gugatan dalam ptun
TRANSCRIPT
-
7/25/2019 Gugatan dalam PTUN
1/21
Gugatan dalam PTUN
A. Pendahuluan
Salah satu ciri negara hukum moderen adalah adanya perlindungan hukum terhadap hak asasi
manusia termasuk perlindungan hukum terhadap warga negara dari tindakan sewenang-
wenang penguasa. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, selalu terjadi interaksi
hubungan antara pejabat negara dan masyarakat. Hubungan interaksi tersebut kebanyakan
biasanya terjadi karena adanya tugas-tugas pemerintahan dan pembanunan yang dilakukan
oleh Pejabat negara dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hubungan antara
pejabat administrasi negara sebagai pelaksana urusan pemerintahan dan pembangunan
dengan masyarakat, sering terjadi benturan kepentingan yang melibatkan kedua pihak.
Benturan kepentingan ini biasanya diakibatkan oleh adanya keputusan pejabat negara.
Sesuai prinsip negara hukum, keputusan pejabat negara yang merugikan kepentinganmasyarakat, dapat dilakukan gugatan terhadap keputusan yang dikeluarkan oleh pejabat
negara. Tindakan BadanPejabat Tata !saha "egara tidak selamanya sesuai dengan keinginan
masyarakat, walaupun tindakan tersebut dilakukan untuk menjalankan urusan pemerintahan.
Tindakan suatu BadanPejabat Tata !saha "egara seringkali bertentangan atau merugikan
kepentingan masyarakat. Pertentangan antara keputusan Pejabat Tata !saha negara dengan
kepentingan masyarakat secara indi#idu seringkali terjadi dalam kehidupan berbangsa dan
bernegara.
Tindakan hukum BadanPejabat Tata !saha "egara dituangkan dalam bentuk $eputusan
tertulis, dalam rangka menjalankan tugas pemerintahan. Disatu sisi, keputusan tersebut
diambil atas dasar kewenangan yang diberikan, namun disisi lain, pelaksanaan keputusantidak boleh mengurangi hak-hak warga negara. Setiap keputusan Badanpejabat Tata !saha
"egara harus berdasarkan prinsip negara hukum, oleh karena itu, keputusan tersebut tidak
boleh melanggar hak-hak warga negara.
Perlindungan terhadap hak-hak warga negara merupakan salah satu pilar utama negara
hukum. Salah satu bentuk perlindungan terhadap hak-hak warga negara adalah adanya
Peradilan Tata !saha "egara yang berwenang untuk menguji keputusan BadanPejabat T!"
yang dianggap merugikan kepentingan masyarakat. Bagi setiap orang yang merasa
kepentinganya dirugikan oleh adanya $eputusan BadanPejabat T!" dapat mengajukan
gugatan untuk melindungi hak-hak yang dimilikinya.
Peradilan Tata !saha "egara merupakan salah satu lembaga pelaksanan kekuasaan
kehakiman yang memberi keadilan bagi masyarakat dari tindakan sewenang-wenang oleh
BadanPejabat Tata !saha "egara. Setiap warga negara berhak mengajukan gugatan terhadap
keputusan BadanPejabat Tata !saha "egara, apabila keputusan tersebut merugikan
kepentingan orang yang bersangkutan. Peradilan Tata !saha "egara yang sebelumnya diatur
dalam !ndang-!ndang "omor % Tahun &'(), dianggap masih belum secara signi*ikan
melindungi kepentingan masyarakat. +danya !ndang-!ndang "omor ' Tahun ,
memberi perubahan bagi kemajuan hukum yang melindungi kepentingan indi#idu sebagai
warga negara.
https://safiudin.wordpress.com/2009/12/30/gugatan-dalam-ptun/https://safiudin.wordpress.com/2009/12/30/gugatan-dalam-ptun/ -
7/25/2019 Gugatan dalam PTUN
2/21
Pembahasan makalah ini adalah dasar pengajuan gugatan pada Peradilan Tata !saha "egara
menurut !ndang-!ndang "omor ' Tahun . /asalah dalam tulisan ini dirumuskan
sebagai berikut0 1&2 apa yang dimaksud dengan 3kepentingan yang dirugikan34 12 apa yang
menjadi dasar pengujian $T!" oleh Hakim PT!".
B. Tinjauan: Peradilan Tata Usaha Negara
5ndonesia adalah negara hukum. Dalam prinsip negara hukum demokrasi terdapat adanya
pembagian kekuasaan, dan salah satu kekuasaan dalam pemerintahan adalah kekuasaan
kehakiman (judicative). Peradilan Tata !saha "egara adalah salah satu pelaksana kekuasaan
kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa Tata !saha "egara, yang berada di
bawah /ahkamah +gung. Pentingnya PT!" adalah untuk mengantisipasi kemungkinan
timbulnya sengketa antara pemerintah dengan warga "egara akibat adanya kegiatan
pemerintah dalam melaksanakan tugas-tugasnya.
Tata !saha "egara adalah +dministrasi "egara yang melaksanakan *ungsi untuk
menyelenggarakan urusan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah. PT!" berwenangmemeriksa, mengadili, dan memutus sengketa di bidang Tata !saha "egara 1T!"2. Sengketa
T!" adalah sengketa yang timbul antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau
Pejabat Tata !saha "egara, sebagai akibat dikeluarkannya $eputusan Tata !saha "egara.
C. Tinjauan: perbuatan Badan/Pejabat TUN
Perbuatan pemerintah secara garis besar dapat diklasi*ikasi menjadi dua digolongkan yaitu
perbutan hukum (rechtshandelingen) dan bukan perbuatan hukum (fietelijke handelingen).
Perbuatan pemerintah yang termasuk golongan perbuatan hukum dapat berupa0 perbuatan
hukum menurut hukum pri#at, dan perbuatan hukum menurut hukum publik. Perbuatan
hukum menurut hukum pri#at oleh BadanPejabat Tata !saha "egara 1selanjutnya disebut
Pejabat T!"2 berupa tindakan untuk mengadakan hubungan hukum dengan subyek hukum
lain misalnya sewa menyewa, jual beli, dan sebagainya.
Perbuatan hukum Pejabat T!" menurut hukum publik terdiri atas dua golongan, yaitu
perbuatan yang bersegi satu dan perbuatan yang bersegi dua. Perbutan hukum yang bersegi
satu artinya hukum publik itu lebih merupakan kehendak satu pihak saja yaitu pemerintah.
Perbuatan hukum yang bersegi dua artinya adanya perjanjian menurut hukum publik,
misalnya perjanjian antara pemerintah dengan pihak swasta. Tindakan hukum adminisrasi
negara terdiri empat macam, yaitu0 1&2 penetapan (bechikking); 12 6encana (plan); 172
"orma jabaran (concrete normgeving); dan 12 legislasi semu (pseudo wetgeving).
Perbuatan hukum yang dilakukan oleh BadanPejabat Tata !saha "egara bersumber pada tiga
hal yaitu atribusi, delegasi, dan mandat. Selain tiga sumber tersebut, BadanPejabat Tata
!saha "egara diberi kebebasan untuk melakukan tindakan dan keputusan bebas
(discretionary decission)berdasarkanfreies ermessen. Pengambilan keputusan secara bebas
dilakukan karena dua hal, yaitu 0 tidak semua tindakan diatur dalam perundang-undangan,
dan pelaksanaan pemerintahan dalam konsep negara kesejahteraan (walfare state).
