etiak profesi

7/25/2019 etiak profesi

1/26

1

TANGGUNG JAWAB PROFESI HAKIM SEBAGAI AKTOR UTAMA

PENYELENGGARA KEKUASAAN KEHAKIMAN DI

BAB I


2/26

2

PENDAHULUAN

Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk

menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan

berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik

Indonesia. Pernyataan tersebut merupakan pengertian kekuasaan kehakiman

yang tercantum pula dalam Pasal 1 UndangUndang Nomor ! "ahun 2##!

tentang Kekuasaan Kehakiman.

$ebagai konsekuensi dari sistem pembagian kekuasaan yang diterapkan

di negara ini, %ungsi kekuasaan kehakiman atau yudikati% dipegang oleh

lembaga lembaga yang telah ditentukan oleh UndangUndang &asar Negara

Republik Indonesia "ahun 1'!( )UU& 1'!(*. +ab I UU& 1'!( menyebutkan

tiga lembaga negara yang termasuk dalam lingkup kekuasaan kehakiman, yaitu

-ahkamah gung )-*, -ahkamah Konstitusi )-K*, dan Komisi /udisial


3/26

0

)K/*. Namun, menurut Pasal 2! ayat )2*, hanya - )dan badan peradilan di

baahnya* dan -K yang merupakan penyelenggara kekuasaan kehakiman,

sedangkan K/ tidak memiliki keenangan tersebut sehingga badan ini sering

disebut sebagai lembaga ekstrayudisial.

Pengadilan, sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman, adalah salah satu

unsur penting dalam sebuah negara yang berdasarkan hukum (rechtsstaat).

Hanya pengadilan yang memenuhi kriteria mandiri )independen*, netral )tidak

berpihak*, dan kompeten yang dapat menamin pemenuhan hak asasi manusia.

3leh karena itu, posisi hakim sebagai aktor utama lembaga peradilan menadi

amat 4ital, terlebih lagi mengingat segala keenangan yang dimilikinya.

-elalui putusannya, hakim dapat mengubah, mengalihkan, atau bahkan

mencabut hak dan kebebasan arga negara, dan semua itu dilakukan dalam

rangka menegakkan hukum dan keadilan. +esarnya keenangan dan tingginya

tanggung aab hakim ditunukkan melalui putusan pengadilan yang selalu

diucapkan dengan irahirah 5&emi Keadilan +erdasarkan Ketuhanan /ang

-aha 6sa5. Hal ini menegaskan baha keaiban menegakkan keadilan tidak

hanya dipertanggungaabkan kepada sesama manusia, tetapi uga kepada

"uhan /ang -aha 6sa.1

$etiap pro%esi di berbagai bidang memiliki nilainilai yang diunung

untuk diadikan pedoman dalam kehidupan pro%esi yang bersangkutan.

&emikian halnya dengan pro%esi hakim di Indonesia, di mana terdapat suatu

kode etik yang didasarkan pada nilainilai yang berlaku di Indonesia serta nilai

nilai yang bersi%at uni4ersal bagi hakim sebagai pelaksana %ungsi yudikati%.

Kode etik penting bagi hakim untuk mengatur tata tertib dan perilaku hakim

dalam menalankan pro%esinya.

1Pembukaan Pedoman Perilaku Hakim yang disusun pada tahun 2##7 oleh -ahkamah gungRepublik Indonesia.


4/26

!

Kode 6tik Pro%esi Hakim Indonesia pertama kali disusun oleh Ikatan

Hakim Indonesia )IKHI* pada Kongres III IKHI tanggal (8 pril 1'7(. 2

$eiring beralannya aktu, perkembangan berbagai hal seputar IKHI sebagai

adah pro%esi hakim dan Kode 6tik Pro%esi Hakim Indonesia terus

berlangsung. &an yang paling terkini adalah ketika - menerbitkan Pedoman

Perilaku Hakim bersamaan dengan disosialisasikannya Pedoman 6tika Perilaku

Hakim yang disusun K/, sehingga peristia ini menadi bagian dari

ketidaksepahaman antara - dan K/.

