bab ii audit forensik

7/23/2019 BAB II Audit Forensik

1/21

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Korupsi

Hamzah (2008) menyatakan bahwa korupsi berawal dari bahasa latin

corruptio atau corruptus. Corruption berasal dari kata corrumpere, suatu kata

latin yang lebih tua. Dari bahasa lain itulah turun ke banyak bahasa eropa seperti

Inggris yaitu, corruption, corrupt, ran!is yaitu corruption, dan "elanda yaitu

corruptie. Dari bahasa belanda inilah kata itu tersebut ke dalam bahasa Indonesia

yaitu korupsi. erbuatan korupsi dalam istilah kriminologi digolongkan kedalam

ke#ahatan yang disebut sebagai White Collar Crime.

$orupsi menyangkut segi%segi moral, si&at dan keadaan yang tidak baik,

#abatan dalam instansi atau aparatur pemerintah, penyelewengan kekuasaan dalam

#abatan karena pemberian, &aktor ekonomi politik, serta penempatan keluarga atau

golongan ke dalam kedinasan di bawah kekuasaan #abatannya. 'enurut

iratma#a (200), korupsi adalah perbuatan tidak #u#ur, perbuatan yang

merugikan dan perbuatan yang merusak sendi%sendi kehidupan instansi, lembaga,

korps dan tempat beker#a para birokrat.

$orupsi adalah pen#ualan barang%barang milik pemerintah oleh pegawai

negeri untuk keuntungan pribadi. *+ebagai !ontoh, pegawai negeri sering menarik

pungutan liar dari izin dari perizinan, lisensi, bea !ukai, atau pelarangan masuk

bagi pesaing (+hlei&er dan -ishny dalam uanakotta, 200//). Di Indonesia

pegawai pemerintah pada umumnya memungut bayaran untuk tugas pokoknya

atau untuk pemakaian barang%barang milik pemerintah untuk kepentingan

5


2/21

6

pribadinya. $asus seperti itu dapat menyebabkan korupsi memiliki pengaruh yang

negati& terhadap pertumbuhan suatu negara.

'enurut +ilalahi dalam iratma#a (200) korupsi tidak hanya ter#adi pada

aparatur pemerintah, namun korupsi di kalangan pegawa #uga dapat ter#adi bahkan

dengan skala yang lebih besar, seperti ter#adinya kredit ma!et di se#umlah bank

swasta yang disebabkan oleh adanya kolusi antara direktur bank dengan

pengusaha. Disamping itu korupsi yang ter#adi di kalangan aparatur negara tidak

semata%mata hanya disebabkan oleh ga#i yang sedikit, sebab pada umumnya

pelaku korupsi yang melakukan korupsi se!ara besar besaran adalah mereka yang

berga#i besar akan tetapi tidak puas dengan apa yang diterima sehubungan dengan

meningkatnya kebutuhan

2.2 Akutansi Forensik dan Audit Investigati

2.2.1 Akuntansi Forensik

1kuntansi &orensik adalah aplikasi ilmu keuangan dalam upaya peme!ahan

masalah dalam konteks rule of evidence. 'enurut iratma#a (200) akuntansi

&orensik sebagai aplikasi ilmu akuntansi diarahkan untuk mampu menyediakan

in&ormasi, bukti dan pembuktian yang memadai untuk debat pada persidangan di

pengadilan. 1kuntansi &orensik, menyediakan suatu analisis akuntansi yang dapat

digunakan dalam pengadilan yang merupakan basis untuk diskusi di dalam

pengadilan. enerapan pendekatan%pendekatan dan analisis%analisis akuntansi

dalam akuntansi &orensik diran!ang untuk menyediakan analisis dan bukti

memadai atas suatu asersi yang nantinya dapat di#adikan bahan untuk

pengambilan berbagai keputusan di pengadilan.


