REGULASI DAN STANDAR AKUNTANSI SEKTOR PUBLIKDANREGULASI DAN STANDAR INTERNASIONAL SEKTOR PUBLIK

CHIANTAL ANUGERAHA31112287

JURUSAN AKUNTANSIFAKULTAS EKONOMI DAN BISNISUNIVERSITAS HASANUDDIN2014

BAB IPENDAHULUANA. Latar BelakangSebagai organisasi yang mengelola dana dari masyarakat, organisasi sektor publik memiliki kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban publik melalui laporan keuangannya.Untuk menyusun laporan keuangan organisasi sektor publik, diperlukan sebuah standar akuntansi tersendiri yang berbeda dari standar akuntansi bagi organisasi komersial. Hal ini dikarenakan adanya kekhususan pada organisasi sektor publik bila dibandingkan dengan organisasi komersil, yakni, adanya kewajiban pertanggungjawaban kepada publik atas penggunaan dana yang dimiliki.Di Indonesia, beberapa upaya telah dilakukan untuk menyusun sebuah standar yang relevan dengan praktik-praktik akuntansi di organisasi sektor publik, baik itu oleh IAI maupun pemerintah sendiri.IAI telah menerbitkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 45 (PSAK 45) tentang Organisasi Nirlaba. PSAK ini berisi tentang kaidah-kaidah dalam menyusun laporan keuangan bagi organisasi nirlaba. Namun, PSAK 45 belum mengakomodasi kaidah penyusunan laporan keuangan bagi entitas yang dimiliki pemerintah. Oleh karena itu, pemerintah berusaha menyusun suatu standar yang disebut dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).Pada lingkup internasional, telah terdapat standar akuntansi sektor publik yang disusun oleh International Federation of Accountants (IFAC). Standar tersebut disebut International Public Sector Accounting Standards (IPSAS). IPSAS inilah yang menjadi acuan bagi suatu negara dalam menyusun standar akuntansi sektor publiknya.B. Tujuana. Mengetahui dan memahami pengertian regulasi dan standar sector public.b. Mengetahui manfaat regulasi dan standar sector public.c. Mengetahui dan memahami perkembangan regulasi sector public.C. Rumusan Masalaha. Apa pengertian regulasi?b. Apa manfaat dari regulasi dan standar sector public?c. Bagaimana perkembangan regulasi sector public?

BAB IIPEMBAHASAN

A. REGULASI DAN STANDAR SEKTOR PUBLIKRegulasi merupakan suatu pengendalian mengenai perilaku manusia atau masyarakat melalui aturan atau pembatasan.Regulasi dapat dilakukan dengan berbagai bentuk, misalnya: pembatasan hukum diumumkan oleh otoritas pemerintah, regulasi pengaturan diri oleh suatu industri seperti melalui asosiasi perdagangan, dan regulasi sosial (misalnya norma).Akuntabilitas publik dicapai jika informasi yang diberikan dapat diterima dan dimengerti secara meluas di masyarakat. Dengan kata lain bahwa informasi yang diberikan dapat mempengaruhi keputusan yang akan diambil oleh publik. Oleh karena itu, agar tercapai keseragaman dalam informasi yang diberikan kepada public, maka akan lebih baik jika ada standar yang akan dijadikan acuan oleh pihak yang akan menyajikan informasi.Informasi akuntansi memiliki standar akuntansi yang disebut prinsip akuntansi yang berlaku umum-PABU (Generally Accepted Accounting Principles-GAAP). Berlaku umum ini maksudnya informasi akuntansi suatu perusahaan bisa dimengerti oleh siapapun dengan latar belakang apa pun. Sehingga, informasi ini berguna bagi investor, karyawan, pemberi pinjaman, pemasok, kreditor lainnya, pemerintah, dan lembaga-lembaganya, serta masyarakat.

