gambaran umum kota pontianak

7/22/2019 Gambaran Umum Kota Pontianak

1/123

70

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Kota Pontianak

Kota Pontianak merupakan ibukota Provinsi Kalimantan Barat yang luasnya

mencakup 107,82 Km dan terdiri dari 6 wilayah kecamatan dan 29 kelurahan.

Kota Pontianak dilintasi oleh garis Khatulistiwa, yaitu pada 00 02 24 Lintang

Utara sampai dengan 00 05 37 Lintang Selatan dan 1090 16 25 Bujur Timur

sampai dengan 1090 23 01 Bujur Timur. Ketinggian Kota Pontianak berkisar

antara 0,10 meter sampai 1,50 meter diatas permukaan laut dan kemiringan tanah

sekitar 0 2 %. Terdapat 2 (dua) sungai utama yaitu Sungai Kapuas dan Sungai

Landak yang membelah Kota serta dikelilingi oleh sekitar 33 sungai kecil.

Kecamatan di Kota Pontianak yang mempunyai wilayah terluas adalah

Kecamata Pontianak Utara (34,52%), diikuti oleh Kecamatan Pontianak Barat

(15,25%), Kecamatan Pontianak Kota (14,39%), Kecamatan Pontianak Tenggara

(13,75%), Kecamatan Pontianak Selatan (13,49%) dan Kecamatan Pontianak

Timur (8,14%). Sedangkan apabila dilihat dari jumlah penduduknya, maka jumlah

penduduk Kota Pontianak adalah 550.304 jiwa dengan kepadatan penduduk 5.104

jiwa/Km2 ( Sensus penduduk, 2010).

Keunikan Kota Pontianak dilengkapi oleh posisi yang strategis. Di lingkup

Nasional, letak Kota Pontianak berdekatan dengan beberapa daerah lain yang

menjadi pusat pertumbuhan regional, seperti Batam, Pekanbaru dan Natuna di

Pulau Sumatera; Jakarta di Pulau Jawa serta Balikpapan dan Pangkalan Bun di

Pulau Kalimantan. Sementara itu di lingkup internasional, letak Kota Pontianak


2/123

71

tidak jauh dari beberapa kota yang sudah maju di negara-negara ASEAN, seperti

Kuching dan Sabah (Malaysia), Bandar Seri Begawan (Brunei Darrusalam),

Singapura dan beberapa kota di ASEAN lainnya. Transportasi udara, laut/sungai

maupun transportasi darat dapat menghubungkan secara langsung Kota Pontianak

dengan daerah-daerah tadi.

Untuk mendeskripsikan karakteristik Kota Pontianak dalam kaitannya dengan

implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri

Perkotaan, dibawah ini akan diuraikan beberapa hal yang berkaitan dengan

permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini.

4.1.1. Pertumbuhan Ekonomi dan Ketenagakerjaan Kota Pontianak

Salah satu indikator untuk mengukur tingkat kemajuan suatu wilayah adalah

dengan melihat tingkat pendapatan perkapita suatu wilayah. Pendapatan perkapita

yang lebih dikenal dengan PDRB (Produk Domestik Regional Bruto)

menggambarkan kemampuan suatu wilayah untuk menciptakan output (nilai

tambah) pada suatu waktu tertentu. PDRB dari sisi sektoral merupakan

penjumlahan seluruh komponen nilai tambah bruto yang mampu diciptakan oleh

sektor-sektor ekonomi atas berbagai aktivitas produksinya.

Berdasarkan penghitungan PDRB atas dasar harga konstan 2000, laju

pertumbuhan ekonomi Kota Pontianak tahun 2009 adalah sebesar 4,93% . Angka

ini didapat dari adanya peningkatan PDRB Kota Pontianak menurut harga konstan

2000, dimana pada tahun 2008 sebesar Rp.5.968.286,55 juta meningkat menjadi

Rp.6.262.491,34 juta pada tahun 2009. Hal ini dapat dikatakan bahwa

meningkatnya pendapatan perkapita masyarakat Kota Pontianak, maka tingkat


3/123

72

kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat Kota Pontianak secara global semakin

baik.

Struktur perekonomian di Kota Pontianak sampai saat ini masih didominasi

oleh sektor perdagangan, hotel dan restoran dengan peranannya sebesar 24,51%

(BPS Kota Pontianak, 2010). Hal ini berarti bahwa naik turunnya pertumbuhan

sektor perdagangan, hotel dan restoran akan mempengaruhi naik turunnya

pertumbuhan perekonomian secara keseluruhan di Kota Pontianak. Sektor lain

yang peranannya cukup penting dalam pertumbuhan PDRB Kota Pontianak

adalah sektor jasa dengan peranannya sebesar 19,58% dan dari sektor

pengangkutan dan komunikasi dengan peranannya sebesar 18,63%.

Nilai PDRB per kapita di suatu wilayah didapat dari pembagian antara nilai

Produk Domestik Regional bruto dengan jumlah penduduk pertengahan tahun di

wilayah tersebut. Jika dibandingkan dengan nilai yang sama dengan wilayah lain

dalam kurun waktu yang sama maka nilai PDRB per kapita ini dengan cepat akan

memperlihatkan secara relatif tingkat kemakmuran wilayah tersebut dibandingkan

dengan wilayah lain, artinya jika nilai PDRB per kapitanya lebih besar dari nilai

PDRB per kapita di wilayah lain maka penduduk wilayah tersebut dapat dikatakan

lebih makmur, demikian juga sebaliknya.

Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah berkaitan dengan ketenagakerjaan, yaitu

untuk melihat bagaimana kondisi masyarakat yang ada dalam suatu wilayah dan

bagaimana kualitas sumber daya manusia dalam suatu wilayah sehingga dapat

memperoleh kesempatan kerja. Jumlah angkatan kerja di Kota Pontianak

berdasarkan hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Agustus 2009) adalah 234.299

jiwa (61,55%) dari jumlah penduduk usia kerja, yaitu yang berumur 15 tahun ke


4/123

73

atas. Angkatan kerja yang bekerja 90,62% (212.321 jiwa) dan yang mencari

pekerjaan 10,35% (21.978 jiwa). Sedangkan bukan angkatan kerja berjumlah

146.387 jiwa (38,45%) yang terdiri dari sekolah 25,57% (37.425 jiwa), mengurus

rumah tangga sebesar 64,56% (94.510 Jiwa) dan lainnya sebesar 9,87% (14.453

jiwa).

Jumlah angkatan keja di Kota Pontianak yang paling banyak bekerja pada

sektor perdagangan dan jasa, sedangkan yang bekerja pada sektor pertanian hanya

sebesar 3,45%. Persentase penduduk yang berumur 15 tahun ke atas (usia

produktif) yang bekerja menurut lapangan pekerjaan di Kota Pontianak adalah

sebagai berikut :

Grafik 4.1

Persentase Penduduk Kota Pontianak Yang berumur 15 Tahun Keatas

menurut lapangan pekerjaan

Sumber : Kota Pontianak dalam Angka 2010

4.1.2. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia merupakan salah satu indikator pengukuran

yang menggambarkan pencapaian pembangunan manusia di suatu wilayah

yang disusun dengan 3 indikator, yaitu : lama hidup, pendidikan dan standar

hidup. Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia menjadi salah satu

0

5

1 0

1 5

2 0

2 5

3 0

3 5

4 0

1 . P e rta n i a n 2 . I n d u s tri

P e n g o la h a n

3 .

P e r d a g a n g a n

4 . Ja sa 5 . A n g k u ta n 6 . L a in n y a


5/123

74

ukuran kemajuan pembangunan manusia secara umum, yang mencerminkan

capaian kemajuan di bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi.

Dengan melihat perkembangan angka IPM dari tahun 2007 sampai dengan

tahun 2009, tampak bahwa kemajuan pembangunan manusia di Kota

Pontianak tidak terlalu signifikan. Angka IPM Kota Pontianak hanya

mengalami sedikit peningkatan dari 71,59 pada tahun 2007 menjadi 71,41

pada tahun 2009. Kecilnya kenaikan IPM ini disebabkan dampak dari

investasi di bidang kesehatan dan pendidikan khususnya terhadap peningkatan

indikator penyusun IPM baru akan terlihat nyata dalam jangka panjang.

Pembangunan di Kota Pontianak telah berhasil menurunkan jumlah

penduduk miskin baik secara absolut maupun persentasenya. Penduduk

miskin adalah penduduk yang mempunyai rata-rata pengeluaran perkapita per

bulan di bawah garis kemiskinan. Sedangkan garis kemiskinan adalah nilai

pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2100

kilokalori perkapita per hari ditambah kebutuhan minimum non makanan yang

mencakup perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan. Secara absolut,

jumlah penduduk miskin di Kota Pontianak turun dari 37 000 jiwa di tahun

2007 menjadi 36 000 jiwa di tahun 2009. Sedangkan secara persentase

penduduk miskin turun dari 6,77% dari jumlam penduduk Kota Pontianak

menjadi 6,38%.

Salah satu upaya Pemerintah Kota Pontianak untuk meningkatkan IPM

adalah pembangunan di bidang pendidikan, karena pendidikan memiliki porsi

paling besar dalam mempengaruhi IPM. IPM Kota Pontianak saat ini berada

pada peringkat 150 dari 500 kabupaten/kota di Indonesia. Hal ini berarti


6/123

75

bahwa Kota Pontianak masih tergolong pada daerah kategori miskin, sehingga

yang diperlukan adalah meningkatkan daya tampung siswa dan partisipasi

masyarakat dalam pendidikan, meningkatkan pertumbuhan ekonomi,

menurunkan inflasi dan mengurangi jumlah pengangguran.

4.1.3. Angka Kemiskinan

Jumlah penduduk miskin sangat dipengaruhi oleh garis kemiskinan,

karena penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata

pengeluaran perkapita per bulan dibawah garis kemiskinan. Garis kemiskinan

Kota Pontianak naik sebesar 10,95 % pada tahun 2010 (Rp. 242.772,00

perkapita perbulan) dibandingkan tahun 2009 (Rp. 218.802,00 perkapita

perbulan). Angka kemiskinan ini lebih tinggi apabila dibandingkan dengan

garis kemiskinan Provinsi Kalimantan Barat (Rp. 189.407,00). Tingginya laju

inflasi dapat menaikkan ukuran garis kemiskinan, sebab harga barang dan jasa

menjadi salah satu penentu tolok ukur garis kemiskinan. Meskipun inflasi

tidak selalu berdampak buruk bagi perekonomian, namun salah satu akibat

yang ditimbulkan inflasi terhadap kegiatan ekonomi masyarakat adalah

menurunnya daya beli masyarakat. Kenaikan laju inflasi serta ukuran garis

kemiskinan tidak serta merta menaikkan atau menurunkan angka kemiskinan.

Angka kemiskinan juga dipengaruhi oleh peningkatan jumlah pendapatan

dan efektifitas beberapa kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah, baik

pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, seperti program

penanggulangan kemiskinan (Raskin, Jamkesmas, BOS, Perbaikan rumah


7/123

76

layak huni PNPM Mandiri dan sebagainya), apakah program-program tersebut

efektif dan dapat meningkatkan pendapatan penduduk.