3/21

7

(Hou!ks dalam "ressler 200) menyatakan bahwa akuntansi &orensik dapat

dide&inisikan sebagai penggunaan akuntansi, audit, dan keterampilan in3estigasi

untuk membantu dalam masalah hukum. +ama halnya dengan dokter &orensik

yang merupakan aplikasi dari ilmu kedokteran untuk menemukan bukti%bukti

ke#ahatan, teknik akuntansi &orensik pun menerapkan teknik%teknik akuntansi

untuk mengungkapkan aspek &inansial yang berkaitan langsung dengan dugaan

kasus penyelewengan. +eorang akuntan &orensik akan dapat mengenali dan

melakukan analisis mendalam atas transaksi &inansial yang rumit yang digunakan

oleh pelaku ke#ahatan untuk menutupi #e#ak tindakannya.

2.2.2 Audit Investigati

1udit in3estigasi merupakan suatu !ara yang dapat dilakukan untuk

mendeteksi dan memeriksa &raud terutama dalam laporan keuangan yang

kemungkinan sedang atau sudah ter#adi menggunakan keahlian tertentu dari

seorang auditor (teknik audit). 'enurut Herlambang (20), audit in3estigasi

adalah suatu bentuk audit atau pemeriksaan yang bertu#uan untuk

mengidenti&ikasi dan mengungkap ke!urangan atau ke#ahatan dengan

menggunakan pendekatan, prosedur atau teknik%teknik yang umumnya digunakan

dalam suatu penyelidikan atau penyidikan terhadap suatu ke#ahatan.

'enurut uanakotta (200/) terdapat tu#uan audit in3estigasi, beberapa

diantaranya yaitu sebagai berikut.

. 'emberhentikan mana#emen. +ebagai teguran keras bahwa mana#emen tidak

mampu mempertanggung%#awabkan kewa#iban &idusiernya.

2. 'emeriksa, mengumpulkan dan menilai !ukup dan rele3annya bukti. 4ntuk

menekankan diterimanya bukti%bukti sebagai alat bukti untuk meyakinkan

hakim di pengadilan.


4/21

8

5. 'elindungi reputasi dari karyawan yang tidak bersalah.

6. 'enemukan dan mengamankan dokumen yang rele3an untuk in3estigasi.

7. 'enemukan asset yang digelapkan dan mengupayakan pemulihan dari

kerugian yang ter#adi.. 'emastikan bahwa semua orang, terutama mereka yang diduga men#adi

pelaku ke#ahatan, mengerti kerangka a!uan dari in3etigasi tersebut.

/. 'emastikan bahwa pelaku ke#ahatan tidak bisa lolos dari perbuatannya.

8. 'enyapu bersih semua karyawan pelaku ke#ahatan.

9. 'emastikan bahwa perusahaan tidak lagi men#adi sasaran pen#arahan.

0. 'enentukan bagaimana in3estigasi akan dilan#utkan.

2.! Investigasi "engadaan

2.!.1 "engadaan "u#$ik

'enurut :d;uist et al(2000) pada prinsipnya, pengadaan publik (Public

Procurement) adalah proses akuisisi yang dilakukan oleh pemerintah dan institusi

publik untuk mendapatkan barang (goods), bangunan (works), dan #asa (services)

se!ara transparan, e&ekti&, dan e&isien sesuai dengan kebutuhan dan keinginan

penggunanya. Dalam hal ini, pengguna bisa indi3idu (pe#abat), unit organisasi

(dinas, &akultas, dsb), atau kelompok masyarakat luas. Dari pengertian diatas

dapat disimpulkan bahwa pengadaan publik ditentukan oleh siapa yang

melaksanakan pengadaan bukan oleh obyek dari barang


5/21

9

dipastikan pembelian barang akan bersaing dan e&ekti&. 'enurut uanakotta

(200/) agar ber&ungsi e&ekti&, suatu rezim pengadaan perlu men!akup !iri%!iri

berikut

. $erangka hukum yang #elas, komprehensi&, dan transparan yang antara lain

mewa#ibkan pemasangan iklan yang luas tentang kesempatan%kesempatan

penawaran, pengungkapan sebelumnya tentang kriteria untuk mendapatkan

kontrak, pemberian kontrak yang didasarkan atas kriteria yang ob#ekti& bagi

penawar yang dinilai paling rendah, pemaparan publik bagi penawaran%

penawaran itu, ases terhadap mekanisme penin#auan untuk keluhan penawar,

pengngkapan publik dari hasil%hasil proses pengadaan dan pemeliharaan

!atatan lengkap tentang seluruh proses tersebut.

