bungarampai2012

7/24/2019 BungaRampai2012

1/52

BUNGA RAMPAISTUDI KASUS

AKUNTANSI PEMERINTAHAN

TAHUN2012

KOMITE

STANDAR

AKUNTANSI

PEMERINTAHAN


2/52

'r-",-

.i

a-r'i{r

i

\,,i

.

,:*

q*,,

.

i

KfrNrTNNTHRIAN

KEUANGA.N

RHFUBLIK

INDoNE$IA

BANAN

KEBIJAKAN

FISKAL

PU$AT

KEBIJAKA,N

FEMBIAYAAN

PERUBAHAN

IKLIM

DAN

MULTILATERAL

GEDUNG

RADIUS

PRAWRO

LANTAI

6, JL

DR

WAHIilNNQ.

1,

JAKARTA

1O:IO

rELfpoN

'

34$"11?8,

FAKSTMTLE

34E3- r

t617:

wEB$trE:

***.nglni

oqpr",

go

i,r

':l

Januan

201?

Pusat

Bidang

Foum

Multilateral

J-.

l*-

,r\

1

ggsost

001

,

5ir"

*i;t)12

r

r:,*i,,

i.rrjil(AS

l-ii,.)r-rl,,i

I

riiriiln

perlakua

n

akuntansi

i:li,itililis

ss

I

r*ternasional

berbentuk

beberapa

Yth

Fri.drtr*a

*dr:rnite

$ta*dar

Akuntansi

Femerintahan

"ln&"art

+

Tfflrsu-t;ili

1"

* i*kt*r

F*i":vl:*i;.n&it

*\F*N,

DJA;

2..

Llirr:kti:r

Ki{{i. ilJKi,i.

3.

K*i:*la

iSir*

$)er*r:r*arlaan

dan

Keuangan,

$etjen;

4

S*klsians

Sad*r.'

Kebijakan

Fiskal;

s K:&fiill;)

i;'irs;ti

K*i,:ljaks*r'r

Feffibiayaan

Ferubahan

lkfirlr

dan

|l4uititaieral.

atas

Fut^ttl

i:r'iri'lii*ii;1't;1r-:

iJ*rlfifili

psf'ntlayaran

pada

organisasl/lembaga

keuangan

internasional,

dapat

i{

c?

r"i'l

5

i.l

i

l-1

i} }ii.

.j

*

hai

-1

:

ni

sebagai

berikut:

I

li;+i;v''-:;

i*rl*:r**i*

n:*nladi

beberapa

ansgota

organisasillembagu

keuangan

internasronal

yang

l-:rfirrit".trirvE

,r$*fah

,sa;nd

seperti,

/rrfenra&onai

Ftrrrd

for

Agnctrtturdi

sevelolilrenf

(tFADi,

conin,'[

fr1;11a.r'

i,.;,r'r,r-:*:;*r}l$Irss

{CFC),

dan

OPEC

Fund

for

lntemitlonal

Oevetoprnent

(OFID).

;i

i-'i:{i'}

ii*;*l

trii,

;:erlaku*n

akuntansi

untuk

organisasi-or:ganisasiterrsebut

berbeda-beda

IFAD

dan

{li:r')

tJj;:*ri,xkr"rknn

sebagai

investasi

(pembieyaan},

simentara

OF1D

diperlakukan

sebagai

f*rsf

i;r:'';

ii:*i;:i':tr4i.

pad;rfral

arfic/es

of

agreernent

atau

perjanlian

pendirian

ketiga

orlanisasi

iltt*t"it*$i*t-l;*l

teis*bul

rnirtp.

I

$*bag*i

ir';ic)j'n'l&$r

dapat

kami

sampaikan

bahwa

secara

umum:

&.

K*;:trihirs,i

ilegara

anggata digunakan sebagai

rnodar kerja;

*

vi:iirrr?

t]{rl,i,.r"

rr.rengikuti

jurnlah

kontribusi;

c [":'a**

sa*t

pernbuharan

rnodal

dikembalikan

setelah

rnetrunansi

kewajiban

pihak

ketiga,

* iu4elak*kar:

*perasi

keuangan

{seperti

pemberian

pinjaman}

terhadap

negara

anggota.

4

s*i'k*n**r:

d*ngalr

hal

tersebut,

mohon

kiranya

keputusan

apakah"statris pembayaran

pada

*tg;rnl***i

l*r-qebut

di

atas

adalah

pembiayaan

atau

belanja.

Sebagai

plrtimuangur,

ku*i

${:i'}rf };}ri(&r'}

,l#.ic/*s

*i

agreernent

atau

perjanjian

pendirian

dari

organisasilorganisasi

dinnaksud.

r":*t"i:iF.i,**

t'iiatl:r

snmpaikan,

atas

perhatian

dan

bantuan

$audara

kami

ucapkan

terima

kasih.


