draft rapermen gabungan

7/23/2019 Draft Rapermen Gabungan

http://slidepdf.com/reader/full/draft-rapermen-gabungan 1/127

1

PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM

DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

NOMOR … /PRT/M/2015

TENTANG

PENINGKATAN KUALITAS TERHADAP

PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a.

bahwa untuk mewujudkan perumahan dan kawasan

permukiman yang sehat, aman, serasi, dan teratur

dibutuhkan peningkatan kualitas perumahan kumuh

dan permukiman kumuh;

b. bahwa sesuai pasal 16 ayat (1) huruf a Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

berwenang untuk menetapkan norma, standar,

prosedur, dan kriteria dalam rangka penyelenggaraan

urusan pemerintahan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan

Rakyat tentang Peningkatan Kualitas Terhadap

Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;



2

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang

Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5188);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2005 tentang

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28

Tahun 2002 Bangunan Gedung (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan



Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4655);


Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah

Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan


6. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang

Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

7. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 tentang

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015

Nomor 16);

8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor

19/PRT/M/2011 tentang Persyaratan Teknis Jalan Dan

Kriteria Teknis Jalan (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2011 Nomor 900);

9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor



3

03/PRT/M/2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana

dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah

Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah

Tangga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013

Nomor 470);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN

PERUMAHAN RAKYAT TENTANG PENINGKATAN KUALITAS

TERHADAP PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN

KUMUH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal

yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan

martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya.

2. Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman,

baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana,

sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang

layak huni.

3. Permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih

dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas

umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan

perkotaan atau kawasan perdesaan.

4. Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah kegiatan

perencanaan, pembangunan, pemanfaatan, dan pengendalian, termasuk

di dalamnya pengembangan kelembagaan, pendanaan dan sistem



4

pembiayaan, serta peran masyarakat yang terkoordinasi dan terpadu.

5. Perumahan Kumuh adalah perumahan yang mengalami penurunan

kualitas fungsi sebagai tempat hunian.

6. Permukiman Kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena

ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan

kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi

syarat.

7. Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh Dan Permukiman

Kumuh adalah upaya untuk meningkatkan kualitas bangunan, serta

prasarana, sarana dan utilitas umum.

8. Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan hunian yang

memenuhi standar tertentu untuk kebutuhan bertempat tinggal yang

layak, sehat, aman, dan nyaman.

9. Sarana adalah fasilitas dalam lingkungan hunian yang berfungsi untuk

mendukung penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan sosial,

budaya, dan ekonomi.

10. Utilitas umum adalah kelengkapan penunjang untuk pelayanan

lingkungan hunian.

11. Pencegahan adalah tindakan yang dilakukan untuk menghindari tumbuh

dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh baru.

12. Pemeliharaan adalah kegiatan menjaga keandalan perumahan dan

permukiman beserta prasarana, sarana dan utilitas umum.

13. Perbaikan adalah pola penanganan dengan titik berat kegiatan perbaikan

dan pembangunan sarana dan prasarana lingkungan termasuk sebagian

aspek tata bangunan.

14. Pemugaran adalah kegiatan memperbaiki, memulihkan kembali rumah

serta prasarana, sarana, dan utilitas umum ke bentuk aslinya.

15. Peremajaan adalah kegiatan perombakan dan penataan mendasar secara

menyeluruh meliputi rumah dan prasarana, sarana, dan utilitas umum

perumahan dan permukiman.

16. Pemukiman Kembali adalah kegiatan memindahkan masyarakat

terdampak dari lokasi perumahan kumuh atau permukiman kumuh yang

tidak mungkin dibangun kembali karena tidak sesuai dengan rencana tata

ruang dan/atau rawan bencana.

17. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang



5

kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh

Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

18. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan

yang menjadi kewenangan daerah otonom.

19. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan hukum.

20. Badan hukum adalah badan hukum yang didirikan oleh warga negara

Indonesia yang kegiatannya di bidang penyelenggaraan perumahan dan

kawasan permukiman.

21. Kelompok swadaya masyarakat adalah kumpulan orang yang menyatukan

diri secara sukarela dalam kelompok dikarenakan adanya ikatan

pemersatu, yaitu adanya visi, kepentingan, dan kebutuhan yang sama,

sehingga kelompok tersebut memiliki kesamaan tujuan yang ingin dicapai

bersama.

22. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di

bidang pekerjaan umum, perumahan, dan kawasan permukiman.

Bagian Kedua

Maksud, Tujuan dan Lingkup

Pasal 2

(1) Peraturan menteri ini dimaksudkan sebagai acuan bagi Pemerintah,

Pemerintah daerah, dan setiap orang dalam penyelenggaraan peningkatan

kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh.

(2) Peraturan menteri ini bertujuan untuk mewujudkan perumahan dan

kawasan permukiman yang layak huni dalam lingkungan yang sehat,

aman, serasi, dan teratur.

Pasal 3

Lingkup pengaturan dalam Peraturan Menteri ini meliputi:

a. kriteria dan tipologi;

b. penetapan lokasi dan perencanaan penanganan;

c. pola-pola penanganan;

d. pengelolaan; dan



6

e. pola kemitraan, peran masyarakat, dan kearifan lokal.

BAB II

KRITERIA DAN TIPOLOGI

Bagian Kesatu

Kriteria Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh

Pasal 4

(1) Kriteria perumahan kumuh dan permukiman kumuh merupakan kriteria

yang digunakan untuk menentukan kondisi kekumuhan pada perumahan

kumuh dan permukiman kumuh.

(2) Kriteria perumahan kumuh dan permukiman kumuh sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) meliputi kriteria kekumuhan ditinjau dari:

a. bangunan gedung;

b. jalan lingkungan;

c. penyediaan air minum;

d. drainase lingkungan;

e. pengelolaan air limbah;

f. pengelolaan persampahan; dan

g. proteksi kebakaran.

Pasal 5

(1) Kriteria kekumuhan ditinjau dari bangunan gedung sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a mencakup:

a. ketidakteraturan bangunan;

b. tingkat kepadatan bangunan yang tinggi yang tidak sesuai dengan

ketentuan rencana tata ruang; dan/atau

c. ketidaksesuaian terhadap persyaratan teknis bangunan gedung.

(2) Ketidakteraturan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

merupakan kondisi bangunan gedung pada perumahan dan permukiman:

a. tidak memenuhi ketentuan tata bangunan dalam Rencana Detil Tata

Ruang (RDTR), yang meliputi pengaturan bentuk, besaran, perletakan,

dan tampilan bangunan pada suatu zona; dan/atau

b. tidak memenuhi ketentuan tata bangunan dan tata kualitas



7

lingkungan dalam Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL),

yang meliputi pengaturan blok lingkungan, kapling, bangunan,

ketinggian dan elevasi lantai, konsep identitas lingkungan, konsep

orientasi lingkungan, dan wajah jalan.

(3) Tingkat kepadatan bangunan yang tinggi yang tidak sesuai dengan

ketentuan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf

b merupakan kondisi bangunan gedung pada perumahan dan

permukiman dengan:

a. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) yang melebihi ketentuan RDTR,

dan/atau RTBL; dan/atau

b. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) yang melebihi ketentuan dalam

RDTR, dan/atau RTBL.

(4) Ketidaksesuaian terhadap persyaratan teknis bangunan gedung

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kondisi

bangunan gedung pada perumahan dan permukiman yang bertentangan

dengan persyaratan:

a. pengendalian dampak lingkungan;

b. pembangunan bangunan gedung di atas dan/atau di bawah tanah, di

atas dan/atau di bawah air, di atas dan/atau di bawah

prasarana/sarana umum;

c. keselamatan bangunan gedung;

d. kesehatan bangunan gedung;

e. kenyamanan bangunan gedung; dan

f. kemudahan bangunan gedung.

Pasal 6

(1) Dalam hal kabupaten/kota belum memiliki RDTR dan/atau RTBL, maka

penilaian ketidakteraturan dan kepadatan bangunan dilakukan dengan

merujuk pada persetujuan mendirikan bangunan untuk jangka waktu

sementara.

(2) Dalam hal bangunan gedung tidak memiliki IMB dan persetujuan

mendirikan bangunan untuk jangka waktu sementara, maka penilaian

ketidakteraturan dan kepadatan bangunan dilakukan oleh pemerintah

daerah dengan mendapatkan pertimbangan dari Tim Ahli Bangunan

Gedung (TABG).



8

Pasal 7

(1) Kriteria kekumuhan ditinjau dari jalan lingkungan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b mencakup:

a. jaringan jalan lingkungan tidak melayani seluruh lingkungan

perumahan atau permukiman; dan/atau

b. kualitas permukaan jalan lingkungan buruk.

(2) Jaringan jalan lingkungan tidak melayani seluruh lingkungan perumahan

atau permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

merupakan kondisi sebagian lingkungan perumahan atau permukiman

tidak terlayani dengan jalan lingkungan.

(3) Kualitas permukaan jalan lingkungan buruk sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf b merupakan kondisi sebagian atau seluruh jalan

lingkungan terjadi kerusakan permukaan jalan.

Pasal 8

(1) Kriteria kekumuhan ditinjau dari penyediaan air minum sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c mencakup:

a. ketidaktersediaan akses aman air minum; dan/atau

b. tidak terpenuhinya kebutuhan air minum setiap individu sesuai

standar yang berlaku.

(2) Ketidaktersediaan akses aman air minum sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf a merupakan kondisi dimana masyarakat tidak dapat

mengakses air minum yang memiliki kualitas tidak berwarna, tidak

berbau, dan tidak berasa.

(3) Tidak terpenuhinya kebutuhan air minum setiap individu sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kondisi dimana kebutuhan air

minum masyarakat dalam lingkungan perumahan atau permukiman tidak

mencapai minimal sebanyak 60 liter/orang/hari.

Pasal 9

(1) Kriteria kekumuhan ditinjau dari drainase lingkungan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d mencakup:

a. drainase lingkungan tidak mampu mengalirkan limpasan air hujan

sehingga menimbulkan genangan;



9

b. ketidaktersediaan drainase;

c. tidak terhubung dengan sistem drainase perkotaan;

d. tidak dipelihara sehingga terjadi akumulasi limbah padat dan cair di

dalamnya; dan/atau

e. kualitas konstruksi drainase lingkungan buruk.

(2) Drainase lingkungan tidak mampu mengalirkan limpasan air hujan

sehingga menimbulkan genangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf a merupakan kondisi dimana jaringan drainase lingkungan tidak

mampu mengalirkan limpasan air sehingga menimbulkan genangan

dengan tinggi lebih dari 30 cm selama lebih dari 2 jam dan terjadi lebih

dari 2 kali setahun;

(3) Ketidaktersediaan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b

merupakan kondisi dimana saluran tersier dan/atau saluran lokal tidak

tersedia.

(4) Tidak terhubung dengan sistem drainase perkotaan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kondisi dimana saluran lokal

tidak terhubung dengan saluran pada hierarki di atasnya sehingga

menyebabkan air tidak dapat mengalir dan menimbulkan genangan.

(5) Tidak dipelihara sehingga terjadi akumulasi limbah padat dan cair di

dalamnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan

kondisi dimana pemeliharaan saluran drainase tidak dilaksanakan baik

berupa:

a. pemeliharaan rutin; dan/atau

b. pemeliharaan berkala.

(6) Kualitas konstruksi drainase lingkungan buruk sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf e merupakan kondisi dimana kualitas konstruksi

drainase buruk, karena berupa galian tanah tanpa material pelapis atau

penutup atau telah terjadi kerusakan.

Pasal 10

(1) Kriteria kekumuhan ditinjau dari pengelolaan air limbah sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf e mencakup:

a. sistem pengelolaan air limbah tidak sesuai dengan standar teknis yang

berlaku; dan/atau

b. prasarana dan sarana pengelolaan air limbah tidak memenuhi



10

persyaratan teknis.

(2) Sistem pengelolaan air limbah tidak sesuai dengan standar teknis yang

berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kondisi

dimana pengelolaan air limbah pada lingkungan perumahan atau

permukiman tidak memiliki sistem yang memadai, yaitu terdiri dari

kakus/kloset yang terhubung dengan tangki septik baik secara

individual/domestik, komunal maupun terpusat.

(3) Prasarana dan sarana pengelolaan air limbah tidak memenuhi

persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b

merupakan kondisi prasarana dan sarana pengelolaan air limbah pada

perumahan atau permukiman dimana:

a. kloset leher angsa tidak terhubung dengan tangki septik; atau

b. tidak tersedianya sistem pengolahan limbah setempat atau terpusat.

Pasal 11

(1) Kriteria kekumuhan ditinjau dari pengelolaan persampahan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf f mencakup:

a. prasarana dan sarana persampahan tidak sesuai dengan persyaratan

teknis;

b. sistem pengelolaan persampahan tidak memenuhi persyaratan teknis;

dan/atau

c. tidak terpeliharanya sarana dan prasarana pengelolaan persampahan

sehingga terjadi pencemaran lingkungan sekitar oleh sampah, baik

sumber air bersih, tanah maupun jaringan drainase.

(2) Prasarana dan sarana persampahan tidak sesuai dengan persyaratan

teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kondisi

dimana prasarana dan sarana persampahan pada lingkungan perumahan

atau permukiman tidak memadai sebagai berikut:

a. tempat sampah dengan pemilahan sampah pada skala domestik atau

rumah tangga;

b. tempat pengumpulan sampah (TPS) atau TPS 3R (reduce, reuse, recycle)

pada skala lingkungan;

c. gerobak sampah dan/atau truk sampah pada skala lingkungan; dan

d. tempat pengolahan sampah terpadu (TPST) pada skala lingkungan.

(3) Sistem pengelolaan persampahan tidak memenuhi persyaratan teknis



11

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kondisi dimana

pengelolaan persampahan pada lingkungan perumahan atau permukiman

tidak memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. pewadahan dan pemilahan domestik;

b. pengumpulan lingkungan;

c. pengangkutan lingkungan; dan

d. pengolahan lingkungan.

(4) Tidak terpeliharanya sarana dan prasarana pengelolaan persampahan

sehingga terjadi pencemaran lingkungan sekitar oleh sampah, baik

sumber air bersih, tanah maupun jaringan drainase sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kondisi dimana pemeliharaan

sarana dan prasarana pengelolaan persampahan tidak dilaksanakan baik

berupa:



Pasal 12

(1) Kriteria kekumuhan ditinjau dari proteksi kebakaran sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf g mencakup ketidaktersediaan:

a. prasarana proteksi kebakaran; dan

b. sarana proteksi kebakaran.

(2) Ketidaktersediaan prasarana proteksi kebakaran sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf a merupakan kondisi dimana tidak tersedianya:

a. pasokan air yang diperoleh dari sumber alam maupun buatan;

b. jalan lingkungan yang memudahkan masuk keluarnya kendaraan

pemadam kebakaran;

c. sarana komunikasi untuk pemberitahuan terjadinya kebakaran;

dan/atau

d. data tentang sistem proteksi kebakaran lingkungan yang mudah

diakses.

(3) Ketidaktersediaan sarana proteksi kebakaran sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf b meliputi:

a. Alat Pemadam Api Ringan (APAR);

b. kendaraan pemadam kebakaran;

c. mobil tangga sesuai kebutuhan; dan/atau



12

d. peralatan pendukung lainnya.

Bagian Kedua

Tipologi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh

Pasal 13

(1) Tipologi perumahan kumuh dan permukiman kumuh merupakan

pengelompokan perumahan kumuh dan permukiman kumuh berdasarkan

letak lokasi secara geografis.

(2) Tipologi perumahan kumuh dan permukiman kumuh sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:

a. di atas air;

b. di tepi air;

c. di dataran rendah;

d. di perbukitan; dan

e. di daerah rawan bencana.

Pasal 14

Ketentuan lebih lanjut mengenai Kriteria dan Tipologi Perumahan Kumuh dan

Permukiman Kumuh tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB III

PENETAPAN LOKASI DAN PERENCANAAN PENANGANAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 15

(1) Penetapan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh wajib

didahului proses pendataan yang dilakukan oleh pemerintah daerah

dengan melibatkan peran masyarakat.

(2) Proses pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. identifikasi lokasi; dan

b. penilaian lokasi.



13

(3) Penetapan lokasi dilakukan oleh pemerintah daerah dalam bentuk

keputusan bupati/walikota atau gubernur khusus untuk Provinsi DKI

Jakarta berdasarkan hasil penilaian lokasi.

(4) Penetapan lokasi ditindaklanjuti dengan perencanaan penanganan

perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang dilakukan oleh

pemerintah daerah dengan melibatkan masyarakat.

Bagian Kedua

Penetapan Lokasi

Pasal 16

(1) Identifikasi lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a

dilakukan sesuai dengan prosedur pendataan identifikasi lokasi

perumahan kumuh dan permukiman kumuh.

(2) Identifikasi lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi

identifikasi terhadap:

a. satuan perumahan dan permukiman;

b. kondisi kekumuhan;

c. legalitas lahan; dan

d. pertimbangan lain

Pasal 17

(1) Prosedur pendataan identifikasi lokasi perumahan kumuh dan

permukiman kumuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) pada

dilakukan oleh pemerintah daerah yang bertanggung jawab dalam

penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman.

(2) Prosedur pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan

dengan melibatkan peran masyarakat pada lokasi yang terindikasi sebagai


(3) Pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyiapkan

prosedur pendataan dan format isian identifikasi lokasi perumahan

kumuh dan permukiman kumuh.

Pasal 18

(1) Identifikasi satuan perumahan dan permukiman sebagaimana dimaksud



14

dalam Pasal 16 huruf a merupakan upaya untuk menentukan batasan

atau lingkup entitas perumahan dan permukiman formal atau swadaya

dari setiap lokasi dalam suatu wilayah kabupaten/kota.

(2) Penentuan satuan perumahan dan permukiman sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) untuk perumahan dan permukiman formal dilakukan

dengan pendekatan fungsional melalui identifikasi deliniasi.

(3) Penentuan satuan perumahan dan permukiman sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) untuk perumahan dan permukiman swadaya dilakukan

dengan pendekatan administratif.

(4) Penentuan satuan perumahan swadaya sebagaimana dimaksud pada ayat

(3) dilakukan dengan pendekatan administratif pada tingkat rukun warga.

(5) Penentuan satuan permukiman swadaya sebagaimana dimaksud pada

ayat (3) dilakukan dengan pendekatan administratif pada tingkat

kelurahan/desa.

Pasal 19

(1) Identifikasi kondisi kekumuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16

huruf b merupakan upaya untuk menentukan tingkat kekumuhan pada

satuan perumahan dan permukiman dengan menemukenali

permasalahan kondisi bangunan gedung beserta sarana dan prasarana

pendukungnya.

(2) Identifikasi kondisi kekumuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan berdasarkan kriteria perumahan kumuh dan permukiman

kumuh.

Pasal 20

(1) Identifikasi legalitas lahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 huruf c

merupakan upaya untuk mengetahui status legalitas lahan pada setiap

lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh sebagai dasar untuk

menentukan pola penanganan.

(2) Identifikasi legalitas lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. status penguasaan lahan, dan

b. kesesuaian dengan rencana tata ruang.

(3) Status penguasaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a

merupakan kejelasan terhadap status penguasaan lahan berupa:



15

a. kepemilikan sendiri, dengan bukti dokumen sertifikat hak atas tanah

atau bentuk dokumen keterangan status tanah lainnya yang sah; atau

b. kepemilikan pihak lain (termasuk milik adat/ulayat), dengan bukti izin

pemanfaatan tanah dari pemegang hak atas tanah atau pemilik tanah

dalam bentuk perjanjian tertulis antara pemegang hak atas tanah atau

pemilik tanah dengan pemanfaat tanah.

(4) Kesesuaian dengan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) huruf b merupakan kesesuaian terhadap peruntukan lahan dalam

rencana tata ruang, yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Rencana

Kabupaten/Kota (SKRK).

Pasal 21

(1) Identifikasi pertimbangan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16

huruf d merupakan tahap identifikasi terhadap beberapa hal lain yang

bersifat non fisik untuk menentukan skala prioritas penanganan


(2) Identifikasi pertimbangan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

meliputi aspek:

a. nilai strategis lokasi;

b. kependudukan; dan

c. kondisi sosial, ekonomi, dan budaya.

(3) Nilai strategis lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a

merupakan pertimbangan letak lokasi perumahan atau permukiman

pada:

a. fungsi strategis kabupaten/kota; atau

b. bukan fungsi strategis kabupaten/kota.

