan user ‐defined report diharapkan juga

memungkinkan penyusunan laporan yang sifatnya adhoc, yakni laporan bukan

merupakan statutory report (laporan wajib menurut ketentuan perundangan) tapi

dibutuhkan karena kebutuhan tertentu, dan belum didefinisikan dari awal. Laporan ini




memungkinkan untuk dihasilkan sendiri oleh unit yang membutuhkan dengan

mengakses database secara langsung, sepanjang data‐data tersebut telah tersedia

dalam database. SPAN akan menfasilitasi dengan menyediakan data‐data dalam

database serta pemberian otorisasi untuk mengakses database tersebut.

Sehubungan dengan pelaporan user ‐defined report, ada beberapa laporan

internal yang dihasilkan oleh unit‐unit di lingkungan Ditjen Perbendaharaan, baik unit

Eselon II maupun unit vertikal (KPPN dan Kanwil Ditjen Perbendaharaan). Jenis‐ jenis

laporan tersebut

akan

dibahas

satu

persatu

dalam

uraian

berikut.

a. Laporan Internal KPPN

Pengembangan SPAN diharapkan bisa menghasilkan laporan yang berkualitas.

Laporan yang dihasilkan oleh KPPN bisa merupakan laporan eksternal dalam konteks

LKPP, atau

bisa

juga

merupakan

laporan

internal

dalam

arti

laporan

tersebut

terutama

ditujukan untuk internal users dalam rangka keperluan manajerial. Laporan KPPN yang

dikategorikan sebagai laporan internal merupakan laporan yang dihasilkan oleh KPPN

sehubungan dengan tugas dan fungsinya, dimana laporan tersebut dihasilkan untuk

memberikan informasi kepada internal users, baik itu KPPN sendiri, Kanwil DJPBN,

Direktorat teknis,

maupun

Dirjen

Perbendaharaan,

Menteri

Keuangan,

atau

pengguna

lainnya untuk keperluan manajerial. Berdasarkan identifikasi terhada laporan yang ada

di KPPN dan sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor SE‐

04/PB/2007 tentang Penyusunan dan Penyampaian Jenis Laporan Kantor Vertikal

Lingkup Direktorat Jenderal Perbendaharaan, laporan‐laporan berikut masih relevan




untuk dihasilkan terkait dengan pengembangan future reporting dalam SPAN, antara

lain sebagai berikut :

1. Laporan Realisasi

DIPA

dan

Realisasi

PNBP

(untuk

Fungsi

Manajerial)

2. Laporan Realisasi Anggaran dan Kinerja (untuk Fungsi Manajerial)

3. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) (untuk Fungsi Manajerial)

4. Laporan Kas Posisi

5. Laporan Rencana Penerimaan dan Pengeluaran Kas (Cash Forecasting)

6. Laporan Sewa Rumah Dinas (untuk Fungsi Manajerial)

7. Laporan Pengesahan

SPJP

oleh

PT.

TASPEN

8. Laporan Rekapitulasi SPJP2P oleh PT. ASABRI

9. Daftar Rekapitulasi Belanja Pensiun melalui PT. TASPEN

10. Laporan Rekapitulasi Jumlah Pegawai dan Realisasi Pembayaran Gaji Insuk PNS

Daerah.

11. Laporan Rekapitulasi dan Realisasi Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK)

12. Laporan Rekapitulasi dan Realisasi Penggunaan Dana Alokasi Umum (DAU)

13. Laporan Rekapitulasi dan Realisasi Penyaluran Pembagian Hasil Penerimaan PPh OP

DN dan PPh Pasal 21

14. Laporan Rekapitulasi Pencairan Dana Penerimaan BPHTB

15. Laporan Rekapitulasi Penerimaan dan Penyaluran Penerimaan PBB

16. Laporan Rekapitulasi Realisasi Penerimaan Pembagian dan Penyaluran PBB dan

BPHTB

b. Laporan Internal Kanwil Ditjen Perbendaharaan

Sama halnya dengan Laporan Internal KPPN, Laporan Internal Kanwil DJPBN

merupakan laporan yang ditujukan untuk memberikan informasi bagi internal users

baik untuk keperluan Kanwil DJPBN sendiri, Direktorat teknis, maupun Dirjen

Perbendaharaan,

Menteri

Keuangan,

atau

pengguna

lainnya

untuk

keperluan




manajerial. Laporan‐laporan berikut adalah berdasarkan identifikasi terhadap laporan