2. $e#elasan tentang tanggung #awab%tanggung #awab dan akuntabilitas

&ungsional termasuk penun#ukan tanggung #awab yang #elas atas pengelolaan

proses pengadaan, memastikan bahwa aturan%aturan ditaati dan mengenakan

sanksi%sanksi #ika aturan%aturan itu dilanggar.

5. +uatu organisasi yang bertanggung #awab untuk kebi#akan pengadaan dan

pengawasan penerapan tepat dari kebi#akan tersebut.

6. +uatu mekanisme penegakan. anpa penegakan, ke#elasan aturan, dan &ungsi

tidak ada artinya. "adan audit pemerintah harus dilatih untuk mengaudit

pengadan publik dan memulai tindakan terhadap mereka yang melanggar

aturan.

7. +ta&& pengadaan yang terlatih baik, kun!i untuk memastikan sistem

pengadaan yang sehat.

2.!.2 Siste% "engadaan Indonesia

$a#ian pengadaan nasional bank dunia untuk Indonesia menyimpulkan bahwa

sistem pengadaan tidak ber&ungsi dengan baik, *Ia tidak dipa!u oleh pasar, rentat


6/21

10

terhadap penyalahgunaan dan penyelewengan, dan menurunkan nilai yang dibayar

dari dana%dana publik. +elain itu ma#alah mingguan empo #uga mengungkapkan

pengaturan%pengaturan kolusi&, dalam bentuk lingkaran penawar yang

terorganisasi rapi, yang menimbulkan kerugian%kerugian substansial bagi

bendahara emerintah. 1turan%aturan kolusi& ini ter#adi dengan keterlibatan akti&

pe#abat%pe#abat pemerintah. $olusi tersebut merupakan bagian dari proses

pengadaan, menggunakan teknik%teknik seperti spesi&ikasi%spesi&ikasi yang

membatasi, pemilahan paket kontrak, prosedur penawaran tidak bersaing,

pemasangan iklan se!ara terbatas, masa penga#uan penawaran yang dipersingkat,

dan pelanggaran kerahasiaan selama proses pengadaan.

'enurut uanakotta (200/), kerangka akuntabilitas untuk pengadaan publik

di Indonesia !a!at dalam beberapa hal.

. $erangka Hukum =a!at

ara eksekuti& dari legislati& pemerintah telah gagal menyediakan kerangka

hukum e&ekti& untuk pengadaan publik. idak ada undang%undang pengadaan

nasional selain undang%undang konstruksi (44 >o.8


7/21

11

emerintah tidak mengorganisasikan dirinya untuk pengadaan publik.

pemerintah tidak mempunyai badan yang #elas harus bertanggung #awab

untuk kebi#akan dan pematuhan pengadaan publik. $arena badan tersebut

tidak ada, "appenas dan Departemen emukiman dan rasarana ilayah

berbagi tanggung #awab tersebut, tetapi mereka tidak memilik mandat untuk

menyandang tanggung #awab &ormal atas kebi#akan pengadaan dan

pengawasannya. engadaan itu sendiri dikelolah oleh mana#emen proyek

(pimpro).

5. Insenti&%insenti& terdistorsi1kibat pamong pra#a yang dikelola dengan buruk dan peradilan yang lemah,

kerangka insenti& melen!eng #auh sehingga tidak ada imbalan untuk e&isiensi

dan ke#u#uran dan tidak ada hukuman untuk korupsi. "aik pimpro maupun

anggota panitia lelang menghadapi insenti&%insenti& kuat untuk berpartisipasi

dalam korupsi dan kolusi yaitu sebagai berikut.

a) "agian mereka dari hasil lingkaran kolusi& yang mendominiasi

pengadaan publik mungkin sekali relati& sangat tinggi terhadap ga#i dan

tun#angan mereka.

b) idak adanya mekanisme keluhan yang tepat serta tidak adanya sanksi

administrati& atau hukum apapun karena terlibat dalam kolusi membantu

mengabadikan sistem tersebut.