1. Regulasi yang Terkait Dengan Akuntansi Sektor Publika. Regulasi Akuntansi Sektor Publik di Era Pra ReformasiPerjalanan akuntansi sektor publik di era pra reformasi didasari pada UU Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah. Pengertian daerah dalam era pra reformasi adalah daerah tingkat I yang meliputi propinsi dan daerah tingkat II yang meliputi kotamadya atau kabupaten. Disamping itu, ada beberapa peraturan pelaksanaan yang diturunkan dari perundang-undangan,antara lain:1. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban, dan Pengawasan Keuangan Daerah2. Pemerintah Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah, dan Penyusunan Perhitungan APBD3. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 900-099 Tahun 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah4. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan APBD5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang pajak Daerah dan Retribusi Daerah6. Keputusan Mendagri Nomor 3 Tahun 1999 tentang Bentuk dan Susunan Perhitungan APBDb. Regulasi Akuntansi Sektor Publik di Era ReformasiReformasi politik di Indonesia telah mengubah sistem kehidupan negara. Tuntutan good governance diterjemahkan sebagai terbebas dari tindakan KKN. Pemisahan kekuasaan antareksekutif, yudikatif, dan legislatif dilaksanakan. Selain itu, partisipasi masyarakat akan mendorong praktik demokrasi dalam pelaksanaan akuntabilitas publik yang sesuai dengan jiwa otonomi daerah.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah adalah dua undang-undang yang berupaya mewujudkan etonomi daerah yang lebih luas. Sebagai penjabaran otonomi daerah tersebut di bidang administrasi keuangan daerah,berbagai peraturan perundangan yang lebih operasional dalam era reformasipun telah dikeluarkan. Beberapa regulasi yang relevan antara lain :1. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851)2. Peraturan pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952)3. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan4. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022)5. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah6. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerahc. Paradigma Baru Akuntansi Sektor Publik di Era ReformasiParadigma baru dalam Reformasi Manajemen Sektor Publik adalah penerapan akuntansi dalam praktik pemerintah guna mewujudkan good governance. Landasan hukum pelaksanaan reformasi tersebut telah disiapkan oleh Pemerintah dalam suatu Paket UU Bidang Keuangan Negara yang terdiri dari UU Keuangan Negara, UU Perbendaharaan Negara, dan UU Pemeriksaan Tanggung Jawab Keuangan Negara yang pada saat ini telah disahkan oleh DPR. Terdapat empat prinsip dasar pengelolaan keuangan negara yang telah dirumuskan dalam 3 Paket UU Bidang Keuangan Negara tersebut, yaitu :1. Akuntabilitas berdasarkan hasil atau kinerja2. Keterbukaan dalam setiap prinsip transaksi3. Pemberdayaan manajer professional4. Adanya lembaga pemeriksa internal yang kuat, profesional, dan mendiri serta dihindarinya duplikasi dalam pelaksanaan pemerintahan.Prinsip-prinsip tersebut sejalan dengan prinsip-prinsip desentralisasi dan otonomi daerah yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang No. 25 Tahun Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Dengan demikian, pelaksanaan tiga UU Bidang Keuangan Negara tersebut nantinya, selain menjadi acuan dalam pelaksanaan reformasi manajemen pemerintah, diharapkan akan memperkokoh landasan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah di NKRI.Paradigma baru regulasi Akuntansi Sektor Publik1. UU No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara2. UU No. 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara3. UU No. 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Negara4. UU No. 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan dan Pembangunan Nasional5. UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah6. UU No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah7. PP No. 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan8. PP No. 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan

2. Penerapan Akuntansi Sektor PublikSalah satu penerapan teknik akuntansi sektor publik di Indonesia adalah akuntansi sektor publik di Badan Usaha Milik Negara (BUMN). BUMN ini mulai dibentuk pada saat pemerintahan orde lama, akan tetapi karena kurang profesionalismenya manajemen dan terlalu banyak campur tangan dari pemerintah berakibat kurang berkembangnya BUMN tersebut.Selain pada BUMN, akuntansi sektor publik juga diterapkan dalam pemerintah daerah. Perkembangan akuntansi sektor publik pada pemerintah daerah mulai nampak dengan disahkannya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Derah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Selanjutnya ditindaklanjuti dengan diterbitkannya PP No 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan PP No 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.Berdasarkan peraturan pemerintah tersebut, Departemen Dalam Negeri mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Derah yang kemudian disempurnakan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (PMDN) No 59 Tahun 2007. PMDN No 13 Tahun 2006 ini menggantikan Keputusan Menteri Dalam Negeri No 29 Tahun 2002. PMDN No 13 Tahun 2006 merupakan gerbang reformasi dalam pengelolaan keuangan daerah, dimana pemerintah daerah diwajibkan melakukan penganggaran berbasis kinerja, penatausahaan yang efektif dan efisien serta pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah yang harus sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar AkuntansiPemerintahanDalam UU 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara pasal 1 angka 13, 14, 15, dan 16, dapat dilihat bahwa definisi pendapatan dan belanja negara/daerah berbasis akrual karena disana disebutkan bahwa : Pendapatan negara/daerah dalah hak pemerintah pusat/daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dan Belanja negara/daerah adalah kewajiban pemerintah pusat/daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.Namun kita diperkenankan untuk transisi karena saat itu praktik yang ada adalah dengan menggunakan basis kas, dimana pendapatan dan belanja diakui saat uang masuk/keluar ke/dari kas umum negara/daerah. Dispensasi ini tercantum dalam Pasal 36 ayat 1 UU 17 Tahun 2003 yang intinya ketentuan mengenai pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual dilaksanakan selambat-lambatnya dalam 5 (lima) tahun, artinya sampai dengan tahun 2008. Untuk masa transisi itulah PP 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah terbit, dimana kita memakai basis Kas Menuju Akrual (Laporan Realisasi Anggaran berdasarkan basis kas, Neraca berdasarkan basis Akrual). Dalam pelaksanaan PP 24 Tahun 2005 tersebut hingga Laporan Keuangan Pemerintah tahun 2008 selesai diaudit di tahun 2009, ternyata opini yang didapat pemerintah saat itu masih menyedihkan. Untuk itulah, Pemerintah akhirnya berkonsultasi dengan Pimpinan DPR, dan disepakati bahwa basis akrual akan dilaksanakan secara penuh mulai tahun 2014.Pada tahun 2010 terbit PP 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah sebagai pengganti PP 24 tahun 2005. Diharapkan setelah PP ini terbit maka akan diikuti dengan aturan-aturan pelaksanaannya baik berupa Peraturan Menteri Keuangan untuk pemerintah pusat maupun Peraturan Menteri Dalam Negeri untuk pemerintah daerah. Ada yang berbeda antara PP 71 tahun 2010 ini dengan PP-PP lain. Dalam PP 71 tahun 2010 terdapat 2 buah lampiran. Lampiran I merupakan Standar Akuntansi Pemerintah berbasis Akrual yang akan dilaksanakan selambat-lambatnya mulai tahun 2014, sedangkan Lampiran II merupakan Standar Akuntansi Pemerintah berbasis Kas Menuju Akrual yang hanya berlaku hingga tahun 2014. Lampiran I berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dapat segera diterapkan oleh setiap entitas (strategi pentahapan pemberlakuan akan ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri), sedangkan Lampiran II berlaku selama masa transisi bagi entitas yang belum siap untuk menerapkan SAP Berbasis Akrual. Dengan kata lain, Lampiran II merupakan lampiran yang memuat kembali seluruh aturan yang ada pada PP 24 tahun 2005 tanpa perubahan sedikit pun.Perbedaan mendasar dari sisi jenis laporan keuangan antara Lampiran I dan Lampiran II adalah sebagai berikut:Lampiran I Laporan Anggaran (Budgetary Reports): Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih Laporan Keuangan (Financial Reports): Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan KeuanganLampiran II Laporan terdiri dari Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan KeuanganDengan perbedaan jenis Laporan Keuangan yang akan dihasilkan, otomatis penjelasan pada setiap Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) yang terkait dengan masing-masing Laporan Keuangan akan mengalami perubahan. Perbedaan daftar isi pada Lampiran I dan Lampiran II adalah sebagai berikut:Lampiran I Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) PSAP Nomor 01 tentang Penyajian Laporan Keuangan; PSAP Nomor 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran Berbasis Kas; PSAP Nomor 03 tentang Laporan Arus Kas; PSAP Nomor 04 tentang Catatan atas Laporan Keuangan; PSAP Nomor 05 tentang Akuntansi Persediaan; PSAP Nomor 06 tentang Akuntansi Investasi; PSAP Nomor 07 tentang Akuntansi Aset Tetap; PSAP Nomor 08 tentang Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan; PSAP Nomor 09 tentang Akuntansi Kewajiban; PSAP Nomor 10 tentang Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Operasi yang Tidak Dilanjutkan; PSAP Nomor 11 tentang Laporan Keuangan Konsolidasian. PSAP Nomor 12 tentang Laporan Operasional.Lampiran II Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP): PSAP Nomor 01 tentang Penyajian Laporan Keuangan; PSAP Nomor 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran; PSAP Nomor 03 tentang Laporan Arus Kas; PSAP Nomor 04 tentang Catatan atas Laporan Keuangan; PSAP Nomor 05 tentang Akuntansi Persediaan; PSAP Nomor 06 tentang Akuntansi Investasi; PSAP Nomor 07 tentang Akuntansi Aset Tetap; PSAP Nomor 08 tentang Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan; PSAP Nomor 09 tentang Akuntansi Kewajiban; PSAP Nomor 10 tentang Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, dan Peristiwa Luar Biasa; PSAP Nomor 11 tentang Laporan Keuangan Konsolidasian;Kedua daftar isi hampir serupa karena memang kebijakan yang diambil oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintah saat mengembangkan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual ini adalah dengan beranjak dari PP 24 tahun 2005 yang kemudian dilakukan penyesuaian-penyesuaian terhadap PP 24 tahun 2005 itu sendiri. Dengan strategi ini diharapkan pembaca PP 71 tahun 2010 nantinya tidak mengalami kebingungan atas perubahan-perubahan tersebut karena lebih mudah memahami perubahannya dibandingkan jika langsung beranjak dari penyesuaian atas International Public Sector of Accounting Standards (IPSAS) yang diacu oleh KSAP.Keseriusan Pemerintah dalam mentransformasi sistem akuntansi pemerintahan yang selama ini menggunakan basis kas ke arah sistem double entry atau accrual based system tercermin dengan dukungan undang-undang dan peraturan pemerintah terutama tentang SAP.Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yang masih bersifat sementara sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 36 ayat (1) Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menyatakan bahwa selama pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual belum dilaksanakan, digunakan pengakuan dan pengukuran berbasis kas. Pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual menurut Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 dilaksanakan paling lambat 5 (lima) tahun.Oleh karena itu, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 perlu diganti.Lingkup pengaturanPeraturanPemerintahNomor 71 Tahun 2010 meliputi SAPBerbasis AkrualdanSAPBerbasis Kas Menuju Akrual. SAP Berbasis Akrual terdapat pada Lampiran I dan berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dapat segera diterapkan oleh setiap entitas. SAP Berbasis Kas Menuju Akrual pada Lampiran II berlaku selama masa transisi bagi entitas yang belum siap untuk menerapkan SAP Berbasis Akrual.Penerapan SAP Berbasis Kas Menuju Akrual ini dilaksanakan sesuai dengan jangka waktu sebagaimana tercantum dalam Lampiran II. Selanjutnya, setiap entitas pelaporan,baik padapemerintah pusat maupun pemerintah daerah wajib melaksanakan SAP Berbasis Akrual. Walaupun entitas pelaporan untuk sementara masih diperkenankan menerapkan SAP berbasis Kas Menuju Akrual, entitas pelaporan