Warga yang termasuk dalam kriteria rumah tangga miskin yaitu memliki

luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 8m2 per orang, jenis lantai

bangunan tempat tinggal terbuat dari tanah, bambu atau kayu murahan dan

jenis dinding tempat tinggal terbuat dari bambu, rumbia, kayu berkualitas

rendah dan tembok tanpa diplester. Tidak memiliki fasilitas buang air besar

atau jika ada bersama-sama dengan rumah tangga lain, sumber penerangan

rumah tangga tidak menggunakan listrik, sumber air minum berasal dari

sumur, mata air tidak terlindungi, sungai dan air hujan serta bahan bakar untuk

masak sehari-hari adalah kayu bakar, arang, minyak tanah. Untuk kebutuhan

pangan hanya mengkonsumsi daging, susu dan ayam sebanyak satu kali dalam

seminggu dan hanya sanggup makan sebanyak satu atau dua kali dalam sehari.

Kriteria lainnya, hanya sanggup membeli satu stel pakaian baru dalam

setahun, tidak sanggup membayar beaya pengobatan di puskesmas atau

poliklinik dan pendidikan kepala rumah tangga hanya SD, tidak tamat SD atau

bahkan tidak sekolah. Pekerjaan kepala rumah tangga sebagai petani dengan

luas lahan setengah hektar, buruh tani, nelayan buruh bangunan, buruh

perkebunan atau pekerjaan lain dengan pendapatan dibawah 600 ribu rupiah

peebulan, tidak memiliki tabungan atau barang yang mudah dijual dengan

nilai 500 ribu rupiah seperti sepeda motor (kredit/non kredit), emas, ternak,

kapal motor atau barang modal lainnya.


8/123

77

4.1.4. Keadaan Perumahan Dan Permukiman

Sudah menjadi karakteristik yang umum jika penduduk memilih lokasi

bermukim pada wilayah-wilayah yang memliliki aksesibilitas tinggi ke tempat

kerja dan pusat pelayanan (fasilitas umum dan fasilitas sosial), kemudahan

memperoleh air bersih, kelengkapan infrastruktur dan factor keamanan. Selain

itu, dengan latar belakang historisnya, masyarakat Kota Pontianak seperti

memiliki jiwa yang sudah menyatu dengan sungai. Kegiatan dan kehidupan

kesehariannya sulit dipisahkan dengan sungai. Sehingga perkembangan

permukiman di Kota Pontianak cenderung lebih mengarah pada wilayah-

wilayah di pinggiran dan sekitar sungai, jaringan jalan, parit dan dekat pusat-

pusat kegiatan.

Apabila dilihat perbandingannya untuk setiap kecamatan, maka

perkembangan permukiman lebih terkonsentrasi di Kecamatan Pontianak

Barat, Kecamatan Pontianak Kota dan Kecamatan Pontianak Selatan serta

beberapa kelurahan (Kelurahan Tanjung Hilir, Kelurahan Dalam Bugis dan

Kelurahan Tambelan Sampit) di Kecamatan Pontianak Timur, khususnya di

sekitar Mesjid Jami dan Kraton Kadariah yang merupakan cikal bakal Kota

Pontianak.

Permukiman yang dibangun secara pribadi oleh penduduk berpendapatan

rendah cenderung berkembang di sekitar dan pinggiran sungai dan parit.

Umumnya permukiman tersebut kurang baik penataannya dan prasarana

permukimannya juga kurang memadai. Kawasan permukiman di Kecamatan

Pontianak Barat, Kecamatan Pontianak Kota dan Pontianak Timur imumnya

memiliki kepadatan bangunan yang lebih tinggi dibandingkan Kecamatan


9/123

78

Pontianak Utara. Sebaliknya, permukiman yang dibangun secara pribadi oleh

penduduk berpendapatan menengah ke atas dan perusahaan pengembang

dapat tertata dengan baik serta dilengkapi dengan prasarana permukiman yang

memadai. Kawasan permukiman seperti ini berlokasi di sebagian besar

Kecamatan Pontianak Selatan, sebagian Kecamatan Pontianak Barat,

Kecamatan Pontianak Kota, Pontianak Timur dan sebagian kecil Pontianak

Utara. Beberapa kompleks perumahan yang dibangun oleh developer tampak

mulai dikembangkan ke arah Kecamatan Pontianak Timur.

Orientasi bangunan yang tidak menghadap ke sungai (bagian depan rumah

tidak menghadap ke sungai tapi malah membelakangi, dengan bangunan untuk

MCK yang berbatasan langsung dan merupakan pemandangan langsung dari

arah sungai) dinilai merupakan salah satu faktor awal (dari sudut penataan

bangunan) yang menyebabkan terjadinya kekumuhan. Faktor lain yang

berpengaruh adalah kebiasaan penduduk yang karena keterbatasan

pengetahuan (tentang kesehatan, pentingnya fungsi kelestarian ekosistem

sungai) dan kemampuan ekonominya sehingga masih membuang sampah dan

limbahnya ke badan sungai atau parit.

Secara umum perumahan dan permukiman kumuh di Kota Pontianak

berada di tepi Sungai Kapuas dan Landak, baik yang ada di sisi utara dan

selatan sungai kecuali kelurahan yang tidak mempunyai batas wilayah sungai.

Adanya permukiman yang merupakan ciri khas/tradisional Kota Pontianak

adalah di atas sungai/air yang terbanyak di pinggir sungai terutama delta

Sungai Kapuas. Permukiman kumuh di Kota Pontianak lebih banyak

disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:


10/123

79

1) Kurangnya sarana air bersih dan kurangnya sanitasi sendiri atau bersama

2) Kualitas permukinan dengan atap daun, dinding papan dan lantai papan

3) Kualitas lingkungan kotor karena sarana pembuangan sampah kurang dan

tergenang

Untuk menghitung angka kemiskinan dapat dilakukan dengan 2 faktor,

yaitu ukuran garis kemiskinan dan pendapatan. Sementara angka kemiskinan

dipengaruhi oleh kemampuan atau daya beli orang miskin dalam

mempertahankan kebutuhan dasarnya. Pemenuhan kebutuhan dasar setiap

orang berbeda, yaitu bisa berasal dari pendapatan pribadi maupun kombinasi

antara pendapatan masyarakat dan efektifitas bantuan pemerintah melalui

berbagai program penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan. Orang

yang berpendapatan rendah tetapi kebutuhan dasarnya dipenuhi oleh program

Raskin, jamkesmas, ataupun program yang semacamnya dapat terhindar dari

kemiskinan.

Dilihat dari perkembangan persentase penduduk miskin Kota Pontianak

tahun 2005 2010 dengan jumlah penduduk terbesar di Kalimantan Barat,

sesuai dengan ciri khas sebagai daerah urban dan merupakan kota

perdagangan dan jasa maka menjadi tempat tujuan pencari kerja. Meskipun

terjadi peningkatan persentase penduduk miskin sebesar 0,14% dari tahun

2009 namun dengan turunnya tingkat pengangguran dari 9,38% tahun 2009

menjadi 7,79% tahun 2010 menjadi salah satu faktor yang dapat mengimbangi

tingginya inflasi kelompok bahan makanan dari sisi pendapatan, dengan

meningkatnya jumlah orang bekerja, maka penduduk yang mempunyai

pendapatan bertambah. Tingginya inflasi dapat dijadikan bahn evaluasi dalam


11/123

80

menanggulangi kemiskinan, mengingat proporsi pengeluaran penduduk

miskin untuk makanan sangat besar. Pemerintah daerah dapat berperan aktif

dalam upaya pengendalian inflasi terutama dari sisi suplai dengan menjaga

kesinambungan suplai bahan pokok terhadap permintaan.

4.2. Implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM)

Mandiri Perkotaan Di Kota Pontianak

Tahapan implementasi sebuah kebijakan publik merupakan tahapan yang

krusial, karena tahapan ini menentukan keberhasilan sebuah kebijakan publik.

Untuk itu proses implementasi perlu dipersiapkan dengan baik, sejak dari

perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan sampai dengan evaluasi kebijakan

publik. Dalam setiap tahapan implementasi kebijakan publik melibatkan seluruh

stakeholder yang ada, baik pemerintah, sektor swasta maupun masyarakat secara

individu maupun kelompok.

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM-MP)

merupakan salah satu program penganggulangan kemiskinan yang sebelumnya

bernama Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP). Program ini

dilaksanakan sebagai upaya pemerintah untuk membangun kemandirian

masyarakat dan pemerintah daerah dalam menanggulangi kemiskinan secara

mandiri. Program ini sangat strategis karena menyiapkan landasan kemandirian

masyarakat berupa institusi masyarakat yang representatif, mengakar dan menguat

bagi perkembangan modal sosial (social capital) masyarakat di masa mendatang

serta menyiapkan kemitraan masyarakat dengan pemerintah daerah dan kelompok

peduli setempat.


12/123

81

PNPM Mandiri Perkotaan dilaksanakan sebagai proses pemberdayaan dan

pembelajaran masyarakat yang dilakukan secara terus menerus untuk menumbuh

kembangkan kesadaran masyarakat terhadap nilai-nilai universal kemanusiaan,

prinsip-prinsip kemasyarakatan dan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan

sebagai landasan yang kokoh untuk membangun masyarakat yang mandiri dan

sejahtera. Secara konseptual, PNPM Mandiri Perkotaan memandang bahwa akar

penyebab kemiskinan telah menyadarkan berbagai pihak, bahwa pendekatan dan

cara yang dipilih dalam penanggulangan kemiskinan selama ini perlu diperbaiki,

yaitu ke arah perubahan perilaku/sikap dan cara pandang masyarakat yang

senantiasa berlandaskan pada nilai-nilai universal kemanusiaan (moral), prinsip-

prinsip kemasyarakatan dan pilar-pilar pembangunan berkelanjutan (dalam

Pedoman Pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan, tahun 2010).

Sebagai program pemberdayaan masyarakat yang berbasis nilai, maka prinsip

dasar program ini adalah Pemberdayaan Manusia Seutuhnya untuk

menumbuhkan kepedulian, kerelawanan dan perilaku yang berpihak pada

masyarakat miskin dengan dilandasi keikhlasan memberikan prioritas kepada

warga yang lebih menderita, lebih miskin dan lebih parah kondisinya. Untuk itu

nilai dan prinsip yang melandasi pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan adalah :

1) Bertumpu pada pembangunan manusia, artinya pelaksanaan PNPM-MP

senantiasa bertumpu pada peningkatan harkat dan martabat manusia

seutuhnya.

2) Berorientasi pada masyarakat miskin, artinya semua kegiatan yang

dilaksanakan mengutamakan kepentingan dan kebutuhan masyarakat

miskin dan kelompok masyarakat yang kurang beruntung.


13/123

82

3) Partisipasi, artinya masyarakat terlibat secara aktif pada setiap proses

pengambilan keputusan pembangunan dan secara gotong royong

menjalankan pembangunan.

4) Otonomi, artinya masyarakat memiliki kewenangan secara mandiri dan

partisipatif untuk menentukan dan mengelola kegiatan dalam PNPM MP

secara swakelola.

5) Desentralisasi, artinya kewenangan pengelolaan kegiatan pembangunan

sektoral dan kewilayahan dilimpahkan kepada pemerintah daerah atau

masyarakat sesuai dengan kapasitasnya.

6) Kesetaraan dan keadilan gender, artinya laki-laki dan perempuan

mempunyai kesetaraan dalam perannya di setiap tahap pembangunan dan

dalam menikmati secara adil manfaat kegiatan pembangunan

7) Demokratis, artinya setiap pengambilan keputusan pembangunan

dilakukan secara musyawarah dan mufakat dengan tetap berorientasi pada

kepentingan masyarakat miskin.

8) Transparansi dan akuntabel, artinya masyarakat harus memiliki akses yang

memadai terhadap segala informasi dan proses pengambilan keputusan

sehingga pengelolaan kegiatan dapat dilaksanakan secara terbuka dan

dipertanggungjawabkan, baik secara moral, teknis, legal maupun

administratif.