+erkaitan dengan %enomena yang tengah berkembang di masyarakat

seputar kon%lik antara - dan K/, Hakim gung Ad Hoc "indak Pidana

Korupsi )"ipikor* $ophian -arthabaya berpendapat baha suatu kode etik

berlaku bagi suatu pro%esi tertentu sehingga sebuah kode etik harus disusun

oleh pro%esi yang bersangkutan yang akan menalankan kode etik tersebut.

langkah anggalnya apabila kode etik disusun oleh suatu institusi di luar

pro%esi yang akan menadikan kode etik itu sebagai pedomannya. Idealnya,

sebuah pedoman untuk melakukan pekeraan dibuat sendiri oleh pihak yang

akan menalankan pekeraan tersebut. +agaimanapun, kode etik dibuat untuk

mengatur perilaku dan sepak terang indi4idu pro%esional dalam menalankan

pro%esinya.

Penegakan supremasi hukum sebagai bagian dari agenda re%ormasi telah

menadi komitmen pemerintah seak masa keruntuhan re9im 3rde +aru hingga

saat ini. Namun demikian, harapan pencari keadilan terhadap lembaga

peradilan sebagai benteng terakhir untuk memperoleh keadilan belum

sepenuhnya dapat memuaskan seluruh pihak. -asyarakat mengkritik baha

lembaga peradilan belum seperti yang diharapkan. :ambat menangani perkara,

biaya yang mahal, administrasi yang berbelitbelit, perbuatan dan tingkah laku

2Iskandar Kamil, 5Kode 6tik Pro%esi Hakim,5 dalamPedoman Perilaku Hakim (Code ofConduct), Kode Etik Hakim dan Makalah Berkaitan,)-ahkamah gung RI, 2##7*, hal. 0.


5/26

(

peabat peradilan yang dianggap tercela, hingga dugaan adanya ma%ia peradilan

)judicial corruption) menadi alasan tidak percayanya sebagian besar

masyarakat terhadap lembaga peradilan.

$udah bukan rahasia lagi baha masyarakat Indonesia menginginkan

adanya suatu perubahan dalam sistem peradilan, terutama semenak atuhnya

re9im 3rde +aru di baah kepemimpinan mantan Presiden $oeharto, dengan

harapan pengadilan dapat lebih memenuhi rasa keadilan masyarakat dalam

memutus perkara. "idak bisa dipungkiri baha selama ini lembaga pengadilan

memiliki banyak kelemahan yang secara terus menerus perlu diperbaiki,

terutama masalah kualitas, mentalitas, integritas, dan kinera sebagian hakim,

halhal inilah yang menyebabkan keadilan tidak dapat dirasakan oleh pencari

keadilan. &alam praktiknya, publik masih mendengar putusanputusan

kontro4ersial yang dibuat oleh hakim, padahal dalam mengemban tugasnya,

hakim seharusnya membuat keputusankeputusan yang adil dan biaksana

dengan mempertimbangkan implikasi hukum dan dampaknya yang teradi pada

masyarakat.

$eiring beralannya pemerintahan seak aal re%ormasi hingga saat ini,

publik sadar baha praktik penyalahgunaan eenang di badan peradilan

cenderung menguat dan merusak seluruh sendi peradilan. Hal ini

mengakibatkan menurunnya keibaaan dan kepercayaan badan peradilan

terhadap masyarakat dan dunia internasional. Keadaan badan peradilan yang

demikian mendesak pihak pihak yang berenang dalam menalankan negara

ini untuk melakukan upaya upaya luar biasa yang berorientasi kepada

terciptanya badan peradilan dan hakim yang dapat menamin masyarakat

memperoleh keadilan, dan diperlakukan secara adil dalam proses pengadilan

sesuai peraturan perundangundangan.