3/52

KOMITE

STANDAR

AKUNTANSI

PEMERINTAHAN

Gedung

prijadi

praptosuhardio

lll

Lantai

2

Direktorat

Jenderal

perbendaharaan

_

Kementerian

Keuanqan

Rl

re,epon:

tor.,t

rur-oNi':ir?ii'.xi s;#?:,

#ii?iiJLl*,0r,,

352_4551

Website:

www.ksap.org

/

E_mail:

[email protected]

Nomor

Sifat

Hal

,s-g

/K.1/KSAPilv2}12

:

Segera

:

Tanggapan

terhadap

perlakuan

Akuntansi

atas

lnternasional

Berbentuk

Fund

22

Februari

2012

Beberapa

Organisasi

Yth'

Kepala

Pusat

Kebijakan

Pembiayaan

Perubahan

lklim

dan

MLrltilateral

Badan

Kebijakan

Fiskal,

Kementerian

Keuangan

Rl

Jakarta

sehubungan

dengan

surat

saudara

nomor

s-006/KF.6

/2012

tanggal

g

Januari

2a12

haltersebut

dalam

pokok

surat

dapat

disampaikan

hal-hal

sebagai

berikut:

1'

Menurut

Paragraf

B

PSAP

Nomor

02

tentang

Laporan

RealisasiAnggaran

Lampiran

ll

pp

Nomor

71

Tahun

2010

tentang

Standar

Akuntansi

Pemerintahan,

pembrayaan

adalah

setiap

penerimaan

yang

perlu

dibayar

kembali

dan/atau

pengeluaran

yang

akan

diterima

kembali,

baik

pada

tahun

anggaran

bersangkutan

maupun

tahuntahun

anggaran

berikutnya,

yang

dalam

penganggaran

pemerintah

terutama

dimaksudkan

untut(

menutup

defisit

atau

memanfaatkan

surplus

anggaran.

Pembiayaan

yang

terkait

dengan

investasiakan

diikuti

dengan

pencatatan

investasi

pada

neraca.

2'

Menurut

Paragraf

20

PSAP

Nomor

06

tentang

Akuntansi

Investasi

Lampiran

ll

pp

Nomor

71

Tahun

2010

tentang

Standar

Akuntansi

Pemerintahan,

suatu

pengeluaran

kas

atau

aset

dapat

diakui

sebagai

investasi

apabila

memenuhi

salah

satu

kriteria:

a'

Kemungkinan

manfaat

ekonomik

dan

manfaat

sosial

atau

jasa

potensial

di

masa

yang

aKan

datang

atas

suatu

investasi

tersebut

dapat

diperoleh

pemerintah;

b'

Nilai

perolehan

atau

nilaiwajar

investasi

dapat

diukur

secara

memadai

(retiable).

3'

Berdasarkan

penjelasan

dalam

surat

Saudara

diketahui

bahwa

kontribusi

Indonesia

sebagai

anggota

lnternational

Fund

for

Agricuttural

Development

(IFAD),

Common

Fund

for

Commodities

(CFC),

dan

OPEC

Fund

for

lnternational

Development

(oFlD),

mempunyai

karakteristik

sebagai

berikut:

a'

digunakan

sebagai

modal

kerja

untuk

melakukan

operasi

keuangan'

(seperti

pemberian

pinjaman

dan

hibah)

terhadap

negara

anggota;

b'

memberikan

manfaat

baik

berupa

voting

power

mengikuti

jumlah

kontribusi

mauoun

hak

untuk

meminjam/menerima

hibah;

dan

c'

akan

diterima

kembali pada

saat

pembubaran

setelah

melunasi

kewajiban pihak

ketiga.


4/52

4. Berdasarkan

laporan

keuangan

tahuna

n

(audited)

tiga

lembaga

internasional

tersebut

diketahui

bahwa

kontribusi

dari

negara

anggota

diakui

sebagai

bagian

dari

modal

(equity).

5.

Be,;dasarkan

hal-hal

tersebut

di

atas,

maka

pengeluaran

untuk

kontribusi

lndonesia

pada

tiga

lembaga

internasional

tersebut

memenuhi

kriteria

investasi

sebagaimana

diatur

dalam

PSAP

Nomor

06

Lampiran

ll

PP

Nomor

71

Tahun 2010

tentang

Standar

Akuntansi

Pemerintahan.

Selanjutnya, pengeluaran

atas

investasi

tersebut

dibebankan

pada

pengeluaran

pembiayaan

sesuai

PSAP

Nomor02

Lampiran

ll

PP

Nomor

71

Tahun

2010

tentang

Standar

Akuntansi

Pemerintahan.