9) Prioritas, artinya pemerintah dan masyarakat harus memprioritaskan

pemenuhan kebutuhan untuk pengentasan kemiskinan dengan

mendayagunakan secara optimal berbagai sumber daya yang terbatas.


14/123

83

10) Kolaborasi, artinya semua pihak yang berkepentingan dalam

penanggulangan kemiskinan didorong untuk mewujudkan kerja sama dan

sinergi antar pemangku kepentingan dalam penanggulangan kemiskinan

11) Keberlanjutan, artinya setiap pengambilan keputusan harus

mempertimbangkan kepentingan peningkatan kesejahteraan masyarakat

dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan

12) Sederhana, artinya semua aturan, mekanisme dan prosedur dalam

pelaksanaan PNPM MP harus sederhana, fleksibel, mudah dipahami dan

mudah dikelola oleh masyarakat.

PNPM Mandiri Perkotaan meyakini bahwa pendekatan yang lebih efektif

untuk mewujudkan proses perubahan perilaku masyarakat adalah melalui

pendekatan pemberdayaan atau proses pembelajaran masyarakat dan pengutan

kapasitas untuk mengedepankan peran pemerintah daerah dalam mengapresiasi

dan mendukung kemandirian masyarakatnya. Substansi ini sebagai upaya proses

transformasi PNPM Mandiri Perkotaan dari tataran proyek menjadi tataran

program oleh masyarakat bersama pemerintah daerah setempat.

Sedangkan pendekatan yang dilakukan agar terwujud tujuan yang hendak

dicapai PNPM Mandiri Perkotaan adalah :

1) Melembagakan pola pembangunan partisipatif yang pro-poor dan

berkeadilan melalui :

(1) Pembangunan lembaga masyarakat (BKM) yang representatif,

akuntabel dan mampu menyuarakan kepentingan masyarakat dalam

proses-proses pengambilan keputusan.


15/123

84

(2) Perencanaan partisipatif dalam menyusun PJM-Pronangkis, IPM dan

MDGs.

2) Menyediakan BLM secara transparan untuk menandai kegiatan

penanggulangan kemiskinan yang mudah dilakukan oleh masyarakat dan

membuka kesempatan kerja melalui :

(1) Pembangunan sarana/prasarana lingkungan

(2) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia

(3) Pengembangan ekonomi lokal

3) Memperkuat keberlanjutan program dengan :

(1) Menumbuhkan rasa memiliki di kalangan masyarakat melalui proses

penyadaran kritis dan pengelolaan hasil-hasilnya

(2) Meningkatkan kemampuan perangkat pemerintah dalam perencanaan,

penganggaran dan pengembangan pasca program.

(3) Meningkatkan efektifitas perencanaan dan penganggaran yang lebih

pro-poor dan berkeadilan.

Berdasarkan prinsip-prinsip dan pendekatan tersebut diatas maka upaya-upaya

rasional dalam mencapai tujuan program dilaksanakan dengan :

1) Memposisikan masyarakat sebagai pelaku utama pelaksanaan PNPM - MP

2) Mengutamakan nilai-nilai universal dan budaya lokal dalam pelaksanaan

PNPM-MP secara partisipatif

3) Menggunakan pendekatan pemberdayaan masyarakat yang sesuai dengan

karakteristik sosial dan geografis.

Inti kegiatan PNPM Mandiri Perkotaan adalah proses menumbuhkembangkan

kemandirian dan keberlanjutan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan dari,


16/123

85

oleh dan untuk masyarakat melalui proses pembelajaran dan pelembagaan nilai-

nilai universal kemanusiaan, kemasyarakatan dan prinsip-prinsip pembangunan

berkelanjutan. Untuk itu, sesuai Undang-Undang No 32 tahun 2004, Pemerintah

Pusat memberi ruang bagi terselenggaranya Pemerintah di Daerah secara lebih

demokratis dengan kewenangan yang lebih luas, nyata dan bertanggung jawab.

Dalam kegiatan PNPM Mandiri Perkotaan, peran Pemerintah Daerah adalah

sebagai fasilitator, regulator, dinamisator dan koordinator. Sebagai fasilitator,

Pemerintah Daerah berperan dalam menciptakan kondisi yang kondusif bagi

pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan dengan menjembatani kepentingan

berbagai pihak dalam mengoptimalkan kegiatan. Sebagai Regulator, Pemerintah

Daerah menyiapkan arah untuk menyeimbangkan penyelenggaraan PNPM

Mandiri Perkotaan dengan menerbitkan peraturan-peraturan dalam rangka

efektifitas dan tertib administrasi. Sebagai dinamisator, berperan menggerakkan

partisipasi masyarakat dengan mendorong dan memelihara dinamika

pembangunan daerah. Sebagai koordinator, Pemerintah daerah berperan untuk

mengintegrasikan program-program berbasis penanggulangan kemiskinan melalui

mekanisme perencanaan partisipatif, seperti musrenbang (Musyawarah Rencana

Pembangunan) di tingkat kelurahan, kecamatan dan kota.

Dalam kerangka tersebut, untuk mengefektifkan dan melancarkan jalannya

program maka bentuk-bentuk bantuan yang diberikan adalah dalam bentuk

pendampingan dan bantuan dana yang disebut Bantuan Langsung Masyarakat

(BLM). Untuk bantuan pendampingan diwujudkan dalam bentuk penugasan

konsultan dan fasilitator beserta dukungan dana operasional untuk mendampingi

dan memberdayakan masyarakat agar mampu merencanakan dan melaksanakan


17/123

86

program masyarakat untuk menanggulangi kemiskinan di kelurahan masing-

masing.

Proses implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM)

Mandiri Perkotaan melibatkan beberapa aktivitas, yakni :

1) Pengorganisasian yang meliputi penataan sumber daya, unit pelaksana dan

metodenya sesuai dengan tujuan kebijakan. Tahap ini terdiri dari beberapa

komponen pelaksanaan kebijakan, seperti lembaga pelaksana kebijakan,

anggaran yang diperlukan, sarana dan prasarana, penetapan tata kerja dan

penetapan manajemen kebijakan.

2) Interpretasi atau penafsiran yang berupa penerjemahan dan penjelasan

tujuan kebijakan ke dalam kegiatan yang lebih operasional sehingga lebih

mudah dipahami oleh lembaga pelaksana maupun pemangku kepentingan

dan kelompok sasaran.

3) Aplikasi, yaitu penerapan rencana implemnetasi kebijakan ke kelompok

sasaran kebijakan (target group), yang berupa penyediaan layanan,

pembayaran, atau pelaksanaan instrumen atau tujuan yang telah disepakati

bersama.

4.2.1.Pengorganisasian Dalam Implementasi PNPM Mandiri Perkotaan Di

Kota Pontianak

Upaya penanggulangan kemiskinan di Kota Pontianak yang dilaksanakan

melalui PNPM Mandiri Perkotaan, dikoordinir oleh Tim Koordinasi

Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kota Pontianak. TKPK merupakan

forum instansi di tingkat kota yang berfungsi sebagai wadah koordinasi dalam


18/123

87

penyusunan, pembahasan kebijakan dan program-program penanggulangan

kemiskinan.

Kelembagaan TKPK Kota Pontianak berkedudukan dibawah dan

bertanggung jawab kepada walikota, sedangkan keanggotaannya terdiri dari

unsur pemerintah, masyarakat, dunia usaha dan pemangku kepentingan

lainnya dalam penanggulangan kemiskinan. Struktur organisasi Tim

Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kota Pontianak adalah sebagai

berikut :

Gambar 4.2

Struktur Organisasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kota

Sumber : Kantor Walikota Pontianak, 2011

SEKRETARIAT POKJAPENGADUAN

MASYARAKAT

POKJA

PENGEMBANGAN

KEMITRAAN

POKJA PENDATAAN

DAN SISTEM

INFORMASI

KELOMPOK

PROGRAM

BANTUAN SOSIAL

TERPADU BERBASIS

KELUARGA

KELOMPOK PROGRAM

PENANGGULANGAN

KEMISKINAN BERBASIS

PEMBERDAYAAN

MASYARAKAT

KELOMPOK PROGRAM

PENANGGULANGAN

KEMISKINAN BERBASIS

PEMBERDAYAAN USAHA

EKONOMI DAN KECIL

PENANGGUNG JAWAB

WALIKOTA

SEKRETARIS: KEPALA BAPPEDA

WAKIL SEKRETARIS: KEPALA BPMD

KETUA : WAKIL WALIKOTA

WAKIL KETUA: SEKRETARIS DAERAH


19/123

88

Penetapan tugas, susunan keanggotaan, kelompok kerja, sekretariat dan

pendanaan TKPK Kota diatur dengan Surat Keputusan Walikota dengan

memperhatikan Perpres 15/2010. Sebagai Tim Koordinasi Penanggulangan

Kemiskinan di Kota Pontianak, maka organisasi tersebut menyelenggarakan

fungsi :

1) Pengkoordinasian, pemantauan, supervise dan tindak lanjut terhadap

pencapaian tujuan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan agar

sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah.

2) Pengkoordinasian, pemantauan, pelaksanaan kelompok program

penanggulangan kemiskinan oleh SKPD yang meliputi realisasi

pencapaian target, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi

3) Penyusunan hasil pemantauan pelaksanaan program dan atau kegiatan

program penanggulangan kemiskinan secara periodik

4) Pengkoordinasian evaluasi pelaksanaan program dan atau kegiatan

penanggulangan kemiskinan.

5) Pengkoordinasian penanganan pengaduan masyarakat bidang

penanggulangan kemiskinan

6) Penyiapan laporan pelaksanaan dan pencapaian program penanggulangan

kemiskinan kepada walikota dan wakil walikota Pontianak.

Apabila dilihat dari level kebijakan, seperti yang dikemukakan oleh

Bromley (1989 : 32) bahwa ada 3 level kebijakan yakni Policy level,

Organisational level and Operational level, maka PNPM Mandiri Perkotaan

termasuk dalam kategoriOperational level, dimana implementasi program ini

berada pada level eksekutif, khususnya pada satuan pelaksana (operating


20/123

89

units) dalam masyarakat. Untuk itu implementasi PNPM Mandiri Perkotaan

dilakukan melalui organisasi-organisasi kemasyarakatan, yang disebut Badan

atau Lembaga Keswadayaan Masyarakat (BKM/LKM). BKM/LKM dibentuk

sebagai wadah perjuangan kaum miskin dalam menyuarakan aspirasi dan

kebutuhan mereka, sekaligus menjadi motor bagi upaya penanggulangan

kemiskinan yang dijalankan oleh masyarakat secara mandiri dan

berkelanjutan. Kegiatan-kegiatannya meliputii proses penentuan kebutuhan,

pengambilan keputusan, proses penyusunan program, pelaksanaan program

sampai pemanfaatan dan pemeliharaan. Jumlah BKM/LKM di kota

Pontianak adalah 29 lembaga yang meliputi 351 KSM (Kelompok Swadaya

Masyarakat).

Tiap BKM/LKM bersama-sama masyarakat melakukan proses

perencanaan partiisipatif dengan menyusun Perencanaan Jangka Menengah

dan Rencana Tahunan Program Penanggulangan Kemiskinan (PJM dan Renta

Pronangkis), sebagai prakarsa masyarakat untuk menanggulangi kemiskinan

di wilayahnya secara mandiri. Atas fasilitasi pemerintah dan prakarsa

masyarakat, LKM/BKM menjalin kemitraan dengan berbagai instansi

pemerintah dan kelompok peduli setempat. Untuk itu diperlukan sinergisitas

dan komitmen diantara lembaga pelaksana dalam implementasi PNPM

Mandiri Perkotaan.