yang ada di Kanwil dan sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan

Nomor SE‐04/PB/2007 tentang Penyusunan dan Penyampaian Jenis Laporan Kantor

Vertikal Lingkup Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Laporan‐laporan tersebut masih

relevan untuk dihasilkan terkait dengan pengembangan future reporting dalam SPAN,

antara lain sebagai berikut :

1. Laporan Realisasi DIPA dan Realisasi PNBP (untuk Fungsi Manajerial)

2. Laporan Realisasi Anggaran dan Kinerja (untuk Fungsi Manajerial)

3. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) (untuk Fungsi Manajerial)

4. Laporan Kas Posisi

5. Laporan Rencana Penerimaan dan Pengeluaran Kas (Cash Forecasting)

6. Rekapitulasi Transaksi Kiriman Uang KPPN dengan Rekening 500 000 000

7. Laporan Realisasi PFK

8. Laporan Penerimaan Jasa Giro BO I

9. Laporan Realisasi Pembayaran Jasa Perbendaharaan

10. Laporan Rekapitulasi Penerimaan dan Penyaluran Penerimaan PBB

11. Laporan Penerbitan SP2D BAPP

c. Laporan Internal Direktorat Lingkup Ditjen Perbendaharaan

Laporan

internal

direktorat

lingkup

Ditjen

Perbendaharaan

pada

hakikatnya

adalah laporan yang selama ini dihasilkan oleh direktorat lingkup Ditjen

Perbendaharaan untuk keperluan manajerial para internal users. Laporan‐laporan

tersebut, antara lain disajikan dalam uraian berikut :




Laporan Internal Direktorat Pelaksanaan Anggaran

1. Laporan Surat Rincian Alokasi Anggaran (SRAA)

2. Laporan Daftar DIPA

3. Laporan Daftar Pagu DIPA menurut Lokasi dan Jenis Belanja

4. Laporan Daftar DIPA menurut Departemen dan Jenis Kewenangan

5. Laporan Daftar DIPA menurut Lokasi dan Jenis Kewenangan

6. Laporan Daftar DIPA yang ditelaah Kantor Pusat DJPBN

7. Laporan Daftar Pagu DIPA yang Ditelah Kantor Pusat menurut Lokasi

8. Laporan Realisasi DIPA per Kementerian Negara / Lembaga

Laporan Internal Direktorat Pengelolaan Kas Negara

1. Laporan Ikhtisar Posisi Kas Pemerintah ‐ Periode Mingguan; Tanggal 7, 15, 23 dan

akhir bulan (Buku Biru)

2. Laporan Data PFK Periode Bulanan

3. Laporan Kas Posisi Rekening Kas Umum Negara

4. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Rekening Kas Umum Negara

5. Laporan Posisi Saldo Rekening Pemerintah Lainnya yang dikelola Subdit KUN

6. Laporan Pengawasan Pelaksanaan TSA Rekening Pengeluaran terkait RPK‐BUNP

7. Laporan Realisasi Talangan Rekening Khusus Kosong

8. Laporan Posisi Dana Talangan Rekening Khusus Kososng

9. Laporan Rekapitulasi Transaksi Kiriman Uang Rekening No. 500.000000 dan No.

502.000000

10. Laporan Tingkat

Kuasa

BUN

Pusat

(LRA,

Neraca,

LAK,

dan

CaLK)