diharapkan dapat segera menerapkan SAP Berbasis Akrual.Laporan keuangan yang dihasilkan dari penerapan SAP berbasis Akrual dimaksudkanuntuk memberi manfaat lebih baik bagi para pemangku kepentingan, baik para pengguna maupun pemeriksa laporan keuangan pemerintah, dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan. Hal ini sejalan dengan salah satu prinsip akuntansi yaitu bahwa biaya yang dikeluarkan sebanding dengan manfaat yang diperoleh.Secara definisi, sistem akuntansi akrual adalah suatu metode pencatatan transaksi atau peristiwa dan pengakuan biaya (beban) berdasarkan periode terjadinya peristiwa atau transaksi tersebut. Sedangkan menurut metode single entry atau cash basis pencatatan dan pengakuan peristiwa dilakukan saat pembayaran dilakukan.Dalam sistem akrual, pencatatan biaya depresiasi suatu aset dibebankan ke periode waktu selama suatu aset tersebut digunakan berdasarkan biaya harga pembelian aset. Sedangkan menurut sistem akuntansi berbasis kas, biaya pengadaan aset tersebut dibebankan ke periode saat dilakukan pembayaran atas harga aset.Isu tentang pentingnya timing dalam pengakuan / recognition suatu transaksi atau peristiwa ekonomi merupakan hal yang sangat penting dalam lingkungan sstem akrual, sehingga lebih membantu dalam meningkatan akuntabilitas pengambilan keputusan. Angka-angka akuntansi berdasarkan sistem akrual dianggap lebih informatif, membawa implikasi yang signifikan untuk pimpinan daerah dalam mengalokasikan sumber daya yang dimiliki.Harus diakui bahwa sistem akuntansi berbasis kas lebih sederhana dikelola dan telah menjadi bagian integral dari sistem pengelolaan dan akuntabilitas keuangan negara kita sejak jaman kolonial. Namun, sistem tradisional tersebut memiliki beberapa kelemahan mendasar seperti tidak mampu menyajikan secara tepat jumlah penggunaan biaya total sumber daya (full cost) yang digunakan. Contoh : Pembelian aset yang bernilai besar akan sangat membebani pembiayaan pada tahun pembelian aset tersebut dibayar, tetapi tidak diakui dalam bentuk biaya atas penggunaan aset tersebut pada tahun-tahun berikutnya.Tidak dilakukan pencatatan dan pengakuan terhadap komitmen pembayaran di masa yang akan datang. Suatu Hutang akan diakui sebagai biaya pada saat pembayaran dilakukan.Pengontrolan lebih dititikberatkan pada biaya pembelian dibandingkan hasil yang bisa dicapai atau outcomes yang dihasilkan atas suatu program atau pembelian aset pemerintah.Dapat memunculkan sikap pejabat pemerintah untuk selalu membelanjakan semua anggaran tahunan yang tersedia tanpa mengindahkan manfaat / benefit suatu program yang dilakukan.Pengadopsian sistem akrual tidak hanya bertujuan standar dan format penyajian laporan keuangan belaka. tetapi juga berdampak pada berubahnya sistem penyusunan anggaran. Di samping itu, pengadopsian sistem akuntansi akrual mau tidak mau akan mempengaruhi sistem dan pengukuran kinerja pemerintah. Dengan kata lain, akrualisasi sistem akuntansi pemerintahan selain merubah format akuntabilitas keuangan, juga akan berdampak pada kebijakan fiskal dan kinerja pemerintah Indonesia di masa yang akan datang.Kesuksesan implementasi penerapan sistem akrual pada keuangan pemerintah tidak dapat ditawar-tawar lagi, memerlukan latar belakang pendidikan dan pengalaman pegawai pemerintah yang memadai. Di samping itu, terlaksananya sistem akrual membutuhkan staf pemerintah yang memenuhi syarat minimal sebagai berikut:a. Memahami alasan mengapa perlu dilakukan perubahan sistem, desain sistem, dan pendekatan serta implikasi reformasi akuntansi akrual untuk pemerintah.b. Memahami dan mampu melaksanakan sistem akrual pada masing-masing satuan kerja perangkat daerah.c. Mampu membaca dan memahami isi informasi berdasarkan sistem baru tersebut.Dengan demikian, sistem akrual tidak hanya membutuhkan kemampuan teknis pelaksanaan pada tingkat satuan kerja, tetapi juga perlu adanya kesadaran mental dan budaya tentang manfaat serta tujuan daari sistem yang baru. Melihat kesiapan tenaga atau staf di lingkungan pemerintahan dengan persyaratan tersebut di atas, agaknya masih sangat jauh dari memadai. Salah satu pangkalnya adalah sistem rekrutment pegawai yang masih kaku, sehingga membatasi sistem rekrutment profesional