6/26

7

"eradinya praktik penyalahgunaan eenang di lembaga peradilan

disebabkan oleh banyak %aktor, antara lain adalah tidak e%ekti%nya pengaasan

internal yang diterapkan di badan peradilan selama ini. &engan kata lain,

tingginya urgensi pembentukan Komisi /udisial sebagai lembaga pengaas

eksternal didasarkan pada lemahnya pengaasan internal tersebut. -enurut

-as chmad $antosa, lemahnya pengaasan internal tersebut disebabkan oleh

beberapa %aktor, antara lain;

1; kualitas dan integritas pengaas yang tidak memadai.$.". Kansil dan >hristine $.". Kansil,Pokok"Pokok Etika Profesi Hukum,)?akarta; Pradnya

Pramita, 1''7*, hal !7!=.


9/26

'

putusannya, para hakim ini melakukan musyaarah secara tertutup.

5; Hakim harus senantiasa mempertanggungaabkan segala sikap dan

tindakannya. $ecara 4ertikal berarti ia bertanggung aab kepada "uhan

/ang -aha 6sa. $edangkan pertanggungaaban secara hori9ontal berarti

dituukan terhadap sesama manusia, baik kepada lembaga peradilan yang

lebih tinggi maupun kepada masyarakat luas. +erkaitan dengan

pertanggungaaban hori9ontal, Pasal 2( ayat )1* Undang Undang tentang

Kekuasaan Kehakiman menyebutkan baha;

5$egala putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan

tersebut, memuat pula pasal tertentu dari perundangundangan yang

bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang diadikan dasar untuk

mengadili.57

6; Hakim aib menunung tinggi nilai obyekti4itas. Hal ini tercermin dalamPasal 2' ayat )0* yang menyatakan baha hakim aib mengundurkan diri

dalam pemeriksaan suatu perkara apabila ia mempunyai hubungan darah

dengan pihakpihak yang terlibat dalam proses pemeriksaan perkara

tersebut, baik dengan terdaka, aksa, penasihat hukum, panitera, maupun

sesama maelis hakim.8

Pro%esi hakim sebagai salah satu bentuk pro%esi hukum sering digambarkan

sebagai pemberi keadilan. 3leh karena itu, hakim uga digolongkan sebagai

pro%esi luhur (officium noile),yaitu pro%esi yang pada hakikatnya merupakan

pelayanan pada manusia dan masyarakat. $etiap pro%esi memiliki etika yang

6Indonesia )b*,ndan!"ndan! #omor * %ahun +* tentan! Kekuasaan Kehakiman,:N"ahun 2##! Nomor = ":N Nomor !0(=, pasal 2( ayat )1*.

7id.,pasal 2' ayat )0* dan )!*.


10/26

1

#

pada prinsipnya terdiri dari kaidahkaidah pokok sebagai berikut. =

1; Pro%esi harus dipandang sebagai pelayanan, oleh karenanya, si%at 5tanpa

pamrih5 menadi ciri khas dalam mengembangkan pro%esi.

2; Pelayanan pro%esional dalam mendahulukan kepentingan pencari keadilan

mengacu pada nilainilai luhur.

3; Pengembanan pro%esi harus selalu berorientasi pada masyarakat sebagai

keseluruhan.

4; Persaingan dalam pelayanan berlangsung secara sehat sehingga dapat

menamin mutu dan peningkatan mutu pengemban pro%esi.

$ebagai suatu pro%esi di bidang hukum yang secara %ungsional

merupakan pelaku utama dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, hakim

dituntut untuk memiliki suatu keahlian khusus sekaligus memahami secara

mendalam mengenai ruang lingkup tugas dan keaibannya. $alah satu unsur

yang membedakan pro%esi hakim dengan pro%esi lainnya adalah adanya proses

rekrutmen serta pendidikan bersi%at khusus yang diterapkan bagi setiap orang

yang akan mengemban pro%esi ini.

