fornas.pdf

7/25/2019 FORNAS.pdf

1/16

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang

kesehatan menegaskan bahwa setiap orang mempunyai hak yang sama dalam

memperoleh akses atas sumber daya di bidang kesehatan dan memperoleh

pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau. Pengelolaan

perbekalan kesehatan yang berupa obat esensial dan alat kesehatan dasar tertentu

dilaksanakan dengan memperhatikan kemanfaatan, harga, dan faktor yang

berkaitan dengan pemerataan. Pemerintah menyusun daftar dan jenis obat yang

secara essensial harus tersedia bagi kepentingan masyarakat. Penggunaan obat

harus dilakukan secara rasional (Anonim, 2009).

Menurut WHO, lebih dari 50% obat diresepkan dan dibuat dengan tidak

benar. Banyak obat-obatan yang diresepkan padahal tidak dibutuhkan.

Penggunaan obat yang rasional mempunyai kontribusi terhadap tingginya kualitas

pelayanan kesehatan. Sedangkan, penggunaan obat yang tidak rasional akan

membawa resiko dan menyebabkan pemborosan persediaan obat-obatan di sistem

pelayanan kesehatan (Anonim, 2006).

Konsep menulis resep yang rasional merupakan sebuah pegangan. Artinya,

hanya memberikan obat yang betul-betul pasien perlukan saja. Dan, dari obat

yang diperlukan, dipilih yang paling ringan efek sampingnya, selain paling murah

menebusnya (cost-benefit). Sehingga, pasien tidak menerima efek samping obat


2/16

2

yang tidak diperlukan selama pengobatan dan biaya yang membengkak (Nadesul,

2006).

WHO berupaya melakukan peningkatan pada praktek penggunaan obat

rasional yang telah dirintis sejak 1985 melalui konferensi di Nairobi dan

dikembangkan indikator-indikator penilaian terhadap penggunaan obat di pusat

pelayanan kesehatan di suatu kawasan olehInternational Network for the Rational

Use of Drug(INRUD) WHO, yang terdiri dari jumlah item obat per lembar resep,

persentase peresepan obat dengan nama generik, persentase peresepan obat

antibiotik, persentase peresepan sediaan injeksi dan persentase peresepan obat

yang sesuai dengan formularium (INRUD, 1993) yang kemudian ditetapkan pada

tahun 1993 sebagai metode dasar untuk menilai penggunaan obat pada instalasi

rawat jalan di suatu fasilitas kesehatan yang akan menggambarkan pola

penggunaan obat di suatu kawasan.

Undang - Undang No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara

Jaminan Sosial (BPJS) menyatakan bahwa BPJS Kesehatan mulai

menyelenggarakan program JKN pada tanggal 1 Januari 2014. Selain itu,

Peraturan Menteri Kesehatan No. 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan

pada JKN menyatakan bahwa pelayanan obat, alat kesehatan, dan bahan medis

habis pakai yang diberikan kepada peserta berpedoman pada daftar yang

ditetapkan oleh Menteri yang dituangkan dalam Formularium Nasional dan

Kompendium Alat Kesehatan sehingga diperlukan pemantauan kesesuaian obat

yang diresepkan dengan daftar obat dalam Formularium Nasional sebagai kendali

mutu dan kendali biaya pada fasilitas pelayanan kesehatan.


3/16

3

Penelitian dilakukan sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan

penggunaan obat rasional dengan menganalisis peresepan di RSUD Kota

Yogyakarta menggunakan indikator peresepan WHO 1993 dan dilanjutkan

dengan memeriksa kesesuaian peresepan pasien JKN dengan Formularium

Nasional. Data yang diperoleh akan memberikan informasi mengenai kegiatan

peresepan di rumah sakit dan mendukung kerasionalan penggunaan obat, serta

diharapkan dapat menjadi masukan dan bahan evaluasi bagi RSUD Kota

Yogyakarta, dokter, apoteker, tenaga kesehatan, serta Dinas Kesehatan Kota

Yogyakarta dalam upaya peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat.

