att_1443966793364_tugas ak sektor publik(1)

7/23/2019 Att_1443966793364_tugas Ak Sektor Publik(1)

http://slidepdf.com/reader/full/att1443966793364tugas-ak-sektor-publik1 1/20

KELOMPOK 3

Dwi FebriansyahNicko Ramdani Saputra



BAB 4

KE!N"!NNE"!R!



Pengertian dan Ruang Lingkup

Keuangan Negara



Pengertian Keuangan Negara

Keuangan Negara merupakan semua hakdan kewajiban Negara yg dapat dinilaidengan uang, dan segala sesuatunya baikberupa uang maupun barang yg dapat

dijadikan milik Negara sehubungandengan pelaksanaan hak dan kewajiban ygdimaksud (Pasal 1 ayat 1 UU No1!"#$$%&

'ak Negara adalah segala hak"usaha yg

dilakukan pemerintah dalam rangkamengisi Kas Negara (Pasal # UUNo1!"#$$%&



Kewajiban Negara adalahkewajiban pemerintah ygmenyelenggarakan tugas negara,

sebagaimana terantum dalamUU) 1*4+, aris-garis Besar'aluan Negara dan UU APBN, yg

pada prinsipnya adalah untukmensejahterakan masyarakat,melayani masyarakat umum dansebagai aparat pembangunan



Keuangan Negara dalam Pasal 1 angka 1, meliputi .1 'ak Negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan

mengedarkan uang dan melakukan pinjaman

# Kewajiban Negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umumpemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga

% Penerimaan Negara

4 Pengeluaran Negara

+ Penerimaan )aerah

/ Pengeluaran )aerah

! Kekayaan Negara"kekayaan daerah yg dikelola sendiri"oleh pihaklain berupa uang, surat berharga, piutang , barang serta hak-haklainnya

0 Kekayaan pihak lain yg dikuasai pemerintah dalam rangkapenyelenggaraantugas pemerintahan dan atau kepentinganumum

* Kekayaan pihak lain yg diperoleh dengan menggunakan asilitasyg diberikan pemerintah



APBN dan APB)

2emua penerimaan dan pengeluaran yg menjadi bebanNegara")aerah masuk ke dalam APBN"APB)

)alam UU ditegaskan mengenai surplus anggaran,bahwa surplus penerimaan negara"daerah dapatdigunakan untuk membiayai pengeluaran

negara"daerahtahun anggaran berikutnyaPenggunaan surplus penerimaan negara"daerah harusmemperoleh persetujuan terlebih dahulu dari )P3")P3)(Pasal % angka +, /, ! dan 0&

ahun anggaran meliputi masa satu tahun, mulai 1

5anuari sampai dengan %1 )esember (Pasal 4&2atuan hitung dalam penyusunan, penetapan danpertanggung jawaban APBN"APB) adalah mata uang3upiah Penggunaan mata uang laindalam pelaksanaanAPBN"APB) diatur oleh 6enteri Keuangan (Pasal +&



Pendekatan yang diirumuskanuntuk Keuangan Negara 2isi 7bjek 8 hak dan kewajiban negara yg dapat dinilai

dengan uang, kebijakan dalam bidang 9skal, moneterdan pengelolaan kekayaan negara yg dipisahkan

2isi 2ubjek 8 semua objek yg dimiliki negara"dikuasaipemerintah, perusahaan dan badan lain yg berkaitan

dengan keuangan negara 2isi Proses 8 seluruh rangkaian kegiatan yg berkaitan

dengan pengelolaan objek mulai dari perumusankebijakan dan pengambilan keputusan sampai denganpertanggungjawaban

2isi ujuan 8 seluruh kebijakan, kegiatan danhubungan hukum yg berkaitan denganpemilikan"penguasaan objek dalam rangkapenyelenggaran pemerintahan negara



A:as-a:as umum pengelolaanKeuangan Negara



Kekuasaan atas PengelolaanKeuangan Negara

Presiden selaku Kepala Pemerintahan memegang kekuasaanpengelolaan keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaanpemmerintahan

untuk membantu Presiden dalam penyelenggaraan kekuasaandimakksud, sebagian kekuasaan tsb dikuasakan kepada.