!) 1nggota%anggota panitia lelang tidak mempunyai pelatihan untuk

melakukan tugas mereka dengan baik. 1kibatnya, tin#auan penawaran

ber&okus pada persyaratan administrati& ketimbang pada persyaratan

teknis.

d) idak ada #en#ang karier #elas pimpro dan spesialis pengadaan.

e) emerintah gagal memberikan sumber daya%sumber daya kepada panitia

lelang untuk melakukan tugasnya dengan baik. 1nggaran%anggaran untuk

iklan, mengetik dan men!etak dokumen%dokumen penawaran nyaris


8/21

12

tidak memadai atau tidak ada dan tidak dipungut biaya untuk membayar

biaya penyusunan dan pen!etakan dokumen penawaran.

&) idak ada aturan dan undang%undang #elas yang memperke!il

kebi#aksanaan memudahkan kolusi

6. engadaan dilakukan di "alik pintu ertutup

engungkapan publik terbatas terhadap proses pengadaan memperkuat

insenti&%insenti& buruk tersebut. +ebagian besar proses tersebut berlangsung di

balik pintu tertutup. Hasil%hasil penawaran berikut pembenaran yang sesuai

dengan pemenangan penawaran tidak diumumkan. 'engikuti usul "ank

Dunia, pemerintah telah menyetu#ui in&ormasi ini diumumkan bagi semua

proyek "ank Dunia yang baru akan di!erminkan dalam per#an#ian%per#an#ian

sah dengan "ank Dunia.

7. engauditan ?emah

+ebagian besar proses audit%satu%satunya instrumen yang tersedia untuk

menegakkan aturan main dan ketentuan%ketentuan seperti telah di!atat%tidak

e&ekti&. :&ekti3itas untuk menegakkan praktik%praktik pengadaan yang baik

lebih lan#ut disesuaikan oleh auditor emerintah yang kurang mengenal

aturan dan prinsip pengadaan. alaupun sekiranya pengauditan itu e&ekti&

sektor peradilan tidak ber&ungsi memastikan bahwa mereka yang

menyalahgunakan proses pengadaan tidak akan memikul akibat%akibatnya.

$eengganan untuk menerapkan sanksi%sanksi administrati& terhadap pegawai

negeri yang ketahuan berkolusi dengan lingkaran%lingkaran penawar berarti

bahwa se!ara e&ekti& tidak ada mekanisme penegak.

2.!.! Ketentuan "erundang&'ndangan

ara auditor keuangan negara dan in3estigator yang mendalami kasus%kasus

pengadaan barang dan #asa perlu mengetahu dan menguasai ketentuan perundang%

undangan yang berlaku mengenai pengadaan barang dan #asa. u#uan


9/21

13

dikeluarkannya ketentuan perundangan tentunya sangat #elas. $onsideransi dalam

keppres 80


10/21

14

bersamaan dengan dokumen penararan dan terhadap peserta yang diusulkan untuk

men#adi pemenang serta !adangan pemenang die3aluasi dokumen kuali&ikasinya.

+alah satu kewa#iban dalam pengadaan barang dan #asa adalah penyusunan

Harga erkiraan +endiri (H+). engguna barang


11/21

15

mengurangi


12/21

16

mewaspadai ketidaklengkapan dokumen. 'enurut uanakotta (200/297) *1da

dua skema &raud dalam tahap ini, pertama dalam penentuan kebutuhan, kedua

dalam penentuan spek. Dalam penentuan kebutuhan, sering ter#adi

persekongkolan antara pe#abat atau pegawai dari lembaga yang membeli dengan

supplier. +upplier memberikanuang suap kepada pe#abat atau pegawai dari

lembaga yang membeli sebagai u!apan terima kasihnya karena pe#abat atau

pegawai itu berhasil menentukan kebutuhan akan barang dan #asa yang akan

dipasok. Dalam ran!angan &raud yang kedua, yang men#adi sasaran adalah

speknya. 'enurut uanakotta (200/) ge#ala%ge#ala berikut patut diwaspadai.