(4) Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan

pertimbangan kepadatan penduduk pada lokasi perumahan atau

permukiman dengan klasifikasi:

a. rendah yaitu kepadatan penduduk di bawah 150 jiwa/ha;

b. sedang yaitu kepadatan penduduk antara 151 – 200 jiwa/ha;

c. tinggi yaitu kepadatan penduduk antara 201 – 400 jiwa/ha;

d. sangat padat yaitu kepadatan penduduk di atas 400 jiwa/ha.

(5) Kondisi sosial, ekonomi, dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

huruf c merupakan pertimbangan potensi yang dimiliki lokasi perumahan



16

atau permukiman berupa:

a. potensi sosial yaitu tingkat partisipasi masyarakat dalam mendukung

pembangunan;

b. potensi ekonomi yaitu adanya kegiatan ekonomi tertentu yang bersifat

strategis bagi masyarakat setempat; dan

c. potensi budaya yaitu adanya kegiatan atau warisan budaya tertentu

yang dimiliki masyarakat setempat.

Pasal 22

(1) Penilaian lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b

dilakukan untuk menilai hasil identifikasi lokasi terhadap aspek:

a. kondisi kekumuhan;

b. legalitas lahan; dan

c. pertimbangan lain.

(2) Penilaian lokasi berdasarkan aspek kondisi kekumuhan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas klasifikasi:

a. kumuh kategori ringan;

b. kumuh kategori sedang; dan

c. kumuh kategori berat.

(3) Penilaian lokasi berdasarkan aspek legalitas lahan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf b terdiri atas klasifikasi:

a. status lahan legal; dan

b. status lahan tidak legal.

(4) Penilaian berdasarkan aspek pertimbangan lain sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf c terdiri atas:

a. pertimbangan lain kategori rendah;

b. pertimbangan lain kategori sedang; dan

c. pertimbangan lain kategori tinggi.

Pasal 23

(1) Penetapan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3)

dilengkapi dengan:

a. tabel daftar lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh; dan

b. peta sebaran perumahan kumuh dan permukiman kumuh.

(2) Tabel daftar lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berisi



17

data terkait nama lokasi, luas, lingkup administratif, titik koordinat,

kondisi kekumuhan, status lahan dan prioritas penanganan untuk setiap

lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang ditetapkan.

(3) Prioritas penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan

hasil penilaian aspek pertimbangan lain.

(4) Peta sebaran lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dibuat

dalam suatu wilayah kabupaten/kota atau provinsi khusus DKI Jakarta

berdasarkan tabel daftar lokasi.

Pasal 24

(1) Penetapan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3)

dilakukan peninjauan ulang paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima)

tahun.

(2) Peninjauan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh

pemerintah daerah untuk mengetahui pengurangan jumlah lokasi

dan/atau luasan perumahan kumuh dan permukiman kumuh sebagai

hasil dari penanganan yang telah dilakukan.

(3) Peninjauan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui

proses pendataan.

(4) Hasil peninjauan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan

dalam bentuk keputusan bupati/walikota atau gubernur khusus untuk

Provinsi DKI Jakarta.

Bagian Ketiga

Perencanaan Penanganan

Pasal 25

(1) Perencanaan penanganan sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (4)

dilakukan melalui tahap:

a. persiapan;

b. survei;

c. penyusunan data dan fakta;

d. analisis;

e. penyusunan konsep penanganan; dan

f. penyusunan rencana penanganan.



18

(2) Penyusunan rencana penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

huruf f berupa rencana penanganan jangka pendek, jangka menengah,

dan/atau jangka panjang beserta pembiayaannya.

(3) Rencana penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan

dalam bentuk peraturan bupati/walikota atau gubernur khusus untuk

Provinsi DKI Jakarta sebagai dasar penanganan perumahan kumuh dan

permukiman kumuh.

Pasal 26

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penetapan Lokasi dan Perencanaan

Penanganan tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB IV

POLA-POLA PENANGANAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 27

(1) Dalam upaya peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan

permukiman kumuh, Pemerintah dan/atau pemerintah daerah

menetapkan kebijakan, strategi, serta pola-pola penanganan yang

manusiawi, berbudaya, berkeadilan, dan ekonomis.

(2) Pola-pola penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan

hasil penilaian aspek kondisi kekumuhan dan aspek legalitas lahan.

(3) Pola-pola penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan

dengan mempertimbangkan tipologi perumahan kumuh dan permukiman

kumuh.

(4) Pola-pola penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:

a. pemugaran;

b. peremajaan; atau

c. pemukiman kembali.

(5) Pola-pola penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan

oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah sesuai dengan



19

kewenangannya dengan melibatkan peran masyarakat.

Pasal 28

Pola-pola penanganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) diatur

dengan ketentuan:

a. dalam hal lokasi memiliki klasifikasi kekumuhan berat dengan status lahan

legal, maka pola penanganan yang dilakukan adalah peremajaan;

b. dalam hal lokasi memiliki klasifikasi kekumuhan berat dengan status lahan

ilegal, maka pola penanganan yang dilakukan adalah pemukiman kembali;

c. dalam hal lokasi memiliki klasifikasi kekumuhan sedang dengan status

lahan legal, maka pola penanganan yang dilakukan adalah peremajaan;

d. dalam hal lokasi memiliki klasifikasi kekumuhan sedang dengan status

lahan ilegal, maka pola penanganan yang dilakukan adalah pemukiman

kembali;

e. dalam hal lokasi memiliki klasifikasi kekumuhan ringan dengan status lahan

legal, maka pola penanganan yang dilakukan adalah pemugaran;

f. dalam hal lokasi memiliki klasifikasi kekumuhan ringan dengan status lahan

ilegal, maka pola penanganan yang dilakukan adalah pemukiman kembali.

Pasal 29

Pola-pola penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh dengan

mempertimbangkan tipologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3)

diatur dengan ketentuan:

a. dalam hal lokasi termasuk dalam tipologi perumahan kumuh dan

permukiman kumuh di atas air, maka penanganan yang dilakukan harus

memperhatikan karakteristik daya guna, daya dukung, daya rusak air serta

kelestarian air;

b. dalam hal lokasi termasuk dalam tipologi perumahan kumuh dan

permukiman kumuh di tepi air, maka penanganan yang dilakukan harus

memperhatikan karakteristik daya dukung tanah tepi air, pasang surut air

serta kelestarian air dan tanah;

c. dalam hal lokasi termasuk dalam tipologi perumahan kumuh dan

permukiman kumuh di dataran rendah, maka penanganan yang dilakukan

harus memperhatikan karakteristik daya dukung tanah, jenis tanah serta

kelestarian tanah;



20

d. dalam hal lokasi termasuk dalam tipologi perumahan kumuh dan

permukiman kumuh di perbukitan, maka penanganan yang dilakukan

harus memperhatikan karakteristik kelerengan, daya dukung tanah, jenis

tanah serta kelestarian tanah;

e. dalam hal lokasi termasuk dalam tipologi perumahan kumuh dan

permukiman kumuh di kawasan rawan bencana, maka penanganan yang

dilakukan harus memperhatikan karakteristik kebencanaan, daya dukung

tanah, jenis tanah serta kelestarian tanah.

Bagian Kedua

Pemugaran

Pasal 30

(1) Pemugaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4) huruf a

dilakukan untuk perbaikan dan/atau pembangunan kembali perumahan

kumuh dan permukiman kumuh menjadi perumahan dan permukiman

yang layak huni.

(2) Pemugaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan

perbaikan rumah, prasarana, sarana, dan/atau utilitas umum untuk

mengembalikan fungsi sebagaimana semula.

(3) Pemugaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahap:

a. pra konstruksi;

b. konstruksi; dan

c. pasca konstruksi.

Pasal 31

(1) Pemugaran pada tahap pra konstruksi sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 30 ayat (3) huruf a meliputi:

a. identifikasi permasalahan dan kajian kebutuhan pemugaran;

b. sosialisasi dan rembuk warga pada masyarakat terdampak;

c. pendataan masyarakat terdampak;

d. penyusunan rencana pemugaran; dan

e. musyawarah untuk penyepakatan.

(2) Pemugaran pada tahap konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30

ayat (3) huruf b meliputi:



21

a. proses pelaksanaan konstruksi; dan

b. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan konstruksi.

(3) Pemugaran pada tahap pasca konstruksi sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 30 ayat (3) huruf c meliputi:

a. pemanfaatan; dan

b. pemeliharaan dan perbaikan.

Bagian Ketiga

Peremajaan

Pasal 32

(1) Peremajaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4) huruf b

dilakukan untuk mewujudkan kondisi rumah, perumahan, dan

permukiman yang lebih baik guna melindungi keselamatan dan keamanan

penghuni dan masyarakat sekitar.

(2) Peremajaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui

pembongkaran dan penataan secara menyeluruh terhadap rumah,

prasarana, sarana, dan/atau utilitas umum.

(3) Peremajaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan dengan

terlebih dahulu menyediakan tempat tinggal sementara bagi masyarakat

terdampak.

(4) Peremajaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui

tahap:

a. pra konstruksi;

b. konstruksi; dan


Pasal 33

(1) Peremajaan pada tahap pra konstruksi sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 32 ayat (4) huruf a meliputi:

a. identifikasi permasalahan dan kajian kebutuhan peremajaan;

b. penghunian sementara untuk masyarakat terdampak;

c. sosialisasi dan rembuk warga pada masyarakat terdampak;

d. pendataan masyarakat terdampak;

e. penyusunan rencana peremajaan; dan



22

f. musyawarah dan diskusi penyepakatan.

(2) Peremajaan pada tahap konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal

32 ayat (4) huruf b meliputi:

a. proses ganti rugi bagi masyarakat terdampak berdasarkan hasil

kesepakatan;

b. penghunian sementara masyarakat terdampak pada lokasi lain;

c. proses pelaksanaan konstruksi peremajaan pada lokasi permukiman

eksisting;

d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan konstruksi peremajaan; dan

e. proses penghunian kembali masyarakat terdampak.

(3) Peremajaan pada tahap pasca konstruksi sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 32 ayat (4) huruf c meliputi:

a. pemanfaatan; dan


Bagian Keempat

Pemukiman Kembali

Pasal 34

(1) Pemukiman kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4) huruf

c dilakukan untuk mewujudkan kondisi rumah, perumahan, dan


penghuni dan masyarakat.

(2) Pemukiman kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan

melalui tahap:

a. pra konstruksi;

b. konstruksi; dan


Pasal 35

(1) Pemukiman kembali pada tahap pra konstruksi sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 34 ayat (2) huruf a meliputi:

a. kajian pemanfaatan ruang dan/atau kajian legalitas lahan;

b. penghunian sementara untuk masyarakat di perumahan dan

permukiman kumuh pada lokasi rawan bencana;



23



e. penyusunan rencana pemukiman baru, rencana pembongkaran

pemukiman eksisting dan rencana pelaksanaan pemukiman kembali;

dan


(2) Pemukiman kembali pada tahap konstruksi sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 34 ayat (2) huruf b meliputi:


kesepakatan;

b. proses legalisasi lahan pada lokasi pemukiman baru;

c. proses pelaksanaan konstruksi pembangunan perumahan dan

permukiman baru;

d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan konstruksi pemukiman

kembali;

e. proses penghunian kembali masyarakat terdampak; dan

f. proses pembongkaran pada lokasi pemukiman eksisting.

(3) Pemukiman kembali pada tahap pasca konstruksi sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 34 ayat (2) huruf c meliputi:

a. pemanfaatan; dan


Pasal 36

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pola-Pola Penanganan tercantum dalam

Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri

ini.

BAB V

PENGELOLAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 37

(1) Pengelolaan terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang



24

telah ditangani bertujuan untuk mempertahankan dan menjaga kualitas

perumahan dan permukiman secara berkelanjutan.

(2) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh

masyarakat secara swadaya.

(3) Pengelolaan oleh masyarakat secara swadaya sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) dapat dilakukan oleh kelompok swadaya masyarakat.

(4) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui

pemeliharaan dan perbaikan.

(5) Pengelolaan dapat difasilitasi oleh pemerintah daerah untuk

meningkatkan keswadayaan masyarakat dalam pengelolaan perumahan

dan permukiman layak huni.

(6) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan antara lain

dalam bentuk:

a. penyediaan dan sosialisasi norma, standar, pedoman, dan kriteria;

b. pemberian bimbingan, pelatihan/penyuluhan, supervisi, dan

konsultasi;

c. pemberian kemudahan dan/atau bantuan;

d. koordinasi antar pemangku kepentingan secara periodik atau sesuai

kebutuhan;

e. pelaksanaan kajian perumahan dan permukiman; dan/atau

f. pengembangan sistem informasi dan komunikasi.

Bagian Kedua

Pemeliharaan Dan Perbaikan

Paragraf 1

Pemeliharaan

Pasal 38

(1) Pemeliharaan rumah dan prasarana, sarana, dan utilitas umum

dilakukan melalui perawatan dan pemeriksaan secara berkala.

(2) Pemeliharaan rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib

dilakukan oleh setiap orang.



25

Pasal 39

(1) Pemeliharaan prasarana, sarana, dan utilitas umum untuk perumahan,

dan permukiman wajib dilakukan oleh pemerintah daerah dan/atau setiap

orang.

(2) Pemeliharaan sarana dan utilitas umum untuk lingkungan hunian wajib

dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau badan hukum.

(3) Pemeliharaan prasarana untuk kawasan permukiman wajib dilakukan

oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau badan hukum.

Paragraf 3

Perbaikan

Pasal 40

Perbaikan rumah dan prasarana, sarana, atau utilitas umum dilakukan melalui

rehabilitasi atau pemugaran.

Pasal 41

(1) Perbaikan rumah wajib dilakukan oleh setiap orang.

(2) Perbaikan prasarana, sarana, dan utilitas umum untuk perumahan dan

permukiman wajib dilakukan oleh pemerintah daerah dan/atau setiap

orang.

(3) Perbaikan sarana dan utilitas umum untuk lingkungan hunian wajib

dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau setiap orang

(4) Perbaikan prasarana untuk kawasan permukiman wajib dilakukan oleh

Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau badan hukum.

BAB VI

POLA KEMITRAAN, PERAN MASYARAKAT, DAN KEARIFAN LOKAL

Bagian Kesatu

Pola Kemitraan

Pasal 42

Pola kemitraan antar pemangku kepentingan yang dapat dikembangkan dalam

upaya peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman



26

kumuh yaitu kemitraan antara Pemerintah dan/atau pemerintah daerah

dengan setiap orang.

Bagian Kedua

Peran Masyarakat

Paragraf 1

Lingkup Peran Masyarakat

Pasal 43

Lingkup peran masyarakat dalam peningkatan kualitas terhadap perumahan

kumuh dan permukiman kumuh dilakukan pada tahap:

a. penetapan lokasi dan perencanaan penanganan perumahan kumuh dan

permukiman kumuh;

b. peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman

kumuh; dan

c. pengelolaan perumahan kumuh dan permukiman kumuh.

Paragraf 2

Peran Masyarakat pada Tahap Penetapan Lokasi dan Perencanaan Penanganan

Pasal 44

Peran masyarakat pada tahap penetapan lokasi perumahan kumuh dan

permukiman kumuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf a dilakukan

dalam bentuk:

a. partisipasi pada proses pendataan lokasi perumahan kumuh dan

permukiman kumuh, dengan mengikuti survei lapangan dan/atau

memberikan data dan informasi yang dibutuhkan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

b. pemberian pendapat terhadap hasil penetapan lokasi perumahan kumuh

dan permukiman kumuh dengan dasar pertimbangan berupa dokumen

atau data dan informasi terkait yang telah diberikan saat proses

pendataan.



27

Pasal 45

Dalam tahap perencanaan penanganan perumahan kumuh dan permukiman

kumuh, masyarakat dapat:

a. berpartisipasi aktif dalam pembahasan yang dilaksanakan pada tahapan

perencanaan penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh;

b. memberikan pendapat dan pertimbangan kepada instansi yang berwenang

dalam penyusunan rencana penanganan perumahan kumuh dan

permukiman kumuh;

c. memberikan dukungan pelaksanaan rencana penanganan perumahan

kumuh dan permukiman kumuh pada lokasi terkait sesuai dengan

kewenangannya; dan/atau

d. menyampaikan pendapat dan pertimbangan terhadap hasil penetapan

rencana penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh dengan

dasar pertimbangan berupa dokumen atau data dan informasi terkait

yang telah diajukan dalam proses penyusunan rencana.

Paragraf 3

Peran Masyarakat pada Tahap Peningkatan Kualitas

Pasal 46

Peran masyarakat pada tahap peningkatan kualitas terhadap perumahan

kumuh dan permukiman kumuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf

b dilakukan dalam proses pemugaran, peremajaan, dan/atau pemukiman

kembali.

Pasal 47

Dalam proses pemugaran, peremajaan, dan/atau pemukiman kembali

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 masyarakat dapat:

a. berpartisipasi aktif dalam sosialisasi dan rembuk warga pada masyarakat

yang terdampak;

b. berpartisipasi aktif dalam musyawarah dan diskusi penyepakatan rencana

pemugaran, peremajaan, dan/atau pemukiman kembali;

c. berpartisipasi dalam pelaksanaan pemugaran, peremajaan, dan/atau

pemukiman kembali baik berupa dana, tenaga maupun material;

d. membantu pemerintah daerah dalam upaya penyediaan lahan yang



28

berkaitan dengan proses pemugaran, peremajaan, dan/atau pemukiman

kembali terhadap rumah, prasarana, sarana, dan/atau utilitas umum;

e. membantu menjaga ketertiban dalam pelaksanaan pemugaran,

peremajaan, dan/atau pemukiman kembali;

f. mencegah perbuatan yang dapat menghambat atau menghalangi proses

pelaksanaan pemugaran, peremajaan, dan/atau pemukiman kembali;

dan/atau

g. melaporkan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam huruf f kepada

instansi berwenang agar proses pemugaran, peremajaan, dan/atau

pemukiman kembali dapat berjalan lancar.

Paragraf 4

Peran Masyarakat pada Tahap Pengelolaan

Pasal 48

Dalam tahap pengelolaan perumahan kumuh dan permukiman kumuh

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf c, masyarakat dapat:

a. berpartisipasi aktif pada berbagai program pemerintah daerah dalam

pemeliharaan dan perbaikan di setiap lokasi perumahan kumuh dan

permukiman kumuh yang telah tertangani;

b. berpartisipasi aktif secara swadaya dan/atau dalam kelompok swadaya

masyarakat pada upaya pemeliharaan dan perbaikan baik berupa dana,

tenaga maupun material;

c. menjaga ketertiban dalam pemeliharaan dan perbaikan rumah serta

prasarana, sarana, dan utilitas umum di perumahan dan permukiman;

d. mencegah perbuatan yang dapat menghambat atau menghalangi proses

pelaksanaan pemeliharaan dan perbaikan; dan/atau

e. melaporkan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam huruf d, kepada

instansi berwenang agar proses pemeliharaan dan perbaikan dapat

berjalan lancar.



29

Paragraf 5

Kelompok Swadaya Masyarakat

Pasal 49

(1) Pelibatan kelompok swadaya masyarakat merupakan upaya untuk

mengoptimalkan peran masyarakat dalam peningkatan kualitas terhadap


(2) Kelompok swadaya masyarakat dibentuk oleh masyarakat secara swadaya

atau atas prakarsa pemerintah.

(3) Pembentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak perlu dilakukan

dalam hal sudah terdapat kelompok swadaya masyarakat yang sejenis.

(4) Pembentukan kelompok swadaya masyarakat sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

Bagian Ketiga

Kearifan Lokal

Pasal 50

(1) Kearifan lokal merupakan petuah atau ketentuan atau norma yang

mengandung kebijaksanaan dalam berbagai perikehidupan masyarakat

setempat sebagai warisan turun temurun dari leluhur.

(2) Peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh di

daerah perlu dilakukan dengan mempertimbangkan kearifan lokal

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang berlaku pada masyarakat

setempat dengan tidak bertentangan pada ketentuan peraturan

perundang-undangan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pertimbangan kearifan lokal dalam

peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh di

daerah dapat diatur lebih lanjut dalam peraturan daerah.

Pasal 51

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pola Kemitraan, Peran Masyarakat, dan

Kearifan Lokal tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.



30

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 52

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal … ................ 20...

MENTERI PEKERJAAN UMUM

DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK

INDONESIA,

ttd

M. BASUKI HADIMULJONO

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal … ................ 20...

