gaji bab v

7/21/2019 Gaji BAB V

1/5

BAB V PENATAUSAHAAN BELANJA PEGAWAI

Modul lain dapat didownload di www.modulsatker.blogspot.com 59

BAB VPENATAUSAHAAN BELANJA PEGAWAI

A. PENATAUSAHAAN DOKUMEN PENDUKUNG BELANJA PEGAWAI

1. Dosir Kepegawaian

Dengan dialihkannya pengelolaan administrasi belanja pegawai dari KPPN

kepada Satker, PPABP wajib melanjutkan pengelolaan dosir kepegawaian dan

kartu pengawasan belanja pegawai perorangan masing-masing pegawai secara

tertib dan teratur di luar dosir yang ada pada bagian/unit kepegawaian. Dosir

tersebut beserta kartu pengawasan belanja pegawai perorangan wajib dikirimkan

ke satuan kerja baru apabila pegawai yang bersangkutan dipindahkan ke satuan

kerja baru. Dokumen pendukung yang dijadikan sebagai kelengkapan pada dosir

kepegawaian antara lain:

a. Nota Persetujuan BKN

b. Surat Keputusan Calon PNS

c. Surat Keputusan Pengangkatan PNS

d. Surat Keputusan Kenaikan Pangkat

e. Surat Keputusan/Pemberitahuan Kenaikan Gaji Berkala

f. Surat Keputusan Jabatang. Surat Pernyataan Pelantikan, Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas, Surat

Pernyataan Masih Menduduki Jabatan

h. Surat Keterangan Untuk Mendapatkan Tunjangan Keluarga (KP4) dan

lampiran pendukungnya

i. Inpassing Gaji

j. Keputusan Hukuman

k. Surat Keputusan Mutasi dan lampirannya

l. Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP)

2. Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP)

Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP) adalah surat keterangan

tentang penghentian pembayaran gaji terhitung mulai bulan dihentikan

pembayarannya yang dibuat/dikeluarkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran

berdasarkan surat keputusan yang diterbitkan oleh Kementerian


2/5


3/5



b) Lembar II dan dosir pegawai bersangkutan beserta pengantar dikirim

kepada satker baru untuk dijadikan sebagai dasar pengujian

SPP/SPM;

c) Lembar III disampaikan kepada KPPN asal;

d) Lembar IV sebagai arsip satker lama.

2) Untuk pegawai pensiun, SKPP dibuat dalam 5 (lima) rangkap dengan

ketentuan sebagai berikut:

a) SKPP Lembar asli dan Lembar II dikirim kepada PT Taspen/PT

Asabri dengan surat pengantar;

b) Lembar III disampaikan kepada pegawai yang bersangkutan;

c) Lembar IV disampaikan kepada KPPN sebagai pertinggal;

d) Lembar V sebagai arsip satker lama.

3. Surat Keterangan Untuk Mendapatkan Pembayaran Tunjangan Keluarga adalah

surat keterangan tentang susunan keluarga yang disampaikan kepada PPABP

setiap awal tahun takwim. Surat keterangan dimaksud harus diperbaiki setiap

terjadi perubahan susunan keluarga karena menikah/cerai, kelahiran anak,

kematian dan dilampiri dengan dokumen pendukung yang diterbitkan oleh

pejabat yang berwenang.

4. Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT) adalah surat pernyataan dari

pejabat yang berwenang untuk menyatakan bahwa terhitung mulai tanggal

tertentu seorang pegawai telah melaksanakan tugas pada suatu satker sesuai

dengan Surat Keputusan kepegawaian yang diterima oleh pegawai yang

bersangkutan.

5. Kartu Pengawasan Belanja Pegawai

Kartu pengawasan belanja pegawai merupakan sarana untuk melakukan

pengawasan atas pelaksanaan pembayaran belanja pegawai. Kartu pengawasan

belanja pegawai terdiri atas 2 jenis kartu meliputi:

a. Kartu Pengawasan Belanja Pegawai Perorangan, yaitu kartu yang memuat

data kepegawaian perorangan beserta mutasinya, daftar susunan keluarga,utang kepada negara, serta riwayat pembayaran gaji yang telah

dilaksanakan.

b. Kartu Induk Pengawasan Belanja Pegawai, yaitu kartu yang memuat

informasi data pembayaran belanja pegawai yang telah dilaksanakan pada

satuan kerja meliputi tanggal pembuatan daftar permintaan, nomor daftar


4/5



permintaan, jenis belanja pegawai, periode pembayaran, dan nilai bersih

permintaan pembayaran.