D. Tinjauan: asas-asas umum pemerintahan yang bai
Beberapa +sas-+sas !mum Pemerintahan 8ang Baik 1the general principles of goodgovernment 1++!PB) yang telah memperoleh tempat dalam peraturan perundang-undangn
-
7/25/2019 Gugatan dalam PTUN
3/21
dan yurisprudensi di Belanda dan dikembangkan oleh ilmu hukum yaitu0 1&2 asas kepastian
hukum412 asas keseimbangan4172 asas kesamaan dalam mengambil keputusan412 asas
bertindak cermat41%2 asas moti#asi untuk setiap keputusan41)2 asas jangan mencapuradukan
kewenangan4192 asas permainan yang layak41(2 asas keadilan atau kewajaran4 1'2 asas
menanggapi pengharapan yang wajar4 1&2 asas meniadakan suatu keputusan yang batal41&&2
asas perlindungan atas pandangan hidup4 1&2 asas kebijaksanaan4 1&72 asas penyelenggaraankepentingan umum.
+sas kepastian hukum (principle of legal security)menghendaki dihormatinya hak yang telah
diperoleh seseorang berdasarkan suatu $eputusan BadanPejabat administrasi "egara. +sas
keseimbangan (principle proportionality)menghendaki proporsi yang wajar dalam
penjatuhan hukuman terhadap pegawai yang melakukan kesalahan. +sas kesamaan dalam
mengambil keputusan (principle of equality) menghendaki agar dalam menghadapi kasus
yang sama, pemerintah dapat mengambil tindakan yang sama. +sas bertindak cermat
(principle of carefulness) menghendaki agar pemerintah senantiasa bertindak secara hati-hati
agar tidak menimbulkan kerugian bagi warga masyarakat.
+sas moti#asi(principle of motivation)menghendaki agar dalam mengambil keputusan,
pemerintah dapat bersandar pada alasan atau moti#asi yang bersi*at benar, adil, dan jelas.
+sas tidak mencampuradukan kewenangan (principle of non misuse of competence)
menghendaki agar pemerintah dalam mengambil keputusan tidak menggunakan kewenangan
atas kekuasaan diluar maksud pemberian kewenangan itu. +sas permainan yang layak
(principle of fair play) menghendaki agar pemerintah dapat memberikan kesempatan yang
seluas-luasnya kepada warga masyarakat untuk mendapatkan in*ormasi yang adil dan benar.
+sas keadilankewajaran(principle of ressonableness or prohibition of arbitratiness)
mengehendaki agar dalam melakukan tindakan, tidak berlaku sewenang-wenang atau berlaku
tidak wajar. +sas menanggapi pengharapan yang wajar (principle of meeting raised
expectation)menghendaki agar tindakan pemerintah dapat menimbulkan harapan-harapan
yang wajar bagi yang berkepentingan. +sas meniadakan akibat suatu keputusan yang batal
(principle of undoing the consequences of an annulled decission) menghendaki agar jika
terjadi pembatalan atas suatu keputusan maka akibat dari keputusan yang dibatalkan itu harus
dihilangkan sehingga orang yang terkena harus diberikn ganti rugi atau rehabilitasi.
+sas perlindungan atas pandangan hidup (principle of protecting the personal way of life)
menghendaki agar setiap pegawai negeri diberi kebebasan atau hak untuk mengatur
kehidupan pribadinya sesuai dengan pandangan 1cara2 hidup yang dianutnya. +sas
kebijaksanaan (sapientia)menghendaki agar dalam melaksanakan tugasnya, pemerintahdiberi kebebasan untuk melakukan kebijaksanaan tanpa harus selalu menunggu instruksi.
+sas penyelenggaraan kepentingan umum (principle of public service) menghendaki dalam
penyelenggaraan tugasnya, pemerintah selalu mengutamakan kepentingan umum.
!. Tinjauan: dasar huum PTUN
Diatur dalam !ndang-!ndang Dasar &'% Bab 5: Tentang $ekuasaan $ehakiman. Dalam
Pasal ayat 12 dinyatakan bahwa0
$ekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah /ahkamah +gung dan badan peradilan yang
berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama,
-
7/25/2019 Gugatan dalam PTUN
4/21
lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah
/ahkamah $onstitusi.
$alimat yang sama, dinyatakan dalam Pasal !ndang-!ndang "omor Tahun Tentang
$ekuasaan kehakiman. Dalam !ndang-!ndang ini juga dinyatakan bahwa kekuasaan
kehakiman dilakukan oleh sebuah /ahkamah +gung dan badan peradilan yang berada dibawahnya, dan oleh sebuah /ahkamah $onstitusi. Badan peradilan yang berada di bawah
/ahkamah +gung adalah meliputi badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum,
peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara.
Badan-badan lain yang *ungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam
undang-undang. PT!" sebagai salah satu lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman yang
berada dibawah /ahkamah +gung, diatur dalam !ndang-!ndang "omor % Tahun &'() yang
diperbaharui dengan !ndang-!ndang "omor ' Tahun . +lasan perubahan !ndang-
!ndang "omor % Tahun &'() dikarenakan dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan
perkembangan kebutuhan hukum masyarakat dan kehidupan ketatanegaraan menurut
!ndang-!ndang Dasar "egara 6epublik 5ndonesia Tahun &'%, dan demi penyelenggaraankekuasaan kehakiman yang merdeka dalam menegakan hukum dan keadilan.
Pasal dalam !ndang-!ndang "omor % Tahun &'() yang diperbaharui dengan !ndang-
!ndang "omor ' Tahun adalah0
&. Pasal tentang batasan ruang lingkup $eputusan T!"
. Pasal , Pasal ) tentang kedudukan dan tempat PT!"
7. Pasal &, Pasal &7 tentang tentang pembinaan dan pengawasan hakim
. Pasal &, Pasal &%, Pasal &) tentang syarat pengangkatan dan pemberhentian hakim
%. Pasal &9, Pasal &( tentang sumpah dan larangan hakim
). Pasal &', Pasal , Pasal &, dan Pasal tentang pemberhentian hakim
9. Pasal ) tentang penahanan hakim
(. Pasal (, Pasal ', Pasal 7, Pasal 7&, Pasal 7, Pasal 77, Pasal 7, Pasal 7%, Pasal 7),
Pasal 79, Pasal 7( tentang Panitera
'. Pasal , Pasal , Pasal %, Pasal ) tentang ;akil Sekretaris PT!"
&. Pasal %7 tentang alasan pengajuan gugatan
&&. Pasal &&) tentang salinan putusan PT!"
Selain itu, terdapat Pasal yang dinyatakan dihapus, yaitu pasal &&( tentang pengajuan gugatan
pihak ketiga. Penambahan Pasal '+ tentang pengkhususan di lingkungan PT!", Pasal 7'+-
7'< tentang =uru Sita, dan &7+ tentang masih berlakunya sebagian pasal dalam !ndang-
!ndang "omor % Tahun &'()
-
7/25/2019 Gugatan dalam PTUN
5/21
". Tinjauan: epentingan yang dirugian
Pasal %7 ayat 1&2 dan 12 !ndang-!ndang "omor ' Tahun dinyatakan bahwa0
>rang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu
$eputusan Tata !saha "egara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yangberwenang yang berisi tuntutan agar $eputusan Tata !saha "egara yang disengketakan itu
dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi danatau
direhabilitasi.
+lasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1&2
adalah0
&. $eputusan Tata !saha "egara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku4
. $eputusan Tata !saha "egara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umumpemerintahan yang baik.