Peran Pemerintah Kota Pontianak dalam implementasi PNPM Mandiri

Perkotaan adalah sebagai fasilitator, regulator, dinamisator dan koordinaor

dengan penjabaran sebagai berikut :


21/123

90

1) Sebagai fasilatator, adalah menciptakan kondisi yang kondusif bagi

pelaksanaan pembangunan (menjembatani) kepentingan berbagai pihak

dalam mengoptimalkan pembangunan daerah

2) Sebagai regulator, adalah menyiapkan arah untuk menyeimbangkan

penyelenggaraan pembangunan (menerbitkan peraturan-peraturan dalam

rangka efektifitas dan tertib administrasi pembangunan)

3) Sebagai dinamisator, adalah menggerakkan partisipasi multi pihak ketika

stagnasi terjadi dalam proses pembangunan (mendorong dan memelihara

dinamika pembangunan daerah)

4) Sebagai koordinator, adalah mengintegrasikan program-program berbasis

penanggulangan kemiskinan (melalui mekanisme perencanaan partisipatif,

seperti musyawarah rencana pembangunan)

Dalam rangka melaksanakan peran dan fungsi Pemerintah kota

tersebut diatas, maka Pemerintah Kota Pontianak mengangkat Koordinator

PNPM Mandiri Perkotaan yang dibantu Asisten Korkot di bidang keuangan,

teknik/infrastruktur, manajemen data dan penataan ruang untuk pengendalian

pelaksanaan kegiatan di bawah koordinasi Team Leader KMW (Konsultan

Manajemen Wilayah).

Level birokrasi terendah sebagai implementor PNPM Mandiri Perkotaan

adalah kelurahan. Di tingkat kelurahan, unsur utama pelaksanaan PNPM

Mandiri Perkotaan adalah: (1) Lurah dan perangkatnya, (2) Relawan

masyarakat, (3) LKM (Lembaga Keswadayaan Masyarakat), (4) KSM

(Kelompok Swadaya Masyarakat. Lurah sebagai koordinator ketiga unsur

pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan di masyarakat kelurahan, mempunyai


22/123

91

tugas untuk memberikan dukungan dan jaminan agar pelaksanaan PNPM

Mandiri Perkotaan di wilayah kerjanya dapat berjalan dengan lancar sesuai

dengan aturan yang berlaku sehingga tujuan yang diharapkan dapat tercapai

dengan baik.

Relawan masyarakat merupakan pelopor-pelopor penggerak dari

masyarakat yang mengabdi tanpa pamrih, ikhlas, peduli dan memiliki

komitmen kuat pada kemajuan masyarakat di wilayah kelurahan yang

bersangkurtan. PNPM Mandiri Perkotaan mendorong masyarakat di lokasi

sasaran program agar membuka kesempatan seluas mungkin bagi warga yang

ikhlas, jujur, adil, peduli dan memiliki komitmen untuk membantu masyarakat

dalam melaksanakan seluruh tahapan kegiatan program agar bermanfaat bagi

masyarakat miskin serta seluruh masyarakat diwilayahnya. Relawan

masyarakat dibentuk sebagai upaya untuk menjalankan seluruh proses PNPM

Mandiri Perkotaan yang direncanakan sebagai upaya pemberdayaan

masyarakat atau peningkatan kapasitas. Diharapkan relawan masyarakat

menjadi pelopor dalam siklus program, refleksi kemiskinan, pemetaan

swadaya, pembentukan BKM/LKM, pengorganisasian KSM dan perencanaan

partisipatif.

Relawan masyarakat yang ada di Kota Pontianak direkrut untuk masing

masing kelurahan yang jumlahnya menyesuaiakan kegiatan yang ada dalam

PNPM Mandiri Perkotaan. Jenis kegiatan dalam PNPM Mandiri Perkotaan

meliputi kegiatan di bidang sosial, bidang ekonomi dan lingkungan. Untuk

masing-masing kegiatan didampingi oleh relawan masyarakat sebagai mitra

kerja LKM/BKM di setiap kelurahan yang ada di Kota Pontianak. Setiap


23/123

92

relawan masyarakat berfungsi sebagai pengawas partisipatif terhadap

keseluruhan proses sehingga bisa terbangun control social yang bagus.

Sebagai mitra kerja BKM, maka para relawan masyarakat akan membentuk

Forum Relawan dan berhak mendapat informasi perkembangan kegiatan

penanggulangan kemiskinan yang dipimpin oleh Badan Keswadayaan

Masyarakat.

Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) atau Lembaga Keswadayaan

Masyarakat (LKM) yang ada pada setiap kelurahan bertanggung jawab untuk

menjamin keterlibatan semua lapisan masyarakat dalam proses pengambilan

keputusan yang kondusif untuk pengembangan keswadayaan masyarakat

dalam penanggulangan kemiskinan perkotaan. Sampai dengan tahun 2011,

jumlah BKM/LKM yang ada di Kota Pontianak adalah 29 lembaga yang

tersebar di 6 kecamatan yang ada di Kota Pontianak. Nama-nama BKM yang

ada di Kota Pontianak adalah sebagai berikut :

Tabel 4.1

Daftar Nama-Nama BKM Kota Pontianak

No Kecamatan Kelurahan Nama BKM

1 Pontianak Barat a. Sungai Jawi Dalam Jawi Berkah

b. Sungai Beliung Mitra Beliung

c. Sungai Jawi Luar Jerujud.Paal Lima Paal Lima Mandiri

2 Pontianak Kota a. Sungai Jawi Jawi Sejahtera

b. Darat Sekip Sekip Baru

c. Mariana Mariana

d. Tengah Pijar Tengah

e. Sungai Bangkong Bangkong Bersatu

3 Pontianak Selatan a. Benua Melayu Darat Borneo

b. Kota Baru Kobar Makmur

c. Akcaya Akcaya Karya mandiri

d.Benua Melayu Laut Hangtuah


24/123

93

e. Parit Tokaya Srikandi

4 Pontianak Timur a. Parit Mayor Mandiri

b. Tanjung Hilir Mentari Timurc. Banjar Serasan Serasan Sejahtera

d.Dalam Bugis Corak Insang

e. Tanjung Hulu Sejahtera

f. Tambelan Sampit Sanyorani

g. Saigon Sutra Mandiri

5 Pontianak Tenggara a.Bangka Belitung Darat Paris Raya

b. Bansir Laut Gayung Bersambut

c. Bansir Darat Bintang Tenggara

d. Bangka Belitung Laut Bangka Belitung LautAbadi

6 Pontianak Utara a. Siantan Hilir Khajuma

b. Siantan Tengah Khatulistiwa

c. Batulayang Phikat

d. Siantan Hulu Wahana Pangeran

Sumber : Bappeda Kota Pontianak, 2011

BKM/LKM mempunyai peran utama untuk mengorganisasikan warganya

secara partisipatif untuk merumuskan rencana jangka menengah (3 tahun)

penanggulangan kemiskinan (PJM Pronangkis) dalam pelaksanaan PNPM

Mandiri Perkotaan. BKM harus mampu menumbuhkan berbagai kegiatan

pemberdayaan masyarakat miskin agar mampu meningkatkan kesejahteraan

masyarakat dengan mengembangkan jaringan BKM di tingkat kecamatan dan

kota sebagai mitra kerja Pemerintah Daerah untuk menyuarakan aspirasi

masyarakat.

Untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang ada dalam PNPM Mandiri

Perkotaan, masing-masing BKM membentuk KSM (Kelompok Swadaya

Masyarakat). KSM merupakan nama generik untuk kelompok warga

masyarakat pemanfaat dana BLM (Bantuan Langsung Masyarakat) dalam


25/123

94

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan.

KSM diorganisasikan oleh tim relawan dan dibantu oleh tim fasilitator yang

terdiri dari warga kelurahan yang memiliki ikatan kebersamaan (common

bond) dan yang berjuang untuk mencapai tujuan bersama. Sampai saat ini,

jumlah KSM yang ada di Kota Pontianak adalah 351 KSM yang berada di

tingkat RT (Rukun Tetangga) di seluruh wilayah Kota Pontianak. Sedangkan

relawan masyarakat yang berada dibawah KSM berjumlah 1091 orang yang

sudah terlatih dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian program.

KSM bukan hanya sekedar pemanfaat pasif dana Bantuan Langsung

Masyarakat, melainkan juga sebagai pelaksana kegiatan terkait dengan

penanggulangan kemiskinan yang diusulkan untuk didanai oleh LKM/BKM

melalui berbagai dana yang mampu digalang. Oleh sebab itu, tugas pokok

KSM adalah sebagai berikut :

1) Menyusun usulan kegiatan pembangunan terkait dengan penanggulangan

kemiskinan

2) Mengelola dana yang diperolehnya untuk mendanai kegiatan

pembangunan yang diusulkan

3) Mencatat dan membuat laporan kegiatan dan keuangan kegiatan

pembangunan yang diusulkan

4) Menerapkan nilai-nilai luhur dalam pelaksanaan pembangunan , seperti

transparansi, demokrasi, membangun dengan mutu dan lain-lain

5) Secara aktif menjadi bagian dari kendali sosial (control social)

pelaksanaan penanggulangan kemiskinan diwilayahnya.


26/123

95

Selain organisasi-organisasi pelaksana PNPM Mandiri Perkotaan di Kota

Pontianak seperti yang telah diuraikan sebelumnya, maka dalam proses

implementasi program ini diperlukan komponen sumber dana . Sumber dana

yang digunakan dalam PNPM Mandiri Perkotaan adalah APBN (Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara) dan APBD (Anggaran Pendapatan dan Belaja

Daerah). Pada dasarnya PNPM Mandiri Perkotaan dalam penyediaan dana

Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) menganut sikap open menu, dimana

masyarakat bebas mengajukan usulan kegiatan apapun selama terkait langsung

dengan upaya penanggulangan kemiskinan. Kegiatan yang layak didanai

melalui BLM adalah kegiatan-kegiatan yang termasuk dalam PJM/Rencana

Tahunan Pronangkis. Kegiatan-kagiatan tersebut digolongkan menjadi 2,

yaitu:

1) Kegiatan pembangunan yang sudah ditemukan pada saat Pemetaan

Swadaya (PS), biasanya skala besar (kelurahan) yang dialokasikan pada

Rencana Tahunan sebagai rencana investasi dan dapat dilaksanakan oleh

Panitia yang dibentuk LKM/BKM dan dikoordinasikan oleh UPL (Unit

Pengelola Lingkungan) dan bertanggung jawab kepada LKM.

2) Kegiatan kecil-kecil yang diusulkan oleh KSM tetapi secara indikatif

sudah direncanakan di Rencana Tahunan, disesuaikan dengan kebutuhan

masyarakat. KSM yang membutuhkan dapat mengusulkan, sifatnya

investasi kecil dan dilaksanakan oleh KSM yang bersangkutan.

Apabila masyarakat memutuskan bahwa sebagian dana BLM digunakan

untuk pinjaman bergulir, maka pengelolaannya harus dilakukan dengan

berorientasi pada masyarakat miskin. Penyediaan dana BLM dimaksudkan


27/123

96

agar masyarakat dapat belajar senyata nyatanya untuk melakasanakan dan

mengelola apa yang sudah direncanakan. Upaya pembelajaran ini lebih

dititikberatkan pada upaya memberi kesempatan kepada masyarakat untuk

belajar menangani berbagi persoalan yang ada secara utuh mulai dari

pengembangan gagasan, identifikasi persoalan, perencanaan pemecahan

persoalan sampai dengan pelaksanaan dengan tetap berorientasi ke tujuan

jangka panjang. Selain itu juga untuk menumbuhkan kesadaran kritis bahwa

kebutuhan untuk penanggulangan kemiskinan tidak hanya kebutuhan modal

dana semata, melainkan juga kebutuhan yang berkaitan dengan pengembangan

modal sosial, lingkungan hidup dan ekonomi. PNPM Mandiri Perkotaan

menganut azas Open Menu, karena masyarakat perlu menyadari bahwa tidak

mungkin kebutuhan orang miskin hanya satu aspek saja dan mengabaikan

aspek lainnya. Masyarakat dapat melengkapi sebagian besar kebutuhan dan

kegiatan lainnya melalui swadaya masyarakat atau akses chanelling program

ke berbagai pihak terkait.