B. Rumusan Masalah

Bagaimana penggunaan obat pada pasien JKN rawat jalan di RSUD Kota

Yogyakarta di bulan Januari hingga Juni 2014 berdasarkan indikator peresepan

WHO 1993 dan Formularium Nasional dengan melihat:

a. Berapakah rata-rata jumlah obat tiap lembar resep untuk pasien rawat jalan?

b. Berapakah persentase obat dengan nama generik yang diresepkan untuk pasien

rawat jalan?

c. Berapakah persentase lembar resep yang berisi antibiotik untuk pasien rawat

jalan?

d. Berapakah persentase lembar resep yang berisi sediaan injeksi untuk pasien

rawat jalan?

e. Berapakah persentase peresepan pasien JKN yang sesuai dengan formularium

nasional?


4/16

4

C. Tujuan Penelitian

Menganalisis kesesuaian peresepan berdasar indikator peresepan WHO

1993 dan Formularium Nasional pada resep-resep pasien JKN rawat jalan di

RSUD Kota Yogyakarta Periode Januari Juni 2014 dengan melihat:

a. Berapakah rata-rata jumlah obat tiap lembar resep untuk pasien rawat jalan?

b. Berapakah persentase obat dengan nama generik yang diresepkan untuk pasien

rawat jalan?

c. Berapakah persentase lembar resep yang berisi antibiotik untuk pasien rawat

jalan?

d. Berapakah persentase lembar resep yang berisi sediaan injeksi untuk pasien

rawat jalan?

e. Berapakah persentase peresepan pasien JKN yang sesuai dengan formularium

nasional?

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian diharapkan memberi manfaat sebagai berikut:

1. Bagi rumah sakit:

a. Sebagai salah satu informasi tentang peresepan obat pada pasien di rumah sakit.

b. Sebagai masukan untuk upaya peningkatan kualitas pelayanan kesehatan di

rumah sakit.

2. Bagi pemerintah:

a.Memberikan informasi tentang penggunaan obat dalam penerapan JKN.


5/16

5

b.Sebagai pertimbangan dalam peningkatan kualitas pelayanan kesehatan,

khususnya pada layanan kefarmasian di rumah sakit menghadapi penerapan

JKN secara menyeluruh.

3. Bagi peneliti:

Meningkatkan pengetahuan akan dunia kesehatan dan farmasi, sekaligus sebagai

sarana untuk mengaplikasikan dan mengembangkan ilmu yang diperoleh.

E. Tinjauan Pustaka

1. Resep

Menurut SK Menkes.No.922/Menkes/Per/X/1993 disebutkan bahwa

resep adalah permintaan tertulis dari dokter, dokter gigi, dokter hewan, kepada

Apoteker Pengelola Apotek untuk menyediakan dan menyerahkan obat bagi

penderita sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Yang berhak menulis resep

adalah dokter, dokter gigi, dan dokter hewan sedangkan yang berhak menerima

resep adalah apoteker pengelola apotek yang bila berhalangan tugasnya dapat

digantikan Apoteker Pendamping/Apoteker pengganti atau Asisten Apoteker di

bawah pengawasan dan tanggung jawab Apoteker Pengelola Apotek (APA).

Penulisan resep khususnya di rumah sakit berdasarkan Formularium

Rumah Sakit dan formularium yang lain, selain itu juga mengacu pada Peraturan

Menteri Kesehatan Nomor 085/Menkes/Per/I/1989 tentang kewajiban menuliskan

resep dan atau menggunakan obat generik di rumah sakit umum atau fasilitas

pelayanan pemerintah.


6/16

6

2. Penggunaan Obat Rasional

Penggunaan obat dikatakan rasoional bila pasien menerima obat yang

sesuai dengan kebutuhan klinis dalam periode waktu yang adekuat dengan biaya

yang terendah bagi pasien dan masyarakat (Anonim, 2012).

Istilah penggunaan obat yang rasional dalam konteks biomedis mencakup

kriteria berikut:

a. Obat yang benar,

b. Indikasi yang tepat, yaitu alasan menulis resep didasarkan pada pertimbangan

medis yang baik,

c. Obat yang tepat, mempertimbangkan kemanjuran, keamanan, kecocokan bagi

pasien dan harga,

d. Dosis pemberian dan durasi pengobatan yang tepat

e. Pasien yang tepat yaitu tidak ada kontraindikasi dan kemungkinan reaksi

merugikan adalah minimal,

f. Dispensing yang benar, termasuk informasi yang tepat bagi pasien tentang obat

yang ditulis,

g. Kepatuhan pasien terhadap pengobatan (Siregar, 2006).