11. Laporan Posisi Dana Reboisasi pada Rekening Pembangunan Hutan

12. Laporan Penerimaan PPh Pasal 25/29 Badan dalam Valuta USD

13. Laporan Pemeriksaan Kas pada KPPN selaku Kuasa BUN di daerah

14. Laporan Pembinaan Umum di KPPN

15. Laporan Hasil Rekonsiliasi Data Bank Pusat dan Modul Penerimaan Negara (MPN)

16. Laporan Hasil Rekonsiliasi Data KPPN dan MPN

17. Laporan Pengesahan

Potongan

SPM




18. Laporan Penerimaan Jasa Giro pada Bank Operasional

19. Laporan Penatausahaan Penerimaan dan Pemantauan Rekening Bapertarum‐PNS

20. Laporan Pengelolaan Rekening 500.000000

21. Laporan Evaluasi

Kinerja

Bank

Operasional

22. Laporan Saldo Rekening Khusus

23. Laporan Hasil Pembinaan Teknis Pembayaran Pensiun kepada Kanwil DJPBN,

KCU/KC PT. Taspen, dan PT. Pos Indonesia

24. Laporan Keuangan atas DIPA pihak ketiga yang telah diterbitkan SPMnya

25. Laporan Hasil Verifikasi dan Analisa terhadap Laporan Pertanggungjawaban

Bendahara Instansi

26. Laporan Hasil

Pembinaan

Bendahara

Instansi

27. Laporan Keadaan Kas di Bendahara

28. Laporan Hasil Inventarisasi dan Monitoring Rekening Bendahara KL

29. Laporan Kas Posisi RPL

30. Surat Pemindahbukuan/Transfer RPL

31. Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran RPL

32. Laporan Saldo RPL

Laporan‐laporan diatas belum seluruhnya melalui proses konfirmasi unit

terkait kecuali laporan yang dihasilkan oleh Subdit Perencanaan dan Pengendalian Kas

dan Subdit Kas Umum Negara (Poin 1 s.d 12). Di samping itu, beberapa laporan yang

selama ini dihasilkan oleh Dit. PKN (Subdit PPK) diusulkan oleh direktorat yang

bersangkutan untuk dilimpahkan ke direktorat lain sesuai dengan tugas dan fungsinya

masing‐masing. Beberapa laporan tersebut yaitu Laporan Realisasi Anggaran dalam

Rangka Pengelolaan Kas (Buku Merah), Laporan Realisasi Anggaran dalam Rangka

Pemantauan Dini Perekonomian Indonesia, dan Laporan Realisasi Anggaran melalui




KPPN (Buku Putih). Namun demikian, hal ini perlu kajian lebih lanjut terutama dengan

pembahasan yang melibatkan unit‐unit terkait.

Laporan Internal Direktorat Sistem Manajemen Investasi

1. Laporan Berkala Hasil Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Investasi Pemerintah,

Penerusan Pinjaman, Pinjaman dan Kredit Program

2. Laporan Proyeksi Penyaluran Kredit Program

3. Laporan Realisasi Penyaluran Kredit Program

4. Laporan Proyeksi Penerusan Pinjaman

5. Laporan Realisasi Penyauran Penerusan Pinjaman

6. Laporan Proyeksi Penyaluran Dana Investasi Pemerintah

7. Laporan Realisasi Penyaluran Dana Investasi Pemerintah

8. Laporan Proyeksi Penyaluran Pinjaman

9. Laporan Realisasi Penyaluran Pinjaman

10. Laporan Proyeksi Penyaluran Pembiayaan Lainnya

11. Laporan

Realisasi

Pembiayaan

Lainnya

12. Laporan Posisi Piutang yang Bersumber dari Pinjaman

13. Laporan Posisi Piutang yang Bersumber dari Pembiayaan Lainnya

14. Laporan Posisi Piutang yang Bersumber dari Penerusan Pinjaman

15. Laporan Posisi Investasi Pemerintah

16. Laporan Saldo Rekening Dana Investasi dan Rekening Pembangunan Daerah

17. Laporan Saldo Rekening Menteri Keuangan

Direktorat Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLU

1. Laporan Ikhtisar Satker BLU

2. Laporan Dewan Pengawas BLU

3. Laporan Monitoring dan Evaluasi Kinerja BLU

4. Laporan Analisis atas Laporan Keuangan & kinerja BLU

5. Laporan Kemajuan

Direktorat

(Progress

Report)




Laporan internal lainnya terutama terkait dengan Direktorat Sistem

Perbendaharaan, Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, dan laporan internal

yang dihasilkan oleh Sekretariat Ditjen Perbendaharaan belum dimasukkan dalam draf

naskah ini karena masih perlu pembahasan dengan unit‐unit tersebut.