MENTERI HUKUM

DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN … NOMOR…



1

LAMPIRAN I


DAN PERUMAHAN RAKYAT

NOMOR …/PRT/M/2015

TENTANG



KRITERIA DAN TIPOLOGI PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH

A. UMUM

1.

Latar Belakang

Telah terjadi urbanisasi secara signifikan dalam arti luas di Indonesia, yaitu

urbanisasi dalam artian 1) arus perpindahan penduduk dari rural ke urban;

2) berubahnya kondisi rural menjadi urban; atau 3) berubahnya gaya hidup

masyarakat rural menjadi gaya hidup urban. Dengan peningkatan jumlah

penduduk akibat urbanisasi dalam arti luas tersebut, maka pembangunan

perumahan dan permukiman menghadapi tantangan yang semakin besar.

Dibutuhkan upaya besar untuk mampu mangakomodasi berbagai kebutuhan

masyarakat, termasuk lahan, perumahan dan permukiman beserta

infrastruktur pendukungnya secara memadai. Hanya dengan begitu

perkembangan populasi dapat diakomodasi secara positif dalam bidang

perumahan dan permukiman.

Keterlambatan atau ketidakmampuan pemerintah dalam menyediakan

berbagai kebutuhan masyarakat, khususnya dalam hal lahan, perumahan

dan permukiman beserta infrastruktur pendukungnya akan mengakibatkan

timbulnya kantung-kantung perumahan kumuh dan permukiman kumuh.

Kurangnya antisipasi dan akomodasi terhadap perkembangan yang terjadi

akan semakin memperparah kondisi kekumuhan kawasan dan pada

akhirnya akan mengakibatkan degradasi lingkungan perumahan dan

permukiman. Kondisi dan kecenderungan tersebut sebenarnya telah disadari

bersama, baik oleh pemerintah maupun oleh pemerhati perumahan dan

permukiman di Indonesia.

Dalam mengantisipasi kondisi dan kecenderungan perkembangan

kekumuhan maupun degradasi lingkungan perumahan dan permukiman,

pemerintah telah melakukan berbagai upaya dan tindakan melalui program

pembangunan yang ada di berbagai kementerian. Walaupun upaya dan

tindakan penanganan perumahan dan permukiman kumuh tidaklah mudah

karena faktor penyebab yang bersifat multi dimensional (tidak hanya



2

permasalahan fisik semata), namun langkah-langkah penanganan harus

tetap dilakukan. Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun

2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, program penanganan

perumahan kumuh dan permukiman kumuh menjadi satu amanah yang

wajib dilakukan oleh pemerintah dan pemerintah daerah serta didukung oleh

setiap orang. Sebagai dasar operasionalisasi bagi peningkatan kualitas

perumahan kumuh dan permukiman kumuh, maka disusun Pedoman Teknis

Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh

sebagai acuan dan panduan bagi pemerintah dan pemerintah daerah dalam

melaksanakan upaya peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan

permukiman kumuh.

2. Pengertian

Yang dimaksud dengan:

a. Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal

yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan

martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya.

b. Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman,

baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana,

sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang

layak huni.

c. Permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas

lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana,

utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di

kawasan perkotaan atau kawasan perdesaan.

d.

Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah kegiatan

perencanaan, pembangunan, pemanfaatan, dan pengendalian, termasuk

di dalamnya pengembangan kelembagaan, pendanaan dan sistem

pembiayaan, serta peran masyarakat yang terkoordinasi dan terpadu.

e. Perumahan Kumuh adalah perumahan yang mengalami penurunan

kualitas fungsi sebagai tempat hunian.

f. Permukiman Kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena

ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi,

dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak

memenuhi syarat.

g. Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh Dan Permukiman

Kumuh adalah upaya untuk meningkatkan kualitas bangunan, serta

prasarana, sarana dan utilitas umum.



3

h. Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan hunian yang

memenuhi standar tertentu untuk kebutuhan bertempat tinggal yang

layak, sehat, aman, dan nyaman.

i. Sarana adalah fasilitas dalam lingkungan hunian yang berfungsi untuk

mendukung penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan sosial,

budaya, dan ekonomi.

j. Utilitas Umum adalah kelengkapan penunjang untuk pelayanan

lingkungan hunian.

k. Pencegahan adalah tindakan yang dilakukan untuk menghindari

tumbuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman

Kumuh baru.

l.

Pemeliharaan adalah kegiatan menjaga keandalan perumahan dan

permukiman beserta prasarana, sarana dan utilitas umum.

m. Perbaikan adalah pola penanganan dengan titik berat kegiatan

perbaikan dan pembangunan sarana dan prasarana lingkungan

termasuk sebagian aspek tata bangunan.

n. Pemugaran adalah kegiatan memperbaiki, memulihkan kembali rumah

serta prasarana, sarana, dan utilitas umum ke bentuk aslinya.

o.

Peremajaan adalah kegiatan perombakan dan penataan mendasar

secara menyeluruh meliputi rumah dan prasarana, sarana, dan utilitas

umum perumahan dan permukiman.

p. Pemukiman Kembali adalah kegiatan memindahkan masyarakat

terdampak dari lokasi perumahan kumuh atau permukiman kumuh

yang tidak mungkin dibangun kembali karena tidak sesuai dengan

rencana tata ruang dan/atau rawan bencana.

q.

Pemerintah pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang

kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh

Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

r. Pemerintah daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan

pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

s.

Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan hukum.

t. Badan hukum adalah badan hukum yang didirikan oleh warga negara

Indonesia yang kegiatannya di bidang penyelenggaraan perumahan dan

kawasan permukiman.

u. Kelompok Swadaya Masyarakat adalah kumpulan orang yang

menyatukan diri secara sukarela dalam kelompok dikarenakan adanya

ikatan pemersatu, yaitu adanya visi, kepentingan, dan kebutuhan yang



4

sama, sehingga kelompok tersebut memiliki kesamaan tujuan yang ingin

dicapai bersama.

v. Menteri adalah menteri yang menyelenggarkan urusan pemerintahan di

bidang pekerjaan umum, perumahan, dan kawasan permukiman.

Gambar 1.

Ilustrasi Perumahan, Permukiman, Lingkungan Hunian

dan Kawasan Permukiman

B. KETENTUAN-KETENTUAN

1. Kriteria Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh

Kriteria perumahan kumuh dan permukiman kumuh merupakan kriteria

yang digunakan untuk menentukan kondisi kekumuhan pada perumahan

kumuh dan permukiman kumuh. Kriteria perumahan kumuh dan

permukiman kumuh meliputi kriteria kekumuhan ditinjau dari:

Rumah Perumahan

KumpulanRumah + PSU

Permukiman

Lebih dari satu satuanperumahan + PSU

Lebih dari satu satuanPermukiman

Keterangan:

RTH = Ruang Terbuka HijauKT-2 = Perkantoran Swasta

Lingkungan Hunian:R-2 = PerumahanKepadatan Tinggi

R-3 = PerumahanKepadatan SedangR-5 = Perumahan

Kepadatan Rendah

Lingkungan Hunian

Kawasan Permukman

Keterangan:

Kws.Hutan Produksi

Kws.Perdagangan & Jasa

Kws.Perkantoran

Kws.Pertanian

Kws.Industri

Kws.Permukiman



5

a. bangunan gedung;

b. jalan lingkungan;

c. penyediaan air minum;

d. drainase lingkungan;

e.

pengelolaan air limbah;

f. pengelolaan persampahan; dan

g. proteksi kebakaran.

Penjelasan lebih lanjut terkait kriteria kekumuhan adalah sebagai berikut:

1.a. Kriteria Kekumuhan Ditinjau dari Bangunan Gedung

Kriteria kekumuhan ditinjau dari bangunan gedung mencakup:

1)

Ketidakteraturan Bangunan

Ketidakteraturan bangunan merupakan kondisi bangunan gedung

pada perumahan dan permukiman:

a. tidak memenuhi ketentuan tata bangunan dalam Rencana Detil

Tata Ruang (RDTR), yang meliputi pengaturan bentuk, besaran,

perletakan, dan tampilan bangunan pada suatu zona; dan/atau

b. tidak memenuhi ketentuan tata bangunan dan tata kualitas

lingkungan dalam Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan

(RTBL), yang meliputi pengaturan blok lingkungan, kapling,

bangunan, ketinggian dan elevasi lantai, konsep identitas

lingkungan, konsep orientasi lingkungan, dan wajah jalan.

Gambar 2.

Kondisi Ketidakteraturan Bangunan

2) Tingkat Kepadatan Bangunan Yang Tinggi Yang Tidak Sesuai dengan

Ketentuan Rencana Tata Ruang



6

Tingkat kepadatan bangunan yang tinggi yang tidak sesuai dengan

ketentuan rencana tata merupakan kondisi bangunan gedung pada

perumahan dan permukiman dengan:

a. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) yang melebihi ketentuan RDTR,


b. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) yang melebihi ketentuan dalam

RDTR, dan/atau RTBL.

Gambar 3.

Kondisi Kepadatan Bangunan yang Tinggi

3) Ketidaksesuaian Terhadap Persyaratan Teknis Bangunan Gedung

Ketidaksesuaian terhadap persyaratan teknis bangunan gedung

merupakan kondisi bangunan gedung pada perumahan dan

permukiman yang bertentangan dengan persyaratan:

a. pengendalian dampak lingkungan;

b. pembangunan bangunan gedung di atas dan/atau di bawah

tanah, di atas dan/atau di bawah air, di atas dan/atau di bawah

prasarana/sarana umum;

c. keselamatan bangunan gedung;

d. kesehatan bangunan gedung;

e. kenyamanan bangunan gedung; dan

f. kemudahan bangunan gedung.

Gambar 4.

Kondisi Bangunan yang Tidak Sehat



7

Semua persyaratan yang dimaksud pada huruf a sampai f di atas

secara prinsip semestinya sudah termaktub dalam IMB atau

persetujuan sementara mendirikan bangunan, oleh karena itu

penilaian ketidaksesuaian persyaratan teknis bangunan gedung

dapat merujuk pada kedua dokumen perizinan tersebut.

Mengingat Pasal 18 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun

2005 menyebutkan bahwa “bagi daerah yang belum memiliki RTRW

kabupaten/kota, RDTRKP, dan/atau RTBL untuk lokasi yang

bersangkutan, pemerintah daerah dapat memberikan persetujuan

mendirikan bangunan gedung pada d

aerah tersebut untuk jangka

waktu sementara ”. Oleh karena itu, dalam hal kabupaten/kota

belum memiliki RDTR dan/atau RTBL, maka penilaian

ketidakteraturan dan kepadatan bangunan dilakukan dengan

merujuk pada persetujuan mendirikan bangunan untuk jangka

waktu sementara.

Dalam hal bangunan gedung tidak memiliki IMB dan persetujuan

mendirikan bangunan untuk jangka waktu sementara, maka

penilaian ketidakteraturan dan kepadatan bangunan dilakukan oleh

pemerintah daerah dengan mendapatkan pertimbangan dari Tim Ahli

Bangunan Gedung (TABG).

1.b. Kriteria Kekumuhan Ditinjau dari Jalan Lingkungan

Kriteria kekumuhan ditinjau dari jalan lingkungan mencakup:

1)

Jaringan Jalan Lingkungan Tidak Melayani Seluruh Lingkungan

Perumahan atau Permukiman

Jaringan jalan lingkungan tidak melayani seluruh lingkungan

perumahan atau permukiman merupakan kondisi sebagian

lingkungan perumahan atau permukiman tidak terlayani dengan

jalan lingkungan.



8

Gambar 5.

Kondisi Perumahan yang Tidak Terlayani Jalan Lingkungan

2) Kualitas Permukaan Jalan Lingkungan Buruk

Kualitas permukaan jalan lingkungan buruk merupakan kondisi

sebagian atau seluruh jalan lingkungan terjadi kerusakan

permukaan jalan.

Gambar 6.

Kondisi Permukaan Jalan Lingkungan yang Rusak

1.c.

Kriteria Kekumuhan Ditinjau dari Penyediaan Air Minum

Kriteria kekumuhan ditinjau dari penyediaan air minum mencakup:

1) Ketidaktersediaan Akses Aman Air Minum

Ketidaktersediaan akses aman air minum merupakan kondisi

dimana masyarakat tidak dapat mengakses air minum yang memiliki

kualitas tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak berasa.

2)

Tidak Terpenuhinya Kebutuhan Air Minum Setiap Individu Sesuai

Standar Yang Berlaku

Tidak terpenuhinya kebutuhan air minum setiap individu

merupakan kondisi dimana kebutuhan air minum masyarakat dalam

lingkungan perumahan atau permukiman tidak mencapai minimal

sebanyak 60 liter/orang/hari.

1.d.

Kriteria Kekumuhan Ditinjau dari Drainase Lingkungan

1) Drainase Lingkungan Tidak Mampu Mengalirkan Limpasan Air

Hujan Sehingga Menimbulkan Genangan

Drainase lingkungan tidak mampu mengalirkan limpasan air hujan

sehingga menimbulkan genangan merupakan kondisi dimana

jaringan drainase lingkungan tidak mampu mengalirkan limpasan



9

air sehingga menimbulkan genangan dengan tinggi lebih dari 30 cm

selama lebih dari 2 jam dan terjadi lebih dari 2 kali setahun.

Gambar 7.

Kondisi Genangan di Samping Jalan Lingkungan

2) Ketidaktersediaan Drainase

Ketidaktersediaan drainase merupakan kondisi dimana saluran

tersier dan/atau saluran lokal tidak tersedia.

Gambar 8.

Kondisi Jalan yang Tidak Dilengkapi Saluran Drainase

3) Tidak Terhubung dengan Sistem Drainase Perkotaan

Tidak terhubung dengan sistem drainase perkotaan merupakan

kondisi dimana saluran lokal tidak terhubung dengan saluran pada

hierarki diatasnya sehingga menyebabkan air tidak dapat mengalirdan menimbulkan genangan.

Gambar 9.

Kondisi Saluran Drainase yang Tidak Terhubung dengan SistemDrainase Perkotaan Sehingga Menimbulkan Genangan



10

4) Tidak Dipelihara Sehingga Terjadi Akumulasi Limbah Padat dan Cair

di Dalamnya

Tidak dipelihara sehingga terjadi akumulasi limbah padat dan cair di

dalamnya merupakan kondisi dimana pemeliharaan saluran

drainase tidak dilaksanakan baik berupa:



Gambar 10.

Kondisi Saluran Drainase yang Tidak Terpelihara

5)

Kualitas Konstruksi Drainase Lingkungan Buruk

Kualitas konstruksi drainase lingkungan buruk merupakan kondisi

dimana kualitas konstruksi drainase buruk, karena berupa galian

tanah tanpa material pelapis atau penutup atau telah terjadi

kerusakan.

Gambar 11.

Kondisi Saluran Pasangan Batu yang Rusak

1.e. Kriteria Kekumuhan Ditinjau dari Pengelolaan Air Limbah

Kriteria kekumuhan ditinjau dari pengelolaan air limbah mencakup:

1) Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Standar Teknis

Yang Berlaku



11

Sistem pengelolaan air limbah tidak sesuai dengan standar teknis

yang berlaku merupakan kondisi dimana pengelolaan air limbah

pada lingkungan perumahan atau permukiman tidak memiliki

sistem yang memadai, yaitu terdiri dari kakus/kloset yang

terhubung dengan tangki septik baik secara individual/domestik,

komunal maupun terpusat.

Gambar 12.

Sistem Pengolahan Air Limbah Setempat yang Tidak Sesuai Standar

2)

Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak MemenuhiPersyaratan Teknis

Prasarana dan sarana pengelolaan air limbah tidak memenuhi

persyaratan teknis merupakan kondisi prasarana dan sarana

pengelolaan air limbah pada perumahan atau permukiman dimana:

a. kloset leher angsa tidak terhubung dengan tangki septik;atau

b. tidak tersedianya sistem pengolahan limbah setempat atau

terpusat.

Gambar 13.

Kondisi Sanitasi dimana Tidak Tersedia Prasarana Tangki Septik

1.f. Kriteria Kekumuhan Ditinjau dari Pengelolaan Persampahan

Kriteria kekumuhan ditinjau dari pengelolaan persampahan mencakup:

1) Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan

Persyaratan Teknis



12

Prasarana dan sarana persampahan tidak sesuai dengan persyaratan

teknis merupakan kondisi dimana prasarana dan sarana

persampahan pada lingkungan perumahan atau permukiman tidak

memadai sebagai berikut:

a.

tempat sampah dengan pemilahan sampah pada skala domestik

atau rumah tangga;

b. tempat pengumpulan sampah (TPS) atau TPS 3R (reduce, reuse,

recycle ) pada skala lingkungan;

c. gerobak sampah dan/atau truk sampah pada skala lingkungan;

dan

d. tempat pengolahan sampah terpadu (TPST) pada skala

lingkungan.

Gambar 14.

Kondisi Tidak Tersedianya Tempat Sampah Sehingga SampahDibuang Sembarang

2) Sistem Pengelolaan Persampahan Tidak Memenuhi Persyaratan

Teknis

Sistem pengelolaan persampahan tidak memenuhi persyaratan

teknis merupakan kondisi dimana pengelolaan persampahan pada

lingkungan perumahan atau permukiman tidak memenuhi

persyaratan sebagai berikut:

a. pewadahan dan pemilahan domestik;

b. pengumpulan lingkungan;

c. pengangkutan lingkungan; dan



13

d. pengolahan lingkungan.

Gambar 15. Sistem Pengangkutan Sampah yang Tidak Berjalan BaikSehingga Terjadi Penumpukan Sampah di TPS

3) Tidak Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Pengelolaan

Persampahan Sehingga Terjadi Pencemaran Lingkungan Sekitar oleh

Sampah, Baik Sumber Air Bersih, Tanah Maupun Jaringan Drainase

Tidak terpeliharanya sarana dan prasarana pengelolaan

persampahan sehingga terjadi pencemaran lingkungan sekitar oleh

sampah, baik sumber air bersih, tanah maupun jaringan drainasemerupakan kondisi dimana pemeliharaan sarana dan prasarana

pengelolaan persampahantidak dilaksanakan baik berupa:



Gambar 16.

Bangunan Bak Sampah yang Tidak Terpelihara

(Rusak Konstruksinya)

1.g. Kriteria Kekumuhan Ditinjau dari Proteksi Kebakaran

Kriteria kekumuhan ditinjau dari proteksi kebakaran mencakup

ketidaktersediaan sebagai berikut:

1) Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran



14

Ketidaktersediaan prasarana proteksi kebakaran yang memenuhi

persyaratan teknis merupakan kondisi dimana tidak tersedianya:

a. pasokan air yang diperoleh dari sumber alam (kolam air, danau,

sungai, sumur dalam) maupun buatan (tangki air, kolam renang,

reservoir air, mobil tangki air dan hidran);

b. jalan lingkungan yang memudahkan masuk keluarnya

kendaraan pemadam kebakaran, termasuk sirkulasi saat

pemadaman kebakaran di lokasi;

c. sarana komunikasi yang terdiri dari alat-alat yang dapat dipakai

untuk pemberitahuan terjadinya kebakaran baik kepada

masyarakat maupun kepada Instansi Pemadam Kebakaran;

dan/atau

d. data tentang sistem proteksi kebakaran lingkungan yang mudah

diakses.

2) Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran

Ketidaktersediaan sarana proteksi kebakaran yang memenuhi

persyaratan teknis merupakan kondisi dimana tidak tersedianya

sarana proteksi kebakaran yang meliputi:

a. Alat Pemadam Api Ringan (APAR);

b. kendaraan pemadam kebakaran;

c. mobil tangga sesuai kebutuhan; dan/atau

d. peralatan pendukung lainnya.

1.h. Acuan Yuridis

Kriteria Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh disesuaikan

dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Ketentuan

dalam peraturan perundang-undangan yang dijadikan acuan adalah

sebagai berikut:

1) Aspek Kondisi Bangunan Gedung (rumah dan sarana perumahan

dan/atau permukiman)

1) a) Keteraturan Bangunan

Komponen keteraturan bangunan meliputi:

1. Garis Sempadan Bangunan (GSB) Minimal

GSB adalah sempadan yang membatasi jarak terdekat

bangunan terhadap tepi jalan; dihitung dari batas terluar

saluran air kotor (riol ) sampai batas terluar muka bangunan,

berfungsi sebagai pembatas ruang, atau jarak bebas

minimum dari bidang terluar suatu massa bangunan



15

terhadap lahan yang dikuasai, batas tepi sungai atau pantai,

antara massa bangunan yang lain atau rencana saluran,

jaringan tegangan tinggi listrik, jaringan pipa gas, dan

sebagainya (building line ).

