BAB III

ETIKA PROFESI

Etika secara umum didefinisikan sebagai perangkat prinsip moral atau nilai. Masing-masing orang memiliki perangkat nilai tersebut antara lain: kejujuran, integritas, mematuhi janji, loyalitas, keadilan, kepedulian kepada orang lain,menghargai orang lain,menjadi warga yang bertanggung jawab,mencapai yang terbaik,dan lain-lain.

Kebutuhan akan etika dalam masyarakat cukup penting karena pada dasarnya berhubungan dengan hukum.

Sebagian besar orang mendefinisikan perilaku tidak etis sebagai perilaku yang berbeda dari sesuatu yang seharusnya dilakukan .Terdapat dua alasan mengapa orang bertindak tidak etis :

standar etika seseorang berbeda dari masyarakat umum.

seseorang memilih bertindak semaunya .

Etika dalam bisnis harus menjamin suatu perilaku sebagai berikut :

Apakah itu kebenaran

Apakah itu adil untuk semua yang berkepentingan .

Akankah itu menambah goodwill dan hubungan yang lebih baik.

Akankah itu menguntungkan semua yang berkepentingan .

Dilema etika adalah situasi yang dihadapi seseorang dimana keputusan mengenai perilaku yang layak harus dibuat.

Semakin majunya perkembangan jaman, maka dikembangkan kerangka formal untuk memecahkan dilema etika yang dinamakan pendekatan enam langkah :

1. Mendapatkan fakta-fakta yang relevan

2. Menentukan isu-isu etika dari fakta-fakta

3. Menentukan siapa dan bagaimana orang atau kelompok yang dipengaruhi oleh dilema

4. Menentukan alternatif yang tersedia bagi orang yang harus memecahkan dilema

5. Menentukan konsekuensi yang mungkin dari setiap alternatif

6. Menetapkan tindakan yang tepat

Kebutuhan akan kepercayaan publik akan kualitas jasa yang diberikan profesi, terlepas dari yang dilakukan secara perorangan. Bagi akuntan publik, penting untuk meyakinkan klien dan pemakai laporan keuangan atas kualitas audit dan jasa lainnya karena pemakai tidak memiliki kompetensi dan waktu untuk mengevaluasi pekerjaan akuntan publik. Akuntan publik mempunyai hubungan profesional yang berbeda dengan profesional lain. Profesional lain hanya bertanggung jawab kepada klien yang ditanganinya sedangkan akuntan publik ditugaskan dan dibayar oleh yang mengeluarkan laporan keuangan ( klien ) sedangkan yang mendapat manfaat dari audit adalah pemakai laporan keuangan yang umumnya tidak pernah berhubungan dengan auditor .

Terdapat beberapa cara bagi profesi akuntan publik dan masyarakat untuk mendorong para akuntan publik agar berprilaku secara benar dan untuk melaksanakan audit beserta jasa-jasa yang berkaitan dengan profesinya dengan standar mutu yang tinggi yaitu :

1. Kode Perilaku Profesional .

Merupakan ketentuan umum mengenai perilaku yang ideal atau peraturan khusus yang menguraikan berbagai tindakan yang tidak dapat dibenarkan . Menurut AICPA kode perilaku profesional terdiri dari :

prinsip-prinsip, meliputi lima prinsip yang harus dipatuhi oleh semua anggota AICPA yaitu tanggung jawab, kepentingan masyarakat, integritas, kemahiran, lingkup dan sifat jasa dan satu prinsip untuk anggota AICPA yang memberikan jasa atestasi yaitu obyektivitas dan independensi .

peraturan perilaku, meliputi standar minimum perilaku praktisi yang ditetapkan profesi dan merupakan keharusan .

interpretasi, tidak merupakan keharusan tetapi praktisi harus memahaminya

ketetapan etika, penjelasan dan jawaban yang diterbitkan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan peraturan perilaku yang diajukan oleh praktisi dan lainnya.tidak merupakan keharusan tapi praktisi harus memahaminya.

Penerapan Peraturan Perilaku Peraturan 101- Independensi.

Anggota dalam praktek publik harus bersikap independen dalam melaksanakan jasa profesionalnya seperti disyaratkan menurut standar yang disusun oleh lembaga-lembaga yang dibentuk oleh dewan .