Dana BLM tidak dapat diakses oleh individu, melainkan melalui

kelompok seperti panitia atau KSM yang lebih bersifat permanen. Ketentuan

pemanfaatan oleh kelompok ini berlaku pada seluruh jenis kegiatan yang akan

dilaksanakan, baik kegiatan prasarana lingkungan, dana pengembangan sosial

maupun pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan peningkatan kapasitas

institusi masyarakat. Masyarakat dalam mengelola dana BLM diharapkan

mampu mengimplementasikan secara nyata nilai-nilai universal kemanusiaan

seperti kejujuran, tanpa pamrih, kerelawanan serta prinsip-prinsip universal

kemasyarakatan dan pembangunan berkelanjutan.


28/123

97

Dana BLM pada dasarnya adalah wakaf tunai yang dapat digunakan untuk

membeayai kegiatan penanggulangan kemiskinan yang telah direncanakan

oleh masyarakat dibawah koordinasi LKM. LKM sebagai penerima dana

BLM harus dapat menunjukkan bahwa kepercayaan yang diberikan kepadanya

telah digunakan secara benar dan dipertanggungjawabkan secara terbuka.

Untuk itu LKM harus dapat mengelola dana tersebut secara benar, transparan

dan akuntabel. Salah satu alat yang digunakan untuk menunjukkan kinerja

pengelolaan keuangan adalah pembukuan tentang semua transaksi keuangan

yang disusun dalam suatu Laporan Keuangan Bulanan. Selain transparansi

dalam proses pengambilan keputusan dan pengelolaan kegiatan serta

keuangan, prinsip akuntabilitas wajib dilaksanakan. Akuntabilitas diterapkan

dengan memberikan akses kepada semua pihak yang berkepentingan untuk

melakukan audit, bertanya dan mempertanggungjawabkannya.

Sumber dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) pada Program

Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan di Kota

Pontianak (Bappeda Kota Pontianak, 2011), terdiri dari :

1) APBN World Bank, jumlah alokasi dana tahun 2008 sebesar

Rp 3 150 000.000

2) Sharing Dana Untuk Urusan Bersama (DUB) dan APBD Kota Pontianak

Tahun Anggaran 2009 sebesar Rp 2 000 000 000

3) APBN Islamis Development Bank (IDB), Tahun Anggaran 2009

berjumlah Rp 3 280 000 000

4) Dana Penanggulangan Kemiskinan Terpadu (PAKET) Tahun Anggaran

2010 berjumlah Rp 3 340 858 000


29/123

98

Pencairan dana BLM disalurkan langsung kepada LKM/BKM di masing-

masing kelurahan se Kota Pontianak melalui 3 tahapan. Tahap Pertama,

diberikan 20% setelah terbentuk Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM).

Kemudian pihak LKM menandatangani Surat Perjanjian Pemberian Bantuan

(SPPB) dengan pihak pemerintah yang diwakili oleh PJOK (Penanggung

Jawab Operasional Kegiatan). Penandatanganan perjanjian harus dilampiri

dengan dokumen PJM Pronangkis yang telah disetujui oleh masyarakat dan

telah diverifikasi oleh pihak KMW (Konsultan Manajemen Wilayah) dan

Koordinator Kota (Korkot) kepada PJOK. Tahap kedua, bantuan diberikan

sebanyak 50% dengan syarat dana pada tahap pertama yang telah disalurkan

ke KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat) telah dimanfaatkan dan

dipertanggungjawabkan secara teknis dan administrasi minimal 50%,

demikian pula kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan sudah diperiksa dan

ditandatangani oleh tim fasilitator dan diverifikasi oleh Korkot, termasuk

administrasi keuangan (pembukuan)nya telah diverifikasi oleh KMW.

Selanjutnya bahwa usulan KSM untuk penggunaan dana BLM tahap II telah

dinyatakan layak oleh KMW (Korkot). Tahap ketiga, disalurkan lagi dana

sebanyak 30% dengan syarat sebagaimana syarat pada tahap kedua.

PNPM Mandiri Perkotaan dalam membuka dan mengelola rekening

kolektif masyarakat dengan menerapkan prinsip-prinsip tata kepemerintahan

yang baik (good governance), seperti transparansi, akuntabel, responsiveness,

efektif dan efisien. Prinsip transparansi lebih mengarah pada kejelasan

mekanisme, yang dibangun atas dasar kebebasan informasi yang dapat

diterima oleh mereka yang membutuhkan. Akuntabel diterapkan untuk


30/123

99

mengukur apakah dana publik telah digunakan secara tepat untuk tujuan

dimana dana publik tersebut ditetapkan dan tidak digunakan secara ilegal.

Sedangkan efektif dan efisien berkaitan dengan hasil yang sesuai dengan apa

yang telah ditetapkan dengan menggunakan sumber-sumber yang ada.

Penerapan prinsip-prinsip tersebut dapat dilihat dalam spesimen tanda tangan

rekening yang harus melibatkan minimal 3 orang, yang terdiri dari ketua

LKM/BKM dan ditambah 2 orang anggotanya yang ditetapkan oleh

musyawarah mufakat. Pencatatan setiap transaksi keuangan minimal

dilakukan dalam buku catatan uang masuk dan cacatan uang keluar yang

disertai dengan bukti transfer seperti kuitansi, bon atau nota pembelian.

Bantuan Langsung Masyarakat yang digulirkan dalam PNPM Mandiri

Perkotaan dilarang dimanfaatkan untuk hal-hal yang tidak berkaitan langsung

dengan upaya penanggulangan kemiskinan, menimbulkan dampak sosial dan

kerusakan lingkungan serta berorientasi kepada kepentingan individu atau

kelompok tertentu dan bertentangan dengan norma-norma, hukum serta

peraturan yang berlaku. Ada beberapa kegiatan yang tidak boleh dibeayai

dengan dana BLM, seperti kegiatan yang berkaitan langsung dengan politik

praktis (kampanye, demonstrasi dll), kegiatan militer atau semi militer

(pembelian senjata atau sejenisnya), deposito atau yang berkaitan dengan

usaha memupuk bunga bank, kegiatan yang memanfaatkan BLM sebagai

jaminan atau agunan baik yang berhubungan dengan lembaga keuangan dan

perbankan maupun pihak ketiga lainnya, pembebasan lahan, pembangunan

rumah ibadah, pembangunan gedung pemerintah atau kantor LKM, kegiatan-

kegiatan yang berdampak kecil terhadap lingkungan, penduduk asli dan


31/123

100

kelestarian budaya lokal, kegiatan yang bertentangan hukum, nilai, agama, tata

susila dan kemanusiaan serta tidak sejalan dengan visi, misi dan tujuan

masyarakat setempat.

Kegiatan-kegiatan dalam PNPM Mandiri Perkotaan dilaksanakan sebagai

penguatan kapasitas pemerintah daerah dengan mengedepankan peran dan

tanggung jawab pemerintah daerah. Di Kota Pontianak, kegiatan tersebut

dilakukan dengan melalui pelibatan intensif pemerintah kota pada siklus

kegiatan PNPM Mandiri Perkotaan, penguatan peran dan fungsi Komite

Penanggulangan Kemiskinan Daerah (KPK-D) agar mampu menyusun

dokumen strategi penanggulangan kemiskinan daerah dan PJM Pronangkis

kota yang berbasis aspirasi dan program masyarakat serta mendorong dan

melembagakan Komunitas Belajar Perkotaan (KBP).

Untuk mendukung upaya-upaya tersebut diatas diperlukan ukuran-ukuran

yang jelas untuk mengetahui seberapa besar upaya yang dilakukan

implementor dalam mendukung upaya pemberdayaan masyarakat. Indikator-

indikator untuk mengukur kemampuan implementor (aparat pelaksana) dalam

memberdayakan masyarakat terkait dengan PNPM Mandiri Perkotaan adalah

sebagai berikut :

1) Minimum 40% tingkat kehadiran kaum miskin dan rentan dalam

pertemuan-pertemuan perencanaan dan pengambilan keputusan

2) Minimum 40% tingkat kehadiran perempuan dalam pertemuan-pertemuan

perencanaan dan pengambilan keputusan

3) Minimum 30% penduduk dewasa mengikuti pemilihan LKM di tingkat RT

(Rukun Tetangga)


32/123

101

4) Minimum 90% LKM terbentuk di kelurahan

5) Minimum 90% kelurahan telah menyelesaikan PJM Pronangkis dan telah

diratifikasi dalam musyawarah warga

6) Minimum 80% pemerintah kota menyediakan dana pendukung, 20% untuk

pemerintah kota dengan kapasitas fiscal rendah dan 50% untuk pemerintah

kota dengan kapasitas fiscal sedang, tinggi dan sangat tinggi

7) Minimum 70% prasarana yang dinilai memiliki kualitas baik

8) Minimum 70% kelurahan dengan program dana bergulir memiliki

pinjaman beresiko 3 bulan125%

10)Minimum 90% kelurahan dengan program dana bergulir memiliki tingkat

pengembalian modal >10%

11)Minimum 30% anggota KSM adalah perempuan.

Berdasarkan indikator-indikator tersebut, maka implementasi PNPM

Mandiri Perkotaan yang merupakan gerakan bersama membangun

kemandirian dan pembangunan berkelanjutan yang berbasis nilai-nilai

universal diyakini akan mampu membangun kesadaran kritis dan perubahan

perilaku individu ke arah yang lebih baik. Perubahan perilaku individu yang

secara kumulatif menimbulkan perubahan kolektif masyarakat yang dalam

PNPM Mandiri Perkotaan menjadi inti dan harapan dari program ini.


33/123

102

4.2.2. Interpretasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM)

Mandiri Perkotaan Di Kota Pontianak

Interpretasi atau penafsiran merupakan tahapan penjabaran sebuah

program yang bersifat abstrak ke dalam kegiatan yang lebih bersifat teknis

operasional. Dalam implementasi PNPM Mandiri Perkotaan, kegiatan-

kegiatan yang merupakan operasionalisasi dari program ini dikenal dengan

istilah TRIDAYA. Tridaya merupakan proses pemberdayaan masyarakat agar

terbangun daya sosial, daya ekonomi dan daya pembangunan dengan tujuan

untuk menciptakan masyarakat yang efektif, produktif dan peduli terhadap

lingkungan dan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.

Untuk menguraikan tahap interpretasi dalam PNPM Mandiri Perkotaan di

Kota Pontianak telah dilaksanakan melalui pendekatan Tridaya akan diuraikan

ke dalam beberapa kegiatan sebagai berikut :

1) Pembangunan Masyarakat (Social Development)

Kegiatan Pengembangan masyarakat dimaksudkan bahwa setiap

langkah kegiatan PNPM Mandiri Perkotaan harus selalu berorientasi pada

upaya membangun solidaritas sosial dan keswadayaan masyarakat,

sehingga dapat tercipta masyarakat efektif secara sosial. Dengan demikian

dapat menjadi pondasi yang kokoh dalam upaya penanggulangan

kemiskinan secara mandiri dan berkelanjutan. Pengembangan masyarkat

juga diartikan sebagai upaya meningkatkan potensi segenap unsure

masyarakat, terutama kelompok masyarakat yang rentan dan marjinal yang

selama ini tidak mempunyai peluang /akses dalam program maupun

kegiatan.