+da dua hal penting yang menjadi perhatian dalam sengketa T!", yaitu0 1&2 adanya
3kepentingan3 bagi seseorang atau badan hukum perdata terhadap obyek keputusan T!"4
dan 12 adanya bentuk kerugian yang diderita oleh orang atau badan hukum perdata. $ata
3kepentingan3 dalam $amus Besar Bahasa 5ndonesiadiartikan sebagai keperluanatau
kebutuhan, atau dalam bahasa inggris disebut sebagai interest.5nterest diartikan sebagai
keuntungan atas barang yang dimiliki (dvantage !or "t "s #our). +pabila dikaitkan dengan
sengketa hukum, maka kata 3kepentingan3 yang dimaksud dalam Pasal %7 ayat 1&2 diartikan
sebagai 3hak3 yang dipunyai oleh seseorang atau badan hukum perdata.
Pemberian makna 3kepentingan3 sebagai 3hak3, terkait dengan penjelasan dalam Pasal
tersebut bahwa, hanya orang atau badan hukum perdata yang berkedudukan sebagai subyek
hukum saja yang dapat mengajukan gugatan ke PT!". Sebagai subyek hukum, maka
seseorang atau badan hukum perdata berkedudukan sebagai pendukung hak dan kewajiban.
=adi yang dimaksud dengan 3kepentingan3 dalam Pasal %7 ayat 1&2 adalah hak yang dimiliki
oleh seseorang atau badan hukum perdata.
Seseorang atau badan hukum perdata melakukan gugatan di PT!" karena haknya dirugikan
oleh adanya $T!" merupakan syarat keharusan dalam mengajukan gugatan. Pihak yang
menggugat harus menunjukkan bahwa ada suatu hak yang dirugikan oleh keluarnya suatu$eputusan T!". $erugian yang menimpah hak seseorang atau badan hukum pri#at dapat
bersi*at materil, immateril, indi#idu, maupun kolekti*. >rang atau badan hukum pri#at yang
kepentingannya dirugikan menurut 5ndriharto, digolongkan kedalam tiga kelompok, yaitu0 1a2
orang-orang atau badan hukum perdata sebagai alamat yang dituju oleh suatu keputusan
T!"4 1b2 orang-orang atau badan hukum perdata yang dapat disebut sebagai pihak ketiga4
dan 1c2 badan T!" yang lain.
?ugatan dapat dilakukan apabila, dalam keadaan kongkrit, suatu nilai yang harus dilindungi
oleh hukum 1hak2 terdapat kaitan dengan orang yang melakukan gugatan, dan juga terdapat
kaitan dengan $eputusan T!" yang bersangkutan. $epentingan 1hak2 dalam kaitannya
dengan pihak yang berhak mengugat, yaitu0 1&2 ada hubungannya dengan penggugat sendiri,artinya seseorang tidak boleh menggugat atas namanya sendiri, padahal yang digugat adalah
-
7/25/2019 Gugatan dalam PTUN
6/21
mengenai kepentingan orang lain4 12 kepentingan itu harus bersi*at pribadi, artinya
penggugat memiliki kepentingan untuk menggugat yang jelas dapat dibedakan dengan
kepentingan orang lain4 172 kepentingan itu harus bersi*at langsung, artinya yang terkena
langsung adalah kepentingan si penggugat sendiri dan kepentingan tersebut bukan diperoleh
dari orang lain4 12 kepentingan itu secara objekti* dapat ditentukan baik mengenai luas
maupun instensitasnya.
$epentingan 1hak2 dalam hubungannya dengan $eputusan T!" yaitu seseorang harus dapat
menunjukan bahwa keputusan T!" yang digugat itu merugikan dirinya secara langsung.
Hanya keputusan T!" yang menimbulkan akibat hukum yang dikehendaki oleh
BadanPejabat T!" yang mengeluarkannya saja yang mempunyai arti untuk digugat.
/engenai bentuk kerugian, apabila menelaah Peraturan Pemerintah "omor 7 Tahun &''&
yang berbunyi bahwa, ganti rugi adalah pembayaran sejumlah uang kepada orang atau badan
hukum perdata atas beban Badan Tata !saha "egara berdasarkan putusan Pengadilan Tata
!saha "egara karena adanya kerugian materiil yang diderita oleh penggugat. ?anti rugi
dinyatakan dalam bentuk uang yang besarnya sekitar dua ratus lima puluh ribu rupiah hinggalima juta rupiah, dengan memperhatikan keadaan yang nyata. Berdasarkan Peraturan
Pemerintah tersebut, maka bentuk kerugian yang diderita oleh penggugat adalah hanya dalam
bentuk materil, dan hanya dengan kerugian materil, seseorang atau badan hukum perdata
dapat melakukan gugatan pada PT!".
?anti rugi yang menjadi tanggung jawab Badan Tata !saha "egara Pusat, dibebankan pada
+nggaran Pendapatan dan Belanja "egara 1+PB"2, sedangkan ganti rugi yang menjadi
tanggung jawab Badan Tata !saha "egara Daerah, dibebankan pada +nggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah 1+PBD2. ?anti rugi, dinyatakan dalam Pasal & !ndang-!ndang
"omor % Tahun &'(). /enurut Pasal tersebut dinyatakan bahwa salinan putusan Pengadilan
yang berisi kewajiban membayar ganti rugi dikirimkan kepada penggugat dan tergugat dalam
waktu tiga hari setelah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.
G. Tinjauan: dasar pengujian #eputusan TUN
/enurut pasal %7 ayat 12 !ndang-!ndang "omor ' Tahun , ada 1dua2 hal yang
dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan di PT!", yaiu0 1&2 $T!" bertentangan dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku4 12 $T!" bertentangan dengan +sas-+sas
!mum Pemerintahan 8ang Baik.
$. Bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan
Peraturan Perundang-!ndangan adalah peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga negara
atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum. Berdasarkan !ndang-!ndang
"omor & Tahun bahwa, yang termasuk dalam kelompok Peraturan Perundang-
!ndangan adalah0 1&2 !ndang-!ndang Dasar &'%4 12 !ndang-!ndangPeraturan
Pemerintah Pengganti !ndang-!ndang4 172 Peraturan Pemerintah4 12 Peraturan Presiden4
dan 1%2 Peraturan Daerah. Selain % 1lima2 peraturan tersebut sebagai peraturan perundang-
undangan, keputusan-keputusan lembaga kenegaraan memiliki kedudukan sebagai peraturan
perundang-undangan.
Dalam Pasal %7 ayat 1a2 !ndang-!ndang "omor ' Tahun menyebutkan istilah3Perundang-!ndangan 8ang Berlaku3. Tidak ada penjelasan mengenai istilah tersebut,
-
7/25/2019 Gugatan dalam PTUN
7/21
namun dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan 3Perundang-!ndangan yang berlaku3
adalah hukum positi*. Dengan demikian, peraturan perundang-undangan yang telah dicabut,
atau pasal-pasal yang dinyatakan tidak berlaku oleh BadanPejabat yang berwenang, tidak
dapat dijadikan sebagai dasar bagi hakim PT!" untuk melakukan pengujian terhadap
$eputusan BadanPejabat T!".
/engacu pada pengertian Peraturan Perundang-!ndangan yang disebutkan dalam !ndang-
!ndang "omor & Tahun , maka hukum yang 3tidak3 tertulis dan dikeluarkan oleh
BadanPejabat yang 3tidak3 berwenang, tidak dapat dijadikan dasar untuk menguji keputusan
BadanPejabat T!".