Quick dkk (1997), berpendapat bahwa peresepan dikatakan rasional bila

memenuhi kriteria tepat dosis, memilih obat yang terbaik dari pilihan yang

tersedia, memberi resep dengan dosis dan waktu yang cukup serta berdasarkan

pedoman pengobatan yang berlaku.

Peresepan irrasional dapat dikelompokkan menjadi (Quick dkk,1997):


7/16

7

a. Peresepan boros, yaitu pemberian obat baru dan mahal, padahal tersedia obat

yang lebih murah dan sama efektif dan amannya, atau penggunaan obat dengan

nama dagang walaupun tersedia obat generik,

b. Peresepan berlebihan, yaitu yang mengandung obat yang tidak diperlukan,

dosis terlalu tinggi, pengobatan terlalu lama, atau jumlah yang diberikan lebih

dari yang diperlukan. Terdapat beberapa jenis obat yang diberikan kepada

pasien tanpa indikasi yang jelas dan tepat,

c. Peresepan salah, yaitu obat diberikan dengan dosis yang keliru, obat yang

dipilih untuk suatu indikasi tertentu tidak tepat,

d. Polifarmasi, yaitu penggunaan dua atau lebih obat, padahal satu obat sudah

mencukupi atau pengobatan setiap gejala secara terpisah, padahal pengobatan

terhadap penyakit primernya sudah dapat mengatasi semua gejala, dan

e. Peresepan kurang, yaitu tidak memberikan obat yang diperlukan, dosis tidak

mencukupi, atau pengobatan terlalu singkat.

Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pola peresepan menurut Quick

dkk, (1997) adalah :

a. Faktor komunikasi, yaitu informasi yang tidak bias dan pengaruh industri,

b. Faktor pelaku peresepan, yaitu pengetahuan yang kurang tentang kebiasaan dan

pengalaman sebelumnya,

c. Faktor hubungan pelaku peresepan dengan pasien, yaitu kepercayaan,

kebudayaan dan tekanan pasien,


8/16

8

d. Faktor kelompok kerja, kebijakan prosedur dan tekanan senioritas, dan faktor

tempat kerja, yaitu tugas terlalu banyak dan infrastruktur yang harus

mendukung.

3. Indikator peresepan WHO

Indikator yang telah dikembangkan oleh WHO yaitu suatu instrumen

indikator peresepan untuk memantau gambaran penggunaan obat secara umum di

suatu pelayanan kesehatan pengobatan yang rasional yang dikembangkan oleh

International Network for the Rational Use of Drug (INRUD) yang kemudian

ditetapkan oleh WHO (1993) sebagai metode dasar untuk menilai penggunaan

obat di unit-unit rawat jalan. Indikator tersebut dapat digunakan untuk mengukur

pelaksanaan penyediaan beberapa dimensi pokok pelayanan kesehatan yang

berhubungan dengan penggunaan obat yang dapat dilakukan secara retrospektif

maupun prospektif (INRUD, 1993).

Penilaian tentang penggunaan obat di fasilitas kesehatan dapat dibedakan

menjadi tiga indikator yaitu (INRUD, 1993) :

a.

Indikator peresepan terdiri dari :

1)

Rata-rata jumlah obat per lembar resep,

2)

Persentase peresepan obat dengan nama generik,

3)

Persentase peresepan obat dengan antibiotik,

4)

Persentase peresepan obat dengan injeksi,

5)

Persentase peresepan yang sesuai dengan formularium.


9/16

9

Hasil penelitian (estimasi) terbaik untuk Indikator Peresepan WHO 1993,

adalah sebagai berikut :

1)

Rata-rata jumlah item obat per lembar resep adalah 1,8 2,2 item per lembar

resep,

2)

Persentase peresepan obat dengan nama generik adalah > 82,00 %,

3)

Persentase peresepan obat dengan antibiotik adalah


10/16

10

2)

Persentase ketersediaan obat-obat kunci (drug of choice) adalah 100 %.

4. Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)

Pemerintah bertanggung jawab atas pelaksanaan jaminan kesehatan

masyarakat melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bagi kesehatan

perorangan. Sebelumnya, telah dirintis pemerintah dengan menyelenggarakan

beberapa bentuk jaminan sosial di bidang kesehatan, diantaranya adalah melalui

PT Askes (Persero) dan PT Jamsostek (Persero) yang melayani antara lain

pegawai negeri sipil, penerima pensiun, veteran, dan pegawai swasta. Untuk

masyarakat miskin dan tidak mampu, pemerintah memberikan jaminan melalui

skema Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) dan Jaminan Kesehatan

Daerah (Jamkesda). Namun demikian, skema-skema tersebut masih

terfragmentasi, terbagi - bagi. Biaya kesehatan dan mutu pelayanan menjadi sulit

terkendali. (Anonim, 2014b

).