Demikian

disampaikan,

atas

perhatian

saudara

diucapkan

terima kasih.

Tembusan:

1. Direktur

Jenderal

Perbendaharaan,

Konsultatif;

2.

Direktur

Jenderal Keuangan

Daerah,

Komite Konsultatif.

Kementerian

Keuangan

sebagai

Ketua

Komite

Kementerian

Dalam Negeri sebagai

Wakil

Ketua


5/52

PEMERINTAH

KABUPATEN

TANAH

LAUT

SEKRETARIAT

I}AERAH

Jalan

A. Syairani

Pelaihari

Phone.

(0512)

21003

PELAIHARI

Nomor

Lampiran

Perihal

o27

/t7

Lt/DPPKA/2077

Pennoltonan

Penjelasalr

atas

Koreksi

BPI(

RI

Perwakilan

Kalimantan

Selatan

atas

Pencatatan

Aset

Tetap

pada

lapotan

Keuangan

Pemerintah

Daerah

Tahun

Anggaran2OlO.

Pelalhari,

1

4

Desember

20

1 1

KepadaYth.

Ketua

Komite Kerja

KSAP

di-

Tempat

Berdasarkan

hasil

audrt

BPK

RI

Perwakllan

Kalimantan Selatanrbanyak

koreksi

atas

pencatatan

aset Milik

Pemerintah

Kabupaten

Tanah

Laut

yang

menimbulkan

beberupa

permasalahan karena adanya

mulfitafsir atas

Buletin

Teknis No O9 terrtar.g

Akuntansi

Aset

Tetap.

Berkenaan

hal

tersebut

diatas,

kami

mohon

penjelasan

secara

tertulis dari

Komite

Kerja

KSAP atas beberapa

permasalahan

yang

timbul tersebut

sebagai

dasar

pe.nyusunan

Laporan

Keuangan

Pemerintah

Daerah

Tahun Angatan

2oll. Adapun

permasalahnnya

adalah

sebagai

berikut

:

I.

Tanah

hasil

ganti

rugi

untuk

pelebaran

sungai dan

pelebaran

jalan

serta

jembatan

PadaLaporan

Hasil Pemeriksaan

BPK

RI

Perwakilan

Provinsi Kalimantan

Selatan

atas

LKPD

Tahun

Anggaran

2O1O, bahwa

tanah

hasil

ganti

rugi unfuk

pelebaran

sungai

dan

pelebann

jalan

serta

jembatan

di

akui

sebagai ASET

TANAH. Sementara

Tanah

tersebut

tidak

bias

disertifikasi

karcna sudahberubah

menjadi

sungai

akibat

pengerukan dan

sudah

menjadi

jen'tbatan

serta

jalan

milikprovinsi.BagaimanaPengaluanAsetTanahTerrebrrt?

Z.

Pembartgunan

Gedung/Banganan

Untuk

Pemerintah

Desa

atau

Sekolah-

Sekolah

Swasta

Padalaporan

Hasil

Pemeriksaan

BPK

RI Perwakilan

Provinsi Kalimantan

Selatan

atas LKPD

Tahun

Anggaran

2OO9,

Pembangunan

Gedung/Bangunan

Untuk

Pemerintah

Desa atau

Sekolah-Sekolah

Swasta

di akui sebagai

ASET

I-A'INNYA,

tetapi

pada

Laporan

Hasil

Pemeriksaan

BPK RI

Perwakilan

Provinsi Kalimantan

Selatan

atas

LKPD

Tahun

Anggaran

2010,

Pembangunan

Gedung/Bangunan

Untuk

Pemerintah

Desa

atau Sekolah-sekolah

Swasta

di akui sebagai

ASET

TETAP

GEDUNG.

Dan

multrrtafsfu

terrebut,

mana

yang

brunar

DED,

SID,

RIJTR,

Penyusunan

PrcfiI

dan

Penlrusunan

RPIJM

yang

bulcan

berbentuk

fisik

PadaLaporan

Hasil

Pemeriksaan

BPK

RI

Perwakilan

Provinsi Kalimantan

Selatan

atas

LKPD

Tahuu

Anggaran 2O1.O,

bahwa

DED, SID,

RL/TR,

PenJrusunan

Profil

dan

Penyusunan

RPIJM

yang

bukan berbentuk

fisik

di

akyi

sebagai

KONSTRUKSI

DALA,M

PENGERJAAN.

Sementara

Fisiknya tidak akan

pernah

ada.