C.4 HARMONISASI PELAPORAN GFS (GOVERNMENT FINANCE STATISTICS)

Disamping

laporan

keuangan

yang

disusun

berdasarkan

Standar

Akuntansi

Pemerintah (SAP) untuk keperluan akuntabilitas, Pemerintah Indonesia perlu juga

menyusun laporan keuangan yang bisa berfungsi sebagai alat analisis fiskal. Salah satu

best practice yang bisa digunakan sebagai acuan dalam penyusunan laporan yang

berfungsi sebagai alat analisis fiskal, dapat diadopsi dan diadatasi pelaoran GFS

(Government Finacial

Statistic).

Pelaporan

GFS

dikeluarkan

oleh

International

Monetary

Fund (IMF) dan dipublikasikan pertama kali pada tahun 1986. GFS sebagaimana yang

dijelaskan dalam bukunya, berisi uraian atas sistem makro ekonomi yang dirancang

untuk mendukung analisis fiskal suatu negara. Tujuan utama sistem GFS adalah

memberikan suatu kerangka kerja konseptual dan dan kerangka akuntansi yang

komprehensif

sehingga

dapat

digunakan

untuk

menganalisis

dan

mengevaluasi

kebijakan fiskal suatu negara baik di sektor pemerintah maupun di sektor publik yang

lebih luas. Lebih lanjut dinyatakan bahwasanya sistem GFS dirancang untuk

menyediakan data statistik yang memungkinkan para pengambil keputusan dan para

analis untuk mempelajari perkembangan/progress dalam operasi keuangan, posisi

keuangan,

dan

kondisi

likuiditas,

dari

sektor

pemerintah

dan

sektor

publik

secara




konsisten dan sistematik. Data yang dihasilkan dari sistem GFS yang lengkap dapat

digunakan untuk menguji/ menginvestigasi area khusus dari kegiatan operasi

pemerintah. Harmonisasi antara sistem GFS dengan sistem statistik ekonomi makro

lainnya menunjukkan bahwa data dari sistem GFS dapat dikombinasikan dengan data

dari sistem lain untuk mengukur perkembangan sektor pemerintah atau sektor publik

dalam hubungannya dengan sektor ekonomi lainnya. Oleh karena itu pembuatan

standar yang diakui secara internasional memungkinkan GFS dapat digunakan dalam

analisis kegiatan operasi antar negara seperti perbandingan rasio perpajakan atau rasio

belanja dengan Pendapata Domestik Bruto (PDB). Komponen pokok laporan keuangan

GFS terdiri dari

1) the Statement of Government Operations

2) the Statement of Other Economic Flows

3) the Balance

Sheet

4) A statement of Sources and Uses of Cash

Pos‐pos yang terdapat dalam tiap komponen laporan keuangan GFS tersebut memiliki

karakteristik tersendiri bila dibandingkan dengan yang terdapat dalam draft standar

akuntansi berbasis akrual. Hal tersebut tentunya dapat dipelajari dan diambil poin

penting yang

kiranya

dapat

diterapkan

untuk

pelaporan

keuangan

pemerintah

pusat.

Berdasarkan hal tersebut dan adanya pertimbangan lebih bahwasanya laporan

berdasarkan sistem GFS dapat digunakan dalam kerangka yang lebih luas dan

komprehensif seperti penggunaan untuk menganalisis dan mengevaluasi kebijakan

fiskal suatu negara baik di sektor pemerintah maupun di sektor publik.