$ata 3bertentangan3 tidak dijelaskan dalam !ndang-!ndang "omor % Tahun . $ata
3bertentangan3 dijelaskan dalam Penjelasan Pasal %7 +yat 1a2 !ndang-!ndang "omor %
Tahun &'(), yaitu0 1a2 bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam perundang-undangan
yang bersi*at prosedural 1*ormal24 1b2 bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam
perundang-undangan yang bersi*at substansial 1materil24 dan 1c2 dikeluarkan oleh
BadanPejabat yang tidak berwenang.
&. %. Bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan &ang Bai
Sebagian ahli berpendapat bahwa +sas-+sas !mum Pemerintahan 8ang Baik 1++!PB2
merupakan asas-asas hukum yang tidak tertulis, dan dalam keadaan tertentu dapat ditarik
dalam aturan-aturan hukum yang dapat diterapkan. Praktek hukum di Belanda, ++!PB yang
mendapat tempat dalam aturan hukum adalah0 1&2 asas persaman4 12 asas kepercayaan4 172
asas kepastian hukum4 12 asas kecermatan4 1%2 asas pemberian alasan 1moti#asi24 1)2 asas
larangan penyalahgunaan wewenang (detournement depouvoir).
Sebelum adanya perubahan !ndang-!ndang Peradilan Tata !saha "egara, ++!PB belum
dijadikan sebagai alasan gugatan, namun setelah adanya !ndan-!ndang "omor ' Tahun
, ++!PB secara resmi dituangkan dalam !ndang-!ndang tersebut sebagai dasar
pengajuan gugatan. Dalam undang-undang ini tidak secara mendetail menyebutkan ++!PB,
karena acuannya mengacu pada !ndang-!ndang "omor ' Tahun .
Dalam teori hukum, ++!PB terdiri atas &7 1tiga belas bagian2 sebagaimana yang
dikemukakan oleh /arbun dan /ah*ud, serta menurut pendapat 6idwan H6, namun dalam
penjelasan !ndang-!ndang "omor ' Tahun bahwa, ++!PB hanya meliputi 9 1tujuh2
bagian, yaitu0 1&2 kepastian hukum4 12 tertib penyelenggaraan negara4 172 kepentingan
umum4 12 keterbukaan4 1%2 proporsionalitas4 1)2 pro*esionalitas4 192 akuntabilitas,sebagaimana dimaksud dalam !ndang-!ndang "omor ( Tahun &''' Tentang
Penyelenggara "egara yang Bersih dan Bebas dari $orupsi, $olusi, dan "epotisme.
Pengertian ++!PB disebutkan dalam Penjelasan Pasal 7 !ndang-!ndang "omor ( Tahun
&''', yaitu0
&. +sas kepastian hukum adalah asas yang mengutamakan landasan Peraturan
Perundang-!ndangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara
negara.
. +sas tertib penyelenggara negara adalah asas yang menjadi landasan keteraturan,keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan negara.
-
7/25/2019 Gugatan dalam PTUN
8/21
7. +sas kepentingan umum adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum
dengan cara yang aspirati*, akomodati*, dan selekti*.
. +sas keterbukaan adalah membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh
in*ormasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminati* tentang penyelenggaraan negara
dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, danrahasia negara.
%. +sas proporsionalitas adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan
kewajiban penyelenggara negara.
). +sas pro*esionalitas adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan
kode etik dan ketentuan Peraturan Perundang-!ndangan yang berlaku.
9. +sas akuntabilitas adalah asas yang menentukan setiap kegiatan dan hasil akhir dari
kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada
masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi "egara.
'. Pembahasan: epentingannya yang dirugian
5ndriharto mengklasi*ikasi pihak-pihak yang merasa kepentinganya dirugikan menjadi 7
kelompok, yaitu 0 1&2 pihak yang dituju oleh keputusan Pejabat T!"4 12 pihak ketiga4 dan
172 BadanPejabat T!" lain. $elompok ketiga telah jelas tidak diperbolehkan bertindak
sebagai penggugat, namun bagaimana dengan pihak yang termasuk dalam kelompok kedua@
Pasal %7 ayat 1&2 terdapat kalimat yang merasakepentingannya dirugikan oleh suatu
$T!"dan Pasal & butir 172 !ndang-!ndang PT!" dentang de*inisi $!T" terdapatkalimat penetapan tertulis$$.yangmenimbulkan akibat hukumbagi seseorang atau badan
hukum pri#at. Dalam penjelasan Pasal %7 ayat 1&2 !ndang-!ndang "omor ' Tahun
dinyatakan bahwa, hanya orang atau badan hukum perdata yang kepentingannya 3terkena
oleh akibat hukum3 $eputusan T!" yang dikeluarkan dan karenanya yang bersangkutan
merasa dirugikan dibolehkan menggugat $eputusan Tata !saha "egara.
$alimat dalam penjelasan tersebut 1terkena akibat hukum oleh $T!"2 berarti hanya
orangbadan hukum pri#at yang dituju oleh $T!" yang dapat disebut sebagai pihak yang
merasa kepentinganya dirugikan. +pabila ditelaah kedua pasal tersebut, mengandung
kekurangan tentang inisiati* hak menggugat bagi kelompok kedua 1pihak lain2.
Pasal & butir 172 berarti pihak yang berhak mengajukan gugatan adalah hanya mereka yang
dituju oleh $T!", sedangkan kata 3yang merasa kepentingannya dirugikan3 dalam Pasal %7
ayat 1&2 menunjukan adanya hak inisiati* bagi pihak lain untuk menggugat, karena kata
tersebut memiliki pengertian yang luas, bukan hanya sebatas kerugian sebagai akibat hukum
dikeluarkannya $T!", tetapi dapat pula mencakup kerugian yang diderita oleh pihak lain,
dan kerugian tersebut terjadi akibat adanya $T!" yang ditujukan pada pihak pertama.
Dalam !dang-!ndang Peradilan tata !saha "egara, terdapat pertentangan antara Pasal &
butir 172 dengan Pasal %7 ayat 1&2.
/isalnya, iAin yang diberikan pada seseorang untuk usaha peternakan babi, yang akan
menggangu kesehatan anggota masyarakat lain disekitarnya. Dalam penjelasan !ndang-!ndang PT!" sendiri tidak memberi batasan dan de*inisi apa dan dalam bentuk apa
-
7/25/2019 Gugatan dalam PTUN
9/21
kerugian tersebut, apakah hanya kerugian yang bersi*at secara materil ataukah termasuk
kerugian yang bersi*at immateril yang diderita oleh orang lain.
Berdasarkan Peraturan Pemerintah "omnor 7 Tahun &''& bahwa, bentuk kerugian adalah
kerugian yang secara nyata obyekti*, sehingga apabila mengacu pada peraturan pemerintah
tersebut, bentuk kerugian sebagai syarat untuk mengajukan gugatan adalah hanya kerugianyang berbentuk secara materil, dan kerugian materil tersebut dapat dihitung dengan nilai
nominal uang. Salah satu kekuarangan dalam !ndang-!ndang PT!" adalah besarnya ganti
kerugian hanya sebesar 6p.%.,- 1dua ratus lima puluh ribu rupiah2 sampai dengan
6p.%..,- 1lima juta rupiah2, tergantung besarnya kerugian yang diderita oleh seseorang
atau badan hukum perdata.
+kibatnya, banyak penggugat yang melakukan gugatan dua kali karena kebanyakan dari
mereka tidak melakukan gugatan ganti rugi di PT!" karena nilai ganti kerugian yang terlalu
kecil, jika dibanding dengan kerugian yang diderita oleh seseorang badan hukum perdata.