Untuk mengatasi pelayanan kesehatan yang sulit dikendalikan, dalam

UU Nomor 40 Tahun 2004, pemerintah mengamanatkan bahwa jaminan sosial

wajib bagi seluruh penduduk termasuk dalam Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)

melalui suatu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) sehingga diharapkan

dapat membangun pelayanan kesehatan yang layak bagi bangsa Indonesia

(Anonim, 2014

a

).

Dalam Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 328 /

MENKES / SK / VIII / 2013 tentang Formularium Nasional, tercantum daftar obat

terpilih yang dibutuhkan dan harus tersedia di fasilitas pelayanan kesehatan


11/16

11

sebagai acuan dalam pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Dalam hal

obat yang dibutuhkan tidak tercantum dalam Formularium Nasional, dapat

digunakan obat lain secara terbatas berdasarkan persetujuan komite medik dan

Kepala/Direktur Rumah Sakit setempat.

5. Obat Generik

Obat generik adalah obat dengan nama resmi yang telah ditetapkan oleh

Farmakope Indonesia untuk zat berkhasiat yang dikandungnya. Obat generik

menggunakan tata nama obat yang mengacu pada International Nonpropietary

Names (INN) dalam bahasa Inggris dan dicantumkan juga sesuai dengan Daftar

Obat Esensial Nasional (DOEN) (Anonim, 1989).

Obat generik di Indonesia dibuat sesuai dengan standar Indonesia dan

dijamin mutunya oleh Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM). Jika

dibandingkan dengan obat paten, obat generik memiliki harga yang jauh lebih

murah karena tidak terdapat biaya promosi yang setinggi obat paten. Hal ini

mengakibatkan obat generik kurang dikenal oleh masyarakat, padahal memiliki

efektivitas yang sama karena bahan baku dan teknologi produksi yang sama

dengan obat paten. Penetapan harga obat paten biasanya mengikuti harga pokok

obat paten dari pabrik penemu obat yang sama yang memperhitungkan

pengembalian investasi untuk penelitian obat baru, sedangkan obat generik tidak

(Pane, 1998).


12/16

12

6. Antibiotik

Antibiotik ialah zat yang dihasilkan oleh suatu mikroba, terutama fungi,

yang dapat menghambat atau dapat membasmi mikroba jenis lain. Banyak

antibiotik dewasa ini dibuat secara semisintetik atau sintetik penuh (Setiabudy dan

Gan, 1995).

Prinsip penggunaan antibiotik yang bijak, salah satunya yaitu penggunaan

antibiotik dengan spektrum sempit pada indikasi yang ketat dengan dosis adekuat,

interval dan lama pemberian yang tepat. Indikasi ketat penggunaan antibiotik

dimulai dengan menegakkan diagnosis penyakit infeksi, menggunakan informasi

klinis dan hasil laboratorium. Antibiotik tidak diberikan pada penyakit yang

disebabkan oleh virus atau penyakit yang sembuh sendiri (Anonim,2011a).

Peresepan antibiotik yang rasional menurut WHO (1993) yaitu persentase

pemakaian antibiotik di unit pelayanan kesehatan < 22,7 %. Penggunaan

antibiotik yang tidak perlu harus dihindari mengingat beberapa hal seperti efek

samping, reaksi alergi, biaya, pengaruhnya terhadap flora normal endogen dan

induksi resistensi antibiotik (pengaruhnya terhadap penderita maupun seluruh

komunitas). Seperti obat-obat yang lain penggunaan antibiotik harus

mempertimbangkan untung ruginya ( Shulman dkk., 1994).

7. Injeksi

Injeksi adalah sediaan steril berupa larutan, emulsi atau suspensi atau

serbuk yang harus dilarutkan atau disuspensikan lebih dahulu sebelum digunakan,


13/16

13

yang disuntikkan dengan cara merobek jaringan ke dalam kulit atau melalui kulit

atau selaput lendir (Anief, 2000).