34/123

103

Jenis kegiatan yang telah dilaksanakan dalam program pengembangan

masyarakat adalah pemberdayaan relawan masyarakat yang telah ada di

masing masing kelurahan dan pelatihan KSM untuk pengembangan

kapasitas/penguatan organisasi, penyiapan dan penciptaan peluang usaha

melalui pelatihan dan praktek ketrampilan usaha bagi warga miskin yang

belum produktif. Program pengembangan masyarakat lebih memberi

ruang kepada kaum perempuan, melalui kursus-kursus dan pelatihan-

pelatihan yang tujuannya untuk memberdayakan kaum perempuan.

Kehadiran relawan masyarakat ini sangat dibutuhkan sebagai

konsekuensi logis dari penerapan pembangunan yang berbasis masyarakat

dan penerapan konsep membangun dari dalam (development from

within), yang membutuhkan pelopor-pelopor penggerak dari masyarakat

sendiri yang mengabdi tanpa pamrih, ikhlas, peduli dan memiliki

komitmen kuat pada kemajuan masyarakat di wilayahnya. Di sisi lain

proses membangun dari dalam tidak akan terlaksana apabila pelopor-

pelopor yang menggerakkan masyarakat tersebut merupakan individu atau

sekumpulan individu yang hanya memiliki pamrih pribadi dan hanya

mementingkan urusan ataupun kepentingan pribadi serta golongan dan

kelompoknya. Dengan kata lain, perubahan perilaku masyarakat akan

sangat ditentukan oleh relawan-relawan yang mempunyai moral yang baik

dan mampu menjadi contoh perubahan itu sendiri. Untuk itu pemilihan

relawan tidak boleh semata-mata didasarkan pada pengalaman,

pendidikan, status sosial tetapi lebih pada moral yang dimilikinya.

Didasarkan pada keyakinan inilah, PNPM Mandiri Perkotaan mendorong


35/123

104

masyarakat di lokasi sasaran agar membuka kesempatan seluas mungkin

bagi warga yang ikhlas, jujur, adil, peduli dan memiliki komitmen untuk

membantu masyarakat dalam melaksanakan seluruh tahapan kegiatan agar

bermanfaat bagi masyakat miskin serta seluruh masyarakat di wilayahnya.

Dengan demikian peran utama para relawan masyarakat dalam

implementasi PNPM Mandiri Perkotaan adalah sebagai pelopor perubahan

dan penggerak masyarakat dalam menjalani seluruh proses implementasi

program yang sudah direncanakan sebagai upaya pemberdayaan

masyarakat dan peningkatan kapasitas, sehingga secara rinci relawan

diharapkan menjadi pelopor dalam siklus program. Siklus tersebut adalah

refleksi kemiskinan, pemetaan swadaya, pembentukan BKM/LKM,

pengorganisasian KSM dan perencanaan partisipatif . Selain itu relawan

masyarakat juga berfungsi sebagai pengawas partisipatif terhadap

keseluruhan proses implementasi program sehingga terbangun control

socialyang baik.

KSM yang diorganisasikan oleh tim relawan masyarakat dan dibantu

tim fasilitator terdiri dari warga kelurahan yang memiliki ikatan

kebersamaan (common bond) dan berjuang untuk mencapai tujuan

bersama. KSM sebagai pelaksana kegiatan penanggulangan kemiskinan

dalam PNPM Mandiri Perkotaan mempunyai tugas pokok untuk

menyusun usulan kegiatan, mengelola dana , mencatat dan membuat

laporan pelaksanaan program. Untuk memberdayakan KSM dalam

implementasi PNPM Mandiri Perkotaan di Kota Pontianak dilakukan

pelatihan-pelatihan kepada anggotanya sesuai dengan keinginan dan


36/123

105

kebutuhannya masing-masing. Pelatihan tersebut dilakukan untuk

menunjang usaha yang akan dilakukannya, seperti kursus membuat kue,

kursus menjahit, kursus komputer dan sebagainya. Dengan dana sebesar

Rp 2 500 000 per kelompok, atau Rp 500 000 per anggota KSM, masing-

masing anggota KSM membuat usaha sesuai dengan kemampuannya.

Berbagai usaha yang dilakukan oleh anggota KSM antara lain jual bensin,

jual kue, jual gorengan, jual bakso, jual jamu dan lain-lain.

Akibat terbatasnya anggaran, maka masih ditemui keluhan-keluhan

dari masyarakat tentang alokasi penggunaan dana yang diperolehnya.

Disamping itu ada kecenderungan bagi para relawan yang aktif di LKM

maupun di KSM yang telah dibentuk memberi kesempatan yang lebih

besar kepada anggota-anggotanya untuk mengikuti kursus-kursus yang

diselenggarakan oleh mereka sendiri. Anggota masyarakat lainnya yang

tidak terlibat dalam kelompok relawan akhirnya harus menunggu

kesempatan berikutnya yang memerlukan waktu cukup lama dan belum

tentu ada lagi. Dalam wawancara dengan salah satu anggota masyarakat,

ada kecenderungan menyangsikan kemauan baik dari para pengurus LKM

dan menganggap bahwa bantuan-bantuan maupun pelatihan-pelatihan

yang diprogramkan lebih cenderung diberikan kesempatan kepada para

relawan saja, sementara yang tidak masuk sebagai relawan kurang

mengetahui adanya bantuan dan program pelatihan. Bahkan ada sebagian

masyarakat yang mengatakan tidak diberitahu kalau ada bantuan dan

pelatihan, oleh karena itu masyarakat lebih memilih jika ada bantuan

langsung saja diarahkan kepada masyarakat yang menjadi sasaran


37/123

106

program, tidak lagi melalui kelompok-kelompok atau lembaga-lembaga

lokal yang dibentuk.

Sulitnya menumbuhkan kepercayaan di masyarakat, ketika dilepas

untuk mandiri dalam merancang kegiatan serta melaksanakan sendiri

kegiatannya terkadang masih mengikuti kepentingan pribadi atau

kelompok didalamnya. Peran aparat pelaksana menjadi pertaruhan dalam

konteks ini, sebab aparat pelaksana sangat diharapkan dalam mengawasi

proses pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh masyarakat. Hal ini

disebabkan pengurus LKM maupun KSM yang telah berkali-kali

mendapatkan kesempatan dan bantuan untuk mengikuti pelatihan

ketrampilan dari program lain, sehingga masyarakat yang tidak terlibat

dalam kegiatan PNPM Mandiri Perkotaan akan mengalami kesulitan

dalam mengakses informasi maupun kesempatan yang ditawarkan.

Masalah ini dapat dikatakan sebagai masalah yang klasik dalam setiap

program pemberdayaan, seperti sering terjadinya salah sasaran dalam

pemberian bantuan. Apabila hal ini kurang mendapatkan perhatian, maka

akan dapat mengurangi rasa kepercayaan masyarakat kepada anggota

LKM dan tujuan pemberdayaan mengalami ketidakberhasilan. Disamping

itu, partisipasi masyarakat merupakan komponen yang sangat penting

dalam pembangkitan kemandirian dan proses pemberdayaan. Masyarakat

harus teribat dalam proses tersebut, sehingga mereka dapat lebih

memperhatikan hidupnya untuk memperoleh rasa percaya diri, memiliki

harga diri dan pengetahuan untuk mengembangkan keahlian baru.


38/123

107

2) Pengembangan Ekonomi (Economic Development)

Pengembangan ekonomi yang dimaksudkan adalah upaya-upaya ke

arah peningkatan kapasitas dan ketrampilan masyarakat miskin dan atau

pengangguran melalui upaya pengembangan peluang usaha dan akses ke

sumber daya untuk peningkatan pendapatan dengan tetap memperhatikan

dampak lingkungan fisik dan sosial. Program pengembangan ekonomi

yang diuraikan dalam PNPM Mandiri Perkotaan diwujudkan dengan

kegiatan pinjaman bergulir, yaitu pemberian pinjaman dalam skala mikro

kepada masyarakat miskin di wilayah kelurahan. Pelaksanaan kegiatan

pinjaman bergulir bertujuan untuk menyediakan akses layanan keuangan

kepada rumah tangga miskin dengan pinjaman mikro berbasis pasar untuk

memperbaiki kondisi ekonomi masyarakat dan membelajarkan mereka

dalam hal mengelola pinjaman dan menggunakannya secara benar.

Pengelolaan dana bergulir dilakukan pada tingkat UPK (Unit

Pengelola Keuangan atau LKM penerima bantuan. Pengelolaan dana

bergulir ini dilaksanakan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan pinjaman

yang berorientasi pada masyarakat miskin, yaitu tidak semata-mata

berorientasi pada pemupukan dana, tetapi juga harus mempertimbangkan

aspek pelayanan dan kemanfaatan bagi masyarakat miskin. Indikator

tercapainya sasaran pinjaman bergilir adalah peminjam berasal dari rumah

tangga yang telah diidentifikasi dalam PJM Pronangkis dan telah masuk

dalam daftar pemetaan swadaya. Minimal 30% peminjam adalah

perempuan dari rumah tangga miskin yang telah tergabung dalam

Kelompok Swadaya Masyarakat dengan jumlah anggota 5 orang. Akses


39/123

108

pinjaman bagi KSM peminjam yang kinerja pengembaliannya baik,

terjamin keberlanjutannya, baik melalui dana BLM (Bantuan Langsung

Masyarakat) maupun melalui dana hasil chanelling dengan kebijakan

pinjaman yang lain.

Dana pinjaman bergulir di Kota Pontianak berasal dari sharing

pendanaan antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat, yang

besaran jumlah dana bantuannya tergantung pada kondisi fiscal

pemerintah kota. Kota Pontianak termasuk wilayah dengan kapasitras

fiscal menengah, sehingga bantuan BLM sebagai dana pendamping dalam

PNPM Mandiri Perkotaan sebesar 50%. Dana bergulir ini hanya diberikan

kepada masing-masing anggota masyarakat miskin yang mempunyai

usaha mikro. Jumlah dana bergulir yang dapat diterima setiap anggota

KSM sebesar Rp 500 000. Dana ini kemudian digulirkan secara terus

menerus dan diangsur pembayarannya setiap bulan.

Implementasi program pinjaman dana bergulir merupakan salah satu

bentuk interpretasi program pengembangan ekonomi dari PNPM Mandiri

Perkotaan yang menggunakan pendanaan bergulir sebagai jalan keluar

untuk memberdayakan masyarakat miskin. Hal ini sesuai yang

diamanahkan oleh Peraturan Presiden No 15 tahun 2010, bahwa strategi

penanggulangan kemiskinan antara lain adalah :

1) Mengurangi beban pengeluaran masyarakat

2) Meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin

3) Mengembangkan dan menjamin keberlanjutan Usaha Mikro dan Kecil

(UMK)


40/123

109

4) Membentuk sinergi kebijakan dan program penanggulangan

kemiskinan.