ke dalam lingkup birokrasi pemerintah.Di samping masih minimnya jumlah akuntan di lingkungan pemerintah daerah, tingkat rekrutmen pegawai yang berlatarbelakang pendidikan akuntansi masih relatif rendah. Kekakuan itu juga tercermin dari sistem penerimaan CPNS yang hanya merekrut pegawai yang baru menyelesaikan pendidikan atau perguruan tinggi sehingga tertutup kemungkinan pemerintah memiliki pegawai bidang akuntansi yang berpengalaman dan berketrampilan tinggi. Belum termasuk persoalan lain seperti fleksibilitas karier dan tingkat gaji yang kurang kompetitif.Singkatnya, pada level praktis implementasi akuntansi berbasis akrual akan sangat memerlukan daya dukung staf yang terampil dan berpengalaman, sementara sistem rekrutment dan pengembangan karyawan pemerintah masih kaku dengan berbagai pembatasannya, akan memperlambat akselerasi implementasi akuntansi akrual pada keuangan pemerintah seperti yang di kehendaki dalam Standar akuntansi Pemerintahan.Selain itu pengembangan sistem akuntansi pemerintahan masih bersifat sentralistisdan top-down, artinya inisiatif SAP lebih merupakan upaya Pemerintah, tekanan dari berbagai kalangan termasuk DPR atau DPRD kepada Pemerintah sangat diperlukan dalam mempercepat implementasi akuntansi akrual melalui kebijakan, komitmen organisasi, maupun pimpinan birokrasi dalam masing-masing satuan kerja perangkat daerah.B. REGULASI DAN STANDAR INTERNASIONAL SEKTOR PUBLIKInternational Public Sector Accounting Standards(IPSAS) adalah standar akuntansi untuk entitas sektor publik yang dikembangkan olehInternational Public Sector Accounting Standards Board(IPSASB). IPSASB merupakan badan yang bernaung di bawahInternational Federation of Accountants(IFAC), organisasi profesi akuntansi di tingkat internasional yang didirikan tahun 1977. Keberadaan IPSASB bermula dari kesadaran akan manfaat nyata informasi keuangan yang konsisten dan terbandingkan (comparable) lintas-jurisdiksi. IPSAS, sebagai standar internasional akuntansi sektor publik, diharapkan memainkan peran kunci untuk merealisasikan manfaat tersebut.Tahun 2005 IPSASB melakukan peningkatan terhadap standar-standar (International Public Sector Accounting Standards/IPSAS) yang telah diterbitkan sebelumnya. Peningkatan tersebut berupa revisi terhadap 11 standar dari 20 standar yang telah pernah diterbitkan.Di samping melakukan revisi terhadap standar yang ada, IPSASB juga menerbitkan tiga Exposure Draft lain. Exposure Draft Nomor 25 memuat mengenai kesamaan otoritas dalam paragraf-paragraf dalam IPSAS. Exposure Draft Nomor 27 berbicara mengenai penyajian informasi anggaran dalam laporan keuangan bertujuan umum dan Exposure Draft Nomor 28 mengenai pengungkapan informasi umum keuangan sektor pemerintahan (general government sector/GGS) untuk tujuan statistik. Revisi tersebut dilakukan dalam rangka konvergensi standar akuntansi internasional sektor publik (IPSAS) dengan standar akuntansi internasional sektor komersial (IAS/IFRS). Sebagaimana disebutkan dalam latar belakang ED 26, bahwa revisi terhadap IPSAS dilakukan agar ada konvergensi dengan IAS yang diterbitkan tahun 2003. Usaha konvergensi ini telah dimulai sejak 2003 melalui General Improvements Project.

1. Sasaran Dan Tujuan IPSASBIPSASB bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan transparansi laporan keuangan pada sektor publik yang berupa: Menetapkan standar akuntansi berkualitas tinggi untuk digunakan oleh entitas sektor publik; Mempromosikan kepada entitas sektor publik untuk mengadopsi standar, dan konvergensi internasional, IPSASs; Memberikan informasi yang komprehensif untuk manajemen keuangan sektor publik dalam pengambilan keputusan, dan Memberikan bimbingan tentang isu-isu dan pengalaman dalam pelaporan keuangan di sektor publik.