Kartu pengawasan tersebut secara otomatis terisi pada saat dilakukan

perekaman dan pemutakhiran data serta proses pembuatan daftar gaji dan/atau

belanja pegawai lainnya melalui aplikasi GPP Satker. Kartu pengawasan hanya

dapat dicetak setelah dilakukan proses load master.

Apabila seorang pegawai dipindahkan ke satuan kerja lain, maka Kartu

Pengawasan Belanja Pegawai Perorangan harus dicetak dan ditutup dengan

garis merah dibubuhi keterangan Ditutup dengan SKPP tanggal ......Nomor......

ditandatangani oleh PPK untuk dikirimkan ke satuan kerja baru beserta SKPP

dan dosir pegawai yang bersangkutan.

B. PROSEDUR PEMUTAKHIRAN DAN PENCATATAN BELANJA PEGAWAI

PPABP wajib melakukan pemutakhiran data pada aplikasi GPP Satker setiap terjadi

perubahan data pegawai berdasarkan dokumen pendukung kepegawaian.

Perubahan data pegawai tersebut dapat meliputi:

1. Kenaikan/penurunan Pangkat;

2. Kenaikan Gaji Berkala;

3. Pengangkatan/pemberhentian Jabatan Struktural/Fungsional;

4. Penambahan atau pengurangan anggota keluarga;

5. Tambahan pegawai baru;6. Perubahan status dan kedudukan pegawai:

a. dari CPNS menjadi PNS;

b. pindah, pensiun, atau meninggal dunia;

c. tugas belajar DN/LN;

d. MPP/cuti besar/cuti di luar tanggungan negara;

e. dipekerjakan/diperbantukan;

f. pengenaan atau pencabutan hukuman disiplin;

g. menerima uang tunggu;

7. Utang, tunggakan, atau potongan lainnya yang harus dimasukkan sebagai

potongan dalam daftar gaji.

Selanjutnya pencatatan transaksi belanja pegawai yang meliputi pencatatan pagu,

realisasi dan sisa pagu dilakukan menggunakan aplikasi SPM sesuai buku petunjuk

operasional aplikasi SPM.


5/5



C. PROSEDUR PEMBUATAN DAFTAR GAJI DAN BELANJA PEGAWAI LAINNYA

PPABP menerima tembusan semua surat keputusan kepegawaian yang berakibat

pada perubahan penghasilan. Sebelum membuat daftar gaji induk, PPABP

menginventarisir dan menyusun semua dokumen pendukung perubahan data

pegawai yang akan dijadikan dasar perubahan daftar gaji bulan berikutnya.

Selanjutnya berdasarkan dokumen pendukung tersebut, PPABP melakukan

pemutakhiran data pada aplikasi GPP Satker. Dokumen pendukung yang telah

direkam ke dalam aplikasi GPP Satker digabungkan dengan dosir dari pegawai yang

bersangkutan.

Aplikasi GPP Satker melakukan proses perhitungan gaji induk mengacu pada data

dokumen kepegawaian yang paling mutakhir dijadikan default. Untuk memastikan

kebenaran daftar gaji yang telah dicetak, ada baiknya selalu dibandingkan dengan

daftar gaji bulan sebelumnya serta daftar perubahan data pegawai.

Berbeda dengan gaji induk, Aplikasi GPP Satker dalam pembuatan daftar permintaan

kekurangan gaji, susulan gaji, uang muka/persekot gaji, gaji terusan, uang duka

wafat/tewas, uang tunggu, dan gaji ketiga belas mengacu pada pembayaran gaji induk

yang pernah dibayarkan atau data master . Aplikasi menyediakan pilihan menu

perhitungan secara otomatis atau manual. Kesalahan menggunakan menu dalam

aplikasi dapat berakibat kelebihan atau kurang bayar.

Pembuatan daftar permintaan uang lembur dan uang makan yang sifatnya tidakterkait secara langsung dengan basis data kepegawaian dalam aplikasi GPP Satker,

PPABP dapat memilih menggunakan aplikasi GPP Satker atau dibuat secara manual.

Sedangkan pembuatan daftar permintaan honorarium dan vakasi tidak disediakan

dalam aplikasi GPP Satker sehingga harus dibuat secara manual.

gaji bab v

Documents