Beberapa konflik independensi yang biasa timbul :

1. Kepentingan keuangan .

Peraturan ini berlaku bagi partner atau pemegang saham tetapi untuk non partner berlaku jika mereka terlibat dalam penugasan .

Berlaku bagi Pemilikan langsung dan untuk pemilikan tidak langsung jika jumlahnya material . Materialitas harus dipertimbangkan dalam hubungannya dengan kekayaan pribadi anggota dan penghasilannya.Interpretasi dari independensi adalah sebagai berikut :

pinjaman antara KAP dengan klien dilarang kecuali jumlahnya kecil, hipotek rumah, atau pinjaman tanpa agunan . Kepentingan keuangan pada hubungan saudara dilarang kecuali kontak jarang terjadi atau letaknya yang terpisah secara geografis . Hubungan investor atau investee bersama dengan klien dilarang kecuali jumlahnya maksimal 5 % dari total aktiva . Mantan partner atau pemegang saham boleh mengadakan hubungan dengan klien

Tidak diperkenankan seorang anggota menjadi direktur atau pengurus perusahaan klien kecuali untuk organisasi nirlaba atau sepanjang profesinya bersifat kehormatan. Tuntutan antara sebuah KAP dengan kliennya dilarang Jasa pembukuan dan audit untuk klien yang sama oleh sebuah KAP diijinkan dengan syarat : 1. Klien harus menerima tanggung jawab penuh atas laporan keuangan .

2. Akuntan publik tidak berperan sebagai pegawai atau manajemen perusahaan 3. Dalam pemeriksaan harus sesuai dengan standar auditing yang berlaku umum Honor audit tidak boleh dibayar oleh manajemen kecuali auditor pemerintah atau komite audit

Integritas dan Obyektifitas

Peraturan 102

Auditor harus mempertahankan integritas dan obyektifitas dan bebas dari perbedaan kepentingan dan tidak dengan sengaja salah mengemukakan fakta-fakta atau mendelegasikan pertimbangan-pertimbangannya pada orang lain .

Standar-standar teknis

Peraturan 201 - standar umum

Anggota harus mentaati standar -standar berikut dan interpretasinya yaitu : kompetensi profesional, kepedulian profesional, perencanaan dan pengwasan, dan data relevan yang mencukupi.

Ketaatan pada standar

Peraturan 202

Anggota yang melaksanakan audit, penelaahan, kompilasi, bantuan manajemen, perpajakan , atau jasa profesional lainnya harus taat pada standar yang diumumkan oleh lembaga yang ditetapkan dewan .

Prinsip Akuntansi

Peraturan 203

Anggota tidak dibenarkan menyatakan laporan keuangan tidak menyimpang dari GAAP atau menyatakan tidak mengetahui setiap modifikasi yang material jika laporan keuangan menyimpang dari prinsip akuntansi ditetapkan oleh badan perumus yang ditunjuk dewan. Dan kalau ada penyimpangan atau yang dapat menyebabkan penyimpangan maka dia harus menjelaskan mengenai penyimpangan tersebut, akibatnya, alasan mengapa menyatakan penyimpangan.

Kerahasiaan

Peraturan 301

Anggota dalam praktek publik tidak dibenarkan mengungkapkan semua informasi rahasia klien tanpa ijin khusus dari klien .

Terdapat empat pengecualian yang berkaitan dengan tanggung jawab yang lebih penting dari sekedar mempertahankan hubungan rahasia dengan klien yaitu :

1. Kewajiban sehubungan dengan standar teknis

2. Dakwaan pengadilan 3. Penelaahan sejawat 4. Tanggapan kepada divisi etik.Honor bersyarat

Peraturan 302

Anggota dalam praktek publik tidak boleh membuat honor bersyarat untuk setiap jasa profesional atau menerima ongkos dari klien yang anggota perusahaannya juga melakukan ; audit atau penelaahan, kompilasi, Pemeriksaan prospektif .

Tindakan yang mendatangkan aib Peraturan 501- tindakan tercela

Anggota tidak akan melakukan tindakan yang mendatangkan aib bagi profesinya .