Biasanya, penggugat mengajukan gugatan untuk mendapatkan putusan hakim PT!" dengan
maksud sebagai alat bukti untuk mengajukan gugatan ganti rugi pada peradilan umumsebagai sengketa perdata. Pengajuan gugatan di peradilan umum perdata dimaksudkan untuk
menuntut ganti kerugian berdasarkan Pasal &7)% $itab !ndang-!ndang Hukum Perdata.
?ugatan dengan dasar Pasal &7)% dan Pasal &) $!HPerdata dianggap penggantian
kerugian sesuai dengan besarnya kerugian yang diderita oleh penggugat. Berdasarkan kedua
Pasal tersebut bahwa, kerugian yang diganti oleh BadanPejabat T!" bukan hanya kerugian
yang dialami secara nyata 1materil2, melainkan dapat berupa kerugian imateril 1keuntungan
yang seharusnya diperoleh.
(. Pembahasan: dasar pengujian #TUN )leh haim PTUN
Sebelum perubahan !ndang-!ndang "omor % Tahun &'(), alasan kedua untuk mengajukan
gugatan adalah BadanPejabat T!" mengeluarkan keputusan telah menggunakan
kewenangannya untuk tujuan lain di luar maksud diberikannya wewenang tersebut. /enurut
Phlipus /. Hadjon, kategori ini disebut sebagai 3penyalagunaan wewenang3, hukum
administrasi negara Perancis disebut dengan detournement de pouvoir.
+lasan ketiga adalah BadanPejabat T!" pada waktu mengeluarkan atau tidak mengeluarkan
keputusan, setelah mempertimbangkan semua kepentingan yang tersangkut dengan keputusan
itu seharusnya tidak sampai pada pengambilan atau tidak pengambilan keputusan tersebut
1berbuat sewenang-wenang2. /enurut Philipus /. Hadjon, Pengajuan gugatan dengan alasan(%etournement de &ouvoir) dan berbuat sewenang-wenang adalah sulit dibuktikan.
Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh Sjachran Basah dalam bukunya yang berjudul
3eksistensi dan tolak ukur badan peradilan administrasi di 5ndonesia3. Pernyataan Sjachran
Basah0
/emang sulit untuk membantah suatu perbuatan administrasi negara yang merupakan
3detournement de pou#oir3, karena hal itu perlu dibuktikan..apabila diperhatikan dan
diamati, sering ternyata bahwa perbuatan admnistrasi negara itu lebih berupa suatu 3beleid3
yang didasarkan atas suatu kebijaksanaan pemerintah dari pada suatu perbuatan hukum yang
sungguh-sungguh, disebabkan adanya 3*reies ermessen3.+tas dasar hal tersebut sering
-
7/25/2019 Gugatan dalam PTUN
10/21
terjadi suatu 3detournement de pou#oir3 sebagai akibat dari suatu 3*reies ermessen yang
disalahgunakan.
Penelitian yang dilakukan oleh 8os =ohan !tama pada PT!" $ota Semarang, bahwa dalam
Sub sistem pengelolaan perkara, terdapat % kegagalan *ungsi sistem PT!" dalam
menjalankan peran sebagai akses ke keadilan, diakibatkan beberapa *aktor, salah satunyaadalah ketidakjelasan pengertian istilah hukum dalam mekanisme pengelolaan perkara,
seperti0 1a2 alasan yang layak4 1b2 ++!PB4 1e2 alasan yang dapat dipertanggunghjawabkan.
!ndang-!ndang "omor ' Tahun telah mengubah Pasal %7, sehingga alasan kedua dan
ketiga dalam !ndang-!ndang "omor % Tahun &'() dihapus, dan diganti dengan alasan
3bertentangan dengan ++!PB3. Perubahan sebagian Pasal %7 merupakan suatu kemajuan
dalam menjamin keadilan bagi masyarakat, yang sebelumnya tidak tercantum dalam !ndang-
!ndang "omor % Tahun &'(). ++!PB dinyatakan secara tegas dalam Penjelasan !ndang-
!ndang "omor ' Tahun . Tujuannya adalah untuk mewujudkan penyelenggara negara
yang mampu menjalankan *ungsi dan tugasnya secara sungguh-sungguh dan penuh tanggung
jawab.
Disatu sisi, perubahan Pasal %7 dengan !ndang-!ndang "omor ' Tahun merupakan
suatu tindakan kemajuan dalam rangka melindungi warga negara, namun disisi lain,
pengertian ++!PB dalam !ndang-!ndang "omor ( Tahun &''' masih bersi*at umum dan
belum dijelaskan secara kongkrit. Penerapan asas ini, memerlukan pena*siran terhadap kasus-
kasus yang kongkrit yang bisa saja seorang hakim PT!" salah mengambil putusan ('onis)
karena tidak ada kriteria yang kongkrit atas ++!PB. +kibatnya akan sulit untuk menentukan
perbuatan Pejabat T!" mana yang termasuk dalam wilayah asas kebebasan bertindak (!reies
rmessen), dan perbuatan Pejabat T!" mana yang dianggap bertentangan dengan ++!PB.
*. #esimpulan
&. +danya suatu kepentingan yang dirugikan, merupakan suatu alasan yang digunakan
oleh orang atau badan hukum pri#at dapat mengajukan gugatan tertulis kepada PT!"
untuk menuntut agar $T!" dinyatakan batal atau tidak mempunyai kekuatan hukum.
Pihak yang merasa kepentingannya dirugikan sebagai akibat keluarnya $T!" dan
menggugat $T!" di PT!". $epentingan adalah hak yang seharunsya dilindungi
oleh hukum, dan kerugian dalam sengketa tata usaha negara harus dapat diukur secara
materil yang dapat dinilai dengan uang.
. Dasar pengujian $T!" bagi hakim adalah0 1&2 $eputusan pejabat T!" itubertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku4 12 $eputusan
Pejabat T!" bertentangan dengan +sas-+sas !mum Pemerintaha 8ang Baik 1the
general principles of good government) sebagaimana yang terdapat dalam !!
&'''( Tentang Penyelenggara "egara 8ang Bersih dan Bebas dari $orupsi, $olusi,
dan "epotisme. ++!PB adalah meliputi0 1&2 kepastian hukum4 12 tertib
penyelenggaraan negara4 172 kepentingan umum4 12 keterbukaan4 1%2
proporsionalitas4 1)2 pro*esionalitas4 192 akuntabilitas, sebagaimana dimaksud dalam
!! &'''( Tentang Penyelenggara "egara yang Bersih dan Bebas dari $orupsi,
$olusi, dan "epotisme.
#. Da+tar pustaa
-
7/25/2019 Gugatan dalam PTUN
11/21
+. /ukthie Cadjar, ipe *egara +ukum, Bayumedia, cet., /alang, %.
Diana Halim $oentjoro,+ukum dministrasi *egara, ?halia 5ndonesia, cet.&, =akarta, .
leh0 sa+iudinG &( Cebruari '
T!,( #!#UAAAN N!GAA DAN P!A#ANAANN&A DAA0(T!0 #!TATAN!GAAAN (ND,N!(A
https://safiudin.wordpress.com/2009/12/30/gugatan-dalam-ptun/#respondhttps://safiudin.wordpress.com/category/uncategorized/https://safiudin.wordpress.com/2009/12/30/gugatan-dalam-ptun/#respondhttps://safiudin.wordpress.com/category/uncategorized/ -
7/25/2019 Gugatan dalam PTUN
12/21
A. Pendahuluan
$ekuasaan negara merupakan obyek telaah oleh para ilmuan hukum dan kenegaraan dari
masa ke masa yang terus berkembang. 5stilah kekuasaan negara3 bukan saja dikaji
berdasarkan konsep teoritis, tapi pengkajian terhadap kekuasaan negara dimaksudkanbagaimana kekuasaan dalam negara agar suatu negara yang berdaulat dapat menjalankan
*ungsi negara dalam rangka mencapai tujuan yang dicita-citakan oleh seluruh rakyat.