Jasa

Pengawamn

Padal-aporun Hasil

Pemeriksaan

BPK

RI

Perwakilan Provinsi Kalimantan

Selatan

atas

LKPD

Tahun

Anggaran

z}l},JasaPengawasan

Konstruksi diakui

sebagai

KONSTRUKSI

DALA"M

PENGERJAAN.

Padahal

Konstruksi

yang

diawasi sudah

3.


6/52

5.

Aset

Tak Berwujud

Dalam

Bultek

nomor

O2 disebtttkan

bahwa

asset

tak

berwujud

itu

berupa

software

computer,

tapi

dalam

Pengadaan Sistem

Informasi

(Sofware)

tersebut

termasuk

di

dalamnya

ada

paket

computer,

server,

printer

dan

UPS.

Bagai

Rehabilitasi/Renouasi

Aret

Bukan Milik

padaLaporan

Hasil

Pemeriksaan

BPK Rl

Perwakilan

Provinsi

Kalimantan

Selatan

atas LI(PD

Tahun

Anggaran

201.0,

Rehabilitasi

gedung milik sekolah

swasta

yang

dilaksanakan

oTeh

Dinas

Pendidikan

diakui

sebagai

ASDT GEDUNG

pada

Dinas

Pendrdikan.

Sedangkan

Rehab

gedung

milik

BP4K

yang

di

laksanakan

oleh PU diakui

sebagai

ASET

GEDLING

padaDinas

PU, karena belum

adaBerita

Acara Setrah

Tefima

Ke

BP4K.

Sementara dalam

Bultek

No

9

disebutkan

bahwa

Rehabilitasi/Renovasi

Aset

Bukan Milik

diakui

*,bacai

ASET

TETAP

RENOyASI.

t 1

Yang

bOnar

rD4lvl.-4cll

99rltlr.)

4*w

4


7/52

KOMITE STANDAR

AKUNTANSI

PEMERINTAHAN

Gedung

Prijadi Praptosuhardjo

lll

Lantai

2

Direktorat Jenderal Perbendaharaan

-

Kementerian

Keuangan

Rl

Jalan

Budi Utomo

No. 6.

Jakarta

10710

Telepon(021)

352-4551

,

(021)

344-9230

Ext

531

1

/ Faksimile

(021)

352-4551

Website:

www.ksap.org / E-mail

:

[email protected]

Nomor

Sifat

Lampiran

Hal

S-

lO

/K.1/KSAPllll2012

22Februari2012

Segera

Permasalahan

pelaporan

keuangan

Pemkab

Tanah

Laut

Yth.

Sekretaris Daerah Pemerintah

Kabupaten

Tanah

Laut

Jalan

A. Syairani

Pelaihari

Sehubungan

dengan surat Saudara

nomor

0271711|DPPKA|2O11

tanggal 14 Desember

2011

hal

pencatatan

aset

tetap dapat

kami sampaikan hal-hal

sebagai

berikut:

1.

Permasalahan

tanah

hasil

ganti

rugi

yang

digunakan

untuk

pelebaran

sungai,

jalan

serta

jembatan

provinsi:

Paragraf

I

PSAP

Nomor 01 Lampiran

ll

PP Nomor 71

Tahun

2010 tentang

Standar Akuntansi

Pemerintahan menyatakan bahwa aset adalah

sumber daya

ekonomi

yang

dikuasai

dan/atau

dimiliki

oleh

pemerintah

sebagai

akibat dari

peristiwa

masa

lalu.

Dalam

hal

entitas

mengadakan,

membangun, atau

melakukan

perbaikan

dan

hasilnya

tidak

dikuasai

dan/atau

dimiliki oleh

entitas,

maka aset dimaksud bukan

milik entitas sehingga

tidak

dapat

disajikan

dalam

laporan keuangan

entitas

sebagai

aset

entitas.

Tanah

yang

dibebaskan

untuk

pelebaran

sungai,

maka tanah dimaksud menjadi

bagian dari

sungar alam

yang

bukan

milik

penrdu

karerra

tidak

dikuasai dan/atau

dimiliki.

Tanah

yang

digunakan

untuk

jalan

provinsi

tetap

disajikan sebagai

aset

tetap

tanah. Hal

tersebut sesuai dengan Buletin Teknis SAP Nomor

09

tentang Akuntansi Aset

Tetap

(Bab

ll

Akuntansi

Tanah)

yang

menyatakan

bahwa dalam hal tanah

dimiliki

oleh

pemerintah,

namun

dikuasai

dan/atau digunakan

oleh

pihak

lain, maka tanah tersebut tetap

harus

dicatat dan

disajikan sebagai

aset

tetap tanah

pada

neraca

pemerintah,

serta diungkapkan

secara

memadai dalarrr Catatan

atas

Laporan Keuangan,

bahwa

tanah

tersebut

dikuasai

atau

digunakan

oleh

pihak

lain.