Interpretasi dari tindakan yang mendatangkan aib diatas adalah sebagai berikut :

1. Menahan catatan klien setelah mereka meminta

2. Melakukan diskriminasi berdasarkan ras, warna kulit, agama, jenis kelamin dan lainnya3. Jika melakukan audit atas badan pemerintah yang prosedurnya lain dari GAAS , auditor tidak mengikuti keduanya kecuali dinyatakan dan beserta alasannya pada laporan Periklanan dan Penawaran

Peraturan 502

Anggota tidak dibenarkan melakukan periklanan dan penawaran yang bersifat mendustai, menyesatkan dan menipu. Dan penawaran yang menggunakan pemaksaan, desakan yang berlebihan, dan hasutan dilarang .

Komisi dan Honor Perujukan

Peraturan 503 -A. Komisi yang dilarang

Anggota tidak diperkenankan merekomendasi atau mereferensi produk atau jasa yang pihak lain bagi klien atau yang disediakan oleh klien demi untuk memperoleh komisi atau menerima komisi , apakah anggota atau perusahaan anggota juga memberikan jasa kepada klien untuk audit atau penelaahan, kompilasi, pemeriksaan prospektif .

Peraturan 503 -B. Pengungkapan komisi yang diijinkan

Anggota diijinkan untuk memberikan jasa dengan menerima komisi dan harus mengungkapkan kepada siapa merekomendasikannya.

Bentuk dan Nama praktek

Peraturan 505

Anggota dapat membuka praktek dalam bentuk perusahaan perorangan, persekutuan, atau perseroan profesional sesuai dengan ketentuan dewan dan tidak diperkenankan membuka praktek dengan nama yang menyesatkan dan tidak boleh menyebut dirinya sebagai AICPA kecuali semua partner dan pemegang sahamnya anggota dari lembaga tersebut .

BAB IV

KEWAJIBAN HUKUM Faktor-faktor pokok yang mendorong kewajiban hokum terhadap Akuntan Publik antara lain : Kesadaran pengguna laporan keuangan akan tanggung jawab akuntan public Kesadaran divisi-divisi SEC untuk melindungi kepentingan stockholder

Auditing dan akuntansi yang semakin kompleks sehubungan dengan peningkatan ukuran bisnis, globalisasi, dan intrik operasi bisnis

Konsep kewajiban deep pocket Pengadilan kesulitan memahami dan menafsirkan masalah teknis akuntansi dan audit.Kewajiban hukum auditor kepada klien adalah mencegah penipuan dan/atau pelanggaran kontrak yang bisa mempengaruhi hasil-hasil pekerjaan .

Penyebab utama tuntutan hukum terhadap KAP adalah kurangnya pemahaman pemakai laporan keuangan tentang perbedaan antara kegagalan bisnis , kegagalan audit, dan risiko audit

Definisi berikut akan menjelaskan perbedaannya:

kegagalan bisnis, terjadi jika perusahaan tidak mampu membayar kewajibannya .

kegagalan audit, terjadi jika auditor mengeluarkan pendapat yang salah karena gagal memenuhi syarat - syarat GAAS .

risiko audit, terjadi jika auditor menyimpulkan laporan keuangan secara wajar sedangkan kenyataannya laporan tersebut salah saji secara material .

Standar ketelitian yang sering disebut konsep kehati-hatian (prudent person) menjelaskan bahwa auditor hanya menjamin itikad baik dan integritas dan bertanggung jawab atas kecerobohan , itikad buruk atau ketidak jujuran dan auditor terbebas dari kerugian akibat kekeliruan dalam pertimbangan.Bidang kewajiban hukum auditor dapat digolongkan sebagai berikut :

Kewajiban kepada klienKewajiban terhadap klien timbul karena kegagalan untuk melaksanakan tugas audit sesuai waktu yang disepakati, pelaksanaan audit yang tidak memadai, gagal menemukan kesalahan, dan pelanggaran kerahasiaan oleh akuntan publik.