Perkembangan Aaman selalu saja mewarnai konsep dan pelaksanaan kekuasaan negara
secara praktis oleh pemerintah sebagai alat perlengkapan negara. Setiap ruangwilayah dan
waktuAaman selalu dipengaruhi oleh dinamika sosial, politik, ideologi, serta tujuan dan cita-
cita masyarakat melahirkan kondisi sehingga melahirkan kondisi yang berbeda di setiap
Aaman dan tempat yang berbeda. Caktor inilah yang menyebabkan banyaknya konsep tentang
kekuasaan negara terutama mengenai jumlah dan organ pelaksana dari kekuasaan tersebut.
Perbedaan pandangan antara beberapa ahli hukum mengenai kekuasaan negaradisebabkan oleh selain sudut pandangan yang berbeda, juga disebabkan oleh Aaman dan
wilayah yang berbeda, oleh karena itu sistem ketatanegaraan 5ndonesia yang menjadi acuan
untuk melahirkan konsep baru tentang kekuasaan negara dan bagaimana kekuasaan itu
dijalankan. $ekuasaan negara di 5ndonesia menurut =imly +sshiddiIie bahwa ajaran
kedaulatan Tuhan, kedaulatan hukum, dan kedaulatan rakyat berlaku secara silmultan dan
pemikiran bangsa 5ndonesia tentang kekuasaan.
"egara 5ndonesia memiliki banyak lembaga negara. Eembaga negara tersebut merupakan
implementasi kedaulatan rakyat 5ndonesia. $eberadaan lembaga-lembaga negara dalam
rangka menjalankan roda pemerintahan untuk mencapai tujuan masyarakat sebagaimana
termuat dalam pembukaan !ndang-!ndang Dasar &'%. Dalam perkembangannya bahwalembaga-lembaga negara yang menjalankan kekuasaan negara yang dibentuk sebelumnya
tidak cukup untuk menjalankan pemerintahan dan menjamin seluruh kepentingan masyarakat
5ndonesia.
Bentuk kewenangan yang dimiliki oleh lembaga negara sebelumnya tidak menjamin
adanya pemerintahan yang demokratis dan mengekang kebebasan hak-hak dasar masyarakat,
sehingga pasca re*ormasi sistem ketatanegaraan 5ndonesia berubah secara drastis, salah satu
indikatornya adalah berubahnya struktur ketatanegaraan, wewenang sebagian lembaga negara
serta bertambahnya jumlah lembaga negara yang ada.
Bertambahnya jumlah lembaga negara yang ada melahirkan pemikiran baru yang
menyatakan bahwa teori tradisional yang menyatakan tiga kekuasaan negara sudah tidak
rele#an lagi dengan perkembangan ketatanegaraan dewasa ini, termasuk sistem
ketatanegaraan 5ndonesia yang sudah jauh melenceng dari teori tiga kekuasaan baik yang
si*atnyapemisahanmaupunpembagian. Bahkan beberapa negara modern yang demokrasinya
sudah matang seperti0 5nggris, Perancis, 5talia, =erman, +merika, pelaksanaan kekuasaan
negara dilakukan oleh banyak lembaga negara, yang dikategorikan sebagai lembaga negara
utama (&rimary 1tate 4rgans)dan lembaga negara bantu atau penunjang (uxiliary 1tate
4rgans).$ekuasaan negara seperti yang disebutkan sebelumnya, yaitu *ungsi legislati#e,
*ungsi eJecuti#e, *ungsi judicati#e, *ungsi *ederati#e atau terkait dengan hubungan luar
negeri, *inancial, *ungsi polisi, *ungsi de*ensi#e, pada dasarnya telah menjadi bagian daritugas pemerintahan dalam negara konstitusional modern.
-
7/25/2019 Gugatan dalam PTUN
13/21
Hasil pemikiran mengenai jumlah kekuasaan dalam negara dilahirkan oleh beberapa ahli
hukum dan kenegaraan dengan konsep yang berbeda antara satu sama lain. Teori tentang
adanya kekuasaan dalam negara yang harus dibagi-bagi lahir di
-
7/25/2019 Gugatan dalam PTUN
14/21
Dikatakan bahwa kekuasaan itu harus dipisahkan (separation of power), kenyataannya
dalam praktek pelaksanaan ketatanegaraan semua negara tidak dapat melaksanakannya
pemisahan kekuasaan secara penuh. =imly +sshiddiIie dalam bukunya perkembangan dan
konsolidasi lembaga negara pasca reformasi menyatakan bahwa konsep trias politika yang
dikemukakan oleh /ontesIuieu sudah tidak rele#an lagi dewasa ini, mengingat bahwa sangat
tidak mungkin urusan pemerintahan dalam negara hanya dijalankan secara ekslusi* oleh salahsatu atau ketiga lembaga negara. Dalam kenyataannya menunjukkan bahwa ketiga cabang
kekuasaan itu mustahil tidak saling bersentuhan, dan bahkan ketiganya bersi*at sederajat dan
saling mengendalikan sesuai dengan prinsip 7hecks and 0alances.
Perkembangan kehidupan ketatanegaraan dewasa ini yang cukup berbeda dengan
kehidupan ketatanegaraan pada masa-masa sebelumnya. Struktur organisasi negara termasuk
bentuk-bentuk dan *ungsinya mengalami perkembangan. Hal ini disebabkan oleh beberapa
hal yakni, pertama adanya kehendak untuk membangun pemerintahan yang demokratis
dengan menganut sistem Kheeks and Balances yang setara dan seimbang diantara cabang-
cabang kekuasaan, kedua mewujudkan supremasi hukum dan keadilan, ketiga menjamin dan
melindungi hak-hak asasi manusia.3eempat adalah dikarenakan perkembangan masyarakatbaik secara ekonomi, politik, dan sosial budaya, serta pengaruh globalisme dan lokalisme.
Sistem ketatanegaraan 5ndonesia tidak terlepas dari pengembangan konsep trias politika
yang dikembangkan oleh =ohn Eocke, /ontesIuieu, dan pengaruh dari model ketatanegaraan
negara Belanda. Dalam perkembangan ketatanegaraan, 5ndonesia menjadi contoh negara
demokrasi bagi negara-negara modern di abad &, yang memiliki &( lembaga negara. +da
beberapa lembaga negara yang disebut sebagai institusi politik (political institutions) dan
beberapa lembaga yang disebut sebagai alat kelengkapan negara. Bertambahnya jumlah
lembaga negara yang ada melahirkan pemikiran baru sebagaimana pendapat =imly
+sshiddiIie menyatakan bahwa teori tradisional yang menyatakan tiga kekuasaan negara
sudah tidak rele#an lagi dengan perkembangan ketatanegaraan dewasa ini, termasuk sistem
ketatanegaraan 5ndonesia yang sudah jauh melenceng dari teori tiga kekuasaan baik yang
si*atnya pemisahan maupun pembagian. =adi jika dikatakan bahwa kekuasaan negara itu
terdiri dari tiga, empat atau juga lima yang dijalankan oleh suatu institusi politik, namun
kenyataannya secara kelembagaan, jumlah lembaga negara di 5ndonesia yang disebutkan
dalam !!D &'% melebihi dari lima lembaga negara.