Untuk itu dalam melaksanakan program pemberdayaan ini yang

diperlukan adalah partisipasi dan komitmen masyarakat miskin sebagai

sasaran program. Partisipasi aktif masyarakat ke dalam efektifitas, efisiensi

dan sikap kemandirian merupakan strategi pemberdayaan yang

dilaksanakan melalui kegiatan kerja sama dengan para relawan, seperti

organisasi-organisasi kemasyarakatan. Dengan demikian yang diperlukan

adalah kemampuan masyarakat untuk memenuhi beberapa tahapan yang

disarankan dalam pencapaian tujuan program ini, yaitu :

1) Identifikasi kebutuhan

2) Identifikasi pilihan atau strategi

3) Keputusan atau pilihan tindakan

4) Mobilisasi sumber-sumber

5) Tindakan itu sendiri

Langkah-langkah diatas merupakan beberapa hal yang harus dilakukan

dalam proses pemberdayaan masyarakat secara mandiri, seperti halnya

dalam implementasi PNPM Mandiri Perkotaan. Pemberdayaan

memerlukan partisipasi aktif masyarakat dalam setiap langkah diatas

secara menyeluruh dengan intervensi minimal pihak luar. Biasanya bagi

mereka yang paling membutuhkan dan belum dapat menyiapkan diri

terhadap kebutuhan mereka lebih memiliki sedikit ilmu pengetahuan,

ketrampilan, uang atau kekuatan fisik. Kondisi ini mendorong intervensi

dari luar menjadi berlebihan. Seperti yang diungkapkan oleh Kotze (dalam


41/123

110

Hikmat, 2010 : 6), bahwa masyarakat miskin memiliki kemampuan yang

relatif baik untuk memperoleh sumber melalui kesempatan yang ada.

Upaya pemberdayaan yang dilakukan melalui kegiatan pinjaman dana

bergulir kepada KSM dapat dianggap sebagai jalan keluar untuk

membantu kelompok miskin apabila KSM tersebut mampu mengelola

pendanaannya dan membina anggotanya untuk disiplin dalam

pengembalian dana pinjaman tersebut. Sampai tahun 2011 tingkat

pengembalian pinjaman dana bergulir di Kota Pontianak adalah 22

kelurahan > 90% dan 4 kelurahan < 90% dari total jumlah KSM 4889

yang ada ( laki laki berjumlah 1676 dan perempuan berjumlah 3213

KSM). Hal ini dapat dikatakan bahwa pengembalian pinjaman dana

bergulir yang ada pada PNPM Mandiri Perkotaan di Kota Pontianak dapat

dikatakan cukup berhasil. Namun demikian kegiatan ini belum mampu

menyentuh masyarakat yang paling rentan terhadap kemiskinan. Hal ini

disebabkan yang berhak mendapatkan bantuan ini hanya masyarakat yang

mempunyai usaha yang sifatnya mikro.

Bagi masyarakat miskin yang pekerjaannya berkaitan dengan bidang

jasa tidak bisa mengakses bantuan ini, karena mereka tidak mampu

menunjukkan tempat usaha yang dapat dijadikan rujukan dalam menilai

kesahian pemberian bantuan dana kepada kelompok miskin ini, seperti

tukang becak, buruh, pemulung, dan sebagainya. Pada hal kelompok

masyarakat ini sangat memerlukan dana segar untuk membantu

keluarganya. Apalagi pada kondisi-kondisi tertentu yang membuat

kelompok masyarakat ini mengalami poverty rackets (roda penggerak


42/123

111

kemiskinan) yang menyebabkan mereka masuk ke lembah yang curam

dalam kemiskinan.

PNPM Mandiri Perkotaan mencari jalan keluar dan memiliki konsep

bagaimana mekanisme pemberian pinjaman dana bergulir kepada

masyarakat yang tidak memiliki usaha mikro, yang penting mereka

memiliki pekerjaan yang memungkinkan mereka dapat mengangsur

pinjamannya. Hal ini disebabkan kesulitan terbesar masyarakat miskin

adalah memiliki dana segar yang dapat dipakai tanpa harus ada agunan.

Kepercayaan masyarakat yang menjadi dasar modalitas dalam pemberian

pinjaman dana bergulir, sehingga hal ini harus menjadi bagian dari

pembelajaran semua pihak menuju kemandirian dan keberdayaan.

3) Perlindungan Lingkungan (Enviromental Protection)

Dalam menentukan dan melaksanakan kegiatan dalam PNPM Mandiri

Perkotaan yang menyangkut kepentingan masyarakat banyak, terutama

kepentingan masyarakat miskin harus berorientasi pada upaya

perlindungan atau pemeliharaan lingkungan. Lingkungan yang

dimaksudkan disini adalah lingkungan alami maupun lingkungan buatan,

termasuk lingkungan perumahan permukiman yang harus layak,

terjangkau, sehat, aman, teratur, serasi dan produktif, yang termasuk

didalamnya penyediaan prasarana dan sarana dasar perumahan yang

kondusif dalam membangun solidaritas sosial dan meningkatkan

kesejahteraan masyarakatnya.

Kegiatan yang berorientasi kepada perlindungan lingkungan yang

tertuang dalam Program Jangka Menengah (PJM) Pronangkis dibentuk


43/123

112

oleh LKM lebih terfokus pada kegiatan pembangunan sarana dan

prasarana dasar perumahan dan permukiman baik untuk kepentingan

masyarakat umum maupun kepentingan warga miskin seperti perumahan

kumuh. Dalam PJM Pronangkis Kota Pontianak, kegiatan yang berkaitan

dengan sarana dan prasarana antara lain adalah kegiatan perbaikan jalan

lingkungan (jalan perkerasan, jalan rabat beton, tembok penahan

tanah/barau), peningkatan kualitas drainase (pembuatan saluran air hujan

terbuka), pembuatan jembatan (Jembatan beton dan gorong-gorong),

pembangunan/ perbaikan rumah tidak layak huni, pembuatan penampung

air hujan, pembuatan penerangan jalan umum, pembangunan sarana

kesehatan (bangunan Posyandu).

Program infrastruktur tersebut diatas sangat membantu perbaikan lingkungan

fisik dan sosial masyarakat kelurahan setempat. Perbaikan jalan-jalan lingkungan

dengan menggunakan semen atau yang disebut semenisasi lingkungan sangat

dirasakan manfaatnya oleh masyarakat setempat apalagi kalau musim hujan. Dana

yang digunakan untuk pelaksanaan kegiatan ini adalah dana sharing antara

pemerintah kota Pontianak dengan masyarakat setempat. Dalam kegiatan ini,

peran RT (Rukun Tetangga) sangat diperlukan, yakni dalam mendorong warganya

untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan ini. Bentuk partisipasi masyarakat dalam

kegiatan ini antara lain adalah adanya iuran masing-masing warga yang sifatnya

wajib dan sukarela. Iuran wajib adalah iuran yang jumlahnya sama antara warga

yang satu dengan warga yang lainnya, sedangkan iuran sukarela sangat tergantung

pada kemampuan warga.


44/123

113

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan di

Kota Pontianak tahun anggaran 2011 melakukan kegiatan rehabilitasi rumah tidak

layak huni kepada 20 warga di Pontianak Selatan. Dana yang dikucurkan

pemerintah pusat melalui APBN ini mencapai 20 milliar rupiah. Setiap rumah

yang direhab mendapatkan dana sebesar Rp 11 juta. Dari total yang didapat oleh

warga tersebut diantaranya Rp 750 000 untuk upah tukang dan sisanya digunakan

untuk membeli bahan bangunan. Bantuan tersebut dapat dimanfaatkan

semaksimal mungkin sehingga warga dapat menyelesaikannya tepat waktu.

Karena dengan kerja sama yang baik antara warga dengan pemerintah akan

mendukung PNPM Mandiri Perkotaan berikutnya.

Dengan kerja sama yang baik ini pemerintah dapat kembali memberikan

kepercayaan kepada masyarakat, karena masih ada sebagian warga yang

rumahnya tidak layak huni dan perlu mendapatkan bantuan. Warga yang

mendapatkan bantuan rehab rumah tidak layak huni mengatakan sangat senang

dengan adanya kegiatan ini, karena kegiatan rehab rumah ini dapat membantu

warga yang kondisi rumahnya memang sudah tidak layak huni. Yang diperlukan

adalah adanya pengawasan dari pihak pemerintah terhadap pelaksanaan kegiatan

tersebut dari segi ketepatan waktu penyelesaian rehab rumah tidak layak huni

tersebut.

Peran lurah dalam mengawasi program- program yang telah dicanangkan oleh

Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM) antara lain adalah apakah sudah

sesuai dengan perencanaan awal ketika diadakan rembug warga maupun diadakan

pemetaan swadaya. Pada tahapan pemetaan swadaya sebenarnya sudah ditentukan

mana perumahan warga miskin yang layak mendapat bantuan rehabilitasi rumah


45/123

114

tidak layak huni. Kendatipun sudah ditentukan rumah warga yang akan

direhabilitasi, namun dalam implementasinya ternyata masih mengalami

perbedaan pandangan tentang kriteria rumah yang mendapat bantuan rehabilitasi

rumah tidak layak huni.

Untuk itu diperlukan diskresi lurah sebagai penanggung jawab kegiatan ini,

agar tidak menimbulkan kekecewaan pada warga yng tidak mendapatkan

kesempatan rehabilitasi rumahnya. Peran lurah diisini tidak hanya sebagai kepala

kelurahan, tetapi dapat juga sebagai tokoh masyarakat dengan posisi penengah,

yang dapat mengambil keputusan tentang rumah penduduk mana yang layak

untuk mendapatkan bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni di Kota Pontianak

agar tidak menambah kekecewaan masyarakat atas keputusan LKM ataupun KSM

sebagai implementor program ini.

Dalam implementasi program ini juga melibatkan peran masyarakat, tidak

hanya sebagai pemanfaat dana dari pemerintah, tetapi masyarakat juga turut

memberi kontribusi pada program-program yang dijalankan. Kontribusinya adalah

dengan melibatkan diri secara sukarela baik berupa ide, masukan, dukungan

moril, waktu serta dalam bentuk penyediaan tenaga fisik maupun material untuk

membantu pelaksanaan program yang sedang dilaksanakan. Kontribusi semacam

ini secara material nilainya cukup tinggi, sebab keterlibatan mereka dalam

program tidak dibayar. Sedangkan yang dibayar adalah mereka yang benar-benar

tenaga profesional yang bukan penduduk/warga setempat.

Sikap berswadaya yang merupakan nilai-nilai yang telah lama dimiliki oleh

masyarakat, kemudian ditumbuhkan kembali pada PNPM Mandiri Perkotaan

dapat dipupuk terus menerus sebelum mengalami degradasi lingkungan eksternal


46/123

115

yang secara perlahan menuntut masyarakat untuk semakin individualistik dan

berpotensi mengabaikan lingkungan sekitarnya. Tetapi karena kesibukan sebagian

besar masyarakat kota Pontianak dalam kesehariannya, tidak jarang mereka

kurang berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan lingkungan ini.

Bentuk pembangunan lingkungan yang ada pada PNPM Mandiri Perkotaan di

Kota Pontianak yang lain adalah penyediaan sarana dan prasarana yang memang

menjadi tanggung jawab pemerintah setempat. Pembangunan sarana dan

prasarana yang berkaitan dengan lingkungan adalah pembangunan tempat

pembuangan sampah sementara. Karena masalah persampahan menjadi tanggung

jawab pemerintah dan masyarakat, maka pembangunan sarana ini sangat

diperlukan. Tanggung jawab masyarakat adalah pengelolaan sampah rumah

tangga sampai kepada TPS (Tempat Pembuangan Sementara), sehingga yang

diperlukan disini adalah sinergi antara pemerintah dengan masyarakat dalam

pengelolaan sampah tersebut. Masyarakat harus disiplin dalam hal jadwal

pembuangan sampah rumah tangga dan pemerintah harus menyediakan sarananya

dan TPSnya.

4.2.3. Aplikasi PNPM Mandiri Perkotaan di Kota Pontianak

Aplikasi adalah penerapan atau pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang

bersifat dinamis karena berhubungan dengan kegiatan atau kebijakan lainnya.