. $ontrak dibuat se!ara !eroboh, melemahkan kedudukan pembeli dan


13/21

17

) Arang dalam memberikan in&ormasi atau nasihat yang menguntungkan satu

kontraktor.

2) embeli menggunakan #asa konsultasi, masukan, atau spek yang dibuat oleh

kontraktor yang dinggulkan. Hal ini #uga sering di#umpai dalam pengadaan

#asa%#asa konsultasi dimana konsultan yang diunggulkan akan membuat

Terms of Referencedan detail lainnya dari dokumen tender.

5) embeli memperbolehkan konsultan yang ikut dalam penentuan dan

pengembangkan spek, men#adi subkontraktor atau konsultasi dalam proyek

itu.

6) "iaya dipe!ah%pe!ah dan disebar ke berma!am akun atau perin!ian sehinng

lolos dari pengamatan atau review.

7) e#abat senga#a membuat spek yang tidak konsisten dengan spek sebelumnya

untuk pengadaan serupa. 1lasannya bisa berma!am%ma!am, misalnya *kita

terdesak waktu atau *inisellers market.

2.!.(.2 Ta,ap "ena-aran dan Negosiasi

+kema &raud dalam tahap ini umumnya berupa persekongkolan antar

apembeli dan kontraktor yang diunggulkan dan kontraktor *pendamping atau

*pemantas yang meramaikan proses penawaran. Di permukaan, proses tender

kelihatannya sah karena peserta tender !ukup banyak atau bahkan melimpah.

'enurut uanakotta (200/) terdapat beberapa skema &raud pada saat tahap

penawaran dan negosiasi yaitu sebagai berikut.

a. ermainan yang berkenaan dengan pemasukan dokumen penawaran. 1da

banyak bentuk dari permainan atau skema &raud ini, misalnya membuka

dokumen penawaran lebih awal, menerima dokumen penawaran meskipun

sudah melewati batas waktu, mengubah dokumen penawaran se!ara tidak sah


14/21

18

(setelah berhasil *mengintip dokumen saingan), mengatur harga penawran,

memalsukan berita a!ara dan dokumen proses tender lainnya.

b. ermainan yang berkenaan dengan manipulasi dalam proses persaingan

terbuka. Dilakukan dengan persekongkolan di antar apembeli dan sebagian

peserta tender. "eberapa !ontoh permainan di atas #ug amasuk kategori ini.

!. ender arisan (bid rotation). ersekongkolan ini dilakukan untuk menentukan

pemenang kontraktor sebelum dokumen penawaran dibuka.

d. 'enghalang%halangi penyamapain dokumen penawaran. "entuk permainan

ini pun beraneka ragam. +eorang atau beberapa peserta tender tiba%tiba

(dengan atau tanpa alasan) mengundurkan diri. eserta tender ditolak karena

menggunakan *&ormulir yang salah atau *lupa merekatkan materai.

"eberapa peserta mengatur persyaratan tambahan, seperti izin dari asosiasi

pengusaha se#enis atau *putra daerah, dan lain%lain. Bang tidak #arang ter#adi,

pengusaha da&tar *hitam #ustru mengendalikan asosiasi pengusaha se#enis.

1sosiasi sema!am ini tidak lain dari penikmat rantai ekonomi.

e. 'enyampaikan dokumen penawaran pura%pura (complementary bids) yang

berisi harga yang relati& lebih tinggi atau persyaratan yang sudah pasti akan

mengalahkannya. enyampaian complementary bids memang dimaksudkan

untuk *meramaikan bursa agar tender tersebut kelihatan sahih.