/asalah dalam tulisan ini dibatasi pada dua hal yakni 0 pertama, *ungsi negara menurut
!!D &'% yang sesuai dengan tujuan berdirinya negara 5ndonesia, dan kedua adalah
bagaimana *ungsi negara tersebut dijalankan melalui lembaga-lembaga negara dan alat-alat
kelengkapan negara. +dapun tujuan dari tulisan ini adalah mendeskripsikan *ungsi negaraberdasarkan tujuan negara yang tercantum dalam pembukaan !!D &'%, dan
mendeskripsikan hubungan kekuasaan antarlembaga negara dalam rangka menjalankan
*ungsi negara.
B. Pembahasan
(stilah "ungsi dan euasaan negara
$ekuasaan3 adalah kemampuan untuk memaksakan kehendak, artinya jika seseorang
dikatakan mempunyai kekuasaan terhadap orang lain, maka orang yang berkuasa itu mampu
untuk memaksakan kehendaknya terhadap orang lain itu. /enurut +bu Daud Busroh bahwa
-
7/25/2019 Gugatan dalam PTUN
15/21
landasan kekuasaan adalah adanya rasa takut oleh setiap orang terhadap ancaman apabila
tidak melakukan sesuatu.
Dalam $BB5 istilah kekuasaan3 mempunyai banyak arti diantaranya adalah
kemampuan orangsekelompok orang untuk menguasai orangkelompok lain berdasarkan
wewenang, kharisma, atau kekuatan *isik3. 5stilah kekuasaan3 juga diartikan sebagaikewenangan atas sesuatu untuk memerintah, mewakili, atau mengurus sesuatu3.
/enurut Hans $elsen bahwa kekuasaan mempunyai dua makna yang berbeda, yaitu
Pertama kekuasaan negara terhadap rakyat untuk menundukan diri sebagai #aliditas dan
e*ekti*itas tata hukum nasional, artinya rakyat harus mengakui eksistensi dari kekuasaan
negara sebagai wujud pengakuan terhadap eksistensi dan pelaksanaan hukum secara
e#ekti#itas dalam suatu negara. Pengertian yang kedua adalah ketika orang berbicara tentang
ketiga kekuasaan negara, maka kekuasaan dipahami sebagai *ungsi dari negara.
=adi istilah kekuasaan adalah pengertian yang terakhir dimana kekuasaan3 identik
dengan kewenangan3 atau *ungsi3. $ewenangan merupakan wujud nyata dari kekuasaan.=adi kekuasaan diwujudkan dalam bentuk adanya kewenangan dan tugas.
"egara adalah suatu organisasi diantara kelompok atau beberapa kelompok manusia yang
bersama-sama mendiami suatu wilayah atau teritorial tertentu dengan mengakui adanya suatu
pemerintahan yang mengurus tata tertib dan keselamatan sekelompok atau beberapa
kelompok manusia tadi.
"egara menurut H.=.;. Hetherington 0 5"nstitusi atau seperangkat institusi yang
menyatukan penduduknya dalam satu wilayah teritorial yang ditandai secara jelas dibawah
otoritas tunggal untuk menjamin tercapainya tujuan dasar dan kondisi kehidupan bersama.
8ang dimaksud dengan penyatuan kekuasaan komunitas3 dan otiritas tunggal3 dalam
pandangan tersebut adalah kekuasaan (authority) untuk membuat hukum atau undang-
undang.
Dalam pandangan tradisional seperti yang dikemukakan oleh =ohn Eocke, /ontesIuieu,
Fan Follenho#en, Eogemann, Hans $elsen, dan K.C. Strong, kekuasaan atau kewenangan
negara dianggap sebagai *ungsi negara. Cungsi negara diwujudkan dalam bentuk lembaga-
lembaga negara sebagai alat perlengkapan negara. +ntara kekuasaan dan negara tidak dapat
dipisahkan. /engenai hubungan kekuasaan dan negara dikemukakan oleh Strong K.C. Strong
bahwa kekuasaan dalam suatu negara adalah sesuatu yang sangat penting, antara kekuasaan
dan negara merupakan dua hal yang tidak bisa dipisahkan.
"egara harus memiliki otoritas atau kekuasaan tertinggi untuk membuat dan
melaksanakan undang-undang. Pemerintah merupakan alat kelengkapan negara, karena
negara tidak dapat eksis tanpa adanya Pemerintah. Pada hakikatnya Pemerintah adalah
kekuasaan yang teroganisir. >leh karena itu pembentukan lembaga negara selalu terkait
dengan sistem penyelenggaraan negara. =adi penyelenggaraan negara dilakukan berdasarkan
*ungsikekuasaankewenangan.
"ungsi negara menurut te)ri huum
-
7/25/2019 Gugatan dalam PTUN
16/21
"egara menurut H.=.;. Hetherington adalah 5nstitusi atau seperangkat institusi yang
menyatukan penduduknya dalam satu wilayah territorial yang ditandai secara jelas dibawah
otoritas tunggal untuk menjamin tercapainya tujuan dasar dan kondisi kehidupan bersama.
+dapun tujuan dibentuknya negara adalah untuk rakyat, sebagaimana pendapat strong
tentang keberadaan negara, bahwa 0 5"n a properly organi8ed political community the state
exist for society and not society for the state$$$. Pembentukan negara tidal lain untukkepentingan rakyat. =ika tujuan negara sebagaimana yang tertera dalam dua pendapat
tersebut, maka tujuan terbentuknya negara 5ndonesia merupakan tujuan bersama masyarakat
secara kolekti*.
$ekuasaan negara secara internal yaitu kekuasaan yang dimiliki oleh negara 1yang
diwakili oleh pemerintah dalam arti yang luas2 terhadap masyarakat yang ada dalam negara
tersebut. $edaulatan adalah kekuasaan tertinggi yang dimiliki negara, dipegang oleh alat-alat
perlengkapan negara atau lembagabadanorgan negara untuk menjalankan negara tersebut
guna mencapai tujuannya. Biasanya tujuan setiap negara tercantum dalam konstitusi atau
!ndang-!ndang Dasarnya. =adi lembaga negara yang laAim disebut dengan alat-alat
perlengkapan negara adalah institusi-institusi yang dibentuk guna melaksanakan *ungsi-*ungsi negara.
Tujuan negara sebagai cita-cita politik masyarakat digambarkan dalam konstitusi atau
!ndang-!ndang Dasar suatu negara. +.+.H. Struycken yang dikutip oleh Sri Sumantri
mengatakan bahwa konstitusi merupakan dokumen *ormal yang berisi beberapa hal, yaitu 0
&. pertama, hasil perjuangan politik bangsa di waktu yang lampau.
. $edua, tingkat-tingkat tertinggi perkembangan ketatanegaraan bangsa.
7. $etiga, pandangan tokoh-tokoh bangsa yang hendak diwujudkan baik waktu sekarang
maupun untuk masa yang akan datang.
. $eempat, suatu keinginan dengan mana perkembangan kehidupan ketatanegaraan bangsa
hendak dipimpin. Demikian halnya dengan isi !!D &'%, memuat empat unsur
sebagaimana yang dikemukakan oleh Struycken.
+da empat tujuan utama dibentuknya negara 5ndonesia sebagaimana tercantum dalam
alinea keempat pembukaan !!D &'%, yakni 0 pertama melindungi segenap bangsa
5ndonesia dan seluruh tumpah darah 5ndonesia. 3edua, memajukan kesejahteraan umum,
3etiga, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan keempat yaitu ikut melaksanakan ketertibandunia.
Berdasarkan tujuan tersebut, maka *ungsi atau kekuasaan negara dalam konteks 5ndonesia
adalah 0
&. *ungsi atau kekuasaan untuk melindungi bangsa 5ndonesia baik wilayah maupun
rakyatnya.