Pelaporan GFS bisa disusun dengan menggunakan akun‐akun yang terdapat

dalam laporan keuangan berbasis Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dengan cara

melakukan mapping (pemetaan) atas akun‐akun tersebut ke dalam akun‐akun laporan

GFS yang relevan. Sebagai contoh, dalam Neraca (berbasis SAP), Aktiva dikelompokkan

dalam Aktiva Lancar dan Aktive Tetap, sedangkan dalam Neraca (berbasis GFS), aktiva

dikelompokkan ke dalam Financial Asset (Aktiva Finansial) dan Non‐ financial Asset

(Aktiva Non‐finansial). Oleh karena itu, akun‐akun dalam Aktiva Lancar bisa dipetakan

ke dalam akun‐akun Monetary Asset. Hal yang sama bisa dilakukan terhadap akun‐akun

lainnya dalam laporan keuangan berbasis SAP untuk keperluan pelaporan keuangan

berbasis GFS.




BAB V

STRATEGI IMPLEMENTASI

Dalam penerapan rancangan pengembangan proses bisnis pelaporan, perlu

disusun suatu strategi untuk mengimplementasikannya. Dengan strategi implementasi

tersebut diharapkan rancangan pengembangan bisa berjalan dengan mulus dan lancar.

Strategi implementasi rancangan pengembangan proses bisnis pelaporan akan

mengacu pada beberapa hal antara lain road map Kementerian Keuangan RI. Disamping

itu, implementasi juga akan diselaraskan dengan rencana strategis (renstra) Direktorat

Jenderal Perbendaharaan, juga tidak akan lepas dari time frame/ schedule proyek SPAN

yang telah disusun. Dengan berpedoman pada beberapa hal diatas, penerapan

rancangan proses bisnis pelaporan akan berada pada jalur yang tepat dengan arah dan

tujuan yang jelas.

Road map Kementerian Keuangan RI 2009 – 2014 saat ini sedang dalam proses

penyusunan. Sementara ini, dapat juga dipakai road map Departemen Keuanagan RI

2005 – 2009 sebagai acuan. Dalam road map yang dituangkan dalam Keputusan

Menteri Keuangan Nomor 464/KMK.01/2005 tentang Pedoman Strategi dan Kebijakan

Departemen Keuangan (Road Map Departemen Keuangan) Tahun 2005‐2009 tersebut,

diuraikan berbagai strategi yang terangkum dalam bidang‐bidang tertentu. Khusus

mengenai pengembangan SPAN, road map tersebut dituangakan secara khusus dalam

bidang kelima yaitu Bidang Pengelolaan Keuangan Negara. Dalam bidang tersebut, ada

dua poin yang terkait dengan pengembangan proses bisnis pelaporan.




Pertama, pada tujuan memantapkan pelaksanaan sistem penganggaran yang

transparan dan akuntabel , disebutkan tentang sasaran “Terwujudnya sistem

manajemen keuangan negara yang terintegrasi” dengan strategi mengembangkan

sistem perbendaharaan dan anggaran negara (SPAN). Jadi, pengembangan proses

bisnis pelaporan yang tengah berlangsung saat ini dalam proyek SPAN merupakan

langkah nyata dalam menjalankan road map Departemen Keuangan ini. Kedua, pada

meningkatkan akuntabilitas keuangan negara, disebutkan secara lebih jelas mengenai

pengembangan proses bisnis pelaporan seperti pada sasaran “Tersusunnya SAP dan

penyempurnaan SiAPP”, “Terwujudnya percepatan penyelesaian dan peningkatan

kualitas laporan keuangan pemerintah pusat”, “Terwujudnya laporan keuangan

pemerintah yang tepat waktu, andal, dan transparan”, “Tersusunnya pedoman dan

penyajian statistik keuangan pemerintah”, “Tersajinya informasi perbendaharaan

negara secara berkala atau non‐berkala”, dan “terwujudnya dukungan pengembangan

dan penyempurnaan sistem perbendaharaan”.