2.

Tinggi Bangunan

Tinggi bangunan adalah tinggi suatu bangunan atau bagian

bangunan, yang diukur dari rata-rata permukaan tanah

sampai setengah ketinggian atap miring atau sampai puncak

dinding atau parapet, dipilih yang tertinggi.

3. Jarak Bebas Antarbangunan

Jarak bebas antarbangunan adalah jarak yang terkecil,

diukur di antara permukaan-permukaan denah dari

bangunan-bangunan atau jarak antara dinding terluar yang

berhadapan antara dua bangunan.

4. Tampilan Bangunan

Tampilan bangunan adalah ketentuan rancangan bangunan

yang ditetapkan dengan mempertimbangkan ketentuan

arsitektur yang berlaku, keindahan dan keserasian bangunan

dengan lingkungan sekitarnya

5. Penataan Bangunan

a. pengaturan blok, yaitu perencanaan pembagian lahan

dalam kawasan menjadi blok dan jalan, di mana blok

terdiri atas petak lahan/kaveling dengan konfigurasi

tertentu.

b. pengaturan kaveling dalam blok, yaitu perencanaan

pembagian lahan dalam blok menjadi sejumlah

kaveling/petak lahan dengan ukuran, bentuk,

pengelompokan dan konfigurasi tertentu.

c. pengaturan bangunan dalam kaveling, yaitu perencanaan

pengaturan massa bangunan dalam blok/kaveling.

6. Identitas Lingkungan

a. karakter bangunan, yaitu pengolahan elemen – elemen fisik

bangunan untuk mengarahkan atau memberi tanda

pengenal suatu lingkungan/bangunan, sehingga

pengguna dapat mengenali karakter lingkungan yang

dikunjunginya.

b. penanda identitas bangunan, yaitu pengolahan elemen –

elemen fisik bangunan/lingkungan untuk mempertegas

identitas atau penamaan suatu bangunan sehingga



16

pengguna dapat mengenali bangunan yang menjadi

tujuannya.

c. tata kegiatan, yaitu pengolahan secara terintegrasi

seluruh aktivitas informal sebagai pendukung dari

aktivitas formal yang diwadahi dalam ruang/bangunan,

untuk menghidupkan interaksi sosial dan para

pemakainya.

7. Orientasi Lingkungan

a. tata informasi, yaitu pengolahan elemen fisik di

lingkungan untuk menjelaskan berbagai informasi/

petunjuk mengenai tempat tersebut, sehingga

memudahkan pemakai mengenali lokasi dirinya terhadap

lingkungannya.

b. tata rambu pengarah, yaitu pengolahan elemen fisik di

lingkungan untuk mengarahkan pemakai bersirkulasi dan

berorientasi baik menuju maupun dari bangunan atau

pun area tujuannya.

8. Wajah Jalan

a.

penampang jalan dan bangunan

b. perabot jalan

c. jalur dan ruang bagi pejalan kaki

d. elemen papan reklame

Gambar 17.

Ilustrasi Keteraturan Bangunan

1) b) Tingkat Kepadatan Bangunan

Komponen kepadatan bangunan meliputi

1. KDB, yaitu angka persentase perbandingan antara luas

seluruh lantai dasar bangunan gedung yang dapat dibangun

dengan luas lahan yang dikuasai.



17

2. KLB, yaitu angka persentase perbandingan antara jumlah

seluruh lantai bangunan gedung yang dapat dibangun

dengan luas lahan yang dikuasai.

Gambar 18.

lustrasi KDB dan KLB

1) c) Persyaratan Teknis Bangunan Gedung

Komponen persyaratan teknis bangunan meliputi

1. Pengendalian Dampak Lingkungan Untuk Bangunan Gedung

Tertentu bagi bangunan gedung yang dapat menimbulkan

dampak penting terhadap lingkungan, termasuk di dalamnya

di luar bangunan rumah tinggal tunggal dan deret. Elemen

pengendalian dampak lingkungan adalah Analisis MengenaiDampak Lingkungan (AMDAL), dan Upaya Pengelolaan

Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkugan (UKL/UPL)

a. AMDAL adalah kajian mengenai dampak penting suatu

usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada

lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses

pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha

dan/atau kegiatan.b. UKL/UPL adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap

Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak berdampak penting

terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses

pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha

dan/atau kegiatan.

Keterangan: KDB: Luas lantai dasar per luas kapling / persil

KLB: Luas total lantai per luas kapling / persil

Luas lantai dasar

Luas Kapling

Luas TotalLantai =LuasLantaidasar +Luas

Lantai 2

Lantai 2

Lantai dasar

Kepadatan bangunan dalam perumahan /

ermukiman



18

2. Pembangunan bangunan gedung di atas dan/atau di bawah

tanah, air dan/atau prasarana/sarana umum yang dibangun

dengan memperhatikan kesesuaian lokasi, dampak bangunan

terhadap lingkungan, mempertimbangkan faktor

keselamatan, kenyamanan, kesehatan dan kemudahan bagi

pengguna bangunan, dan memiliki perizinan.

3. Persyaratan Keselamatan

a. persyaratan kemampuan Bangunan Gedung terhadap

beban muatan meliputi persyaratan struktur Bangunan

Gedung, pembebanan pada Bangunan Gedung, struktur

atas Bangunan Gedung, struktur bawah Bangunan

Gedung, pondasi langsung, pondasi dalam, keselamatan

struktur, keruntuhan struktur dan persyaratan bahan.

b. persyaratan kemampuan Bangunan Gedung terhadap

bahaya kebakaran meliputi sistem proteksi aktif (di luar

rumah tinggal tunggal dan rumah deret), sistem proteksi

pasif (di luar rumah tinggal tunggal dan rumah deret),

persyaratan jalan ke luar dan aksesibilitas untuk

pemadaman kebakaran, persyaratan pencahayaan

darurat, tanda arah ke luar dan sistem peringatan

bahaya, persyaratan komunikasi dalam Bangunan

Gedung, persyaratan instalasi bahan bakar gas dan

manajemen penanggulangan kebakaran.



19

A. Penangkal Petir

B Sprinkler

c. persyaratan kemampuan Bangunan Gedung terhadap

bahaya petir meliputi persyaratan instalasi proteksi petir

dan persyaratan sistem kelistrikan.

Gambar 19.

Ilustrasi Aspek Keselamatan Bangunan

4. Persyaratan Kesehatan

a. sistem penghawaan berupa ventilasi alami dan/atau

ventilasi mekanik/buatan sesuai dengan fungsinya.

b. pencahayaan berupa sistem pencahayaan alami

dan/atau buatan dan/atau pencahayaan darurat sesuai

dengan fungsinya



20

c. sanitasi dan penggunaan bahan bangunan berupa

sistem air minum dalam Bangunan Gedung, sistem

pengolahan dan pembuangan air limbah/kotor,

persyaratan instalasi gas medik (untuk sarana medik),

persyaratan penyaluran air hujan, persyaratan fasilitasi

sanitasi dalam Bangunan Gedung (saluran pembuangan

air kotor, tempat sampah, penampungan sampah

dan/atau pengolahan sampah).

Gambar 20.

Ilustrasi Sanitasi dalam Kaveling Rumah

5.

Persyaratan Kenyamanan

a. kenyamanan ruang gerak dan hubungan antar ruang

merupakan tingkat kenyamanan yang diperoleh dari

dimensi ruang dan tata letak ruang serta sirkulasi

antarruang yang memberikan kenyamanan bergerak

dalam ruangan.

b. kenyamanan kondisi udara dalam ruang merupakan

tingkat kenyamanan yang diperoleh dari temperatur dan

kelembaban di dalam ruang untuk terselenggaranya

fungsi Bangunan Gedung.

c. kenyamanan pandangan merupakan kondisi dari hak

pribadi pengguna yang di dalam melaksanakan



21

kegiatannya di dalam gedung tidak terganggu Bangunan

Gedung lain di sekitarnya.

d. kenyamanan terhadap tingkat getaran dan kebisingan

merupakan tingkat kenyamanan yang ditentukan oleh

satu keadaan yang tidak mengakibatkan pengguna dan

fungsi Bangunan Gedung terganggu oleh getaran

dan/atau kebisingan yang timbul dari dalam Bangunan

Gedung maupun lingkungannya.

Gambar 21. Ilustrasi Kenyamanan dalam Bangunan

6. Persyaratan Kemudahan

a. kemudahan hubungan ke, dari, dan di dalam Bangunan

Gedung tersedianya fasilitas dan aksesibilitas yangmudah, aman dan nyaman termasuk penyandang cacat,

anak-anak, ibu hamil dan lanjut usia.



22

b. kelengkapan sarana dan prasarana dalam pemanfaatan

Bangunan Gedung yaitu sarana hubungan vertikal antar

lantai yang memadai untuk terselenggaranya fungsi

Bangunan Gedung berupa tangga, ram, lift, tangga

berjalan (eskalator ) atau lantai berjalan (travelator ).

Gambar 22.

Ilustrasi Aspek Kemudahan Bangunan

2) Aspek Kondisi Jalan Lingkungan

Komponen jalan lingkungan meliputi:

1. Cakupan Pelayanan

a. Perlunya keterhubungan antar perumahan dalam lingkup

permukiman skala wilayah

1)

jalan lingkungan sekunder bagi kendaraan bermotor

beroda 3 (tiga) atau lebih.

2) Jalan lingkungan sekunder yang tidak diperuntukkan

bagi kendaraan bermotor beroda 3 (tiga) atau lebih.

b. Perlunya keterhubungan antar persil dalam perumahan

dalam skala kawasan

1) Jalan Lingkungan I, merupakan penghubung antara

pusat perumahan dengan pusat lingkungan I, atau pusat

lingkungan I dengan pusat lingkungan I dan akses

menuju jalan Lokal Sekunder III.



23

2) Jalan Lingkungan II, merupakan penghubung antara

pusat lingkungan I dengan pusat lingkungan II, atau

pusat lingkungan II dengan pusat lingkungan II dan akses

menuju jalan lingkungan I yang lebih tinggi tingkat

hirarkinya.

Gambar 23.

Ilustrasi Jaringan Jalan Lingkungan

2.

Kualitas Permukaan Jalan, mengacu dan menyesuaikan denganStandar Pelayanan Minimal Jalan

a. Kualitas jalan aspal

Baik: IRI ≤ 4

Sedang: IRI > 4 dan IRI ≤ 8

b. Kualitas jalan penmac (penetrasi macadam)

Baik: IRI ≤ 8

Sedang: IRI > 8 dan IRI ≤ 10 c. Jalan tanah/diluar perkerasan

Baik: IRI ≤ 10

Sedang: IRI > 10 dan IRI ≤ 12

Keterangan:

A. Jalan Lingkungan 1

B. Jalan Lingkungan 2

C. Jalan Lingkungan Sekunder di antara dua

klaster perumahan

A

A

B

C



24

IRI (International Roughness Index ) jalan adalah parameter

kekerasan permukaan jalan yang dihitung dari jumlah kumulatif

naik turunnya permukaan arah profil memanjang dibagi dengan

jarak/panjang permukaan.

Gambar 24.

Ilustrasi Jalan Aspal dan Beton/Penmac

Gambar 25. Ilustrasi Jalan Tanah



25

3) Aspek Kondisi Penyediaan Air Minum

Komponen penyediaan air minum meliputi:

1. Akses aman air minum

Syarat kesehatan air minum sesuai peraturan menteri yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan

a. Persyaratan fisika: sifat fisik air seperti bau, warna,

kandungan zat padat, kekeruhan, rasa, dan suhu

b. Persyaratan mikrobiologis: kandungan bakteri dalam air yaitu

bakteri E-Coli dan bakteri koliform,

c. Persyaratan kimiawi: kandungan mineral dalam air seperti

arsen, fluorida, sianida, khlorin, alumunium, mangan dan

mineral lainnya

2. Kebutuhan air minum

Kebutuhan minimal adalah 60 liter/orang/hari. Kebutuhan air

minum dapat dipenuhi dengan Sistem Penyediaan Air Minum

dengan jaringan perpipaan (SPAM) maupun Sistem Penyediaan Air

Minum Bukan Jaringan Perpipaan (SPAM BJP).

a. SPAM

SPAM merupakan satu kesatuan sistem fisik (teknik) dan non

fisik dari prasarana dan sarana air minum yang unit

distribusinya melalui perpipaan dan unit pelayanannya

menggunakan sambungan rumah/sambungan pekarangan,

hidran umum, dan hidran kebakaran

Gambar 26.

Ilustrasi Sistem Penyediaan Air Minum Jaringan Perpipaan

Komponen SPAM meliputi

1) Unit air baku dengan kapasitas Rencana 130% dari

kebutuhan rata-rata, dengan komponen

mata air

Keterangan: A. Sumber Air B. IPA C. Reservoir D. Hidran Umum E. Jaringan Perpipaan



26

air tanah

air permukaan (sungai, danau, laut)

air hujan

pipa transmisi air baku dari sumber air baku ke

Instalasi Pengolahan Air Minum (IPA)

2) Unit produksi dengan kapasitas rencana 120% dari


Bangunan Penangkap Mata Air

Bangunan Pengambilan Air Baku dari Air Tanah (Sumur)

Bangunan Saringan Pasir Lambat

Instalasi Pengolahan Air Minum

Pipa transmisi air minum dari IPA ke reservoir.

3) Unit distribusi dengan kapasitas rencana 115% - 300% dari


Reservoir (penampungan air sementara sebelum

didistribusikan)

Pipa distribusi dari reservoir ke unit pelayanan

4) Unit pelayanan dengan komponen

sambungan rumah

hidran umum

hidran kebakaran

b. SPAM BJP

SPAM BJP merupakan satu kesatuan sistem fisik (teknik) dan

non fisik dari prasarana dan sarana air minum baik bersifat

individual, komunal, maupun komunal khusus yang unit

distribusinya dengan atau tanpa perpipaan terbatas dan

sederhana, dan tidak termasuk dalam SPAM .

SPAM BJP meliputi:



27

Keterangan: A. Area Tempat Cuci Rumah B. Mesin Pompa Air

B.1 Pipa Hisap Air Bersih

C. Mesin Pompa Saringan C.1Pipa Saringan

Keterangan:

A. Atap Rumah

A.1 Talang Air Hujan

B. Bak Penampungan Air Hujan

B.1 Pipa Buangan Air Hujan

C. Bak Penyaring Air Hujan

D. Bak Pengendap Air Hujan

E. Mesin Pompa Air Hujan

F. Tandon Air / Profil Tank

G. Pipa Distribusi

H. Pagar Pengaman

Keterangan: A. Pipa dari Mata Air B. Bak Penampungan

C. Bak Kontrol / Pembubuh Bahan Kimia D. Pipa Peluap E. Pipa Distribusi

1) Sumur dangkal dan/atau Sumur Dalam

Gambar 27.

Ilustrasi Sumur Dangkal dan/atau Sumur Dalam

2)

Penampungan Air Hujan (PAH)

Gambar 28.

Ilustrasi PAH

3) Perlindungan Mata Air (PMA)

Gambar 29. Ilustrasi Perlindungan Mata Air



28

Keterangan:

A. Wadah Sarut dari Fiber

B. Sumber Air

C. Pipa Saringan

D. Mata Kran

E. Area Cuci Rumah

Keterangan: A. Atap Kaca / Konsensor Kaca B. Pipa dari sumber air

C. Stop Kran D. Pipa PVC E. Kran Air

F. Konstruksi bersi siku

4) Saringan Rumah Tangga (Sarut)

Gambar 30. Ilustrasi Sarut

5) Destilator Surya Atap Kaca

Gambar 31.

Ilustrasi Destilator Surya Atap Kaca

6) IPA sederhana

Gambar 32.

Ilustrasi IPA Sederhana



29

Keterangan: A. Terminal Tangki Air A.1Kran A.2Pipa Distribusi B. Mobil Tangki Air E. Pagar Pengaman D. Rumah

7) Terminal Air (mobil tangki / tangki air)

Gambar 33. Ilustrasi Terminal Air

4) Aspek Kondisi Drainase Lingkungan

Penyediaan jaringan drainaseadalahuntuk mengelola/mengendalikan

air permukaan (limpasan air hujan) sehingga tidak menimbulkan

masalah genangan, banjir dan kekeringan bagi masyarakat serta

bermanfaat bagi kelestarian lingkungan hidup. Yang disebut

genangan adalah terendamnya suatu kawasan lebih dari 30 cm

selama lebih dari 2 jam dan lebih dari 2 kali setahun).

Komponen Drainase Lingkungan meliputi:

1. Sistem Drainase yang terbentuk

a. Sistem drainase utama adalah jaringan saluran drainase

primer, sekunder, tersier beserta bangunan pelengkapnya

yang melayani kepentingan sebagian besar masyarakat.

pengelolaan/pengendalian banjir merupakan tugas dan

tanggung jawab pemerintah kota

b. Sistem sistem drainase lokal adalah saluran awal yang

melayani suatu kawasan kota tertentu seperti komplek, areal

pasar, perkantoran, areal industri dan komersial



30

Keterangan: A. Gorong - gorong

Gambar 34. Ilustrasi Sistem Drainase

2. Sarana Drainase

Sarana Drainase adalah bangunan pelengkap yang merupakanbangunan yang ikut mengatur dan mengendalikan sistem aliran

air hujan agar aman dan mudah melewati jalan, belokan daerah

curam, bangunan tersebut.

a. Gorong-gorong

Gambar 35.

Ilustrasi Gorong - gorong



31

b. Bangunan Pertemuan Air

Gambar 36.

Ilustrasi Bangunan Pertemuan Drainase

c. Bangunan Terjunan Air

Gambar 37.

Ilustrasi Bangunan Terjunan Air

d. Siphon

Gambar 38. Ilustrasi Siphon Drainase



32

Keterangan: A. Mesin Pompa B. Katrol Pengaman MesinPompa E. Pipa Inlet

e. Street Inlet

Gambar 39. Ilustrasi Street Inlet

f. Pompa

Gambar 40. Ilustrasi Pompa Air

g. Pintu Air

Gambar 41.

Ilustrasi Pintu Air

3. Prasarana Drainase

Prasarana Drainase adaalah lengkungan atau saluran air di

permukaan atau di bawah tanah, baik yang terbentuk secara

alami maupun dibuat oleh manusia, yang berfungsi menyalurkan

kelebihan air dari suatu kawasan ke badan air penerima.



33

a. Sumur Resapan

Gambar 42.

Ilustrasi Sumur Resapan

b. Kolam Tandon/kolam retensi

Gambar 43.

Ilustrasi Kolam Tandon

4. Konstruksi Drainase

a.

Saluran pasangan batu: umumnya digunakan pada daerah

yang mempunyai tekstur tanah yang relatif lepas, dan

mempunyai kemiringan yang curam.

Gambar 44.

Ilustrasi Saluran Pasangan Batu



34

b. Saluran beton: umumnya digunakan pada daerah yang

mempunyai topografi, yang terlalu miring atauterlalu datar,

serta mempunyai tekstur tanah yang relatif lepas.

Gambar 45.

Ilustrasi Saluran Beton

c. Saluran dengan perkuatan kayu: umumnya digunakan pada

daerah yang mempunyaai tekstur tanah yang sangat jelek

(gambut) dan selalu terjadi pergeseran (tanah bergerak).

Gambar 46.

Ilustrasi Saluran Perkuatan Kayu

5) Aspek Kondisi Pengelolaan Air Limbah

Komponen Pengelolaan Air Limbah meliputi:

1. Sistem Pengelolaan Air Limbah

a. Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat (SPAL-T) adalah

sistem pengelolaan air limbah sistem secara kolektif melalui

jaringan pengumpul dan diolah serta dibuang secara

terpusat.



35

Gambar 47. Ilustrasi Sistem Pengolahan Air Limbah Terpusat

b. Sistem Pengelolaan Air Limbah Setempat (SPAL-S) adalah

sistem pengelolaan air limbah secara individual dan/atau

komunal, melalui pengolahan dan pembuangan air Air limbah

limbah setempat.

Gambar 48. Ilustrasi Sistem Pengolahan Air Limbah Setempat

2.

Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah

a. Sarana dan Prasarana Pengelolaan Air Limbah Terpusat

1) Sarana Buangan Awal menjadi tanggung jawab pemilik

rumah



36

Kloset leher angsa dan kamar mandi

Gambar 49.