. *ungsi atau kekuasaan dalam rangka menciptakan kesejahteraan dan kemakmuran
rakyat secara keseluruhan.
-
7/25/2019 Gugatan dalam PTUN
17/21
7. *ungsi atau kekuasaan dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dalam hal ini
masyarakat.
. *ungsi atau kekuasaan untuk melaksanakan ketertiban dunia.
!ntuk mencapai keempat tujuan tersebut, negara membentuk alat-alat kelengkapanguna menjalankan roda pemerintahan. +lat-alat kelengkapan negara berbentuk lembaga
negara yang dibentuk oleh !!D &'%. $edaulatan diberikan oleh masyarakat agar negara
menjalankan tugas dan kewenangan dalam rangka mencapai tujuan yang dicita-citakan
bersama. Dalam menjalankan tugas dalam rangka menegakkan kepentingan masyarakat,
maka negara memerlukan kekuasaan. $ekuasaan negara merupakan kedaulatan yang
diperoleh dari masyarakat dan diwujudkan melalui tugas dan kewenangan alat-alat
perlengkapan atau organ negara.
Pelasanaan +ungsi negara menurut UUD $123
$ekuasaan tertinggi 1kedaulatan2 negara 5ndonesia berada ditangan rakyat sebagaimana
pasal & ayat !!D &'% dinyatakan bahwa 0 5kedaulatan berada di tangan rakyat, dan
dilaksanakan menurut -ndang/-ndang %asar. Pelaksanaan kekuasaan rakyat itu dilakukan
menurut !!D &'%. !ndang-!ndang Dasar telah membentuk sebanyak &( lembaga negara,
masing-masing lembaga negara ada yang disebutkan kewenangannya dalam !!D &'% dan
ada juga kewenangannya diatur dengan undang-undang.
Sebagaimana dikatakan sebelumnya bahwa alat-alat perlengkapan suatu negara atau yang
disebut dengan lembaga negara adalah institusi-institusi yang dibentuk guna melaksanakan
*ungsi-*ungsi negara. =adi Perlu ditekankan disini bahwa yang dimaksudkan dengan
kekuasaan negara3 adalah kekuasaan negara yang dijalankan oleh lembaga-lembaga negara,pelaksanaan kekuasaan negara oleh lembagaorgan negara dalam rangka menjamin sistem
pemerintahan yang demokratis untuk mencapai tujuan negara sebagai cita-cita masyarakat
secara kolekti*.
=adi yang dimaksud kekuasaan negara3 adalah kewenangan yang dimiliki oleh lembaga
dalam pengertian bukan hanya institusi politik tetapi dalam pengertian lembaga negara utama
(primary state organ)dan lembaga negara penunjang (auxiliary state organ)yang terwujud
dalam tugas dan kewenangannya masing-masing. Sehingga untuk menentukan jumlah
kekuasaan negara kita akan meninjau dari aspek tugas dan wewenang yang dimiliki oleh
setiap lembaga negara, baik lembaga negara utama maupun lembaga negara yang si*atnya
penunjang.
Strong menganggap pemerintah (government) sebagai kekuasaan yang terorganisir,
sebagai pemegang kekuasaan untuk menjalankan negara. =adi pemerintah memiliki
pengertian yang lebih luas dan mempunyai beberapa kekuasaan yang diberikan, dalam rangka
menjaga keamanan dan pertahanan di dalam di luar negeri, sehingga pemerintah bukan hanya
memiliki kekuasaan bidang legislati#e, eksekuti*, dan yudikati* saja, tapi juga harus memiliki
kekuatan militer dan kekuasaan *inancial.
$ekuasaan negara adalah kemampuan negara untuk mempengaruhi orang atau
kelompok masyarakat. $ekuasaan negara berarti kemampuan negara untuk mengurus sesuatudalam bidang pemerintahan. Pihak yang melaksanakan kekuasaan negara adalah pemerintah
-
7/25/2019 Gugatan dalam PTUN
18/21
dalam arti luas. =adi kekuasaan negara terwujud dalam tugas dan wewenang yang dimiliki
oleh pemerintah. $ekuasaan negara adalah kekuasaan yang tertinggi yang disebut kedaulatan.
"egara 5ndonesia merupakan mani*estasi dari konsep kedaulatan Tuhan, kedaulatan
rakyat, dan kedaulatan hukum yang berlaku secara simultan dalam ketatanegaraan 5ndonesia.
$onsep bernegara dalam masyarakat 5ndonesia dilandasi oleh kesadaran atas $etuhanan8ang /aha
-
7/25/2019 Gugatan dalam PTUN
19/21
Cungsi atau kekuasaan negara yang berada dibawah kendali Eembaga
-
7/25/2019 Gugatan dalam PTUN
20/21
7. Cungsi administrative yaitu kekuasaan untuk melaksanakan tata administrasi dalam
pemerintahan. $ekuasaan ini dijalankan oleh pegawai negara yang berada pada
departemen-departemen pemerintahan.
. Cungsijudicativeyaitu kekuasaan mengadili terhadap setiap orang yang melanggar hukum.
$ekuasaan ini berada di tangan /ahkamah +gung dan seluruh peradilan yang beradadibawahnya serta /ahkamah $onstitusi.
%. Cungsi financial, yaitu kekuasaan untuk mengatur keuangan negara yang dilakukan oleh
Bank 5ndonesia sebagai bank sentral dan penggunaan keuangan negara dilakukan melalui
departemen keuangan sebagai bagian dari lembaga eksekuti*.
). Cungsi politie atau kemanan, yaitu kekuasaan untuk menjaga ketertiban hukum dalam
masyarakat dengan tujuan menjamin keamanan dan ketentraman warga negara.
$ekuasaan ini berada di tangan $epolisian "egara 6epublik 5ndonesia yang sebagai
bagian dari Eembaga eksekuti*.
9. Cungsi defensive yaitu kekuasaan di bidang pertahanan negara dalam rangka menjaga
kedaulatan negara secara eksternal berupa in#ansi oleh negara lain. $ekuasaan ini
dipegang oleh Tentara "asional 5ndonesia yang juga merupakan bagian dari Eembaga
-
7/25/2019 Gugatan dalam PTUN
21/21
=ohn Eocke, 7oncerning 7ivil overnment, 1econd ssayA n ssay 7oncerning the rue
4riginal xtent and nd of 7ivil overnment, the Pennsyl#ania State !ni#ersity,
&)'.
/. Solly Eubis,"lmu *egara, +lumni, Bandung, &'(&.
/uh. $usnardi dan Harmaily 5brahim,&engantar +ukum ata *egara "ndonesia, Pusat Studi
HT" CH-!5, cet.9, =akarta, &'((.
Satjipto 6ahardjo,"lmu +ukum, PT. Kitra +ditya Bhakti, cet.%, Bandung, .
Sjachran Basah, "lmu *egara (&engantar, etode, dan 1ejarah &erkembangan), PT. Kitra
+ditya Bhakti, cet.(. Bandung, &''9.
Strong, K.C.,odern &olitical 7onstitution, Sidwig L =hon Eimited, Eondon, &')).
Titi Triwulan Tutik,&okok/&okok +ukum ata *egara, Prestasi Pustaka, cet., =akarta, ).
;. Criedman,:egal heory, Ste#ens and Sons Eimited, Eondon, &')
;irjono Prodjodikoro, sas/sas +ukum ata *egara "ndonesia, PT. Dian 6akyat, cet.),
=akarta, &'('.
https://safudin.wordpress.com/