Sementara itu, dalam time frame / schedule proyek SPAN dituangkan bahwa

penerapan SPAN dengan proses bisnis yang baru diharapkan dapat go live pada tahun

2012. Oleh karena itu, sebelum SPAN benar‐benar diterapkan, ada beberap tahapan

yang harus dilalui seperti fit ‐gap analysis, uji coba implementasi baik dalam Conference

Room Pilotting (CRP) 1, 2 dan 3, maupun dengan media lainnya. Serangkaian tahapan

uji coba dan fit‐gap analysis tersebut direncanakan akan dilaksanakan pada 2010 –

2011. Analysis atas gap yang timbul akan dilakukan oleh tim gabungan yang dibentuk

secara khusus oleh Direktorat Transformasi Perbendaharaan dengan direktorat teknis

sebagai business owner –dalam hal ini Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan‐




dan unit terkait lainnya. Tim akan bertugas mencari solusi atas gap yang ada sehingga

rancangan proses bisnis yang telah dikembangkan bisa dijalankan dengan baik oleh

sistem aplikasi yang ada.

Implementasi pengembangan proses bisnis pelaporan dilakukan secara

bertahap. Tahapan bisa dalam hal penerapan proses bisnisnya maupun dalam hal

pemilihan user yang akan menggunakannya. Sebagai contoh, pada tahapan awal,

pengembangan proses bisnis dalam hal penggunaan single database baru dilaksanakan

di

sisi

Bendahara

Umum

Negara

(BUN)

dan

belum

sampai

pada

penggunaan

single

database oleh Kementerian Negara/Lembaga. Jika tahap awal ini berhasil, maka akan

dilanjutkan dalam tahap berikutnya. Pada tahapan berikutnya, akan diupayakan

penggunaan single database baik oleh BUN maupun Kementerian Negara/Lembaga.

Contoh lainnya adalah dalam konteks penggunanya. Tahap awal, pengembangan proses

bisnis

akan

diterapkan

pada

beberapa

Kementerian

Negara/Lembaga

sebagai

pilotting,

seperti Kementerian Keuangan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pertanian,

Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Pendidikan Nasional. Dalam tahap

awal implementasi ini akan dianalisa dan direview sejauh mana efektivitas penerapan

proses bisnis yang baru. Jika ditemukan gap atau permasalahan, maka akan segera

dicarikan solusi sehingga seluruh proses bisnis baru dapat berjalan dengan lancar dan

smooth. Kemudian tahap berikutnya adalah seluruh Kementerian Negara/Lembaga

setelah lima Kementerian Negara/Lembaga pilotting tersebut diatas terbukti settled

dan sukses dalam menjalankan proses bisnis yang baru. Pentahapan implementasi

seperti akan lebih mudah untuk memitigasi resiko dan melakukan fit ‐gap analysis.




Penerapan proses bisnis yang baru memang tidak akan begitu mudah, tetapi

cukup rumit dan berdampak pada banyak faktor. Penerapannya membutuhkan

dukungan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas, landasan hukum, bahkan

mungkin restrukturisasi organisasi. Tiga hal itu pula yang akan kena dampak dari

penerapan proses bisnis yang baru tersebut. Oleh karena itu, di samping upaya‐upaya

penyempurnaan proses bisnis dan teknologi informasinya, diperlukan juga upaya

menyiapkan dampak yang timbul terutama pada tiga hal di atas. Disinilah barangkali

perlunya peran Change Management and Communication (CMC). Dan peran ini telah

dan tengah dijalankan oleh tim CMC yang telah dibentuk.

Akhirnya semoga pengembangan proses bisnis Pelaporan khususnya dan

seluruh proses bisnis pada umumnya yang diiringi dengan pengembangan teknologi

informasinya melalui proyek SPAN ini bisa berjalan dengan lancar. Penerapannya

melalui

tahapan‐

tahapan

yang

ada

bisa

dilalui

dengan

baik,

serta

perubahan

yang

mungkin timbul bisa diantisipasi dengan baik melalui manajemen perubahan dan

komunikasi sehingga pada akhirnya tercapailah apa yang menjadi visi dan misi

Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia.