1 6enteri Keuangan selaku pengelola ;iskal dan <akilPemerintah dalam kepemilikan kekayaan negaraygdipisahkan

# 6enteri"Pimpinan =embaga selaku Pengguna Anggaran

% ubernur"Bupati"<alikota selaku kepala pemerintahan daerahuntuk mengelola keuangan daerah dan mewakili pemerintah

daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yg dipisahkan4 idak termasuk kewenangan di bidang moneter, yg meliputi

antara lain mengeluarkan dan mengedarkan uang, yg diaturdgn undang-undang



6enteri Keuangan sebagai pembantu Presidendalam bidang keuangan pada hakekatnyaadalah >hie ;inanial 7?er (>;7& Pemerintah3epublik @ndonesia, sementara setiap

6enteri"pimpinan lembaga pada hakekatnyaadalah >hie 7perational 7?er (>77&

untuksuatu bidang tertentu pemerintahan

Prinsip tsb perlu dilaksanakan seara konsistenagar terdapat kejelasan dalam pembagian

wewenang dan tanggung jawab, terlaksananyamekanisme heks and balanes serta untuk

mendorong upaya peningkatan proesionalismedalam penyelenggaraan tugas pemerintahan



ugas 6enteri Keuangan dalam pelaksanaanKekuasaan atas pengelolaan ;iskal

1 6enyusun kebijakan 9skal dan kerangka ekonomimakro

# 6enyusun ranangan APBN dan ranangan perubahanAPBN

% 6engesahkan dokumen pelaksanaan anggaran

4 6elakukan perjanjian internasional di bidang keuangan

+ 6elakukan pemungutan pendapatan negara yg telahditetapkan dgn undang-undang

/ 6elaksanakan ungsi bendahara umum negara

! 6enyusun laporan keuangan yg merupakanpertanggungjawaban pelaksanaan APBN

0 6elaksanakan tugas-tugas lain di bindang pengelolaan9skal berdasarkan ketentuan undang-undang



6enteri"pimpinan lembaga sebagai pengguna anggaran"penggunabarang kementrian negara"lembaga yang dipimpinnya mempunyaitugas sbb .

6enyusun ranangan anggaran kementriannegara"lembaga yang dipimpinnya

6enyusun dokumen pelaksanaan anggaran6elaksanakan anggaran kementerian

negara"lembaga yang dipimpinnya

6elaksanakan pemungutan penerimaan

negara bukan pajak dan menyetorkannya kekas negara

6engelola utang dan piutang negara yangmenjadi tanggung jawab kementeriannegara"lembaga yang dipimpinnya



ubernur"bupati"walikota selaku pengelolakeuangan daerah dan kekayaan negara yangdipisahkan

Kekuasaan pengelolaan keuangan daerah sebagaimantersebut dalam pasal / uuno 1!"#$$%

)ilaksanakan oleh kepala satuan kerja pengelolaankeuangan daerah selaku pejabat pengguna anggara"APB)

)ilaksanakan oleh kepala satuan kerja perangkat daerahselaku pejabat pengguna anggaran"barang daerah

)alam rangka pengelolaan keuangan daerah,pejabatpengelola keuangan daerah mempunyai tugas sebagaiberikut.

6enyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APB)6enyusun ranangan APB) dan ranangan perubahan

APB)

6elaksanakan ungsi bendahara umum daerah

6enyusun laporan keuangan yang merupakan pertanggung jawaban pelaksanaan APB)



epa a sa uan er a perang adaerah selaku pejabat penggunaanggaran"barang daerah

mempunyai tugas sebagai berikut.6enyusun anggaran satuan kerja perangkat daerah

yang dipimpinnya

6enyusun dokumen pelaksanaan anggaran

6elaksanakan anggaran satuan kerja perangkat

daerah yang dipimpinnya6elaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak

6enyusun dan menyampaikan laporan keuangansatuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya

6engelola utang piutang daerah yang tanggung jawab satuan kerja perangkat daerah yangdipimpinnya

6engelola barang milik daerah yang menjaditanggung jawab satuan kerja perangkat daerah yang

dipimpinnya



Penyusunan dan penerapan!P#N dan !P#D1 Ketentuan mengenai penyusunan penetapan anggaran

dalam undang-undang keuangan negara

# 6asalah lain yang tidak kalah pentingnya dalam upayamemperbaiki proses penganggaran di sektor publikadalah penerapan anggaran berbasis prestasi kerja

% Penyusunan dan penetapan APBN, merupakan wujudpengelolaan keuangan negara yang ditetapkan tiaptahun dengan undang-undang, terdiri atas anggaranpendapatan, anggaran belanja dan anggaranpembiayaan

4 Penyusunan dan penetapan APB), merupakan wujudpengelolaan keuangan negara yang ditetapkan tiaptahun dengan peraturan daerah, terdiri atas anggaranpendapatan, anggaran belanja dan anggaranpembiayaan



$ubun%an keuan%an

antara pemerintah pusatdan bank sentra&'pemerintah daerah'

pemerintah(&emba%aasin%' perusahaan ne%ara'perusahaan daerah'

perusahaan swasta'sertabadan pen%e&o&a danamasyarakat



)alam hubungan keuangan antara pemerintah pusat danbank sentral, ditegaskan bahwa pemerintah pusat danbank sentral berkoordinasi dalam penetapan danpelaksanaan kebijakaan 9skal dan moneter

)alam hubungan dengan pemerintah )aerah, UU

Keuangan negara menegaskan adanya kewajibanpemerintahan pusat mengalokasikan dan perimbangankepada pemerintah daerah,memberikan pinjaman "hibahkepada pemda

)alam hubungan pemerintah dan perusahaan negara,perusahaan daerah, perusahaan swasta dan badan

pengelolaan dana masyarakat ditetapkan bahwapemerintah dapat memberikan pinjamam"hibah kepadadan menerima pinjaman"hibah dari perusahaan negara"daerah setelah mendapat persetujuan )P3")P3)



Pelaksanaan APBN danAPB)

2etelah APBN ditetapkan seara rini dgnUU, pelaksanaannyadituangkan lebih

lanjut dgn Keputusan Presiden,sementara APB) ditetapkan dgn

Peraturan )aerah dan pelaksanaannyadituangkan lenih lanjut dgn Keputusanubernur"Bupati"<alikota

Keputusan Presiden (Keppres&"Peraturan)aerah (Perda& tsb sebagai pedomanbagi Kementerian negara"=embaga"2KP)

dalam pelaksanaan anggaran



Pertanggungjawaban Pengelolaan Negara

)alam undang-undang keuangan negara ditetapkanbahwa laporan pertanggung jawaban pelaksanaanAPBN"APB) disampaikan berupa laporan keuanganyang setidak-tidaknya terdiri dari laporan realisasianggaran ,neraa, laporan arus kas dan atatan atas

laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standarakuntansi pemerintah (2AP&

=aporan keuangan pemerintah pusat yang telahdiperiksa oleh badan pemeriksa keuangan harusdisampaikan kepada )P3 selambat-lambatnya / bulansetelah berakhirnya tahun anggaran yang bersangkutandemikian pula laporan keuangan pemerintah daerahyang telah diperiksa oleh badan pemeriksa keuanganharus disampaikan kepada )P3) selambat-lambatnya /bulan setelah berakhirnya tahun anggaran

att_1443966793364_tugas ak sektor publik(1)

Documents