Ilustrasi Kloset Leher Angsa

MCK Umum

Gambar 50.

Ilustrasi MCK Umum

2) Unit Pelayanan menjadi tanggung jawab pemilik rumah

Sambungan Rumah

Lubang Inspeksi

3) Unit Pengumpulan menjadi tanggung jawab

pengembang/pemerintah Pipa retikulasi

Pipa induk

Bangunan Pelengkap

4) Unit Pengolahan menjadi tanggung jawab pengembang/

pemerintah, baik IPAL Komunal ataupun IPAL Kota

Fasilitas Utama IPAL

Fasilitas Pendukung IPAL



37

Zona Penyangga

Gambar 51.

Ilustrasi IPAL

5) Unit Pembuangan Akhir menjadi tanggung jawab

pengembang/pemerintah

Sarana pembuangan efluen

Sarana penampungan sementara lumpur hasil

pengolahan

b. Sarana dan Prasarana Pengelolaan Air Limbah Setempat

1) Sarana Buangan Awal menjadi tanggung jawab pemilik

rumah

Kloset leher angsa dan kamar mandi

MCK Umum

2) Unit Pengolahan Setempat menjadi tanggung jawab

pemilik rumah

Cubluk

Gambar 52. Ilustrasi Cubluk yang Terhubung dengan Kloset



38

Tangki septik dengan sistem resapan

Gambar 53.

Ilustrasi Tangki Septik

Biofilter

Gambar 54. Ilustrasi Biofilter

Unit pengolahan air limbah fabrikasi

Gambar 55.

Ilustrasi Unit Pengolahan Limbah Fabrikasi



39

Truk Tinja

3) Unit Pengangkutan menjadi tanggung jawab


Truk tinja

Gambar 56. Ilustrsi Truk Tinja

Motor roda tiga pengangkut tinja

Gambar 57.

Ilustrasi Motor Pengangkut Tinja

4)

Unit Pengolahan Lumpur Tinja menjadi tanggung jawab


Fasilitas Utama IPLT

Fasilitas Pendukung IPLT

Zona Penyangga

Gambar 58.

Ilustrasi IPLT

5) Unit Pembuangan Akhir menjadi tanggung jawab


Sarana pembuangan efluen



40

Sarana penampungan sementara lumpur hasil

pengolahan

6) Aspek Kondisi Pengelolaan Persampahan

Komponen dari pengelolaan persampahan meliputi:

1. Sistem Pengolahan Sampah yang saling terintegrasi

a. Pemilahan

Sistem pemilahan adalah kegiatan pengelompokan sampah

menjadi paling sedikit 5 (lima) jenis sampah yang terdiri atas:

sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun

serta limbah bahan berbahaya dan beracun

sampah yang mudah terurai

sampah yang dapat digunakan kembali

sampah yang dapat didaur ulang

sampah lainnya

b. Pengumpulan

Sistem pengumpulan adalah kegiatan mengambil dan

memindahkan sampah dari sumber sampah ke TPS atau TPS

3R.

c. Pengangkutan

Sistem pengangkutan adalah kegiatan membawa sampah dari

sumber atau TPS menuju TPST atau TPA dengan

menggunakan kendaraan bermotor atau tidak bermotor yang

didesain untuk mengangkut sampah.

d. Pengolahan

Sistem pengolahan adalah kegiatan mengubah karakteristik,

komposisi, dan/atau jumlah sampah.

e. Pemrosesan Akhir

Sistem pemrosesan akhir adalah kegiatan mengembalikan

sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke

media lingkungan secara aman.



41

Gambar 59.

Ilustrasi Sistem Persampahan

2.

Prasarana dan Sarana Pengolahan Sampah

a. Sarana Pemilahan

1) Kantong Sampah

2) Bak Sampah

Gambar 60. Ilustrasi Bak Sampah

3) Kontainer Sampah

Gambar 61.

Ilustrasi Kontainer Sampah



42

b. Sarana dan Prasarana Pengumpulan

1) Gerobak Sampah

Gambar 62.

Ilustrasi Gerobak Sampah

2)

Motor Sampah

Gambar 63. Ilustrasi Motor Pengangkut Sampah

3) Mobil Bak Sampah

Gambar 64.

Ilustrasi Mobil Bak Sampah



43

4) Perahu / Sampan Sampah

Gambar 65.

Ilustrasi Perahu Pengangkut Sampah

5) Tempat Penampungan Sementara (TPS)

Gambar 66. Ilustrasi TPS

c. Sarana Pengangkutan

1) Dump Truck

Gambar 67.

Ilustrasi Dump Truck



44

Keterangan:A - C : Tempat pemilahan sampah

D. Tempat pengkomposanE. Gudang bahan daur ulangF. Parkir

G. Ruang kantor

2) Armroll Truck

Gambar 68.

Ilustrasi Armroll Truck

3) Compactor Truck

Gambar 69.

Ilustrasi Compactor Truck

4)

Trailer Truck

Gambar 70.

Ilustrasi Trailer Truck

d. Prasarana Pengolahan

1) Tempat Pengolahan Sampah Dengan Prinsip 3R (TPS 3R)

Gambar 71. Ilustrasi Ruang Dalam TPS 3R



45

Keterangan: A - C : Tempat pemilahansampah D. Tempat pengkomposan E. Gudang bahan daur ulang

F. Tempat pengeringan sampah G. Ruang instalasi biogasH. Ruang kantorI. Ruang parkir

2) Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST)

Gambar 72.

Ilustrasi Ruang Dalam TPST

3) Stasiun Peralihan Antara (SPA) jika lokasi TPA jauhnya

lebih dari 25 km dari pusat permukiman.

Gambar 73.

Ilustrasi Kebutuhan Ruang pada SPA

e.

Prasarana Pemrosesan Akhir, yaitu TPA dengan sistemSanitary Landfill , Controlled Landfill , dan TPA dengan

menggukan teknologi ramah lingkungan.

Gambar 74. Ilustrasi TPA Sanitary Landfill



46

7) Aspek Kondisi Proteksi Kebakaran

Komponen Proteksi Kebakaran meliputi:

1. Prasarana Proteksi Kebakaran

a. Pasokan air yang diperoleh dari sumber alam (kolam air,

danau, sungai, sumur dalam) maupun buatan (tangki air,

kolam renang, reservoir air, mobil tangki air dan hidran).

Gambar 75. Ilustrasi Salah

Satu Bentuk Pasokan Air ke Hidran Kebakaran

b. jalan lingkungan yang memudahkan masuk keluarnya

kendaraan pemadam kebakaran, termasuk sirkulasi saat

pemadaman kebakaran di lokasi.

Gambar 76.

Ilustrasi Jalan Lingkungan yang Dilalui Kendaraan PemadamKebakaran

c. Sarana Komunikasi yang terdiri dari telepon umum dan alat-

alat lain yang dapat dipakai untuk pemberitahuan terjadinya

kebakaran baik kepada masyarakat maupun kepada Instansi

Pemadam Kebakaran.



47

Gambar 77.

Ilustrasi Sarna Komunikasai pada Pusat Pertokoan

d. Data tentang sistem proteksi kebakaran lingkungan yang

terletak didalam ruang kendali utama dalam bangunan gedung

yang terpisah dan mudah diakses.

2. Sarana Proteksi Kebakaran

a. Alat Pemadam Api Ringan (APAR).

Gambar 78. Ilustrasi APAR

b. Mobil pompa.

Gambar 79.

Ilustrasi Mobil Pompa Pemadam Kebakaran

c. Mobil tangga sesuai kebutuhan

Gambar 80.

Gambar 80. Ilustrasi Mobil Tangga Kebakaran

d. Peralatan pendukung lainnya.

C. TIPOLOGI PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH

Tipologi perumahan kumuh dan permukiman kumuh merupakan

pengelompokan perumahan kumuh dan permukiman kumuh berdasarkan



48

letak lokasi secara geografis. Tipologi perumahan kumuh dan permukiman

kumuh terdiri dari perumahan kumuh dan permukiman kumuh:

a. di atas air;

b.

di tepi air;

c. di dataran rendah;

d. di perbukitan; dan

e. di daerah rawan bencana.

Secara umum, pembagian tipologi perumahan kumuh dan permukiman

kumuh dapat dijelaskan sebagai berikut.

Tipologi Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh

NO TIPOLOGI LOKASI

1. perumahan kumuh dan

permukiman kumuh di

atas air

perumahan kumuh dan permukiman

kumuh yang berada di atas air, baik daerah

pasang surut, rawa, sungai ataupun laut.


permukiman kumuh di

tepi air


kumuh yang berada tepi badan air (sungai,

pantai, danau, waduk dan sebagainya),

namun berada di luar Garis Sempadan

Badan Air.


permukiman kumuh di

dataran rendah


kumuh yang berada di daerah dataran

rendah dengan kemiringan lereng < 10%.


permukiman kumuh di

perbukitan


kumuh yang berada di daerah dataran

tinggi dengan kemiringan lereng > 10 % dan

< 40%


permukiman kumuh di

daerah rawan bencana


kumuh yang terletak di daerah rawan

bencana alam, khususnya bencana alam

tanah longsor, gempa bumi dan banjir.



49

Perumahan / Permukiman Kumuh di Atas Air Perumahan / Permukiman Kumuh di Tepi Air

Perumahan/Permukiman Kumuh

di Dataran Rendah Perumahan/Permukiman Kumuh

di Perbukitan

Perumahan/Permukiman Kumuh

di Daerah Rawan Longsor Gambar 81. Tipologi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh



1

LAMPIRAN II




TENTANG



PENETAPAN LOKASI DAN PERENCANAAN PENANGANAN

A. UMUM

Penetapan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh wajib

didahului proses pendataan sesuai prosedur, yang dilakukan oleh

pemerintah daerah dengan melibatkan peran masyarakat. Proses pendataan

meliputi proses:

a. identifikasi lokasi; dan

b. penilaian lokasi.

Penetapan lokasi dilakukan oleh pemerintah daerah dalam bentuk keputusan

bupati/walikota atau gubernur khusus untuk Provinsi DKI Jakarta

berdasarkan hasil penilaian lokasi. Penetapan lokasi ditindaklanjuti dengan

perencanaan penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang

dilakukan oleh pemerintah daerah dengan melibatkan masyarakat.

Gambar 1. Skema Penetapan Lokasi

IDENTIFIKASI LOKASI

Identifikasi Kondisi Kekumuhan

menentukan tingkat kekumuhan padasuatu perumahan dan permukiman dengan

menemukenali permasalahan bangunangedung, sarana dan prasarana

pendukungnya.

Identifikasi Satuan Perumahan danPermukiman

Menentukan batasan atau lingkup entitasperumahan atau permukiman dari setiap

lokasi

Identifikasi Legalitas Lahan

menentukan status legalitas lahan padasetiap lokasi perumahan kumuh dan

permukiman kumuh sebagai dasar yangmenentukan bentuk penanganan.

Identifikasi Pertimbangan Lain

identifikasi terhadap beberapa hal lain yangbersifat non fisik untuk menentukan skala

prioritas penanganan perumahan &permukiman kumuh.

PROSEDUR PENDATAAN

dilakukan oleh pemerintah daerah

dengan melibatkan masyarakat

PENILAIANLOKASI

KondisiKekumuhan

LegalitasLahan

PertimbanganLain

LEGALISASIDAFTARLOKASI

Dlm bntkKeputusan Bup/Wal(gubernur utk DKI)

Dilengkapi TabelDaftar Lokasi &

Peta Sebaran



2

B. PROSEDUR PENDATAAN

Identifikasi lokasi dilakukan sesuai dengan prosedur pendataan identifikasi

lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh. Identifikasi lokasi

meliputi identifikasi terhadap:

a. satuan perumahan dan permukiman;

b. kondisi kekumuhan;

c. legalitas lahan; dan

d. pertimbangan lain

Prosedur pendataan identifikasi lokasi perumahan kumuh dan permukiman

kumuh dilakukan oleh pemerintah daerah yang bertanggung jawab dalam

penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman. Prosedur pendataan

juga dilakukan dengan melibatkan peran masyarakat pada lokasi yang

terindikasi sebagai perumahan kumuh dan permukiman kumuh. Prosedur

pendataan dilakukan dengan melibatkan instansi kecamatan/distrik,

kelurahan/desa, hingga rukun wilayah (RW), dan masyarakat pada lokasi

yang terindikasi sebagai perumahan kumuh dan permukiman kumuh.

Partisipasi masyarakat dalam pendataan dilakukan dengan melakukan

pengisian format isian identifikasi lokasi yang disebarkan dan dikumpulkan

oleh ketua RW. Setelah dilakukan pengisian, format isian identifikasi lokasi

dikumpulkan dan dilakukan rekapitulasi pada tingkat RW, dilanjutkan

dengan rekapitulasi pada tingkat kelurahan/desa, rekapitulasi pada tingkat

kecamatan/distrik, hingga rekapitulasi pada tingkat kabupaten/kota.

Dengan prosedur pendataan seperti ini diharapkan hasil pendataan akan

memiliki validitas dan akurasi yang tepat.

Secara skematis, prosedur pendataan perumahan kumuh dan permukiman

kumuh sebagaimana telah dijelaskan di atas dapat dilihat pada gambar

berikut ini.

1. Indikasi Perumahan

Kumuh dan

Permukiman Kumuh

Berdasarkan Desk

2. Pendataan Lokasi

Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh

yang Terindikasi

3. Rekapitulasi

Hasil

Pendataan

Masyarakat Pada

Lokasi

RW

Kelurahan/ Desa

Kecamatan/

Distrik

Kabupaten/ Kota

Rekapitulasi Tingkat RW

Rekapitulasi Tingkat

Kelurahan/ Desa


Kecamatan/ Distrik


Kabupaten/ KotaPenjelasan Format

Pendataan

Penjelasan Format

Pendataan

Penjelasan Format

Pendataan

Penjelasan &

Penyebaran Form

Isian Masyarakat



3

Gambar 2. Prosedur Pendataan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh

Untuk mendukung prosedur pendataan, pemerintah daerah menyiapkan

prosedur pendataan dan format isian identifikasi lokasi perumahan kumuh

dan permukiman kumuh. Prosedur pendataan dan format isian identifikasi

lokasi dapat dilihat sebagai berikut

Tabel 1. Format Isian Pendataan Identifikasi Lokasi Perumahan Kumuh Dan Permukiman

Kumuh

I.1. FORMAT ISIANA. DATA SURVEYORNama Surveyor : …………………………………………………………………………

Jabatan : ………………………………………………………………………… Alamat : ………………………………………………………………………… No. Telp. : ………………………………………………………………………… Hari/Tanggal Survei : ………………………………………………………

B. DATA RESPONDENNama Responden : …………………………………………………………………………

Jabatan : ………………………………………………………………………… Alamat : ………………………………………………………………………… No. Telp. : ………………………………………………………………………… Hari/Tanggal Pengisian :

…………………………………………………………………………

C. DATA UMUM LOKASINama Lokasi : ………………………………………………………………………… Luas Area : ………………………………………………………………………… Koordinat : ………………………………………………………………………… Demografis:

Jumlah Jiwa : ………………………………………………………………………… Jumlah Laki-Laki :

………………………………………………………………………… Jumlah Perempuan :

…………………………………………………………………………

Jumlah Keluarga : ………………………………………………………………………… Administratif:

RW : ………………………………………………………………………… Kelurahan : ………………………………………………………………………… Kecamatan : ………………………………………………………………………… Kabupaten : ………………………………………………………………………… Provinsi : …………………………………………………………………………

Permasalahan : ………………………………………………………………………… Potensi : …………………………………………………………………………

Tipologi : ………………………………………………………………………… Peta Lokasi :



4

D. KONDISI BANGUNAN1. Ketidakteraturan Bangunan

Kesesuaianbentuk, besaran,perletakan dantampilanbangunan denganarahan RDTR

76% - 100% bangunan pada lokasitidak memiliki keteraturan



Kesesuaian tatabangunan dantata kualitaslingkungandengan arahanRTBL




Mohon dapat dilampirkan 1 foto yang memperlihatkan ketidak-teraturanbangunan pada lokasi.………………………………………………………………………………………………… Mohon dapat dilampirkan Dokumen RDTR / RTBL yang menjadi rujukanpenataan bangunan…………………………………………………………………………………………………

2. Tingkat Kepadatan BangunanNilai KDB rata-rata bangunan

: ………………………………

Nilai KLB rata-ratabangunan

: ………………………………

Kesesuaian tingkatkepadatanbangunan (KDB,KLB dankepadatanbangunan) denganarahan RDTR danRTBL

76% - 100% kepadatan bangunanpada lokasi tidak sesuai ketentuan

51% - 75% kepadatan bangunan padalokasi tidak sesuai ketentuan

25% - 50% kepadatan bangunan padalokasi tidak sesuai ketentuan

Mohon dapat dilampirkan 1 foto yang memperlihatkan tingkat kepadatanbangunan pada lokasi.…………………………………………………………………………………………………

3.

Ketidaksesuaian dengan Persyaratan Teknis Bangunan

Persyaratanbangunan gedung

yang telah diatur

pengendalian dampak lingkungan

pembangunan bangunan gedung diatas dan/atau di bawah tanah, airdan/atau prasarana/sarana umum



5

keselamatan bangunan gedung

kesehatan bangunan gedung

kenyamanan bangunan gedung

kemudahan bangunan gedung

Kondisi bangunangedung padaperumahan danpermukiman

76% - 100% bangunan pada lokasitidak memenuhi persyaratan teknis



Mohon dapat dilampirkan 1 foto yang memperlihatkan ketidaksesuaiandengan persyaratan teknis bangunan pada lokasi.…………………………………………………………………………………………………

Mohon dapat dilampirkan Dokumen yang menjadi rujukan persyaratan teknisbangunan…………………………………………………………………………………………………

E. KONDISI JALAN LINGKUNGAN1. Cakupan Jaringan Pelayanan

LingkunganPerumahan danPermukiman yangdilayani oleh

Jaringan JalanLingkungan

76% - 100% area tidak terlayani oleh jaringan jalan lingkungan



Mohon dapat dilampirkan 1 gambar / peta yang memperlihatkan jaringan jalan lingkungan pada lokasi.…………………………………………………………………………………………………

2.

Kualitas Permukaan Jalan

Jenis permukaan jalan

jalan perkerasan lentur

jalan perkerasan kaku

jalan perkerasan kombinasi

jalan tanpa perkerasan

Kualitaspermukaan jalan

76% - 100% area memiliki kualitaspermukaan jalan yang buruk



Mohon dapat dilampirkan 1 foto yang memperlihatkan kualitas permukaan jalan lingkungan yang buruk (rusak).…………………………………………………………………………………………………

F. KONDISI PENYEDIAAN AIR MINUM1. Ketidaktersediaan Akses Aman Air Minum

Akses amanterhadap airminum (memilikikualitas tidakberwarna, tidakberbau, dan tidakberasa)

76% - 100% populasi tidak dapatmengakses air minum yang aman



Mohon dapat dilampirkan 1 foto yang memperlihatkan kualitas air minum



6

yang dapat diakses masyarakat.…………………………………………………………………………………………………

2. Tidak Terpenuhinya Kebutuhan Air Minum

Kapasitaspemenuhan

kebutuhan (60L/hari)

76% - 100% populasi tidak terpenuhikebutuhan air minum minimalnya



Mohon dapat dilampirkan 1 foto yang memperlihatkan kurang terpenuhinyakebutuhan air minum pada lokasi.…………………………………………………………………………………………………

G. KONDISI DRAINASE LINGKUNGAN1.

Ketidakmampuan Mengalirkan Limpasan Air

Genangan yangterjadi

lebih dari (tinggi 30 cm, selama 2 jamdan terjadi 2 x setahun)

kurang dari (tinggi 30 cm, selama 2 jam dan terjadi 2 x setahun)

Luas Genangan 76% - 100% area terjadigenangan>30cm, > 2 jam dan > 2 xsetahun

51% - 75% area terjadigenangan>30cm, > 2 jam dan > 2 x

setahun25% - 50% area terjadigenangan>30cm, > 2 jam dan > 2 xsetahun

Mohon dapat dilampirkan 1 foto yang memperlihatkan genangan pada lokasitersebut (bila ada).…………………………………………………………………………………………………

2. Ketidaktersediaan Drainase

saluran tersier

dan/atau saluranlokal pada lokasi

76% - 100% area tidak tersedia

drainase lingkungan51% - 75% area tidak tersediadrainase lingkungan

25% - 50% area tidak tersediadrainase lingkungan

Mohon dapat dilampirkan 1 foto yang memperlihatkan saluran tersierdan/atau saluran lokal pada lokasi.…………………………………………………………………………………………………

3.