PNPM Mandiri Perkotaan merupakan sebuah program pemerintah untuk

membangun kemandirian masyarakat dan pemerintah daerah dalam

menanggulangi kemiskinan secara mandiri. Program ini diharapkan bisa

menyiapkan landasan kemandirian masyarakat berupa institusi/kelembagaan


47/123

116

masyarakat yang representatif, mengakar, dan menguat bagi perkembangan

modal sosial (socisl capital) masyarakat di masa mendatang serta menyiapkan

kemitraan masyarakat dengan pemerintah daerah dan kelompok peduli

setempat.

Dalam pelaksanaan program ini diawali dengan pembentukan Tim

Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kota Pontianak yang

ditetapkan dengan keputusan walikota. Tim ini akan berkoordinasi dengan

instansi lain dalam penyiapan, perumusan dan penyelenggaraan kebijakan

penanggulangan kemiskinan. Untuk itu TKPK bertugas merumuskan

kebijakan makro dan mikro dengan mengikutsertakan berbagai stakeholder

yang meliputi instansi pemerintah, organisasi non pemerintah, dunia usaha,

organisasi profesi dari segenap unsur masyarakat di wilayah Kota Pontianak.

Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kota Pontianak mempunyai

tugas sebagai berikut :

1) Mengkoordinasikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan

2) Mengkoordinasikan pengendalian pelaksanaan penanggulangan

kemiskinan di Kota Pontianak.

Dalam melaksanakan tugas-tugas tersebut, Tim Koordinasi

Penanggulangan Kemiskinan Kota Pontianak berada di bawah dan

bertanggung jawab langsung kepada Walikota Pontianak. Sebagai ketua tim

adalah wakil walikota, yang didampingi wakil ketuanya Sekretaris Daerah

Kota Pontianak dan sekretaris Kepala Bappeda Kota Pontianak, yang

membawahi beberapa kelompok kerja (Pokja) : Pokja Pendataan dan Sistem

informasi, Pokja Pengembangan Kemitraan, Pokja Pengaduan Masyarakat.


48/123

117

Sementara itu juga ada beberapa kelompok program penanggulangan

kemiskinan yang masing-masing ketua timnya bertanggung jawab langsung

kepada Ketua TKPK Kota Pontianak, yaitu :

1) Kelompok Program Bantuan Sosial Terpadu Berbasis Keluarga

2) Kelompok Program Penanggulangan kemiskinan Berbasis Pemberdayaan

Masyarakat

3) Kelompok Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan

Usaha Ekonomi Mikro dan kecil.

Untuk mengaplikasikan program-program tersebut di atas, maka ada

beberapa langkah dalam penyusunan strategi penanggulangan kemiskinan di

Kota Pontianak. Adapun langkah-langkah tersebut adalah sebagai berikut :

Gambar 4.3

Langkah-Langkah Penyusunan

Strategi Penanggulangan Kemiskinan

Sumber : Bappeda Kota Pontianak, 2011

Langkah-langkah tersebut diatas menunjukkan bahwa implementasi

sebuah kebijakan publik tidak hanya menyangkut operasionalisasi kebijakan

publik ke dalam mekanisme birokratis, tetapi juga terkait dengan tujuan

Penetapan

SPKD

Penyusunan Mekanisme

Pelaksanaan

Penyusunan

Rencana Monev

Perumusan

Strategi

Penyusunan

Pronangkis

Pengesahan

APBD Kota

Penyusunan

Anggaran

Integrasi

Renbang Kota

Persiapan

Pengkajian

Masalah

Perumusan

Kebutuhan

Pengkajian

Potensi


49/123

118

kebijakan tersebut agar dapat diterima, dipahami dan didukung oleh kelompok

sasaran. Implementasi kebijakan juga perlu memperhatikan berbagai jaringan

kekuatan politik, ekonomi dan sosial yang berpengaruh pada perilaku semua

pihak yang terlibat. PNPM Mandiri Perkotaan yang merupakan salah satu

kebijakan penanggulangan kemiskinan, implementasinya tidak hanya bersifat

linear dan mekanistik yang patuh kepada rangkaian mekanisme birokratis.

Keberhasilan implementasi program ini lebih banyak ditentukan melalui

proses negosiasi, ataupun lobi untuk menghasilkan kompromi. Kapasitas

lembaga pelaksana juga tetap diperlukan untuk mengelola berbagai

kepentingan yang terlibat.

Proses negosiasi dalam implementasi PNPM Mandiri perkotaan dilakukan

melalui proses tawar menawar dengan jalan berunding untuk memberi dan

menerima guna mencapai kesepakatan bersama antara sasaran program

dengan implementor. Hal ini nampak dari hasil wawancara bahwa dalam

menetapkan kegiatan-kegiatan yang ada dalam mengaplikasikan kebijakan ini

berdasarkan skala prioritas, baik dalam menentukan KSM mana yang harus

mendapatkan Bantuan Langsung Masyarakat ataupun dalam menentukan jenis

kegiatan mana yang harus didahulukan. Semua ini disebabkan oleh

keterbatasan dana dan banyaknya KSM yang menginginkan bantuan tersebut.

Tuntutan untuk melakukan negosiasi biasanya muncul ketika seseorang

atau suatu kelompok tidak memiliki sumber daya yang cukup untuk

memenuhi kebutuhan atau kepentingannya , sehingga dibutuhkan tambahan

atau bantuan dari pihak lain. Negosiasi mempunyai sejumlah karakteristik

utama, antara lain :


50/123

119

1) Senantiasa melibatkan orang, baik sebagai individual, kelompok maupun

organisasi

2) Menggunakan cara-cara pertukaran sesuatu, baikbargainmaupunbarter

3) Negosiasi biasanya menyangkut hal-hal dimasa depan atau sesuatu yang

belum terjadi

4) Ujung dari negosiasi adalah adanya kesepakatan yang diambil oleh kedua

belah pihak

Negosiasi merupakan cara yang paling efektif untuk mengatasi dan

menyelesaikan perbedaan kepentingan. Dengan mengembangkan kemampuan

negosiasi, setiap pihak bisa mendapatkan apa yang dibutuhkannya.

Berdasarkan wawancara kepada beberapa KSM yang ada di Kota Pontianak,

proses negosiasi dilakukan untuk menetapkan jenis kegiatan yang akan

dilakukan dalam implementasi PNPM Mandiri Perkotaan, berdasarkan nilai-

nilai dan keyakinan masyarakat untuk menanggulangi kemiskinan. Negosiasi

dilakukan pada waktu penyusunan perencanaan pembangunan daerah atau apa

yang disebut sebagai Musrenbang.

Musrenbang adalah forum perencanaan publik (program) yang

diselenggarakan oleh lembaga publik yaitu pemerintah desa/kelurahan,

kecamatan, pemerintah kota/kabupaten bekerja sama dengan warga dan para

pemangku kepentingan. Penyelenggaraan musrenbang merupakan salah satu

tugas pemerintah untuk menyelenggarakan urusan pemerintah, pembangunan

dan kemasyarakatan. Pembangunan tidak akan bergerak maju apabila salah

satu saja dari komponen tata pemerintahan (pemerintah, masyarakat dan

swasta) tidak berperan atau berfungsi. Karena itu musrenbang juga merupakan


51/123

120

forum pendidikan warga agar menjadi bagian aktif dari tata pemerintahan dan

pembangunan.

Dalam implementasi PNPM Mandiri Perkotaan, musrenbang mempunyai

peran penting dalam mendorong masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam

melaksanakan kegiatan-kegiatan yang ada dalam program tersebut. Dengan

adanya musrenbang, akan mendorong otonomi dalam upaya pembangunan

dan peningkatan kesejahteraan masyarakat menjadi lebih cepat terwujud

melalui pemberian kewenangan kepada kelurahan untuk menyusun program

yang sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakatnya. Hal ini tidak akan

terjadi bila pembangunan masih ditentukan dan dirancang secara sentralistik.

Musrenbang sebagai salah satu tugas dan kewenangan desa/kelurahan selaku

unit otonom seperti yang diamanahkan oleh Undang Undang No 32 tahun

2004 tentang Pemerintah Daerah.

Musrenbang kelurahan bagi organisasi kelurahan adalah bagian dari

mekanisme perencanaan pembangunan di daerah untuk merumuskan kegiatan-

kegiatan pembangunan terutama yang menjadi kewenangannya. Hasil

musrenbang kelurahan akan digunakan untuk menyusun Rencana Kerja

Kelurahan dan merumuskan prioritas permasalahan dan indikasi kegiatan yang

merupakan kewenangan pemerintah daerah untuk diajukan ke musrenbang

kecamatan. Selain itu musrenbang kelurahan dapat menjadi sarana bagi

pemerintah kelurahan dan masyarakat untuk merumuskan kegiatan

pembangunan swadaya masyarakat kelurahan maupun kegiatan yang

diusulkan untuk diajukan dibeayai melalui pos bantuan APBD.


52/123

121

Sebagai bagian dari tatanan pemerintahan yang demokratis, musrenbang

kelurahan lebih memungkinkan untuk melibatkan warga seluas-luasnya.

Musrenbang adalah perencanaan-penganggaran partisipastif, dimana

penyusunan rencana kerja kelurahan membutuhkan sumber anggaran dan

sumber daya lainnya. Perencanaan-penganggaran yang berpihak kepada

kelompok miskin menetapkan kelompok miskin sebagai sasaran kegiatan dan

penerima manfaat program. Dengan bergulirnya otonomi daerah, kelurahan

berkewajiban mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan bersih. Hal ini

hanya dapat terjadi apabila tiga pilar tata pemerintahan, menjalankan peran

dan fungsinya masing-masing. Ketiga pilar itu adalah : pemerintah kelurahan,

warga masyarakat dan kalangan swasta.

Apabila salah satu pilar dari tata pemerintahan itu timpang, maka akan

sulit tercapai tata pemerintahan yang baik. Masyarakat perlu bersikap

mengoreksi jalannya pemerintahan kelurahan, sebaliknya pemerintahan

kelurahan menerima masukan dari masyarakat sebagai bagian dari

keterbukaan. Sedangkan kalangan swasta berkontribusi terhadap peningkatan

ekonomi lokal dengan membuka peluang kerja, menjalankan kewajiban

seperti memperhatikan kelestarian lingkungan atau menjalankan tanggung

jawab sosial lainnya.

Berdasarkan uraian di atas, menunjukkan bahwa proses implementasi

PNPM Mandiri Perkotaan yang terdiri dari tiga tahapan (pengorganisasian,

interpretasi dan aplikasi) merupakan proses yang dinamis. Keberhasilan

implementasi program ini memerlukan pendekatan top-down dan bottom-up

sekaligus. Dengan pendekatan top-down, implementasi PNPM Mandiri


53/123

122

Perkotaan berfokus pada ketersediaan unit pelaksana (birokrasi), standart

poelaksana, kewenangan, koordinasi dan lain-lain. Sedangkan dengan

pendekatan bottom-up lebih menekankan pada strategi-strategi yang

digunakan oleh pelaksana saat menentukan tujuan-tujuan yang hendak dicapai.

4.3. Faktor-Faktor yang Menyebabkan Implementasi PNPM Mandiri

Perkotaan di Kota Pontianak Kurang Berhasil Dalam Mencapai

Tujuan

Dalam implementasi kebijakan publik, paling tidak ada 3 unsur yang multak

harus ada, yaitu : unsur pelaksana (implementor), adanya program yang akan

dilaksanakan dan kelompok sasaran (target group). Ketiga unsur tersebut saling

berkaitan dan berinteraks

gambaran umum kota pontianak

Documents