2.

Permasalahan

pembangunan

gedung/bangunan

untuk

pemerintah

desa

dan

sekolah swasta.

Sesuai

dengan

Paragraf

16 huruf

d

PSAP Nomor

07

Lampiran

ll

PP Nomor

71

Tahun

2010

tentang

Standar Akrrntansi

Pemerintahan, untuk

dapat

diakr.ri

sehagai

aset

tetap,

suatu aset


8/52

3.

4.

harus

benruujud

dan

memenuhi

kriteria

diperoleh

atau

dibangun

dengan

maksud

untuk

digunakan.

Berdasarkan

informasi

yang

ada,

hasil

pembangunan

gedung/bangunan untuk

desa

sekolah

swasta

tidak

dapat

dikapitasilasi

sebagai

aset tetap

atau

aset

lainnya

karena

tidak

digunakan

sendiri

oleh

entitas.

Permasalahan

DED, SlD,

RUTR,

penyusunan

profil

dan RPJM

yang

bukan

berbentuk

fisik.

Keluaran

dari

kegiatan belanja

pemerintah

dalam

bentuk

DED, SlD,

RUTR,

penyusunan

profil

dan

RPJM

yang

tidak dalam

rangka

menghasilkan

aset tetap

tidak

dapat

dikapitalisasi.

Permasalahan

jasa

pengawasan:

Paragraf

16

PSAP Nomor

08

Lampiran

ll PP

Nomor

71

Tahun

2010

tentang

Standar

Akuntansi

Pemerintahan

menyebutkan

bahwa

konstruksi

dalam

pengerjaan

dipindahkan

ke

pos

aset tetap

yang

bersangkutan

jika

kriteria

berikut

ini

terpenuhi:

(a)

Konstruksi

secara

substansi

telah

selesai

dikerjakan;

dan

(b)

Dapat

memberikan

manfaat/jasa

sesuai

dengan

tujuan

perolehan.

Nilai

perolehan

aset tetap

dimaksud

termasuk

biaya

jasa

pengawasan,

sebagaimana

disebutkan

dalam

Paragraf

I

PSAP

Nomor

08

huruf c Lampiran

ll

PP

Nomor

71

Tahun

2010

tentang

Standar

Akuntansi

Pemerintahan

yang

menyatakan

kontrak konstruksi dapat

meliputi:

kontrak

untuk

perolehan

jasa

yang

berhubungan

langsung

dengan.

pengawasan

konstruksi

aset

yang

meliputi

manajemen

konstruksi

dan

value

engineering.

Dengan

demikian,

biaya

jasa

pengawasan

atas

pembangunan

kronstruksi

yang

sudah selesai

dikapitalisasi

sebagai

penambah

nilai

perolehan

aset

tetap terkait.

Permasalahan

aset

tak

berwujud:

Mengacu pada Paragraf

42

PSAP Nomor

07

Lampiran

ll

PP

Nomor

71

Tahun 2010

tentang

Standar

Akuntansi

Pemerintahan,

untuk

menentukan

biaya

perolehan

dari

masing-masing

aset

tetap

yang

diperoleh

secara

gabungan

dapat

dilakukan

dengan

mengalokasikan

harga

perolehan

secara

gabungan

berdasarkan

perbandingan nilai

wajar

masing-masing

aset

yang

bersangkutan,

termasuk

jika

dalam

pengadaan

secara

gabungan

tersebut

terdapat

aset

tak

berwujud.

5.

6.

Permasalahanrehabilitasi/renovasiaset:

Renovasi

aset suatu

entitas

akuntansi

sebagai

pengguna

oleh entitas

akurltallsi

yang

lain

sebagai

pelaksana

renovasi

dan

keduanya

masih

dalam entitas

ekuntansi

yang

sama

merupakan

proses renovasi

aset tetap milik

sendiri.

Gedung

milik BP4K

yang

digunakan

sendiri

dan

direnovasi

oleh

Dinas PU,

jika

renovasi

dimaksud

memenuhi

syarat

untuk

dikapitalisasi,

maka

biaya

renovasi

dimaksud

menambah

nilai

aset berkenaan

sebagaimana

diatur

pada

Buletin

Teknis SAP

Nomor

09. Dalam

hal

hasil

renovasi

sudah

selesai

tetapi

belum

diserahkan oleh

Dinas

PU,

maka

aset

hasil

renovasi disajikan

sebagai

KDP

oleh

BP4K.

Akan

tetapi,

penyajian

gabungan

pada

laporan keuangan

entitas

pelaporan,

aset dimaksud

direklasifikasikan

pada

kelompok

Gedung

dan

Bangunan.