Berdasarkan WHO (1993), jumlah pemakaian injeksi di unit-unit

pelayanan kesehatan berasal dari pasien rawat inap karena obat dengan sediaan

injeksi hanya dapat diberikan kepada penderita di rumah sakit atau di tempat

praktik dokter, oleh dokter atau perawat yang kompeten. Sehingga sudah

seharusnya jika tidak ada sediaan injeksi yang diresepkan untuk pasien rawat

jalan, kecuali untuk IGD dan keperluan pemakaian sendiri, misalnya insulin.

8. Profil Rumah Sakit

Rumah Sakit Jogja adalah rumah sakit yang berada di bagian Selatan Kota

Yogyakarta. Pasien yang dilayani tidak hanya berasal dari wilayah kota Yogya

melainkan juga melayani pelanggan dari wilayah Bantul, Sleman, Gunung Kidul,

dan luar Propinsi DIY.

Rumah Sakit Jogja beralamat di Jl. Wirosaban No. 1 Yogyakarta, Telpon :

(0274) 371195 (Hunting 3 nomor) dengan 50 ext. Faxs : (0274) 385769, e-mail :

[email protected].

Kegiatan operasional rumah sakit mulai berlangsung sejak 1 Oktober 1987

dan merupakan pengembangan dari Klinik Bersalin Tresnowati yang beralamat di

Jalan Letkol Sugiyono Yogyakarta, menjadi rumah sakit umum dengan tipe kelas

"D" dan dikenal sebagai Rumah Sakit Wirosaban.

Berdasarkan SK. MENKES RI No: 496/MENKES/SK/V/1994 ditetapkan

sebagai Rumah Sakit Umum tipe C milik Pemerintah Kota Yogyakarta.


14/16

14

Keberadaan Rumah Sakit ini dikukuhkan dengan PERDA Nomor : 1 Tahun 1996

sebagai UPT dari Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta.

Dalam hal pengelolaan keuangan maka pada tahun 1999 dilakukan uji

coba sebagai RS SWADANA sesuai KEPPRES No : 38 Tahun 1991. Pada

tanggal 20 Desember 2000 ditetapkan sebagai RS Unit Swadana dengan PERDA

No : 42.

Dalam perkembangannya pengelolaan keuangan Rumah Sakit ditetapkan

sebagai Badan Layanan Umum Daerah dengan Penetapan menjadi Pola

Pengelolaan Keuangan (PPK) secara penuh BLUD oleh keputusan Walikota

Yogyakarta No. 423/Kep/2007 tanggal 12 September 2007 dan Peraturan

Walikota Yogyakarta Nomor 59/2007 tanggal 13 September 2007 tentang

Pedoman Teknis PPK BLUD RSUD.

Oleh karena perkembangan dan penambahan jenis dan jumlah tenaga

dokter spesialis, penambahan jenis pelayanan, penambahan sarana, dan sarana

rumah sakit, maka RSUD Kota Yogyakarta meningkat kelasnya menjadi kelas B,

berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 1214/MENKES/SK/IX/2007

tanggal 28 November 2007 sebagai Rumah Sakit Klas B Non Pendidikan.

Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta menjadi Rumah

Sakit Klas B Non Pendidikan mengubah susunan dan tata kerja organisasi telah

disempurnakan dengan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2008

tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, dan Tugas Pokok Lembaga Teknis

Daerah, sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2007. Uraian Rincian

Tugas para pejabatnya ditetapkan berdasar Peraturan Walikota No.6 Tahun 2012.


15/16

15

Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor : 337/KEP/2010 tanggal 8 Juni

2010 tentang Nama dan Logo Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta

menetapkan nama baru sebagai Rumah Sakit Jogja dan juga telah ditetapkan Logo

Rumah Sakit Jogja yang baru (Anonim, 2014c).

F. Keterangan Empiris

Penelitian dilakukan untuk analisis penggunaan obat pada pasien JKN

rawat jalan di Instalasi Farmasi Rawat Jalan RSUD Kota Yogyakarta pada periode

Januari 2014-Juni 2014 sesuai dengan standar acuan indikator peresepan WHO

(1993), meliputi :

1.

Rata-rata jumlah obat per resep untuk pasien rawat jalan,

2.

Persentase peresepan obat dengan nama generik,

3.

Persentase peresepan obat dengan antibiotik,

4.

Persentase peresepan obat dengan injeksi,

5.

Persentase peresepan yang sesuai dengan formularium nasional.


16/16

16

fornas.pdf

Documents