&. 'emasukkan dokumen penawaran *hantu. erusahaan men!iptakan banyak

perusahaan lain yang bohong%bohongan. erusahaan%perusahaan bodong ini

bergentayangan dalam arena tender. Bang ter#adi adalah mereka terkait

kepada seorang pemilik yang sama. anda%tanda yang !epat dikenali adalah

alamat dan nomor telepon sama, akta notaris (akta pendirian) dibuat pada hari

yang sama di notaris yang sama dengan nomor urut yang terautr. ada hari

pembukaan dokumen penawaran, ke%0 perusahaan bodong ini diwa#ili satu


15/21

19

orang@ ia #uga menandatangani berita a!ara dan atas nama ke%0 perusahaan

bodong.

g. ermainan harga. $ontraktor senga#a memainkan harga. +esudah terpilih

dalam proses negosiasi, ia *mena&sirkan kembali data harganya. Ini berakhir

dengan harga yang leibh mahal dari kontraktor yang dikalahkannya. "entuk

lain adalah penggantian subkontraktor atau konsultan yang lebih rendah mutu

atau kuali&ikasinya, atau tidak mengungkapkan nilai dari barang%barang

proyek (laptop, mesin &otokopi, dan lain%lain) sesudah proyek berakhir.

2.!.(.! Ta,ap "e$aksanaan dan "ene$esaian Ad%inistrati

'enurut uanakotta (200/) tahap ini meliputi kegiatan%kegiatan berikut.

) erubahan dalam order pembelian

2) Reviewyang tepat waktu atas bagian peker#aan yang sudah selesai diker#akan

dan untuk bagian mana kontraktor berhak menerima pembayaran.

'enurut uanakotta (200/) terdapat dua ran!angan &raud atau bentuk

permainan dalam tahap ini, yaitu substitusi atau penggantian produk dan

*kekeliruan dalam perhitungan pembebanan. 4ntuk menaikkan keuntungan,

kontraktor mengganti barang atau produk atau bahan baku


16/21

20

/) emindahan tags yang bertanda *sudah diperiksa dari barang yang sudah

diperiksa ke barang%barang yang belum diperiksa.

8) enggantian dengan barang%barang yang kelihatannya (rupanya) sama.

uanakotta (200/) men#elaskan bahwa untuk mendeteksi permainan di atas,

auditor harus melakukan.

) enge!ekan se!ara rutin dan kun#ungan mendadak

2) 'e%re3iu laporan inspeksi atau laporan laboratorium pengu#ian se!ara !ermat

5) 4#i produk di laboratorium independen

6) Ce3iu dokumen dan bandingkan dengan produk atau #asa yang diterima untuk

memastikan adanya kepatuhan

7) enilaian atas barang dan #asa yang diserahkan untuk memastikan bahwa

ketentuan yang disepakati telah dipenuhi, termasuk didalamnya pengendalian

mutu.

uanakotta (200/) menyatakan bahawa, bentuk permainan kedua,

kekeliruan dalam pembebanan bisa berupa kekeliruan perhitungan (ada biaya

yang boleh dan tidak boleh dibebankan ke proyek), kekeliruan dalam

pembebanan biaya material atau tenaga ker#a. =ontoh dalam kontrak

penggunaan tenaga konsultan yang pembebanannya meliputi #umlah waktu

(man-hours man-days man-month dan seterusnya) dikalikan tari& per satuan

waktu. Bang bisa dimainkan adalah #umlahw aktunya, tari& yang seharusnya

dan hasil perkalian.


17/21

21

/a%#ar 1.

Ske%a Fraud

Su%#er0 Tuanakotta* 2

2.( Computer Forensic

2.(.1 "engertian Computer Forensic

uanakotta (200/) menyatakan bahwa terdapat dua pokok utama dalam

computer forensic. ertama, segi teknis yang berkenaan dengan teknologi

(komputer, internet, #aringan) dan alat%alat (Windows !ni" disk drive imaging

dan proses analisis lainnya). $edua, segi teknis hukum yang berkenaan dengan

upaya pen!arian bukti (penggeledahan dan penyitaan), penanganan bukti dan alat

bukti. 'enurut uanakotta (200/) komputer &oernsik adalah penerapan teknik%

teknik analitis dan in3estigati& untuk mengidenti&ikasi, mengumpulkan,


18/21

22

memeriksa dan melindungi bukti atau in&ormasi digital. ?ingkup yang populer

disebut adalah cyber crime, diantaranya (uanakotta, 200/) sebagai berikut.