9/52

7.

Permasalahan

aset

yang

dipinjamkan

ke

pihak

lain:

SesuainParagraf

5

PSAP

Nomor 07

Lampiran

ll PP

Nomor

71 Tahun

2010

tentang

Standar

Akuntansi

Pemerintahan,

aset tetap

adalah

aset

berwujud

yang

mempunyai

masa manfaat

febih

dari 12

(dua

belas)

bulan untuk

digunakan

dalam

kegiatan

pemerintah

atau

dimanfaatkan

oleh

masyarakat umum.

Dengan

demikian,

aset tetap

yang

dipinjamkan

ke

pihak

lain dan digunakan

untuk

kegiatan

pemerintahan

tetap

diklasifikasikan

sebagai

aset

tetap.

Permasalahan

Belanja

Modal

Dana Bos dan Belanja

Modal Konsultansi:

Paragraf

37 PSAP

Nomor

02

Lampiran

ll

PP

Nomor

71

Tahun 2010 tentang

Standar

Akuntansi

Pemerintahan

menyatakan

bahwa

belanja

modal adalah

pengeluaran

anggaran

untuk

perolehan

aset tetap dan

aset

lainnya

yang

memberi

manfaat

lebih dari satu

periode

akuntansi.

Dalam

hal

ini, seluruh

pengeluaran

belanja

yang

dilakukan

oleh

entitas untuk

perolehan

aset

tetap dan

aset

lainnya,

hasilnya

disajikan sebagai

aset

tetap

atau

aset

lainnya,

tanpa melihat

sumber

dana

yang

digunakan

untuk

perolehan

aset dimaksud.

Selanjutnya

belanja

untuk

konsultan,

dalam

hal

belanja

dimaksud

menghasilkan

aset

tetap

atau aset

lainnya,

maka

belanja dimaksud

harus dikapitalisasi menambah

nilai

aset

berkenaan.

Sebaliknya

jika

belanja

dimaksud

tidak

untuk

menghasilkan

aset tetap

atau

aset

lainnya, maka

merupakan

belanja

operasional.

Demikian kami

sampaikan,

atas

perhatian

Saudara

kami

ucapkan

terima

kasih.

Tembusan:

1. DirekturJenderal

Perbendaharaan,

Kementerian

Keuangan sebagai

Ketua

Komite

Konsultatif;

dan

2.

Direktur

Jenderal

Keuangan

Daerah,

Kementerian

Dalam Negeri

sebagai

Wakil

Ketua

Komite

Konsultatif.

8


10/52


11/52


12/52


13/52


14/52


15/52


16/52


17/52


18/52


19/52


20/52


21/52


22/52


23/52


24/52


25/52


26/52


27/52


28/52


29/52


30/52


31/52


32/52


33/52


34/52


35/52


36/52


37/52


38/52


39/52


40/52


41/52


42/52


43/52


44/52


45/52


46/52


47/52


48/52

PEMERINTAH

PROVII{SI

KATIMAI{TAN

TIMUR

SEKNDTANIAT

I}AENAH

JALAN

GAJAH

MADA'

IE^fJ3iJBtlt;,1;ii:i,,i.

, ouo1)

737762

-742111

S A I[

A

N

I

N ID

A

75I2I

Nomor

Lampirap

Perihal

900.4t265-tVlKEU

Pembukuan

dana

BOSNAS

Samarinda,

4

Juni

2012

Kepada

Yth

Ketua

Komite

Standar

Akuntansi

Pemerintahan

Di-

Jakarta

Sehubungan

dengan

terbitnya

Peraturan

Menteri

Dalam

Negeri

Nomor

62

Tahun

2011

fentang

Pedoman

Pengelolaan

Bantuan

Operasional

Sekolah

yang

salah

satu

substansinya

adalah

penyaluran

dana

Bantuan

Operasional

Sekolah (BOS)

dilakukan

dengan

mekanisme

Pemerintah

Provinsi

langsung

mentransfer

ke

Satuan

Pendidikan

Dasar

(Sekolah),

kami

mohon

penjelasan

tentang

kebijakan

dan

perlakuan

akuntansi

yang

seharusnya

dilakukan

oleh

Pemerintah

Kabupaten/Kota

(baik

bagian

keuangan

selaku.SKPKD

maupun

Satuan

Pendidikan

Dasar

selaku

UPTD)

atas

dana

tersebut.

Hal

ini

mengingat

dalam

permendagri

tersebut

yang

diatur

hanya

penganggaran

pada

Pemerintah

Provinsi,

sedangkan

penganggaran

pada

Pemerintah

Kabupaten/Kota

tidak diatur.