2. Proses Peningkatan Standar oleh IPSASBPada akhir tahun 1997, IPSASB memulai sebuah program pengembangan IPSAS yang didasarkan kepada International Accounting Standards (IAS) yang diterbitkan International Accounting Standard Board (IASB) tahun 1997. IPSASB mengembangkan persyaratan-persyaratan IAS yang relevan untuk sektor publik. IPSAS menggunakan persyaratan, struktur, dan teks yang diatur dalam IAS kecuali ada alasan untuk tidak menggunakan hal-hal tersebut.Pada tahun 2003 melalui proyek General Improvements, IASB menerbitkan revisi IAS. Proyek General Improvements bertujuan untuk menghilangkan atau mengurangi alternatif, pengulangan-pengulangan yang tidak perlu (redundancies), dan juga konflik dalam IAS sendiri. Proyek juga berhubungan dengan isu konvergensi dan berbagai peningkatan lainnya. Tujuan dari revisi IPSAS yang diterbitkan kali ini adalah agar IPSAS konvergen dengan IAS yang diterbitkan tahun 2003 tersebut.IPSAS menjadi rujukan karena Keberadaan IPSASB bermula dari kesadaran akan manfaat nyata informasi keuangan yang konsisten dan terbandingkan (comparable) lintas-jurisdiksi. IPSAS, sebagai standar internasional akuntansi sektor publik, diharapkan memainkan peran kunci untuk merealisasikan manfaat tersebut. Dalam mengembangkan standar akuntansi sektor publik, IPSASB sangat mendorong keterlibatan pemerintah dan penyusun standar di berbagai negara melalui penyampaian tanggapan/komentar atas proposal-proposal IPSASB yang dinyatakan dalam exposure draft.Diadopsinya IPSAS oleh pemerintah di berbagai negara diharapkan akan meningkatkan kualitas dan daya banding informasi keuangan yang dilaporkan entitas-entitas sektor publik di seluruh dunia. Dalam mendorong pengadopsian dan harmonisasi ketentuan-ketentuan akuntansi sektor publik di berbagai negara dengan IPSAS, IPSASB menghormati hak pemerintah dan penyusun standar di tingkat nasional dalam menetapkan standar dan pedoman pelaporan keuangan di dalam jurisdiksi mereka masing-masing.IPSAS yang diterbitkan oleh IPSASB terkait dengan pelaporan keuangan sektor publik, baik untuk yang masih menganut basis kas (cash basis) maupun yang telah mengadopsi basis akrual (accrual basis). IPSASB sebagai penyusun standar akuntansi IFAC untuk sektor publik telah menerbitkan empat exposure draft (ED) dalam kerangka konvergensi standar akuntansi sektor publik (IPSAS) ke standar akuntansi sektor komersial/bisnis (IAS/IFRS). Diakui, kedua sektor ini memang tetap berbeda dari berbagai sudut pandang. Akan tetapi penyusun standar sendiri mengakui adanya perbedaan-perbedaan tersebut dengan melampirkan hal-hal yang berbeda di kedua sektor ini. Perbedaan in dibuat dalam bentuk pembandingan antara IPSAS dengan IAS/IFRS dengan judul Comparison to IAS. Hal ini penting karena ruang lingkup sektor publik yang dimaksudkan oleh IPSASB adalah sektor pemerintah.Saat ini, banyak entitas yang termasuk dalam kategori organisasi sektor publik yang telah mengimplementasikan akuntansi dalam sistem keuangannya. Akan tetapi, praktik akuntansi yang dilakukan oleh entitas-entitas tersebut memiliki banyak perbedaan khususnya dalam proses pelaporan keuangan. Hal tersebut sangat dimungkinkan oleh belum banyaknya pemerintah suatu negara yang menerbitkan standar baku akuntansi untuk mengatur praktik akuntansi bagi organisasi sektor publik.Berdasarkan kebutuhan tersebut,International Federation of Accountants-IFAC (Federasi Akuntan Internasional) membentuk sebuah komite khusus yang bertugas menyusun sebuah standar akuntansi bagi organisasi sektor publik yang berlaku secara internasional yang kemudian disebutInternational Public Sector Accounting Standards-IPSAS (Standar Internasional Akuntansi Sektor Publik). Dalam pelaksanaannya, komite tersebut tidak hanya menyusun standar tetapi juga membuat program yang sistematis yang mendorong aplikasi IPSAS oleh entitas-entitas publik di seluruh dunia.IPSAS meliputi serangkaian standar yang dikembangkan untuk basis akrual (accrual basis), namun juga terdapat suatu bagian IPSAS yang terpisah guna merinci kebutuhan untuk basis kas (cash basis). Dalam hal ini, IPSAS dapat diadopsi oleh organisasi sektor publik yang sedang dalam proses perubahan dari cash basis ke accrual basis. Jika demikian, maka organisasi sektor publik yang telah memutuskan untuk mengadopsi basis akrual menurut IPSAS, harus mengikuti ketentuan waktu mengenai masa transisi dari basis kas ke basis akrual yang diatur oleh IPSAS.Pada akhirnya, cakupan yang diatur dalam IPSAS meliputi seluruh organisasi sektor publik termasuk juga lembaga pemerintahan baik pemerintah pusat, pemerintah regional (provinsi), pemerintah daerah (kabupaten/kota), dan komponen-komponen kerjanya (dinas-dinas).International