Tidak Terpeliharanya Drainase

Jenispemeliharaansaluran drainase

yang dilakukan

Pemeliharaan rutin

Pemeliharaan berkala

Pemeliharaandrainasedilakukan pada

76% - 100% area memiliki drainaselingkungan yang kotor dan berbau





7

Mohon dapat dilampirkan 1 foto yang memperlihatkan kegiatan pemeliharaandrainase pada lokasi.…………………………………………………………………………………………………

4.

Ketidakterhubungan dengan Sistem Drainase Perkotaan

Komponen sistemdrainase yang adapada lokasi

Saluran primerSaluran sekunder

Saluran tersier

Saluran Lokal

Ketidakterhubungan saluran lokaldengan saluranpada hirarki diatasnya

76% - 100% drainase lingkungan tidakterhubung dengan hirarki di atasnya



Mohon dapat dilampirkan 1 foto yang memperlihatkan ketidakterhubungansaluran lokal dengan saluran pada hirarki di atasnya pada lokasi.…………………………………………………………………………………………………

5. Kualitas Konstruksi Drainase

Jenis konstruksidrainase

Saluran tanah

Saluran pasang batu

Saluran beton

KualitasKonstruksi

76% - 100% area memiliki kualitaskontrsuksi drainase lingkungan buruk



Mohon dapat dilampirkan 1 foto yang memperlihatkan kualitas konstruksidrainase yang buruk pada lokasi.…………………………………………………………………………………………………

H. KONDISI PENGELOLAAN AIR LIMBAH1. Sistem Pengelolaan Air Limbah yang Tidak Sesuai Standar Teknis

Sistem pengolahan

air limbah tidakmemadai(kakus/kloset

yang tidakterhubung dengantangki septik /IPAL)

76% - 100% area memiliki sistem

pengelolaan air limbah yang tidaksesuai standar teknis

51% - 75% area memiliki sistempengelolaan air limbah yang tidaksesuai standar teknis

25% - 50% area memiliki sistempengelolaan air limbah yang tidaksesuai standar teknis

Mohon dapat dilampirkan 1 dokumen memperlihatkan / menjelaskan sistempengelolaan air limbah pada lokasi.

…………………………………………………………………………………………………

2. Prasarana dan Sarana Air Limbah Tidak Sesuai Persyaratan Teknis

Prasarana danSaranaPengolahan AirLimbah yang AdaPada Lokasi

Kloset Leher Angsa Yang TerhubungDengan Tangki Septik

Tidak Tersedianya Sistem PengolahanLimbah Setempat atau Terpusat

KetidaksesuaianPrasarana dan

76% - 100% area memiliki prasaranadan sarana pengelolaan air limbah



8

SaranaPengolahan AirLimbah denganpersyaratan teknis

yang tidak memenuhi persyaratanteknis





Mohon dapat dilampirkan 1 foto yang memperlihatkan kondisi prasarana dansarana pengolahan air limbah pada lokasi yang tidak memenuhi persyaratantenis.…………………………………………………………………………………………………

I. KONDISI PENGELOLAAN PERSAMPAHAN1. Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai Persyaratan Teknis

Prasarana danSaranaPersampahan yangAda Pada Lokasi

Tempat Sampah

tempat pengumpulan sampah (TPS)atau TPS 3R

gerobak sampah dan/atau truksampah

tempat pengolahan sampah terpadu(TPST) pada skala lingkungan

KetidaksesusianPrasarana danSarana

PersampahandenganPersyaratan

Teknis

76% - 100% area memiliki prasaranadan sarana pengelolaan persampahantidak memenuhi persyaratan teknis



Mohon dapat dilampirkan 1 foto yang memperlihatkan masing-masingprasarana dan sarana persampahan pada lokasi yang tidak memenuhipersyaratan teknis.…………………………………………………………………………………………………

2. Sistem Pengelolaan Persampahan Tidak Sesuai Standar Teknis

Sistempersampahan(pemilahan,pengumpulan,pengangkutan,pengolahan)

76% - 100% area memiliki sistempengelolaan persampahan yang tidaksesuai standar teknis



Mohon dapat dilampirkan 1 foto yang memperlihatkan prasarana dan saranapersampahan pada lokasi.…………………………………………………………………………………………………

3. Tidak Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan

JenispemeliharaanSarana danPrasaranaPengelolaan

Pemeliharaan rutin

Pemeliharaan berkala



9

Persampahan yangdilakukan

PemeliharaanSarana danPrasarana

PengelolaanPersampahandilakukan pada

76% - 100% area memiliki sarpraspersampahan yang tidak terpelihara

51% - 75% area memiliki sarpras

persampahan yang tidak terpelihara25% - 50% area memiliki sarpraspersampahan yang tidak terpelihara

Mohon dapat dilampirkan 1 foto yang memperlihatkan kegiatan pemeliharaandrainase pada lokasi.…………………………………………………………………………………………………

J. KONDISI PROTEKSI KEBAKARAN1.

Ketidaktersediaan Sistem Proteksi Secara Aktif dan Pasif

Prasarana Proteksi

KebakaranLingkungan yangada

Pasokan air untuk pemadam

kebakaran jalan lingkungan yang memadai untuksirkulasi kendaraan pemadamkebakaran

sarana komunikasi

data tentang sistem proteksikebakaran

bangunan pos kebakaran

KetidaktersediaanPrasarana ProteksiKebakaran

76% - 100% area tidak memilikiprasarana proteksi kebakaran

51% - 75% area tidak memiliki

prasarana proteksi kebakaran25% - 50% area tidak memilikiprasarana proteksi kebakaran

Mohon dapat dilampirkan 1 foto yang memperlihatkan masing-masing sistemProteksi kebakaran pada lokasi/…………………………………………………………………………………………………

2. Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran

Sarana ProteksiKebakaranLingkungan yang

ada

Alat Pemadam Api Ringan (APAR).

mobil pompa

mobil tangga

peralatan pendukung lainnya

KetidaktersediaanSarana ProteksiKebakaran

76% - 100% area tidak memilikisarana proteksi kebakaran

51% - 75% area tidak memiliki saranaproteksi kebakaran

25% - 50% area tidak memiliki saranaproteksi kebakaran

Mohon dapat dilampirkan 1 foto yang sumber pasokan air untuk pemadaman

di lokasi.…………………………………………………………………………………………………

C. IDENTIFIKASI LOKASI

1. Identifikasi Satuan Perumahan dan Permukiman

Identifikasi satuan perumahan dan permukiman merupakan tahap

identifikasi untuk menentukan batasan atau lingkup entitas perumahan dan



10

permukiman dari setiap lokasi dalam suatu wilayah kabupaten/kota.

Penentuan satuan perumahan dan permukiman untuk perumahan dan

permukiman formal dilakukan dengan pendekatan fungsional melalui

identifikasi deliniasi. Penentuan satuan perumahan dan permukiman untuk

perumahan dan permukiman swadaya dilakukan dengan pendekatan

administratif, dimana:

a. Penentuan satuan perumahan swadaya dilakukan dengan pendekatan

administratif pada tingkat rukun warga.

b. Penentuan satuan permukiman swadaya dilakukan dengan pendekatan

administratif pada tingkat kelurahan/desa.

Gambar 3. Ilustrasi Perumahan dan Permukiman Formal serta Perumahan dan PermukimanSwadaya

2. Identifikasi Kondisi Kekumuhan

Identifikasi kondisi kekumuhan merupakan upaya untuk menentukan

tingkat kekumuhan pada suatu perumahan dan permukiman dengan

menemukenali permasalahan kondisi bangunan gedung beserta sarana dan

Perumahan Formal

PerumahanSwadaya

Permukiman Formal

PermukimanSwadaya



11

prasarana pendukungnya. Identifikasi kondisi kekumuhan dilakukan

berdasarkan kriteria perumahan kumuh dan permukiman kumuh.

3. Identifikasi Legalitas Lahan

Identifikasi legalitas lahan merupakan upaya untuk mengetahui status

legalitas lahan pada setiap lokasi perumahan kumuh dan permukiman

kumuh sebagai dasar untuk menentukan pola penanganan.

Identifikasi legalitas lahan meliputi aspek:

a. Status Penguasaan Lahan

Status penguasaan lahan merupakan kejelasan terhadap status

penguasaan lahan berupa:

1)

kepemilikan sendiri, dengan bukti dokumen sertifikat hak atas tanah

atau bentuk dokumen keterangan status tanah lainnya yang sah; atau

2) kepemilikan pihak lain (termasuk milik adat/ulayat), dengan bukti

izin pemanfaatan tanah dari pemegang hak atas tanah atau pemilik

tanah dalam bentuk perjanjian tertulis antara pemegang hak atas

tanah atau pemilik tanah dengan pemanfaat tanah.

b. Kesesuaian Dengan Rencana Tata Ruang

Kesesuaian dengan rencana tata ruang merupakan kesesuaian terhadap

peruntukan lahan dalam rencana tata ruang, dengan bukti Surat

Keterangan Rencana Kabupaten/Kota (SKRK).

4. Identifikasi Pertimbangan Lain

Identifikasi pertimbangan lain merupakan tahap identifikasi terhadap

beberapa hal lain yang bersifat non fisik untuk menentukan skala prioritas

penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh. Identifikasi

pertimbangan lain meliputi aspek:

a. Nilai Strategis Lokasi

Nilai strategis lokasi merupakan pertimbangan letak lokasi perumahan

atau permukiman pada:

1) fungsi strategis kabupaten/kota; atau

2) bukan fungsi strategis kabupaten/kota.

b.

Kependudukan

Kependudukan merupakan pertimbangan kepadatan penduduk pada

lokasi perumahan atau permukiman dengan klasifikasi:

1) rendah yaitu kepadatan penduduk di bawah 150 jiwa/ha;

2) sedang yaitu kepadatan penduduk antara 151 – 200 jiwa/ha;

3) tinggi yaitu kepadatan penduduk antara 201 – 400 jiwa/ha;

4) sangat padat yaitu kepadatan penduduk di atas 400 jiwa/ha;



12

c. Kondisi Sosial, Ekonomi, Dan Budaya

Kondisi sosial, ekonomi, dan budaya merupakan pertimbangan potensi

yang dimiliki lokasi perumahan atau permukiman berupa:

1) potensi sosial yaitu tingkat partisipasi masyarakat dalam mendukung

pembangunan;

2) potensi ekonomi yaitu adanya kegiatan ekonomi tertentu yang bersifat

strategis bagi masyarakat setempat; dan

3) potensi budaya yaitu adanya kegiatan atau warisan budaya tertentu

yang dimiliki masyarakat setempat.

D.

PENILAIAN LOKASI

Penilaian lokasi dilakukan untuk menilai hasil identifikasi lokasi terhadap

aspek:

1. Kondisi Kekumuhan

Penilaian lokasi berdasarkan aspek permasalahan kekumuhan terdiri

atas klasifikasi:

a. kumuh kategori ringan;

b.

kumuh kategori sedang; dan

c. kumuh kategori berat.

2. Legalitas Lahan

Penilaian lokasi berdasarkan aspek legalitas lahan terdiri atas klasifikasi:

a. status lahan legal; dan

b. status lahan tidak legal.

3. Pertimbangan Lain

Penilaian berdasarkan aspek pertimbangan lain terdiri atas:

a. pertimbangan lain kategori rendah;

b. pertimbangan lain kategori sedang; dan

c. pertimbangan lain kategori tinggi.

Formulasi penilaian lokasi dapat dilihat pada tabel berikut ini.



13

Tabel 2. Formula Penilaian Lokasi Berdasarkan Kriteria, Indikator dan Parameter Kekumuhan

ASPEK KRITERIA INDIKATOR PARAMETER NILAI SUMBER DATA

A. IDENTIFIKASI KONDISI KEKUMUHAN

1. KONDISIBANGUNANGEDUNG

a. KetidakteraturanBangunan

Tidak memenuhi ketentuan tata bangunan

dalam RDTR, meliputi pengaturan bentuk,besaran, perletakan, dan tampilan bangunanpada suatu zona; dan/atau

Tidak memenuhi ketentuan tata bangunan

dan tata kualitas lingkungan dalam RTBL,meliputi pengaturan blok lingkungan, kapling,bangunan, ketinggian dan elevasi lantai,konsep identitas lingkungan, konsep orientasi

lingkungan, dan wajah jalan.

76% - 100% bangunan pada

lokasi tidak memilikiketeraturan

5

Dokumen RDTR &RTBL, Format

Isian, Observasi



3



1

b. Tingkat KepadatanBangunan

KDB melebihi ketentuan RDTR, dan/atau

RTBL;

KLB melebihi ketentuan dalam RDTR,


Kepadatan bangunan yang tinggi pada lokasi, yaitu:

untuk kota metropolitan dan kota besar>250

unit/Ha

untuk kota sedang dan kota kecil >200

unit/Ha

76% - 100% bangunan

memiliki lepadatan tidaksesuai ketentuan

5

Dokumen RDTR &RTBL, Dokumen

IMB, FormatIsian, Peta Lokasi

51% - 75% bangunan


3

25% - 50% bangunan


1

c. Ketidaksesuaiandengan Persyaratan Teknis Bangunan

Kondisi bangunan pada lokasi tidak memenuhipersyaratan:

pengendalian dampak lingkungan

pembangunan bangunan gedung di atas

dan/atau di bawah tanah, air dan/atauprasarana/sarana umum

keselamatan bangunan gedung

kesehatan bangunan gedung

kenyamanan bangunan gedung

kemudahan bangunan gedung


lokasi tidak memenuhipersyaratan teknis

5

Wawancara,Format Isian,

Dokumen IMB,Observasi


lokasi tidak memenuhipersyaratan teknis

3

25% - 50% bangunan padalokasi tidak memenuhipersyaratan teknis

1

2. KONDISI JALANLINGKUNGAN

a. Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan

Sebagian lokasi perumahan atau permukimantidak terlayani dengan jalan lingkungan yang

76% - 100% area tidak

terlayani oleh jaringan jalan

5 Wawancara,Format Isian, Peta



14


sesuai dengan ketentuan teknis lingkungan Lokasi, Observasi


terlayani oleh jaringan jalanlingkungan

3


terlayani oleh jaringan jalanlingkungan

1

b. Kualitas Permukaan Jalan Lingkungan

Sebagian atau seluruh jalan lingkungan terjadikerusakan permukaan jalan pada lokasiperumahan atau permukiman

76% - 100% area memiliki

kualitas permukaan jalan yang buruk

5

Wawancara,

Format Isian, PetaLokasi, Observasi



3



1

3. KONDISIPENYEDIAANAIR MINUM

a. KetidaktersediaanAkses Aman AirMinum

Masyarakat pada lokasi perumahan danpermukiman tidak dapat mengakses air minum yang memiliki kualitas tidak berwarna, tidakberbau, dan tidak berasa

76% - 100% populasi tidak

dapat mengakses air minum yang aman

5


Observasi



3



1

b. Tidak TerpenuhinyaKebutuhan AirMinum

Kebutuhan air minum masyarakat padalokasiperumahan atau permukiman tidak mencapaiminimal sebanyak 60 liter/orang/hari


terpenuhi kebutuhan airminum minimalnya

5


Observasi



3



1



15


4. KONDISIDRAINASELINGKUNGAN

a. KetidakmampuanMengalirkanLimpasan Air

Jaringan drainase lingkungan tidak mampumengalirkan limpasan air sehingga menimbulkangenangan dengan tinggi lebih dari 30 cm selamalebih dari 2 jam dan terjadi lebih dari 2 kalisetahun

76% - 100% area terjadi

genangan>30cm, > 2 jamdan > 2 x setahun

5

Wawancara,Format Isian, PetaLokasi, Observasi



3



1

b. KetidaktersediaanDrainase

Tidak tersedianya saluran drainase lingkunganpada lingkungan perumahan atau permukiman,

yaitu saluran tersier dan/atau saluran lokal


tersedia drainase lingkungan

5

Wawancara,

Format Isian, PetaRIS, Observasi

51% - 75% area tidaktersedia drainase lingkungan 3


tersedia drainase lingkungan

1

c. Ketidakterhubungandengan SistemDrainase Perkotaan

Saluran drainase lingkungan tidak terhubungdengan saluran pada hirarki di atasnya sehinggamenyebabkan air tidak dapat mengalir danmenimbulkan genangan

76% - 100% drainase

lingkungan tidak terhubungdengan hirarki di atasnya

5

Wawancara,Format Isian, Peta

RIS, Observasi

51% - 75% drainase


3

25% - 50% drainase


1

d. Tidak TerpeliharanyaDrainase

Tidak dilaksanakannyapemeliharaan salurandrainase lingkungan pada lokasi perumahan ataupermukiman,baik:1. pemeliharaan rutin; dan/atau

2.

pemeliharaan berkala


drainase lingkungan yangkotor dan berbau

5

Wawancara,

Format Isian, PetaRIS, Observasi



3



1



16


e. Kualitas KonstruksiDrainase

Kualitas konstruksi drainase buruk, karenaberupa galian tanah tanpa material pelapis ataupenutup maupun karena telah terjadi kerusakan


kualitas kontrsuksi drainaselingkungan buruk

5


RIS, Observasi



3



1

5. KONDISIPENGELOLAAN

AIR LIMBAH

a. Sistem PengelolaanAir Limbah Tidak

Sesuai Standar Teknis

Pengelolaan air limbah pada lokasi perumahanatau permukiman tidak memiliki sistem yang

memadai, yaitukakus/kloset yang tidakterhubung dengan tangki septik baik secaraindividual/domestik, komunal maupun terpusat.


sistem air limbah yang tidak

sesuai standar teknis

5


RIS, Observasi


sistem air limbah yang tidaksesuai standar teknis

3


sistem air limbah yang tidaksesuai standar teknis

1

b. Prasarana danSarana PengelolaanAir Limbah TidakSesuai denganPersyaratan Teknis

Kondisi prasarana dan sarana pengelolaan airlimbah pada lokasi perumahan atau permukimandimana:1. kloset leher angsa tidak terhubung dengan

tangki septik;2. tidak tersedianya sistem pengolahan limbah

setempat atau terpusat


sarpras air limbah tidaksesuai persyaratan teknis

5


RIS, Observasi



3



1

6. KONDISIPENGELOLAAN

PERSAMPAHAN

a. Prasarana danSarana

Persampahan TidakSesuai denganPersyaratan Teknis

Prasarana dan sarana persampahan pada lokasiperumahan atau permukiman tidak sesuai

dengan persyaratan teknis, yaitu:1. tempat sampah dengan pemilahan sampah

pada skala domestik atau rumah tangga;2. tempat pengumpulan sampah (TPS) atau TPS

3R (reduce, reuse, recycle ) pada skala


sarpras pengelolaan

persampahan yang tidakmemenuhi persyaratanteknis

5


RIS, Observasi 51% - 75% area memiliki

sarpras pengelolaan

3



17


lingkungan;3. gerobak sampah dan/atau truk sampah

pada skala lingkungan; dan4. tempat pengolahan sampah terpadu (TPST)

pada skala lingkungan.

persampahan yang tidakmemenuhi persyaratanteknis


sarpras pengelolaanpersampahan yang tidakmemenuhi persyaratanteknis

1

b. Sistem PengelolaanPersampahan yang Tidak SesuaiStandar Teknis

Pengelolaan persampahan pada lingkunganperumahan atau permukiman tidak memenuhipersyaratan sebagai berikut:1. pewadahan dan pemilahan domestik;2.

pengumpulan lingkungan;3. pengangkutan lingkungan;4. pengolahan lingkungan


sistem persampahan tidaksesuai standar

5

Wawancara,Format Isian, PetaRIS, Observasi

51% - 75% area memilikisistem persampahan tidaksesuai standar

3


sistem persampahan tidaksesuai standar

1

c. TidakterpeliharanyaSarana danPrasaranaPengelolaanPersampahan

Tidak dilakukannya pemeliharaan sarana danprasarana pengelolaan persampahan pada lokasiperumahan atau permukiman, baik:1. pemeliharaan rutin; dan/atau2. pemeliharaan berkala


sarpras persampahan yangtidak terpelihara

5


RIS, Observasi



3



1

7. KONDISIPROTEKSIKEBAKARAN

a. KetidaktersediaanPrasarana ProteksiKebakaran

Tidak tersedianya prasarana proteksi kebakaranpada lokasi, yaitu:1. pasokan air;

2.

jalan lingkungan;3. sarana komunikasi;4. data sistem proteksi kebakaran lingkungan;

dan5. bangunan pos kebakaran


memiliki prasarana proteksikebakaran

5

Wawancara,Format Isian, PetaRIS, Observasi

51% - 75% area tidakmemiliki prasarana proteksikebakaran

3


memiliki prasarana proteksi

1



18


kebakaran

b. KetidaktersediaanSarana ProteksiKebakaran

Tidak tersedianya sarana proteksi kebakaranpada lokasi, yaitu:1. Alat Pemadam Api Ringan (APAR);2. mobil pompa;3. mobil tangga sesuai kebutuhan; dan4. peralatan pendukung lainnya


memiliki sarana proteksikebakaran

5


RIS, Observasi



3



1

B. IDENTIFIKASI LEGALITAS LAHAN

1.