0.1.1 P&!$ya!a#an 2al,n Ha"i%

+erdasarkan Pasal 1! angka 1 UndangUndang Nomor = "ahun 2##!

tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 2 "ahun 1'=7 tentang

Peradilan Umum, seseorang hanya dapat diangkat menadi hakim ika telah

8@ildan $uyuthi, 56tika Pro%esi, Kode 6tik, dan Hakim dalam Pandangan gama,5 dalamPedoman Perilaku Hakim (Code of Conduct), Kode Etik Hakim dan Makalah Berkaitan,

)-ahkamah gung RI, 2##7*, hal. 272=.


11/26

1

1

memenuhi persyaratan sebagai berikut.'

a; @arga Negara Indonesia.

b; +ertaka kepada "uhan /ang -aha 6sa.

c; $etia kepada Pancasila dan UndangUndang &asar 1'!(.

d; +ukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia

termasuk organisasi massanya atau bukan seorang yang terlibat langsung

ataupun tak langsung dalam Aerakan Kontra Re4olusi A0#$BPKI atau

organisasi terlarang lainnya.

e; Pegaai Negeri.

f; $arana hukum.

g; +erumur serendahrendahnya 2( )dua puluh lima* tahun.

h; +eribaa, uur, adil, dan berkelakuan baik.

0.1.0 P&ndidi"an dan P&la#ihan 2al,n Ha"i%13

Proses pendidikan dan pelatihan )diklat* bagi calon hakim dilaksanakan

9Indonesia )c*,ndan!"ndan! #omor $ %ahun +* tentan! Peruahan atas ndan!"ndan! #omor + %ahun &'$- tentan! Peradilan mum,:N "ahun 2##! Nomor 0! ":NNomor !08', pasal 1! angka 1.

10-ahkamah gung RI,Kertas Kerja Pemaruan istem Pendidikan dan Pelatihan Hakim,

)?akarta; -ahkamah gung RI, 2##0*, hal. ='.


12/26

1

2

pada aal masa praabatan dan sangat erat kaitannya dengan proses rekrutmen

hakim. $elain digunakan sebagai program orientasi bagi para calon hakim,

diklat uga dituukan untuk menadi sarana seleksi hakim. Program diklat

dimulai dari keaiban para peserta untuk memenuhi masa magang selama

kurang lebih satu tahun sebagai >alon Pegaai Negeri $ipil )>PN$* di

pengadilanpengadilan negeri di ilayah Indonesia. Program pembinaan yang

terarah belum terlihat pada tahap yang disebut &iklat Praktik I ini. Para peserta

diklat masih sebatas dikaryakan sebagai sta% administrasi pengadilan, hingga

saatnya mereka mengikuti uian pra abatan, yang merupakan %ase seleksi

kepegaaian secara umum. $etelah melalui proses pengangkatan dan

memperoleh status Pegaai Negeri $ipil )PN$*, para peserta diikutsertakan

dalam &iklat Klasikal yang diadakan secara terpusat oleh Pusat Pendidikan dan

:atihan )Pusdiklat* &epartemen Hukum dan Hak sasi -anusia )&ephukham*.

Pada tahap ini, para peserta akan menerima berbagai materi keahlian di bidang

hukum, dan mulai dipersiapkan secara teoritis untuk mengemban abatan

sebagai hakim. pabila dinyatakan lulus, para peserta diharuskan memenuhi

masa magang kembali dengan status sebagai calon hakim di berbagai

pengadilan negeri selama minimal satu tahun. Pada tahapan yang disebut &iklat

Praktik II ini diterapkan suatu pola pembinaan yang sudah lebih mengarah pada

pelaksanaan tugas hakim. $elanutnya, Ketua Pengadilan Negeri di mana calon

hakim tersebut ditempatkan akan mengusulkan para peserta yang dianggap

layak untuk diangkat penuh sebagai hakim. Pengangkatannya sendiri akan

dilakukan oleh Presiden melalui -enhukham.