Federation of Accountants (IFAC) yang didirikan di Munich pada tahun1977, merupakan federasi dan organisasi akuntan internasional. Standar akuntansi yang diterbitkan IFAC juga tetap menunjukkan bahwa sector bisnis dan sector public tetap berbeda. Hal ini diwujudkan dalam pembentukan dua badan penyusun standar yang terpisah yaitu IASB yang menyusun standar untuk sector bisnis sedangkan untuk sector public adaIPSASB. IASB menerbitkan IAS sedangkan IPSASB menerbitkan IPSAS.a. Mengacu pada International Accounting Standards (IAS / IFRS)b. IPSAS bukan untuk mengganti standar yang ada di suatu negara, tapi untuk mengembangkan atau merevisi standar yang adac. IPSAS dikembangkan menurut basis akrual (sebelum revisi)IPSAS yang diterbitkan oleh IPSASB terkait dengan pelaporan keuangan sektor publik, baik untuk yang masih menganut basis kas (cash basis) maupun yang telah mengadopsi basis akrual (accrual basis). IPSAS yang berbasis akrual dikembangkan dengan mengacu kepada International Financial Reporting Standards (IFRS), standar akuntansi bisnis yang diterbitkan oleh International Accounting Standards Board (IASB), sepanjang ketentuan-ketentuan di dalam IFRS dapat diterapkan di sektor publik. Meskipun demikian, IPSASB tetap memperhatikan isu-isu yang spesifik di sektor publik yang tidak tercakup di dalamIFRS.Dalam edisi revisi, ED 27 dianut dua basis yaitu basis akrual dan juga basis kas. Sebagaimana dinyatakan dalam paragraph 2 An entity that prepares and presents general purpose financial statements under accrual or cash basis of accounting in accordance with. Selanjutnya dalam paragraph 4 dinyatakan jika basis akrual yang digunakan maka harus dibaca berkaitan dengan IPSAS sedangkan jika digunakan basis kas maka standar harus dibaca dalam konteks IPSAS basis kas (The Cash Basis IPSAS, Financial Reporting Under the Cash Basis of Accounting).Menurut IPSAS, laporan keuangan akrual secara umum setidaknya terdiri dari :a. Statement of Financial Position (neraca)b. Statement of Financial Performance (Laporan Kinerja Keuangan)c. Statement of Changes In Net Assets / Equity (Laporan Perubahan dalam Aset Bersih Ekuitas)d. Cash Flow Statement (Laporan Arus Kas)Accounting Policies and Notes to The Financial Statements (Catatan atas Kebijakan Akuntansi dan Catatan atas Laporan Keuangan) Sampai tahun 2010, standar akuntansi sector public yang telah dikeluarkan oleh IPSASB, yang dikenal dengan nama International Public Sector Accounting Standards (IPSAS), yaitu : IPSAS 1 Presentation of Financial Statements IPSAS 2 Cash Flow Statements IPSAS 3 Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors IPSAS 4 The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates IPSAS 5 Borrowing Costs IPSAS 6 Consolidated and Separate Financial Statements IPSAS 7 Investments in Associates IPSAS 8 Interests in Joint Ventures IPSAS 9 Revenue from Exchange Transactions IPSAS 10 Financial Reporting in Hyperinflationary Economies IPSAS 11 Construction Contracts IPSAS 12 Inventories IPSAS 13 Leases IPSAS 14 Events After the Reporting Date IPSAS 15 Financial Instruments: Disclosure and Presentation IPSAS 16 Investment Property IPSAS 17 Property, Plant, and Equipment IPSAS 18 Segment Reporting IPSAS 19 Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets IPSAS 20 Related Party Disclosures IPSAS 21 Impairment ofNon-Cash-Generating Assets IPSAS 22 Disclosure of Information about the General Government Sector (IFAC, 2010) IPSAS 23 Revenue from Non-Exchange Transactions (Taxes and Transfers) IPSAS 24 Presentation of Budget Information inFinancial Statements IPSAS 25 Employee Benefits IPSAS 26 Impairment of Cash-Generating Assets IPSAS 27 Agriculture IPSAS 28 Financial Instruments: Presentation IPSAS 29 Financial Instruments: Recognition andMeasurement IPSAS 30 Financial Instruments: Disclosures IPSAS 31 Intangible Assets. (IFAC, 2010)

Daftar PustakaNordiawan, Dedi. 2006. Akuntansi Sektor Publik. Jakarta: Salemba Empathttp://christyrenata.wordpress.com/2012/03/07/akuntansi-sektor-publik-standar-akuntansi-pemerintah/http://feuh-kel4.blogspot.com/2013/10/regulasi-dan-standar-akuntansi-sektor.htmlhttp://feuh-kel4.blogspot.com/2013/10/regulasi-dan-standar-internasional.html