Apakah

memang

penerimaan

dana

pada

Sekolah

Negeri

yang

nota

bene bagian

dari

UPTD

atau

unit dari Dinas

Pendidikan

Kabupaten/Kota

tidak

perlu

dicatat

dalam LRA

Kabupaten/Kota.

Kami

sangat

mengharapkan

jawaban

dalam waktu

segera

mengingat

proses perubahan

dalam LRA

hanya

akan

dimungkinkan

dengan

mekanisme

APBD

Perubahan

yang

saat ini

dalam

proses

penyusunan.

Atas

penjelasan

yang

akan

diberikan, kami

ucapkan

terima kasih

dan

kami siap

untuk

diminta

hadir

di kantor

Komite SAP

jika

diperlukan.

Y

05 198303

1

003


49/52

KOMITE

STANDAR

AKUNTANSI

PEMERINTAHAN

Gedung Prijadi

Praptosuhardjo

lll

Lantai

2

Direktorat

Jenderal

Perbendaharaan

-

Kementerian

Keuangan

Rl

Jalan

Budi

Utdmo

No.

6, Jakarta

10710

Telepon :

(021)

3524551,

(021)

344-9230 Ext

531

1

/ Faksimile

:

(021)

352-4551

Website

:

www.ksap.org/E-mail: [email protected]

Nomor

Lampiran

Hal

:

S-

55

lK.1/KSAP/XIl12012

.

1

(satu)

berkas

:

Pembukuan

Dana BOS

12

Desember

2012

Yth.

Kepala

Biro

Keuangan

Sekretariat

Daerah

Provinsi Kalimantan

Timur

Jalan Gajah

Mada,

Samarinda

Sehubungan dengan surat

Saudara

Nomor:

900.4/265-lVlKEU

tanggal

4 Junl

2CI12

hal Pembukuan Dana BOS,

dapat

kami

sampaikan

hal-hal sebagai

berikut:

1.

Sesuai

dengan

lnterpretasi

Pernyataan Standar

Akuntansi

Pemerintahan

(IPSAP)

Nomor

02

tentang

Pendapatan

yang

Diterima

pada

Rekening

Kas Umum

Negara/Dacrah

(sebagaimana

terlampir),

pendapatan

kas

yang

diterima

satker/ KPD

dan

digunaken

langsung

tanpa

disetor

ke RKUN/RKUD

merupakan

pendapatan

pemarlntah

pusat/daerah,

dengan

syarat

entitas

penerima

wajib

melaporkannya

kepada

BUN/BUD

untuk diakui sebagai pendapatan

negara/daereh.

2. Berdasarkan

hal tersebut

di atas,

dana

BO berupa

hibah darl

pemerintah

provintl yang

diterima

oleh

satuan

pendidikan

dasar

(eekolah)

pemerlntah

kabupaten/kota

merupekan

pendapatan

hibah

pemorintah

kabupaten/kota

dan

dllaporkan

dalam

LRA.

Pemorlntah

kabupaten/kota

perlu

membuat

prosedur

pelaporan

atau

pngesahEn

pendepetan

tersebut oleh

BUD.

.

Demikian kami

sampalkan,

Etas

perhatian

Saudara,

kemi

ucepkan

terlma

ksalh.

Tembusan:

1,

Dirjen Perbendaharaan, Kementerian K6uangan sebagal

KetuE

Komite

Konaultatlf;

2. Dirjen

Keuangan

Daerah,

Kementerian

Dalam NegerlsobagalWakll

Ketue

Komlte

Konsultatlf.


50/52

PEMERINTAH

KOTA

TANGERANG

S EKRETARIAT,DAERAH

KOTA

Jl.

Satria Sudirman

No.

1

Tangerang

Telp.

55764gb5,

Hunting

Fax.

5576

4gs7

TANGERANG

Nomor

Sifat

Lampiran

Perihal

:

900/

16oz

-DPKD1aO12

: eenyalian

BOS Dalam

Laporan

Keuanoan

Tangerang,lo

Mei

2012

Kepada

Yth.

Ketua

KSAP

di-

Jakarta

Dipermaklumkan

dengan hormat,

sehubungan

dengan

penyaluran

Bantuan

operasional

Sekolah

(Bos)

melalui

mekanislne

hibah

kepada

satuan

pendidikan

dasar

sesuai

dengan

Peraturan

Menteri

Dalam

Negeri

Nomor

62

Tahun

2011

tentang

pedoman

pengelolaan

Bantuan

operasional

sekolah,

kami

perlu

mendapat

penjelasan

mengenai

pencatatan

dan

pennyajian

BoS

yang

diterima

oieh'satuan

pendidikan

dasar

negeri

yang

berada

di

bawah

pengelolaan

Dinas

Pendidikan

mengingat

terdapat

beberapa

pengaturan

dalam

peraturan

Menteri

Dalam

Negeri

Nomor

62

Tahun

2011

sebagai

berikut:

1.