LEGALITASLAHAN a.

Kejelasan StatusPenguasaan Lahan Kejelasan terhadap status penguasaan lahanberupa:1. kepemilikan sendiri, dengan bukti dokumen

sertifikat hak atas tanah atau bentukdokumen keterangan status tanah lainnya yang sah; atau

2. kepemilikan pihak lain (termasuk milikadat/ulayat), dengan bukti izin pemanfaatantanah dari pemegang hak atas tanah ataupemilik tanah dalam bentuk perjanjiantertulis antara pemegang hak atas tanahatau pemilik tanah dengan

Keseluruhan lokasi memilikikejelasan status penguasaanlahan, baik milik sendiriatau milik pihak lain

(+)


DokumenPertanahan,Observasi

Sebagian atau keseluruhan

lokasi tidak memilikikejelasan status penguasaanlahan, baik milik sendiriatau milik pihak lain

(-)

b. Kesesuaian RTR Kesesuaian terhadap peruntukan lahan dalamrencana tata ruang (RTR), dengan bukti IzinMendirikan Bangunan atau Surat KeteranganRencana Kabupaten/Kota (SKRK).

Keseluruhan lokasi berada

pada zona peruntukanperumahan/permukimansesuai RTR

(+)

Wawancara,Format Isian,RTRW, RDTR,

Observasi

Sebagian atau keseluruhan

lokasi berada bukan pada

zona peruntukanperumahan/permukimansesuai RTR

(-)

C. IDENTIFIKASI PERTIMBANGAN LAIN

1. PERTIMBANGANLAIN

a. Nilai StrategisLokasi

Pertimbangan letak lokasi perumahan ataupermukiman pada:

Lokasi terletak pada fungsi

strategis kabupaten/kota

5 Wawancara,Format Isian,



19


1. fungsi strategis kabupaten/kota; atau2. bukan fungsi strategis kabupaten/kota

Lokasi tidak terletak pada

fungsi strategiskabupaten/kota

1 RTRW, RDTR,Observasi

b. Kependudukan Pertimbangan kepadatan penduduk pada lokasiperumahan atau permukiman dengan klasifikasi:

1. rendah yaitu kepadatan penduduk di bawah150 jiwa/ha;

2. sedang yaitu kepadatan penduduk antara151 – 200 jiwa/ha;

3. tinggi yaitu kepadatan penduduk antara201 – 400 jiwa/ha;

4. sangat padat yaitu kepadatan penduduk diatas 400 jiwa/ha;

Untuk Metropolitan& Kota Besar

Kepadatan Penduduk pada

Lokasi sebesar >400 Jiwa/Ha

Untuk Kota Sedang & Kota Kecil


Lokasi sebesar >200 Jiwa/Ha

5


Statistik,Observasi

Kepadatan Penduduk padaLokasi sebesar 151 - 200 Jiwa/Ha

3


Lokasi sebesar <150 Jiwa/Ha

1

c. Kondisi Sosial,Ekonomi, danBudaya

Pertimbangan potensi yang dimiliki lokasiperumahan atau permukiman berupa:

1. potensi sosial yaitu tingkat partisipasimasyarakat dalam mendukungpembangunan;

2. potensi ekonomi yaitu adanya kegiatanekonomi tertentu yang bersifat strategis bagimasyarakat setempat;

3. potensi budaya yaitu adanya kegiatan atauwarisan budaya tertentu yang dimilikimasyarakat setempat

Lokasi memiliki potensi

sosial, ekonomi dan budayauntuk dikembangkan ataudipelihara

5


Observasi

Lokasi tidak memiliki potensi

sosial, ekonomi dan budayatinggi untuk dikembangkanatau dipelihara 1

Sumber: Tim Penyusun, 2015



20

Berdasarkan penilaian yang telah dilakukan berdasarkan formula penilaian

tersebut di atas, selanjutnya lokasi perumahan kumuh dan permukiman

kumuh dapat dikelompokkan dalam berbagai klasifikasi sebagaimana

ditunjukkan dalam tabel berikut.

Tabel 3. Formula Hasil Penilaian Penentuan Klasifikasi dan Skala Prioritas Penanganan

NILAI KETERANGAN BERBAGAI KEMUNGKINAN KLASIFIKASI

A1 A2 A3 A4 A5 A6 B1 B2 B3 B4 B5 B6 C1 C2 C3 C4 C5 C6

Kondisi Kekumuhan

71 – 95 Kumuh Berat X X X X X X

45 – 70 Kumuh Sedang X X X X X X

19 – 44 Kumuh Ringan X X X X X X

Legalitas Lahan

(+) Status Lahan Legal X X X X X X X X X

(-) Status Lahan TidakLegal

X X X X X X X X X

Pertimbangan Lain

7 – 9 Pertimbangan Lain Tinggi

X X X X X X

4 – 6 Pertimbangan LainSedang

X X X X X X

1 – 3 Pertimbangan LainRendah

X X X X X X

SKALA PRIORITAS

PENANGANAN =

1 1 4 4 7 7 2 2 5 5 8 8 3 3 6 6 9 9

Sumber: Tim Penyusun, 2015

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa:

1. Berdasarkan kondisi kekumuhan, suatu lokasi merupakan:

a. kumuh berat bila memiliki nilai 71-95;

b. kumuh sedang bila memiliki nilai 71-95;

c.

kumuh berat bila memiliki nilai 71-95;2. Berdasarkan pertimbangan lain, suatu lokasi memiliki:

a. pertimbangan lain tinggi bila memiliki nilai 7-9;

b. pertimbangan lain sedang bila memiliki nilai 4-6;

c. pertimbangan lain rendah bila memiliki nilai 1-3;

3. Berdasarkan kondisi kekumuhan, suatu lokasi memiliki:

a. status lahan legal bila memiliki nilai positif (+);

b.

status lahan tidak legal bila memiliki nilai negatf (-).

Berdasarkan penilaian tersebut, maka dapat terdapat 18 kemungkinan

klasifikasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh, yaitu:

1. A1 merupakan lokasi kumuh berat, dengan pertimbangan lain tinggi,

dan status lahan legal;



21

2. A2 merupakan lokasi kumuh berat, dengan pertimbangan lain tinggi,

dan status lahan tidak legal;

3. A3 merupakan lokasi kumuh berat, dengan pertimbangan lain sedang,


4.

A4 merupakan lokasi kumuh berat, dengan pertimbangan lain sedang,


5. A5 merupakan lokasi kumuh berat, dengan pertimbangan lain rendah,


6. A6 merupakan lokasi kumuh berat, dengan pertimbangan lain rendah,


7. B1 merupakan lokasi kumuh sedang, dengan pertimbangan lain tinggi,


8. B2 merupakan lokasi kumuh sedang, dengan pertimbangan lain tinggi,


9. B3 merupakan lokasi kumuh sedang, dengan pertimbangan lain sedang,


10. B4 merupakan lokasi kumuh sedang, dengan pertimbangan lain sedang,


11.

B5 merupakan lokasi kumuh sedang, dengan pertimbangan lain rendah,


12. B6 merupakan lokasi kumuh sedang, dengan pertimbangan lain rendah,


13. C1 merupakan lokasi kumuh rendah, dengan pertimbangan lain tinggi,


14. C2 merupakan lokasi kumuh rendah, dengan pertimbangan lain tinggi,


15. C3 merupakan lokasi kumuh rendah, dengan pertimbangan lain sedang,


16. C4 merupakan lokasi kumuh rendah, dengan pertimbangan lain sedang,


17. C5 merupakan lokasi kumuh rendah, dengan pertimbangan lain rendah,


18.

C6 merupakan lokasi kumuh rendah, dengan pertimbangan lain rendah,

dan status lahan tidak legal.

Berdasarkan berbagai klasifikasi tersebut, maka dapat ditentukan skala

prioritas penanganan, sebagai berikut:

Prioritas 1 yaitu untuk klasifikasi A1 dan A2;



22

Prioritas 2 yaitu untuk klasifikasi B1 dan B2;

Prioritas 3 yaitu untuk klasifikasi C1 dan C2;



Prioritas 6 yaitu untuk klasifikasi C3 dan C4;



Prioritas 9 yaitu untuk klasifikasi C5 dan C6.

E. PENETAPAN LOKASI

Penetapan lokasi dilakukan oleh pemerintah daerah dalam bentuk


Jakarta berdasarkan hasil penilaian lokasi. Keputusan bupati/walikota atau

keputusan gubernur khusus untuk Provinsi DKI Jakarta mengenai

penetapan lokasi dilengkapi dengan:

1. Tabel Daftar Lokasi

Tabel daftar lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh berisi

data terkait nama lokasi, luas, lingkup administratif, titik koordinat,

kondisi kekumuhan, status lahan dan prioritas penanganan untuk

setiap lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang

ditetapkan. Prioritas penanganan berdasarkan hasil penilaian aspek

pertimbangan lain

2. Peta Sebaran Lokasi

Peta sebaran lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh dibuat

dalam suatu wilayah kabupaten/kota atau provinsi khusus DKI Jakarta

berdasarkan tabel daftar lokasi.

Format kelengkapan penetapan lokasi perumahan kumuh dan permukiman

kumuh dapat dilihat pada tabel berikut ini.



24

Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5188);

4.

Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentangPembentukan Peraturan Perundang-undangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5234);

5.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan

Rakyat Nomor .../PRT/M/2015 tentang Peningkatan

Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh Dan

Permukiman Kumuh;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI/WALIKOTA ............. TENTANG

PENETAPAN LOKASI PERUMAHAN KUMUH DAN

PERMUKIMAN KUMUH DI KABUPATEN/KOTA ...............

KESATU : Lokasi Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh

merupakan satuan perumahan dan permukiman dalam

lingkup wilayah kabupaten/kota yang dinilai tidak laik huni

karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan

bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana

dan prasarana yang tidak memenuhi syarat;

KEDUA : Lokasi Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh

ditetapkan berdasarkan hasil pendataan yang dilakukan oleh

Pemerintah Daerah dengan melibatkan peran masyarakatmenggunakan Ketentuan Tata Cara Penetapan Lokasi

sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan

Umum dan Perumahan Rakyat Nomor .../PRT/M/2015

tentang Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh

Dan Permukiman Kumuh;

KETIGA : Lokasi Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh di

Kabupaten/Kota ..... ditetapkan sebagai dasar penyusunan

Rencana Penanganan Perumahan Kumuh Dan Permukiman

Kumuh di Kabupaten/Kota ....., yang merupakan komitmen

Pemerintah Daerah dalam mendukung Program Nasional

Pengentasan Permukiman Kumuh, termasuk dalam hal ini

Target Nasional Permukiman Tanpa Kumuh;

KEEMPAT : Lokasi Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh di

Kabupaten/Kota ..... meliputi sejumlah ... (terbilang .........)



26

Tabel 5. Format Daftar Lokasi sebagai Lampiran I

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN BUPATI/WALIKOTA .........................

NOMOR ...........................

TENTANG

PENETAPAN LOKASI PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH DI KABUPATEN/KOTA........................

NO NAMALOKASI

LUAS(HA)

LINGKUP ADMINISTRATIF KEPENDUDUKAN KOORDINAT KEKUMUHAN PERT. LAIN LEGALITASLAHAN

PRIORITAS

RT/RW KELURAHAN/DESA

KECAMATAN/DISTRIK

JUMLAH KEPA-DATAN

LINTANG BUJUR NILAI TINGK. NILAI TINGK.

1 Dabag 1,86 05/08 Condongcatur Depok - < 400 Jiwa /

Ha

7° 46'16,71"

7° 46'16,71"

46 Sedang 9 Tinggi Legal B1/ 2

2 Ngropoh 0,52 04/24 Condongcatur Depok - < 400 Jiwa /

Ha

7° 45'48,41"

110°24'

14,19"

35 Ringan 5 Sedang Legal C3 / 6

3

4

5

dst

Sumber: Olahan dari Profil Kawasan Permukiman Kumuh 2014



27

Gambar 2. Format Peta Sebaran Lokasi sebagai Lampiran II(Versi Tegak)

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN BUPATI/WALIKOTA NOMOR ....

TENTANG PENETAPAN LOKASI PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH

PETA SEBARAN

LOKASI PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUHDI KABUPATEN/KOTA

....

LEGENDA: PETA INSET:

BUPATI/WALIKOTA ............................

(Tanda Tangan)

Nama Lengkap (Tanpa gelar)

PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA .....

Skala, Orientasi, Proyeksi, Sistem

Grid, Datum

Judul Peta

Keterangan Lampiran SK Kepala

Daerah

Keterangan Legenda

Peta Inset

Tanda Tangan Kepala Daerah

Lambang dan Nama Kabupaten/Kota

Keterangan Koordinat

(Lintang & Bujur)


(Lintang & Bujur)

Garis Koordinat

(Lintang & Bujur)

SUMBER PETA:

Keterangan Sumber Peta



28

Gambar 3. Format Peta Sebaran Lokasi sebagai Lampiran II (Versi Horisontal)

Ketetapan lokasi dalam bentuk keputusan bupati/walikota atau keputusan

gubernur khusus untuk Provinsi DKI Jakarta dilakukan peninjauan ulang

paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun. Peninjauan ulang dilakukan

oleh pemerintah daerah untuk mengetahui pengurangan jumlah lokasi

dan/atau luasan perumahan kumuh dan permukiman kumuh sebagai hasil

dari penanganan yang telah dilakukan. Peninjauan ulang dilakukan melalui

proses pendataan. Hasil peninjauan ulang ditetapkan dalam bentuk


Jakarta.

F.

PERENCANAAN PENANGANAN

Perencanaan penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh

dilakukan oleh pemerintah daerah dengan melibatkan masyarakat sesuai

dengan hasil penetapan lokasi. Tahap perencanaan penanganan meliputi:

a. persiapan;

b. survei;

c. penyusunan data dan fakta;

d.

analisis;

e. penyusunan konsep penanganan; dan

f. penyusunan rencana penanganan

penyusunan rencana penanganan berupa rencana penanganan jangka

pendek, jangka menengah, dan/atau jangka panjang beserta

pembiayaannya.


Lintan & Buur


(Lintang & Bujur)

Garis Koordinat

(Lintang & Bujur)

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN BUPATI/WALIKOTA NOMOR ....

TENTANG PENETAPAN LOKASI PERUMAHAN KUMUH

DAN PERMUKIMAN KUMUH

PETA SEBARAN

LOKASI PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN

KUMUH DI KABUPATEN/KOTA ....

Skala, Orientasi, Proyeksi,

Sistem Grid, DatumPETA INSET

Judul Peta

Keterangan Lampiran SK

Kepala Daerah

Keterangan Legenda

Keterangan Sumber PetaSUMBER PETA:

Tanda Tangan Kepala

Daerah

BUPATI/WALIKOTA ............................

(Tanda Tangan)

lLambang dan NamaKabupaten/Kota

PEMERINTAH

.....

LEGENDA:Peta Inset



29

Dokumen perencanaan penanganan ditetapkan dalam bentuk peraturan

bupati/walikota atau gubernur khusus untuk Provinsi DKI Jakarta sebagai

dasar penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh.



1

LAMPIRAN III




TENTANG



POLA-POLA PENANGANAN

A. UMUM

Dalam upaya peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan

permukiman kumuh, Pemerintah dan/atau pemerintah daerah menetapkan

kebijakan, strategi, serta pola-pola penanganan yang manusiawi, berbudaya,

berkeadilan, dan ekonomis. Pola-pola penanganan ditentukan berdasarkan

hasil penilaian aspek kondisi kekumuhan dan aspek legalitas lahan.

Pola-pola penanganan direncanakan dengan mempertimbangkan tipologi

perumahan kumuh dan permukiman kumuh. Pola-pola penanganan

meliputi:

a. pemugaran;

b. peremajaan; dan

c. pemukiman kembali.

Pola-pola penanganan dilakukan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah

daerah sesuai dengan kewenangannya dengan melibatkan peran masyarakat.

Pola-pola penanganan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh

dan permukiman kumuh direncanakan dengan mempertimbangkan:

1. Hasil Penilaian Aspek Kondisi Kekumuhan dan Aspek Legalitas Lahan

Pertimbangan hasil penilaian aspek kondisi kekumuhan dan aspek

legalitas lahan diatur dengan ketentuan:

a. dalam hal lokasi memiliki klasifikasi kekumuhan berat dengan status

lahan legal, maka pola penanganan yang dilakukan adalah

peremajaan;

b. dalam hal lokasi memiliki klasifikasi kekumuhan berat dengan status

lahan ilegal, maka pola penanganan yang dilakukan adalah

pemukiman kembali;

c. dalam hal lokasi memiliki klasifikasi kekumuhan sedang dengan

status lahan legal, maka pola penanganan yang dilakukan adalah

peremajaan;



2

d. dalam hal lokasi memiliki klasifikasi kekumuhan sedang dengan

status lahan ilegal, maka pola penanganan yang dilakukan adalah

pemukiman kembali;

e. dalam hal lokasi memiliki klasifikasi kekumuhan ringan dengan

status lahan legal, maka pola penanganan yang dilakukan adalah

pemugaran;

f. dalam hal lokasi memiliki klasifikasi kekumuhan ringan dengan

status lahan ilegal, maka pola penanganan yang dilakukan adalah

pemukiman kembali

2. Tipologi Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh

Pertimbangan pola penanganan perumahan kumuh dan permukiman

kumuh berdasarkan tipologi diatur dengan ketentuan:

a. dalam hal lokasi termasuk dalam tipologi perumahan kumuh dan

permukiman kumuh di atas air, maka penanganan yang dilakukan

harus memperhatikan karakteristik daya guna, daya dukung, daya

rusak air serta kelestarian air;

b. dalam hal lokasi termasuk dalam tipologi perumahan kumuh dan

permukiman kumuh di tepi air, maka penanganan yang dilakukan

harus memperhatikan karakteristik daya dukung tanah tepi air,

pasang surut air serta kelestarian air dan tanah;

c. dalam hal lokasi termasuk dalam tipologi perumahan kumuh dan

permukiman kumuh di dataran rendah, maka penanganan yang

dilakukan harus memperhatikan karakteristik daya dukung tanah,

jenis tanah serta kelestarian tanah;

d.

dalam hal lokasi termasuk dalam tipologi perumahan kumuh dan

permukiman kumuh di perbukitan, maka penanganan yang dilakukan

harus memperhatikan karakteristik kelerengan, daya dukung tanah,

jenis tanah serta kelestarian tanah;

e. dalam hal lokasi termasuk dalam tipologi perumahan kumuh dan

permukiman kumuh di kawasan rawan bencana, maka penanganan

yang dilakukan harus memperhatikan karakteristik kebencanaan,

daya dukung tanah, jenis tanah serta kelestarian tanah.

Pola penanganan terhadap aspek bangunan gedung dan infrastruktur

pendukungnya berdasarkan tipologi perumahan kumuh dan permukiman

kumuh dapat dilihat pada tabel berikut ini.