Apabila terdapat tuntutan auditor dapat mengajukan pembelaan yaitu :

1. Tidak adanya kewajiban melaksanakan pelayanan, dalam hal ini tidak dinyatakan dalam surat penugasan/kontrak.

2. Tidak ada kelalaian dalam pelaksanaan kerja , mengklaim bahwa auditor telah mengikuti GAAS .3. Kelalaian kontribusi, dalam hal ini menjamin jika klien melakukan kewajiban/tindakan tertentu ,tidak akan terjadi kerugian 4. Ketiadaan hubungan timbal balik, antara pelanggaran auditor terhadap standar kesungguhan dengan kerugian yang dialami klien .Kewajiban terhadap pihak ketiga menurut Common LawPihak ketiga yang terdiri dari pemegang saham, calon pemegang saham, pemasok, bankir dan kreditor lain, karyawan, dan pelanggan. Konsep kewajiban tersebut antara lain sebagai berikut :

Doktrin ultramares, Kewajiban dapat timbul jika pihak ketiga primary beneficiary atau orang yang harus diberikan informasi audit

Pemakai yang dapat diketahui sebelumnya, orang yang mengandalkan keputusannya pada laporan keuangan .

Foreseeable users, pemakai yang dapat diketahui lebih dahulu mempunyai hak yang sama dengan pemakai laporan keuangan yang mepunyai hubungan kontrak .

Kewajiban perdata menurut hukum sekuritas federal 1. Securities Act tahun 1933, persyaratan pelaporan untuk perusahaan yang mengeluarkan efek-efek baru. Peraturan membolehkan pihak ketiga menggugat auditor jika laporannya menyesatakan dan tidak mempunyai beban pembuktian hal tersebut, sementara auditor dapat membela jika audit telah memadai dan pemakai laporan tidak menderita kerugian .

2. Securities Exchange Act tahun 1934, persyaratan penyampaian laporan tahunan setiap perusahaan yang sahamnya diperdagangkan di bursa. Akibat tuntutan ini SEC dapat mencabut ijin praktek dari KAP yang yang melakukan kesalahan.

3. Racketeer Influenced and Corrupt Organization Act 1970, peraturan ini ditujukan untuk kriminalitas tetapi auditor sering dituntut berdasarkan peraturan ini .

4. Foreign Corrupt Practice Act tahun 1977, larangan pemberian uang suap kepada pejabat di luar negeri untuk mendapatkan pengaruh dan mempertahankan hubungan usaha

Kewajiban kriminalBeberapa undang-undang seperti Uniform Securities Acts, Securuties Acts 1933 dan 1934, Federal Mail Fraud Statute dan Federal False Statement Statute menyebutkan bahwa menipu orang lain dengan sadar terlibat dalam laporan keuangan yang palsu adalah perbuatan kriminil .

Tanggung Jawab Kerahasiaan

Beberapa tuntutan yang terjadi menuntut perlunya profesi auditing untuk meneliti peraturan perilaku yang menyangkut kerahasiaan dan mencoba memperjelas persyaratan - persyaratan yang konsisten dengan common law .

Tanggapan Profesi Terhadap Kewajiban Hukum

AICPA dan profesi mengurangi resiko terkena sanksi hukum dengan langkah-langkah berikut :

1. Riset dalam auditing

2. Penetapan standar dan aturan.

3. Menetapkan persyaratan untuk melindungi auditor

4. Menetapka persyaratan penelaahan sejawat .

5. Melawan tuntutan hukum

6. Pendidikan bagi pemakai laporan

7. Memberi sanksi kepada anggota karena hasil kerja yang tak pantas

8. Perundingan untuk perubahan hukum .

Tanggapan Akuntan Publik Terhadap Kewajiban Hukum

Dalam meringankan kewajibannya auditor dapat melakukan langkah-langkah berikut :

1. Hanya berurusan dengan klien yang memiliki integritas

2. Mempekerjakan staf yang kompeten dan melatih serta mengawasi dengan pantas

3. Mengikuti standar profesi

4. Mempertahankan independensi

5. Memahami usaha klien

6. Melaksanakan audit yang bermutu

7. Mendokumentasika pekerjaan secara memadai

8. Mendapatkan surat penugasan dan surat pernyataan

9. Mempertahankan hubungan yang bersifat rahasia

10. Perlunya asuransi yang memadai; dan

11. Mencari bantuan hukum

PAGE Auditing.......2010/2011