BAB VI

P E N U T U P

Dari berbagai uraian dan penjelasan diatas, dapat diambil beberapa kesimpulan

antara lain bahwa penyusunan future vision proses bisnis pelaporan pada dasarnya

didasarkan pada hasil analisa atas existing proses bisnis pelaporan. Dari hasil analisis

existing proses bisnis pelaporan diperoleh beberapa temuan antara lain : database BUN

yang terpisah‐pisah memungkinkan terdapatnya tumpang tindih data laporan keuangan

sehingga validitas data keuangan juga rendah, proses penyusunan laporan di kantor

pusat oleh direktorat yang berbeda seringkali melibatkan kebutuhan pengiriman

laporan dari KPPN yang berkali‐kali, prosedur rekonsiliasi yang perlu penyempurnaan,

dan lain‐lain.

Perumusan pengembangan proses bisnis pelaporan meliputi beberapa hal yaitu

penyempurnaan proses bisnis pelaporan yang mencakup penggunaan single database.

Penggunaan database yang terintegrasi ini diharapkan dapat menutup gap perbedaan

data yang ada di berbagai entitas yang menggunakan database sendiri‐sendiri.

Integrated database diharapkan juga dapat turut menyempurnakan prosedur

rekonsiliasi antara Kementerian Keuangan dengan Kementerian Negara/Lembaga

lainnya. Di samping itu, proses penyusunan laporan keuangan oleh direktorat teknis di

kantor pusat dapat dilakukan dengan lebih cepat dan mudah karena kemampuan akses

database untuk menghasilkan laporan yang dibutuhkannya. Pengembangan proses

bisnis pelaporan juga meliputi pengembangan output laporan itu sendiri yang

mencakup pengembangan laporan keuangan dengan berbasis akuntansi akrual,




penyusunan laporan kinerja dan integrasinya dengan laporan keuangan, serta

kapabilitas penyusunan laporan user ‐defined reports.

Penerapan

rumusan

pengembangan

proses

bisnis

pelaporan

perlu

dilakukan

dengan memperhatikan strategi implementasinya agar bisa berjalan dengan lancar dan

mulus. Strategi implementasi harus sejalan dengan road map Departemen Keuangan

yang telah dirumuskan sebelumnya. Disamping juga harus sesuai dengan renstra Ditjen

Perbendaharaan dan time frame / schedule proyek SPAN. Implementasi proses bisnis

Pelaporan yang

baru

melalui

beberapa

tahapan

agar

mudah

dalam

melakukan

mitigasi

resiko dan melakukan fit ‐gap analysis.

Akhirnya, rancangan pengembangan proses bisnis pelaporan yang tertuang

dalam Draft Modul Pelaporan ini hanyalah sebuah usulan, usulan yang masih

membutuhkan banyak diskusi dengan berbagai pihak, usulan yang masih

membutuhkan

kajian

yang

lebih

mendalam,

sehingga

hasilnya

pun

diharapkan

bisa

memenuhi harapan semua pihak yang terkait (stakeholder). Semoga !



DAFTAR PUSTAKA

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan

Negara, KPMK, Departemen Keuangan

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara, KPMK, Departemen Keuangan

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan

Keuangan Negara, KPMK, Departemen Keuangan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah

Peraturan Pemerintah Republik Indonesai Nomor 24 tahun 2005 tentang Standar

Akuntansi Keuangan Pemerintah

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 171 tahun 2007 tentang

Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat

Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 66 tahun 2005 tentang

Pedoman Rekonsiliasi dan Analisa, dan Penyusunan Laporan Keuangan

Tingkat Kuasa BUN KPPN dan Kanwil Ditjen Perbendaharaan

Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 36 tahun 2009 tentang

Pedoman Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Kuasa

Bendahara Umum Negara

Komite Standar Akuntansi Pemerintah (KSAP), Draft Final Sistem Akuntansi

Pemerintah Berbasis Akrual

Dst …………………….

draft modul pelaporan_12 april 2010

Documents