0.0 P,la R&"!#%&n dan Kali#a$ Ha"i%

+agaimana mekanisme perekrutan seorang indi4idu untuk menadi

hakim akan menentukan kualitas putusan pengadilan ke depannya. Indi4idu

yang seak aal memang memiliki kapabilitas dan aasan hukum yang

mendalam sudah selayaknya teraring dalam rekrutmen hakim sehingga mereka

yang nantinya duduk di muka ruang pengadilan sebagai pemimpin sidang

adalah hakimhakim yang berkualitas terbaik. Caktanya, berbagai putusan


13/26

1

0

pengadilan yang kontro4ersial terus bermunculan sehingga berbagai pihak

menilai hakimhakim di negeri ini belum memahami rasa keadilan masyarakat.

+anyaknya kelemahan ataupun cacat hukum pada putusan yang dikeluarkan

oleh para hakim bisa adi merupakan gambaran dari tidak e%ekti%nya pola

rekrutmen hakim yang selama ini diterapkan di Indonesia.

0.4 Tanggng Ja)a( P!,*&$i

Pada dasarnya, terdapat setidaknya tiga unsur pokok yang harus ada

dalam pelaksanaan suatu %ungsi dalam pro%esi dan bidang apapun. Unsurunsur

tersebut adalah sebagai berikut.11

1; "ugas, yaitu keaiban dan keenangan atau kekuasaan yang harus

dilaksanakan untuk kemudian diperinci lebih lanut tentang cara

melaksanakannya.

2; parat, yaitu pelaksana tugas tersebut yang terdiri atas komponen

pelaksana, pendukung, dan penunang.

3; :embaga, yaitu adah )struktur dan organisasi* beserta sarana dan

prasarana tempat para aparat melaksanakan tugasnya.

+agi seorang aparat, mendapat suatu tugas berarti memperoleh sebuah

tanggung aab yang terkait tiga hal, yaitu;

1; mendapat kepercayaan untuk dapat mengemban tugas.$.". dan >hristine $.". Kansil.Pokok"Pokok Etika Profesi Hukum.

?akarta; Pradnya Pramita, 1''7.

Konsorsium Re%ormasi Hukum Nasional dan :embaga Kaian dan d4okasi

untuk Independensi Peradilan. Menuju ndependensi Kekuasaan

Kehakiman. ?akarta; Indonesian >enter %or 6n4ironmental :a )I>6:*

dan :embaga Kaian dan d4okasi untuk Independensi Peradilan ):eIP*,

1'''.

-ahendra, /usril Ih9a.Me2ujudkan upremasi Hukum di ndonesia. ?akarta;

"im Pakar Hukum &epartemen Kehakiman dan Hak sasai -anusia RI

bersama $ekretariat ?enderal &epartemen Kehakiman dan Hak sasi

-anusia RI, 2##2.

-ahkamah gung RI.Pedoman Perilaku Hakim.?akarta; -ahkamah gung

RI, 2##7.

.Pedoman Perilaku Hakim (Code of Conduct), Kode Etik Hakim dan

Makalah Berkaitan.?akarta; -ahkamah gung RI, 2##(.

.Kertas Kerja Pemaruan istem Pendidikan dan Pelatihan Hakim.

?akarta; -ahkamah gung RI, 2##0.

-uhammad, bdulkadir. Etika Profesi Hukum. >et. ke2. +andung; >itra

ditya +akti, 2##1.


26/26

$uyuthi, @ildan. 56tika Pro%esi, Kode 6tik, dan Hakim dalam Pandangan

gama5 dalamPedoman Perilaku Hakim (Code of Conduct), Kode Etik

Hakim dan Makalah Berkaitan.?akarta; -ahkamah gung RI, 2##7.

"asri%, $. 5Kemandirian Kekuasaan Kehakiman5 dalam Kemandirian

Kekuasaan Kehakiman.6ditor Paul $. +aut dan :uhut -.P. Pangaribuan.

?akarta; /ayasan :embaga +antuan Hukum Indonesia, 1'='.

@idyadharma, Ignatius Ridan. Hukum Profesi tentan! Profesi Hukum.

$emarang; >E nanta, 1''!.

Fakiah, @aingatu. Men1in!kap %air Mafia Peradilan. ?akarta; Indonesian

>orruption @atch, 2##2.

etiak profesi

Documents