) enyalahgunaan dan penipuan melalui internet2) emeraasan

5) engungkapan rahasia perusahaan

6) $egiatan mata%mata industri

7) enyimpanan in&ormasi berkenaan dengan peren!anaan dan pelaksanaan

ke#ahatan.

uanakotta (200/) menyatakan bahwa terdapat tiga langkah utama dalam

computer forensics, yaitu sebagai berikut.

a# $maging

$maging disini dimaksudkan sebagai mengambil image. +e!ara sederhana,

suatu alat dihubungkan ke salah satu communication portdan alat ini akan

merekam seluruh data yang ada pada electronic storage media(seperti hard

disk) dalam komputer se!ara lengkap, tidak kurang atau lebih. %isk imaging

atau disk driveimaging ingin menghasilkan *bayangan !ermin atau *clone&,

bukan sekadar mengopi seperti dalam bahasa sehari%hari.

b# Processing

Dimaksudkan sebagai mengolah !itra atau image. +esudah mendapatkan

*bayangan !ermin dari data aslinya, !itra atau image ini harus diolah untuk

memulihkan file yang terlan#ur dihapus atau yag ditulisi kembali dengan

current file. Dengan memulihkan imagehasil kopian files danfolders akan

tampil seperti pada media penyimpanan data yang asli.

c# 'nalying

Dimaksudkan sebagai menganalisis image yang sudah diproses. $etika

memeriksa currentfile, yang sering men#adi perhatian adalah nama file

seperti nama%nama seksi untuk bahan pornogra&i, dewa perang untuk

penyelundupan sen#ata, warna%warni untuk uang suap kepada pimpinan

partai, bahkan istilah yang menun#uk #abatan seorang pe#abat sipil atau militer


19/21

23

dalam kasus korupsi. >ama files dengan akhiran tertentu memberikan

indikasi mengenai isinya seperti nama graphic files yang berisi gambar%

gambar berakhiran dengan .gi&, .bmp, atau .#pg. internet history files dan

temporary internetfiles berisi #e#ak%#e#ak tentang web sites yang dikun#ungi,

files yang di%delete dan lain%lain. Computer forensics specialistakan beker#a

dengan kehati%hatian pro&esional untuk memastikan.

)# idak ada kemungkinan bukti men#adi rusak, dihan!urkan, atau tidak lagi

*murni karena prosedur yang digunakan dalam in3estigasi.

*# idak ada kemungkinan masuknya computer virus se#ak kedatangan

penyidik.

+# +emua bukti yang diperoleh ditangani sedemikian rupa sehingga

terlindung dari kerusakan mekanis dan kerusakan electromagnetic.

,# 1da mata rantai penyimpanan, pengawasan, dan dokumentasi yang

berkesinambungan atas bukti dan barang bukti.

# 1pabila tidak dapat dihindari, terhenttinya kegiatan usaha ditekan

serendah mungkin.

.# +emua in&ormasi rahasia yang dilindungi oleh undang%undang tidak boleh

disadap.

Computer forensics specialistmenentukan bukti yang mungkin terkandung dalam

sistem komputer dan berupaya untuk mendapatkannya dengan.

. 'elindungi seluruh sistem komputer yang men#adi sub#ek pemeriksaan

&orensiknya dari segala perubahan, kerusakan, perusakan, korupsi data atau

kemasukan dan pemasukan 3irus.

2. 'enemukan semua files yang terdiri atas files yang terlihat di monitor,files

yang sudah di delete.