3

Tabel 1 Pola Penanganan Bangunan dan Infrastruktur Pendukung pada Permukiman Kumuh Menurut Tipologinya

NO TIPOLOGI

PERMUKIMAN

KUMUH

BANGUNAN DAN

LINGKUNGAN

JALAN

LINGKUNGAN

DRAINASE PENYEDIAAN AIR

MINUM

PENGELOLAAN

AIR LIMBAH

PENGELOLAAN

PERSAMPAHAN

KEBAKARAN

1 Perumahan

kumuh dan

permukiman

kumuh di atas

air

membangun rumah

dengan sistem

panggung dengan

pondasi umpak

atau pondasi dalam

sesuai karakteristik

bangunan

intensitas

pemanfaatan ruang

untuk bangunan

disesuaikan dengan

ketentuan yang

berlaku

memanfaatkan

bahan bangunan,

khususnya untuk

pondasi, yang

punya ketahanan

terhadap daya

rusak air

pondasi jalan

dengan sistem

cerucuk

memanfaatkan

material jalan yang

punya ketahanan

terhadap daya

rusak air, bisa

tanpa perkerasan (

kayu, bambu) atau

dengan perkerasan

kaku (beton) sesuai

dengan

karakteristik lokal

dilengkapi dengan

bangunan:

o bronjong

o bangunan

pemecah ombak

sistem drainase

lokal dilengkapi

dengan pintu

air

memanfaatkan

material

saluran

drainase yang

punya

ketahanan

terhadap daya

rusak air, bisa

tanpa

perkerasan (

kayu, pasangan

batu) atau

dengan

perkerasan

kaku (beton)

sesuai dengan

karakteristik

lokal

sumber air

baku

diusahakan

memanfaatkan

air permukaan

setempat

sistem

distribusi jika

menggunakan

perpipaan,

maka:

pipa

sambungan

dipasang

menempel

pada

konstruksi

jalan /

drainase di

atas air; atau

pipa

sambungan

berada dibawah air

dan

memanfaatka

unit pengolahan

air limbah

setempat

ditempatkan:

secara

floating; atau

di bawah air

memanfaatkan

material yang

punya

ketahanan

terhadap daya

rusak air

unit pemipaan

jika

menggunakan

sistem

pengolahan air

limbah terpusat,

maka:

pipa

sambungan

dipasangmenempel

pada

konstruksi

Unit

pengumpulan

sampah seperti

TPS dapat

ditempatkan di

atas air

Unit

pengangkutan

sampah dapat

menggunakan

moda

transportasi air

Pasokan air

memanfaatka

n sumber air

setempat

Kendaraan

pemadam

kebakaran

dapat

menggunaka

n moda

transportasi

air



7

NO TIPOLOGI

PERMUKIMAN

KUMUH

BANGUNAN DAN

LINGKUNGAN

JALAN

LINGKUNGAN


MINUM

PENGELOLAAN

AIR LIMBAH

PENGELOLAAN

PERSAMPAHAN

KEBAKARAN

kumuh dan

permukiman

kumuh di

perbukitan

dengan sistem

panggung dengan

pondasi umpak

untuk bangunan

sederhana

intensitas

pemanfaatan ruang

untuk bangunan

disesuaikan denganketentuan yang

berlaku

memanfaatkan

bahan bangunan

sesuai dengan daya

dukung tanah

dengan sistem

konvensional

memanfaatkan

konstruksi

perkerasan yang

sesuai dengan

daya dukung

tanah

dilengkapi dengan

bangunan penahan

longsor

lokal dapat

dilengkapi

dengan

bangunan

terjunan

memanfaatkan

material

saluran

drainase

pada tekstur

tanah keras

adalah

saluran

tanah

pada tekstur

tanah yang

sangat jelek

(gambut)

adalah

saluran

perkuatan

kayu

pada daerah

curam adalahsaluran

pasangan

batu atau

baku

diusahakan

memanfaatkan

air permukaan

setempat, air

hujan, air tanah

dangkal dan air

tanah dalam

sistemdistribusi jika

menggunakan

perpipaan,

maka pipa

sambungan

berada di

bawah tanah

air limbah

setempat

ditempatkan:

secara

floating

memanfaatka

n material

yang punya

ketahananterhadap

daya rusak

air; atau

di bawah

tanah

memanfaatka

n material

sesuai daya

dukung

tanah

unit pemipaan

jika

menggunakan

sistem

pengolahan air

limbah terpusat,

maka pipa

sambungan

pengumpulan

sampah seperti

TPS dapat

ditempatkan di

atas atas tanah

Unit

pengangkutan

sampah dapat

menggunakanmoda

transportasi

darat

memanfaatka

n sumber air

setempat

Kendaraan

pemadam

kebakaran

dapat

menggunaka

n modatransportasi

darat



8

NO TIPOLOGI

PERMUKIMAN

KUMUH

BANGUNAN DAN

LINGKUNGAN

JALAN

LINGKUNGAN


MINUM

PENGELOLAAN

AIR LIMBAH

PENGELOLAAN

PERSAMPAHAN

KEBAKARAN

beton berada di bawah

tanah

5 Perumahan

kumuh dan

permukiman

kumuh di

daerah rawan

bencana

membangun rumah

dengan sistem

panggung dengan

pondasi umpak

untuk bangunan

sederhana

intensitas

pemanfaatan ruang

untuk bangunan

disesuaikan dengan

ketentuan yang

berlaku

memanfaatkan

bahan bangunan

sesuai dengan daya

dukung lahan

terhadap

kerawanan bencana

pada kondisi

tertentu

membutuhkan

rekayasa teknologibangunan

pondasi jalan:

pada kawasan

kerawanan

banjir (di atas

air / di tepi air)

dengan sistem

cerucuk

pada sisi

daratan dengan

sistem

konvensional

memanfaatkan

konstruksi

perkerasan yang

sesuai dengan

daya dukung lahan

terhadap

kerawanan

bencana

dilengkapi dengan

bangunan

pelengkap tertentusesuai dengan

kerawanan

bencana

sistem drainase

lokal dilengkapi

dengan

bangunan

tertentu sesuai

kerawanan

bencana:

banjir:

berupa

gorong-

gorong

dilengkapi

dengan

bronjong dan

pintu air

tsunami:

berupa

gorong-

gorong

dilengkapi

dengan

bronjong longsor:

berupa

bangunan

sumber air

baku

diusahakan

memanfaatkan

air permukaan

setempat, air

hujan, air tanah

dangkal dan

dalam

sistem

distribusi jika

menggunakan

perpipaan,

maka peletakan

pipa

sambungan

disesuaikan

dengan

kerawanan

bencananya

o rawan banjir

dan tsunami:sistem

jaringan pipa

dalam tanah

penempatan unit

pengolahan air

limbah setempat

sesuai dengan

kerawanan

bencananya:

rawan banjir

dan tsunami:

di bawah air,

di atas air,

atau di dalam

tanah dengan

memanfaatkan

material yang

punya

ketahanan

terhadap daya

rusak air

rawan longsor:

di atas tanah

dengan

memanfaatkanmaterial sesuai

daya dukung

tanah

Unit

pengumpulan

sampah seperti

TPS dapat

ditempatkan di

atas atas tanah

Unit

pengangkutan

sampah

disesuaikan

dengan

lokasinya:

di perairan

menggunakan

moda

transportasi

air

di daratan

menggunakan

moda

transportasi

darat

Pasokan air

memanfaatka

n sumber air

setempat

Kendaraan

pemadam

kebakaran

dapat

menggunaka

n moda

transportasi

darat



10

B. PEMUGARAN

Pemugaran dilakukan untuk perbaikan dan/atau pembangunan kembali

perumahan kumuh dan permukiman kumuh menjadi perumahan dan

permukiman yang layak huni. Pemugaran merupakan kegiatan perbaikan

rumah, prasarana, sarana, dan/atau utilitas umum. Pemugaran dilakukan

untuk mengembalikan fungsi sebagaimana semula. Pemugaran dilakukan

melalui tahap:

1. Pra Konstruksi

Pemugaran pada tahap pra konstruksi meliputi:

a. identifikasi permasalahan dan kajian kebutuhan pemugaran;

b. sosialisasi dan rembuk warga pada masyarakat terdampak;

c.

pendataan masyarakat terdampak;

d. penyusunan rencana pemugaran; dan

e. musyawarah untuk penyepakatan.

2. Konstruksi

Pemugaran pada tahap konstruksi meliputi:

a. proses pelaksanaan konstruksi; dan

b. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan konstruksi.

3.

Pasca Konstruksi

Pemugaran pada tahap pasca konstruksi meliputi:

a. pemanfaatan; dan


C. PEREMAJAAN

Peremajaan dilakukan untuk mewujudkan kondisi rumah, perumahan, dan


penghuni dan masyarakat sekitar. Peremajaan dilakukan melalui

pembongkaran dan penataan secara menyeluruh terhadap rumah,

prasarana, sarana, dan/atau utilitas umum. Peremajaan dilakukan dengan

terlebih dahulu menyediakan tempat tinggal sementara bagi masyarakat

terdampak. Peremajaan dilakukan melalui tahap:

1. Pra Konstruksi

Peremajaan pada tahap pra konstruksi meliputi:

a. identifikasi permasalahan dan kajian kebutuhan peremajaan;

b. penghunian sementara untuk masyarakat terdampak;



e. penyusunan rencana peremajaan; dan



11


2. Konstruksi

Peremajaan pada tahap konstruksi meliputi:


kesepakatan;

b. penghunian sementara masyarakat terdampak pada lokasi lain;

c. proses pelaksanaan konstruksi peremajaan pada lokasi permukiman

eksisting;

d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan konstruksi peremajaan; dan

e. proses penghunian kembali masyarakat terdampak.

3. Pasca Konstruksi

Peremajaan pada tahap pasca konstruksi meliputi:

a. pemanfaatan; dan


D. PEMUKIMAN KEMBALI

Pemukiman kembali dilakukan untuk mewujudkan kondisi rumah,

perumahan, dan permukiman yang lebih baik guna melindungi keselamatan

dan keamanan penghuni dan masyarakat. Pemukiman kembali dilakukan

melalui tahap:

1. Pra Konstruksi

Pemukiman kembali pada tahap pra konstruksi meliputi:

a. kajian pemanfaatan ruang dan/atau kajian legalitas lahan;

b. penghunian sementara untuk masyarakat di perumahan dan

permukiman kumuh pada lokasi rawan bencana;

c.

sosialisasi dan rembuk warga pada masyarakat terdampak;


e. penyusunan rencana pemukiman baru, rencana pembongkaran

pemukiman eksisting dan rencana pelaksanaan pemukiman kembali;

dan


2. Konstruksi

Pemukiman kembali pada tahap konstruksi meliputi:


kesepakatan;

b. proses legalisasi lahan pada lokasi pemukiman baru;

c. proses pelaksanaan konstruksi pembangunan perumahan dan

permukiman baru;



12

d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan konstruksi pemukiman

kembali;

e. proses penghunian kembali masyarakat terdampak; dan

f. proses pembongkaran pada lokasi pemukiman eksisting.

3.

Pasca Konstruksi

Pemukiman kembali pada tahap pasca konstruksi meliputi:

a. pemanfaatan; dan


Terkait dengan pola-pola penanganan perumahan kumuh dan permukiman

kumuh, dapat diidentifikasi penanganan fisik untuk bangunan dan

lingkungan serta prasarana dan sarana sesuai dengan bentuk peningkatan

kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang dapat dilihat

pada tabel di bawah ini.



13

Tabel 2. Penanganan Fisik Infrastruktur menurut Pola Penanganan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh

NOPROGRAM

PENANGANAN FISIKINFRASTRUKTUR

BENTUK-BENTUK PEMUGARAN BENTUK-BENTUK PEREMAJAANBENTUK-BENTUK

PEMUKIMAN KEMBALI

1 Bangunan Gedung Rehabilitasi bangunan gedung agar fungsidan massa bangunan kembali seusai kondisisaat awal dibangun

Perubahan fungsi dan massa bangunandari kondisi awal saat dibangun

Peningkatan kapasitas tampung daribangunan gedung

Pembangunan bangunangedung pada lokasi baru yang sesuai arahanrencana tata ruang dansesuai daya tampungnya

2 Jalan Lingkungan

Rehabilitasi jalan untuk mengembalikankondisi kemantapan jalan saat awaldibangun, seperti perbaikan struktur jalan

Perubahan fungsi jalan akibat adanyaperubahan fungsi kawasan yangdihubungkan

Peningkatan kapasitas jalanlingkungan, seperti: penambahan lajurdan/atau pelebaran badan jalandan/atau menghubungkan jaringan jalan yang pada lokasi yang samanamun belum tersambung

Pembangunan jalanlingkungan pada lokasibaru yang sesuai arahanrencana tata ruang

3 Penyediaan Air Minum Rehabilitasi unit penyediaan air minumuntuk mengembalikan kondisi sesuai denganpersyaratan teknis saat awaldibangun/disediakan, seperti penggantiankomponen pada unit-unit air baku, unitproduksi dan jaringan unit distribusi dan unitpelayanan

Peningkatan kapasitas dari unitpenyediaan air minum, sepertipenambahan komponen pada unit-unitair baku dan unit produksi

Peningkatan jangkauan pelayanan dariunit penyediaan air minum, seperti

penambahan/ perluasan jaringan unitdistribusi dan unit pelayanan

Penyediaan air minumpada lokasi baru yangsesuai arahan rencanatata ruang dan rencanainduk sektor air minum

4 Drainase Lingkungan Rehabilitasi sarana dan prasarana drainaseuntuk mengembalikan kondisi sesuai denganpersyaratan teknis saat awal

Peningkatan kapasitas/jumlah saranadan prasarana drainase, sepertipenambahan gorong-gorong,

Pembangunan drainaselingkungan pada lokasibaru yang sesuai arahan



14

NOPROGRAM

PENANGANAN FISIKINFRASTRUKTUR

BENTUK-BENTUK PEMUGARAN BENTUK-BENTUK PEREMAJAANBENTUK-BENTUK

PEMUKIMAN KEMBALI

dibangun/disediakan, seperti penggantiankomponen gorong-gorong, perbaikan strukturdrainase

penambahan pompa, penambahankapasitas kolam tandon, dan lainnya yang sejenis.

Peningkatan jangkauan pelayanan dari jaringan drainase, seperti pelebaransaluran atau dan/ataumenghubungkan jaringan drainasepada lokasi yang sama namun belum

tersambung

rencana tata ruang danrencana induk sektordrainase

5 Pengelolaan Air Limbah Rehabilitasi unit pengelolaan air limbahuntuk mengembalikan kondisi sesuai denganpersyaratan teknis saat awaldibangun/disediakan, seperti penggantiankomponen pada SPAL-T seperti komponenpemipaan, penggantian komponen padaSPAL-S seperti tangki septik, cubluk, biofiterdan komponen sejenis.

Peningkatan kapasitas dari unitpengelolaan air limbah, sepertipenambahan komponen pada SPAL-S

Peningkatan jangkauan pelayanan darisistem pemipaan pada SPAL-T

Pembangunan unitpengelolaan air limbahpada lokasi baru yangsesuai arahan rencanatata ruang dan rencanainduk sektor pengelolaanair limbah

6 PengelolaanPersampahan

Rehabilitasi unit pengelolaan persampahanuntuk mengembalikan kondisi sesuai denganpersyaratan teknis saat awal dibangun,seperti penggantian sarana dan prasaranapemilahan, pengumpulan, pengangkutan, danpengolahan.

Peningkatan kapasitas dari unitpengelolaan persampahan, sepertipenambahan komponen pewadahan,pengumpulan, dan pengolahan.

Peningkatan jangkauan pelayanan darisistem pengangkutan sampah

Pembangunan unitpengelolaan persampahanpada lokasi baru yangsesuai arahan rencanatata ruang dan rencanainduk sektor pengelolaanpersampahan

7 Proteksi Kebakaran Rehabilitasi unit proteksi kebakaran untukmengembalikan kondisi sesuai denganpersyaratan teknis saat awal dibangun,seperti penggantian sarana dan prasarana

Peningkatan kapasitas dari unitproteksi kebakaran, sepertipenambahan komponen sarana danprasarana proteksi kebakaran

Pembangunan unitproteksi kebakaran padalokasi baru yang sesuaiarahan rencana tataruang dan rencana induk



2

Dalam tahap perencanaan penanganan perumahan kumuh dan permukiman

kumuh, masyarakat dapat:

a.

berpartisipasi aktif dalam pembahasan yang dilaksanakan pada tahapan

perencanaan penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh;

b.

memberikan pendapat dan pertimbangan kepada instansi yang berwenang

dalam penyusunan rencana penanganan perumahan kumuh dan

permukiman kumuh;

c.

memberikan dukungan pelaksanaan rencana penanganan perumahan

kumuh dan permukiman kumuh pada lokasi terkait sesuai dengan

kewenangannya; dan/atau

d.

menyampaikan pendapat dan pertimbangan terhadap hasil penetapan

rencana penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh dengan

dasar pertimbangan berupa dokumen atau data dan informasi terkait yang

telah diajukan dalam proses penyusunan rencana.

3. Peran Masyarakat pada Tahap Peningkatan Kualitas

Peran masyarakat pada tahap peningkatan kualitas terhadap perumahan

kumuh dan permukiman kumuh dilakukan dalam proses pemugaran,

peremajaan, dan/atau pemukiman kembali. Dalam proses pemugaran,

peremajaan, dan/atau pemukiman kembali masyarakat dapat:

a.

berpartisipasi aktif dalam sosialisasi dan rembuk warga pada masyarakat

yang terdampak;

b.

berpartisipasi aktif dalam musyawarah dan diskusi penyepakatan rencana

pemugaran, peremajaan, dan/atau pemukiman kembali;

c.

berpartisipasi dalam pelaksanaan pemugaran, peremajaan, dan/atau

pemukiman kembali baik berupa dana, tenaga maupun material;

d.

membantu pemerintah daerah dalam upaya penyediaan lahan yang

berkaitan dengan proses pemugaran, peremajaan, dan/atau pemukiman

kembali terhadap rumah, prasarana, sarana, dan/atau utilitas umum;

e.

membantu menjaga ketertiban dalam pelaksanaan pemugaran, peremajaan,

dan/atau pemukiman kembali;

f.

mencegah perbuatan yang dapat menghambat atau menghalangi proses

pelaksanaan pemugaran, peremajaan, dan/atau pemukiman kembali;

dan/atau

g.

melaporkan perbuatan yang dapat menghambat atau menghalangi proses

pelaksanaan pemugaran, peremajaan, dan/atau pemukiman kembali

kepada instansi berwenang agar proses pemugaran, peremajaan, dan/atau

pemukiman kembali dapat berjalan lancar.



3

4.

Peran Masyarakat pada Tahap Pengelolaan

Dalam tahap pengelolaan perumahan kumuh dan permukiman kumuh,

masyarakat dapat:

a.

berpartisipasi aktif pada berbagai program pemerintah daerah dalam

pemeliharaan dan perbaikan di setiap lokasi perumahan kumuh dan

permukiman kumuh yang telah tertangani;

b.

berpartisipasi aktif secara swadaya dan/atau dalam kelompok swadaya

masyarakat pada upaya pemeliharaan dan perbaikan baik berupa dana,

tenaga maupun material;

c.

menjaga ketertiban dalam pemeliharaan dan perbaikan rumah serta

prasarana, sarana, dan utilitas umum di perumahan dan permukiman;

d.

mencegah perbuatan yang dapat menghambat atau menghalangi proses

pelaksanaan pemeliharaan dan perbaikan; dan/atau

e.

melaporkan perbuatan yang dapat menghambat atau menghalangi

pelaksanaan pemeliharaan dan perbaikan kepada instansi berwenang agar

proses pemeliharaan dan perbaikan dapat berjalan lancar.

5.

Kelompok Swadaya Masyarakat

Pelibatan kelompok swadaya masyarakat merupakan upaya untuk

mengoptimalkan peran masyarakat dalam peningkatan kualitas terhadap

perumahan kumuh dan permukiman kumuh. Kelompok swadaya masyarakat

dibentuk oleh masyarakat secara swadaya atau atas prakarsa pemerintah.

Pembentukan tidak perlu dilakukan dalam hal sudah terdapat kelompok

swadaya masyarakat yang sejenis. Pembentukan kelompok swadaya masyarakat

disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh berbasis

masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah

dapat mengikuti siklus sebagai berikut.



Gambar 1. Siklus Pengembangan Kawasan Permukiman Berbasis Masyarakat

C.

KEARIFAN LOKAL

Kearifan lokal merupakan petuah atau ketentuan atau norma yang

mengandung kebijaksanaan dalam berbagai perikehidupan masyarakat

setempat sebagai warisan turun temurun dari leluhur. Peningkatan kualitas

perumahan kumuh dan permukiman kumuh di daerah perlu dilakukan dengan

mempertimbangkan kearifan lokal yang berlaku pada masyarakat setempat

dengan tidak bertentangan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pertimbangan kearifan lokal dalam

peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh di daerah

dapat diatur lebih lanjut dalam peraturan daerah.

draft rapermen gabungan

Documents