Pasal

10 ayat

(1)

menyatakan

bahwa

Kepara

sKpD

pendidikan

provinsi

menandatangani

NPH

Bos

atas

nama gubernur

selaku

pemberi

hibah

dan

pasal

10

ayat

(2)

menyatakan

bahwa

Kepala

SKPD

pendidikan

kabupaten/kota

menandatangani

NpH

Bos

atas

nama

kepala

satuan

pendidikan

dasar

selaku

penerima.

2.

Pasal

13

ayat

(1)

menyatakan

bahwa

penyaruran

Bos

dilakukan

ke

rekening

kas

masing-masing

satuan

pendidikan

dasar.

3.

Pasal

18

ayat

(1)

dan 20

ayat

(1)

menyatakan

bahwa

kepala

satuan

pendidikan

dasar

menyampaikan

laporan

penggunaan

Bos

dan

pernyataan

tanggung

jawab

kepada

BupatiAffalikota

melalui

kepala

SKPD

pend

idikan

kabupaten/kota.

4.

Pasal

22

ayat

(1)

menyatakan

bahwa

dalam

har

penggunaan

Bos

bagi

satuan kerja pendidikan

dasar

negeri menghasilkan aset

tetap,

kepala

satuan

pendidikan

dasar negeri

yang

bersangkutan

wajib

menyampaikan

laporan

kepada

BupatiMalikota

melalui

Kepala

SKPD

pendidikan

kabupaten/kota

dab ayat

(4)

sKpD

pendidikan

kabupaten/kota

melakukan pencatatan

barang

milik

daerah

berdasarkan

laporan

sebagaimana

dimaksud

pada

ayat

(1)

sesuai

peraturan

perundang-undangan

selain

itu,

beradasarkan

PSAP

02 Laporan

Realisasi

Anggaran

Peraturan

Pemerintah

Nomor

71 Tahun

2010

tentang

StandarAkuntansi

Pemerintahan Lampiran

ll,

pendapatan

di

definiskan

sebagai

semua

penerimaan

Rekening

Kas

umum

Negara/Daerah

yang

menambah

ekuitas

dana

lancar

dalam

periode

tahun

anggaran

yang

bersangkutan

yang

menjadi

hak

pemerintah,

dan

tidak

perlu

dibayar

kembaii

oleh

pemerintah.

Dalam

hal

penyaluran

Bos,

dana

ditransfer

ke

masing-

masing

satuan

pendidikan

dasar

tanpa

melalui

Rekening

Kas

Umum

Daerah

(pasal,

13

ayat

(1)).


51/52

Berdasarkan

penjelasan

tersebut

di

atas, terdapat hal-hal

yang

perlu

d

ijelaskan

sebagai

berikut:

1.

Apakah

penerimaan

BOS

harus

dicatat

sebagai

Pendapatan

Hibah

dan

bagaimana

penyajiannya

dalam

Laporan

Realisasi

Anggaran.

2.

ApabilJ

tidak

dicatat

sebagai

penerimaan

hibah,

apakah

aset

yang

diperoleh

dalam

penggunaan

bos

apakah

dicatat

sebagai

pendapatan hibah

dalam

Laporan

Realisasi

Anggaran?

Sesuai

dengan

paragraf

62

PSAP

02

bahwa

transaksi

pendapatan, belanja,

dan-pembiaylan

dalam

bentuk

barang

dan

jasa

harus

dilaporkan

dalam

Lapoian

Realisasi

Anggaran

dengan

cara

menaksir

nilai

barang

dan

jasa

tersebut

pada

tanggal

perolehan.

Akan

tetapi,

perolehan aset

tetap

tersebut

pada

dasarnya

lebih

mempengaruhi

'ekuitas

dana

diinvestasikan

daripada

ekuitas

dana

lancar.

Berkaitan

dengan

nilaiyang

dicantumkan

dalam

LRA dan

Neraca,

apakah

tetap

harus

menggunakan

nilai

taksiran

pada

tanggal

perolehan

aiaukah

dapat

langsung

menggunakan

nilai

perolehan

sesuai

dengan

bukti

pembelian/pengadaan?

Demikian

disampaikan

dan

atas

perhatiannya diucapkan

terima

kasih.

'

Tembusan:

1.

Yth.

Walikota

Tangerang

(sebagai laporan)

2.

Yth.

WakilWalikota

Tangerang

(sebagai

laporan).

Y

Madya

1

91 988021

001


52/52

bungarampai2012

Documents