5. 'emulihkan sedapat mungkin semuafiles yang ditemukan

6. 'engungkapkan isi dari files yang tersembunyi dan temporary files, swap

files yang digunakan oleh program aplikasi dan operating system

7. 'engaksesfiles yang dilindungi dengan password dan sandi (encrypted files/

. 'enganalisis data rele3an yang mungkin ada


20/21

24

/. 'en!etak hasil analisis yang menyeluruh mengenai sistem komputer yang

diperiksa.

8. 'emberikan konsultasi sebagai seorang ahli dalam idang !omputer &orensi!s

dan kesaksian di pengadilan.

uanakotta (200/) menyatakan bahwa orang%orang yang dapat

meman&aatkan bukti &orensik komputer yaitu sebagai berikut.

. ara penyidik dan penuntut umum dalam kasus pidana

2. ?itigasi dalam kasus%kasus perdata

5. erusahaan asuransi yang berusaha menghentikan klaim karena adanya unsur

&raud6. erusahaan yang menangani perkara tuduhan pele!ehan seksual di tempat

ker#a, aset misappropriation termasuk rahasia dagang, korupsi, dan in&ormasi

kon&idensial lainnya.

7. Indi3idu dalam kasus per!eraian dan pele!ehan seksual

2.(.2 )engena$i Bukti Digita$

erkembangan yang pesat dalam teknologi in&ormasi mengharuskan para

akuntan &orensik mengenali bukti%bukti digital yang merupakan potensi barang

bukti atau alat bukti untuk pembuktian di pengadilan. "erbagai peralatan

ekektronik dapat menyimpan data yang merupakna barang bukti penting dalam

kasus ke#ahatan. $e!uali dalam keadaan darurat, alat%alat elektronik tidak boleh

disentuh atau diakses. ika akses harus dilakukan, maka semua tindakan yang

diambil haruslah didokumentasikan dengan !ara%!ara yang dapat diterima di

pengadilan. Di samping komputer yang menyimpan data dan in&ormasi digital,

ada beberapa peralatan elektronis yang kita gunakan sehari%hari yang #uga

menyimpan in&ormasi digital (uanakotta, 200/), yaitu sebagai berikut.

. elepon nirkabel

2. 1lat penyeranta (electronic paging device)


21/21

25

5. 'esin &aks

6. 1lat penun#uk ID si pengirim pesan

7. $artu !erdas

. ?ain%lain

2.(.! "respekti 3uku% dari Bukti Digita$

uanakotta (200/) menyatakan prespekti& hukum dari bukti digital yaitu

sebagai berikut.

. enanganan erangkat $eras dan ?unak

enis pemeriksaan dibedakan antara lain, (a) pemeriksaan di mana in&ormasi

yang di!ari ada pada komputer di mana pemeriksaan dilakukan, (b)

pemeriksaan atas in&ormasi yang disimpan off-sitedi tempat lain di mana

komputer (tempat pemeriksaan) digunakan untuk mengakses data.

2. In&ormasi Hasil $e#ahatan

In&ormasi hasil ke#ahatan bisa berupa penggandaan perangkat lunak dengan

pelanggaran hak !ipta atau harta kekayaan intelektual dan pen!urian

in&ormasi perusahaan atau negara yang dirahasiakan.

5. In&ormasi sebagai Instrumen $e#ahatan

Dalam hal tertentu, in&ormasi dapat digunakan sebagai alat atau instrumen

untuk melakukan ke#ahatan, misalnya perangkat lunak untuk membuka kode

atau password. enyidik boleh atau dapat menyitanya #ika se!ara wa#ar

in&ormasi tersebut digunakan sebagai instrumen ke#ahatan.

6. In&ormasi sebagai "ukti $e#ahatan"ukti ke#ahatan dapat disita seperti halnya instrumen atau alat ke#ahatan.

"ukti ke#ahatan bisa berupa !etakan (hand copy printouts). "ukti ini, #ika ada

di tangan pelaku, merupakan bukti yang penting. "ukti lainnya adalah !atatan

yang dibuat berupa tulisan tangan yang ada di dekat komputer atau peralatan

ekektronik lainnya, seperti password atau sandi%sandi, dan sebagainya.

bab ii audit forensik

Documents